BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM SETELAH LISTING DI PASAR MODAL. A. Perdagangan Saham Setelah Listing Di Pasar Modal

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM SETELAH LISTING DI PASAR MODAL A. Perdagangan Saham Setelah Listing Di Pasar Modal Listing merupakan tahap akhir dari rangkaian proses go publik (penawaran umum). Setelah listing dilaksanakan, saham milik emiten masuk ke pasar sekunder dan harga saham yang diperdagangkan ditentukan oleh mekanisme pasar. Secara ratarata harga saham pada pasar sekunder lebih tinggi 10 % (sepuluh persen) di banding harga saham yang dijual penjamin emisi di pasar perdana. Harga saham di pasar perdana selalu undervalue dari harga saham di pasar sekunder, sehingga ada anggapan pasar perdana tidak effisien.45 Warrant E. Buffet pimpinan Berkshire Hathaway, Inc mengatakan: ”Seorang investor yang pintar dalam perdagangan saham melihat keuntungan yang lebih baik di pasar sekunder dibandingkan dengan membeli saham di pasar perdana. Menurutnya, pasar perdana masih dikontrol stakeholder perusahaan, yang biasanya memilih waktu saat melakukan penawaran. Apabila pasar sedang tidak baik, mereka akan menangguhkan penawarannya. Dapat dipahami bahwa disini penjualan saham tidak melalui proses tawarmenawar, tetapi sesungguhnya yang menjadi kontrol stakeholder adalah menjual saham dalam keadaan menguntungkan. Dapat dilihat sesungguhnya pasar yang effisien terdapat pada pasar sekunder. Oleh sebab itu, keterbukan pada pasar sekunder ini sangat dominan dan krusial dalam menentukan harga saham.46 Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, hargaharga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas 45 46

Bismar Nasution, Op. cit, hal.151-152 Warrant E. Buffet. Dalam Bismar Nasution, Ibid

Universitas Sumatera Utara

saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut seperti mengenai kinerja perusahaan, maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. Selain itu suatu informasi atau fakta material emiten merupakan suatu komponen yang harus disampaikan emiten kepada publik guna mendukung prinsip keterbukaan sebagai prinsip pokok dalam pasar modal untuk menciptakan pasar yang likuid dan efesien. Pasar modal dikatakan likuid jika investor dapat menjual saham dengan cepat. Pasar modal dikatakan efisien jika harga saham mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat.47

.

Pengertian pasar sekunder ini adalah karena yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Dana yang berputar dipasar sekunder tidak lagi mengalir kedalam perusahaan yang menerbitkan saham, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain (resale).48 Dana tersebut bersifat tetap karena setiap kegiatan jual beli saham perusahaan pada pasar sekunder tidak akan mengganggu likuiditas perusahaan. Perdagangan saham terutama hanya dilakukan diantara investor sebagai pihak pembeli dan penjual saham melalui kegiatan para pialang.

47

Jogiyanto H.M, Op. Cit, hal.16 Marzuki Usman dkk, ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, (Jakarta, 1994), hal.123 48


Dalam pedagangan ini emiten tidak lagi berkepentingan dalam naik dan turunnya harga saham, karena naik dan turunnya harga saham adalah kepentingan investor yang melakukan jual-beli atas saham tersebut. Emiten hanya berkewajiban mengelola usahanya dengan baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai emiten, yang tentunya akan berdampak pada harga saham emiten tersebut. Harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja emiten, tetapi bukan karena adanya campur tangan emiten di pasar. Tetapi pasarlah yang menentukan harga saham tersebut. Dan salah satu komponen pasar tersebut adalah informasi yang harus secara terus menerus disampaikan emiten mengenai kegiatan usahanya. Informasi tersebut harus merupakan informasi up to date guna melindungi investasi investor di pasar modal. Pencatatan (listing) suatu saham bukanlah merupakan suatu kewajiban bagi emiten yang melakukan penawaran umum. Tetapi pencatatan saham di bursa memberikan keuntungan bagi pemegang saham (investor). Keuntungan tersebut adalah kemudahan untuk bertransaksi sehingga memberikan likuiditas atas saham tersebut. Sehingga investor akan dengan mudah menjual saham yang dimilikinya untuk mendapatkan dana atau membeli suatu saham untuk berinvestasi. Selain itu, saham yang dicatatkan di bursa akan memberikan “status” tersendiri bagi saham dan emiten yang menerbitkannya. Emiten yang tercatat di bursa selalu dilihat sebagai perusahaan yang maju, bonafit, dan perusahaan dengan pengelolaan yang baik. Emiten yang tercatat (listing) di bursa tidak saja harus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, tetapi juga harus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dimana saham emiten tersebut dicatatkan. Oleh karena


itu, jika tidak dipatuhinya sebagian saja aturan pencatatan yang diterapkan oleh bursa efek dapat mengakibatkan emiten tersebut dikeluarkan dari pencatatan (delisting).49 Dengan dikeluarkannya dari pencatatan (delisting) ini tentunya saja akan merugikan investor yang membeli saham dan emiten yang yang menerbitkan saham tersebut.

1. Laporan Keuangan Secara Berkala Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkanya kepada investor. Laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Tahunan dan Laporan tiap Semester. Dengan laporan keuangan berkala ini BAPEPAM-LK melakukan fungsi pengawasan dengan terus memonitor kesehatan keuangan emiten. Laporan keuangan secara berkala penting bagi investor, mengingat laporan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan lain-lain. Berdasarkan laporan-laporan tersebut dapat disusun evaluasi untuk cash flow yang akan datang dan selanjutnya membuat estimilasi nilai saham. Laporan keuangan harus mengandung informasi yang akurat dan dapat diperkirakan (predictability) sehingga menjamin dana itu bergerak kepada mereka yang bisa menggunakannya lebih efektif. Namun, pelaksanaan laporan keungan secara berkala di pasar modal Indonesia belum memadai sebagaimana yang diharapkan, sebab masih banyak emiten yang terlambat dan belum menyampaikan laporan secara berkala kepada BAPEPAM-LK. 49

Delisting adalah penghapusan pencatatan saham dari bursa.


Keterlambatan atas penyampaian laporan tersebut merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan. Pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa denda berdasarkan ketentuan pasal 63 butir e Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.50

2. Keterbukaan Mengenai Adanya Fakta Material Baru Peristiwa-peristiwa lain yang dapat mempengaruhi harga saham harus segera dilaporkan

paling

lambat

2

hari

kerja.51

Peristiwa-peristiwa

yang

dapat

mempengaruhi harga saham umpamanya, kebakaran, pemogokan, penutupan perusahaan dan pencemaran lingkungan hidup. Peristiwa lainnya berkenaan tender offer,52 merjer53 atau peleburan (consolidation) dan akuisisi54 perusahaan, harus diinformasikan kepada investor karena tindakan tersebut termasuk fakta material.55 Sebagaimana kita ketahui dalam rangka penggabungan dan peleburan usaha Perseroan Terbatas, akan ada konversi atas saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan penggabungan dan peleburan mengharuskan pemegang saham untuk

50

Bismar Nasution, Op. cit, hal. 152-153 Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-86/PM/1996. Peraturan No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. 52 Tender offer (penawaran tender) penawaran untuk membeli saham suatu perseroan, biasanya pada suatu premi diatas harga pasar saham dengan pembayaran tunai, sekuritas atau keduanya. Hal ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menguasai perusahaan sasaran. 53 Merjer adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu badan usaha baru. 54 Akuisisi adalah tindakan untuk membeli atau pengambilalihan perusahaan lain. 55 Bismar Nasution, Op. cit, hal.156-157 51


untuk melakukan penukaran/konversi atas saham yang dimilikinya menjadi saham perusahaan ke dalam perusahaan tersebut menggabungkan dirinya, atau menjadi pemegang saham perusahaan hasil peleburan. Penukaran/konversi saham ini tidak lain adalah “membeli” atau tepatnya menukarkan saham satu perusahaan dengan dengan menggunakan saham perusahaan lainnya, Oleh karena itu untuk memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan pernyataan penggabungan usaha kepada BAPPEPAM–LK dan melaporkan kepada publik.56 Ini harus diinformasikan kepada investor karena tindakan tersebut termasuk fakta material.

3. Adanya Perbuatan Yang Menyesatkan Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (disclosure) termasuk juga adanya pernyaataan yang menyesatkan, sebab adanya misrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen

penawaran

umum

maupun

dalam

perdagangan

saham.

Pernyataan-pernyataan demikian menciptakan gambaran yang salah tentang kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten.

Oleh karena itu, peraturan

pelaksanaan prinsip keterbukaan (disclosure) membuat larangan atas perbuatan misrepresentation dan omission.57

56 57

Hamud M. Balfas, , Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2006), hal.72 Bismar Nasution, Op.cit, hal.73


Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (disclosure) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan ketentuan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus mapun media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Disamping itu, ketentuan larangan perbuatan menyesatkan telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000. (lima belas milyar rupiah) terhadap pelanggaran atas perbuatan tersebut.58 Namun, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuanketentuan larangan perbuatan yang menyesatkan tersebut sangat sederhanan dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Seperti, dalam pasal 78 Undang-Undang Pasar Modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak boleh membuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam pasal 78 UUPM ini mirip dengan konsep dalam Rule 10b-5 dan section 10(b) Securities Exchange Act 1934, yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara, a. Menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu. b. Membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasan tidak menyesatkan. c. Terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam praktek dan bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seorang dalam perdagangan saham.59

58 59

Ibid. hal.76 Ibid. hal.77


Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal, yang melarang seseorang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

B. Penentuan Fakta Material Dan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Sekunder 1. Penentuan Fakta Material Dalam Mempengaruhi Harga Saham di Pasar Sekunder Para

investor

memanfaatkannya

selalu

aktif

mengumpulkan

berbagai

informasi

dan

untuk memahami harga-harga saham dalam pasar sekunder,

informasi yang dikumpulkan tersebut adalah informasi yang mengandung fakta material. Suatu informasi yang tidak lengkap, tidak akurat dan tidak up to date akan memberikan bahan analisis yang menyesatkan, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan investasi dari investor. Kesalahan ini besar kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi para investor. Apabila hal ini berlanjut terus maka kiranya sulit untuk mengajak para investor untuk datang ke pasar modal dan bahkan tidak tertutup kemungkinan para investor yang telah terjun di pasar modal menarik diri dan menginvestasikan dananya pada media investasi lain.


Dengan adanya fakta material yang diperoleh masyarakat investor secara benar dari pihak emiten,

maka hal tersebut memposisikan calon investor pada posisi adil,

artinya setiap ”pemain” dibursa mempunyai hak yang sama dalam memutuskan untuk menjual atau membeli saham perusahaan tertentu. Posisi berimbang tersebut secara tidak langsung dapat mengontrol pasar dari praktek penipuan, manipulasi pasar maupun insider trading yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.60 Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Pasar Modal menjabarkan: “Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.61 Undang-undang tidak menyebutkan apakah informasi atau fakta material tersebut, tetapi hanya menyebutkannya dengan mengemukakan beberapa contoh dalam penjelasan atas pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal. Contoh yang disebutkan Undang-undang tersebut antara lain adalah: informasi menyangkut penggabungan usaha, pengambilalihan, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan dan beberapa informasi lainnya seperti yang menyangkut pemecahan saham dan pembagian dividen saham, produk dan penemuan baru yang berarti dan lain-lainnya.62 Ketentuan dalam undang undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam salah satu peraturan pelaksanaannya, yaitu lewat keputusan ketua BAPEPAM-LK No. Kep-

60 61 62

Lihat pasal 90-98 Undang-Undang Pasar Modal Lihat pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Pasar Modal Lihat penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal


86/PM/1996 antara lain ditentukan bahwa apabila terjadi kejadian atau fakta material maka haruslah melaporkan kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari kerja ke 2 (dua) setelah kejadian. Dalam keputusan ketua BAPEPAM-LK tersebut kembali diberikan contoh yang lebih terperinci tentang informasi atau kejadian material yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai saham suatu perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Contoh informasi atau fakta material tersebut adalah sebagai berikut:63 a. Penggabungan usaha, pembelian pembentukan usaha patungan.

saham,

peleburan

usaha

atau

b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham. c. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya. d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. e. Produk penemuan baru yang berarti. f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. g. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya. h. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang. i. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting. k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan.

63

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.-86/PM/1996 tanggal : 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus segera Diumumkan kepada Publik.


l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. n. Penggantian wali amanat. o. Perubahan tahun fiskal perusahaan. Selain informasi atau fakta material yang telah disebutkan, masih banyak lagi informasi atau fakta-fakta lainnya, yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi dari investor. Informasi atau fakta material tersebut haruslah dihubungkan dengan ekspektasi orang mengenai peristiwa tersebut atas harga saham dan keputusan investor atas saham tersebut. Peristiwa-peristiwa lain yang dapat mempengaruhi harga saham umpamanya, kebakaran, pemogokan, dan penutupan perusahaan, pencemaran lingkungan hidup. Peristiwa lainnya berkenaan tender offer, merjer atau peleburan (consolidation) dan akuisisi perusahaan, yang merupakan topik penting yang harus diinformasikan kepada investor karena tindakan tersebut termasuk fakta material. Permasalahan yang timbul, adalah pada saat merjer atau peleburan dan akuisisi menjadi sesuatu hal yang mengandung fakta material. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab peraturan pasar modal Indonesia hanya menyebutkan bahwa informasi merjer dan akuisisi sebagai fakta material yang harus disampaikan, tanpa menentukan saat yang tepat untuk menyampaikan informasi tersebut. Misalnya apakah pembicaraan awal mengenai merjer dan akuisisi sudah material dan pada saat itu wajib disampaikan pada investor atau pemegang saham.64

64

Bismar Nasution, Op. cit, hal.157-158


Walaupun peraturan kewajiban prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia telah menetukan merjer sebagai informasi material, namun dalam praktek peraturan tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi ukuran atau standar merjer dikatakan sebagai informasi material. Sementara itu yang menetukan suatu informasi atau fakta wajib diungkapkan adalah tergantung dari bobot materialitas informasi tersebut.65 Jika diperhatikan secara mendalam ternyata beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia masih bersifat sumir atau tidak cukup terperinci.66 Undang undang pasar modal Indonesia yang demikian itu membuka loophole yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak beritikad baik. dengan perkataan lain, karena tidak terperincinya standar penentuan fakta material sangat berpotensi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan saham dan merugikan investor. Ketentuan standar penentuan fakta material dan ketentuan perbuatan curang adalah napas hukum pasar modal.67 Apabila suatu kejadian sulit untuk ditentukan sebagai suatu informasi atau fakta material, maka konsep kewajiban untuk menyampaikan informasi (duty to disclouse) itu menjadi terhambat. Untuk menentukan apakah suatu informasi adalah fakta material atau bukan tergantung kepada beberapa pandangan, yaitu :68 Pertama, suatu informasi disklasifikasikan sebagai fakta material bila informasi yang sifatnya tidak publik, menurut pemegang saham yang berakal sehat, 65 66 67 68

Ibid. hal.158 Ibid. hal.11 Ibid. Ibid.


adalah penting bagi mereka, bukan semata-mata karena apa yang ingin mereka ketahui. Bila fakta yang dihilangkan atau pernyataan yang tidak benar itu secara substantif penting, maka fakta tersebut adalah material. Kedua, penafsiran tentang fakta material berkembang kepada apa yang dimaksud dengan informasi ”firm-specific”. Standarnya adalah informasi spesifik untuk perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan standar ini, kewajiban penyampaian berdasarkan adanya informasi yang bersifat firm specific. Suatu informasi itu tidak dapat menjadi material, kecuali informasi itu memiliki firm specific.69 Ketiga, di Indonesia, orang berpendapat bahwa suatu informasi merupakan fakta material bila informasi tersebut dapat mempengaruhi turun naiknya harga saham. Suatu harga saham dibentuk berdasarkan pada pernyataan yang akurat dari managemen perusahaan. Artinya informasi itu tidak merupakan pernyataan yang menyesatkan. penyampaian informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan pasar modal tidak efisien. Maka dalam hal ini keterbukaan artinya, suatu informasi tidak mengandung misrepresentation atau omission.70 Sri Mulyani Indrawati memberikan ilustrasi bahwa pasar modal yang efisien dirumuskan sebagai suatu kondisi dimana saham yang diperjual belikan (sekuritas) memiliki harga yang mencerminkan seluruh informasi yang relevan dengan pembentukan

harga saham

tersebut.

Sehingga implikasinya, harga saham

69 Informasi Firm specific adalah Informasi berupa laporan keuangan emiten yang harus disampaikan setiap kwartal, penemuan baru, perolehan dan kehilangan kontrak, gugatan terhadap perusahaan, keuntungan atau kerugiaan perusahaan, biaya produksi perusahaan, dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. 70 Bismar Nasution, Op. cit, hal.13


mencerminkan nilai intrinsik yang sebenarnya yang merupakan hasil dari informasi yang tersedia.71

2. Peristiwa Material Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Sekunder Undang-undang tidak menentukan peristiwa peristiwa penting dan material apa saja yang harus dilaporkan oleh emiten kepada investor. Undang-undang hanya memberikan beberapa contoh peristiwa penting dan material tersebut, dan memberikan batasan bahwa informasi atau fakta material tersebut adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi dan fakta tersebut.72 Sebagai petunjuk lebih lanjut, dalam peraturan No. X.K.1, BAPEPAM-LK menentukan apa saja peristiwa-peristiwa, informasi atau fakta material yang dianggap sebagai mungkin dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi pemodal. Tetapi emiten dalam membaca peraturan BAPEPAM-LK tersebut tidak dapat hanya menafsirkan bahwa hanya kejadian yang disebutkan dalam peraturan tersebut yang harus dilaporkan oleh emiten. Hal ini karena BAPEPAM-LK hanya menyebutkan contohcontoh saja dari peristiwa yang harus dilaporkan oleh emiten. Ini terlihat dalam penggunaan kata “antara lain”

dalam peraturan tersebut ketika BAPEPAM-LK

menguraikan peristiwa-peristiwa yang dianggapnya sebagai penting dan material bagi

71

Sri Mulyani, Menuju Sistem Pengawasan Industri Sekuritas Efisien, (Jakarta: Bisnis Indonesia 17 Desember 1999). 72 Lihat pasal 1 ayat 7 dan pasal 86 UUPM dan penjelasannya.


investor dan dianggap mungkin dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi pemodal. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa seperti turunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya (dollar Amerika Serikat) misalnya, dapat merupakan suatu informasi dan fakta material bagi keadaan emiten meskipun semua orang mungkin tahu karena diberitakan disemua surat kabar. Hal ini karena tidak semua orang mengetahui apakan emiten mempunyai dampak dari turun atau naiknya nilai mata uang asing tersebut (eksposure). Apabila memang eksposure itu ada sehingga dapat menyebabkan beban tambahan pembayaran utang bagi emiten. Maka kenaikan nilai mata uang tersebut merupakan informasi dan fakta material dan harus diberitahukan akibatnya oleh emiten kepada masyarakat investor. Pemberitahuan ini bukan karena adanya kenaikan nilai mata uang tersebut. Tetapi karena akibat yang timbul atas kenaikan mata uang tersebut. Emiten tidak bisa hanya tinggal diam karena bagaimanapun kewajiban-kewajiban tersebut akan jatuh tempo, dan harus dilaksanakan sehingga informasi tersebut harus segera disampaikan kepada investor. Emiten tidak hanya Cuma menguraikan nilai prosentase kenaikan saja tetapi juga harus dengan jelas menggambarkan akibatnya kepada perusahaan. Misalnya kenaikan tersebut akan berakibat pada turunnya keuntungan, membengkaknya kerugian atau naiknya biaya produksi. Selain itu harus juga disebutkan jumlahnya dan akibat jangka panjang dari kenaikan tersebut, misalnya apakah kenaikan tersebut dapat menyebabkan emiten gagal (default) dalam pembayaran utangnya atau menyebabkan emiten harus melakukan penjadwalan atas hutangnya. Penjelasan yang dalam dan


cukup akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan penilaian atas investasi yang dilakukannya atas saham, dan untuk memikirkan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Penjelasan yang sama juga seharusnya diberikan oleh emiten yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari kenaikan nilai tukar mata uang tersebut, seperti misalnya emiten yang melakukan penjualan hasil produksinya keluar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan mata uang asing tersebut, tentunya akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai mata uang asing tersebut. Emiten tidak dapat mengatakan atau berdalih bahwa kejadian-kejadian tersebut, akan tergambar dalam laporan keuangan yang akan disusun dan disampaikan pada waktunya. Ini karena informasi yang tidak disampaikan kepada investor tersebut mungkin akan diketahui oleh pihak lain (misalnya orang dalam perusahaan), yang bukan tidak mungkin akan menggunakannya, dan cepat atau lambat informasi tersebut akan mempengaruhi harga saham (menyebabkan kenaikan atau turunnya harga saham), sehingga akan merugikan kepentingan pemodal lainnya yang tidak atau terlambat mengetahuinya.73

Informasi tersebut memang akan

tergambar dalam laporan keuangan, tetapi karena laporan keuangan baru akan disampaikan beberapa waktu kemudian maka informasi tersebut harus disampaikan oleh emiten segera, tanpa perlu menunggu selesainya laporan keuangan. Informasi tentang nilai tukar tersebut sama akibatnya dengan informasi mengenai kebakaran 73 Kerugian investor terjadi apabila telah menjual sahamnya pada harga yang rendah, padahal mungkin investor tidak akan menjual saham apabila informasi tersebut dikeluarkan pada waktunya. Atau juga investor akan rugi karena tidak menjual sahamnya segera, karena tidak mengetahui informasi yang dapat menyebabkan turunnya harga saham, yang tidak disampaikan emiten secara tepat waktu.


besar yang terjadi pada pabrik milik perusahaan. Oleh karena itu kewajiban untuk menyampaikannya juga harus dilakukan dengan segera sehingga semua investor mengetahuinya. Tidak diungkapkannya peristiwa penting ini dapat merupakan kejahatan.74 Selain masalah ketepatan waktu, masalah kecepatan penyampaian juga perlu diperhatikan. Waktu dua hari yang ditentukan undang- undang tentunya bukan waktu yang ideal untuk suatu penyampaian informasi. Undang-undang dan peraturan BAPEPAM-LK hanya mengatakan bahwa penyampaian tersebut harus dilakukan paling lambat dua hari. Tetapi itu bukan berarti emiten harus menunggu sampai tenggat waktu tersebut, karena penyampaian yang lambat dapat mengakibatkan informasi tersebut diketahui dan digunakan pihak lain. Oleh karena itu emiten perlu memikirkan cara untuk mempercepat waktu antara diketahuinya dan saat penyampaiannya kepada masyarakat pemodal. Selain itu emiten dan otoritas pasar modal, khususnya bursa, harus memastikan bahwa informasi tersebut sebelum disebarkan kepada masyarakat investor haruslah terjamin kerahasiaannya sampai informasi tersebut menyebar secara merata. Bursa perlu menentukan kapan informasi dan bagaimana cara penyampainnya. Sehingga bukannya kerahasiaan saja yang terjaga, tetapi juga ketika disampaikan informasi tersebut akan menyebar secara luas dan diketahui oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat baik pemegang saham maupun calon pemegang saham.75

74 75

Lihat pasal 90 huruf c, pasal 93, 95 dan 97 UUPM Hamud M. Balfas, Op. cit, hal.213-217


3. Keterbukaan Dalam Perdagangan Saham di Pasar Sekunder Keterbukaan (disclosure) adalah kewajiban dari perusahaan ketika perusahaan tersebut masuk ke dalam industri pasar modal. Karena begitu menjadi perusahaan publik maka kewajiban terpenting bagi perusahaan publik adalah melakukan keterbukaan. Kewajiban ini harus dilakukan secara terus menerus baik yang sifatnya berkala atau sewaktu-waktu. Keterbukaan juga tidak hanya menyangkut pengelolaan perusahaan tetapi juga menyangkut para pengelolanya. keterbukaan juga mempunyai dampak yang luas, karena dia bukan hanya sesuatu yang hanya dilakukan secara sukarela oleh perusahaan, tetapi juga merupakan kewajiban yang mempunyai konsekwensi. Keterbukaan juga mencerminkan baik tidaknya industri pasar modal secara keseluruhan. Menarik tidaknya suatu pasar modal sebagai tempat berinvestasi akan berhubungan dengan baik tidaknya kewajiban keterbukaan (disclosure) dilakukan. Keterbukaan dengan mutu yang rendah dan diterapkan secara tidak tegas, membuat industri pasar modal suatu negara menjadi tidak menarik dan ditinggalkan oleh para pemodal (investor). Oleh karena itu otoritas pasar modal di manapun selalu memperhatikan kualitas keterbukaan yang dilakukan oleh emiten. Karena memang hanya dengan keterbukaan yang bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan industri pasar modal dapat berkembang dan berkompetisi dengan pasar modal lainnya.76 Menurut Bismar Nasution ada 3 (tiga) fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal adalah :77

76 77

Ibid. hal.14 Bismar Nasution, Op. cit. hal.7-9


Pertama, Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukankan pilihan terhadap portofolio mereka. makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya, ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Kedua, Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Dengan demikian prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan supply informasi yang benar, agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Hal ini menjadi penting karena pasar modal beroperasi berdasarkan informasi. Tanpa informasi investor tidak dapat mengevaluasi saham. Kalau informasi mengenai saham sedikit, maka investor yang melakukan invetasi relatif kecil. Contoh: Suatu saham yang kualitasnya baik akan tetap mempunyai harga yang rendah dari semestinya. Hal ini terjadi karena informasi mengenai saham tersebut tidak tersedia secara luas dan akurat. Dengan perkataan lain, informasi saham yang mutunya rendah dapat mengakibatkan harga saham itu menjadi lebih rendah dari semestinya. Karena itu, untuk menjual saham pada pasar sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Artinya semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya. Ketiga, Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Pengungkapan informasi tentang fakta material secara akurat dan penuh diperkirakan dapat merealisasikan tujuan prinsip keterbukaan dan mengantisipasi timbulnya pernyataan yang menyesatkan (misleading) bagi investor.


C. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perdagangan Saham di Pasar Sekunder Menurut I Putu Gede Ary Suta, ada beberapa alasan yang mengharuskan adanya perlindungan kepada pemegang saham publik atau investor yaitu:78 a. Kesenjangan pemilikan saham (equity gap). Pada umumnya, Komposisi kepemilikan saham perusahaan yang telah go public masih belum seimbang antara pendiri (founder) dengan pemegang saham publik. Sekitar 70% saham masih dikuasai oleh pendiri (founder) dan 30% sisanya dimiliki oleh publik (investor). Perbedaan komposisi kepemilikan tersebut menyebabkan investor memiliki posisi yang lemah. Oleh karena itu, Bapepam-LK harus mengeluarkan aturan main yang memberikan perlindungan kepada investor. b. Akses terhadap informasi dan financial resources oleh pendiri (founder). Hingga saat ini, posisi dewan komisaris dan direksi dari perusahaan masih didominasi oleh pendiri (founder) yang otomatis mempunyai akses informasi dan keuangan yang lebih cepat dan lancar dibandingkan dengan investor. Selain itu, terdapat perbedaan ekspektasi antara investor dan emiten, yakni: a. Investor menginginkan full disclosure sedangkan emiten menerapkan disclosure yang sangat terbatas.

cenderung

b. Investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sedang emiten mengharapkan dapat mengurangi biaya penyebaran informasi atau penerbitan laporan. c. Investor menginginkan data atau informasi yang rinci dan akurat, sedangkan emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara garis besar saja. Perlindungan investor merupakan hal yang krusial karena pada banyak negara ditemukan bukti adanya praktek penyalahgunaan (expropriation) atas sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Tindakan expropriation yang 78

I Putu Gede Ary Suta, Op. cit, hal.93-94


dilakukan oleh pengelola perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan asset yang tidak fair, praktek transper pricing tidak semestinya, penyertaan angota keluarga tidak berkualitas dalam jajaran perusahaan, pembayaran gaji atau kompensasi yang berlebihan pada eksekutif79 dan lain-lainnya. Perlindungan yang dimaksudkan tidak untuk memberikan ganti rugi bagi investor yang mengalami kerugian oleh karena misalnya terjadi penurunan harga saham di bursa, akan tetapi lebih dikaitkan dengan pemberian informasi yang lengkap, akurat dan up to date kepada para investor. Dengan informasi ini diharapkan para investor dapat mengetahui keadaan perusahaan yang go public dan keadaan pasar yang penting artinya sebagai bahan di dalam mengambil keputusan investasi.

1. Prinsip Keterbukaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Secara umum dapat disebutkan bahwa keterbukaan merupakan prinsip dasar yang dianut secara universal dan berlaku secara mutlak di pasar modal. Sebagai pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menawarkan dana, pasar modal dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip keterbukaan untuk mempermudah akses bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan pasar modal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal sesungguhnya bertujuan untuk:

79

Akhamd Syakhroza, “Best Practice Corporate Governance dalam Kontek Lokal Perbankan Indonesia, Usahawan No.06 Th.XXXII Juni 2003.


a. Memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pasar modal, terutama bagi investor (pemodal) b. Memberikan informasi seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pasar modal sebagai dasar pertimbangan pengambilan suatu keputusan. c. Meningkatan kepercayaan publik kepada pasar modal, hal ini didasarkan pemikiran bahwa aktifitas pasar modal sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diberikan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi di pasar.

Penerapan prinsip keterbukaan merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan (trust and confidence) kepada investor secara lebih luas. Peningkatan perlindungan investor dan kepercayaan ini selanjutnya juga akan berdampak kepada ekonomi suatu negara secara umum. Hal ini karena hanya dengan memberikan perlindungan yang baik terhadap investor, dan penerapan prinsip keterbukaan secara konsisten dan bermutu, dapat diharapkan masuknya modal ke dalam suatu negara.80 Bentuk keterbukaan (disclosure) setelah listing (pasar sekunder) yaitu laporan berkala yang harus dilakukan oleh emiten, dapat dilihat pada pasal 86 huruf (a) UUPM, yaitu: Membebankan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala oleh emiten, kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkannya kepada masyarakat.81 Laporan keuangan berkala oleh emiten terdiri atas laporan tahunan dan laporan semesteran. Laporan keuangan berkala tersebut terdiri atas:82 Neraca, laporan laba 80

Hugo Nemirowsky dan Jesse Right, Issues Surrounding Security Regulation in Latin America and the Carribean, Sustainable Development Department, The Inter American Development Bank (www.iadb.org/sds/IFM), hal.l 81 Lihat pasal 86 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Pasar Modal. 82 Lihat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-97/PM/ 1996 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.


rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, catatan atas laporan

keuangan, dan

laporan lain-lainnya. Menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal : “Pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek tersebut”. Dalam hal ini, jika investor telah mengetahui ketidakbenaran tersebut, tetapi masih mau membeli saham tersebut, tentunya ia tidak dapat meminta ganti kerugian, sebab berarti investor tersebut sewaktu membeli saham (efek) telah melakukan risk assumption, yaitu siap untuk ambil resiko. Jadi, ini merupakan a part of the game baginya.83

a. Keterbukan Dalam Pemutakhiran Informasi Selain adanya kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi secara berkala dan berdasarkan kejadian tersebut, emiten juga diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran (updating) atas informasi yang disampaikan secara berkala berdasarkan kejadian tersebut. Kewajiban pemutakhiran ini diwajibkan dalam hal terjadi perkembangan atau perubahan material atas informasi yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga informasi yang ada tidak menjadi menyesatkan. 84

83

Adrian Sutedi, Op. cit, hal.108 Dale Arthur Oesterle,”The Inexorable March Toward A Countinuos Disclosure Requirement for Public Traded Corporation: Are We There Yet” Cardozo Law Review, volume 20:135,th1998, hal.141-142. 84


Kewajiban ini timbul sebagai bagian dari kewajiban keterbukaan terus menerus (continuous disclosure) yang harus dilakukan oleh emiten. Continuous disclosure

tidak

hanya

mewajibkan

emiten

untuk

menyampaikan

setiap

perkembangan atau peristiwa baru, tetapi juga mengharuskan emiten untuk selalu melakukan pemutakhiran (update) atas informasi yang telah disampaikan sebelumnya atas peristiwa yang sama. Dengan demikian kewajiban pemutakhiran ini juga timbul dalam hal ada kejadian, yang meskipun tidak material, tetapi menjadi penting untuk melihat masalah yang dihadapi oleh emiten secara keseluruhan. Kewajiban ini juga timbul atau dibutuhkan untuk membuat informasi yang telah disampaikan tidak menjadi menyesatkan (misleading) untuk membantah atau menguatkan desas-desus yang timbul mengenai keadaan emiten di pasar. Di Amerika Serikat konsep ini dikenal dengan doktrin yang disebut sebagai "half truth rule".85 Di Indonesia doktrin yang mengharuskan adanya pemutakhiran dalam rangka continuous disclosure ini dikenal dengan doktrin duty to update. Undang-undang pasar Modal memang tidak secara tegas membebankan adanya kewajiban ini kepada emiten. Tetapi ini bukan berarti kewajiban untuk melakukan pemutakhiran (updating) itu tidak ada. Pasal 86 ayat (1) huruf a dan b UUPM menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan peristiwa material kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Ketentuan ini tentunya jelas menyiratkan adanya 85

Ibid, hal.143-144


kewajiban emiten untuk melakukan pemutakhiran atas informasi yang telah disampaikan kepada publik.86

b. Keterbukaan Tentang Rahasia Dagang Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas dan adanya kewajiban untuk melakukan keterbukaan (disclosure) tidak berarti semua informasi harus disampaikan oleh perusahaan. Informasi yang tidak perlu disampaikan karena dianggap telah diketahui dan juga tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan investor. Misalnya, adalah informasi mengenai komponen produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau emiten. Emiten memang harus menyampaikan informasi mengenai jumlah dari produk yang dihasilkan tetapi tidak mengenai komponen dari produk yang dihasilkan tersebut. Informasi seperti ini tidak perlu disampaikan karena memang dianggap rahasia dagang sehingga tidak mungkin diketahui oleh pihak lain termasuk investor sekalipun.87 Karena yang dibutuhkan investor adalah nilai yang dihasilkan dari produk perusahaan, atau yang dibutuhkan oleh investor adalah kemampuan menghasilkan "nilai" dari rahasia dagang tersebut. 88

86

Lihat Pasal 86 ayat (1) huruf a dan b UUPM berikut penjelasannya. Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 88 Hamud M. Balfas, Op. cit, hal.226 87


c. Keterbukaan Dalam Tugas Direksi Keterbukaan dalam Tugas Direksi pada dasarnya menjalankan kepentingankepentingan dari para pemegang saham untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan. Termasuk di dalam pengurusan ini tentunya adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan dari perseroan, serta selalu bertindak untuk kepentingan perseroan tanpa adanya benturan kepentingan dengan kepentingannya sendiri. Kewajiban direksi harus dijalankan meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan keluar dari perseroan (dengan menjual sahamnya). Mereka berhak mengetahui perkembangan perusahaannya dan adalah kewajiban direksi untuk secara terus menerus memberitahukan informasi tersebut kepada pemegang saham (investor). Oleh karena itu Keterbukaan

merupakan amanat yang dibebankan oleh

undang-undang kepada direksi dalam rangka pencapaian tujuan perseroan. Direksi harus juga memastikan kualitas dari keterbukaan yang harus dilakukannya tersebut, sehingga mencapai tujuan dan manfaat terbaik untuk pemegang sahamnya. Apa yang harus dilakukan oleh direksi untuk meningkatkan "shareholders value"89 bukanlah memilah-memilah antara informasi yang baik dan buruk yang harus disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Tetapi mengurus perseroan untuk mencapai setinggi mungkin nilai ekonomi yang dapat diberikan kepada pemegang saham. 89

Shareholder value adalah konsep yang menggambarkan tujuan dari manajemen perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tergambar dengan meningkatnya nilai saham perusahaan tersebut.


Karena hanya dengan melakukan pengelolaan dan pengurusan yang baik, maka pencapaian nilai ekonomis yang lebih tinggi akan terwujud melalui “shareholder value” tersebut.90

d. Keterbukaan Oleh Pemegang Saham Tertentu Undang-undang Pasar Modal juga mewajibkan adanya keterbukaan yang harus dilakukan oleh pemegang saham tertentu, dan pengurus perseroan (direksi dan komisaris). Maka keterbukaan yang menyangkut pemegang saham dan pengurus lebih ditujukan untuk memberikan peringatan dini kepada pemegang saham minoritas mengenai gerak-gerik pemegang saham besar dalam kegiatannya yang berhubungan dengan saham perseroan. Dengan kewajiban ini maka investor (pemegang saham minoritas) lebih dapat memahami dinamika perseroan dan sahamnya secara lebih baik. Mereka akan dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih cepat dan tepat, apabila pemegang saham tertentu dan pengurus perseroan tersebut mengambil tindakan tertentu atas saham yang dimilikinya. Keterbukaan pemegang saham tertentu dan pengurus ini sangat berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang dalam, yang dianggap sangat intim dengan keadaan perseroan, sehingga apa pun tindakan mereka atas saham perseroan yang dimilikinya perlu diketahui oleh investor lainnya.91

90 91

Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal.212 Lihat penjelasan atas pasal 87 ayat 1 UUPM


Kewajiban pelaporan oleh pemegang saham tertentu ini dikenakan kepada mereka yang memiliki sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) saham emiten. Sebagaimana dikatakan Undang-undang pengurus perseroan dan pemegang saham utama orang yang dianggap sebagai orang dalam.92 Dengan kedudukannya sebagai orang dalam itu, mereka dianggap mempunyai kelebihan dan kedekatan atas informasi emiten, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan dengan kedudukannya tersebut.

e. Keterbukaan Lembaga-lembaga Pasar Modal Kewajiban hukum melaksanakan disclosure di pasar modal juga dilakukan oleh para pihak lain yang menyelenggarakan aktivitas di pasar modal seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat dan para pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran oleh BAPEPAM-LK93 seperti misalnya akuntan publik tertentu

yang mengetahui adanya pelanggaran hukum atau hal-hal

membahayakan keadaan keuangan nasabahnya

yang

maka wajib menyampaikan

pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut.

92 93

Lihat Penjelasan pasal 95 UUPM. Lihat pasal 85 BAB X Undang-Undang Pasar Modal tentang Pelaporan dan Keterbukaan

Informasi.


f. Unsur Prinsip Keterbukaan Harus Serentak, Cepat dan Lengkap Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal dilakukannya keterbukaan terus menerus (continuous disclosure), harus ada jaminan bahwa keterbukaan yang dilakukan

haruslah

mengandung

unsur

serentak

(simultaneous),

kecepatan

(promptness) dan lengkap. Unsur serentak (simultaneous) dimaksudkan agar informasi yang disampaikan dapat mencapai sebanyak mungkin pihak yang memerlukan informasi tersebut. Untuk itu haruslah digunakan media yang cepat, tepat dan dapat menyebarkan seluas mungkin informasi tersebut. Saat ini media utama penyebaran informasi dilakukan melalui lantai bursa dan media elektronika seperti internet. Investor harus melakukan pemantauan atas penyebaran informasi tersebut sehingga dapat memastikan bahwa informasi sampai ke tangan investor tepat pada waktunya. Unsur kecepatan (promptness) diperlukan untuk mengurangi adanya pihak tertentu (insider) yang akan menggunakan informasi tersebut terlebih dahulu sebelum informasi tersebut sampai secara bersamaan (serentak) kepada investor. Penggunaan terlebih dahulu informasi oleh orang dalam, bukan hanya akan merugikan investor tetapi juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan calon investor terhadap pasar secara keseluruhan. Selain dua unsur di atas, unsur kelengkapan juga menjadi komponen penting lainnyadalam melakukan keterbukaan. Tidak adanya kelengkapan dalam keterbukaan pada dasarnya merupakan tindakan tidak memuat (omission) keterangan yang benar, yang diharuskan untuk diungkapkan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 78 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal. Dengan adanya unsur "lengkap", akan timbul


pula kewajiban lainnya bagi emiten untuk secara terus menerus melakukan pemutakhiran atas informasi yang diberikan.94 Penegakan prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor sebagai faktor fundamental, bukan satu satunya pendekatan untuk memprediksi harga saham. Faktor teknis seperti psikologis dan emosi juga mempengaruhi harga saham. Misalnya berkenaan dengan keadaan ekonomi, Keadaan politik, kebijakan pemerintah dan rumor. Pendekatan teknis sebagai aliran kedua setelah pendekatan fundamental, menyatakan bahwa investor adalah makhluk yang irrasional. Bursa pada dasarnya adalah cerminan mass behaviour. Seorang individu yang bergabung dalam suatu masa, bukan hanya kehilangan rasionalitasnya, tetapi juga sering kali melebur identitas pribadi ke dalam identitas kolektif. Harga saham sebagai komoditas perdagangan, tentu, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Namun pada gilirannya permintaan dan penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologis investor.95 Oleh sebab itu, aspek keterbukaan atau full disclosure merupakan persyaratan pokok kegiatan pasar modal. Peraturan pasar modal negara manapun sangat menekankan pentingnya penyebaran informasi yang bersifat penting dan material. Demikian berharganya informasi tersebut, sehingga perbuatan mencuri, menggelapkan, memalsukan, mengaburkan, atau menyembunyikan informasi sangat ditabukan dan dapat dikenakan sanksi yang berat.

94 95

Hamud M. Balfas, Op. cit, hal.225-226 Bismar Nasution, Op.cit. hal.29


2. Prinsip Good Corporate Governance Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor. Forum for corporate governance memberikan arti kepada Corporate Governance sebagai berikut : 96 ”Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).” World Bank mendefinisikan Good Corporate Governance: ”Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”97. Definisi ini menjelaskan bahwa corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. Corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.98 Corporate governance yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan penyalagunaan jabatan Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan yang lemah etika bisnis dan moralnya, maka ia juga dapat 96

I Nyoman Tjager, Corporate Governance, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2003), hal.26 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hal.12. 98 Siswanto Sutojo & E Jhon Aldridge, Good Corporate Governance , (Jakarta: PT. Damar Mulia Pusaka, 2005), hal.2 97


merugikan para anggota the stakeholders, terutama para pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan.99 Sehubungan dengan masalah corporate governance maka persoalan keterbukaan merupakan elemen yang utama dari prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), misalnya, merumuskan paling sedikit 4 (empat) unsur penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (corporate governance), yang semuanya bermuara pada prinsip keterbukaan (disclosure). Keempat prinsip tersebut adalah: a. Fairness (keadilan). Menjamin perlindugan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. b. Transparency (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemiiikan perusahaan. c. Accountability (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. d. Responsibility (pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Prinsip-prinsip corporate gavernance ini bukan hanya mengharuskan direksi perseroan menjalankan perusahaan dengan cara yang baik sehingga menghasilkan 99

Ibid, hal.4


kenaikan harga saham perseroan di pasar (yang tentunya penting bagi investor jangka pendek). Tetapi bagi investor jangka panjang penerapan prinsip-prinsip ini akan menjamin bahwa akan mempertahankan kelangsungan usaha, stabilitas serta kesejahteraan bagi semua stakeholders, termasuk tentunya keuntungan bagi para pemegang saham. Karena fungsinya yang demikian maka peranan dari corporate governance ini akan makin penting, dan dituntut di masa yang akan datang. Karena dengan pengelolaan perusahaan yang baik, yang berwujud dalam penerapan prinsipprinsip corporate governance, tujuan-tujuan perusahaan akan lebih mungkin tercapai tanpa perlu mengorbankan kelangsungan usaha.100 Di Indonesia, tujuan dan manfaat good corporate governance dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000, Pasal 6, Penerapan good corporate governance dalam rangka menjaga kepentingan Persero bertujuan untuk:101 a. Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan, b. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, c. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ Persero dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana Persero berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, d. Meningkatkan kontribusi Persero bagi perekonomian nasional. e. Meningkatkan iklim investasi; dan, 100

Sarah Mc. Bride, “Corporate Governance Becomes a Strong Factor For Investor” The Asian Wall Street Journal, Tanggal 18 July 2002, hal.M1.dalam Hamud M. Balfas, Op.cit, hal.231-232 101 Lihat Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000.


f. Mendukung program privatisasi. Menurut I Putu Gede Ary Suta Istilah corporate governance merupakan istilah yang kelihatannya mudah dimengerti, namun sesungguhnya sulit untuk diimplementasikan. "Corporate governance refers to the set of rules applicable to the direction and control of a company".102 Dari definisi ini paling tidak terkandung dua aspek penting yaitu: Secara internal adanya tuntutan kepada direksi, komisaris dan seluruh tatanan perusahaan untuk mensukseskan tercapainya good management practices. Selanjutnya pencapaian good corporate governance (GCG) harus memperoleh dukungan dari pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti : pemegang saham, terutama controlling interest holders, kreditur, pemerintah ataupun masyarakat luas. Ini tugas berat untuk menciptakan good corporate citizenship. Meluasnya kebutuhan terhadap good corporate governance dilatar belakangi oleh: a. Berkembangnya equity market, terutama di negara-negara maju mengharuskan bagi perusahaan dan pelaku pasar lain-nya untuk lebih transparan, fair dan terbuka dalam pembuatan keputusan perusahaan. b. Adanya kompetisi yang semakin tajam terhadap sumber-sumber keuangan yang dikelola oleh dana pensiun, asuransi, mutual funds, dan institusiinstitusi keuangan lainnya. c. Semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat (stakeholders) baik langsung maupun tidak langsung, dalam kaitannya dengan lingkungan 102

Report on the Belgian Commission on Corporate Governance; an initiative of the Brussels Stock Exchange dalam I Putu Gede Ary Suta, Op.cit, hal.435


hidup, tenaga kerja, penggunaan dana masyarakat, pajak dan lain-lain, akan mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan good corporate governance (GCG). d. Adanya keharusan dari pemerintah terutama yang terkait dengan regulated industry seperti pasar modal. perbankan. Dan industri-industri penting. lainnya. Penciptaan dan penerapan good corporate governance (GCG) memerlukan perencanaan dan penerapan kebijakan penting dan mendasar yang mengatur kehidupan perusahaan. Setidaknya ada empat syarat utama yang dibutuhkan yaitu: Pertama, good corporate governance mengharuskan adanya accountability yang jelas bagi pengelola perusahaan. Amanat yang diterima melalui RUPS oleh direksi dan komisaris harus dipertanggungjawabkan baik yang mencakup operasi perusahaan maupun pertanggungjawaban keuangan. Hal ini memerlukan adanya aturan main yang jelas mengatur hak dan kewajiban setiap pengelola perusahaan. Kedua, good corporate governance membutuhkan adanya direksi yang memiliki tingkat independensi yang memadai terutama dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Harus dapat dipastikan bahwa direksi yang bekerja semata-mata untuk perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Esensi untuk terciptanya independensi ini tidak lain adalah menghindari terjadinya conflict of interests. Ketiga, good corporate governance memerlukan adanya penyebaran informasi yang diperlukan (full disclosure). Informasi yang diperlukan oleh stakeholders meliputi informasi penting dan relevan termasuk informasi tentang operasi perusahaan dan informasi keuangan. Informasi ini akan membantu dalam penciptaan kondisi pertama dan kedua di atas. Keempat, good corporate governance memerlukan adanya audit committe untuk meningkatkan kualitas laporan dan objektifitas penilaian kinerja perusahaan. Audit ini harus dilakukan oleh pihak independen.103 Menurut I Nyoman Tjager Pentingnya penerapan prinsip good corporate governance kedalam suatu perusahaan publik dikarenakan hal-hal sebagai berikut:104

103

I Putu Gede Ary Suta, Ibid, hal.435-437


a. Bahwa pihak investor institutional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance, dan menjadikannya kriteria utama, disamping kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan. b. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia akhir abad 20 dengan lemahnya penerapan prinsip good corporate governance pada masa itu. Misalnya terlihat dalam tindakan–tindakan seperti manajemen keluarga, kolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi pemerintah, suap menyuap, dan lain-lain. c. Penerapan prinsip good corporate governance sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk modernisasi pasar finansial dan pasar modal. Sehingga para investor bersedia menanam modalnya. Trend ini cepat menyebar di berbagai belahan dunia, sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar menerapkan prinsip good corporate governance dalam perusahaannya. d. Prinsip good corporate governance telah memberi dasar bagi berkembangnya value dari perusahan yang sesuai dengan lanskap bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lain-lain Undang-Undang Pasar Modal juga memuat aturan yang berkaitan dengan good corporate governance, terutama kaitannya dengan prinsip keterbukaan. Pengaturan tersebut terutama termuat dalam pasal 82 - 84 UUPM. Yakni mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

104

I Nyoman Tjager, Op.cit, hal.77


D. Peran Para Pelaku Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Sekunder. Pelaku utama dalam perdagangan saham di pasar sekunder pada pasar modal adalah investor dan emiten, hanya saja para pelaku ini tidak bisa melakukan transaksi secara langsung, mereka harus dibantu oleh para pelaku profesional lainnya.105 Dari sudut hukum, kegiatan para pelaku pasar modal mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dimana tugas dan tanggung jawab tersebut masih saling berkaitan antara yang satu sama yang lain. Secara lebih rinci guna mendukung kegiatan di pasar modal, para pelaku pasar modal tersebut adalah :

1. Investor Investor adalah individu atau organisasi yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal adalah investor perorangan, lembaga, serta investor asing. Sebelum investor memutuskan akan menginvestasikan dananya dalam melakukan transaksi dipasar modal dengan membeli atau menjual saham yang akan diperdagangkan di bursa efek, terlebih dahulu investor harus terdaftar menjadi nasabah pada perusahaan efek dan memenuhi segala persyaratan dari perusahaan efek tersebut. Peran investor adalah : a. Investor sumber aktifitas bursa efek. 105

Sawidji Widoatmojo, Pasar Modal Indonesia : Pengantar dan Studi Kasus, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hal.35-36


Dengan adanya dana yang di investasikan investor di pasar modal, pialang bisa mendapatkan order jual atau beli saham, emiten bisa mendapatkan modal, bursa efek bisa menyelenggarakan perdagangan saham. b. Untuk investasi di pasar modal, Investor dapat meminta informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti dari emiten, penjamin emisi, bursa efek, atau perusahaan pialang. c. Keputusan investasi ada ditangan investor. d. Atas keputusan investasinya tersebut, investor bertanggung jawab atas resiko yang terjadi. Berdasarkan tujuan investasinya, maka para investor di pasar modal itu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok: a. Kelompok Investor yang bertujuan memperoleh dividen. Investor ini membeli saham perusahaan yang sudah sangat stabil, sehat, terkelola dengan baik.106 Harapan utama investor memperoleh deviden yang cukup dan terjamin setiap tahun107. Keinginan untuk memperoleh deviden lebih penting daripada keinginan untuk memperoleh kenaikan harga saham (capital gain). Investor yang tergolong dalam kelompok ini adalah biasanya individu atau lembaga yang mengharapkan penghasilan tetap, seperti pensiunan, pengelolaan dana pensiun, dan asuransi. Biasanya investor tidak aktif dalam perdagangan saham di bursa. b. Kelompok Investor dengan tujuan berdagang. Tujuan utama pembelian saham untuk memperoleh keuntungan dari selisih positif harga beli dengan harga jual (capital gain). Investor membeli saham saat harga suatu saham menurun dan akan menjualnya kembali pada saat harga saham meningkat. Pendapatan investor dihasilkan dari keuntungan (selisih harga) jual beli saham tersebut. Investor seperti ini aktif dalam kegiatan perdagangan saham di bursa. c. Kelompok investor yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan. Investor ini cenderung memilih saham perusahaan yang sudah punya nama dan reputasi baik. Mereka tidak mudah menjadi panik atau gelisah 106

Perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance. Perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance akan memberikan deviden dengan lancar, kontiniu, dan efektif pada investor. 107


bila terjadi penurunan harga saham yang kurang berarti. Mereka tidak tertarik untuk menjual sahamnya hanya karena pertimbangan deviden atau harga. Pada umumnya orang-orang yang bergabung dalam kelompok investor ini adalah investor yang telah mempunyai kehidupan mapan dan benar-benar berniat melakukan investasi jangka panjang dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kelompok ini juga tidak aktif dalam perdagangan saham di bursa efek.

d. Kelompok Investor Spekulator. Kelompok investor ini adalah perorang atau individu yang melakukan aksi beli atau aksi jual saham berdasarkan aksi-aksi spekulasi. Kadang-kadang mereka rasional menganalisis informasi tentang perusahaan, ekonomi, politik dan fundamental perusahaan, sehingga mereka dapat mengukur resiko investasi. Dalam praktek, sebagian investor ini sering pula mengambil keputusan investasi tanpa rasional sehingga masyarakat sering menganggap para investor tersebut berbuat judi dalam transaksinya. Kelompok ini lebih menyukai saham-saham perusahaan yang belum berkembang, tetapi diyakini akan berkembang dengan baik. Umumnya, para spekulator ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan aktivitas pasar modal, dan meningkatkan likuidasi saham.

2. Emiten (perusahaan publik) Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Pasar Modal : “Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum”.108 Dalam hal ini yang di maksud Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum

(initial public offerring) dalam menjual saham kepada masyarakat

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.109

108

Emiten bisa dari Perusahaan Swasta atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menerbitkan saham (efek) untuk mencari modal dari masyarakat (investor) di pasar modal. 109 Lihat pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Pasar Modal.


Peran Emiten adalah : a. Menerbitkan saham untuk dijual kepada investor guna mendapatkan modal. b. Untuk menerbitkan saham yang layak dijual, emiten harus mempunyai prestasi, manajemen, dan pengelolaan perusahaan yang baik, dan tidak memiliki cacat hukum. Emiten menjamin saham yang diterbitkan sah menurut hukum. c. Emiten merupakan sumber pertama informasi mengenai sahamnya. Kebenaran informasi dari emiten merupakan tanggung jawab emiten bersangkutan. Sebagai Catatan:

Ada perbedaan pengertian dalam istilah Emiten dan

Perusahaan Publik, tetapi mempunyai makna dan tujuan yang sama yaitu sebahagian saham-sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat. Perbedaan arti ini adalah: a. Emiten menjadi “perusahaan publik” atau menjadi perusahaan milik masyarakat oleh karena melakukan proses “penawaran umum” untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. b. Perusahaan Publik menjadi perusahaan milik masyarakat oleh karena telah memenuhi kriteria tertentu seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 22 UUPM. “perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”110 Suatu perusahaan tidak perlu harus besar dan mempunyai sejarah yang panjang untuk dapat go public. Pasar Modal justru dimaksudkan untuk membuat perusahaan dapat berkembang menjadi besar dan dikelola dengan baik. Investor terutama mencari perusahaan yang mempunyai prospek, meskipun perusahaan 110

Lihat Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Pasar Modal


tersebut adalah perusahaan kecil yang belum memberikan keuntungan. Tanpa pengelolaan yang baik atas perusahaan, tidak akan ada investor yang ingin menanamkan modalnya dengan membeli saham perusahaan tersebut.

3. BAPEPAM-LK BAPEPAM-LK adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal sehari-hari.111 Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapakan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional BAPEPAM-LK diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.112

111 112

Lihat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Lihat penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.


4. Bursa Efek Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal: “Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”. Bursa efek atau bursa tidak lain adalah sebuah pasar di mana diselenggarakan perdagangan atas saham. Pengertian pasar di sini adalah sama seperti pasar yang memperdagangkan barang kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok manusia umumnya. Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung untuk melakukan kegiatan perdagangan serta sarana untuk melakukan pengawasan perdagangan.113 Selain itu, bursa juga membuat peraturan-peraturan untuk mendukung jalannya perdagangan di bursa.114 Yang membedakan bursa dengan pasar lainnya hanya jenis dagangan yang ada dan diperdagangkan di sana. Kalau di bursa efek yang diperdagangkan adalah saham, maka di pasar yang diperdagangkan adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur, ikan, daging dan lain-lain. Bursa juga mempunyai ciri yang sama dengan pasar tradisional yaitu berkumpulnya pembeli dan penjual yang akan membeli dan menjual barang dagangan. oleh karena itu meskipun bursa atau pasar tersebut telah menggunakan teknologi canggih sebagai sarana untuk mempertemukan keinginan membeli dan menjual, bursa efek tetaplah sebuah pasar di mana penjual dan pembeli berkumpul.115

113 114 115

Lihat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal berikut penjelasannya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal.7


5. Lembaga Kliring dan Penjamin Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pasar Modal : “Lembaga Kliring dan Penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa”. Tujuan Lembaga Kliring dan Penjamin ini adalah menyediakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, efisien.116 Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.117

Kegiatan kliring

dilakukan oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Pasar Modal : “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak-lain”. Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Pasar Modal : “Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan trasaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya”. Lembaga

Penyimpanan

dan

Penyelesaian

didirikan

dengan

tujuan

menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar,

116 117

Lihat pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Lihat penjelasan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.


dan efisien.118 Setiap saham yang telah di perdagangkan di floor bursa efek, maka saham tersebut akan dititipkan dan disimpan di lembaga kustodian.

7. Perusahaan Efek Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Pasar Modal : “Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi”. Perusahaan efek yang aktif melakukan perdagangan saham di bursa efek dengan menjadi perantara dalam jual dan beli saham atau biasa disebut broker adalah perusahaan efek yang telah menjadi Anggota bursa efek. Dengan menjadi anggota bursa efek maka perusahaan efek tersebut dapat menjadi perantara bagi investor yang ingin membeli dan menjual saham melalui sistem dan sarana yang dimiliki bursa efek119 dengan mendapatkan komisi. selain menjadi perantara pedagang efek, juga dapat menjadi penjamin emisi efek (underwriter) dan manajer investasi. Menjadi penjamin emisi efek, perusahaan efek membantu emiten ketika melakukan penawaran umum.120 Berperan menjadi manajer investasi, perusahaan efek mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahnya. Oleh karena itu hubungan tersebut didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan nasabah, maka pemberian jasa oleh perusahaan efek atau penasehat investasi harus dilakukan secara profesional.

118 119 120

Lihat juga ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal. Lihat pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Pasar modal Lihat pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Pasar modal


Untuk itu perusahaan efek dilarang: a. Menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah. b. Mengungkapkan nama atau kegiatan nasabahnya, kecuali diberi instruksi oleh nasabah, atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Mengemukakan secara tidak benar fakta material perusahaan kepada nasabahnya. d. Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual saham tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek dalam saham tersebut. e. Membeli atau memiliki saham untuk rekening perusahaan efek itu sendiri.

8. Perantara Pedagang Efek Menurut pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Pasar Modal : “Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.” Setelah Investor terdaftar di perusahaan efek, maka investor sudah dapat melakukan kegiatan perdagangan saham melalui jasa perantara pedagang efek (pialang). Perantara Pedagang Efek merupakan bagian dari Perusahaan Efek.

9. Penasehat Investasi Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Pasar Modal :. “Penasehat Investasi adalah pihak yang memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa”.


Sebelum mengambil keputusan, Investor dapat melakukan konsultasi atau meminta pendapat dari penasehat investasi mengenai saham yang akan dijual atau dibelinya di pasar modal. Penasehat investasi merupakan bagian dari Perusahaan Efek.

10. Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: 121 a. Akuntan Publik Adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan Akuntan publik berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. b. Konsultan Hukum Merupakan ahli dalam bidang hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini menpunyai fungsi untuk membuktikan pendapat dari segi hukum (legal opinion)122 mengenai keadaan emiten. c. Penilai Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva perusahaan. Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal cukup menentukan di pasar modal karena lembaga ini berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.

121

Lihat pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal Legal Opinion adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh konsultan hukum mengenai kondisi dan posisi para pihak dalam suatu transaksi serta konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan yang akan dilakukan oleh para pihak. Dalam A. Zen Umar Purba, “Pendapat Hukum dan Pemeriksaan dalam rangka Pasar Modal Indonesia”, makalah pada seminar Legal Audit dan Legal Opinion dalam Aktivitas Bisnis, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, (Bandung: 2 April 1994), hal.1 122


d. Notaris Dalam pasar modal notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian agen penjualan, dan perjanjian lain yang diperlukan. Notaris mempunyai peranan penting dalam proses pemasaran efek emiten, untuk itu notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. Jasa notaris diperlukan dalam hal hal lain seperti: a. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public. b. Meneliti keabsahan hal hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atas kuasanya untuk menghadiri RUPS. c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terdapat materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. Profesi notaris dituntut untuk bekerja aktif sesuai dengan tuntutan profesi dan kode etik yang berlaku dan disepakati bersama. Notaris pada saatnya harus bisa dan secara sadar turut memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pembaharuan perilaku dunia usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan rule of the game yang telah disepakati bersama. Sebagaimana tuntutan tersebut dilontarkan oleh I nyoman Tjager yang mencontohkan bagaimana peran notaris sesuai dengan tuntutan tersebut diatas:


a. bahwa profesi notaris dituntut untuk selalu bersikap mandiri serta tidak memihak. Sehingga dengan demikian, dalam kedudukannya sebagai profesi penunjang pasar modal, notaris tidak boleh dikendalikan oleh emiten atau oleh pihak yang bertindak sebagai koordinator dari emisi. Konkretnya, dapat dicontohkan misalnya notaris tidak boleh sampai dapat dikendalikan oleh emiten maupun pihak lainnya misalnya agar tidak terlalu mempertimbangkan secara mendalam dan sungguh sungguh tentang keabsahan kapitalisasi yang dilaksanakan dalam restrukturisasi permodalan. b. Contoh lain, notaris harus melakukan pengahayatan penuh terhadap prinsip ketidakberpihakan. Notaris tidak boleh dengan demikian mengabaikan, misalnya, suatu klausula perjanjian yang sesungguhnya membingungkan atau kabur yang rawan terhadap munculnya perbedaan pendapat atau sengketa dikemudian hari.123 Dalam pasal 67 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan sebagai berikut : “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.” Ketentuan dalam pasal 67 UUPM dimaksudkan agar pendapat dan penilaian yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dari investor. Optimalisasi peran tidak hanya berlangsung di tingkat pelaku pasar, tapi juga ditingkat pengawas pasar. Dengan begitu akan tercipta market confidence dan suatu system perdagangan yang teratur, wajar dan efisien.

123

I Nyoman Tjager, Peranan Notaris di Pasar Modal, (Makalah pada Masa Orientasi Perguruan Tinggi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 26 Agustus 2000).


BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM SETELAH LISTING DI PASAR MODAL. A. Perdagangan Saham Setelah Listing Di Pasar Modal

Recommend Documents