33
BAB II
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIALANG SAHAM KEPADA INVESTOR PADA KEGIATAN DI PASAR MODAL
A. Tinajauan Umum Tentang Pialang Efek 1. Pengertian Pialang Efek Pialang dikenal di dalam dunia pasar modal dengan isitilah Perantara Pedagang Efek atau disingkat (PPE), menurut Pasal 1 Ayat 18, Undang – undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menerangkan bahwa Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain, begitu juga definisi pialang secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara di dalam kegiatan jual beli atau juga disebut dengan makelar. 35 Istilah pialang di dalam dunia pasar modal Indonesia mengandung dua makna yaitu: 36 a. Perantara dalam jual beli efek, artinya bertindak sebagai perantara dalam aktifitas jual beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau pialang, jadi setiap transaksi jual dan beli harus melalui perantara. Untuk jasa sebagai perantara tersebut, maka perantara mendapatkan komisi dari investor baik untuk kegiatan jual maupun beli; b. Pedagang efek artinya disamping bertindak sebagai perantara maka perusahaan efek juga dapat melakukan aktivitas jual beli saham untuk kepentingan perusahaan efek tersebut.
35
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hal: 765 36 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Salemba 4, 2011) hal: 39
25
34
Perusahaan Pialang atau juga disebut broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa. 37 Pialang adalah suatu profesi yang lahir akibat adanya globalisasi sektor pelayanan jasa khususnya bidang keuangan, maka terhadap pelayanan jasa keuangan yang diberikan oleh pialang efek haruslah diliputi dengan pengetahuan dan kesadaran hukum yang berlaku, guna memberikan pengetahuan dengan setiap akibat yang timbul dan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pedagang perantara efek, pialang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 38
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor V. B. 1 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek, Kep/25/PM/1996, tangal 17 Januari 1996, namun kewenangan Bapepam sekarang sudah diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi segala aturan yang belum dimiliki atau diperbaharui oleh OJK, maka OJK masih menggunakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam terdahulu, seperti halnya kegiatan pialang efek, dan berkenaan dengan kegiatan pialang harus tunduk juga kepada Self Regulation
Organization (SRO) yang diberikan Bapepam dan
sekaligus kepada semua peraturan pasar modal.
37
Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.6 38 Peran Pengawasan bidang pasar modal yang sebelumnya pada Bapepam-LK sudah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 aTahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 November 2011
35
Di dunia pasar modal dikenal istilah sisi jual (sell side) dan sisi beli (buy side), sisi jual adalah lembaga atau individu yang mendapatkan penghasilan dari komisi atas pelakanaan order jual atau order beli yang dilaksanakannya. 39 Sebagai contoh A ingin membeli saham,
maka
A
perlu mencari pialang untuk melaksanakan
maksudnya itu, setelah bertemu pialang maka A akan memberikan amanah atau order kepada pialang tersebut, dan selanjutnya pialang itu akan mendapatkan order A ke bursa untuk melaksanakan amanah yang diterimanya. Dalam melaksanakan order atau perintah dari
A,
maka pialang akan mendapatkan komisi, yang besarnya
tergantung kesepakatan kedua belah Pihak. Gambar 1 Kerangka Penjualan Efek di Bursa Efek Indonesia
Sumber: Bursa Efek Indonesia Tahun 2012
Begitu juga sebaliknya B ingin menjual saham, sama halnya dengan A yang menggunakan jasa pialang, maka B pun harus mencari pialang untuk melaksanakan keinginanya itu, setelah bertemu dengan pialang, maka
39
B akan memberikan
Sawidji Widoatmojo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, (Jakarta. Kompas Gramedia 2012), hal. 21
36
mandat kepada pialang tersebut untuk melakukan pembelian saham yang dimaksud. Pialang pun dapat segera memasukan amanah untuk menjual saham itu ke bursa, untuk melaksanakan amanah dari B tadi. Pekerjaan melaksanakan penjualan saham ke bursa maka si pialang akan mendapatkan komisi dari B, yang besarnya tergantung kedua belah Pihak. Contoh sederhana di atas dapat dilihat bahwa kedua pialang yaitu yang melaksanakan pembelian saham atas amanah dari A dan yang melakukan penjualan atas amanah dari B, maka mendapatkan komisi yang besaranya tergantung dari negoisasi, dengan demikian maka pialang dapat digolongkan sebagai lembaga atau individu yang memperoleh penghasilan dari komisi, atau dengan kata lain, pialang termasuk dalam sisi jual (sell side). Sebagai lawan dari sisi jual adalah sisi beli, lembaga ini bertugas mengumpulkan dana dari investor, kemudian menginvestasikannya pada alat – alat investasi yang menurut perhitungannya bisa menguntungakan investor, untuk tugas ini lembaga sisi beli mendapatkan keuntungan. Lembaga
ini
tidak bertugas
melaksanakan amanah, tetapi mewakili kepentingan investor, jadi yang bertugas membeli dan menjual tetap saja pialang. 40
40
Ibid
37
2. Jenis-jenis pialang Ada 5 (lima) jenis pialang di dalam pasar modal, diantarannya, ritel / retal / broker, institutional broker, discount broker, full service broker, internet online broker. 41 a. ritel / retail / broker Ritel broker juga sering disebut sebagai individual broker, pialang jenis ini hanya melayani kepentingan pelanggan individu, jadi tidak melayani pelanggan lembaga seperti reksadana. Pialang seperti ini tentu mendapatkan komisi bila pialang telah melakukan amanah dari investor untuk melakukan penjualan atau pembelian, dari hasil itulah pialang mendapatkan penghasilan, namun tidak semua komisi masuk sebagai penghasilan pialang, sebagian akan diberikan kepada perusahaan dimana pialang tersebut bekerja. b. institutional broker Sebagai lawan dari individual broker adalah institutional broker. Institutional broker hanya melayani pelanggan yang bersifat lembaga atau institusi. Lembaga – lembaga yang menggunakan jasa institusional broker adalah buy side instution. Apabila reksadana atau lembaga pensiun akan melakukan pembelian atau penjualan surat – surat berharga yang dimilikinya, maka mereka bisa menggunakan jasa institusioanl broker.
41
Agus Pranoto Susilo, Broker Prenerurship, (Jogjakarta: FlashBooks,.2014) hal: 148
38
c. discount broker Discount Broker adalah pialang yang memberikan pelayanan yang tidak lengkap, yang dimaksud lengkap adalah, disamping melaksanakan eksekusi order, pialang juga memberikan pelayanan berupa nasihat, penyampaian informasi terbaru atau menyampaiakan hasil analisis perusahaan tempatnya bekerja. Karena pelayanan pialang demikian tidak lengkap, maka komisi yang harus diberikan oleh investor juga menjadi lebih rendah. Sehingga apabila investor tidak memerlukan nasihat atau informasi, atau investor sudah bisa menganalisis sendiri surat-surat berharga yang akan dibeli serta sudah memiliki informasi dari sumber-sumber tertentu, maka investor lebih baik menggunakan discount broker. Discount broker atau juga disebut dengan broker diskon memastikan suatu transaksi yang diinginkan oleh investor dilaksanakan tetapi tidak menawarkan saran. 42
d. full service broker Pialang jenis ini memberikan pelayanan lengkap, mulai dari pelaksanaan amanah, pemberian informasi dan pemberian nasihat juga sampai dengan pemberian laporan hasil analisis yang dilakukan oleh perusahaan tempat pialang berkerja. Broker layanan penuu ini menyediakan saran bagi investor mengenai saham mana yang sebaiknya dibeli atau dijual dan memastikan bahwa transaksi yang diinginkan oleh investor telah dilaksanakan. 43
42
Jeff madura, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 575 Ibid
43
39
e. internet online broker Hadirnya teknologi komunikasi dan
informasi secara dunia maya yang
dikenal dengan internet, yang membawa pengaruh besar pada dunia pasar modal, salah satunya adalah internet broker. Pialang jenis ini tidak berbeda dengan pialang konvensional dalam melayani investor, hanya mekanisme pelayanan saja yang berbeda, yaitu melalui internet. Dengan internet broker ini investor bisa menyelesaikan semua proses transaksi, termasuk mengakses data dan analisis melalui komputer.
B. Perusahaan Efek Sebagai Pialang Efek / Perantara Pedagang Efek (PPE) Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), PPE, dan atau Manajer Investasi. 44 PE dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK sebagai PPE dan atau sebagai PEE. Dari segi perizinan, izin usaha sebagai PEE berlaku juga sebagai izin usaha sebagai PPE. Sedangkan PE yang hanya memiliki izin usaha sebagai PPE tidak dapat melakukan kegiatan sebagai PEE. Pasal 1 angka 18 UUPM menyatakan bahwa “PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain”. Menurut ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bapepam Lk Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, PE dapat melakukan usaha sebagai Penjamin
44
Tim Studi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Op. Cit, hal: 4
40
Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manager Investasi (MI) serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Perusahaan Efek disebut juga dengan Perusahaan Sekuritas, atau peran yang dimainkanya adalah mata rantai penting dalam pasar modal. 45 Sejarah pasar modal dunia menunjukan bahwa lembaga yang menjalankan fungsi yang dilakukan PE sekarang ini muncul pada abad ke 21, sedangkan bursa pertama didirikan sekitar tiga abad kemudian, yakni pada awal abad ke 16 di Eropa, dan lembaga otoritas didirikan jauh setelah itu, di US lembaga otoritas baru didirikan pada 1934 setelah terjadinya Crash-1929. 46 Fakta di atas menunjukan tanpa adanya PE kegiatan pasar modal tidak bisa berjalan, atau bisa dibalik, kegiatan pasar modal bisa berjalan meskipun bursa dan lembaga pengawas tidak ada sepanjang ada PE. Hal ini dikarenakan PE diperlukan oleh dua pelaku pasar yang lain yaitu lembaga baik pemerintah ataupun swasta yang ingin menggalan dana, dan pihak lain yang memiliki dana baik itu kreditur ataupun investor, lembaga nirlaba, maupun individu. Jika PE melakukan transaksi untuk mewakili nasabah, maka PE tersebut berperan sebagai pialang dan atas layanan itu PE akan menerima komisi yang besaran umumnya tergantung pada nilai transaksi. Jika PE melakukan transkasi untuk kepentingan sendiri, maka PE tersebut berperan sebagai bandar dan atas transaksi
45
Abi Hurairah Mochadi dan Haryajid Ramelan, Gerbang Pintar Pasar Modal (Jakarta: PT.Capital Bridge Advisory, 2012) hal: 221 46 Ibid
41
tersebut PE akan mempertaruhkan modalnya sendiri. Secara legal orang yang berfungsi sebagai pialang disebut Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). 47 PE bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan “segala kegiatan yang berkaitan dengan efek” tersebut diatas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PE sebagai PPE. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah seseorang yang bekerja pada pihak lain, di mana pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala. Sedangkan yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerja untuk PE” adalah pihak yang ditunjuk oleh PE untuk melakukan tugas tertentu meskipun pihak tersebut bukan pegawai PE dimaksud. 48 Pasal 38 UUPM menjelaskan bahwa . “PE yang bertindak sebagai PPE dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari PE tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual efek yang bersangkutan dan PE tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut” Larangan tersebut berlaku bagi PE yang bertindak selaku PPE dalam hal yang bersangkutan akan membeli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan beli dari pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi efek yang sama atau lebih tinggi dari
47
Admin, “Apa itu WPPE, WPEE, WMI?”, 19 Mei 2014 dalam http://www.edukasisaham.co.id/apa-itu-wppe-wpee-wmi/. Diakses pada tanggal 19 Juli 2014 48 Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division, Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2014
42
persyaratan transaksi efek untuk kepentingan PPE yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya. Akan tetapi, dalam hal PPE dimaksud membeli efek dengan persyaratan transaksi efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang tidak terafiliasi, PPE dimaksud dapat membeli efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak terafiliasinya. Larangan yang sama berlaku pula dalam hal PPE bermaksud melakukan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan jual dari pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi efek yang sama atau lebih rendah dari persyaratan transaksi Efek untuk kepentingan PPE yang bersangkutan atau pihak terafiliasinya. Akan tetapi, dalam hal PPE bermaksud menjual efek dengan persyaratan transaksi efek yang lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang tidak terafiliasi, maka PPE dimaksud dapat menjual efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak terafiliasinya. 49 Pasal 98 UUPM juga dinyatakan bahwa “PE yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut, kecuali apabila transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya dan PE tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan”. 50
49
Ibid Informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Iswi Hariyani, R, Serfianto, dkk, Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 187 50
43
Ketentuan pasal di atas memberi kemungkinan bagi PE untuk melakukan transaksi efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan PE adalah sebagai PPE yang wajib melayani nasabah dengan sebaik-baiknya. Pelaksanakan transaksi efek dimaksud, PE tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada nasabahnya. Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, PE melanggar ketentuan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UUPM, yaitu orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, dan Pasal 96 UUPM, yaitu mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek berdasarkan Pasal 95 UUPM. Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek, yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal 95 UUPM adalah, komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan
44
orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud. 51 “Kedudukan” dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah, yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur, yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” dalam penjelasan huruf c adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UUPM dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UUPM dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas efek dari emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain, karena hal ini dapat mendorong pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek berdasarkan informasi orang dalam, selain itu orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan efek. Dengan demikian orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi 51
Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
45
agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
C. Hubungan Antara Nasabah dengan Pialang Saham 1. Perjanjian sebagai dasar terjalinnya hubungan antara nasabah dengan pialang Perjanjian dalam Kamus Hukum didefenisikan sebagai persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama, persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau negara atau lebih dalam bidang tertentu. 52 Perjanjian tertuang di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Membahas lebih jauh lagi definisi perjanjian yang diterangkan menurut para sarjana antara lain ialah; Subekti menerangkan “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 53 Gunawan Widjaja menerangkan bahwa “Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain”. 54 Begitu juga dengan Munir Fuady menerangkan bahwa “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan “kesepadanan dari istilah
52
Marwan & Jimmy P. “Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition” (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 507 53 Subekti. Op. Cit, hal: 1 54 Gunawan Widjaja. Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata. (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), hal. 248
46
“overeenkomst” dalam bahasa belanda, atau “agreement” dalam bahasa Inggris”. 55 Abdulkadir Muhammad menerangkan “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua Pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”. 56 Pengertian perjanjian secara luas bila mengutip pengertian perjanjian dari para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu memiliki hak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan Pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janjijanji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 57 Hubungan antara perikatan dan perjanjian menimbulkan suatu hal bahwa perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dapat menimbulkan suatu perikatan, sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak yang telah sepakat membuat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disampingnya ada juga sumber-sumber lain yang dapat menimbulkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.
55
Munir Fuady. Hukum Kontrak Dari Sudut Padang Hukum Bisnis. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007), hal. 2 56 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010), hal: 290 57 Subekti, Op. cit. hal: 1
47
Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Unsur-unsur dalam perjanjian yang dibuat oleh pialang dan nasabahnya haruslah meliputi, unsur ensesialia, unsur naturalia, unsur aksidentalis, sebagai berikut: 58 a. unsur essensialia Inti dari unsur esensialia ini adalah suatu prestasi-prestasi yang di buat oleh kedua belah pihak mempunyai perbedaan dari jenis perjanjian yang lain dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Seperti dalam membuat definisi, rumusan bahkan pengertian dari perjanjian. Contoh perjanjian sewa-menyewa, harga sewa dalam perjanjian tersebut harus jelas. Begitu juga dengan hak-hak dari si penyewa untuk dapat menikmati penggunaan objek yang disewa tersebut tanpa menikmati penggunaan objek yang disewa tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak lain selama masa perjanjian sewa menyewa. b. unsur naturalia Unsur naturalia ini adalah unsur perjanjian yang pada umumnya melekat diatur dalam undang-undang. Namun, keberlakuannya unsur tersebut belum dapat di kesampingkan oleh para pihak yang berkontrak melalui suatu kesepakatan yang tegas untuk mengesampingkan keberlakuannya. Contoh; dalam guarantee agreement si guarantor pada umumnya memilik hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1831 dan 1833 KUHPerdata untuk tidak bisa secara otomatis diminta untuk
58
Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak: Teknik Peracangangan Kontrak Bisnis, cetakan kedua, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hal. 114-116
48
membayar kreditur sebelum kreditur tersebut membuktikan telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk memperoleh pembayaran dari si debitur utama. c. unsur accidentalia Unsur aksidentalia adalah unsur yang pada dasarnya menggambarkan keterbukaan dari suatu kontrak dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkotrak bagi para pihak. Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan menuangkannya dalam kontrak walaupun hal-hal yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-undang yang telah ada sepanjang bentuk-bentuk kesepakatan tersebut tetap memenuhi dasar dari persyaratan keabsahan suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan yang terbentuk antara pialang saham dengan investor adalah hubungan yang didasarkan dari hubungan perjanjian atau kontraktual. Perjanjian di ini dilakukan pada saat pembukaan rekening yang dilakukan oleh calon investor. Investor menandatangani perjanjian dengan perusahaan efek yang menyangkut hak dan kewaiban kedua belah pihak. 59 Dengan adanya pembukaan rekening dari calon investor (brokerage account) maka pada dasarnya calon investor akan membentuk suatu perjanjian hubungan kontraktual, 60 namun yang harus dipahami adalah pada dasarnya hubungan kontraktual ini dilakukan oleh investor dengan perusahaan efek namun secara tidak langsung hubungan dengan pialang saham yang merupakan bagian dari perusahaan efek tersebut juga terjadi.
59
Alam S, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal.76 Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 80 60
49
Berlandaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, maka apa yang dilakukan antara calon investor dengan pialang saham adalah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata. Investor mengikatkan dirinya kepada pihak lain, namun disini perbedaannya adalah perikatan tersebut dilakukan kepada perusahaan efek yang juga secara tidak langsung mengikat kepada pialang saham. Dengan kata lain terdapat pemberian kuasa yang dilakukan calon investor di dalam perjanjian tersebut. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa “pemberian kuasa adalah perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu tindakan subjek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku. 61 Maka ada dua pihak dalam perjanjian pemberian kuasa ini, yaitu: 62 a. pihak yang memberi kuasa yang biasa disebut pemberia kuasa dalam hal ini si calon investor b. pihak yang menerima kuasa yang biasa disebut kuasa/juru kuasa/penerima kuasa dalam hal ini perusahaan efek dan secara tidak langsung mengikat kepada pialang saham c.
61
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009) , hal. 112 Ibid, hal. 113
62
50
Skema 1 Bentuk Terjalinnya Hubungan Perjanjian yang kemudian Adanya Pemberian Kuasa Kepada Pialang Saham
Calon Investor
Perusahaan efek
Perusahaan efek
Hubungan perjanjian terjalin antara investor dengan perusahaan efek namun secara tidak langsung juga akan mengikat kepada pialang saham yang merupakan bagian dari perusahaan efek, dan pada perjanjian pembukaan rekening juga terdapat pemberian kuasa yang diberikan oleh invesor kepada perusahaan efek untuk melakukan jual beli saham.
2. Syarat sahnya suatu perjanjian Suatu perjanjian yang akan dibuat tentu memiliki suatu aturan atau pun syarat yang harus terpenuhi di dalam membuat suatu perjanjian, karena itu merupakan suatu hal sangat terpenting dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan tidak sah. Dalam perjanjian antara investor dengan pialang saham ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan, yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, agar jangan sampai terjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum karena tidak sah menurut undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian c. Mengenai suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal
51
Keempat syarat yang tertulis di atas adalah syarat yang harus terpenuhi menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau perbuatan hukum yang dilakukan itu. 63 Syarat yang pertama disebut dengan syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan dan cakap hukum. kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui. 64 Dalam perjanjian antara calon investor dengan pialang saham, kesepakatan terjadi ketika pialang saham melalui perusahaannya mengirimkan ID user beserta password ke email milik investor. BNI Sekuritas sebagai contoh melakukan ini ketika aplikasi pengajuan dokumen perjanjiannya sebagai calon investor. 65 Pemahaman kesepakatan ini didasarkan kepada teori pengiriman (verzendtheorie) dimana kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram dalam contoh ini dikirim melalui email. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi dan juga korporasi. 66 Seseorang dikatakan cakap hukum pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa
63
Ibid. hal: 17 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 33 65 BNI Sekuritas, “persyaratan dan Ketentuan Perdagangan”, hal. 2 66 Ricardo Simanjuntak, Op.Cit, hal. 196 64
52
atau akil balig serta sehat pikirannya sedangkan badan hukum dikatakan cakap hukum apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan. 67 Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang tidak cakap adalah; orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Dalam hal ini calon investor yang dikatakan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah yang sudah dewasa dan yang dikatakan dewasa ini adalah yang sudah berumur 21 Tahun dan berakal sehat begitu pula dengan pialang saham harus juga yang sudah dewasa. 68 Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Investor akan diminta tanda pengenal sebagai contoh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perjanjian investor dengan pialang saham yang ada di BNI Sekuritas mewajibkan calon investor untuk mengisi beberapa dokumen yang diantaranya adalah mengenai data pemohon. Dalam data ini akan terlihat apakah calon investor sudah sesuai atau tidak berdasarkan syarat sahya secara subjektif dimana secara kecakapan merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu KTP ataupun tanda pengenal lainnya yang disyaratkan oleh BNI Sekuritas menjadi penting.
67
Nusye K. L. Jayanti, Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 23 68 Advendi S dan Elsi kartika Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2007) , hal. 8
53
Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum. oleh karena itu badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia. 69 Maka badan hukum yang sudah cakap hukum apabila: 70 1) Didirikan dengan akta notaris 2) Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat 3) Dimintakan pengesahan anggaran dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan HAM, sedangkan khsusu untuk badan hukum dana pensiun, pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh Menteri Keuangan 4) Diumumkan dalam Berita Negara RI Syarat objektif dalam membuat suatu perjanjian juga menjadi ketentuan yang harus dipenuhi, sebagaimana di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai suatu tertentu dan adanya sebab yang halal. Ketentuan tesebut harus menerangkan akan suatu hal tertentu apa yang diperjanjikan, dan apakah perjanjian tersebut melanggar undang-undang yang berlaku atau tidak, sebab apabila melanggar undang-undang maka akan menjadi sesbab yang tidak halal. Begitu juga hubungan perjanjian antara pialang dengan nasabah, yaitu adanya suatu hal tertentu yaitu nasabah memberi investasi keperusahaan efek dan menggunakan jasa pialang pada perusahaan efek tersebut, dan ketentuan tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Terkait syarat sahnya perjanjian dari segi objektif maka perjanjian investor dengan pialang saham adalah berupa jasa dari pialang saham yaitu melakukan tindakan jual atau beli berdasarkan instruksi investor. Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah mengenai suatu sebab yang halal. Tentu saja perjanjian antara investor dengan pialang saham diharuskan berdasarkan suatu sebab yang halal karena apabila tidak berdasarkan sebab yang halal maka perjanjian antara kedua belah pihak batal 69
Ibid, hal. 9 Ibid
70
54
demi hukum dan mewajibkan kedua belah pihak untuk meniadakan perjanjian tersebut. 3. Asas-asas perjanjian Beberapa asas dalam hukum perjanjian dapat dilihat di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah Pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Beberapa asas dalam hukum perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1338 KUHPerdata Bachsan Mustafa dkk, mengklasifikasikan asas dalam hukum perjanjian sebagai berikut: Asas ke 1:
Bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang g mereka yang membuatnya;
Asas ke 2:
Asas kebebasan dalam membuat perjanjian (disimpulkan dari asas 1 atas)
Asas ke 3:
Bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sePihak, atau dapat dibatalkan oleh Hakim berdasarkan alasanalasan undang-undang;
Asas ke 4:
Asas bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 71
a. perjanjian berlaku sebagai undang-undang Asas ini disebut sebagai asas kepastian hukum karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
71
Ibid hal: 81
55
72
Asas perjanjian berlaku sebagai Undang-undang diatur dalam Pasal 1338
ayat (1)
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan rumusan tersebut berarti setiap pihak tunduk terhadap isi yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Segala bentuk dan isi mengenai apa-apa saja yang telah disepakati oleh para pembuat perjanjian menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Asas pacta sunt servanda atau daiartikan sebagai perjanjian itu mengikat para pihak, biasa juga disebut asas kepastian hukum (legal certainty). Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan diambil dari Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Dari Pasal 1338 ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pialang efek mengandung peraturan-peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti diantaranya
72
Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hal. 15
56
nasabah berhak mendapatkan jasa dari pialang efek berupa menjualkan saham di BEI dan atau membeli saham, dan juga nasabah mendapatkan masukan-masukan yang baik dan menguntungkan, begitu juga dengan pialang efek berhak mendapatkan succes fee dan honor fee, atas jasa yang diberikanya terhadap nasabah. Kesepakatan yang dibuat antara keduabelah pihak haruslah ditaati oleh kedua belah pihak karena itu telah menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, dan apabila ada pihak yang melanggar perjanjian maka dianggap tidakberitikad baik. Perjanjian yang dilaksanakan antara investor dengan pialang saham merupakan perjanjian yang menjadi dasar kedua belah pihak untuk bertindak, dalam arti kata perjanjian tersebut merupakan dasar atau undang-undang bagi kedua belah pihak untuk bersikap yang mana telah terjalin suatu hak dan kewajiban. Oleh karena itu apabila salah satu pihak bertindak diluar apa yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut, maka salah satu pihak yang telah dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang telah diakibatkan si penerbit kerugian berdasarkan perjanjian tersebut.
b. asas kebebasan membuat perjanjian Asas kebebasan berkontrak merupakan asas hukum yang penting dalam kontrak. Artinya, masyarakat bebas membuat kontrak apa saja baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya. 73Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini dicantumkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 73
Sandrina Wijaya, Surat Perjanjian Bisnis: Langsung Deal, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009), hal. 10
57
yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya". Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata (BW) yang menyiratkan adanya tiga asa dalam perjanjian, yaitu: 74 1) Mengenai terjadinya perjanjian. Asas yang disebut konsesualisme artinya menurut BW, perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak 2) Tentang akibat perjanjian. Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW yang menegaskan dalam perjanjian dibuat secara sah di antara para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian 3) Tentang isi perjanjian. Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan Dengan adanya perjanjian baku maka untuk melindungi nasabah sebagai konsumen yang menggunakan jasa keuangan maka OJK mengeluarkan ketentuan akan perjanjian baku yang dibuat oleh Perusahaan Efek, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1) POJK No: 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang diantaranya sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Memuat hak dan kewajiban konsumen Dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan Memuat persyaratan dan dapat mengikat konsumen secara hukum Bahasa indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan 5) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas 6) Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen
74
Ibid
58
7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan bahasa indonesia. c. Asas Konsensuil Hukum perjanjian juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi.75 Dengan adanya sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. 76 Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang juga termasuk salah satu syarat sahnya dalam perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Unsur terpenting dalam suatu perjanjian yaitu subjek hukum. Didalam membuat suatu perjanjian haruslah adanya persesuaian kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak baik secara tertulis ataupun lisan.
d. asas itikad baik Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ada 2 (dua) yaitu: 77 1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Bapak A melakukan perjanjian jual beli pupuk oganik dengan Bapak B. Bapak A ingin
75
Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronim dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), hal. 30 76 Ibid 77 Handri Raharjo.. Hukum Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 45
59
memakai pupuk merek gajah namun di pasaran habis maka diganti merek semut oleh Bapak B dengan kualitas yang sama dengan merek gajah. 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, Ibu Budi ingin membeli motor, kemudian datanglah Bapak Paijo yang mau menjual motor tanpa surat-surat yang tidak lengkap dan dengan harga sangat murah. Ibu Budi tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang ilegal. Asas itikad baik (tegoeder trouw) merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian, artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus melandasinya dengan niat baik. 78 Perjanjian yang dibuat oleh investor dengan pialang haruslah berdasarkan itikad yang baik, dengan maksud yang jujur dan tanpa ada maksud untuk saling merugikan dan apabila salah satu pihak di kemudian hari ditemukan pelaksanaan perjanjian yang merugikan salah satu pihak, misalnya salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang melakukan hal tersebut telah melanggar asas itikad baik. 79 Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dalam pergaulan hidup ditengahtengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidak jujurannya itu. Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam
78
Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Surat-Surat Kontrak, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 5 79 Rini Pamungkasih, 101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), hal, 13
60
peraturan perundang undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. 80
D. Tugas dan Tanggung Jawab Pialang Efek 1. Tugas pialang efek Pialang efek dalam menjalankan tanggung jawabnya atas amanah dari nasabah yang diwakilkannya bertugas sebagai berikut: 81 a. Sales yang bertugas sebagai penjual efek; b. Dealer yang bertugas mencatat order dari nasabah untuk menjual atau membeli efek, kemudian meneruskannya kepada floor trader; c. Floor broker / trader yang bertugas memasukan order yang diterima dari dealer kedalam sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading System) untuk dieksekusi. Khusus untuk pekerjaan floor broker / trader, selain izin sebagai wakil perantara pedagang efek, juga diberlakukan persyaratan tambahan, yakni sertifikat JATS sebagai bukti kelulusan mereka setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sistem komputer JATS yang diselenggarakan oleh bursa efek, hanya JATS trader yang berhak mengoperasikan komputer perdagangan; d. Firm manager yang bertugas sebagai kooerdinator para floor broker / floor trader dari suatu anggota bursa, apabila suatu anggota bursa memiliki banyak floor broker / floor trader di lantai perdagangan, maka salah satu diantara mereka akan
80 81
R.Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, (Bandung: Sumur, 1983), hal:56 Agus Pranoto Susilo, Op.Cit, hal: 148
61
ditunjuk sebagai firm manager dan yang memiliki anggota bursa ketika berurusan dengan bursa efek.
2. Kewajiban dan tanggung jawab pialang efek Seorang pialang efek dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, harus memperhatikan kode etik perantara pedagang efek seperti yang diatur di dalam Peraturan Bapepam No. V.E.1: 82 a. Perusahaan
efek
wajib
mendahulukan
kepentingan
nasabahnya
sebelum
melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri; b. Perusahaan efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah; c. Dalam hal perusahaan efek mempunyai kepentingan dalam efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, perusahaan efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabanhya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual efek yang direkomendasikan; d. Perusahaan efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan Pihak terafiliasinya; e. Perusahaan efek dilarang menggunakan efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan
82
www.bapepam.go.id diakses pada tanggal 11 Juli 2014
62
perusahaan efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan; f. Wakil perantara pedagang efek dilarang melakukan: (1) transaksi untuk kepentingan perusahaan efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut; dan (2) transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnnya; g. Wakil perantara pedagang efek wajib memberikan keterangan mengenai efek yang diketahuinnya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan; h. Perusahaan efek dilarang memberikan: (1) rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, mempertukarkan efek, tanpa memperhatikan tujuan investasi serta keadaan keuangan nasabah; dan (2) jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek; i. Perusahaan efek wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan; j. Perusahaan efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnnya hari bursa setelah dilakukannya tansaksi; k. Perusahaan efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah; Tanggung jawab hukum seorang pialang efek di dalam kegiatan pasar modal, berkenaan dengan fungsi, tanggung jawab dan perilaku serta kewajiban dan larangan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan dan kegiatan PE sebagai PPE. Berlandaskan pada tinjauan aspek Undang-undang Pasar Modal (UUPM), Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
63
(UUPT), dan ketentuan
International
Organization Of
Securities Commission
(IOSCO) sebagai dasar pengaturan pada Pasar Modal Indonesia. 83 Apabila Perusahaan Efek dan juga Pialang Efek melanggar tanggungjawabnya maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan bila perlu pencabutan izin dalam duni Pasar Modal Indonesia. Perizinan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang mengatur persyaratan menjadi Perusahaan Efek diberikan Bapepam sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan permohonan izin. Jenis kegiatan perizinan Perusahaan Efek sebagaimana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Namun Penjelasan Pasal 30 ayat (2) UUPM mengatur lain, dimana Izin Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin tersebut disamping dapat bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek juga dapat bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek. Sedangkan Perusahaan Efek yang hanya memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek. Perusahaan Efek yang telah memiliki izin, dapat menentukan sendiri statusnya apakah akan menjadi anggota Bursa (Perusahaan Efek Anggota Bursa) atau tidak (Perusahaan Efek Non Anggota Bursa).
83
Hasil wawancara dengan Bapak Mhd Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division. Pada tanggal 16 Juni 2014
64
Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa dimana kondisi perdagangan di Bursa Efek (BEJ dan BES) sangat memberikan pengaruh pada kinerja Perusahaan karena Perusahaan Efek Anggota Bursa Indonesia sebagian besar pendapatan mereka masih sangat bergantung pada perdagangan Efek tersebut. Keadaaan ini semakin diperburuk dengan banyaknya jumlah Perusahaan Efek Anggota Bursa dan penyebaran nilai transaksi yang tidak merata di antara mereka, selain itu tidak kalah pentingnya adalah menurunnya jumlah investor. 84 Kondisi tersebut mengakibatkan banyak Perusahaan Efek mengalami kesulitan operasional dan bahkan terpaksa menutup usahanya.
3. Kewajiban dan tanggung jawab pialang sebagai bentuk bentuk hubungan kontraktual Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi. Hubungan kontraktual antara investor dengan pialang
saham merupakan
adalah bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan. Hubungan yang mengikat antara investor dengan pialang saham memberikan keduanya pembebanan hak dan kewajiban berdasarkan apa yang telah disepakati. Kewajiban-kewajiban dari seorang pialang saham terhadap investor merupakan bentuk dari tanggung jawab yang timbul karena adanya hubungan kesepakatan kedua belah pihak.
84
Ibid
65
Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana bentuk hubungan yang terjalin antara pialang saham dengan investor dan sudah dijelaskan juga bentuk-bentuk perjanjian antara investor dengan pialang saham yang mana perjanjian BNI Sekuritas dijadikan sebagai contoh. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan si pialang saham pada prinsipnya tidak dapat diluar dari apa yang telah disepekati karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (asas pacta sun servanda). Tanggung jawab yang tecantum di dalam kode etik profesi pialang saham hingga tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Bapepam No. V.E.1 merupakan tanggung jawab yang dapat dikesampingkan ketika perjanjian sudah menjadi undangundang bagi pialang saham. Walaupun kode etik serta peraturan Bapepam juga tidak dapat dikesampingkan akan tetapi perjanjian menjadi sumber utama bagi pialang saham untuk melakukan sesuatu khususnya dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian tersebut kepada investor.
Terjalinnya hubungan antara nasabah dengan pialang efek diawali dengan perjanjian di saat nasabah membuka rekening efek. Perjanjian tersebut sudah berbentuk dalam klausula baku yang mana perjanjian sudah ditetapkan oleh Pihak perusahaan efek. Nasabah disaat akan menyetuju perjanjian tersebut disarankan untuk membaca secara teliti isi dari perjanjian tersebut. Adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara nasabah dengan perusahaan efek (secara tidak langsung akan mengikat broker).
66
Hubungan timbal balik antara nasabah dengan broker melalui perjanjian adalah berupa hubungan kotraprestasi dimana nasabah akan membutuhkan jasa dari broker (dalam melakukan jual dan beli), broker akan mendapatkan sejumlah uang dari jasa yang telah dilakukannnya. 85 Perjanjian antara nasabah dengan perusahaan efek terbagi atas dua dokumen yaitu dokumen formulir aplikasi pembukaan rekening investor dan perjanjian pembukaan rekening. Dalam contoh perjanjian ini adalah formulir investor perorangan di BNI Sekuritas. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Investor terbagi dari beberapa bagian yang harus diisi oleh si pemohon, yang terdiri atas: a.
Data pemohon Nama pemohon harus sesuai dengan yang ada di Kartu Tanda Pendudukan (KTP). Data ini juga memuat jenis kelamin, status pernikahan, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung beserta alamatnya.
b.
Latar Belakang pendidikan Latar belakang pendidikan merupakan kejelasan terkait dengan tingkat atau jenjang pendidikan yang dimiliki oleh si pemohon, apakah pendidikan akhirnya seringkat degnan SD, SMP, SM, D1-D2, D3, S1, S2, S3 ataupun dalam tingkatan lainnya
85
Hasil wawancara dengan Bapak M. Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division. Pada tanggal 16 Juni 2014
67
c.
Latar belakang pekerjaan Latar belakang pekerjaan adalah terkait dengan pekerjaan yang dimiliki si pemohon apakah masih pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, pensiunan, ibu rumah tangga, pegawai negeri, guru, wiraswasta, TNI/Polri atau lainnya yang merupakan latar belakang pekerjaan si pemohon
d.
Data suami/istri Data ini hanya diisi apabila si pemohon sudah atau masih bekeluarga. Data ini terkait dengan data nama suami atau istri, alamatnya, tempat dan tanggal lahir, Nomor KTP nya, dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi
e.
Data pekerjaan suami atau istri Data ini hanya diisi apabila si pemohon sudah atau masih bekeluarga. Data ini terkait dengan data jenis pekerjaan yang dimiliki oleh suami atau istri, nama perusahaannya (diisi apabila suami atau istri memiliki pekerjaan)
f.
Sumber penghasilan Data ini terkait dengan sumber penghasilan yang dimiliki oleh si pemohon.
g.
Referensi Data referensi adalah data yang diisi oleh si pemohon apabila ada Pihak yang mereferensikannya untuk ikut pembukaan rekening efek. Data ini diisi apabila ada Pihak yang mereferensikan
h.
Rekening di bank Pemohon mengisi data di bagian ini terkait dengan rekening yang dimilikinya. Rekening tidak harus di Bank BNI
i.
Latar belakang dan tujuan investasi
68
Pemohon mengisi data terkait dengan tujuannya melakukaninvestasi yang terbagi atas saham, reksadana, apresiasi harga, spekulasi, obligasi, dervatif, investasi, pendapatan j.
Alamat korespondensi dan konfirmasi Data ini diisi mengenai alamat korespondensi yang akan dikirim BNI Sekuritas
k.
Keadaan darurat Untuk hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk sebagai Pihak alternatif yang dapat dihubungi ketika dalam keadaan keadaan darurat, BNI Sekuritas merasa penting untuk mengetahui siapa saja Pihak-Pihak tersebut
l.
Infromasi lain-lain Informasi lain-lain ini adalah mengenai apakah pemohon bekerja di BNI Sekuritas, apakah ada keluarga yang bekerja di BNI Sekuritas. Hal terpenting dalam mengisi data di atas adalah, Pemohon wajib membubuhkan
paraf di bawah kolom sebelah kanan halaman. Paraf tersebut wajib dibubuhkan si Pemohon sebagai bentuk bahwa Pemohon sudah membaca dan paham terkait dengan data yang telah diisinya. Selain itu juga, untuk mendukung dokumen bagian I ini, Pemohon wajib menyertakan fotokopi KTP milik Pemohon yang masih berlaku. Sebagai bentuk dari kejujuran Pemohon dalam mengisi data di atas, pada halam terakhir dokumen bagian I sebelum halaman tanda tangan, terdapat lembaran pernyataan bahwa si Pemohon telah mengisi data dengan informasi yang benar
69
kemudian di bawah kanan halaman terdapat kolom yang wajib juga dibubuhi oleh si Pemohon. 86 Halaman terakhir pada dokumen bagian I ini dibubuhi tanda tangan pemohon dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) beserta hari, tanggal, bulan dan tahun. Dan bagian bawah juga terdapat kolom yang diisi oleh petugas dari BNI Sekuritas dan dibubuhi stempel dari cabang BNI Sekuritas. Setelah tahap pertama dilaksanakan, kemudian pemohon masuk ke dokumen bagian II yaitu perjanjian pembukaan rekening. Ini merupakan dokumen penting yang harus dilakansakan oleh Pemohon karena dasar inilah terbentuk hubungan kerjasama antara nasabah dengan perusahaan efek melalui karyawananya yaitu broker. Pada pokoknya, hubungan yang terjalin antara nasabah dengan broker adalah hubungan antara nasabah dengan perusahaan efek, namun setiap jasa yang diberikan oleh si perusahaan efek dilaksanakan si broker. Oleh karena itu layaknya dalam undangundang perlindungan konsumen, nasabah adalah konsumen dan perusahaan efek merupakan pelaku usaha. Nasabah membeli jasa yang dimiliki oleh si pelaku usaha kemudian pelaku usaha memberikan jasanya berupa dalam bentuk pelayanan ke konsumen. Perjanjian antara nasabah dengan perusahaa efek adalah perjanjian baku atau klausula baku. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
86
Ibid
70
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 87 Menurut E. H. Hondius, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sePihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 88 Klausula baku merupakan aturan sepihak dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian, atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat merugikan konsumen. Adanya klausula baku menyebabkan posisi konsumen sangat lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. 89 Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan beberapa keharusan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku, yaitu: a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
87
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Syahmi, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2005), hal: 142 89 Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan Republik Indonesia “Klausula Baku”, artikel diunduh dari situs www. pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=baku, diakses pada tanggal 12 Mei 2014. 88
71
3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sePihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sePihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
72
Pencantuman
klausula
baku
dalam
dokumen
promosi
dan
transaksi
diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk serta pencantumannya harus jelas terlihat dan mudah dipahami. Contoh klausula baku yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen, antara lain: 90 a. formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa, “Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka...”; b. Kuitansi atau faktur pembelian barang, yang menyatakan: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”; atau “Barang yang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan”. Klauslua baku pembukaan rekening BNI Sekuritas terdiri dari 12 (dua belas pasal), yang terdiri dari: a. Pasal 1 mengenai definisi. Definisi ini adalah definisi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Adapun definisi yang tercantum dalam pasal ini adalah pasar modal, BAPEPAM-LK, Efek, Bursa Efek. Terdapat beberapa defnisi lainnya namun satu hal terpenting adalah BNI Sekuritas belum mengubah definisi BAPEPAM-LK, karena lembaga tersebut sudah diganti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). b. Pasal 2 mengenai pembukaan rekening. Di dalam pasal dibahas terkait dasar pembukaan rekening dibuka oleh Pemohon. Pemohon mengakui dan menyetujui 90
Ibid
73
melalui klausula baku yang akan ditanda tanganinya ini akan membentuk sebuah hubungan hukum antara nasabah dengan perusahaan efek. Klausula baku yang akan ditandatangani oleh Pemohon ini juga akan juga pembukaan Sub Rekening di LPP oleh perusahaan atas nama Nasabah. Dengan kata lain, pembukaan rekening oleh nasabah juga akan membuka rekening Sub Rekening di LPP c. Pasal 3 mengenai pemberian kuasa. Pasal ini terkait dengan pemberian kuasa dari nasabah ke perusahaan untuk: membuka dan memelihara rekening nasabah untuk tujuan pembelian, penjualan, penukaranm penyerahan, penerimaan ataupun untuk tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang dilakukan atas atau berhubungan dengan efek. Adapun pengoperasian yang telah disebutkan di atas dilakukan melalui instruksi nasabah baik secara lisan ataupun lisan, dan juga dalam hal ini perusahaan efek memiliki hak untuk menolak instruksi tersebut. d. Pasal 4 mengenai instruksi. Pasal ini membahas mengenai instruksi yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan. Setiap instruksi yang diberikan nasabah kepada perusahaan terikat dan tunduk pada klausul baki ini, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan, kelaziman yang berlaku, di juridiksi hukum Indonesia, Pasar Modal, Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan. e. Pasal 5 mengenai kewajiban dan tanggung jawab nasabah. Pasal ini membahas kewajiban-kewajiban nasabah berupa menyerahkan jaminan kepada perusahaan yang jumlahnya ditentukan oleh perusahaan, nasabah berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajibannya atas dana dan efek secara tetap waktu dan tepat jumlah kepada perusahaan.
74
f. Pasal 6 mengenai hak dan kewenangan perusahaan. Perusahaan (termasuk direksi, pegawai, wakil atau kuasa perusahaan), dapat tetap melaksanakan transaksi atas nama perusahaan dan dapat pula mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah nasabah g. Pasal 7 mengenai transaksi, konfirmasi dan hak akses. pernyataan nasabah, mengenai
pengkakhiran
perjanjian,
megenai
hukum
yang
berlaku
dan
penyelesaian perselisihan, mengenai jaminan kerahasiaan, mengenai ketentuan lainnya. Perjanjian yang dibuat Perusahaan Efek dengan kontrak yang sudah baku sebagaimana contoh yang ada pada BNI sekuiritas, adalah tindakan sepihak oleh Perusahaan Efek, sehingga nasabah tidak dapat memberikan masukan akan perjanjian baku tersebut. Di dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, si produsen atau pemberi jasa telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Di samping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak produsen atau penyalur (penjual). Jadi terlihat adanya
75
ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen di pihak lain. Jika diteliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama Pasal 18, sebenarnya kontrak standar masih dibenarkan, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha alias pihak produsen atau penyalur/penjual. Bila pelaku usaha tetap melakukan hal ini maka dapat dikenakan sanksi pidana selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 2 milyar rupiah. Ini dapat dilihat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
