BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Kas dan Pengeluaran Kas 2.1.1. Kas Indra Bastian:2011 menjelaskan bahwa : Kas adalah uang tunai dan yang setara dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintahan daerah. 2.1.2. Pengeluaran Kas Didalam perusahaan, pengeluaran kas merupakan suatu transaksi yang sering terjadi. Dana-dana yang dikeluarkan oleh perusahaan misalnya digunakan untuk biaya pemeliharaan, biaya gaji / upah pegawai dan pengeluaran lainnya. Pengertian pengeluaran kas menurut Soemarso S.R (2004 :299 ) mengemukakan bahwa : “Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas.” Sumber : http://www.academia.edu
9
10
2.1.3. Jenis-Jenis Akun Kas Menurut Arens, Elder, & Beasley dalam Auditing and Assurance Service – an Integrated Approach (2010), Jenis - jenis akun kas yang digunakan dalam proses transaksi yaitu : 1.
Akun Kas Umum (General Cash Account) Jenis akun kas ini merupakan fokus utama dari kebanyakan kas perusahaan. Hal ini disebabkan karena setiap penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada umumnya akan mengalir melalui akun ini.
2.
Akun Bank Cabang (Branch Akun bank) Perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi biasanya memiliki saldo bank terpisah di setiap lokasinya. Oleh karena itu, perusahaan tersebut membuat akun bank cabang untuk membangun relasi antar bank dalam komunitas lokal serta dapat membuat kegiatan operasional perusahaan tersentralisasi pada tingkat cabang.
3.
Akun Kas Kecil (Imprest Petty Cash Fund) Akun kas kecil merupakan bentuk kas dalam jumlah yang lebih simpel yang dapat digunakan untuk pengeluaran yang bersifat dadakan. Akun ini juga digunakan untuk pengeluaran kas dalam jumlah kecil.
11
2.2. Pengertian Bendahara 2.2.1. Bendahara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor Urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik Negara/daerah. 2.2.2. Bendahara Pengeluaran Pengertian
bendahara
pengeluaran
Sesuai
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 16
menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran
adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 2.2.3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang ditunjuk untuk membantu kelancaran kegiatan pada suatu satker dimana Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas pembayaran yang dia lakukan. Sesuai PMK No. 73/PMK.05/2008.
12
2.3. Pembukuan Bendahara Pengeluaran 2.3.1. Penatausahaan Kas Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu harus
menatausahakan
uang/surat
berharga
meliputi Uang
Persediaan, Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS Bendahara, Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut, Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak Negara, dan Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan boleh dikelola oleh Bendahara. 2.3.2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 33 ayat (1) – (6) menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu.
13
Buku Pembantu BKU Bendahara Pengeluaran paling sedikit terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya (sesuai kebutuhan). Dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan keseragaman pembukuan, ditetapkan model-model buku Bendahara Pengeluaran dan BPP. Model-model Buku Bendahara Pengeluaran/BPP paling sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit, dan saldo. Di bawah ini contoh bentuk Buku BKU dan Buku Pembantu BKU.
Gambar 4 – Contoh Buku Kas Umum Halaman Muka
Gambar 5 – Contoh Buku Kas Umum Halaman Isi Sumber Gambar 4 & 5 : UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
14
Gambar 6 – Contoh Buku Pembantu BKU Sumber Gambar 6 : UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2.3.3. Dokumen Yang Menjadi Dasar Pembukuan Berdasarkan 73/PMK.05/2008
Peraturan tentang
Menteri
Tata
Cara
Keuangan
Nomor
Penatausahaan
dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja
Pasal
16
Ayat
(2)
menjelaskan Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum, antara lain: 1.
Surat Perintah Membayar – Uang persediaan (SPM-UP)
2.
Surat Perintah Membayar – Tambahan Uang persediaan (SPM-TUP)
3.
Surat Perintah Membayar – Ganti Uang persediaan (SPMGUP)
4.
Surat Perintah Membayar Langsung Pihak Ketiga– (SPMLS Pihak Ketiga)
5.
Kuitansi/dokumen pembayaran dan Faktur pajak
15
2.4. Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran Dalam
melakukan
pencatatan,
pembukuan
dan
pertanggungjawaban bendahara, Bendahara Pengeluaran Kementerian PPN/Bappenas
menggunakan
aplikasi
untuk
mempermudah
pekerjaannya. Ada 3 (tiga) aplikasi yang digunakan dalam menunjang kegiatannya yaitu : 1. Aplikasi LPJ BP Bappenas 2. Aplikasi LPJ BPP Bappenas 3. Aplikasi Silabi (Sistem Laporan Bendahara Instansi) Dari ketiga aplikasi di atas, penulis akan menjelaskan tentang Aplikasi LPJ BP Bappenas karena terkait dalam kegiatan magang. 2.4.1. Aplikasi LPJ BP Bappenas Aplikasi LPJ BP Bappenas adalah aplikasi bendahara pengeluaran milik Kementerian PPN / Bappenas yang dirancang oleh bagian keuangan Kementerian PPN / Bappenas berdasarkan ketentuan dari Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk mempermudah
penatausahaan
dan
pembukuan
bendahara
pengeluaran. Awal pengoperasian aplikasi ini pada tahun 2013. Penggunaan aplikasi ini hanya bisa dilakukan oleh pegawai Kementerian PPN / Bappenas dan hanya bisa diakses dilingkungan Kemneterian PPN / Bappenas selain itu tidak dapat diakses.
16
2.4.2. Cara Pengoperasian Aplikasi LPJ BP Bappenas 1.
Tampilan Menu Aplikasi LPJ BP Bappenas Pada halaman awal dari Aplikasi LPJ BP Bappenas terdapat kolom menu yang terdiri dari : kolom Input, kolom Lihat, kolom Profile, kolom Buku PPK, kolom Buku Besar, kolom Buku Cek, kolom OT SP2D, kolom OT Cek, kolom Saldo Pembukuan, kolom Export Data, kolom Export PPK dan kolom Logout. Seperti gambar di bawah ini.
Gambar 7 – Tampilan Menu Aplikasi LPJ BP Bappenas Sumber Gambar 7 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
2.
Cara Input Transaksi Di Aplikasi LPJ BP Bappenas Sesuai
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
162/PMK.05/2013 Pasal 30 ayat (1) mengenai pembukuan Bendahara Pengeluaran menggunakan aplikasi, kolom menu ini bertujuan untuk menginput data transaksi Bendahara Pengeluaran berupa (UP,TUP dan LS). Cara untuk Input Transaksi pada Aplikasi LPJ BP Bappenas terdapat 10 langkah ( a – 10 ) yaitu sebagai berikut :
17
1. Untuk menginput transaksi pertama klik kolom menu Input, lalu akan muncul kolom Input Transaksi. 2. Lalu klik Transaksi untuk jenis transaksi yang ingin di input (misalnya SP2D TUP).
Gambar 8 – Tampilan Jenis Transaksi Yang Ingin di Input Sumber Gambar 8 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
3. Lalu klik tanggal pembukuan sesuai tanggal di bukti transaksi yang diinput.
18
Gambar 9 – Tampilan Input Tanggal Pembukuan, Cek, SPM, SP2D Sumber Gambar 9 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
4. Lalu klik kode PPK sesuai bukti transaksi.
Gambar 10 – Tampilan Input Kode PPK Sumber Gambar 10 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
19
5. Lalu input tanggal SPM dan nomor SPM (tertera pada Surat Perintah Membayar). 6. Lalu input tanggal SP2D dan nomor SP2D (tertera pada Surat Perintah Pencairan Dana). 7. Lalu bila ada input Cek Terbit (Belum/Sudah) dan Cek Cair (Belum/Sudah).
Gambar 11 – Tampilan Input Cek Terbit dan Cek Cair Sumber Gambar 11 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
8. Lalu input Nominal, sesuai (Jumlah Pengeluaran/Nilai Bruto sebelum Jumlah Potongan pada bukti transaksi). 9. Lalu input Pajak, bila tertera pada bukti transaksi (Jumlah Potongan). 10. Langkah terakhir untuk input transaksi yaitu klik Simpan.
20
3.
Kolom Menu Lihat Kolom menu Lihat yaitu kolom untuk melihat transaksi terakhir yang diinput dan/atau melihat transaksi sebelumnya. Cara penggunaan yaitu klik transaksi sesuai jenisnya, lalu pilih bulan, lalu klik tahun.
Gambar 12 – Tampilan Kolom Menu Lihat Transaksi Sumber Gambar 12 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
4.
Kolom menu Profile Kolom menu profile yaitu untuk meng-input Saldo Kas Tunai / Bank dan data profile Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran. Di dalam input Saldo Kas Tunai / Bank terdapat kolom Transaksi, Tanggal Pembukuan, Uang Tunai dan Uang Bank yang nantinya diisi sesuai kebutuhan.
21
Gambar 13 – Tampilan Kolom Menu Profile Sumber Gambar 13 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
Di dalam kolom Input Profile terdapat kolom yang harus diisi sesuai keadaan yang sebenarnya. 1. Kolom Tanggal Nomor SP DIPA dan KPPN diisi sesuai tanggal dan nama dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional.
22
2. Kolom Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diisi sesuai dengan pejabat yang bersangkutan pada satuan kerja / Kementerian. 3. Kolom Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan diisi sesuai kebutuhan. 4. Kolom Penjelasan Selisih pada LPJ menerangkan nilai angka selisih pada LPJ. 5. Kolom Penjelasan Selisih pada Berita Acara menerangkan nilai angka selisih pada berita acara. 6. Kolom Tanggal Pengesahan diisi sesuai dokumen yang telah di sah kan oleh pejabat terkait. 7. Lalu bila ingin disimpan, klik simpan. 5.
Kolom Menu Buku PPK Dalam kolom menu Buku PPK memuat keterangan mengenai buku pembantu / dokumen yang digunakan (BP Kas, BP UP, BP TUP, BP LS Bendahara, BP BPP) beserta saldo yang ada pada 17 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) / Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan kualifikasi bulan dan tahun.
23
Untuk kode PPK (06.12) / MCC memiliki bendahara dan pembukuan sendiri dengan DIPA terpisah dari Bendahara Pengeluaran. Tujuan dari kolom menu ini yaitu untuk melihat kondisi saldo dan transaksi pada buku besar per PPK / Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kolom tabel memuat keterangan mengenai (No.Urut, Tanggal dan Nomor SPM, Tanggal dan Nomor SP2D, Tanggal dan Nomor Cek, Keterangan Transasksi, Saldo Debit dan Kredit, Saldo Akhir/Penjumlahan).
Gambar 14 – Tampilan Kolom Menu Buku PPK Sumber Gambar 14 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
6.
Kolom menu Buku Besar Kolom menu Buku Besar yaitu kolom menu yang memuat keterangan mengenai (BP Kas, BP UP, BP TUP, BP LS Bendahara, BP BPP) beserta saldonya secara keseluruhan.
24
Kolom ini bertujuan untuk mempermudah melihat Buku Pembantu secara masing-masing dengan waktu bulan dan tahun tertentu. Dalam kolom tabel memuat keterangan mengenai (No.Urut, Tanggal dan Nomor SPM, Tanggal dan Nomor SP2D, Tanggal dan Nomor Cek, Keterangan Transasksi, Saldo Debit dan Kredit, Saldo Akhir/Penjumlahan).
Gambar 15 – Tampilan Kolom Menu Buku Besar Sumber Gambar 15 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
7.
Kolom menu OT SP2D dan OT Cek OT SP2D (Out-Standing Surat Perintah Pencairan Dana) adalah SP2D sudah terbit tetapi dana belum masuk rekening. Sedangkan OT Cek (Out-Standing Cek) adalah cek yang sudah diterbitkan tetapi belum dicairkan. Kedua kolom menu tersebut bertujuan untuk melihat kondisi transaksi sesuai pengertian di atas. Mengenai informasi di dalam kolom tabel OT SP2D dan OT Cek keduanya sama-sama memuat keterangan mengenai (Nomor Urut, Tanggal dan Nomor SPM, Tanggal dan Nomor
25
SP2D, Kode PPK, Tanggal dan Nomor Cek, Keterangan transaksi, Nominal dari transaksi yang terjadi, Realisasi, dan Selisih).
Gambar 16 – Tampilan Kolom Menu OT SP2D
Sumber Gambar 16 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
Gambar 18 – Tampilan Kolom Menu OT Cek Sumber Gambar 18 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
26
8.
Kolom menu Saldo Pembukuan Dalam kolom menu Saldo Pembukuan Aplikasi LPJ BP Bappenas memuat keterangan mengenai Saldo Buku Besar per bulan dan tahun. Keterangan kolom tabel memuat rincian mengenai Buku Besar (BP Kas, BP UP, BP TUP, BP LS Bendahara, BP BPP) dengan Saldo Bulan lalu, Saldo debit dan kredit bulan berjalan, dan saldo akhir. Tujuan dari menu Saldo Pembukuan adalah untuk melihat kondisi terakhir saldo pembukuan secara keseluruhan pada Buku Besar per bulan dan tahun.
Gambar 19 – Tampilan Kolom Menu Saldo Pembukuan Sumber Gambar 19 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
27
9.
Kolom Menu Export Data Dan Export PPK Kolom menu Export Data digunakan untuk mengexpot transaksi ke dalam extensi data Microsoft Excel (BKU, BP Kas, BP UP, BP TUP, BP LS Bendahara, BP BPP) per kualifikasi bulan dan tahun.
Gambar 20 – Tampilan Kolom Menu Export Data Sumber Gambar 20 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
Sedangkan Untuk kolom menu Export PPK digunakan untuk mengexport transaksi (BKU, BP Kas, BP UP, BP TUP, BP LS Bendahara, BP BPP) per PPK / Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kode PPK) ke dalam extensi data Microsoft Excel dengan kualifikasi bulan dan tahun.
Gambar 21 – Tampilan Kolom Menu Export PPK Sumber Gambar 21 : http://keuangan.bappenas.go.id/lpj/bp
28
2.5. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dari Pasal 18 – Pasal 22. 2.5.1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban LPJ disusun berdasarkan Buku kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang direkonsiliasi dengan UAKPA. 2.5.2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja wajib menyampaikan LPJ kepada Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya, Menteri/pimpinan lembaga masing-masing dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian penyampaian dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan.
29
2.5.3. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ yang diterima dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan melakukan kegiatan : 1. Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN. 2. Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya. 3. Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening korang bendahara. 4. Menguji
kebenaran
perhitungan
(penambahan/
pengurangan) pada LPJ. 5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan dalam penyampaian LPJ. 2.5.4. Sanksi Sanksi yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
30
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja bahwa bendahara yang belum menyampaikan LPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau point 3.4 huruf b pada Laporan Magang ini, KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan. Lalu sanksi yang dimaksud pada pernyataan di atas tidak membebaskan bendahara dari kewajiban penyampaian LPJ dan sanksi berlaku atau dilaksanakan mulai tahun 2009. 2.5.5. Hasil Akhir Pembukuan Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja pengelolaan anggaran dan belanja Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran
pada
satker
wajib
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban dan Berita Acara kepada KPPN. Hasil akhir pembukuan pada Bendahara Pengeluaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Berita Acara dan Laporan Pertanggungjawaban.
