BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Gambaran Umum Pajak Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal penting untuk dapat
memahami mengapa kita harus membayar pajak. Dari pemahaman inilah diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Soemitro (1990) mendefinisikan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (h.5). Kewenangan pemungutan pajak berada pada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung.
II.2
Pajak Penghasilan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah
suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
8
Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan UU No. 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994; dan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Adapun maksud dari amandemen ini adalah untuk menyederhanakan struktur pajak, jenis pajak, tarif pajak, dan cara pemenuhan kewajiban perpajakan.
II.2.1 Subjek Pajak Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, yang menjadi Subjek Pajak adalah: 1. a) Orang pribadi b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak 2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dapat berupa: a) Tempat kedudukan manajemen; b) Cabang perusahaan; 9
c) Kantor perwakilan; d) Gedung kantor; e) Pabrik; f) Bengkel; g) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; h) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; i) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; j) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; k) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; l) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah: a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 10
Sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah: a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak betempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2000, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah: 1. Badan perwakilan negara asing; 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: 11
-
Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
-
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman ke[pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
II.2.2 Objek Pajak Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-Undang PPh Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan
12
ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari mengalirnya penghasilan kepada Wajib Pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi: a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, dan lain-lain; b) Penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti laba usaha; c) Penghasilan dari modal (investasi) yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan, dan sebagainya; d) Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, selisih kurs, dan lain-lain.
Dilihat dari cara pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi: a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh final (Pasal 4 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000); b) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat final (Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000); c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2000).
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
13
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2000, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: a) - Bantuan atau sumbangan - Harta hibahan b) Warisan; c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk kenikmatan dan atau natura dari Wajib Pajak atau Pemerintah; e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; f) Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: c) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan d) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
14
h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; i) Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; j) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selam 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: -
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
-
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
II.2.3 Tarif Pajak Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 ditetapkan tarif atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT adalah sebagai berikut: TABEL II.1 TARIF PAJAK PROGRESIF Tarif Pajak
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
10% (sepuluh persen)
Sampai dengan Rp50.000.000,00
15% (lima belas persen)
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00
30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp100.000.000,00
15
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh (Pasal 17 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000). Berdasarkan Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2000, atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: a) Dividen; b) Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e) Hadiah dan penghargaan; f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
II.3
Pendapatan dan Beban Ditinjau dari Sudut Pandang Akuntansi
II.3.1 Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (1994), pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
16
II.3.2 Beban Suandy (2003) menulis, “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal” (h.87).
II.4
Penghasilan dan Biaya Ditinjau dari Sudut Pandang Pajak
II.4.1 Penghasilan Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c) Laba usaha; d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: -
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
-
keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; 17
-
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
-
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h) Royalti; i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n) Premi asuransi; o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
18
p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
II.4.2 Biaya Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, terdapat biaya-biaya yang dapat dikurangkan (deductible items) dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible items). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 19
e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: -
telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
-
telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
-
telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
-
Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan: a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha 20
asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; h) Pajak Penghasilan; i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
21
j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
II.5
Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian, dan Kredit Pajak
II.5.1 Penyusutan dan Amortisasi Dalam akuntansi komersial, pengusaha bebas menentukan metode penyusutan, umur ekonomis serta nilai sisa suatu harta. Tetapi hal tersebut akan menimbulkan biaya penyusutan serta beban pajak yang tidak seragam di antara Wajib Pajak. Selain itu dalam audit pajak juga akan timbul perdebatan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak tentang masalah tersebut. Agar tidak terjadi perdebatan antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak, maka pemerintah menganggap perlu adanya keseragaman metode penyusutan atas suatu harta. Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Hal-hal yang menentukan besarnya biaya penyusutan adalah nilai perolehan, umur ekonomis, metode penyusutan serta nilai sisa. Metode penyusutan yang diperbolehkan secara fiskal adalah: a) Metode garis lurus, yaitu penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (Pasal 11 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000). b) Metode saldo menurun, yaitu penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Jika Wajib Pajak 22
memilih menggunakan metode saldo menurun, maka nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus (Pasal 11 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000).
Tarif Penyusutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
TABEL II.2 TARIF PENYUSUTAN Kelompok Harta
Tarif Penyusutan
Masa Manfaat
Berwujud
Garis Lurus
Saldo menurun
I. Bukan Bangunan Kelompok 1
4 Tahun
25%
50%
Kelompok 2
8 Tahun
12,5%
25%
Kelompok 3
16 tahun
6,25%
12,5%
Kelompok 4
20 Tahun
5%
10%
Permanen
20 Tahun
5%
Tidak Permanen
10 Tahun
10%
II. Bangunan
Sumber: UU No. 17 Tahun 2000
Pembebanan biaya atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui amortisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghitung besarnya amortisasi adalah nilai perolehan, masa manfaat, nilai sisa, metode
23
amortisasi, dan tarif amortisasi. Ketentuan pajak atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan ketentuan penyusutan aktiva tetap. Perbedaannya hanya terletak pada tidak adanya pengelompokkan bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat, dan tarif amortisasi sesuai dengan Pasal 11A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut:
TABEL 11.3 TARIF AMORTISASI Kelompok Harta
Tarif Amortisasi
Masa Manfaat
Tak Berwujud
Garis Lurus
Saldo Menurun
Kelompok 1
4 Tahun
25%
50%
Kelompok 2
8 Tahun
12,5%
25%
Kelompok 3
16 Tahun
6,25%
12,5%
Kelompok 4
20 Tahun
5%
10%
Sumber: UU No. 17 Tahun 2000
Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya, harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun.
24
II.5.2 Kompensasi Kerugian Jika Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan mengalami kerugian dalam tahun-tahun sebelumnya, maka kerugian fiskalnya dapat dikompensasi selama 5 (lima) tahun sejak dialaminya kerugian (Pasal 6 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000). Kompensasi kerugian hanya diperbolehkan diisi oleh Wajib Pajak yang menyelengarakan pembukuan. Kompensasi yang diperbolehkan adalah jumlah kerugian fiskal yang telah terjadi untuk tahun pajak 5 (lima) tahun. Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal terdapat kerugian fiskal, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun kerugian tersebut.
II.5.3 Kredit Pajak Untuk mendapatkan pajak yang masih harus dibayar pada suatu tahun pajak, maka atas pajak yang terutang perlu dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang telah dibayar sendiri atau telah dipotong pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain. Kredit pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini: 1. Pajak yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain a) PPh Pasal 22 Objek penghasilan yang harus dikenakan PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:
25
i. PPh Pasal 22 dari bendaharawan pemerintah Setiap transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dengan bendaharawan pemerintah yang mengeluarkan dana dari APBN atau APBD, oleh bendaharawan pemerintah akan dipotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% yang oleh Wajib Pajak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.
ii. PPh Pasal 22 dari impor barang Setiap Wajib Pajak yang melakukan impor akan dikenakan PPh Pasal 22 impor dengan tarif 2,5% x nilai impor bagi importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Sedangkan bagi importir tanpa Angka Pengenal Impor (API) dikenakan tarif 7,5% x nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk, yaitu nilai CIF (Cost Insurance Freight) ditambah Bea Masuk dan pungutan lain berdasarkan peraturan Pabean. Apabila dalam melakukan impor menggunakan nilai dolar atau mata uang asing lainnya, maka nilai impor dihitung menggunakan Kurs Menteri Keuangan. PPh Pasal 22 impor bersifat tidak final dan dapat menjadi kredit pajak.
iii. PPh Pasal 22 dari industri tertentu seperti industri kertas, baja, dan otomotif. Setiap distributor kertas membeli kertas pada industri kertas sebagai pabrikan, distributor akan dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,1% dari DPP PPN. Pada setiap pembelian industri baja dari pabrikan, distributor akan dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari DPP PPN. Setiap pembelian produk otomotif dari pabrikan atau perusahaan sebagai ATPM (Agen Tunggal 26
Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) serta sebagai importir umum, maka distributor otomotif akan dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN.
b) PPh Pasal 23 Merupakan pajak yang dipotong atas penggunaan modal dan jasa yang bersifat tidak final. i. Dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto terhadap dividen, bunga, royalti, hadiah. ii. Dikenakan tarif 15% dari penghasilan neto terhadap jasa sewa selain tanah dan bangunan; jasa teknik; jasa manajemen; jasa konstruksi; jasa katering, dll.
Untuk jasa konstruksi, pemotongan PPh ada yang bersifat final dan tidak final (PP No. 73 Tahun 1996 jo PP No. 140 Tahun 2000 jo SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002). Untuk dapat dikenakan PPh final, maka Wajib Pajak harus memenuhi 2 syarat kumulatif, yaitu: -
Nilai kontrak sampai dengan Rp1 milyar
-
Pengusaha Jasa Konstruksi telah memenuhi kualifikasi sebagai kontraktor usaha kecil yang telah ditetapkan oleh instansi terkait (dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum).
Jika Wajib Pajak tidak memenuhi 2 syarat kumulatif tersebut, maka atas penghasilan yang diterimanya harus dipotong PPh 23 tidak final. Besarnya 27
perkiraan penghasilan neto atas jasa konstruksi, baik yang dikenakan PPh final maupun tidak final adalah sama, yaitu: -
Untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi sebesar 26.66% sehingga tarif efektifnya adalah 15% x 26,66% x penghasilan bruto = 2% x penghasilan bruto
-
Untuk Jasa Perencana dan Pengawasan Konstruksi sebesar 13,33% sehingga tarif efektifnya adalah 15% x 13,33% x penghasilan bruto = 4% x penghasilan bruto
c) PPh Pasal 24 Merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tempat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Hal ini dapat dikreditkan karena penghasilan yang berasal dari luar negeri digabung dengan penghasilan di dalam negeri. Di samping itu, tata cara pengkreditan yang diperkenankan harus sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, di mana pembayaran pajak yang telah dibayar di luar negeri tidak boleh melebihi ketentuan penghitungan pajak yang terutang di dalam negeri. Pengkreditan pajak tersebut diperbolehkan pada tahun yang sama.
2. Pajak yang Dibayar Sendiri a) PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terutang di akhir tahun.
28
b) Fiskal Luar Negeri Bagi Wajib Pajak yang akan bepergian ke luar negeri diharuskan membayar pajak yang lebih dikenal dengan sebutan fiskal luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 bagi yang menggunakan pesawat terbang dan Rp500.000,00 bagi yang menggunakan kapal laut. Pembayaran pajak fiskal luar negeri ini diperlakukan sebagai kredit pajak.
c) Surat Tagihan Pajak (STP) STP diterbitkan oleh fiskus apabila Wajib Pajak tidak atau kurang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Besarnya STP adalah sesuai dengan kekurangan besarnya angsuran setiap bulannya ditambah dengan sanksi 2% per bulan dihitung sejak bulan mulai terlambat sampai dengan bulan diterbitkannya STP (Pasal 14 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000). Untuk satu tahun pajak dapat diterbitkan lebih dari satu kali STP. Surat Tagihan Pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar pokok STP (tidak termasuk bunga).
II.6
Rekonsiliasi Fiskal Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial
dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan/dikoreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
29
Rekonsiliasi fiskal dilakukan baik untuk pos-pos pendapatan maupun pos-pos biaya. Secara ringkas dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam hal: a) Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000) Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh final sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sudah selesai. Selanjutnya PPh final yang sudah dibayar/dipotong atas penghasilan tersebut tidak boleh lagi menjadi kredit pajak.
b) Wajib Pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2000) Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi karena Wajib Pajak tidak perlu membayar PPh atas penghasilan tersebut.
c) Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan/non deductible items (Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000) Apabila Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan, maka biaya tersebut tidak bisa diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun (direkonsiliasi). Perlakuan yang berbeda atas biaya jenis ini menimbulkan adanya beda tetap, yaitu perbedaan yang benar-benar pasti dan tetap karena antara PSAK dan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Atas beda tetap ini Wajib Pajak harus mengoreksi perbedaan yang timbul. 30
d) Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur tersendiri oleh ketentuan fiskal Apabila Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang metode pengakuannya diatur tersendiri oleh ketentuan pajak, maka besarnya biaya yang boleh menjadi pengurang juga harus disesuaikan dengan ketentuan pajak.
e) Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh tidak final (Joint Cost) Apabila Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak, maka biaya tersebut harus direkonsiliasi seluruhnya. Adalah hal yang logis bila suatu penghasilan direkonsiliasi maka biaya yang benar-benar terkait untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga ikut direkonsiliasi. Tetapi jika biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan semua jenis penghasilan, misalnya biaya penyusutan gedung, maka biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan harus dihitung secara proporsional (Penjelasan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 6).
Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu (timing differences) dan perbedaan tetap (permanent differences). Perbedaan waktu (timing differences) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan 31
perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tetap (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena perhitungan laba fiskal menurut peraturan perpajakan berbeda dengan perhitungan laba komersial menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari.
32
