BAB II LANDASAN TEORI. didirikan oleh orang perseorangan atau badanhukum koperasi, dengan pemisahan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.

Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasiadalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badanhukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modaluntuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukankumpulan modal.Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada

kepentinganperikemanusiaan

semata-mata

dan

bukan

kepada

kebendaan.Kerjasamadalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran paraanggotanya.Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial.Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melaluimusyawarah rapat anggota.Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasisebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telahmencerminkan

norma-norma dan kaidah-kaidah

yang

berlaku

bagi

bangsaIndonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam UU tersebut lebih tegasdijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai:

6

7

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dankemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat 3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasarkekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan 4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomiannasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azaskekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2.2.1.

Jenis – Jenis Koperasi

Menurut UU No.17 Tahun 2012 jenis – jenis koperasi adalah sebagai berikut : a.

Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen.Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b.

Koperasi Produksi Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran.Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.

c.

Koperasi Jasa Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa.Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

8

d.

Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

e.

Single Purpose dan Multi purpose Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha.Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain.Sedangkan koperasi Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha.Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

2.2.

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam

2.2.1. Permodalan a)

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset Rasio modal sendiri terhadap total asset adalah jumlah antara total

ekuitasdibagi dengan jumlah total asset dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Totalaset Rasio Modal (%) 0 ≤ X < 20 20 ≤ X < 40 40 ≤ X < 60 60 ≤ X < 80 80 ≤ X ≤ 100

Nilai 25 50 100 50 25

Bobot (%) 6 6 6 6 6

Skor 1,50 3,00 6,00 3,00 1,50

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

9

b)

Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah

jumlah antara total ekuitasdibagi denganpiutang anggota ditambah beban dibayar dimuka ditambah pendapatan yang masih harus diterima dikalikan 100%. Tabel 2.2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko Rasio Modal (%) 0 < X < 10 10 < X < 20 20 < X < 30 30 < X < 40 40 < X < 50 50 < X < 60 60 < X < 70 70 < X < 80 80 < X < 90 90 < X < 100 ≥100

Nilai 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bobot (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Skor 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

.


c)

Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri

Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal

10

aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 % Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio Modal (%) ≤4 4<X≤6 6<X≤8 >8

Nilai 0 50 75 100

Bobot (%) 3 3 3 3

Skor 0,00 1,50 2,25 3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 2.2.2. Kualitas Aktiva Produktif a.

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap

total volume pinjaman ditetapkan dengan standar perhitungan skor rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan. Tabel 2.4 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan. Rasio (%) ≤ 25 25 < X ≤ 50 50 < X ≤ 75 > 75

Nilai 0 50 75 100

Bobot (%) 10 10 10 10

Skor 0,00 5,00 7,50 10,00


11

b.

Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan Untuk

memperoleh

rasio

antara

risiko

pinjaman

bermasalah

terhadappinjaman yang diberikan adalah dengan menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) dan hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan. Tabel 2.5 Standar Perhitungan RPM Rasio (%) >45 40 < X ≤ 45 30 < X ≤ 40 20 < X ≤ 30 10 < X ≤ 20 0 < X ≤ 10 =0

Nilai 0 10 20 40 60 80 100

Bobot (%) 5 5 5 5 5 5 5

Skor 0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 c.

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah jumlah

cadangan risiko dibagikan dengan pinjaman yang bermasalah (penyisihan piutang tak tertagih) dikalikan dengan 100%.

12

Tabel 2.6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah : Rasio (%) 0 0< X ≤ 10 10 < X ≤ 20 20 < X ≤ 30 30 < X ≤ 40 40 < X ≤ 50 50 < X ≤ 60 60 < X ≤ 70 70 < X ≤ 80 80 < X ≤ 90 90 < X ≤ 100

Nilai 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bobot (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Skor 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 d.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah

diatur dengan standar perhitungan rasio pinjaman berisiko. Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko Rasio (%) >30 26 – < 30 21 – < 26 < 21

Nilai 25 50 75 100

Bobot (%) 5 5 5 5

Skor 1,25 2,50 3,75 5,00


13

2.2.3. Penilaian Manajemen a.

Manajemen umum Manajemen umum adalah aspek yang di dalamnya berisi tentang tata

tertib, visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Serta seperti pengurus, pengawas, dan pengelola KSP/USP koperasi. Tabel 2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skor 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 b.

Kelembagaan Manajemen kelembagaan adalah aspek yang di dalamnya berisi tentang

bagan organisasi, struktur kelembagaan, Standar Operasional dan Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.

14

Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6

Skor 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00


Manajemen permodalan Manajemen permodalan adalah aspek yang di dalamnya berisi tentang

tingkat pertumbuhan modal sendiri, penyisihan cadangan, investasi, simpanan, dan lain-lain. Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5

Skor 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 d.

Manajemen aktiva Manajemen aktiva adalah aspek yang di dalamnya berisi tentang pinjaman

yang diberikan, dana cadangan, dan lain-lain.

15

Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skor 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 e.

Manajemen likuiditas Manajemen likuiditas adalah aspek yang di dalamnya berisi tentang

kebijakan mengenai pengendalian likuiditas serta fasilitas pinjaman yang akan diberikan dan pedoman administrasi yang efektif. Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5

Skor 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00


16

2.2.4. Penilaian Efisiensi a.

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah beban

operasi anggota dibagi dengan partisipasi bruto dikalikan 100%. Tabel 2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%) ≥ 100 95 ≤ X <100 90 ≤ X <95 0 ≤ X <90

Nilai 0 50 75 100

Bobot (%) 4 4 4 4

Skor 1 2 3 4

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 b.

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah beban usaha dibagi dengan

SHU Kotor dikalikan 100%. Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%) >80 60< X ≤ 80 40< X ≤ 60 0< X ≤ 40

Nilai

Bobot (%)

Skor

25 50 75 100

4 4 4 4

1 2 3 4


17

c.

Rasio efisiensi pelayanan Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan

biaya karyawan dengan volume pinjaman. Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Rasio Efisiensi Staf (Persen) ≤5 5< X ≤ 10 10< X ≤ 15 >15

Nilai

Bobot (%)

Skor

100 75 50 0

2 2 2 2

2,0 1,5 1,0 0,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 2.2.5. Likuiditas a.

Rasio Kas Rasio Kas adalah jumlah total kas dan bank dibagi dengan kewajiban lancar

dikalikan 100%. Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar Rasio Kas (%) ≤ 10 10< X ≤ 15 15< X ≤ 20 >20

Nilai 25 100 50 25

Bobot (%) 10 10 10 10

Skor 2,5 10 5 2,5


18

b.

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah

pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana yang diterima dikali 100%. Dana yang diterima itu total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi. Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima Adalah Sebagai Berikut Rasio Pinjaman (%) < 60 60 ≤ X <70 70 ≤ X <80 80 ≤ X <90

Nilai 25 50 75 100

Bobot (%) 5 5 5 5

Skor 1,25 2,50 3,75 5

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 2.2.6. Kemandirian Dan Pertumbuhan a.

Rasio rentabilitas aset Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan

total asset. Tabel 2.18 Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Asset Rasio Rentabilitas Aset (%) ≤5 5< X ≤ 7,5 7,5< X ≤ 10 >10

Nilai

Bobot (%)

Skor

25 50 75 100

3 3 3 3

0,75 1,50 2,25 3,00


19

b.

Rasio rentabilitas modal sendiri Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan

total modal sendiri. Tabel 2.19 Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) <3 3≤X<4 4≤X<5 ≥5

Nilai

Bobot (%)

Skor

25 50 75 100

3 3 3 3

0,75 1,50 2,25 3,00


Rasio kemandirian operasional pelayanan Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban

Usaha ditambah beban perkoperasian. Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Rasio Kemandirian Operasional (%) ≤ 100 >100

Nilai

Bobot (%)

Skor

0 100

4 4

0 4


20

2.2.7. Jati Diri Koperasi a.

Rasio Partisipasi Bruto Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan

partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Rasio Partisipasi Bruto (%) < 25 25 ≤ X < 50 50 ≤ X < 75 ≥75

Nilai

Bobot (%)

Skor

25 50 75 100

7 7 7 7

1,75 3,50 5,25 7


b.

Rasio Promosi Ekonomi Anggota Pengukuran

rasio

promosi

ekonomi

anggota

dihitung

dengan

membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Rasio PEA (%) ≤5 5 < X ≤ 7,5 7,5 < X ≤ 10 >10

Nilai 0 50 75 100

Bobot (%) 3 3 3 3

Skor 0,00 1,50 2,25 3


21

2.2.8. Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan

hasil

perhitungan

penilaian

terhadap

7

komponen

sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.23 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Ksp Dan Usp SKOR 80 ≤ x < 100

PREDIKAT SEHAT

60 ≤ x < 80

CUKUP SEHAT

40 ≤ x < 60

KURANG SEHAT

20 ≤ x < 40

TIDAK SEHAT

<20 SANGAT TIDAK SEHAT Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 2.2.9. Bobot Penilaian Aspek dan Komponen 1.

Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.

2.

Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

22

Tabel 2.24 Bobot Penilaian Terhadap Aspek Dan Komponen No

1

Aspek Komponen yang dinilai Permodalan a.Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

b.Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko

Bobot penilaian 15 6

6

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 3

2

Kualitas Aktiva Produktif a.Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

25 10

b.Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan

5

c.Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

5

d.Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman 5 yang diberikan

23

3

4

5

Manajemen a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas Efisiensi a.Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

3 3 3 3 3 10 4

b.Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

4

c. Rasio efisiensi pelayanan

2

Likuiditas a.Rasio Kas

b.Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

6

15

15 10

5

Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi Kemandirian a.Rentabilitas asset 3

10

24

7

b.Rentabilitas Modal Sendiri

3

c.Kemandirian Operasional Pelayanan

4

Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota Jatidiri Koperasi a.Rasio partisipasi bruto 7

b.Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota Jumlah Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

10

3

100

BAB II LANDASAN TEORI. didirikan oleh orang perseorangan atau badanhukum koperasi, dengan pemisahan

Recommend Documents