BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1.
Landasan Teori
2.1.1. Teori Agensi Teori agensi menjelaskan tentang pemisahan kepentingan atau pemisahan pengelolaan perusahaan. Pemilik (principle) melimpahkan wewenang pengelolaan perusahaan kepada manajemen (agent). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal).
Konflik
kemungkinan
kepentingan
karena
agen
antara
tidak
pemilik
selalu
dan
berbuat
agen
sesuai
terjadi dengan
kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen (agent) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemilik). Mengacu pada pernyataan tersebut, dalam Brigham dan Houston (2004: 20-21) juga disebutkan bahwa sudah lama diakui bahwa manajer mungkin memiliki tujuan pribadi yang berlawanan atau berbeda dengan tujuan maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Pemilik Perusahaan (shareholder) memberi kekuasaan kepada Manajer untuk membuat keputusan, pada hal ini bisa memicu terjadinya konflik kepentingan antara Manajer dan pemilik perusahaan (shareholder). Konflik agensi ini bermula ketika manajer selaku yang bertindak dilapangan langsung memiliki informasi lebih unggul bertindak sebagai agen untuk pemilik, yang mengizinkan manajer untuk mengeksploitasi atau mengambilalih sumber daya bisnis sehingga dapat menghasilkan return bagi pemilik.
9
Pada perusahaan Manufaktur, terdapat konflik agensi antara pemilik dengan manajer (Konflik Agensi). Pada Konflik Agensi , Pemilik perusahaan (shareholder) harus mampu mengurangi biaya agensi karena hak milik yang secara luas terbatas untuk agen pembuat keputusan internal yang memiliki keterlibatan personal yang menjamin manajer tersebut tidak akan mengambilalih kekayaan pemilik perusahaan (shareholder) melalui konsumsi keuntungan dan kesalahan alokasi sumber daya.
2.1.2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Corporate Governance merupakan sarana yang digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan secara efisien. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance (CG) sebagai suatu seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban perusahan. CG ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Maka dari itu Corporate Governace dapat diarikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan
kewajibannya
Corporate
masing-masing.
Governance
memiliki
Dalam
penerapannya
prinsip-prinsip
Good
sendiri
Corporate
Governance (GCG) yang juga digunakan sebagai indikator pelaksanaan
10
Corporate Governance dalam perusahaan. Menurut panduan KNKG Indonesia, prinsip dasar GCG meliputi 5 (lima) asas, yaitu transparansi (transparency),
independensi
(independency),
akuntabilitas
(accountability), responsibilitas (responsibility), kewajaran dan kesetaraan (fairness). Corporate Governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Qomariyah, 2008). Hal ini sesuai dengan Li, et. al., (2012), yang mengatakan bahwa Corporate Governance dikembangkan dari latar belakang teori keagenan (Agency Teory) dan didasarkan pada premis maksimalisasi nilai pemegang saham (shareholder). 2.1.2.1.
Dewan Komisaris
Dewan komisaris memiliki peran sebagai supervisor atau melakukan pengawasan (monitoring) terhadap kinerja dewan direksi atau manajemen. Dewan komisaris dan dewan direksi bertanggung jawab serta menjadi otoritas dalam pengambilan keputusan atau menetapkan kebijakan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Agent sebagai manajemen memiliki informasi lebih baik dari pada principal yang bertindak sebagai komisaris yang bertugas mengawasi manajerial. Fama dan Jensen (1983) mengatakan bahwa dewan komisaris merupakan elemen vital dalam menerapkan corporate governance yang bertujuan untuk melindungi dan mengawasi aset investor yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, tidak ada mekanisme pengawasan kinerja manajemen yang lebih efektif daripada pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atau pemegang saham.
11
2.1.2.2.
Komisaris Independen
Komisaris independent adalah anggota dewan komisaris yang tidak
memiliki hubungan apapun dengan manajemen,
anggota
dewan
komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent. Klein (2002) menyatakan bahwa dewan yang independen yang bukan berasal dari luar perusahaan mampu manjadi alat pengawasan yang lebih efektif. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut dan tidak mewakili pemegang saham. Bapepam mengatur mengenai dewan komisaris independen di Indonesia yang diatur melalui Ketentuan Peraturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas dan Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh KNKG. Jumlah dewan komisaris independen minimal adalah 30%. Aturan tersebut berpengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan kinerja manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Komisaris independen mampu mencegah manajemen melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan perusahaan.
2.1.2.3.
Komite Audit
Komite audit adalah auditor internal yang dibentuk sendiri oleh dewan komisaris, yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi
12
atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian interen perusahaan. Komite audit sendiri bertanggungjawab langsung terhadap dewan komisaris. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good corporate Govenance jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. Komite audit memiliki peran khusus didalam perusahaan yang dimana keberadaanya sendiri dinilai akan mampu memberikan kepercayaan kepada investor, hal tersebut karena komite audit sendiri merupakan komponen yang sangat penting didalam Good Corporate Governance sehingga perusahaan dengan transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan pada investor. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zhang dan Wang (2007) yang menyatakan bahwa jumlah audit didalam perusahaan serta kualitas audit didalam perusahaan akan meningkatkan transparancy dan Good Corporate Governance. Keberadaan
komite
audit
sangat
penting
bagi
pengelolaan
perusahaan. Selain itu, menurut Trisnawati (2009) komite audit adalah penghubung pemegang
antara saham
manajemen dalam
perusahaan,
menangani
dewan
masalah
komisaris
pengendalian
dan
dalam
perusahaan.
2.1.2.4.
Kepemilikan manajerial
Struktur kepemilikan dalam perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian, kali ini yang dipakai oleh peneliti adalah faktor internal corporate governance, yaitu kepemilikan manjerial. Kepemilikan saham manajerial
13
yang tinggi akan mendorong manajemen melakukan fungsinya dengan baik, karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan (shareholder) dan untuk kepentingannya sendiri sebagai pemilik perusahaan (shareholder). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial yang meningkat menyebabkan manajer perusahaan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial merupakan porsi kepemilikan saham biasa oleh pihak manajemen perusahaan baik dari jajaran dewan komisaris maupun direksi perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan perbandingan antara porsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Menurut (Anwar
et
al.,
2013),
kepemilikan
manajerial
merupakan
proporsi
kepemilikan saham oleh manajer terhadap total saham yang beredar. Struktur
kepemilikan
manajerial
dapat
dijelaskan
melalui
dua
pendekatan, Itturiaga & Sanz (2000). Pertama adalah pendekatan keagenan (agency approach) yang memandang struktur kepemilikan manajerial sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajemen
dan
pendekatan
pemilik
perusahaan
ketidakseimbangan
(shareholder).
informasi
Kedua
(asymmetric
adalah
information
approach) yang memandang struktur kepemilikan manajerial sebagai cara untuk mengurangi asymmetric information yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan (shareholder) karena munculnya perbedaan kepentingan. Menambahkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mensejajarkan
kedudukan
manajemen
perusahaan
dengan
pemilik
14
perusahaan (sahreholder). Selain itu konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (shareholder) dengan manajerial perusahaan dapat berkurang karena resiko bisnis perusahaan juga menjadi tanggungjawab manajemen perusahaan.
2.1.3. Nilai Perusahaan (Firm Value) Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor. Kemakmuran pemegang saham atau investor tersebut tercermin dari nilai perusahaan. Dengan kata lain nilai perusahaan merupakan ukuran kinerja manajer keuangan. Menurut M.Fuad (2000:23) “nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan dipasar yang dianggap layak oleh calon investor
sehingga
investor
mau
membayarnya
jika suatu saat
perusahaan akan dijual.” Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Maka dari itu nilai perusahaan dapat dikatakan penentu kemakmuran pemagang saham (shareholder) dan didalam penelitian ini nilai perusahaan merupakan variabel dependen dan akan diuji dengan based market information menggunakan metode tobins q. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham, adalah persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Pada kenyataanya tidak semua perusahaan menginginkan harga saham tinggi karena tidak investor untuk
15
membelinya. Maka dari itu sebabnya harga saham harus dibuat seoptimal mungkin, harga saham tidak boleh teralu tinggi tidak boleh teralu rendah.
2.1.4. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2.1.4.1.
Prinsip Dasar Dewan Komisaris
Dewan
Komisaris
sebagai
organ
perusahaan
bertugas
dan
bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus interpares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk
memastikan
bahwa
Direksi
telah
memperhatikan
kepentingan semua pemangku kepentingan. 3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan sementara.
pencegahan,
perbaikan,
sampai
kepada
pemberhentian
16
2.1.4.2.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 2. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. 3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif perundang-undangan.
Salah
satu
dan sesuai dengan peraturan
dari
Komisaris Independen
harus
mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen
17
harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
2.2.
Pengembangan Hipotesis
2.2.1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan good corporate governance sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Di indonesia sendiri praktik corporate governance diatur dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh KNKG. Good Corporate Governance menurut KNKG harus meliputi 5 (lima) asas, yaitu transparansi (transparency), independensi (independency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas
(responsibility),
kewajaran
dan
kesetaraan
(fairness).
Pemerintah menjadikan penerapan peraturan corporate governance sebagai alat untuk mengatasi kecurangan yang merugikan negara. Selain itu, penerapan corporate governance juga digunakan sebagai penjamin aset yang dimiliki pemegang saham serta relevancy dan faithful representation dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Corporate governance memiliki berbagai komponen yang digunakan untuk memberikan pengawasan untuk meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Board Size (Ukuran dewan komisaris) menjadi salah satu komponen yang berpengaruh. Dewan komisaris merupakan kontrol kendali utama pengelolaan internal sebuah perusahaan yang dimana disini komisaris menjalankan aktivitas pengawasan
18
Dewan komisaris merupakan pemegang kendali sistem pengelolaan internal
sebuah
perusahaan
yang
berperan
menjalankan
aktivitas
pengawasan. KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki peran penting dalam efektivitas proses monitoring kinerja manajemen. Keberadaan dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value)
2.2.2. Pengaruh
Proporsi
Komisaris
Independen
terhadap
Nilai
Perusahaan (Firm Value) Keberadaan komisaris independen juga merupakan elemen penting dalam proses monitoring atau pengewasan terhadap kinerja manajemen. semakin banyak komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan semakin berkualitas karena adanya pihak independen dalam perusahaan yang akan lebih menuntut transparansi pelaporan keuangan perusahaan,
Nasution dan
Setyawan
(2007).
Komisaris
independen
diharapkan mampu meningkatkan keefektifan pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan sehingga nilai perusahaan dimata investor tetap baik dan
juga
pengembalian
perusahaan
kepada
pemilik
perusahaan
(shareholder) optimal. H2: Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value).
19
2.2.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Keberadaan dewan komisaris independen masih tergolong terlalu kecil untuk melakukan pengawasan karena perusahaan tidak hanya terkait pihak internal saja, namun pihak eksternal seperti auditor eksternal juga termasuk. Maka dari itu, dewan komisaris akan lebih terbantu dengan adanya komite audit di perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit memiliki peran khusus dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah penting yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh dewan komisaris serta meningkatkan kualitas audit didalam perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zhang dan Wang (2007) yang menyatakan bahwa jumlah audit didalam perusahaan serta kualitas audit didalam perusahaan akan meningkatkan transparancy dan Good Corporate Governance yang artinya bahwa komite audit akan dapat membantu peran komisaris dalam menjalankan peranya didalam perusahaan. KNKG menerangkan bahwa komite audit bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Keberadaan komite audit diharapkan mampu memperketat pengawasan sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value)
20
2.2.4. Pengaruh Moderasi Kepemilikan Manajerial terhadap pengaruh Komisaris Independen dan Nilai Perusahaan (Firm Value) Komisaris independen diperusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan
(firm
menyeimbangkan
value).
Keberadaan
hubungan
kepercayaan
komisaris antara
independen pemilik
akan
perusahaan
(shareholder) dengan manajerial. Akan tetapi dalam hal ini pemilik perusahaan (shareholder) yang juga merupakan agent diperusahaan tersebut akan memiliki peran serta motivasi ganda didalam perusahaan tersebut juga. Dimana agent yang dimana disini merupakan manajemen perusahaan akan diawasi juga oleh komisaris independen yang dalam hakikatnya tidak memiliki kepentingan selain menjalankan tugasnya dengan independen dan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Disini pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan (firm value) akan dimoderasi oleh struktur kepemilikan manajerial dimana seperti yang dikatakan tadi bahwa agent disini yang memiliki peran ganda akan bisa mempengaruhi
gerakan
dari
pengawasan
Berdasarkan penjelasan tersebut,
komisaris
hipotesis yang
independen.
dirumuskan dalam
penelitian ini adalah: H4: Kepemilikan Manajerial memoderasi hubungan komisaris independen terhadap nilai perusahaan (firm value) memiliki pengaruh yang negatif.
21
2.3 Kerangka Teoritis Gambar 2.1 Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel
Hipotesis : H1
: Ukuran dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
H2
: proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
H3
: Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
H4
: Kepemilikan Manajerial memperlemah pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap nilai perusahaan
