BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
II.1
Latar Belakang Pendidikan Latar belakang pendidikan sangat dibutuhkan dalam setiap profesi yang yang dibutuhkan. Latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesi seseorang sangatlah penting untuk menunjang pekerjaan yang dilakukannya oleh seseorang tersebut. Semakin tingginya Latar belakang pendidikan seseorang tentu akan memberikan kualitas yang baik pada hasil pekerjaannya. Begitu pula halnya profesi Akuntan Publik sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi apapun, baik perusahaan swasta, perusahaan pemerintah atau BUMN/BUMD,
perusahaan
multinasional,
perusahaan
asing,
lembaga
pendidikan, dan organisasi Nir Laba sekalipun dan lain-lain. Persaingan untuk mendapatkan posisi sebagai seorang pemeriksa atau auditor ternyata lebih ketat dibandingkan posisi tenaga staf akuntansi (accounting staff) karena untuk menjadi seorang auditor dibutuhkan keahlian khusus dan Latar belakang pendidikan yang bagus. Sudah pasti Latar Belang Pendidikan yang dimiliki oleh seorang pemeriksa harus lebih tinggi daripada orang yang akan diperiksanya. Menurut Simon (2004:126) “Norma pemeriksaan dapat dibedakan ke dalam tujuh kategori, yaitu Norma Independensi (kemandirian), Norma Kemampuan Profesi, Norma Ruang Lingkup Audit, Norma Pelaksanaan Pemeriksaan, Norma Pelaporan Audit, dan Norma Tindak Lanjut Audit.” 10
Berikut pembahasan beberapa norma diatas, adalah sebagai berikut: 1.
Norma independensi: Menurut Simon (2004:126) “Internal Auditor harus dapat menyampaikan opininya secara bebas tanpa terpengaruh atau tekanan dari pihak lain.”
2.
Norma kemampuan profesi: Menurut Simon (2004:126) “Auditor harus memiliki Latar belakang pendidikan dan keahlian yang relevan dengan tugas-tugas audit. Selain itu Auditor harus senantiasa memelihara / meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis dengan mengikuti pendidikan secara berkesinambungan.”
3.
Norma ruang lingkup audit: Menurut Simon (2004:126) “mencangkup penilaian system dalam menghimpun dana masyarakat; me-review kebenaran dan keutuhan informasi keuangan, serta operasi yang ada.”
4.
Norma pelaksanaan audit: Menurut Simon (2004:126) “auditor harus merancang setiap audit; mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan data pendukung audit; melaporkan hasil audit dan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa koreksi atas hasil temuan telah dilaksanakan.”
5.
Norma pelaporan audit: Menurut Simon (2004:127) “laporan hasil audit harus ditulis; diuraikan secara singkat; didukung kertas kerja yang memadai; obyektif, sistematis, dan tepat waktu. LHA harus ditandatangani oleh Tim Audit atau kepala SKAI untuk menunjukkan tanggung jawab atas kebenaran laporan tersebut.”
11
6.
Norma tidak langsung audit: Menurut Simon (2004:127) “Auditor harus melakukan monitoring atas hasil temuan dan memastikan bahwa koreksi telah dilakukan dengan tepat.”
7.
Norma manajemen SKAI: Menurut Simon (2004:127) “Kepala SKAI menetapkan tujuan, wewenang dan tanggung jawab internal audit; membuat audit plan; membuat kebijakan dan prosedur sebagai pedoman internal Auditor; melakukan koordinasi atas pelaksanaan internal audit dan membuat program penilaian kualitas kerja internal audit.” Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah menyusun dan
mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, IAPI telah memberikan tanggung jawab kepada Dewan Standar Profesional Akuntan Publik SPAP untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Latar belakang pendidikan yang sesuai akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan. Kecakapan profesional dalam melakukan pemeriksaan mutlak dilakukan, Kualitas Hasil Pemeriksaanan akan sangat baik karena pada saat pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.
12
II.2
Kecakapan Profesional Kecakapan profesional merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang pemeriksa yang bertujuan untuk menunjang profesinya. Pemeriksaan merupakan teknik pengawasan yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pemeriksaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan. Menurut Mulyadi (2002:58) “Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan”. Menurut Rai (2008:50) “Standar umum terdiri atas empat pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan kemampuan dan pernyataan auditor, independensi organisasi dan individual auditor, kemahiran profesional berupa kecermatan dan keseksamaan, serta pengendalian mutu audit. Standar umum berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil audit.”. Dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi kualitas hasil audit selain dilihat dari latar belakang pendidikan juga dipengaruhi oleh empat pernyataan, diantaranya adalah pernyataan kemampuan dan pernyataan auditor, independensi organisasi dan individual auditor, kemahiran profesional berupa kecermatan dan keseksamaan, serta pengendalian mutu audit. Pernyataan standar umum pertama adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.” Menurut Rai (2008:50) “Dasar pemikiran umum pertama ini adalah auditor harus bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan audit dengan lingkup dan kompleksitas yang bervariasi.”. 13
Untuk memperoleh mutu audit yang baik, auditor harus mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai sehingga mampu menghasilkan laporan audit yang akurat, berguna dan kredibel. Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Rai A. (2008:50) “Perlu diingat bahwa persyaratan mutu auditor yang baik berbeda-beda antar satu negara dan negara lainnya. Dengan pernyataan standar ini, organisasi audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap audit dilaksanakan oleh para auditor yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.”. Pernyataan standar umum ketiga adalah: “Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.” Menurut Rai A. (2008:51) “Dasar pemikiran standar umum ketiga ini adalah keahlian atau keterampilan serta kebebasan bertindak dan berpendapat akan mencapai mutu pekerjaan yang baik apabila audit dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan.”. Pernyataan
ketiga
ini
mewajibkan
auditor
untuk
menggunakan
kemahirannya secara profesional, cermat dan saksama, memerhatikan prinsipperinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, objektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek auditnya. Kemahiran profesional menurut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional (professional skepticism) dalam kegiatan audit.
14
Menurut Rai A. (2008:51) “Skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.”. Auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen tidak jujur, namun juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak diragukan lagi. Dalam menggunakan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen adalah jujur. Menurut Tampubolon (2005:70) “Auditor harus memahami hubungan personal antara manusia (human relations) dan mampu memelihara hubungan personal dengan auditee tanpa harus mengorbankan obyektifitasnya maupun independensi organisasi SKAI.”. Auditor harus juga mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis, mencapai permasalahan seperti tujuan penugasan audit, hasil evaluasi yang dilakukan, dan simpulan maupun rekomendasi yang diberikan. Keahlian yang memungkinkan bertambah tingginya Kualitas Hasil Pemeriksaanan seseorang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup. Untuk mengimbangi dan menghadapi tantangan dari luar, maka kualitas para pemeriksa harus lebih tinggi dibandingkan pelaksana itu sendiri dalam hal menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan di ikuti penilaian atas sistem dan prosedur pekerjaan tersebut.
15
II.3
Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh seseorang untuk menunjang profesinya. Seiring semakin majunya perkembangan dalam semua bidang maka setiap profesi dituntut untuk memperkaya pengetahuan dan menjaga keahlian yang dimiliki untuk suatu profesi yang dimilikinya. Begitu pula halnya dengan seorang pemeriksa atau auditor Pendidikan berkelanjutan harus dimiliki untuk dapat menunjang keahliannya. Menurut Rai (2008:63) “Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang auditor kinerja berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan auditor keuangan. Terdapat tiga macam kompetensi auditor kinerja, yaitu mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Untuk memperoleh keahlian tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor kinerja, yang dikenal dengan pendidikan profesional berkelanjutan (Continuing professional education).”. Supaya berhasil dalam melakukan audit kinerja, seorang auditor kinerja harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. 1. Mutu Personal Menurut Rai (2008:64) “Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti: a. Rasa ingin tahu (inquisitive); b. Berpikir luas (broad-minded); c. Mampu menangani ketidakpastian; d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah; e. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif; dan f. Mampu bekerja sama dalam tim. Disamping itu, auditor juga harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dalam audit kinerja banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditee untuk memperoleh data.”. 16
2. Pengetahuan Umum Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang di audit dan membantu pelaksanaan audit. Menurut Rai I. G.(2008:64) “Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis (analytical review), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik.”. 3. Keahlian Khusus Menurut Rai (2008:64) “Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor kinerja antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer (minimal mampu mengoprasikan word processing dan spread sheet), serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.”. 4. Pelatihan Supaya auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang memadai, maka diperlukan pelatihan bagi auditor kinerja. Menurut Rai (2008:65) “auditor secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.”. Menurut Boynton, Johnson, & Kell (2003:61) “Dalam setiap profesi, terdapat sesuatu yang sangat berharga pada kompetensi teknis. Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor, yaitu (1) pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, (2) pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, dan (3) mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Pentingnya faktor pertama disoroti oleh persyaratan AICPA yang berlaku evektif pada tahun 2000, dimana semua angguta baru harus mengantongi pengetahuan setara dengan 150 satuan kredit semester kuliah. Persyaratan serupa telah diberlakukan di lebih dari 47 dewan akuntansi negara bagian sebagai syarat untuk mendapatkan lisensi CPA. AICPA, masyarakat negara bagian, serta banyak lagi dewan-dewan negara bagian mewajibkan anggota untuk mengikuti pendidikan lanjutan.”.
17
II.4
Independensi Pemeriksa Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter yang sangat penting untuk profesi akuntan publik didalam melaksanakan pemeriksaan terhadap
kliennya.
Dalam
melakukan
pemeriksaan
auditor
mendapat
kepercayaan dari klien, dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan bahwa laporan keuangannya wajar yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karna itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa, pemeriksa atau auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan terhadap auditor itu sendiri. Menurut Boynton, Johnson, & Kell (2003:61) “Auditor harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuantemuannya.”. Standar umum yang kedua ini mengakibatkan peran auditor dalam suatu audit dengan peran sebagai penengah dalam perselisihan perburuhan atau sebagai hakim dalam khsus hukum. Auditor juga harus memenuhi persyaratan independensi dalam Kode Prilaku Profesional (Code of Professional Conduct) yang ada di AICPA. Menurut Boynton, Johnson, & Kell (2003:66) “Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karna itu akan bersikap objektif.”. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil.
18
Menurut Boynton, Johnson, & Kell (2003:66) “Meskipun entitas adalah klien auditor, namun CPA tetap memiliki tanggung jawab lebih besar kepada para pengguna laporan auditor yang jelas telah diketahui.”. Auditor tidak boleh memposisikan diri atau pertimbangannya dibawah kelompok apapun dan siapapun. Independensi, integritas, dan objektivitas auditor mendorong pihak ketiga untuk menggunakan laporan keuangan yang tercakup dalam laporan auditor dengan rasa yakin dan percaya sebelumnya. Menurut Hall (2007:169) Undang-undang Sarbanes-Oxley untuk menangani berkurangnya keyakinan investor berupa intitusi dan individu yang dipicu sebagian karena kegagalan bisnis dan pelaporan ulang akuntansi, Kongres merumuskan hukum dan presiden Bush mengesahkan undang-undang SarbanesOxley (Sarbanes-OxleyAct) pada bulan Juli 2002.”. Aturan penting ini akan secara fundamental mengubah cara perusahaan publik mengubah bisnis dan bagaimana profesi akuntansi melakukan fungsi pembuktiannya.
Hukum
tersebut
membentuk
kerangka
kerja
untuk
memodernisasi serta mereformasi pengawasan serta aturan audit perusahaan publik. Perubahan utama yang dibuat berkaitan dengan independensi auditor. Peraturan mengenai Independensi Auditor, membuat lebih banyak pemisahan antara aktivitas pembuktian dan nonaudit perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan berbagai kategori jasa yang tidah dapat diberikan oleh Kantor Akuntan Publik untuk kliennya. Menurut Hall (2007:169) “Terdapat sembilan fungsi yang tidak boleh dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut ini: 1. Pencatatan atau jasa lainya yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan; 2. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan;
19
3. Layanan penilaian, opini kewajaran, atau kontribusi dalam laporan sejenis; 4. Jasa aktuaris; 5. Jasa outsourcing audit internal; 6. Fungsi manajemen atau sumber daya manusia; 7. Broker atau dealer, penasihat investasi, atau jasa perbankan investasi; 8. Layanan hukum dan konsultan ahli yang tidak berkaitan dengan audit; dan 9. Jasa lainnya yang dianggap PCAOB tidak boleh dilakukan.”. Walau undang-undang Sarbanes-Oxley melarang auditor memberikan berbagai jasa di atas untuk para klien auditnya, auditor tidak dilarang untuk melakukan berbagai jasa seperti diatas untuk klien non auditnya, atau untuk perusahaan tertutup. Menurut Pearce & Robinson (2008:83) “Independensi pemeriksa dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: 1. Seluruh jasa audit harus dipenuhi sebelumnya oleh komite audit dan harus diungkapkan kepada infestor. 2. Partner yang memimpin audit atau yang menelaah hasil audit dari kantor akuntan publik harus diganti paling tidak satu kali dalam lima tahun. 3. Kantor akuntan publik harus melaporkan kepada komite audit mengenai seluruh kebijakan dan praktek akuntansi yang digunakan, penggunaan alternatif dari informasi keuangan dalam GAAP yang telah dibahas dengan manajemen, dan komunikasi tertulis antar kantor akuntan dengan manajemen. 4. Kantor akuntan dilarang mengaudit suatu perusahaan jika CEO atau CFO dari perusahaan tersebut pernah bekerja dikantor akuntan tersebut selama tahun lalu.”. Menurut Rai (2008:50) “Standar umum terdiri atas empat pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan kemampuan dan pernyataan auditor, independensi organisasi dan individual auditor, kemahiran profesional berupa kecermatan dan keseksamaan, serta pengendalian mutu audit.”. Standar umum berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil audit. 20
Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi audit, mengingat hasil audit tidak hanya digunakan oleh auditee dalam mengambil keputusan, tetapi juga oleh publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pernyataan standar umum kedua adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat memengaruhi independensinya.” Menurut Rai A. (2008:50) “Dasar pemikiran standar umum kedua ini adalah pelaksanaan audit oleh orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan saja tidaklah cukup. Dibutuhkan satu sikap independensi atau ketidak berpihakan dari auditor. Independensi merupakan sikap yang sangat penting dalam suatu audit karena hasil pekerjaan audit tidak dimaksudkan untuk memuaskan keinginan pihak yang di audit (auditee).”. Dalam hal audit keuangan, misalnya hasil audit akan digunakan juga oleh pihak luar dari auditee seperti petugas pajak, kreditor, atau pasar modal yang kepentingannya
kadang
bertentangan
dengan
auditee.
Adanya
sikap
independensi ini membuat seorang auditor dapat memberikan pendapat, simpulan, pertimbangan, atau rekomendasi dari hasil audit yang dilaksanakan secara tidak memihak. Menurut Bastian (2007:204) “Audit adalah proses pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Proses pengujian ini akan memungkinkan akuntan publik independen yang bersifat mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan tersebut mewakili posisi keuangan perusahaan, dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi perinsip-perinsip akuntansi yang berlaku.”.
21
Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap Praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini. Maka dari itu sudah seorang pemeriksa harus mempunyai sikap independensi dalam melakukan pemeriksaan. II.5
Kualitas Hasil Pemeriksaanan Kualitas Hasil Pemeriksaanan merupakan pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pemeriksa yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporang hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi indikator dalam Kualits Hasil Pemeriksaan yaitu kelemahan pengedalian intern, penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan, kerahasiaan informasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Kualitas Hasil Pemeriksaanan dipengaruhi oleh Latar belakang pendidikan, Kecakapan profesional, Pendidikan berkelanjutan, dan Independensi pemeriksa. Variabel-variabel ini merupakan bagian dari Kualitas Hasil Pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disusun merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa atau auditor.
22
Pendidikan berkelanjutan yang telah diikuti oleh auditor akan menghasilkan peraturan-peraturan, metode-metode yang baru dalam melakukan pemeriksaan. Independensi dalam pemeriksaan yaitu tidak adanya gangguan dari auditee pada dan setelah pemeriksaan akan membuat pemeriksa melakukan pekerjaanya secara profesional. Standar pelaporan audit kinerja terdiri atas empat pernyataan yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaporan hasil kegiatan audit. Pernyataan standar pelaporan pertama adalah: “Pemeriksa
harus
membuat
laporan
hasil
pemeriksaan
untuk
mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan.” Menurut Rai (2008:54) “Dasar pemeriksaan standart pelaporan pertama ini adalah bahwa setiap kegiatan audit yang dilakukan tidak ada artinya apabila hasilnya tidak dikomunikasikan dengan baik.”. Oleh karena itu, hasil audit harus dikomunikasikan dalam bentuk laporan hasil audit. Berikut ini beberapa fungsi laporan hasil audit. Menurut Rai (2008:55) “terdapat 4 (empat) fungsi laporan hasil audit: 1. Mengomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat hasil audit terhindar dari kesalah pahaman. 3. Menjadikan hasil audit sebagai bahan untuk melakukan tindak perbaikan oleh instansi terkait.
23
4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk mengetahui pengaruh tindak perbaikan yang seharusnya dilakukan. Laporan hasil audit sebaiknya disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.”. Pernyataan standar pelaporan kedua adalah: Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup: (a) pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan; (b) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan; (c) hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi; (d) tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan; (e) pelaporan informasi rahasia apabila ada. Menurut Rai (2008:55) “Dasar pemikiran standar pelaporan kedua ini adalah bahwa laporan yang jelas dan lengkap diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman. Auditor harus berupaya untuk menghindarkan kesalah pahaman pembaca mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan audit, terutama jika pekerjaan tersebut dibatasi oleh kendala waktu dan sumber daya. Pengungkapan informasi yang benar seperti tujuan, lingkup dan, metodologi audit sangat penting bagi pengguna laporan hasil audit agar dapat memahami maksud dan jenis audit serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa yang dilaporkan.”. Pernyataan standart pelaporan ke tiga adalah: “Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin.” Menurut Rai (2008:55-56) “Dasar pemikiran standart pelaporan ketiga ini adalah bahwa suatu informasi akan bermanfaat secara maksimal apabila laporan hasil audit tersebut tepat waktu.”. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang baik bagi pengguna laporan hasil audit. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan penerbitan laporan sebagaimana mestinya dan melakukan audit dengan dasar pemikiran tersebut.
24
Laporan audit tertulis memberikan dasar bagi pengembangan tindakan oleh pejabat yang berwenang. Pernyataan standar auditor keempat adalah: Menurut Rai (2008:56) “Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diaudit, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diaudit, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurut Rai (2008:56) “Dasar pemikiran standar pelaporan ke empat ini adalah bahwa audit kinerja bertujuan untuk memberikan mekanisme jaminan pengendalian yang kuat, yang memperlukan konsep akuntabilitas dari hal-hal yang bersifat keuangan ke hal-hal yang bersifat oprasional.”. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasikan kesempatan untuk memperkuat pengendalian internal dan menyarankan perubahan yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas oprasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hasil audit harus secara jelas dikomunikasikan kepada pegawai yang memiliki otoritas untuk melakukan perbaikan. Apabila hal yang diaudit merupakan rahasia negara atau untuk alasan keamanan negara, maka distribusi laporan dapat dibatasi. Menurut Rai (2008:56) “Laporan audit tertulis membantu dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan media untuk mengomunikasikan hasil audit kepada pejabat yang berwenang di semua tingkat manajemen. 2. Mengurangi kesalah pahaman atas temua audit. 3. Memberikan dasar untuk mendiskusikan temuan audit denagn manajemen dan sebagainya alat untuk menerbitkan tanggapan manajemen.
25
4. Memberikan dasar untuk tindak lanjut audit dan sejauh mana rekomendasi akan diimplementasikan. 5. Memungkinkan temuan audit untuk diawasi oleh masyarakat. Disamping itu, pekerjaan audit akan efektif jika hasil auditnya secara serius diimplementasikan oleh entitas yang bersangkutan.
Menurut Rai (2008:50) “Standar umum terdiri atas empat pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan kemampuan dan pernyataan auditor, independensi organisasi dan individual auditor, kemahiran profesional berupa kecermatan dan keseksamaan, serta pengendalian mutu audit.”. Standar umum berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil audit. Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi audit, mengingat hasil audit tidak hanya digunakan oleh auditee dalam mengambil keputusan, tetapi juga oleh publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pernyataan standar umum keempat adalah: “Setiap organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu eksternal).” Menurut Rai A. (2008:51) “Dasar pemikiran standar umum keempat ini adalah system pengendalian mutu diperlukan untuk menjamin mutu audit yang dilakukan. Sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi auditor harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi auditor tersebut: (1) telah menerapkan dan mematuhi standar audit yang berlaku; dan (2) telah menetapkan dan mematuhi kebijakan dan prosedur audit yang memadai. Untuk menjamin adanya sistem pengendalian mutu yang baik dan up to date, sistem pengendalian mutu yang ada pada suatu organisasi harus di-review secara berkala oleh pihak yang independen dan kompeten sehingga memberikan
26
keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur audit yang ditetapkan dan standar audit yang berlaku telah dipenuhi.”.
Dengan demikian, perlu diingat bahwa sistem pengendalian mutu pada suatu organisasi auditor secara individu akan bervariasi dalam sifat dan lingkupnya. Hal ini karena terdapat beberapa faktor seperti ukuran dan tingkat otonomi kegiatan, sifat pekerjaan, struktur organisasi, serta pertimbangan mengenai segi biaya dan manfaatnya.
II.6
Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Iskandar Batubara, (2008) “ menyimpulkan sebagai derikut: 1. Latar
belakang
pendidikan,
kecakapan
profesional,
pendidikan,
berkelanjutan, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. 2. Kecakapan
profesional,
pendidikan
berkelanjutan
dan
independensi
pemeriksa secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Untuk latar belakang pendidikan secara parsial tidak bepengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. 3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis dalam penelitian ini diterima.
27
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Iskandar Batubara, (2008)ialah: 1. Objek dari pada penelitian ini yang berbeda, pada penelitian ini objek dari pada penelitian ini adalah individu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi, yang dimana pada penelitian terdahulu objeknya adalah individu yang berkerja pada Bawasko Medan. 2. Dari segi jumlah responden jumlah responden dari penelitian ini sebanyak 100 orang responden, sementara pada penelitian terdahulu jumlah responden hanya sebanyak 52 orang responden. 3. Dari segi tempat penelitian ini memilih tempat di Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi yang berdomisili di Jakarta, sementara pada penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Bawasko Medan.
II.7
Kerangka Konsep Latar
belakang
pendidikan
auditor
salah
satu
variabel
yang
mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan. Latar belakang pendidikan merupakan jenjang pendidikan dimulai dari SLTA (Selolah Lanjutan Tingkat Atas) sampai dengan program pasca sarjana yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi. Selain itu program studi yang ditempuh dari universitas atau institut yang dimiliki oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi juga menjadi indikator dari Latar belakang pendidikan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaana. 28
Kecakapan profesional auditor. Pada variabel ini dapat dilihat pengalaman seberapa sering auditor dalam mengikuti training akuntansi, seberapa sering auditor mengikuti training audit serta seberapa sering seorang auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Punlik yang berafiliasi mempunyai pengalaman dalam melakukan pemeriksaan. Pendidikan berkelanjutan auditor. Pada variabel ini tolak ukurnya adalah berbagai macam pelatihan yang pernah diikuti oleh para auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi baik itu dalam atau luar negri. Pemeriksa yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi harus mengikuti pelatihan tentang pemeriksaan, baik itu di dalam atau luar negri. Materi pelatihan yang diikuti seorang pemeriksa yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi hasus mengikuti perkembangan teknologi yang baru. Independensi pemeriksa, seorang pemeriksa yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi harus terbebas dari gangguan intern, ekstern, dan organisasi apapun dalam melakukan pemeriksaan. Karena dengan terbebas dari ketiga gangguan tersebut maka laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang ada. Kualitas Hasil Pemeriksaan. Kualitas Hasil Pemeriksaanan merupakan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh auditor. Ini merupakan variabel dependen Kualitas Hasil Pemeriksaanan ini dipengaruhi oleh 4(empat) variabel
29
Latar belakang pendidikan, Kecakapan profesional, Pendidikan berkelanjutan dan Independensi pemeriksa. Dari uraian diatas, dapat di rumuskan kerangka penelitian sebagai berikut dengan mengikuti pada penelitian yang dilakukan oleh Rizal Iskandar Batubara, (2008)
Variabel Independen
Variabel Dependen
X1 X2 Y X3 X4
Dimana: X1
= Latar Belakang Pendidikan
X2
= Kecakapan Profesional
X3
= Pendidikan Berkelanjutan
X4
= Indepedensi Pemeriksa
Y
= Kualitas Hasil Pemeriksaanan
30
II.8
Hipotesis Latar belakang pendidikan yang sesuai akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan. Disamping itu latar belakang pendidikan yang semakin tinggi tentu akan memberikan Kualitas Hasil Pemeriksaanan yang bagus. Maka dari itu latar belakang pendidikan berpengaru terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan Kecakapan profesional merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang pemeriksa yang bertujuan untuk menunjang profesinya. Pemeriksaan merupakan teknik pengawasan yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pemeriksaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan. Keahlian yang memungkinkan bertambah tingginya Kualitas Hasil Pemeriksaanan seseorang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup. Untuk mengimbangi dan menghadapi tantangan dari luar, maka kualitas para pemeriksa harus lebih tinggi dibandingkan pelaksana itu sendiri dalam hal menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan di ikuti penilaian atas sistem dan prosedur pekerjaan tersebut. Maka Kecakapan profesional berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan dikarenakan pemeriksa yang sering mengikuti training serta dengan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan pasti akan mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaanan seorang pemeriksa tersebut. Pendidikan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh seseorang untuk menunjang profesinya. Seiring semakin majunya perkembangan dalam semua bidang maka setiap profesi dituntut untuk
31
memperkaya pengetahuan dan menjaga keahlian yang dimiliki untuk suatu profesi yang dimilikinya. Begitu pula halnya dengan seorang pemeriksa atau auditor Pendidikan berkelanjutan harus dimiliki untuk dapat menunjang keahliannya. Maka Pendidikan berkelanjutan berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan dikarenakan pemeriksa yang sering mengikuti pelatihan tentang pemeriksaan, baik itu dalam atau luar negri dan, materi pelatihan harus mendukung dalam bidang pemeriksaan yang di lakukan oleh seorang pemeriksa. Selain itu seorang pemeriksa harus mengikuti pelatihan dalam satu tahun minimal 40 jam mengikuti pelatihan. Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter yang sangat penting untuk profesi akuntan publik didalam melaksanakan pemeriksaan terhadap
kliennya.
Dalam
melakukan
pemeriksaan
auditor
mendapat
kepercayaan dari klien, dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan bahwa laporan keuangannya wajar yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karna itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa, pemeriksa atau auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan terhadap auditor itu sendiri. Maka Independensi pemeriksa berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Seorang pemeriksa yang Independen tidak memiliki hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa. Dalam melakukan pemeriksaan, tidak ada pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan. Organisasi pemeriks
32
harus bebas dari hambatan independensi. Serta dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus bebas dari campur tangan pihak lain. Kualitas Hasil Pemeriksaanan merupakan pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pemeriksa yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporang hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundangu-undangan. Yang menjadi indikator dalam Kualits Hasil Pemeriksaan yaitu kelemahan pengedalian intern, penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan, kerahasiaan informasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Maka Kualitas Hasil Pemeriksaanan dipengaruhi oleh Latar belakang pendidikan, Kecakapan profesional, Pendidikan berkelanjutan, dan Independensi pemeriksa. Variabel-variabel ini merupakan bagian dari Kualitas Hasil Pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disusun merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa atau auditor. Berdasarkan uraian teori dan kerangka konseptual diatas maka disimpulkan hipotesi secara parsial sebagai berikut: Hopotesis nol (H0) -
H01
: Latar Belakang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kualitas
Hasil Pemeriksaan. -
H02
: Kecakapan Profesional tidak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. 33
-
H03
: Pendidikan Berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
-
H04
: Independensi Pemeriksa tidak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Hopotesis alternatif (Ha)
-
Ha1
: Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
-
Ha2
: Kecakapan Profesional berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
-
Ha3
-
Ha4
: Pendidikan Berkelanjutan berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
: Independensi Pemeriksa berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
Berdasarkan uraian teori dan kerangka konseptual diatas maka disimpulkan hipotesi secara simultan sebagai berikut:
34
Hopotesis nol (H0) -
H0
: Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan,
dan
Independensi
pemeriksa
berpengaruh
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaanan . Hopotesis alternatif (Ha) -
Ha
: Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan,
dan
Independensi
pemeriksa
berpengaruh
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
35
