BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Rerangka Teori dan Literatur II.1.1. Pengertian Entitas Suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi, dengan aktifitas atau kegiatan ekonomi dari
unit tersebut sebagai fokusnya. Suatu kesatuan akuntansi bisa berupa suatu kegiatan atau fungsi saja, seperti misalnya: fungsi pengelasan dari suatu perusahaan karoseri, atau fungsi pengkreditan pada sebuah bank. Sebaliknya suatu kesatuan akuntansi atau entitas bias meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan raksasa, seperti umumnya perusahaan multinasional. Entitas Dengan Akuntabilitas Publik adalah entitas yang: 1. Para pendiri Perseroan yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 2. Pemakaian nama Perseroan harus mendapatkan persetujuan Menteri 3. Perseroan adalah salah satu Badan Hukum yang ada di Indonesia 4. Untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum Perseroan harus mendapatkan persetujuan Menteri 5. Memiliki nama para pemegang saham serta jumlah saham yang ditempatkan dan disetor didalam akta pendirian atau perubahannya 6. Memilki pengurus yang terdiri dari Dewan Direksi dan Komisaris yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 7. Keputusan tertinggi berada ditangan RUPS
8. Memiliki nama perusahaan yang tidak sama dengan nama PT yang lain 9. Memiliki pengurus yang terdiri dari dewan Direksi dan Komisaris 10. Memiliki dasar hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. 3. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. II.1.2
Karakteristik Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Entitas tanpa memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 3. Harus menggunakan PSAK – IFRS based. 4. Namun, dapat menggunakan SAK ETAP jika ada regulasi yang mengijinkan penggunaan SAK ETAP. II.1.3 Contoh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Yaitu Usaha kecil, mikro dan menengah. Adapun yang umumnya tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang banyak terdapat di Indonesia adalah berbentuk usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 definisi UMKM adalah sebagai berikut : 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
II.1.4
Standar Akuntansi Keuangan
Standar akuntansi keuangan adalah kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan sehingga dapat diperoleh kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, terdapat kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan entitas nirlaba pun harus memenuhi dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang terkait yakni: SAK UMUM yang berbasiskan IFRS , SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Adapun perbedaan mendasar antara SAK ETAP dengan SAK UMUM antara lain : a. Penyajian Laporan Keuangan, Menurut SAK UMUM : Dengan adanya PSAK 1 di masa depan penyajian laporan keuangan mengikuti IFRS dengan perubahan antara lain, a. Tidak ada lagi pos luar biasa pada neraca b. Laba Rugi komprehensive c. Cash flow metode langsung (dianjurkan), dan tidak langsung. Menurut SAK ETAP : Minimum pos yang harus ada di neraca lebih sedikit. a. Silent terhadap pos luar biasa b. Laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensive) c. Cash flow dengan metode tidak langsung b. Aset Tetap dan Properti Investasi, Menurut SAK UMUM :
a. Memberikan pilihan metode biaya atau revaluasi untuk aset tetap. b. Metode Fair value untuk properti investasi. Menurut SAK ETAP : a. Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan. c. Aset Tidak Berwujud, Menurut SAK UMUM : a. Saat ini aset tidak berwujud diamortisasi selama 20th. b. ED PSAK 19 (Terbit 2011) c. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, tidak diamortisasi. Menurut SAK ETAP :
d.
a.
Aset tidak berwujud diamortisasi selama 10th.
b.
Pengukuran menggunakan metode biaya. Instrumen Keuangan,
Menurut SAK UMUM : a. Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan, b. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan. c. Impayment menggunakan incurred loss concept. d. Derecognition Menurut SAK ETAP : a. Ruang lingkup; investasi pada efek tertentu
b. Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tsb mengacu pada PSAK no. 50 (1998). c. Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) e.
Persediaan, Menurut SAK UMUM : a. LIFO tidak lagi diijinkan (PSAK 14 revisi 2008) Menurut SAK ETAP : a. LIFO tidak diijinkan Ketentuan lainnya sama dengan PSAK
f. Penurunan nilai Aset, Menurut SAK UMUM : a. Ruang lingkup kecuali; persediaan, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari manfaat pensiun. b. Penurunan nilai non persediaan. Menurut SAK ETAP : a. Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun. b. Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31. g. Pajak Penghasilan, Menurut SAK UMUM : a. Menggunakan deffered tax concept b. Penagkuan dan pengukuran pajak kini c. Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan
Menurut SAK ETAP : Kerangka dasar yang dimiliki oleh SAK ETAP, antara lain: Seperti halnya standar akuntansi umum atau kini yang lebih dikenal dengan nama PSAK, SAK ETAP pun memiliki kerangka dasar yang terdiri dari : Pengakuan entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. 1. Aset Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 2. Kewajiban Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 3. Penghasilan Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 4. Beban Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 5. Laba atau Rugi Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
Pengukuran
setelah
pengakuan
awal
terhadap
Entitas
harus
mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: 1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir. 2. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setia komponen laporan keuangan. 3. Mata uang pelaporan. 4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan dapat diukur secara andal. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.
Pengungkapan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan: 1. fakta tersebut; 2. alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan 3. fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan
yang
terkait
adalah
tidak
dapat
seluruhnya
diperbandingkan. II.1.5 Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Entitas dalam menerapkan SAK ETAP, harus membuat Laporan Keuangan SAK ETAP yaitu: 1.
Neraca atau Posisi Keuangan Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut: 1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Pengungkapan : Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:
a.
dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto;
b.
metode penyusutan yang digunakan;
c.
umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d.
jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika: a. oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan b. akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. 3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. 2.
Laporan Laba Rugi atau Kinerja Keuangan Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai
ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut: 4. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). 1. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. 2. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahun mengenai
pos tersebut berguna untuk tujuan
pengambilan keputusan ekonomi. 5. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.
Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. 1. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. 2. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. 3.
Laporan Perubahan Ekuitas, menunjukan: 1. seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 2. perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4.
Laporan Arus Kas, terdiri dari: 1. Arus Kas Operasi Aktivitas penghasil pendapatan utama dari entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: a. penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; b. penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; d. pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e. pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f. penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Beberapa
transaksi,
seperti
penjualan
peralatan
pabrik,
dapat
menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.
Arus Kas Investasi Perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: a. pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; b. penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; c. pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang
diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); d. penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); e. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; f. penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
Arus Kas Pendanaan Aktivitas yang menimbulkan perubahan dalam ukuran dan komposisi setoran ekuitas dan pinjaman entitas. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: a. penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b. pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas; c. penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya; d. pelunasan pinjaman; e. pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 5.
Catatan atas Laporan Keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
Catatan atas laporan keuangan sangatlah penting bagi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sehingga komunikasi dan tujuan pelaporan keuangan dapat tercapai. II.1.6 Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. II.2.
Metodologi Penelitian Tahapan yang akan dilakukan dalam analisi laporan keuangan ini antara lain: 1. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber dan data sekunder yang berupa laporan internal keuangan yang dimiliki oleh CV. SELLA dan laporan evaluasi kinerja yang dimiliki. 2. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui wawancara dengan narasumber, permintaan laporan keuangan CV.SELLA, serta studi pustaka terkait dengan teori, standar-standar terkait (SAK ETAP (Revisi 2009) serta peraturan terkait lainnya dengan CV.SELLA. 3. Metode analisis yang digunakan terutama adalah analisis kualitatif untuk dapat memberikan gambaran secara mendetail akan penerapan SAK ETAP (Revisi 2009) dalam pelaporan laporan keuangan CV.SELLA dan bilamana berdasarkan hasil penelitian kualitatif tersebut ditemukan sejumlah perbedaan yang bersifat signifikan
atas akun-akun dalam laporan keuangan maka varians tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis kuantitatif. 4. Objek utama dalam penelitian ini berfokus pada: 1. SAK ETAP (Revisi 2009) mengenai Pelaporan Laporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 2. Laporan Keuangan CV.SELLA tahun 2011. Adapun guna melengkapi atas pemahaman tentang perusahaan CV serta melengkapi studi pustaka yang telah dilakukan,peneliti melakukan beberapa pemahaman tentang beberapa aturan yang terkait, antara lain: 1. SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. 2. SAK ETAP (standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntanbiltas publik) UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.
