BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori 1.

Penelitian Terdahulu Penelitian terkait penyediaan air minum dan sanitasi telah diteliti di negara lain, seperti Tanzania, Ethiopia, India, Afrika Selatan, dan Guatemala (Mirumachi and Wykt, 2010; Mandara, et.all, 2013; Mishra dan Nandeshwar, 2013; Nerkar, et.all, 2013; Tigabu, et.all, 2013; Vasques, 2013; Yu, 2015). Namun, penelitian ini sebatas mengkaji penyediaan air minum dan sanitasi dan kurang mengkaitkannya dengan pemberdayaan masyarakat. Hal yang menarik dari riset-riset terdahulu ini ialah fakta yang menunjukkan bahwa penyediaan air dan sanitasi di level lokal masih menemui kendala terkait kapasitas masyarakat. Mandara,

et.all

(2013)

melalui

penelitiannya

mengkaji

mengenai

community management dalam pengelolaan air pedesaan di Tanzania. Hasil penelitiannya menunjukkan pengelolaan air oleh masyarakat sangat buruk dikarenakan tidak ada masyarakat lokal yang dilatih dalam operasional dasar dan pemeliharaan sistem air. Tigabu, et.all (2013), melalui risetnya mengkaji community participation dalam penyediaan air bersih di Ethiopia. Hasil penelitiannya menunjukkan seharusnya masyarakat dilibatkan dalam tahapan perencanaan proyek air minum. Mirumachi and Wykt (2010) melalui risetnya mengkaji pemberdayaan aktor di Afrika Selatan dalam kebijakan pengelolaan air. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan dalam skala yang berbeda didasari pada tingkat perbedaan dari resources, knowledge, skills, confidence dan capacity. Yu, et.all (2015) melalui risetnya meneliti permasalahan penyediaan air di China berkaitan reformasi kelembagaan, revisi regulasi, instrumen ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas. Mishra and Nandeshwar (2013) meneliti aksesbilitas sumber air dan sanitasi di pedesaan Madhyapradesh, India. Hasil risetnya menunjukkan permasalahan kualitas dan kuantitas air masih menjadi titik perhatian di pedesaan, sehingga perlu mencari sumber air, memobilisasi,commit dan mengedukasi masyarakat. Nerkar, et.all to user

11

12 digilib.uns.ac.id


(2013) melalui risetnya mengkaji penyediaan air minum dan sanitasi di sebuah suku India, menunjukkan penyediaan air perlu dilakukan dengan meningkatkan level pendapatan, peluang pendidikan, dan membangun kepercayaan diri. Vasques (2013), melalui risetnya meneliti preferensi masyarakat dalam penyediaan air minum di Guatemala menunjukkan perlunya kolaborasi antara government, municipalities, non-governmental organizations, dan communities. Hasil riset menunjukkan masyarakat seringkali diminta berkontribusi dalam sistem pengelolaan air. Namun, persyaratan ini tidak selalu responsive terhadap preferensi masyarakat dengan pendapatan rendah, sehingga membahayakan keberlangsungan proyek air. Tabel II.1 Penelitian Terdahulu dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi No

Peneliti/ Tahun

Judul Penelitian

Metode dan Hasil Riset

Relevansi dengan Riset

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Yu, et.all (2015)

2.

Vasques (2013)

3.

Tigabu, et.all (2013)

4.

Nerkar,

A Review of China’s Rural Water Management

Permasalahan penyediaan air di China berkaitan reformasi kelembagaan, revisi regulasi, instrumen ekonomi, inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas. Rural water Perlu kolaborasi services in pengelolaan air, Guatemala: a antara government, survey of municipalities, noninstitutions governmental and community organizations, dan preferences communities Determinants of Masyarakat harus household dilibatkan dalam participation in tahapan the management perencanaan dalam of rural water proyek air minum supply systems: sebagai wujud A case from community Ethiopia participation. commit to user Improvement in Penyediaan air

Aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas yang digunakan dalam riset ini berkontribusi dalam mengkaji aspek Local Organizational Capacity. Riset ini berkontribusi dalam mengkaji 3 (tiga) aktor dalam Good Governance terkait pemberdayaan. Aspek Community Participation dalam riset ini berkontribusi dalam mengkaji aspek Inclusion/Participa -tion. Aspek

pendidikan



et.all (2013)

5.

6.

7.

health and empowerment of families as a result of watershed management in a tribal area in India a qualitative study Mishra and A Study to Assess Nandeshwar Water Source (2013) Sanitation, Water Quality and Water Related Practices at Household Level in Rural Madhya Pradesh Mandara, Community et.all (2013) management and sustainability of rural water facilities in Tanzania

Mirumachi and Wykt (2010)

Cooperation at different scales: challenges for local and international water resource governance in South Africa

perlu dilakukan dengan meningkatkan level pendapatan, peluang pendidikan, dan membangun kepercayaan diri.

yang digunakan dalam riset ini berkontribusi dalam mengkaji aspek Community Knowledge.

Problem kualitas dan kuantitas air menjadi titik perhatian, sehingga perlu mencari sumber air, memobilisasi, dan mengedukasi masyarakat.

Aspek edukasi masyarakat yang digunakan dalam riset ini berkontribusi dalam mengkaji aspek Community Knowledge.

Community management dalam pengelolaan air sangat buruk, dikarenakan tidak ada masyarakat lokal yang dilatih dalam operasional dasar dan pemeliharaan sistem air. Pemberdayaan aktor dalam kebijakan pengelolaan air menunjukkan skala berbeda didasari pada tingkat perbedaan resources, knowledge, skills, confidence dan capacity.

Aspek Community Management yang digunakan dalam riset ini berkontribusi dalam mengkaji aspek Community Knowledge.

Aspek Knowledge dan Skills yang digunakan dalam riset ini berkontribusi dalam mengkaji aspek Community Knowledge.

Sumber: Data Sekunder. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan masih diabaikannya masyarakat dalam program-program pembangunan (Smith, 2008; Adamson, 2010; Mirumachi commit to user and Wykt, 2010; Singh, et.all, 2012; Nerkar, et.all, 2013; dan Masrukin, et.all,



2016). Oleh karena itu, kajian tentang pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting untuk dilakukan. Smith (2008) melalui risetnya mengkaji pembangunan kapasitas dan pemberdayaan menggunakan pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom up dilakukan dengan memasukkan orang dan pengetahuan lokal mereka, keterampilan, kebutuhan, dan pengalaman. Hasil kajian menunjukkan keterbatasan pendekatan partisipatif terhadap pembangunan. Adamson (2010) melalui risetnya mengidentifikasi hambatan utama pemberdayaan masyarakat meliputi community capacity, institutional capacity, organisational cultures, dan regulatory frameworks. Mirumachi and Wykt (2010) melalui risetnya menemukan fakta bahwa pemberdayaan masyarakat hanya berfokus pada resources, knowledge, skills, confidence dan capacity. Singh, et.all (2012) melalui risetnya mengkaji pemberdayaan anak-anak melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di India dilakukan berkerja sama dengan komunitas lokal dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan dilandasi atas kebijakan advokasi hak atas air di India yang telah ditafsirkan sebagai hak dasar, untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap air bersih. Penelitian ini menunjukkan fakta bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan sebatas akuntabilitas pemerintah atas pemenuhan hak dasar masyarakat. Nerkar, et.all (2013) sebatas mengkaji pemberdayaan masyarakat dari aspek-aspek physical, mental, social, dan education. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Masrukin, et.all (2016) sebatas mengkaji pemberdayaan masyarakat dari segi penguatan institusi lokal dalam bidang ekonomi. Wulfhrost, et.all (2008:23-46), merumuskan 3 (tiga) kriteria penting untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, meliputi: Community-Centered Control (Community Ownership, Credibility, Continuity of Trust), Recriporal Production of Knowledge; dan Action Outcomes and Who Benefits. Alsop, et.all (2006), menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu Agency, dan Opportunity Structure. Lebih lanjut, diuraikan 5 (lima) asset endowment dalam indirect indicators of empowerment, meliputi: psychological assets, informational assets, organizational assets, material assets, financial assets, dan human assets. commit to user



Wrihatnolo and Dwijowidjoto (2007:124) menuliskan terdapat 4 (empat) dimensi yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan, dimensi penguatan kelembagaan masyarakat, dimensi kapasitas dan dukungan aparat pemerintah, dan dimensi upaya penanggulangan kemiskinan. Wandersman, et.all (2005:27-41) menuliskan terdapat 10 (sepuluh) aspek prinsip pemberdayaan, yaitu: Improvement, Community Ownership, Inclusion, Democratic Participation, Social Justice, Community Knowledge, Evidence-based Strategies, Capacity Building, Organizational Learning, dan Accountability. PREM (Poverty Reduction And Empowerment) – Bank Dunia (Narayan, ed, 2002) menyebutkan 4 (empat) elemen kunci pemberdayaan, meliputi: Acces to Information, Inclusion/Participation, Accountability, dan Local Organizational Capacity. Para ahli dan peneliti seringkali mengkaji pemberdayaan masyarakat dari 8 (delapan) aspek-aspek, meliputi: Acces to information (Alsop et.all, 2006; PREM, 2002), Inclusion/Participation, (PREM, 2002; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Wulfhrost, et.all, 2008; Smith, 2008; Masrukin, et.all, 2016), Accountability (PREM, 2002; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Singh, et.all, 2012), Local Organizational Capacity (PREM, 2002; Sulistiyani, 2004; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Alsop, et.all, 2006; Adamson, 2010), Community Knowledge (Sulistiyani, 2004; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wulfhrost, dkk, 2008; Mirumachi and Wykt, 2010; Adamson, 2010; Nerkar, et.all, 2013; dan

Masrukin, et.all, 2016); Politics (Mardikanto dan Soebianto, 2015 dan Masrukin, dkk 2016); Legality (Sulistiyani, 2004); dan Local Culture (Soetomo, 2009).

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan peneliti lain. Kajian terdahulu menunjukkan fokus perhatian peneliti pada beberapa atau salah satu aspek saja dalam mengkaji pemberdayaan masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus dan kompleks memfokuskan kajian pada aspek-aspek yang sering digunakan para ahli untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat ini. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek pemberdayaan masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya dalam mengkaji aspek aspek ini, berikut dapat dilihat dalam Tabel II.2 :

commit to user



Tabel II.2 Aspek -aspek Pemberdayaan Masyarakat Ahli / Aspek Pemberdayaan PREM– The World Bank (2002) Sulistiyani (2004) Wandersman, dkk (2005) Alsop, dkk (2006) Wrihatnolo dan Dwijowidjoto (2007) Wulfhrost, dkk (2008) Smith (2008) Soetomo (2009) Mirumachi dan Wykt (2010) Adamson (2010) Singh, dkk (2012) Nerkar, dkk (2013)

Mardikanto dan Soebianto (2015) Masrukin, dkk (2016)

Keterangan: A : Acces to Information B : Inclusion/Participation C : Accountability D : Local Organizational Capacity Sumber: Data Sekunder.

A V V -

B V V V V V V V

C V V V V V -

D V V V V V -

E V V V V V V V V

F V V

G V -

H V -

E : Community Knowledge F : Politics G : Legality H : Local Culture

Kedelapan penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi dalam mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya berfokus pada aspekaspek Acces to Information, Inclusion/Participation, Accountability, dan Local Organizational Capacity seperti yang disebutkan PREM - The World Bank (2002). Para ahli pemberdayaan lainnya merumuskan aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu Community Knowledge, Politics, Legality, dan Local

Culture. Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Sragen di Indonesia, dilihat dari aspek-aspek pemberdayaan masyarakat tersebut. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis pemberdayaan masyarakat ini sangat menarik untuk diteliti melihat karakteristik budaya dan kearifan lokal di Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Selain itu, penelitian ini juga menarik mengingat Indonesia termasuk dalam under developed country. Penelitian ini menarik karena melihat pemberdayaan masyarakat sebagai manifestasi dari paradigma dalam Ilmu Administrasi Negara, meliputi : New Public commit to user Service, Human Governance, dan Good Governance.



2. Pemberdayaan Masyarakat a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Beranjak dari berbagai definisi yang ada, secara garis besar mengandung pengertian pemberdayaan

masyarakat

merupakan

segenap

usaha

dalam

peningkatan

kemampuan orang atau kelompok lemah terkait akses terhadap sumber daya, peningkatan partisipasi dalam pembangunan, dan kemampuan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Bernard Crick (Azizy:2003:9) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha untuk menjadikan masyarakat menjadi semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Partisipasi ini pada dasarnya merupakan prasyarat terwujudnya kehidupan demokrasi. Payne (Masrukin, et.all, 2016:57) menuliskan : “Empowerment is to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients” (Pemberdayaan adalah menolong klien memperoleh kekuatan untuk membuat keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupannya dengan pengaruh dari sosial atau personal, dengan menumbuhkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan dan dari pengaruh lingkungan). Secara lebih luas, PREM - Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:14), mendefinisikan pemberdayaan, “Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.” (Pemberdayaan adalah ekspansi asset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, pengaruh, kontrol, dan akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka). Robert Chambers (Alfitri, 2011:22) menuliskan definisi pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilainilai sosial. Konsep ini mencerminkan sebuah paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat people centered, participatory, empowering, dan sustainable. Alsop, commit to user



et.all (2006:10) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kapasitas kelompok atau individu untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu, untuk membuat pilihan dan kemudian mengubah pilihan-pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan outcomes. Sumodiningrat (2007:107), mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha dalam meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pertama, melalui upaya penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Swift dan Levin (Mardikanto, 2010:33-34) mendefiniskan pemberdayaan masyarakat merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah

untuk

memiliki

akses

terhadap

sumber-sumber

produktif

yang

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari bidang sosial-politik dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan (Mardikanto dan Soebianto, 2015:34). Berdasarkan

definisi-definisi

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan orang, khususnya kelompok lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan kemampuan membuat keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Akses terhadap sumber daya dapat dilihat dari aksesbilitas masyarakat marginal terhadap sumber-sumber produktif yang dapat mendukung kehidupan mereka. Berpartisipasi dalam pembangunan termanifestasi dalam peran serta dan keterlibatan masyarakat marginal terhadap program pemberdayaan. Kemampuan membuat commit to user



keputusan dicerminkan dari seberapa kuat mereka menentukan berbagai pilihan yang mempengaruhi kehidupannya. Istilah lain yang seringkali mengikuti pemberdayaan ialah keberdayaan. Menurut Wrihatlono dan Dwidjowijoto (2007:75), keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dinamis dalam mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari wawasan politik pada tingkat nasional yang disebut ketahanan nasional. Perkins and Zimmerman (1995:570) menyebut keberdayaan sebagai “empowered outcome” atau diartikan hasil/keluaran pemberdayaan, sebagai berikut : “Empowered outcomes refer to operationalizations of empowerement that allow us to study the consequences of empowering processes. Empowered outcomes of individuals might include situation-specific perceived control and resource mobilization

skills.”

(Keberdayaan

mengarah

pada

operasionalisasi

dari

pemberdayaan yang mengikuti mereka dalam pembelajaran terhadap konsekuensi dari proses pemberdayaan. Keberdayaan dari individu terlibat dalam situasi yang spesifik dari control dan mobilisasi sumber keahlian). Beranjak dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberdayaan adalah kemampuan masyarakat marginal dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan kemampuan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Cleek, Wofsy, Boyd-Franklin, Mundy, and Howell (Muljono, 2014:19) menuliskan tujuan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut : “The goal of the family empowerment program is to support the family in achieving their goals. This is accomplished through co-contruction of a service plan that addresses the family’s needs in an efficient and coherent manner-emphasizing family strengths and competencies and supporting family self-sufficiency.” (Tujuan dari program pemberdayaan keluarga adalah untuk mendukung keluarga dalam mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui co-contruction dari rencana layanan yang memenuhi kebutuhan keluarga secara efisien dan koheren dengan cara menekankan kekuatan keluarga dan kompetensi serta mendukung swasembada keluarga). commit to user



b. Model dan Aspek-aspek dalam Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat memiliki berbagai model, faktor, elemen, indikator, atau aspek yang mempengaruhi. Alsop, et.all (2006:10-18), menyebutkan pemberdayaan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu Agency dan Opportunity Structure. Agency didefinisikan sebagai aktor atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Opportunity Structure, terdiri dari lembaga-lembaga yang mengatur perilaku masyarakat dan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pilihan-pilihan yang mereka buat, dimana aktor melangsungkan kehidupan dan pekerjaan. Faktor-faktor ini bersamasama menimbulkan derajat yang berbeda dari pemberdayaan dan diasumsikan telah saling memperkuat pengaruhnya pada Development Outcomes. Gambar II.1 menunjukkan Agency dan Opportunity Structure berasosiasi bersama Degree of empowerment dari pengalaman seseorang atau kelompok. Gambar ini menunjukkan juga hubungan antara tingkat pemberdayaan dan Development Outcomes.

Gambar II.1. Model Pemberdayaan Menurut Ruth Alsop, Mette Frost Bertelsen, dan Jeremy Holland (Alsop, et.all, 2006:10-18) Wulfhrost, et.all (2008:23-46) memfokuskan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk Participatory Action Research (PAR) yang merupakan bentuk unik dari pendekatan Participatory Research (PR). Wulfhrost, et.all, merumuskan 3 (tiga) kriteria penting untuk keberhasilan pendekatan ini, meliputi: Communitycentered control (Community Ownership, Credibility, Continuity of Trust), Recriporal production of knowledge; dan Action outcomes and who benefits. Community-centered control merupakan aspek yang fundamental dari PAR. Prinsipcommit to user



prinsip PAR sebagai community-centered, antara lain: Community Ownership, Credibility dan Continuity of Trust. PAR

bergantung

pada

pembentukan

Community

Ownership

dan

pemberdayaan, dimana keduanya memiliki keterlibatan dalam seluruh proses penelitian. Model penelitian ini harus berpusat pada masyarakat, dimana orientasinya berbeda secara fundamental dari sekedar memberikan peluang sebagai masukan. Hal yang juga penting adalah Credibility yang harus ada antara peserta dan peneliti. Peneliti secara subyektif menilai apakah peserta kredibel atau tidak. Untuk mempertahankan hubungan antara fasilitas dan kepemilikan masyarakat, maka membutuhkan Continuity of Trust antara mereka yang terlibat. Continuity of Trust itu adalah tanggung jawab mereka bersama, untuk masuk ke dalam kegiatan penelitian yang mungkin memiliki peran dan harapan yang tidak terdefinisi. Recriporal production of knowledge mengacu pada kebutuhan penelitian partisipatif untuk memenuhi tujuan-tujuan masyarakat, seperti penelitian yang berorientasi individu atau organisasi. Di dalam model PAR, jika penelitian benarbenar berpusat pada masyarakat, maka hal ini ialah membuat kebutuhan primer masyarakat dan kebutuhan sekunder organisasi/kelembagaan. Action outcomes and who benefits diarahkan menghasilkan dan menemukan pengetahuan dalam masyarakat sebagai little practical sense, jika informasi tidak dimanfaatkan untuk perubahan sosial dalam bentuk hasil praktis. Wrihatnolo and Dwijowidjoto (2007:124), menuliskan terdapat 4 (empat) dimensi pemberdayaan masyarakat, yaitu dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan

(aspek:

partisipatif,

desentralisasi,

demokrasi,

transparansi,

akuntabilitas), dimensi penguatan kelembagaan masyarakat (aspek: pembentukan dan

penguatan

kelembagaan,

pelatihan

bagi

pengelola

dan

masyarakat,

desentralisasi kepada lembaga masyarakat, dan partisipasi lembaga masyarakat, dimensi kapasitas dan dukungan aparat pemerintah (aspek: kapasitas aparat dalam memfasilitasi, kapasitas aparat dalam mendukung dan melakukan pendampingan), dan dimensi upaya penanggulangan kemiskinan (aspek: pemetaan kemiskinan, kesesuaian usulan dengan kebutuhan, coverage program, dan ketepatan dalam pemberian dana dan kemampuan pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

commit to user



Ahli pemberdayaan lainnya, Wandersman, et.all (2005:27-41) menuliskan terdapat 10 (sepuluh) aspek yang dapat dijadikan prinsip dalam evaluasi pemberdayaan, yaitu: Improvement, Community Ownership, Inclusion, Democratic Participation, Social Justice, Community Knowledge, Evidence-based Strategies, Capacity Building, Organizational Learning, dan Accountability. Improvement dalam pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan nilai-nilai individu, program, organisasi, dan masyarakat. Community Ownership mengarah pada komitmen stakeholders dan evaluator pada kepemilikan masyarakat dalam membuat keputusan penting tentang program dan evaluasi. Inclusion mengacu pada evaluasi program atau organization benefits dari stakeholders yang dipengaruhi oleh berbagai tingkatan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Democratic Participation

menekankan

pada

transparansi.

Hal

ini

didasarkan pada keyakinan bahwa ketika stakeholders terlibat dalam pengambilan keputusan, maka program akan lebih cenderung cocok pada kebutuhan dan nilainilai peserta. Social justice mengarah pada komitmen untuk membantu individu mengembangkan kapasitas mereka dalam intelligent judgment. Community Knowledge memberikan fokus pada pengembangan pengetahuan masyarakat lokal setempat sebagai best practices. Evidence-based Strategies, menempatkan peran evaluator pemberdayaan untuk membantu stakeholders dalam menggabungkan evidence-based knowledge dengan konteks pengetahuan masyarakat, serta dengan partisipan saat merencanakan dan melaksanakan intervensi. Capacity Building mengerucut pada evaluasi pemberdayaan yang dirancang secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas stakeholders dalam melakukan evaluasi dan untuk meningkatkan perencanaan serta pelaksanaan program. Organizational Learning didefinisikan sebagai proses perolehan, penerapan, dan penguasaan alat-alat dan metode baru untuk mendukung proses yang ada dalam organisasi. Accountability didasarkan pada proposisi bahwa kemungkinan mencapai hasil dapat ditingkatkan ketika para stakeholders mengumpulkan informasi terkait evaluasi dan staf memegang tanggung jawab dalam kegiatan dan rencana mereka. PREM (Poverty Reduction And Empowerment) – Bank Dunia (Narayan, ed, 2002), menyebutkan 4 (empat) elemen kunci pemberdayaan, meliputi: Acces to Information, Inclusion/Participation, Accountability, dan Local Organizational commit to user



Capacity. Acces to Information mengacu pada dua arah informasi dari pemerintah ke warga negara, dan dari warga negara ke pemerintah sangat penting untuk memegang

responsibilitas,

responsivitas,

serta

akuntabilitas

pemerintahan.

Inclusion/Participation diarahkan pada memberikan ruang bagi masyarakat dalam debat isu, berpartisipasi dalam penentuan prioritas lokal dan nasional, pembentukan anggaran, dan mengakses pelayanan dasar dan keuangan. Accountability berfokus pada pertanggung jawaban atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan warga negara. Local Organizational Capacity mengacu pada kemampuan orang untuk bekerja sama, mengorganisir diri, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Gambar II.2 ini menunjukkan hubungan antara institusi, pemberdayaan, dan outcome atau hasil pembangunan, dalam fakta-fakta masyarakat miskin yang berkolaborasi dengan 4 (empat) elemen kunci pemberdayaan, sebagai berikut : Reformasi Institusi Lokal dan Nasional DUKUNGAN UNTUK PEMBERDAYAAN    

Akses ke Informasi Inklusi / Partisipasi Akuntabilitas Kapasitas Organisasi Lokal

Investasi di orang miskin dan organisasi mereka Peraturan, Insentif, dan sumber daya

Norma, tingkah laku, dan proses

ASSET DAN KEMAMPUAN    

Individual Material Human Sosial Politik

Kolektif  Voice  Organisasi  Representatif

Hasil Pembangunan :  Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akses terhadap keadilan.  Pengfungsian dan lebih inklusifnya pelayanan dasar.  Akses ke pasar dan pelayanan bisnis yang lebih adil/wajar.  Memperkuat masyarakat sipil.  Memperkuat organisasi rakyat miskin.  Menumbuhkan asset dan pilihan kebebasan.

Kealamiahan struktur sosial dan politik

Gambar II.2. Model Pemberdayaan Menurut PREM- Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:23). Singh, et.all (2012) memfokuskan pemberdayaan masyarakat pada akuntabilitas pemerintah atas pemenuhan hak dasar masyarakat. Mirumachi and Wykt (2010), merumuskan fokus pemberdayaan masyarakat pada resources, knowledge,

skills,

confidence

dan capacity. Smith (2008) menekankan commit to user pembangunan kapasitas dan pemberdayaan melalui pendekatan bottom-up yang



dilakukan dengan memasukkan orang-orang lokal dan pengetahuan lokal mereka, keterampilan,

kebutuhan

dan

pengalaman.

Masrukin

(2016)

mengkaji

pemberdayaan masyarakat dari segi penguatan institusi lokal dalam bidang ekonomi. Muljono (2014), mengkaji pemberdayaan dari aspek secretarial, partnerships, education, economic, health, dan environmental. Adamson (2010), mengidentifikasi

pemberdayaan

masyarakat

melalui

community

capacity,

institutional capacity, organizational cultures, dan regulatory frameworks. Hasil kajian para ahli memfokuskan pemberdayaan masyarakat pada 5 (lima) aspek-aspek, meliputi : Acces to information (Alsop et.all, 2006; PREM, 2002), Inclusion/Participation, (PREM, 2002; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Wulfhrost, et.all, 2008; Smith, 2008; Masrukin, et.all, 2016), Accountability (PREM, 2002; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Singh, et.all, 2012), Local Organizational Capacity (PREM, 2002; Sulistiyani, 2004; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Alsop, et.all, 2006; Adamson, 2010), Community Knowledge (Sulistiyani, 2004; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wulfhrost, dkk, 2008; Mirumachi and Wykt, 2010; Adamson, 2010; Nerkar, et.all, 2013; dan

Masrukin, et.all, 2016); Politics (Mardikanto dan Soebianto, 2015 dan Masrukin, dkk 2016); Legality (Sulistiyani, 2004); dan Local Culture (Soetomo, 2009).

Kajian terdahulu memfokuskan pada beberapa atau salah satu aspek tertentu dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus memfokuskan kajian pada aspek-aspek yang sering digunakan para ahli untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat ini. Penelitian ini menganalisis aspekaspek pemberdayaan masyarakat tersebut. Acces to information, atau dapat dialihbahasakan sebagai aksesbility atau akses ke informasi, merupakan aspek yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat (Alsop, et.all, 2006; PREM, 2002). Alsop, et.all (2006:36) menyebutkan 5 (lima) asset endowment dalam indirect indicators of empowerment, meliputi: psychological assets, informational assets, organizational assets, material assets, financial assets, dan human assets. Informational assets ini dapat dikaji dari aspek acces to different media sources. Alsop et.all (2006:86), menyatakan : “…the endowment of a single asset,to such commit user as ownership of land or capacity to aspire, can affect a person’s or group’s ability to make meaningful



choices. Command over one asset can also, however, affect the endowment of another asset. For example, education (a human asset) often gives an actor greater access to information (it self an asset) and at times improves his or her capacity to envision alternative options (a psychological asset)…” (Sokongan aset tunggal, seperti kepemilikan tanah atau kapasitas untuk berkeinginan, dapat mempengaruhi kemampuan seseorang atau kelompok untuk membuat pilihan yang bermakna. Perintah lebih satu aset juga bisa, bagaimanapun juga, hal ini mempengaruhi kemampuan dari aset lainnya. Misalnya, pendidikan (aset manusia) sering memberikan akses yang lebih besar pada aktor untuk mendapatkan informasi (sebuah asset itu sendiri) dan kadang-kadang meningkatkan kapasitasnya untuk memimpikan alternatif pilihan (aset psikologis)). Acces to information ini juga merupakan salah satu dari elemen kunci pemberdayaan dari kajian PREM (Poverty Reduction And Empowerment) – Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:18-19). Menurut PREM, dua arah informasi dari pemerintah ke warga negara, dan dari warga negara kepemerintah sangat penting untuk responsibilitas, responsivitas, serta akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat yang terinformasi menjadi lebih baik dalam memanfaatan peluang, layanan akses, memperoleh

hak mereka, serta memegang akuntabilitas aktor negara dan non

negara. Informasi merupakan sesuatu yang paling penting dalam kinerja sektor pemerintah dan sektor swasta, jasa keuangan dan pasar, dan peraturan serta hak-hak mengenai layanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi sering memainkan peran penting dalam memperluas akses informasi. Inclusion/Participation, atau dialihbahasakan sebagai keterlibatan dan keikutsertaan merupakan aspek lainnya dalam pemberdayaan masyarakat (PREM, 2002; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Wulfhrost, et.all, 2008; Smith, 2008; Masrukin, et.all, 2016). Kajian penulis menunjukkan

mayoritas

ahli

pemberdayaan

sepakat

memasukkan

aspek

Inclusion/Participation ini dalam aspek yang mempengaruhi pemberdayan masyarakat. PREM (Poverty Reduction And Empowerment) – Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:19), menuliskan : “…Inclusion focuses on the who question: Who is included? Participation addresses the question of how they are included and the role they play people as co-producers with authority and control over decisions and resources-particularly financial resources-devolved to the lowest commit to user ap-propriate level.” (Inklusi berfokus pada sebuah pertanyaan : siapa saja yang



terlibat? Partisipasi membahas pertanyaan tentang bagaimana mereka dilibatkan dan peran yang mereka mainkan sebagai co-produser dengan otoritas dan kontrol atas keputusan dan khususnya sumber daya-sumber daya yang dilimpahkan ke tingkat yang terendah). Wandersman, et.all (2005:27-41) memasukkan Inclusion/Participation ini dalam 2 (dua) dari total 10 (sepuluh) aspek yang dapat dijadikan prinsip dalam evaluasi pemberdayaan. Di dalam aspek Inclusion, evaluasi pemberdayaan harus berkomitmen pada kepemilikan masyarakat secara inclusive dan melibatkan partisipasi langsung dari stakeholders dalam membuat keputusan. Lebih lanjut, dalam aspek Democratic Participation dikatakan bahwa ketika stakeholders terlibat dalam pengambilan keputusan, maka program akan lebih cenderung cocok pada kebutuhan dan nilai-nilai peserta. Wulfhrost, et.all (2008:25) menuliskan: “participatory research presumes that people ought to, and will, engage in civic action to address issues that affect the quality of their lives.” (penelitian partisipatif menganggap bahwa orang harus, dan akan terlibat dalam aksi sipil untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kualitas hidup mereka). Senada dengan ini, Wrihatnolo and Dwijowidjoto (2007:124) menyebutkan partisipasi sebagai aspek yang dapat digunakan dalam mengukur pemberdayaan masyarakat dilihat dari dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Alsop, et.all (2006:102) menyebutkan mode of participation, meliputi none, direct, delegative, or mixed. Menurut

Perkins

(1995:768)

partisipasi

warga

sebagai

bentuk

pemberdayaan dalam penelitian dan intervensi berfokus pada 3 (tiga) alasan. Pertama, sebagai perilaku partisipasi dapat lebih direcly, dan karena itu realiability diukur dari dimensi intra psikis pemberdayaan. Kedua, partisipasi memaksa psikolog untuk mempertimbangkan pemberdayaan pada berbagai tingkat analisis (individu, organisasi, masyarakat). Ketiga, fokus pada partisipasi (interaksi langsung dengan tetangga, lingkungan masyarakat, organisasi

lokal, dan lembaga

pemerintah). Smith (2008:357) menuliskan partisipasi masyarakat dalam pendekatan bottom-up pada pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut : “The final problematic element of the bottom-up approach is to theuser critical lack of knowledge about commit



community participation held by those charged with the responsibility for its facilitation (where management processes and projects are externally inspired, but seek local input), (Dreyer 2000).” (Elemen akhir yang bermasalah dari pendekatan bottom-up adalah kurangnya pengetahuan kritis tentang partisipasi masyarakat yang diselenggarakan oleh mereka yang dituduh dengan responsibility untuk fasilitasnya (dimana proses manajemen dan proyek terinspirasi eksternal, tetapi mencari input lokal), (Dreyer 2000)). Masrukin, et.all (2016:60), menuliskan dalam pemberdayaan masyarakat, kooperatif membutuhkan partisipasi, sebagai berikut : “Dissemination was intended to stimulate the sense of urgency about cooperative and cultivate understanding that cooperatives require participation of all parties simultaneously for their success.” (Diseminasi dimaksudkan untuk merangsang rasa urgensi tentang kooperatif dan menumbuhkan pemahaman bahwa kooperatif membutuhkan partisipasi dari semua pihak secara bersamaan untuk keberhasilan mereka). Accountability atau akuntabilitas, merupakan aspek-aspek selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat (PREM, 2002; Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Singh, et.all, 2012). PREM (Poverty Reduction And Empowerment) – Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:20), menuliskan: “Accountability refers to the ability to call public officials, private employers, or service providers to account, requiring that they be answer-able for their policies, actions, and use of funds.” (Akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memanggil pejabat publik, pengusaha swasta, atau penyedia layanan untuk akuntabel, dengan mensyaratkan bahwa mereka dapat menjadi jawaban untuk kebijakan, tindakan, dan penggunaan dana mereka). Lebih lanjut, Wandersman, et.all (2005-27-41) menuliskan bahwa evaluasi pemberdayaan berkomitmen dalam akuntabilitas dan berfokus pada hasil akhir yang dicapai oleh sebuah program. Evaluasi pemberdayaan didasarkan pada proposisi bahwa kemungkinan mencapai hasil dapat ditingkatkan ketika stakeholders mengumpulkan informasi terkait proses evaluasi dan staf memegang tanggung jawab dalam kegiatan dan rencana mereka. Wrihatnolo and Dwijowidjoto (2007:124), menyebutkan akuntabilitas sebagai aspek yang dapat digunakan dalam commit to user



mengukur pemberdayaan masyarakat dilihat dari dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Rouillard and Giroux (2005:343), menuliskan akuntabilitas individu melalui partisipasi kolektif, dalam hubungannya dengan pemberdayaan merupakan satusatunya sarana yang datang dari dalam diri sendiri, harus dinyatakan melalui birokrasi atau organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mencegah petugas melampaui batasan mereka. Peneliti di Indonesia cenderung memfokuskan analisis mereka dalam domain negara dan domain sosial, dan terkonsentrasi pada perantara dan tingkat lokal. Di dalam domain negara, peneliti bekerja dengan sub domain hukum, melihat kemampuan warga untuk mendekati polisi dan kemampuan polisi dan pengadilan untuk menerapkan hukum dengan benar dan menyelesaikan konflik. Hal ini juga tercermin dalam bentuk kerja sama dengan sub domain politik, mengingat fungsi dan akuntabilitas pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam domain sosial, aspek difokuskan pada sub domain dari masyarakat, yang berkaitan dengan asosiasi serta interaksi sosial antara orangorang dengan identitas yang berbeda (Alsop, et.all, 2006:54). Dobuzinskis (1997:307), menuliskan pemberdayaan mengarah pada akuntabilitas sebagai berikut : “Empowerment is also a trend at the local level. The national performance review recommended decision-making power be delegated to the people who do the work. Empowerment means central controls must be eased to permit prompt and efficient delivery of services. Thus, accountability should be rethought; the emphasis is placed on responsibility for the results achieved rather than for strict adherence to regulations concerning the use of standardized inputs.” (Pemberdayaan merupakan trend di tingkat lokal. Review kinerja nasional telah merekomendasikan didelegasikannya kekuasaan pengambilan keputusan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan. Pemberdayaan berarti kontrol pusat harus bergeser untuk memungkinkan pengiriman yang cepat dan efisien layanan. Dengan demikian, akuntabilitas harus dipikirkan kembali; penekanan ditempatkan pada tanggung jawab hasil yang dicapai. bukan karena ketaatan pada peraturan tentang penggunaan input standar). Singh, et.all (2012:302) menuliskan pendekatan pemberdayaan harus bersandar pada 2 (dua) dimensi penting, yaitu : akuntabilitas dari pemerintah, badan-badan pembangunan, badan-badan lembaga non pemerintah / LSM dan commitlokal, to user



lain-lain. Selain itu, pemberdayaan mengacu pada hak-hak yang non diskriminasi dan partisipasi sebagai mekanisme penting. Local Organizational Capacity, atau dapat dialihbahasakan sebagai kapasitas organisasi lokal, merupakan aspek -aspek lainnya dalam pemberdayaan masyarakat (PREM, 2002; Wrihatnolo and Dwijowidjoto, 2007; Alsop, et.all, 2006; Adamson, 2010). Alsop, et.all (2006:175), menuliskan terkait kapasitas organisasi lokal ini sebagai berikut : “Everyday conflicts may also serve as “flashpoints” in which marginalized groups begin to develop the collective organization to overcome such structural barriers while building the agency required to “adaptively” and collaboratively manage conflict (Setiap hari konflik juga dapat berfungsi sebagai titik nyala, dimana kelompok marjinal mulai mengembangkan organisasi kolektif untuk mengatasi hambatan struktural seperti membangun lembaga yang diperlukan untuk "adaptif" dan secara kolaboratif mengelola konflik). PREM – Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:18-19), menuliskan bahwa kapasitas organisasi lokal mengacu pada kemampuan orang untuk bekerja sama, mengorganisir diri, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Suara kelompok dan masyarakat yang teroganisir akan lebih memungkinkan untuk didengar dan tuntutan mereka dipenuhi. Ketika tergabung dalam keanggotaan kelompok berbasis federasi di tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat memperoleh suara dan representasi dalam dialog kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, Adamson (2010:118) menuliskan : “Community organizations and members may engage very actively with regeneration programmes but may fail to influence the process and consequently will notbe empowered by the experience.” (Organisasi masyarakat dan anggotanya dapat terlibat secara sangat aktif dengan program regenerasi tapi mungkin gagal untuk mempengaruhi proses dan akibatnya tidak akan diberdayakan oleh pengalaman). Wrihatnolo and Dwijowidjoto (2007:124) menyebutkan dimensi dan aspek yang dapat digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah dimensi penguatan kelembagaan masyarakat yang diukur melalui aspek: (1) pembentukan dan penguatan kelembagaan; (2) pelatihan bagi pengelola dan commit to user



masyarakat; (3) desentralisasi kepada lembaga masyarakat; dan (4) partisipasi lembaga masyarakat. Sulistiyani (2004:117-120), menyebutkan kekuatan kelembagaan melalui pemberdayaan kelembagaan dengan pendekatan capacity building mengarah pada organisasi agen pembaharu establish. Konten program yang perlu dituangkan dalam program pemberdayaan agen pembaharu hendaknya meliputi: aspek kelembagaan, aspek system manajemen, aspek kinerja organisasi, dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Community Knowledge, atau pengetahuan masyarakat merupakan aspek aspek lainnya dalam pemberdayaan masyarakat (Wandersman, et.all, 2005; Alsop, et.all, 2006; Mirumachi and Wykt, 2010; Adamson, 2010; Nerkar, et.all, 2013; Masrukin, et.all, 2016). Wandersman, et.all (2005:47) menuliskan terkait pengetahuan masyarakat ini sebagai berikut : “Local community members have invaluable knowledge and information about their community and its programs. Respecting their knowledge and valuing it only makes sense from a pragmatic perspective. In addition, local communities develop their own community knowledge within the organization. This is a bottom-up approach to knowledge sharing and development.” (Anggota masyarakat setempat memiliki pengetahuan yang sangat berharga dan informasi tentang komunitas mereka dan programprogramnya. Menghormati pengetahuan dan menilai itu hanya masuk akal dari perspektif pragmatis. Selain itu, masyarakat setempat mengembangkan pengetahuan masyarakat sendiri dalam organisasi. Ini adalah pendekatan bottom-up untuk berbagi pengetahuan dan pembangunan). Alsop, et.all (2006:16-17) menuliskan pengetahuan masyarakat dapat meningkatkan peluang orang yang diberdayakan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, sebagai berikut : “Using the new skills, confidence, and knowledge gained through formal education, and taking advantage of the opportunities opened up in the planning process, that person may be empowered

to

effectively

participate

in

local-level

decision

making.”

(Menggunakan keterampilan baru, kepercayaan diri, dan pengetahuan yang didapat melalui pendidikan formal, dan mengambil keuntungan dalam membuka peluang pada

proses perencanaan, orang yang dapat diberdayakan untuk berpartisipasi

secara efektif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal). commit to user



Mirumachi and Wykt (2010:29), menuliskan pengetahuan merupakan salah satu unsur dari perbedaan tingkat pemberdayaan, sebagai berikut : “Empowerment differentials between stakeholder groups emerged as a threat to cooperation potential. Empowerment differentials were interpreted to be differentials in the sense of resources, knowledge, skills, confidence or capacity.” (Perbedaan pemberdayaan antara kelompok pemangku kepentingan muncul sebagai ancaman terhadap kerjasama perbedaan potensial. Perbedaan tingkat pemberdayaan ditafsirkan dalam sumber daya, pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri atau kapasitas). Nerkar, et.all (2013:9) menuliskan bahwa pendidikan menjadi bagian penting dari pemberdayaan, dimana orang mendapatkan pengetahuan dan kepercayaan diri dalam kehidupannya. Pemberdayaan juga melihat bahwa jika beberapa orang mengubah perilaku mereka, maka anggota masyarakat lainnya akan mengikuti. Jadi, jika seseorang mengikuti orang lain yang terdidik di masyarakat, maka akan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat tersebut. Masrukin, et.all

(2016:59) menuliskan bahwa pelaksanaan model

pemberdayaan melalui kerja sama dilakukan dengan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau pelatihan manajemen organisasi, administrasi dan keuangan koperasi. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman bahwa kerja sama harus dikelola secara profesional . Politics, atau dialihbahasakan menjadi politik merupakan aspek berikutnya dalam pemberdayaan masyarakat (Masrukin, dkk, 2016 ; Mardikanto dan Soebianto, 2015). Politics disini diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kepentingankepentingan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini mengacu pula pada pondasi dasar pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dan daya tawarnya, serta memperoleh akses yang lebih baik, melalui pastisipasi

aktif

dalam

pembangunan

dan

pengambilan

keputusan

yang

mempengaruhi kehidupan mereka, dalam hal ini terkait politik dan hukum. Payne (Masrukin, dkk, 2016:57) menuliskan pemberdayaan menolong klien memperoleh kekuatan untuk membuat keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupannya dengan pengaruh dari sosial atau personal, dengan menumbuhkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan dan dari pengaruh commit to user



lingkungan. Mardikanto dan Soebianto (2015:34), menuliskan pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan politik. Sulistiyani (2004:118) menyebutkan bahwa pendekatan substansial melalui pengorganisasian knowledge, attitude, practice supaya agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Legality, atau dialihbahasakan menjadi legalitas merupakan aspek berikutnya dalam pemberdayaan masyarakat. Sulistiyani (2004:173), menyebutkan keabsahan atau legalitas lembaga pengelola program pemberdayaan, sangat terkait dengan pengurusan keuangan menjadikan sebuah kebutuhan. Legalitas hukum organisasi lokal yang sudah dibentuk harus memberikan status yang kuat sehingga organisasi lokal dapat bertindak dan mengambil kebijakan hukum atas penyimpangan yang dilakukan baik oleh pokmas, pengurus, maupun pemerintah sehubungan dengan dana program. Status hukum yang dimiliki organisasi lokal dapat melakukan transaksi melalui perjanjian hutang pihutang, kontrak kerja, dan lain-lain demi pengembangan usaha pokmas yang ada di bawahnya dengan pihak lain baik perorangan, lembaga pemerintah, maupun badan hukum. Local Culture, atau dialihbahasakan menjadi budaya lokal merupakan aspek berikutnya dalam pemberdayaan masyarakat. Local Culture disini diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai yang ada dan dianut, dijunjung, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat lokal setempat. Soetomo (2009:199) menuliskan dalam pembangunan masyarakat yang lebih mementingkan aspek manusia dan masyarakatnya lebih banyak memperhatikan sumber daya yang bukan hanya semata-mata berorientasi pada produksi, melainkan juga hal-hal yang menyangkut aspek-aspek sosio-kultural masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (Moeis, 2009:1), budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lebih lanjut, Karmadi (2007:2), menuliskan kata budaya lokal mengacu pada budaya milik penduduk asli (inlander) yang telah dipandang sebagai commitwarisan to user budaya. Local Culture ini dekat



dengan istilah kearifan lokal (local wisdom). Menurut Keraf (Ariyanto, dkk, 2014:85), kearifan lokal merupakan adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pada penelitian ini, 8 (delapan) aspek-aspek pemberdayaan masyarakat meliputi : Acces to Information, Inclusion/Participation, Accountability, Local Organizational Capacity, Community Knowledge, Politics, Legality, dan Local Culture, digunakan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Sragen. Acces to Information dapat dilihat dari akses masyarakat terhadap berbagai informasi terkait program dan bantuan pengelolaan program. Sebaliknya, dapat dilihat dari akses pengelola dan pemerintah terhadap program. Inclusion/Participation

dikaji

dari

keikutsertaan

dan

keterlibatan

masyarakat dalam program, baik dalam bentuk tunai (in cash) atau natura (in kind), keaktifan masyarakat dalam memberikan saran kepada pengelola, dan keterlibatan masyarakat sasaran dalam kegiatan keberlanjutan program. Accountability, dapat dilihat dari pertanggung jawaban pengelola dalam memberikan informasi program, pertanggung jawaban pengelola dalam penggunaan dana program, pertanggung jawaban pengelola dalam memberikan pelayanan, dan pertanggung jawaban pengelola dalam merespon aspirasi masyarakat sasaran. Local Organizational Capacity dapat dikaji dari kemampuan organisasi lokal dalam mengkoordinir masyarakat sasaran, kemampuan organisasi lokal dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah, serta kemampuan organisasi lokal dalam dukungan dana. Community Knowledge dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan program, baik pengetahuan teknis maupun administrasi. Politics dapat dilihat dari kapasitas dan daya tawar masyarakat dalam politik. Legality dapat dilihat dari legalitas organisasi lokal dalam hukum. Local Culture dapat dilihat dari budaya dan kearifan lokal setempat. c. Relevansi Pemberdayaan dengan Paradigma Ilmu Administrasi Negara Pemberdayaan masyarakat memiliki relevansi dengan paradigma dalam Ilmu Administrasi Negara, seperti Human Governance, Good Governance, dan New commit to user Public Service. Rouillard and Giroux (2005:350) menuliskan bahwa transformasi



ontologis dalam administrasi publik lebih merupakan masalah pengendalian diri dan kecaman diri dari sebuah pemberdayaan dalam struktur yang sangat diberdayakan, mengingat bahwa nilai-nilai dimana keputusan dibuat dan didefinisikan oleh serangkaian tindakan. Pemberdayaan masyarakat memiliki relevansi dengan Human Governance. Menurut Thoha (2008:155-156), Human Governance merupakan suatu model kultural yang menata hubungan antara negara dan individu sebagai warga negara yang mempunyai kebebasan memilih, kemerdekaan berpendapat, pengakuan hak dan

harga

diri

oleh

pemerintah.

Human

Governance

cenderung

lebih

memberdayakan, serta memperbaharui budaya administrasi yang dijalankan oleh pemerintahan dan budaya kewarganegaraan individu dalam suatu negara, dimana titik perhatiannya mengubah posisi manusia dari objek ke subjek. John Friedmann (Mardikanto, 2010:23) menyebutkan Human Governance memiliki relevansi dengan teori empowerment yang muncul dari pemaknaan terhadap pembangunan, khususnya pembangunan alternatif yang berpusat pada manusia (people centered). Pembangunan alternatif sangat berpusat pada manusia dan lingkungannya, ketimbang pada produksi dan keuntungan, yang ditujukan untuk mendorong kemajuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan pembangunan ini menekankan pada pemberdayaan rumah tangga beserta anggotanya dalam 3 (tiga) segi, yaitu sosial, politik, dan psikologi. Mardikanto dan Subianto (2015:18) menuliskan bahwa dasar intepretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia merupakan sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia, serta mengerahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Adimihardja

dan

Hikmat

(2001:13)

menyebutkan

bahwa

konsep

pemberdayaan sangat berkaitan dengan aktualisasi potensi manusia. Konsep pemberdayaan tidak hanya berlaku secara individual, tetapi juga kolektif (individual self empowerment maupun collective self empowerment), dan keduanya harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural, dan substansif. commit toGoulet user (Alfitri, 2011:21), lebih lanjut



menuliskan bahwa paradigma pemberdayaan pada dasarnya merupakan paradigma pembangunan manusia atau pembangunan yang berpusat pada rakyat. Hal ini merupakan proses pembangunan untuk mendorong prakarsa masyarakat dari bawah. Menurut Soetomo (2009:418), diperlukan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri. Oleh karena itu, diperlukan peluang, kesempatan, wewenang, dan kemampuan, yang kesemuanya memerlukan proses yang disebut sebagai pemberdayaan. Dilihat dari aspek manusia sebagai aktor utama proses pembangunan, pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia. Dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pemberdayaan merupakan manifestasi dari paradigma Human Governance terkait pembangunan manusia. Pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dari paradigma New Public Service (NPS). Seiring bergesernya paradigma New Public Management (NPM) ke paradigma New Public Service (NPS), maka bergeser pula kedudukan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang semula dari customer menjadi citizen. Menurut Keban (2008:247), dalam pergeseran paradigma ini, tidak ada lagi pihak yang menjadi penonton, karena semua pihak dilibatkan menjadi pemain dan ikut bermain. Paradigma ini mensyaratkan birokrasi harus dibangun dengan mengikutsertakan masyarakat. Paradigma New Public Service (NPS) untuk mengoptimalkan peran warga negara adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam program pemerintahan atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat. Wrihatnolo and Dwijowidjoto (2007:124) menuliskan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Sebuah kebijakan atau program pada hakikatnya adalah sebuah instrument yang digunakan pemerintah untuk melakukan perubahan ekonomi, sosial, maupun budaya pada masyarakat. Demikian pula halnya dengan program pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan atau dampak yang diinginkan, untuk mempengaruhi kepentingan atau kebutuhan publik. Program pemberdayaan masyarakat

merupakan

salah

satu

bentuk

operasionalisasi

kebijakan

penanggulangan kemiskinan yang menjadi komitmen nasional. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cerminan dari paradigma Good Governance.

Wrihatnolo

dan

Dwidjowijoto commit to user (2007:125-127),

lebih

lanjut



menguraikan

bahwa

pemberdayaan

pada

hakikatnya

merupakan

langkah

mendemokratisasikan pembangunan (prinsip Good Governance). Sulistiyani (2004:90) secara lebih spesifik menuliskan bahwa di dalam konteks Good Governance, ada 3 (tiga) pilar yang harus menopang berjalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Tidak dapat disangkal lagi bahwa masyarakat menjadi pilar utama yang harus diberdayakan. Sulistiyani (2004:97), menyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin perlu dirancang konstribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Rancangan peran ketiga aktor tersebut, nampak pada Tabel II.3. sebagai berikut ini : Tabel II.3. Peran 3 (Tiga) Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat Aktor

Peran dalam Pemberdayaan

Bentuk Output Peran

Fasilitasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemerintah

Formulasi dan penetapan policy, implementasi, monitoring, dan evaluasi mediasi. Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi

Kebijakan: politik, umum, khusus/departemental/ sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum, penyelesaian sengketa. Swasta Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan, dan langkah/policy action, implementasi, donatur, private investment, pemeliharaan. Masyarakat Partisipasi Saran, input, kritik, dalam rekomendasi, keberatan, formulasi, dukungan dalam formulasi implementasi, kebijakan, policy action, monitoring, dan dana swadaya, menjadi evaluasi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek, menghidupkan fungsi social control. Sumber: Sulistiyani (2004:97). commit to user

Dana, jaminan, alat, teknologi, network, system manajemen informasi, edukasi. Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.

Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih.



Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan manifestasi dari Good Governance, dimana masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan. Beranjak dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik benang merah relevansi pemberdayaan masyarakat dengan paradigma Ilmu Administrasi Negara, yaitu New Public Service, Good Governance, dan Human Governance. 3. Program PAMSIMAS, Tujuan, Pendekatan, dan Regulasi Pendukung Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) memiliki tujuan meningkatkan jumlah warga masyarakat rentan yang kurang terlayani air bersih dan sanitasi, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan peri-urban untuk dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDG‟s (Millenium Development Goals) dalam sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Sasaran Program PAMSIMAS sebagaimana diuraikan dalam aspek kinerja kunci (Key Performance Indicator), meliputi : a. Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan; b. Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan; c. Minimal 50% masyarakat dusun (lokasi program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); d. Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); e. Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan PAMSIMAS dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah; f. Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta commit to user perluasan program air minum dan sanitasi untuk mencapai MDGs.



Pendekatan yang digunakan dalam Program PAMSIMAS, antara lain sebagai berikut : a. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya Program PAMSIMAS merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pekerjaan

Umum,

Kementerian

Kesehatan dan

Bappenas

berdasarkan tupoksi masing-masing; b. Berbasis Masyarakat, artinya Program PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi; c. Berbasis

Nilai,

artinya

Program

PAMSIMAS

diselenggarakan

dengan

berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong. Prinsip yang digunakan dalam Program PAMSIMAS, meliputi : a. Berbasis Masyarakat; artinya Program PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi; b. Tanggap Kebutuhan; artinya Program PAMSIMAS diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat; c. Partisipatif; artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan PAMSIMAS; d. Kesetaran gender; artinya Program PAMSIMAS memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi; e. Keberpihakan

pada

masyarakat

miskin,

artinya

Program

PAMSIMAS

memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman; commit to user



f. Akses bagi semua masyarakat; artinya Program PAMSIMAS memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan; g. Keberlanjutan; artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program; h. Transparansi dan akuntabilitas; artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya; i. Berbasis

Nilai;

artinya

Program

PAMSIMAS

diselenggarakan

dengan

berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong. Program PAMSIMAS ini memiliki keunikan dalam pendekatannya. Di tingkat nasional, Program PAMSIMAS ini dikelola oleh antar kementerian, yaitu Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Di tingkat Desa/Desa, program ini menganut pendekatan berbasis masyarakat (Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat, 2010:17). Program PAMSIMAS ini memiliki beberapa regulasi pendukung. Program ini dilaksanakan dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang “Pengairan”. Pada Pasal 2 Bab II, terkait fungsi, menyebutkan air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada Pasal 10, Bab V, perihal Pembinaan, disebutkan pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi: a) menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber

air;

b)

mengatur

dan

melaksanakan

pengelolaan

serta

pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran commit to user



beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;

c) melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air

yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya; d) melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya; e) menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air; dan f) mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan. Regulasi pendukung lainnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang “Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)”. Pada Pasal 1 Bab I, perihal ketentuan umum, poin 6, disebutkan bahwa SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Lebih lanjut, pada poin 7, pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang

utuh

untuk

melaksanakan

penyediaan

air

minum kepada

masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pada Pasal 4, disebutkan pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk : pelayanan

air

minum

a) terwujudnya

pengelolaan

dan

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; b)

tercapainya kepentingan seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan c) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Regulasi pendukung lainnya, ialah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2004 tentang “RPJMN Renstra 2004 – 2009”yang mengatur tentang pembangunan prasarana dan saranan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup, tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga berbasis masyarakat. B. Kerangka Pikir Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemberdayaan masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Sragen. Masyarakat rentan dan lemah (marginal) pedesaaan dan peri urban memiliki kecenderungan ketidakberdayaan dalam mengakses air minum dan sanitasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan commit to user masyarakat dilakukan melalui Program PAMSIMAS untuk mendorong masyarakat



rentan dan lemah (marginal) pedesaaan dan peri urban dalam mengakses air minum dan sanitasi berkelanjutan, sehingga menumbuhkan keberdayaan. Penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dalam Program PAMSIMAS di Kabupaten Sragen ini mengambil lokasi di 2 (dua) Desa yang memiliki spesifikasi geografis dan sumber dana yang berbeda, yaitu Desa Katelan dan Desa Plosorejo. Desa Katelan berada di wilayah bagian utara kondisinya gersang dan tandus, dikenal dengan wilayah “lor bengawan” (Utara Sungai Bengawan Solo). Secara geografis, Desa Katelan ini termasuk dalam wilayah rawan air bersih. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan air minum dan sanitasi Desa Katelan mendapatkan Program PAMSIMAS Reguler pada tahun 2011. Untuk meningkatkan keberfungsian sumur Program PAMSIMAS Reguler, pada tahun 2014 Desa Katelan mendapatkan Program Hibah Khusus PAMSIMAS (HKP). Desa Katelan masih menemui berbagai permasalahan terkait kependudukan, meliputi rendahnya usia produktif, tingkat pendidikan yang rendah, sampai dengan rendahnya perekonomian. Kuantitas penduduk usia produktif sekitar 50,8 %, tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang ada dalam kategori Tidak Tamat SD sekitar 17,7 %. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan penduduk kebanyakan bekerja di sektor non formal. Kategori kelompok penduduk yang bekerja sebagai petani sekitar 52,3 % dan buruh tani sekitar 30,2 %. Beranjak dari data kependudukan ini, maka penduduk di Desa Katelan perlu diberdayakan dalam Program PAMSIMAS, sehingga memiliki keberdayaan dalam pemenuhan air minum dan sanitasi dasar. Lokasi penelitian berikutnya ialah Desa Plosorejo yang secara geografis terletak di wilayah selatan. Daerah ini dikenal dengan wilayah “kidul bengawan” (Selatan Sungai Bengawan Solo), dengan kondisi lebih banyak sumber mata air, meskipun sangat dalam kedalaman sumber airnya Kedalaman sumber air yang sangat dalam ini merupakan latar belakang Desa Plosorejo mendapatkan Program PAMSIMAS Reguler pada tahun 2009. Perkembangan selanjutnya, untuk menjaga keberlangsungan program mengacu keberhasilan pengelolaan program, pada tahun 2012 Desa Plosorejo mendapatkan Program Hibah Insentif Desa (HID). Desa Plosorejo masih menemui permasalahan terkait kependudukan, meliputi tingkat pendidikan rendah, sampai dengan rendahnya perekonomian. commit to user



Kuantitas penduduk usia produktif sekitar 64 %, tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang baik, dimana sekitar 0,9 % penduduk di Desa Plosorejo yang belum pernah mengeyam pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan ini, berkonsekuensi pada mata pencaharian penduduk di Desa Plosorejo yang cenderung mayoritas bekerja pada sektor non formal. Kategori kelompok penduduk yang bekerja sebagai petani sekitar 55,2 %. Ironisnya, terdapat sebanyak 1,7 % penduduk dalam kategori pengangguran. Beranjak dari data kependudukan ini, maka penduduk di Desa Plosorejo perlu diberdayakan dalam Program PAMSIMAS, sehingga memiliki keberdayaan dalam pemenuhan air minum dan sanitasi dasar. Aspek-aspek yang mempengaruhi dan digunakan mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam Program PAMSIMAS di Kabupaten Sragen ini, meliputi : Acces to Information, Inclusion/Participation, Accountability, Local Organizational Capacity, Community Knowledge, Politics, Legality, dan Local Culture. Acces to Information, dapat dilihat dari : aksesbilitas masyarakat sasaran terhadap program, dan sebaliknya juga dapat dilihat dari akses informasi pengelola dan pemerintah terhadap program. Inclusion/Participation, dapat dilihat dari : keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi sebesar minimal 20 % dari total biaya Rencana Kerja Masyarakat (RKM), yakni dalam bentuk tunai (in cash) minimal 4 %, dan dalam bentuk natura (in kind), berupa tenaga kerja, material lokal, atau peralatan minimal 16 %, keaktifan masyarakat dalam memberikan saran, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keberlanjutan program. Accountability, dapat dilihat dari : pertanggung jawaban pengelola dalam memberikan informasi program, pertanggung jawaban pengelola dalam penggunaan dana program, pertanggung jawaban pengelola dalam memberikan pelayanan, dan pertanggung jawaban pengelola dalam merespon aspirasi masyarakat sasaran. Local Organizational Capacity, dapat dilihat dari : kemampuan organisasi lokal dalam mengkoordinir masyarakat sasaran, kemampuan organisasi lokal dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah, serta kemampuan organisasi lokal dalam dukungan dana. Community Knowledge, dapat dilihat dari : kapasitas pengetahuan masyarakat dalam operasional teknik dan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam administrasi dan keuangan. Aspek tersebut saling bersinergi satu sama lain dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam Program PAMSIMAS di Kabupaten commit to user



Sragen. Diharapkan dengan

Acces

to

Information,

Inclusion/Participation,

Accountability, Local Organizational Capacity, Community Knowledge, Politics, Legality, dan Local Culture, yang memadai akan mampu menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam mengakses air minum dan sanitasi berkelanjutan yang lebih baik. Pemenuhan air minum dan sanitasi dasar ini memerlukan adanya pemberdayaan peran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dari paradigma New Public Service, dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan cerminan paradigma Human Governance, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pemenuhan hak publik atas air dan sanitasi dasar. Pemberdayaan masyarakat memiliki relevansi dengan Good Governance. Ketiga pilar tersebut ialah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menjalin hubungan kemitraan dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat dalam gambar II.3, berikut ini : Good Governance New Public Service

Ketidakberdayaan masyarakat marginal dalam mengakses air minum dan sanitasi berkelanjutan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Program PAMSIMAS Acces to Information Inclusion/Participation Accountability Local Organizational Capacity Community Knowledge

Human Governance

Keberdayaan masyarakat marginal dalam mengakses air minum dan sanitasi berkelanjutan

 Kemandirian dalam pemenuhan air minum.  Kemandirian dalam pemenuhan sanitasi dasar.

Legality Local Culture

Keterangan : : garis putus-putus menunjukkan hal ini tidak diteliti dalam penelitian.

Gambar II.3. Kerangka Pikir Pemberdayaan Masyarakat dalam Program PAMSIMAS commit to user

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Recommend Documents