BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Teoritis 2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi adalah prinsip atau standar akuntansi didesain untuk dipakai sebagai kerangka acuan dan membantu para akuntan didalam menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip atau metode akuntansi pada berbagai tipeatau jenis perusahaan. Standar akuntansi tersebut diakui sebagai generally accceted position oleh para anggota profesi akuntansi, dan harus dipatuhi dalam menyajikan laporan keuangan, kecuali jika situasi atau keadaan tidak memungkinkan untuk mematuhi standar, (Harnanto,2009 : 8). Menurut Harnanto (2009:9), standar akuntansi adalah merupakan konsensus tentang: a.
Sumber-sumber ekonomi dan kewajiban manakah yang seharusnya dicatat sebagai aktiva utang,dalam artian bahwa sumber-sumber ekonomi harus dicatat pada aktiva sedangkan kewajiban dicatat pada utang.
b.
Perubahan-perubahan pada aktiva dan utang manakah yang seharusnya dicatat dalam artian bahwa setiap terjadi perubahan posisi keuangan yang dicatat pada aktiva adalah sumber daya sedangkan pada utang adalah kewajiban.
c.
Kapan perubahan-perubahan aktiva dan utang harus dicatat, pada saat terjadi perubahan posisi keuangan
d.
Bagaimana aktiva dan utang serta perubahan-perubahan harus diukur, dengan menetapkan kriteria dan atribut-atribut pengukuran sebagai pedoman dalam menentukan jumlah rupiah
e.
Informasi
apa
saja
yang
seharusnya
diungkapkan
dan
bagaimana
mengungkapkannya, berupa informasi akuntansi yang diungkapkan melalui pihak internal dan eksternal f.
Laporan keuangan apa saja yang seharusnya disajikan oleh pemerintah yaitu laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, catatan atas laporan keuangan Menurut Mahsun.,dkk (2006: 65) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sektor publik. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut standar akuntansi pemerintah (SAP). Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang memuat rumusan secara terperinci elemen-elemen standar akuntansi. Pernyataan tersebut dinamakan pernyataan akuntansi sektor publik, yang dipemerintah disebut pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP). Sedangankan menurut Mardiasmo (2004: 148) standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi adalah merupakan praktik khusus yang digunakan untuk menginplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi
pemerintah harus dilengkapi dengan pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan
keuangan.
Tidak adanya
standar
akuntansi
yang
memadai
akan
menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya realibitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonstensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan, (Halim, 2007: 125). Secara tegas, dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, baik negara maupun daerah, berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sangat membantu, karena banyaknya perbedaan antara entitas akuntansi dengan entitas pelaporan, baik ditingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. kesimpang siuran dan keselahan interpretasi sistem akuntansi pemerintah dapat dihindari dengan berpedoman pada SAP. Lahirnya standar akuntansi pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan.
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
tersebut
menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (cash towards accrual) sampai basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memuat 12 Pernyataan (Tanjung (2010: 8) yaitu: 1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
Laporan
keuangan
disusun
dengan
menerapkan
basis
akrual.
Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintah lainnya, (SAP, 2010: 41). 2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemrintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Tujuan pelaporan realsiasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (SAP, 2010: 79). 3. PSAP 03 Laporan Arus Kas Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengkalisifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaoran arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, (SAP, 2010: 107). 4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pegungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah, (SAP, 2010: 131). 5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, (SAP, 2010: 149) 6. PSAP 06 Akuntansi Investasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan, (SAP, 2010: 157). 7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap, (SAP, 2010: 169). 8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk: (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai kontruksi dalam pengerjaan, (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca dan (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi, (SAP, 2010: 187) 9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakukan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut, (SAP, 2010: 197)
10. PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan, (SAP, 2010: 219) 11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (SAP, 2010: 231) 12. PSAP 12 Laporan Operasional Tujuan pernyataan standar operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan, (SAP, 2010: 239).
2.1.2 Laporan Keuangan 2.1.2.1Pengertian dan tujuan Laporan Keuangan pemerintah daerah Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organsiasi, (Halim, 2007: 94). Adapun pengertian laporan keuangan menurut Mahsun., dkk
(2006: 123) adalah hasil dari
proses akuntansi yang berisi laporan keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun pihak internal. Mahmudi (2010) menjelaskan laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas. Sedangkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa
laporan keuangan disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut SAP dalam PSAP No. 01, tujuan laporan keuangan ditetapkan berdasarkan manfaat informasi dan pihak yang dituju oleh informasi keuangan tersebut. Fokus utama informasi dalam laporan keuangan adalah pengguna internal karna dalam kata “mengevaluasi” berarti menunjukan peranan laporan keuangan dalam kerangka
konseptual (KK) untuk kepentingan manajemen pemerintah. Peranan manajemen pemerintah adalah untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan laporan keuangan membantu pihak internal dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan penjelasan tersebut Halim (2007: 140) menjelaskan beberapa tujuan dari pelaporan keuangan: 1. Menyediakan informasi sumberdaya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana. Berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana, tujuan pelaporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi yang ada dalam penguasaan pemerintah, kewajiban pemerintah untuk mentransfer sumber-sumber ekonomi tersebut kepada pihak lain, dan informasi mengenai ekuitas. Informasi tentang hal-hal tersebut terdapat dalam laporan keuangan, yaitu laporan neraca. Neraca merupakan media informasi untuk memenuh tujuan tersebut. 2. Informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Media yang digunakan dalam hal ini adalah laporan neraca sebagaimana diketahui bahwa karakteristik laporan keuangan adalah dapat dibandingkan. Maksud dapat dibandingkan tersebut bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuanganakan
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lainnya. Penjelasan ini menunjukan bahwa dalam laporan keuangan disajikan dalam dua periode akuntansi, dimana periode sebelumnya sebagai pembanding dengan periode utama. Hal ini agar laporan keuangan memiliki manfaat umpan balik (feedback value) dimana laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspestasi mereka dimasa yang lalu. 3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi. Informasi yang digunakan adalah informasi keuangan adalah laporan realisasi anggara dalam laporan realisasi anggaran menunjukan adanya penerimaan berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dan kemana dana tersebut digunakan atau dibelanjakan. Sumberdaya-sumberdaya ekonomi berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Dau, DAK, Hutang, dan penjualan aset. Sementara penggunaannya dapat berupa belanja pegawai, belanja modal, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan aset-aset daerah, pelunasan hutang dsb. 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Laporan keuangan yang berhubungan dengan hal ini adalah laporan realisasi anggaran. Dengan laporan realisasi anggaran pengguna menilai bahwa pemerintah telah menggunakan anggarannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam prinsip-prinsip pelaporan disebut realisasi. 5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
Laporan yang berhubungan dengan hal ini adalah laporan arus kas. Dengan laporan ini pengguna dapat mengamati bahwa dalam mendanai kegiatan pemerintah adanya cara-cara yang strategis sehingga mampu memenuhi kebutuhan kas. Kas dalam pemerintah bagaikan aliran darah karena tanpa kas, pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan. 6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pemakai laporan dapat membandingkan potensi daerah yang paling diunggulkan yang mana paling berpotensi pendapatan daerah terbesar dalam membiayai kegiatan pembangunan. Laporan yang tepat adalah laporan realisasi anggaran, dalam laporan tersebut terdapat persentase masing-masing sumber penerimaan yang disumbangkan dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. 7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Pengguna selalu ingin mengatahui sejauh mana hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah sehingga mampu mendanai aktivitasnya. Kemampuan entitas sangat berarti terutama oleh pihak insvestor berguna untuk penanaman modal daerah dan kreditur bertujuan
untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melunasi
kewajibannya. 2.1.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Laporan
keuangan
merupakan
laporan
yang
menunjukan
akuntabilitas
pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh masyarakat. Menurut Tanjung (2010: 13) kualitas laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Halim (2007: 112) mengungkapkan secara karekteristik, tujuan laporan keuangan yang diwujudkan dalam informasi akuntansi yang merupakan persyaratan normatif agar laporan keuangan harus memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu: 1. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan, yang dimaksud dengan relevan adalah: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspestasi mereka dimasa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat Waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal, yang dimaksud dengan informasi yang andal adalah: a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabilia pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralisasi Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan. Yang dimaksud informasi yang dapat dibandingkan adalah informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami. Yang dimaksud dengan informasi yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2
Kajian Penelitian Yang Relevan Berbagai penelitian sebelumnya
tentang penerapan standar akuntansi
pemerintah dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, diantaranya penelitian dari Kusumah (2012) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, selain itu penelitian dari Nugraheni dan Subaweh (2008) membuktikan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Untuk lebih jelasnya tabel berikut menyajikan berbagai penelitian yang relevan yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini: Tabel 1: Penelitian Yang Relevan N
Nama
Judul
Variabel
Hasil Penelitian
o
Peneliti
Penelitian
Penelitian
1
Kusumah, Arif Ardi (2012)
Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Studi kasus pada SKPD/OPD Pemerintah kota Tasikmalaya)
Standar akuntansi pemerintah (SAP) dan Kualitas laporan keuangan
Pakaya, Sulistianing sih (2011)
Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
Standar akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kualitas laporan keuangan
Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan
Sistem Akuntansi Pemerintah an, Pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, Sarana
2
3 Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh (2008)
Terhadap kualitas laporan keuangan
dan Prasarana.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Penerapan SAP pada SKPD/OPD Pemerintah kota Tasikmalaya baik 2. Kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah kota Tasikmalaya) baik. 3. Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang meliputi akuntansi neraca, akuntansi laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Hasil menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kaulitas laporan
keuangan
Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Setiap penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar pengaruh penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang. Sumber: Data diolah
2.3
Kerangka Berpikir Fungsi Utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk
memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, (Mahmudi, 2010: 8). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumberdaya ekonomi yang dimanfaatkan
untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efekivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan pemerintah, (Tanjung, 2010: 11). Harus disadari bahwa terdapat bayak pihak yang akan mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu, laporan keuangan publikasi tersebut harus disajikan dengan berkualitas, (Mahmudi, 2010: 9). Laporan keuangan harus dapat disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji. Menurut Mahmudi (2010: 11), laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengruhi seberapa andal sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan, (Mahmudi, 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu dilaksankan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dilakukan harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam standar keuangan dan dapat dimengerti oleh semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal.
Mahmudi (2010: 28) menjelaskan
standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut harus disajikan.Standar akuntansi pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya. Apa saja yang harus dilaporkan, bagaimana format pelaporannya dan kebijakan akuntansi lainnya diatur dalam standar akuntansi pemerintah.
Tujuan utama standar akuntansi pemerintah adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pembaca laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pelaporan keuangan lebih berkualitas, (Mahmudim 2010: 29). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah diindonesia. Hal ini menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah
tentunya sngat
mempengaruhi kualitas lalporan keuangan yang dihaslikan. Hal tersebut sebagaiman dijelaskan sebelumnya oleh Mahmudi (2010) baawa dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pelaporan keuangan lebih berkualitas. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian dari Kusumah (2012) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, penelitian dari Nugraheni dan Subaweh (2008) membuktikan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melihat terdapat hubungan penerapan standar akuntansi pemeritahan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Pohuwato yang dapat digambarkan berikut:
Permasalahan Penelitian : Adanya penelitian ini untuk menguji dan mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
sar Teori:
Penelitian terdahulu :
Menurut PP No. 71 tahun 2010 standar untansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat P, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang erapkan dalam menyusun dan menyajikan oran keuangan pemerintah.
Menurut kerangka konseptual PP No. 71 hun 2010 karakteristik laporan keuangan alah ukuran-ukuran normatif yang perlu wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga pat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik alitas laporan keuangan tersebut adalah evan, andal, dapat dibandingkan dan dapat ahami
1. Arif Ardi Kusumah (2012) Tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya) 2. Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh (2008) tentang Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan Terhadap kualitas laporan keuangan
Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahanTerhadap kualitas laporan keuangan
Penerapan SAP (X)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Gambar 1: Kerangka Pikir
2.4
Hipotesis Penelitian Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dilakukan sebelumnya,
maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Diduga bahwa terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
