13
BAB II KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah.
2.1.1.1 PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, dan periode pelaporan. 1. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan.
14
2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. 3. Komponen-komponen Laporan Keuangan Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Komponen laporan keuangan sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan atas Laporan Keuangan 4. Identifikasi Laporan Keuangan Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas.
15
5. Periode Pelaporan Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
2.1.1.2 PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP No. 02 membahas tentang tujuan laporan realisasi anggaran dan struktur laporan realisasi anggaran. 1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu
entitas
pelaporan
yang
masing-masing
diperbandingkan
dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
16
2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).
2.1.1.3 PSAP No. 03 Laporan Arus Kas PSAP No. 03 membahas tentang tujuan laporan arus kas dan klasifikasi laporan arus kas. 1. Tujuan Laporan Arus Kas Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
17
2. Klasifikasi Arus Kas Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Adapun penjelasan masing-masing aktivitas tersebut adalah sebagai berikut : a. Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari : Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa, Penerimaan Transfer. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran
Bunga,
Pembayaran
Subsidi,
Pembayaran
Hibah,
Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa, Pembayaran Transfer. b. Aktivitas Investasi Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Penjualan Aset Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi, Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Perolehan Aset Tetap, Perolehan
18
Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah, Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas. c. Aktivitas Pendanaan Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain : Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan dari utang obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : Pembayaran pokok utang luar negeri, Pembayaran pokok utang obligasi, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. d. Aktivitas Transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
19
2.1.1.4 PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP No. 04 membahas tentang struktur dan isi, penyajian informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, penyajian informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro, penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan. Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Struktur dan Isi Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 2. Penyajian Informasi tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Seperti domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 3. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
20
4. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca, Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
2.1.1.5 PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan PSAP No.05 Akuntansi Persediaan membahas tentang bagaimana pengakuan, pengukuran. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut : 1. Pengakuan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
21
2. Pengukuran Persediaan disajikan sebesar Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: a) Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang b) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
2.1.1.6 PSAP No. 06 Akuntansi Investasi PSAP No. 06 Akuntansi Investasi membahas tentang bagaimana klasifikasi investasi, pengakuan investasi dan pengukuran investasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Klasifikasi Investasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka
pendek merupakan
kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. a. Investasi jangka pendek Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas : Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving
22
deposits),
Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka
pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). b. Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen dapat berupa : Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara, Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa : Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat. seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
23
2. Pengakuan Investasi Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. 3. Pengukuran Investasi Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada
24
nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
2.1.1.7 PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 membahas tentang klasifikasi, pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 1. Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut : a) Tanah b) Peralatan dan Mesin c) Gedung dan Bangunan d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan e) Aset Tetap Lainnya f) Konstruksi dalam Pengerjaan. 2. Pengakuan Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
25
Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. 3. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada
nilai
wajar
pada
saat
perolehan.
Pengukuran
dapat
dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
26
2.1.1.8 PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP
No.
08
membahas
tentang
pengakuan,
pengukuran
dan
pengungkapan dalam konstruksi dalam pengerjaan. 1. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 2. Pengukuran Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola : a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut c) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 3. Pengungkapan Kontruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. (d) Uang muka kerja yang diberikan. (e) Retensi.
27
2.1.1.9 PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban membahas tentang klasifikasi, pengakuan, pengukuran kewajiban. Untuk penjelasannya sebagai berikut : 1. Klasifikasi Kewajiban Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika : (a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan. (b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. (c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. 2. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari : (a) Transaksi dengan pertukaran
28
(exchange
transactions).
(b)
Transaksi
tanpa
pertukaran
(non-exchange
transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan (c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events). (d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events) 3. Pengukuran Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
29
2.1.1.10 PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan , Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi
Akuntansi
Dan
Operasi
Yang
Tidak
Dilanjutkan PSAP No. 10 membahas tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 1. Koreksi Kesalahan Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 2. Perubahan Kebijakan Akuntansi Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
30
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Perubahan Estimasi Akuntansi Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
31
4. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2.1.1.11 PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali : a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
32
2.1.1.12 PSAP No. 12 Laporan Operasional Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat halhal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angkaangka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; (b) cakupan entitas pelaporan; (c) periode yang dicakup; (d) mata uang pelaporan; dan (e) satuan angka yang digunakan.
33
2.1.2
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan
merupakan
pelaksanaan
atau
implementasi
12
(duabelas)
Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2.1.3.1 Definisi Akuntansi Beberapa pengertian tentang akuntansi yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi keuangan daerah diantaranya adalah menurut Accounting Principles Board (dalam Abdul Halim 2002 : 32) bahwa akuntansi diartikan sebagai berikut : ‘Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya meyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan’.
34
Sedangkan menurut Comitee on Terminology of the Accounting Institute of Certified Public Accountans (AICPA) (dalam Kusnadi 1999 : 2) akuntansi didefinisikan sebagai berikut ‘accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and item of money, transaction and events, which are in part at least of a financial character and interpreating the result of’ Artinya
akuntansi
adalah
keterampilan
(seni)
mencatat,
mengklasifikasikan dan meringkas dengan cara yang tepat (signifikan) dan dinyatakan setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang serta menafsirkan (menginterpretasikan) segala hasilnya. Adanya kriteria bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah informasi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Sugijanto (1995:193) mengemukakan bahwa “Akuntansi terdiri dari tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial / perusahaan (comercial accounting), akuntansi pemerintahan (governmental accounting), dan akuntansi sosial (social accounting)”. Dalam akuntansi komersial data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening
35
pendapatan dan produksi nasional serta neraca nasional yang ditetapkan pada lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.
2.1.3.2 Definisi Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang ada di daerah dan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada era sebelum reformasi alat yang digunakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah, setelah paska reformasi alat pengelolaan yang digunakan adalah akuntansi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi keterbatasan tata usaha daerah dalam proses anggaran dan penyajian laporan yang lebih informatif kepada pengguna. Keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Mamesah (dalam Halim, 2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai: ‘Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku’.
Dari definisi tersebut diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain
36
seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah mengeluarkan uang untuk membayar tagihantagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007 : 24). Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (value for money) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
2.1.3.3 Definisi Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, sedangkan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Oleh karena pemerintah daerah merupakan satuan
37
organisasi nonprofit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah yakni akuntansi keuangan daerah termasuk ke dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2002 : 42), didefinisikan sebagai berikut : Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah.
Sedangkan menurut GASB (Government Accounting Standard Board) ( dalam Freeman, 1998: 36) pengertian akuntansi pemerintahan adalah : ‘Government accounting is an integral of the accounting discipline. It is founded on the basic concept underlying the accounting discipline as the whole and shares many characteristics with comercial accounting’. Artinya akuntansi pemerintahan adalah suatu kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep dasar ilmu akuntansi secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial.
2.1.3.4 Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah : Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang
38
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
2.1.3.4.1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daearh; dan Prosedur Akuntansi Selain Kas Penyajian Laporan Keuangan
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah : Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Prosedur akuntansi penerimaan kas dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar rekening berkenaan. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa: Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut : 1. Bukti transfer 2. Nota kredit Bank 3. Surat perintah pemindahbukuan Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan ; a. Surat tanda setoran (STS)
39
b. Surat ketetapan pajak daerah c. Surat ketetapan retribusi d. Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan e. Bukti transakasi penerimaan kas lainnya Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup : a. Buku jurnal penerimaan kas b. Buku besar c. Buku besar pembantu
2.1.3.4.2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah : Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar rekening berkenaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut : 1. Surat perintah pencairan dana (SP2D) 2. Nota debet Bank
40
Bukti transaksi dilengkapi dengan : a. Surat penyediaan dana (SPD) b. Surat perintah membayar (SPM) c. Laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran d. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup : a) Buku jurnal penerimaan kas, b) Buku besar, c) Buku besar pembantu.
2.1.3.4.3
Prosedur Akuntansi Aset
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah :
Serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi membuat bukti memorial. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :
41
1. Berita acara penerimaan barang 2. Surat keputusan penghapusan barang 3. Surat keputusan mutasi barang 4. Berita acara pemusnahan barang 5. Berita acara serah terima barang 6. Berita acara penilaian 7. Berita acara penyelesaian pekerjaan
2.1.3.4.4
Prosedur Akuntansi Selain Kas
Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah :
Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi membuat bukti memorial. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. Bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan : 1. Berita acara penerimaan barang 2. Surat keputusan penghapusan barang
42
3. Surat keputusan mutasi barang 4. Berita acara pemusnahan barang 5. Berita acara serah terima barang 6. Berita acara penilaian 7. Berita acara penyelesaian pekerjaan
2.1.3.4.5
Penyajian Laporan Keuangan
Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Memberikan
informasi
keuangan
untuk
menentukan
dan
memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan
informasi
keuangan
untuk
menentukan
dan
memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahaan yang terjadi di dalamnya.
43
3. Memberikan
informasi
keuangan
untuk
memonitor
kinerja,
kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional
2.1.4
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengkikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
44
2.1.5
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.5.1 Definisi dan Konsep Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun) Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan juga melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. (J. Fred Weston & Thomas E. Copeland, 1994:24).
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Mardiasmo (2002 : 160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan
45
arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihakpihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya. Pengguna
laporan
keuangan
pemerintahan
menurut
International
Federation of Accountans-Public Sector Committee (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut : 1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengawasi. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja. 2. Rakyat Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah. 3. Investor dan kreditur Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah yang pada akhirnya akan
46
berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban dan komitmennya. 4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 5. Analisis ekonomi dan keuangan Para Analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan meyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaulasi masalahmasalah ekonomi dan keuangan.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.
2.1.5.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Mardiasmo (2004 :37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
47
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi,
social
dan
politik
serta
sebagai
bukti
pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship) 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Memberikan
informasi
keuangan
untuk
menentukan
dan
memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah. 2.
Memberikan
informasi
keuangan
untuk
menentukan
dan
memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Sedangkan berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas
48
dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara : 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
49
2.1.5.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3) Neraca 4) Laporan Operasional (LO) 5) Laporan Arus Kas (LAK) 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara
Umum
Daerah
yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing) adalah
50
setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
51
sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 4. Laporan Operasional Laporan
Operasional
menyajikan
ikhtisar
sumber
daya
ekonomiyang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 5. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasi,
investasi,
pendanaan,
dan
transitoris
yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
52
pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. 6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas
tahun
pelaporan
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya. 7. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan
53
selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi
yang
diharuskan
oleh
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dalam Sofyan Syafri Harahap (2007:123) menyatakan bahwa : Laporan keuangan dapat dikatakan atau memenuhi laporan keuangan yang berkualitas apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1) Relevance, informasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan dan dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. 2) Understability, informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. 3) Verifiability, informasi keuangan yang disajikan harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. 4) Neutrality, laporan akuntansi tidak berpihak kepada kebutuhan pihak tertentu. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum dan bukan pihak-pihak tertentu saja. 5) Timelines, laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
Sedangkan dalam PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa :
54
Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang dipelukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki :
1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah : a. Memiliki manfaat umpan balik (feetback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (prediktif value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
55
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut : a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan
56
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.1.7
Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan mengatakan bahwa Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum
57
Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu atau berpedoman pada penerapan standar akuntansi pemerintahan.
2.1.8
Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar
pelaksanaannya teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Dan standar itu adalah standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Menurut Sofyan Safri Harahap (2007 : 149) menyatakan bahwa : Dalam standar akuntansi dijelaskan tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal, serta transaksi apa yang harus dicatatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.
58
Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa, “Standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sehingga dengan demikian, hubungan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori di atas. Hal tersebut diperkuat oleh Belkaoui (1985) yang mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi, “Standar akuntansi bertujuan untuk menyajikan tentang informasi keuangan menyangkut posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan lembaga”. Sedangkan hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan, tertera dan termuat jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengantar, menyatakan : SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara.
59
Dari pernyataan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan jelas dikatakan bahwa SAP bertujuan untuk dapat menyajikan laporan atau informasi yang lengkap dan andal yang berarti untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hubungan tersebut diperkuat oleh Belkaoui (1985) yang menyatakan bahwa, “Standar akuntansi bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat dibandingkan”.
2.1.9
Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah : Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut :
60
1. Prosedur Akuntansi penerimaan kas 2. Prosedur Akuntansi pengeluaran kas 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daearh; dan 4. Prosedur Akuntansi selain kas 5. Penyajian laporan keuangan Oleh karena itu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berpedoman pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sedangkan, Mardiasmo (2004 :35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkalitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.
2.2 Kerangka Pemikiran Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
61
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, paket undang-undang ini merupakan awal bagi lahirnya peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah yang lebih harmonis dengan pengelolaan keuangan negara secara umum. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh peraturan yang lebih teknis tentang pengelolaan keuangan Daerah yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (yang baru saja disempurnakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (yang baru saja disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Tujuan dari lahirnya peraturan-peraturan keuangan ini jelas, yaitu terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan
perundang-undangan
tersebut
menyatakan
bahwa
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPKD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi : 1. Laporan realisasi anggara 2. Neraca 3. Catatan atas laporan keuangan
62
4. Laporan arus kas Oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan suatu standar dan sistem yang ditetapkan sebagai suatu pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar akuntansi yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam pengantar PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa, “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat duabelas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yaitu : 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
63
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. (Sumber PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) Selain standar akuntansi pemerintahan juga diperlukan suatu sistem akuntansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentanng Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan bahwa Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
64
Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah : Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Indra Bastian (2007:120), sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi penerimaan kas 2. Prosedur Akuntansi pengeluaran kas 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daearh; dan 4. Prosedur Akuntansi selain kas 5. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang berkualitas yang diperlukan publik secara akurat, relevan dan tepat waktu. Dalam pengantar PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa, “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sedangkan Mardiasmo (2004 :35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus
65
memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang dipelukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini :
66
Otonomi Daerah Dan Reformasi Keuangan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004
PP No.71 Tahun 2010 Tentang SAP dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah : LRA, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Permendagri No. 59 Tahun 2007 )
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
67
Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik sebuah paradigma penelitian secara sederhana, dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
(X1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Sumber : PP No. 71Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No.71 Tahun 2010 (X2) Penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daearah 1. Prosedur AkuntansiPenerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pegeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas 5. Penyajian laporan keuangan Sumber : Permendagri No. 59 Tahun 2007
Pengantar PP No 71 Tahun 2010
1. 2. 3. 4.
(Y) Kualitas Laporan Keuangan Daerah Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami Sumber : PP No. 71Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Mardiasmo 2004:35
Gambar 2.2 Paradigma Penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
68
2.3 Hipotesis Menurut Sugiyono (2006:306) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah”. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang dijelaskan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. 2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
