BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 62 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman atau petunjuk
umum dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan di Indonesia agar laporan keuangan dapat dimengerti dan diperbandingkan serta tidak menyesatkan bagi pihak-pihak yang memakai laporan keuangan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut didalam Standar Akuntansi Keuangan memuat pernyataan mengenai hal-hal yang diatur agar penyusunan laporan keuangan dapat disajikan dengan baik. Standar Akuntansi Keuangan memuat konsep dasar, metode dan teknik akuntansi yang merupakan panduan dalam penyusunan laporan keuangan khususnya yang ditujukan kepada pihak-pihak luar seperti investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat. Dalam akuntansi, prinsip akuntansi yang diterima umum adalah istilah yang digunakan secara luas pada konsep atau pedoman dan praktek terinci. Menurut Harahap (1993 : 69) : Prinsip akuntansi mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang ada disusun dan disyahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu, prinsip ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomis kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya. Dalam prinsip ini dijelaskan apa yang dicatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang disajikan. PSAK 62: Kontrak Asuransi merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat temporer dan tidak dimaksudkan untuk mengubah secara signifikan pengaturan dan praktik akuntansi asuransi yang selama ini dilakukan oleh asuradur. 10
Penerapan PSAK 62 (yang diadopsi dari IFRS 4 Insurance Contract) dilengkapi dengan PSAK 28: Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK 36: Akuntansi Asuransi Jiwa. Kedua PSAK tersebut memberikan panduan yang lebih spesifik terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan, beban, dan liabilitas yang timbul dari kontrak asuransi.
Gambar 2.1 Ilustrasi PSAK 62 Kontrak Asuransi Kontrak Asuransi
PSAK 62
Asuransi Kerugian
Asuransi Jiwa
PSAK 28
PSAK 36
Suatu kontrak yang telah didefinisikan sebagai kontrak asuransi berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mungkin saja diklasifikasikan sebagai kontrak investasi berdasarkan PSAK 62: Kontrak Asuransi. Pengertian suatu kontrak sebagai kontrak asuransi atau kontrak investasi, sebagaimana yang diatur dalam PSAK 62, ditujukan untuk menentukan perlakuan akuntansi yang diterapkan asuradur dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dan tidak dimaksudkan untuk tujuan penentuan
11
definisi jenis kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum hal hal yang diatur dalam PSAK 62 adalah sebagai berikut: 1.Ruang lingkup PSAK 62 mengatur mengenai kontrak asuransi, sehingga entitas yang mempunyai kontrak asuransi menerapkan PSAK 62 dan entitas tersebut tidak hanya perusahaan asuransi. Selain itu untuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur partisipasi tidak mengikat juga masuk dalam ruang lingkup PSAK 62. 2. Derivatif melekat Dalam PSAK 55 :Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran mensyaratkan entitas untuk memisahkan beberapa derivatif melekat dari kontrak utamanya. Namun, jika derivatif melekat itu adalah kontrak asuransi maka harus menerapkan PSAK 62. 3. Pemisahan komponen deposit Dalam kontrak asuransi mengandung komponen deposit ataupun komponen asuransi, insurer diisyaratkan untuk memisahkan komponen deposit dan komponen asuransi. Namun, pemisahan ini tidak diharuskan bagi insurer yang tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah sesuai persyaratan PSAK 62. 4. Tes kecukupan liabilitas Di dalam PSAK 62, insurer di isyaratkan untuk melakukan tes kecukupan liabilitas atas kontrak asuransi. Insurer menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait dan aset tak berwujud terkait) tidak mencukupi
12
dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan diakui dalam laba rugi. 5. Penurunan nilai aset reasuransi PSAK 62 mengatur penurunan nilai asset reasuransi pada kontrak asuransi, jika asset reasuransi cedant turun nilainya, cedant mengurangi nilai tercatat sesuai dengan nilainya dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi. 6.Shadow accounting Penyesuaian terkait atas liabilitas asuransi (atau biaya akuisisi tangguhan dan aset tak berwujud) diakui dalam pendapatan komprehensif lain jika, dan hanya jika keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Praktek ini biasanya disebut sebagai shadow accounting. Dalam PSAK 62 mengatur pengungkapan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut: (1) Penjelasan atas jumlah yang diakui Asuradur
mengungkapkan
informasi
yang
mengidentifikasikan
dan
menjelaskan jumlah yang timbul dari kontrak asuransi dalam laporan keuangannya. (2) Sifat dan luas risiko yang timbul dari kontrak asuransi Asuradur mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari kotrak asuransi. 2.2
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 bertujuan untuk
mengatur bagaimana perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran transaksi yang berkaitan secara khusus pada perusahaan asuransi kerugian. 13
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi Asuransi Kerugian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara standar akuntansi keuangan lainnya dengan praktek akuntansi asuransi. Karakteristik dari akuntansi perusahaan asuransi kerugian antara lain: •
Penentuan beban tidak dapat sepenuhnya dihubungkan dengan pendapatan premi, karena timbulnya beban klaim tidak selalu bersamaan dengan pengakuan pendapatan premi.
•
Laporan laba rugi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya: estimasi mengenai besarnya premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium income) dan estimasi mengenai besarnya klaim yang menjadi beban pada periode berjalan (estimasi klaim tanggungan sendiri)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 ini menyediakan pedoman pelaksanaan mengenai pengakuan dan pengukuran kriteria tersebut. Pernyataan yang terdapat dalam PSAK No. 28 ini harus diterapkan pada akuntansi asuransi kerugian didalam laporan keuangan asuransi. Dalam PSAK 28 paragraf 20 mengatur pengungkapan yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan sebagai berikut: (i) pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan; (ii) pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim;
2.3
Penyajian Laporan Keuangan Dalam PSAK 1 paragraf 9, “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Menurut Kieso 14
and Weygandt (2007:2) bahwa “Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi”. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian dari posisi keuangan sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Penyajian laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan yang memperlihatkan dampak yang terjadi dari transaksi, perisyiwa dan kondisi sesuaindengan definisi dan criteria pengakuan asset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Menurut PSAK 1 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan
15
Gambar 2.2 Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan
Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi komprehensif Laporan perubahan ekuitas
Laporan Keuangan
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan
Perusahaan asuransi kerugian juga mencatat bagaimana proses aktivitas-aktivitas bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Laporan keuangan dari perusahaan asuransi kerugian terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: A. Neraca Di dalam neraca, aset dan kewajiban tidak dikelompokkan menurut aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam neraca diklasifikasikan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada tertanggung. Laporan keuangan tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
Aset
dalam
perusahaan
asuransi
disajikan
dengan
menempatkan akun investasi pada urutan pertama yang kemudian diikuti akun-akun aset yang lainnya. Akun-akun aset yang lainnya disajikan berdasarkan ukuran likuiditas. Sedangkan akun – akun kewajiban kepada tertanggung juga disajikan pertama kemudian baru diikuti dengan akun-akun kewajiban yang lain yang disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.
16
1. Aset Perlakuan akun-akun pada aset perusahaan asuransi kerugian mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Contoh bagian dari aset adalah: •
Investasi
•
Piutang -
Piutang Underwriting
-
Piutang Non Underwriting
2. Kewajiban Perlakuan akun-akun kewajiban pada perusahaan asuransi kerugian mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Contoh bagian dari kewajiban adalah: •
Hutang Klaim
•
Hutang Reasuransi
•
Hutang Komisi
•
Premi
yang
belum
merupakan
pendapatan
(Unearned
Premium) •
Estimasi klaim tanggungan sendiri
B. Laporan laba rugi Dalam penyajiannya laporan laba rugi disajikan dalam bentuk multiple step. Pendapatan premi disajikan untuk menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang dari premi bruto. Bagian reasuradur atas klaim yang telah disetujui dan dibayar, estimasi bagian reasuradur atas klaim,dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan 17
akan disajikan sebagai pengurang dari beban klaim. Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi menjadi pengurang beban komisi. Jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. 1. Pendapatan •
Pendapatan Underwriting
•
Premi Bruto
•
Premi Reasuransi
•
Kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan
2. Beban •
Beban Underwriting
•
Beban Non Underwriting
•
Beban Komisi
•
Beban Klaim
•
Beban Klaim lainnya
C. Laporan Ekuitas Laporan Ekuitas meliputi pengungkapan mengenai perubahan modal sebagai mana ditentukan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. D. Laporan Arus Kas Laporan arus kas meliputi pengungkapan mengenai pemasukan dan pengeluaran kas yang di dapat dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan sebagai mana ditentukan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum.
18
E. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan sebagai mana ditentukan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2.4
Proses Bisnis Menurut Wikipedia.com, proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau
pekerjaan tertata atau terstruktur yang mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian diatas, maka setiap perusahaan selalu memiliki suatu proses bisnis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai tujuannya. Secara umum, proses bisnis dapat diilustrasikan seperti gambar berikut
Gambar 2.3 Ilustrasi Proses Bisnis Sumber: http://pipiew.files.wordpress.com/2007/11/pro_03.gif
19
Setiap pengguna laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana suatu proses bisnis di dalam suatu perusahaan, hal ini sesuai dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 menyatakan bahwa “pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntani serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2.5
Asuransi
2.5.1 Pengertian Asuransi Di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko
20
yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syaratsyarat,
hak-hak,
kewajiban
masing-masing
pihak,
jumlah
uang
yang
dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.
Didalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapakan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, “asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.”
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu:
1. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur.
21
2. Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil. 3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.
2.5.2 Jenis-Jenis Asuransi Secara garis besar asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu: 1. Asuransi Kerugian atau Asuransi Umum Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: - Kehilangan nilai pakai atau - Kekurangan nilainya atau - Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Contoh jenis-jenis Asuransi kerugian terdiri dari: •
Asuransi kebakaran (fire) ialah asuransi rumah yang mengcover kebakaran, banjir, huru hara serta pencurian atas harta benda.
•
Asuransi kendaraan bermotor (motor vehicle) ialah asuransi kendaraan berupa motordan mobil (sedan, minibus dan jeep) yang mengcover all risk
•
Asuransi kesehatan dan kecelakan adalah asuransi yang mengcover kesehatan meliputi rawat inap / jalan, gigi, melahirkan, kesehatan maupun kematian. 22
•
Asuransi perjalanan adalah asuransi kerugian yang terjadi selama dalam perjalanan baik bagasi, keterlambatan pesawat, sakit, biaya pengobatan, kehilangan uang tunai.
•
Asuransi engineering adalah asuransi yang mengcover kerusakan yang terjadi selama pembangunan proyek seperti pembangunan bangunan atau pemasangan mesin.
•
Asuransi kebongkaran adalah asuransi yang mengcover kehilangan barang disuatu tempat karena pencurian atau kebongkaran.
2. Asuransi Jiwa Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Jenis-jenis asuransi jiwa adalah : 1. Asuransi berjangka ( Term insurance ) 2
Asuransi tabungan ( Endowment insurance )
3. Asuransi seumur hidup ( Whole life insurance ) Dalam asuransi jiwa penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung: - Kalau tertanggung meninggalkan dalam massa berlaku perjanjian, atau - Pada saat berakhirnyajangka waktu perjanjian keperluannya suka rela. 3. Asuransi Sosial Program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undangundang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi
23
masyrakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial. Sifat asuransi sosial: - Dapat bersifat asuransi kerugian - Dapat bersifat asuransi jiwa. Contoh Asuransi Sosial adalah: •
Asuransi Kesehatan (AsKes)
•
Jamsostek
•
Taspen
•
Asabri
2.5.3 Prinsip Asuransi Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah sebagai berikut : Insurable Interest merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. Utmost Good Faith atau “ itikad baik “ dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immaterial. 24
Indemnity atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan. Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Contribution suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggungpenanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. 2.5.4 Risiko Asuransi Definisi risiko dalam arti luas adalah keadaan yang tidak pasti (uncertain situation) tentang kemungkinan terjadinya peristiwa (perils) dan kemungkinan timbulnya akibat peristiwa tersebut (consequences). Definisi risiko dalam arti sempit dibatasi hanya pada akibat yang menimbulkan kerugian (loss) atau paling tidak breakevent. Dari aspek asuransi pengertian risiko adalah terbatas pada risiko-risiko yang dapat diasuransikan (insurable risk).Dalam PSAK 62: Kontrak Asuransi, “risiko asuransi adalah risiko selain risiko keuangan yang dialihkan dari pemegang kontrak kepada penerbit”. Unsur dari risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 25
a. Economic Uncertainty (Ketidaktentuan Ekonomi), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru dan lain sebagainya. b. Uncertainty of Nature (Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam), misalnya kebakaran, badai, topan, banjir dan lain-lain. c. Human Uncertainty (Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia, misalnya peperangan, pencurian, perrampokan dan pembunuhan. Diantara ketiga jenis risiko atau ketidak tentuan diatas, yang bisa dipertanggungkan adalah ketidaktentuan atau risiko yang disebabkan oleh alam dan manusia. Sedangkan jenis yang pertama tidak bisa dipertanggungkan atau diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsur ekonomis) dan sulit untuk diukur keparahannya (severity). Jenis-jenis dari risiko secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: a. Speculative Risks Speculative Risks adalah risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misalnya seorang pedagang untung atau rugi dalam usahanya. b. Pure Risks Pure Risks adalah risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi (Insurance Company) beroperasi dalam bidang pure risks (kematian, kapal tenggelam, kebakaran dan sebagainya). 2.5.5 Keuntungan Asuransi Dalam menjalankan usahanya perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai
26
seluruh proses bisnisnya. Demikian pula dengan nasabah yang telah membeli polis asuransi akan mengharapkan manfaat dalam jasa asuransi tersebut. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut : · Bagi Perusahaan Asuransi •
Keuntungan dari Premi yang diberikan ke nasabah.
•
Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.
•
Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga.
· Bagi Nasabah. •
Memberikan rasa aman.
•
Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
•
Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan.
•
Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang.
•
Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.
2.6
Kontrak Asuransi Dalam PSAK 62 mengatur bahwa kontrak asuransi adalah kontrak yang mana
satu pihak (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis. Kontrak asuransi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kontrak yang lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: •
Bertujuan untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian dan identitas sudah diketahui sebelum kejadian
27
•
Bagi tertanggung diharuskan mempunyai kepentingan keuangan (financial interest) pada pokok pertanggungan.
•
Pengungkapan penuh bagi kedua pihak diharuskan berdasarkan doktrin itikad baik (utmost good faith)
•
Kontrak dapat dikuatkan oleh hukum
•
Salah satu pihak (insurer) secara signifikan menerima risiko asuransi (insurance risk)
•
Mengandung risiko asuransi (insurance risk) dan risiko lain. Namun risiko asuransi dan risiko lain seperti risiko keuangan (financial risk) yang timbul dalam kontrak asuransi harus dipisahkan. Kontrak asuransi mengandung baik komponen asuransi maupun komponen
deposit. Dalam beberapa kasus, asuradur diisyaratkan atau diizinkan untuk memisahkan komponen tersebut: (a) Pemisahan disyaratkan jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (i) Insurer dapat mengukur komponen deposit (termasuk opsi penyerahan
melekat)
secara
terpisah
(misalnya
tanpa
mempertimbangkan komponen asuransi). (ii) Kebijakan akuntansi insurer sebaliknya tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari komponen deposit. (b) Pemisahan diizinkan, tapi tidak disyaratkan, jika insurer dapat mengukur komponen deposit secara terpisah seperti disebutkan pada (a)(i), tetapi kebijakan akuntansi mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari komponen deposit, terlepas dari dasar yang
28
digunakan untuk mengukur hak dan kewajiban tersebut. Atau dengan kata lain, kondisi pada (a)(ii) tidak terpenuhi. (c) Pemisahan dilarang jika insurer tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah. Kontrak asuransi juga mengandung fitur partisipasi tidak mengikat seperti halnya elemen yang dijamin. Pengertian dari fitur partisipasi tidak mengikat adalah hak kontraktual untuk menerima, sebagai tambahan dari manfaat yang dijamin, tambahan manfaat yang: (a) sebagian besar akan menjadi bagian signifikan dari total manfaat kontraktual; (b) jumlah atau waktunya secara kontraktal berada pada diskresi penerbit; dan (c) secara kontraktual berdasarkan: (i)
kinerja sekelompok kontrak atau jenis kontrak tertentu;
(ii)
tingkat pengembalian investasi yang terealisasi dan atau belum terealisasi dari sekelompok asset tertentu yang dimiliki penerbit; atau
(iii)
laba rugi dari perusahaan, dana, atau entitas lain yang menerbitkan kontrak.
2.7
Akuntansi Pengertian akuntansi menurut Accounting Principle Board (APB) Statement
no. 4 dalam Sofyan Syafri Harahap sebagai berikut: “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif (Harahap, 2005:4)”. Menurut Weygandt, Kieso dan Kimmel (2007:4) 29
“akuntansi adalah informasi yang mengidentifikasi dan mencatat aktivitas-aktivitas bisnis, kemudian diproses menjadi laporan dan mengkomunikasikan aktivitas bisnis tersebut kepada para pembuat keputusan.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang bertujuan untuk membantu bagi pemakai laporan keuangan dalam menilai dan mengambil suatu keputusan.
2.8
Penelitian Terdahulu W Novianti Marceliana melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Terhadap Penerapan Psak No. 28 Tentang Akuntansi Asuransi Kerugian Serta Penerapan IFRS 4 Tentang Kontrak Asuransi Pada PT Asuransi Bumiputeramuda 1967” pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK No. 28 yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis asuransi serta penerapan IFRS 4 yang akan segera diterapkan. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan PSAK No. 28 dan sejauh mana kesiapan perusahaan menghadapi proses konvergensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 sudah menerapkan PSAK No. 28 dengan baik dimana pengakuan pendapatan dan beban menggunakan metode akrual basis. PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 belum menerapkan IFRS 4. Perusahaan sedang mempersiapkan diri untuk konvergensi tersebut. Dengan adanya penerapan IFRS 4 ini diharapkan perusahaan mampu bertahan dan bersaing dalam dunia usaha internasional. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Ralia Nasution pada tahun 2011 dengan judul Penerapan PSAK No. 28 Tentang Akuntansi Asuransi Kerugian 30
Terhadap Pengakuan Pendapatan Pada PT. Asuransi Dharma Bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 28 tentang pengakuan pendapatan pada PT Asuransi Dharma Bangsa serta melihat kesesuaian antara teori pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK No. 28 dengan penerapan yang terjadi pada PT Asuransi Dharma Bangsa. Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh W Novianti Marceliana dan Siti Ralia Nasution yaitu (1) penulis menggunakan objek penelitian yang sudah menerapkan PSAK62 konvergensi IFRS 4, (2) penulis ingin mengetahui gambaran umum mengenai penerapan PSAK 62 dan PSAK 28 sehubungan dengan kegiatan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan dan dampak penerapan PSAK 62 konvergensi IFRS 4 yang sudah berlaku mulai Januari 2012 terhadap perusahaan asuransi kerugian.
31
