BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Teori Kegunaan Keputusan (Grand Theory) Teori
kegunaan
keputusan
(decision-usefulness
theory)
informasi
akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. SFAC No. 8 merupakan salah satu dari serangkaian publikasi di FASB untuk akuntansi dan pelaporan keuangan yang mencakup dua bab kerangka konseptual baru yang menggantikan SFAC No.1, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis, dan SFAC No.2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. SFAC No.8 dimaksudkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep fundamental yang akan menjadi dasar untuk pengembangan akuntansi keuangan dan pedoman pelaporan agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 tentang Conceptual Frameworks for Financial Reporting menyatakan bahwa informasi keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental untuk menjadi berguna. Teori kegunaan keputusan informasi sangat relevan, karena Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari SFAC No. 8, hanya saja Standar Akuntansi Pemerintahab (SAP) menekankan pada empat prasyarat normatif yakni; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
12
2.2
13
Teori Kontijensi (Supporting Theory) Pendekatan teori kontijensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal
pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan kontijensi pada akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem pengendalian secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Dilandasi dari penelitian Riyanto (2003) yang mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi dalam menguji faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja, pada penelitian ini yang akan diuji adalah mengenai hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitianpenelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merekonsiliasi ketidakkonsistenan dengan cara mengidentifikasikan faktor-faktor kondisional antara kedua variabel tersebut dengan pendekatan kontijensi. Penggunaan pendekatan kontijensi tersebut memungkinkan adanya variabelvariabel lain yang bertindak sebagai moderating variable atau intervening variable yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.
Riyanto (2003) berpendapat tentang perlunya penelitian mengenai
pendekatan kontijensi. Penelitian tersebut untuk menguji faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja. Faktor
14
kontekstual yang mempengaruhi keefektifan sistem pengendalian, pada umumnya di luar domain akuntansi sehingga menyangkut multi disiplin. Contoh faktor kontekstual
tersebut
adalah
motivasi,
komitmen,
struktur
organisasi,
ketidakpastian lingkungan dan strategi. Wicaksono (2013) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian intern adalah kualitas audit, lingkup audit dan gaya kepemimpinan.
2.3
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan
penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
15
Tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan
untuk
kepentingan:
akuntabilitas,
manajemen,
transparansi,
keseimbangan antar generasi. Evaluasi kinerja pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1)
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2)
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3)
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4)
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5)
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
16
6)
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi: 1)
Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakian sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan. 2)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17
3)
Neraca Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas
ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi kuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. 4)
Laporan Operasional Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 5)
Laporan Arus Kas Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan non-anggaran. 6)
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan
ekuitas
tahun
pelaporan
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya. 7)
Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sesuai
18
Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntasi pemerintahan
serta
ungkapan-ungkapan
yang
diperlukan
untuk
menghasilkan penyajian laporan keuagan secara wajar.
2.4
Kualitas Laporan Keuangan
2.4.1
Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8 Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 tentang Conceptual
Frameworks for Financial Reporting menyatakan bahwa informasi keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental untuk menjadi berguna dalam pengambilan keputusan. Para pembuat keputusan membutuhkan informasi untuk digunakan dalam keputusan investasi, kredit, dan keputusan yang serupa lainnya. SFAC ini diterbitkan oleh FASB pada tahun 2010. Karakteristik yang fundamental yaitu relevan (relevance) dan penggambaran yang senyatanya (faithful representation). Kegunaan dari informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat ditingkatkan informasi tersebut mengandung nilai komparatif (comparability), dapat diverifikasi (verifiability), tepat waktu (timeliness), dan dapat dimengerti (understandability).
2.4.2
19
Standar Akuntansi Keuangan Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan suatu ciri khas yang membuat
informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Berikut adalah karakteristik laporan keuangan sesuai dengan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. 1)
Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 2)
Relevan Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus
relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi di dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja dimasa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja
20
masa depan dan hal-hal lain yang langsug menarik perhatian pemakai, seperti: pembayaran deviden dan upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. 3)
Materialitas Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas
laporan keuangan. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament). Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atas titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. 4)
Keandalan Informasi dalam laporan keuangan harus andal (reliable) agar
dapat bermanfaat. Informasi memilki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan
21
pemakainya
sebagai
penggambaran
yang
senyatanya
(faithful
representation) dari yang seharusnya disajikan secara wajar. 5)
Penyajian Jujur Informasi laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko
penyajian yang dianggap kurang jujur dari seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesenjangan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta pristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. 6)
Substansi Mengungguli Bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. 7)
Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
22
8)
Pertimbangan Sehat Penyusunan
laporan
keuangan
mungkin
menghadapi
ketidakpastian suatu peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, dan perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya: pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan, berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak memilki kualitas yang andal. 9)
Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus
lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. 2.4.3
Standar Akuntansi Pemerintahan Pengertian karakterisik kualitatif laporan keuangan pada Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada SAK karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Sementara pada SAP karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam SAK, karakteristik kualitatif didefinisikan secara tegas sebagai “ciri khas”, sementara dalam SAP dinyatakan sebagai “ukuran yang perlu diwujudkan”. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
23
ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1)
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah: a.
Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b.
Memiliki manfaat prediktif (predictive value), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c.
Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d.
Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi
24
akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2)
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a.
Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan.
b.
Dapat Diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c.
Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3)
Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
25
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4)
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. SFAC No. 8, SAK, dan SAP mengungkapkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi untuk membantu pengguna informasi dalam pegambilan keputusan ekonomi. Walaupun sebenarnya karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang
26
dikeluarkan dalam statement tersebut berbeda-beda satu sama lain, namun kesemuanya adalah bertujuan untuk bagaimana bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat oleh pengguna.
2.5
Sistem Pengendalian Intern
2.5.1 Pengertian Pengendalian Intern Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan masyarakat. Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Di organisasi kecil, pengendalian masih dapat dilakukan oleh pemimpin organisasi. Namun semakin besar organisasi, dimana ruang gerak dan tugas-tugas yang harus dilakukan semakin kompleks, menyebabkan pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi melakukan pengendalian secara langsung, maka dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. Sebuah
organisasi
nirlaba
independen
yang
mempunyai
tujuan
untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif yang disebut dengan Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), dibentuk pada tahun 1985.
27
Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut: Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance. Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Elder, et al. (2011) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal serupa juga disampaikan Jusuf (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan yang memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dari pengertian pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut: 1)
Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan.
2)
Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya.
28
3)
Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan
dalam
pencapaian
tujuan
pengendalian
yang
menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 4)
Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.
2.5.2 Tujuan Pengendalian Intern Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pengendalian intern menurut Jusuf (2014) adalah: Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: (1) Keandalan informasi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian intern dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian intern ini adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan intern terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan intern secara efektif dan efisien.
29
2.5.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian
intern
merupakan
suatu
cara
untuk
mengarahkan,
mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Aparat pengawasan intern pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP bertanggungjawab langsung kepada Presiden sedangkan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
intern
adalah
aparat
pengawasan
intern
pemerintah
yang
bertanggungjawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten atau Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati atau walikota. Peraturan
Pemerintah
60
tahun
2008
menyatakan
bahwa
sistem
pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
30
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
bagi
penyelenggaraan
tercapainya
efektivitas
pemerintahan
negara,
dan
efisiensi
keandalan
pencapaian
pelaporan
tujuan
keuangan,
pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pembentuk SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) antara lain: 1)
Lingkungan Pengendalian Indikator lingkungan pengendalian ini memiliki makna bahwa
pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui; penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan kepemimpinan yang kondusif. 2)
Penilaian Risiko Indikator penilaian risiko ini memiliki makna bahwa pimpinan
instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko oleh pimpinan instansi pemerintah dengan cara menetapkan tujuan Instansi dan tujuan pada
31
tingkatan kegiatan. 3)
Kegiatan Pengendalian Indikator kegiatan pengendalian ini memiliki makna bahwa
pimpinan beserta staf instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 4)
Informasi dan Komunikasi Indikator informasi dan komunikasi ini memiliki makna bahwa
pimpinan dan staf dalam instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. 5)
Pemantauan Pengendalian Intern Indikator pemantauan pengendalian intern ini memiliki makna
bahwa sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
fo r
m as
i d an K o
m un
ik as i
32
Pemantauan Kegiatan Pengendalian
In
Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian
Gambar 2.1. Struktur Sistem Pengendalian Intern Sumber: Jusuf, 2014
2.6
Gaya Kepemimpinan Transformasional Penelitian Burns (1978) dianggap mampu memberikan gambaran adanya
dikotomi
dalam
kepemimpinan
yaitu
kepemimpinan
transaksional
dan
kepemimpinan transformasional. Meskipun Burns melihat kedua hal tersebut sebagai gaya kepemimpinan yang berbeda, namun Bass (1985) menyatakan bahwa hubungan kedua gaya atau pendekatan tersebut lebih kompleks dan sekaligus mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional sesungguhnya tetap diperlukan. Model Bass mengilhami peneliti dengan teori yang dapat diuji secara empiris dan memberikan gambaran adanya dua bentuk kepemimpinan yang ditemui pemimpin dalam organisasi. Teori
model
kepemimpinan
menggunakan pendekatan
“Full
Range”
Bass
(1985)
yang
kepemimpinan transformasional dan transaksional
tersebut merupakan sebuah model kumulatif (suatu hirarki hubungan) yang cara kerjanya hampir sama dengan teori motivasi Maslow (1954). Secara ideal dan teori, faktor yang tingkatannya lebih rendah disebut laissez faire dan kepemimpinan transaksional menunjukkan dasar dari fungsi kepemimpinan, sedangkan faktor yang lebih tinggi yaitu kepemimpinan transformasional,
33
menunjukkan kepemimpinan yang maju atau high performing leadership. Laissez Faire Leadership memiliki satu karakteristik yaitu pemimpin menghindari intervensi atau menerima tanggung jawab dari tindakan pengikut. Pemimpin membiarkan bawahannya melakukan tugas pekerjaannya tanpa ada pengawasan dari dirinya. Mutu dan hasil pekerjaan seluruhnya merupakan tanggung jawab bawahannya. Kepemimpinan transaksional menekankan pada transaksi atau pertukaran yang terjadi antar pemimpin, rekan kerja dan bawahannya. Pertukaran ini didasarkan pada diskusi pemimpin dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan apa yang dibutuhkan dan bagaimana spesifikasi kondisi dan upah atau hadiah jika bawahan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun tiga Indikatornya adalah (1) Contingent reward yaitu jika bawahan melakukan pekerjaan untuk kepentingan yang menguntungkan organisasi, maka kepada mereka dijanjikan imbalan yang setimpal. (2) Management by exception, passive yaitu pemimpin melakukan intervensi jika standar tidak tercapai. (3) Management by exception, active yaitu Pemimpin secara aktif dan ketat memantau pelaksanaan tugas pekerjaan bawahannya agar tidak membuat kesalahan, atau kegagalan. Atau agar kesalahan dan kegagalan tersebut dapat secepatnya diketahui untuk diperbaiki. Kepemimpinan transformasional, yaitu interaksi antara pemimpin dan anggota ditandai oleh pengaruh pemimpin untuk mengubah perilaku anggota menjadi sesorang yang merasa mampu dan bermotivasi tinggi dan berupaya mencapai prestasi kerja yang tinggi dan bermutu. Pemimpin mengubah anggota, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai bersama. Indikator aspek kepemimpinan
34
transformasional adalah (1) Idealized influence yaitu pemimpin mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. Pemimpin menimbulkan kesan pada anggota bahwa pemimpin memiliki keahlian untuk melakukan tugas pekerjaan, sehingga patut dihargai. (2) Inspirational motivation yaitu pemimpin mampu menimbulkan inspirasi pada anggota, antara lain dengan menentukan standar-standar tinggi, memberikan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai. (3) Intelectual stimulation yaitu pemimpin mendorong intelegensia dan rasionalitas anggota serta berhati-hati dalam menyelesaikan masalah, dan (4) Individualized consideration yaitu pemimpin memperlakukan setiap anggota sebagai seorang pribadi dengan kecakapan, kebutuhan, dan keinginan masing-masing. Pemimpin memberikan nasihat yang bermakna, memberi pelatihan yang diperlukan dan bersedia mendengarkan pandangan dan keluhan anggota.
2.7
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Mahaputra dan Putra (2014) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten
Gianyar dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan dan variabel independen kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan SIKD, sistem pengendalian intern, dan implementasi SAP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kualitas Informasi laporan keuangan.
35
Desmiyawati (2014) melakukan penelitian di SKPD Provinsi Riau dengan responden pegawai SKPD, dengan menggunakan variabel dependen keandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan dan variabel independen sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan keuangan, dan teknologi informasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh. Sedangkan sumber daya manusia
dan
teknologi
informasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
ketepatwaktuan. Nurrilah dan Muid (2014) melakukan penelitian di SKPD Kota Depok dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan dan variabel independen kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI dan sistem pengendalian intern. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Udiyanti dkk. (2014) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Buleleng dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan dan variabel independen penerapan SAP, sistem pengendalian intern, kompetensi staf akuntansi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kualitas
36
laporan keuangan. Indriasih (2014) melakukan penelitian di SKPD Kota Tegal dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen quality of financial reporting dan variabel independen apparatus competence dan effectiveness of government internal control. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap quality of financial reporting. Nuryanto dan Afiah (2013) melakukan penelitian di SKPD DKI Jakarta dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen quality of financial
statements
dan
variabel
independen
apparatus
competencies,
information technology utilization, dan internal control. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap quality of financial statements. Secara parsial apparatus competencies dan information technology utilization berpengaruh positif dan signifikan terhadap quality of financial statements dan secara parsial internal control berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap quality of financial statements. Munteh (2013) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Labuhanbatu dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan serta variabel independen kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan faktor eksternal. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
37
secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh postif terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan secara parsial SDM dan faktor eksternal bengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Yensi (2014) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Kuantan Singingi dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan serta variabel independen kompetensi SDM, penerapan SAKD dan sistem pengendalian intern. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, secara parsial SDM dan penerapan SAKD bengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Suwanda (2015) melakukan penelitian di Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan responden pegawai, dan menggunakan variabel dependen quality of local government financial reports. Serta variabel independen adalah application of SAP, HR quality, implementation of internal control systems organizational commitment dan utilization of information technology. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap quality of local
38
government financial reports secara parsial application of SAP dan organizational commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap quality of financial reporting. Quality of human resources, internal control system implementation and utilization of information technology berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap quality of financial reporting. Trottier, et al. (2008) melakukan penelitian di U.S. Office of Personel Management (OPM) dengan responden pegawai federal, dan menggunakan variabel dependen perceived leadership effectiveness dan follower satisfaction serta variabel independen transformational leadership dan transactional leadership. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan dan parsial kedua gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived leadership
effectiveness
maupun
follower
satisfaction.
Transformational
leadership memiliki pengaruh yaang lebih besar dibandingkan transactional leadership. Wicaksono (2013) melakukan penelitian di Kota Semarang dengan responden pegawai pemerintahan, dan menggunakan variabel dependen efektivitas pengendalian intern serta variabel independen kualitas audit, lingkup audit, gaya kepemimpinan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern. Secara parsial kualitas audit dan lingkup audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern serta gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap
39
efektivitas pengendalian intern. Asmoko dan Lasahido (2013) melakukan penelitian di DJP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur dengan responden pegawai DJP, dengan menggunakan variabel dependen kinerja pegawai dan variabel independen gaya kepemimpinan tansformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis korelasi bivariat. Hasil penelitian yang di peroleh adalah secara simultan dan parsial seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan gaya kepemimpinan transaksional. Akbar (2015) melakukan penelitian di Bank Jatim Cabang Malang dengan responden karyawan bank, dengan menggunakan variabel dependen kinerja karyawan serta variabel independen gaya kepemimpinan transformasional komunikasi organisasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang di peroleh adalah secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan komunikasi organisasi. Terdapat tiga belas hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, dan untuk ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Lampiran 1.
