BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Pengertian pajak menurut Soemitro. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara ( peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( tegen prestatie ) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment." Pengertian pajak menurut Undang-undang Tata Cara Perpajakan (KUP) ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
5
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Djajadiningrat "Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. 2.1.2 Jenis-jenis Pajak Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi. A) Menurut Golongannya 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. B) Menurut Sifatnya 1) Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
6
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah. C) Menurut Lembaga Pemungutnya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.
2.1.3
Pengertian Pajak Penghasilan ( PPh )
Definisi penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak adalah a tas dasar penyederhanaan, keadilan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka atas beberapa hal diberlakukan pajak final, diantaranya ialah pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat final dimaksudkan agar.
7
1) Proses administrasi menjadi lebih sederhana, artinya bagi Wajib Pajak mudah untuk menghitung, bagi administrasi pajak mudah menguji penghitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan bagi Wajib Pajak badan tidak ada lagi tarif yang berbeda-beda, sehingga lebih mendukung lagi kesederhanaan dan kemudahan seperti disebutkan di atas. 2) Untuk keadilan dan pemerataan beban, berlakunya tarif yang sama saja bagi tingkat penghasilan yang sama dari manapun diterima atau diperoleh. 3) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena PPh ini memiliki tarif tunggal yaitu sebesar 5% (lima persen), maka kerelaan Wajib Pajak untuk membayar akan meningkat.
2.1.4
Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh 21) Dasar hukum dalam pemungutan atas pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) .
8
2.1.5
Subjek Pajak Penghasilan Dalam subjek pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. a)
Subjek pajak dalam negeri Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah salah satu di bawah ini: 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; 2) orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 3) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 4) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
b)
Subjek pajak luar negeri Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini:
1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
9
2) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 3) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau
memperoleh
penghasilan
dari
Indonesia
bukan
dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 4) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. c)
Subjek Pajak Pribadi Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2.1.6
Objek Pajak Penghasilan Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang KUP adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
10
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak antara lain. a)
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini;
b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c) laba usaha; d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; e)
keuntungan
karena
pengalihan
harta
kepada
perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; f)
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
g)
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
h)
dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
11
i)
royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
j)
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
k)
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
l)
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
m) keuntungan selisih kurs mata uang asing; n)
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
o)
premi asuransi;
p)
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
q)
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
r)
penghasilan dari usaha berbasis syariah;
s)
imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
t) 2.1.7
surplus Bank Indonesia.
Penghasilan yang bersifat final: a)
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b) penghasilan berupa hadiah undian;
12
c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau
pengalihan
penyertaan
modal
pada
perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2.1.8
Tidak Termasuk Objek Pajak PPh 21 antara lain: 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 2)
harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
13
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 3)
warisan;
4)
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5)
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak
yang menggunakan
norma penghitungan khusus
(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 2.1.9
Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
1) Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama satu bulan, yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan. 2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
14
Contoh: Tabel 2.1 Biaya Jabatan Dan Pensiun Biaya jabatan
5% * penghasilan bruto
Biaya pensiun
Maksima Rp. 500.000,00/bulan
3) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. 4) Selanjutnya dihitung PTKP Contoh: Tabel 2.2 Perhitungan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Keterangan
PTKP
Diri sendri atau Wajib Pajak
24,300,000/Thn
Wajib pajak menikah
2,025,000/Thn
Tanggungan anggota keluarga
2,025,000/Thn
Istri berpenghasilan digabung dengan suami
24,300,000/Thn
5) Selanjutnya menghitung PPh terutang Contoh table 2.3 Perhitungan Tarif Terutang PPh Pasal 21 PENGASILAN
TARIF
Rp 0,- s/d Rp 50.000.000
5%
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
25%
Diatas 500.000.000
30%
15
