6
BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1
LANDASAN TEORI
2.1.1
PAJAK 2.1.1.1 Pengertian Pajak Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban
kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipunggut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda - beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih memahami tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut : Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo ( 2011 : 1 ) bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
7
( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ), bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemamkmuran rakyat. Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Sehingga dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik
kesimpulan tentang unsur - unsur yang terdapat pada
pengertian pajak, antara lain : a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran berupa uang ( bukan barang ). b. Berdasarkan Undang - Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang - Undang serta aturan pelaksanaannya. c. Tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontraprestasi perseorangan ) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Artinya, meskipun rakyat membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah tidak langsung memberikan jasa kepada pribadi pembayar pajak. Pemerintah hanya
8
memberikan pelayanan yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. e. Dapat dipaksakan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.
2.1.1.2 Fungsi Pajak Fungsi pajak menurut Mardiasmo ( 2011 : 2 ), yaitu : 1) Fungsi Anggaran ( Budgetair ) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. 2) Fungsi Mengatur ( Regulerend ) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :
9
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo ( 2011 : 5 ) mengelompokkan jenis pajak menurut : 1. Golongannya Berdasarkan golongannya, jenis pajak dibedakan menjadi : a. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
10
2. Sifatnya Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibedakan menjadi : a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Lembaga pemungutnya Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi : a. Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : -
Pajak Penghasilan ( PPh )
-
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )
-
Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM )
11
b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : -
Pajak Bumi dan Bangunan
-
Pajak Hotel
-
Pajak Restoran
-
Pajak Kendaraan Bermotor
2.1.1.4 Tarif Pajak Prof. Supramono, SE., MBA dan Theresia Woro Damayanti, SE ( 2010 : 7 ) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Mardiasmo ( 2011 : 9 ), ada 4 macam tarif pajak, yaitu : 1) Tarif Sebanding / Proporsional Yaitu
tarif
berupa
persentase
yang
tetap, terhadap berapapun
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah
12
pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 2) Tarif Tetap Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap ( sama ) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00. 3) Tarif Progresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh WPOP Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00
5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00
15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00
25%
Di atas Rp. 500.000.000,00
30%
13
4) Tarif Degresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
2.1.2
PEMUNGUTAN PAJAK 2.1.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo ( 2011 : 7 ) bahwa sistem pemungutan pajak dibagi
menjadi 3 ( tiga ) macam, yaitu : 1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Ciri-cirinya : -
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
-
Wajib pajak bersifat pasif
-
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
14
terutang. Ciri-cirinya: -
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
-
Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
-
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : -
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.1.2.2 Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan - hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Mardiasmo ( 2011 : 2 ) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut : a. Pemungutan pajak harus adil ( Syarat Keadilan )
15
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang - Undang ( Syarat Yuridis ) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya. c. Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat Ekonomis ) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan,
sehingga
tidak
menimbukan
kelesuan
perekonomian rakyat. d. Pemungutan pajak harus efisien ( Syarat Finansiil ) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannnya. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana ( Sederhana ) Sistem
pemungutan
yang
sederhana
akan
memudahkan
dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibaan perpajakannya.
16
2.1.2.3 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa utang bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Ada 2 ( dua ) ajaran mengenai saat timbulnya utang pajak yaitu : 1) Ajaran Materiil Dalam ajaran materiil, utang pajak timbul karena Undang - Undang dan karena ada sebab - sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak di kenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan adanya utang pajak. Contoh : -
Perbuatan
: mendirikan bangunan, melakukan kegiatan
impor / ekspor, bepergian keluar negeri. -
Keadaan
: memiliki tanah/ bumi dan bangunan,
memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor. -
Peristiwa
: mendapat hadiah undian.
2) Ajaran Formil Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak fiskus / pemerintah.
17
Menurut Mardiasmo ( 2011 : 8 ), ada empat hal yang menyebabkan terhapusnya utang pajak, yaitu : 1) Pembayaran Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2) Kompensasi Cara penghapusan utang pajak yang dilakukan dengan cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak ( pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda ) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis lainnya ( juga pada tahun pajak yang sama atau tahun pajak yang berbeda ). 3) Kadaluwarsa Suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya waktu. Bisa juga terjadi karena lampaunya waktu penerbitan pajak ( penerbitan Surat Ketetapan Pajak ) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. 4) Pembebasan dan penghapusan Terhapusnya utang pajak bisa terjadi karena : a. Wajib
Pajak
meninggal
dunia
dengan
tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
18
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan
berdasarkan
surat
keterangan
dari
Pemerintah Daerah setempat. c. Sebab lain.
2.1.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo ( 2011 : 8 ), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : 1) Perlawanan Pasif Masyarakat enggan ( pasif ) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: -
Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
-
Sistem perpajakan yang ( mungkin ) sulit dipahami masyarakat
-
Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2) Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: - Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. - Tax evasion, usaha meringankan beban pajak, dengan cara melanggar undang-undang ( menggelapkan pajak ).
19
2.1.3
PENAGIHAN PAJAK 2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen
diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajaknya. Mardiasmo ( 2011 : 145 ) menjelaskan bahwa : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak berfungsi agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai maka diperlukan serangkaian tindakan, penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian Surat Paksa, Penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan melaksanakan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan sampai dengan tindakan pencegahan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk berpergian keluar negeri. 2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak Dalam Pasal 18 Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan ( KUP ), dasar penagihan pajak adalah : a) Surat Tagihan Pajak ( STP )
20
Surat Tagihan Pajak ( STP ) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga. Fungsi STP adalah : -
Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
-
Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda.
-
Sarana untuk menagih pajak.
Sedangkan sebab diterbitkannya STP adalah : -
Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
-
Berdasarkan penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
-
Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
-
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP ( Pengusaha Kena Pajak ) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
-
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
-
PKP melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
21
-
PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.
b)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sebab diterbitkannya SKPKB adalah : -
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
-
Surat Pemberitahuan ( SPT ) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
-
Kewajiban
menyelenggarakan
pembukuan
atau
pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. c)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT ) SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
d)
Surat Keputusan Pembetulan
e)
Surat Keputusan Keberatan
f)
Putusan Banding
22
2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak ( STP ), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu : a. Penagihan Pasif Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak ( STP ), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang - Undang yang berlaku. b. Penagihan Aktif Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Dimana Undang - Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan.
23
Jika dalam jangka waktu 30 hari tunggakan pajak belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan Surat Teguran dan melaksanakan Surat Paksa. Dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas ( 2010 : 80 ) adalah :
Tabel 2.2 Proses Penagihan Pajak Urutan
1.
Kegiatan Penagihan
Waktu Pelaksanaan
Penerbitaan Surat Teguran
7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh
atau Surat Peringatan atau
tempo, penanggung pajak tidak
surat lain yang sejenis.
melunasi tunggakan pajaknya. Sudah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterbitkannya Surat
2.
Penerbitan Surat Paksa
Teguran / Surat Peringatan dan peanggung pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya.
24
Setelah lewat 2 x 24 jam Surat
3.
Penerbitan surat perintah
Paksa
diberitahukan
kepada
melaksanakan penyitaan
penanggung pajak dan tunggakan pajak belum dilunasi. Setelah lewat waktu 14 ( empat belas
4.
Pengumuman lelang
)
hari
pelaksanaan
sejak
tanggal
penyitaan
dan
penanggung pajak tidak melunasi tunggakan pajak. Setelah lewat waktu 14 ( empat belas ) hari sejak pengumuman Penjualan / pelelangan barang 5.
lelang dan penanggung pajak sitaan tidak
melunasi
tunggakan
pajaknya.
2.1.3.4 Daluwarsa Penagihan Pajak Dalam UU KUP No. 16 tahun 2009 Pasal 22 dijelaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
25
Peninjauan Kembali. Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Paksa Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut. b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan
26
dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan tersebut. d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
2.1.4
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN 2.1.4.1 Surat Teguran Awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat Teguran. Surat
Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Dalam hal Wajb Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
27
Penyampaian Surat Teguran tidak harus dilakukan oleh Jurusita Pajak, namun dapat dilakukan melalui : a. Secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi penagihan b. Melalui pos c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat Surat Teguran tidak perlu diterbitkan apabila : a. Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. b. Dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Teguran, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pergantian kepada Pejabat. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu. Apabila penanggung pajak setelah lewat waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal disampaikan Suat Teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak.
28
2.1.4.2 Penerbitan Surat Teguran Surat Teguran diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak diterbitkannya. Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan dengan prosedur sebagai berikut : 1) Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) / Surat Tagihan Pajak ( STP ) / Surat Tagihan Bea ( STB ) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistim Administrasi
Perpajakan
dan
meminta
persetujuan
Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP ( Direktorat Jenderal Pajak ). 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP. 3) Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan
Pajak,
mencetak
Surat
Teguran
dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
29
4) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada
Pelaksana
untuk
menyampaikannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak 6) Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak,
menatausahakan,
dan
menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
2.1.5
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 2.1.5.1 Pengertian Surat Paksa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak. Sedangkan pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo ( 2011 : 147 ) adalah : Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa bertuliskan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA pada kepala surat, yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa harus memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Penanggung Pajak.
30
2) Dasar Penagihan. 3) Besarnya Tunggakan Pajak. 4) Perintah untuk membayar.
2.1.5.2 Penerbitan Surat Paksa Surat Paksa diterbitkan paling cepat setelah lewat waktu 21 ( dua puluh satu ) hari dari penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan. Surat Paksa akan diterbitkan apabila : a) Penanggung Pajak tidak melunasi tunggakan pajak dalam Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. b) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Mardiasmo ( 2011 : 146 ) menjelaskan bahwa : Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila :
31
-
Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu.
-
Terdapat tanda – tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya,
atau
memekarkan
usahanya,
atau
memindatangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. -
Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan.
c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam
keputusan
persetujuan
angsuran
atau
penundaan pembayaran pajak.
Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Untuk setiap Penanggung Pajak dapat berupa : 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Paksa diberitahukan kepada : a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
32
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak apabila Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai. c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. d. Para ahli waris apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. 2) Wajib Pajak Badan Terhadap Wajib Pajak Badan, Surat Paksa diberitahukan kepada : a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan, atau b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada penjelasan yang sebelumnya. 3) Wajib Pajak Pailit Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan atau Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang
33
atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator, atau Penerima Kuasa.
2.1.5.3 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa Cara pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa adalah sebagai berikut : 1) Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal kedudukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut. 2) Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak minta agar WP atau PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk di teliti : -
Apakah tunggakan pajak menurut Surat Ketetapan Pajak cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa?
-
Apakah
ada
Surat
Keputusan
Pengurangan/
Penghapusan? -
Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/ jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan?
3) Kalau Jurusita tidak menjumpai Wajib Pajak/ Penanggung pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada :
34
a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama WP / PP yang akil baliq ( dewasa dan sehat mental ). b. Anggota pengurus komisaris dari Badan Usaha yang bersangkutan atau, c. Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati/ Walikota/ Camat/ Lurah ) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai. d. Pejabat - pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagaimana tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bersangkutan. e. Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
2.1.6
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK 2.1.6.1 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat
pada waktunya. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah pajak yang belum dapat dibayar oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang
35
berlaku. Sedangkan pengertian tunggakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan “Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.” Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang masih punya tunggakan dan disertai pembayaran sanksi adminisrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak ( STP ), Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ).
2.1.6.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak Mekanisme pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran Surat Setoran Pajak ( SSP ) SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak ( SSP ) ini difungsikan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 2. Pemindabukuan Pemindabukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ( SKKP ).
36
3. Pengurangan / penghapusan utang pajak Pengurangan atau dihapusnya utang Wajib Pajak dikarenakan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.
2.1.7
TEORI EFEKTIVITAS Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektvitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. Sedangkan definisi efektivitas menurut Mardiasmo ( 2010 : 134 ) adalah “ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya ”. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan ( input ), proses, maupun keluaran ( output ). Dalam hal ini yang
37
dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.8
TEORI KONTRIBUSI Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution,
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.
2.2
PENELITIAN TERDAHULU Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak memang telah banyak
dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran maupun dengan Surat Paksa yang dikutip dari berbagai sumber, disajikan dalam bentuk tabel berikut :
38
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu No
Peneliti
1.
Andi Marduati (2012)
Judul Penelitian Pengaruh Pajak
Kesimpulan
Penagihan Jumlah Dengan
Surat jumlah
Surat
Teguran
dan
Surat
Paksa
yang
Teguran dan Surat Paksa diterbitkan Terhadap
secara
simultan
Pencairan berpengaruh signifikan terhadap
Tunggakan
Pajak
di pencairan
tunggakan
pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Dibuktikan dari hasil uji F yang Pratama Makassar Barat.
menunjukkan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05
2.
Nana Andriana Efektivitas
Penagihan Penagihan pajak dengan Surat
Erwis
Pajak
Dengan
(2012)
Teguran dan Surat Paksa mengalami Terhadap Pajak
Surat Teguran
dan
Surat
peningkatan
Paksa dari
Penerimaan tahun 2010 ke tahun 2012. Pada
Kantor Penagihan pajak dengan Surat
Pelayanan Pajak Pratama Paksa Makassar Selatan.
di
Kantor
Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Selatan tergolong tidak
efektif
baik
ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nimonal yang tertera dalam Surat Teguran dan Surat Paksa. 3.
Derlina Sutria Tunas
Efektivitas
Penagihan Penagihan
Tunggakan Pajak Dengan dengan
tunggakan
pajak
menggunakan
Surat
39
(2013)
Menggunakan Paksa
Pada
Surat Paksa Kantor tergolong
pada
tahun belum
2011 efektif,
Pelayanan Pajak Pratama sedangkan pada tahun 2012 Manado.
mengalami peningkatan menjadi efektif. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan Surat Paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.
Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas, di temukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan peneliti. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti : 1) Penelitian terdahulu Andi Marduati ( 2012 ) -
Persamaan : sama – sama menggunakan 3 ( tiga ) variabel yaitu 2 ( dua ) variabel x dan 1 ( satu ) variabel y. Varabel x terdiri dari Surat Teguran dan Surat Paksa, sedangkan variabel y nya adalah pencairan tunggakan pajak.
40
-
Perbedaan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, sedangkan penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh.
2) Penelitian terdahulu Nana Andriana Erwis ( 2012 ) -
Persamaan : sama – sama menggunakan 3 ( tiga ) variabel yaitu 2 ( dua ) variabel x dan 1 ( satu ) variabel y. Varabel x terdiri dari Surat Teguran dan Surat Paksa, sedangkan variabel y nya adalah penerimaan pajak.
-
Perbedaan : variabel y yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencairan tunggakan pajak, sedangkan variabel y yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penerimaan pajak.
3) Penelitian terdahulu Derliana Sutria Tunas ( 2013 ) -
Persamaan : sama – sama menggunakan teknik analisis efektivitas.
-
Perbedaan : penelitian ini menggunakan 3 ( tiga ) variabel terdiri dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan pencairan tunggakan pajak. Sedangkan dalam penelitian terdulu hanya menggunakan 2 ( dua ) variabel, yaitu Surat Paksa dan penagihan tunggakan pajak.
2.3
KERANGKA KONSEPTUAL Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tersebut sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system. Dalam self assessment
41
system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak ( STP ), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT ), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk berikut :
42
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Tunggakan
Penagihan Pajak dg
Penagihan Pajak dg
Pajak
Surat Teguran
Surat Paksa
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak
Efektivitas Penagihan
Efektivitas Penagihan
Pajak dg Surat Teguran
Pajak dg Surat Paksa
dg Surat Teguran
dg Surat Paksa
Peningkatan Penerimaan Pajak
