BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang
saat ini sedang diupayakan di Indonesia.Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik. Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
adalah
instrumen
pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban
suatu
instansi
pemerintah
dalam
mempertanggungjawabkan
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi. Menurut instruksi Presiden No 7 tahun 1999, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Penetapan perencanaan strategi 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja
9 Universitas Sumatera Utara
4.Pemanfaatan
informasi
kinerja
bagi
perbaikan
kinerja
secara
berkesinambungan. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association (1970) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:
1. Sumber daya finansial 2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif 3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan 4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas. Sedangkan dari perspektif fungsional menurut Mardiasmo (2006:21), akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang
10 Universitas Sumatera Utara
membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif .Tahap-tahap tersebut adalah Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Probity and legality accountability), Akuntabilitas Proses (Process accountability), Akuntabilitas Pelaksanaan (Performance accountability), Akuntabilitas Program (Program accountability), dan Akuntabilitas Kebijakan (Policy accountability). 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Probity and legality accountability) Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance). 2. Akuntabilitas Proses (Process accountability) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing). 3. Akuntabilitas Pelaksanaan (Performance accountability) Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy).
11 Universitas Sumatera Utara
4. Akuntabilitas Program (Program accountability) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness). 5. Akuntabilitas Kebijakan (Policy accountability) Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).
Menurut Mardiasmo (2006), dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu: Berfokus pada hasil (outcomes), menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu, dan melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur. 1. Berfokus pada hasil (outcomes). Akuntabilitas menggunakan patokan dari hasil yang didapatkan untuk menentukan tahap - tahap apa yang akan dilakukan selanjutnya. 2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja. Kinerja suatu instansi dapat diukur dengan beberapa indikator yang berhubungan dengan akuntabilitas. 12 Universitas Sumatera Utara
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan. Data – data dari pengukuran menggunakan sistem akuntabilitas dapat membantu untuk menetapkan tahap – tahap apa yang akan dilakukan selanjutnya.
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. Dari tahap ini, data akan dihasilkan dengan hasil yang tetap atau tidak berubah – ubah dalam jangka pendek. 5. Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur. Dari tahap ini, dapat dilihat perubahan – perubahan yang terjadi selama periode yang berlangsung. Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.
13 Universitas Sumatera Utara
2.2
Kejelasan Sasaran Anggaran 2.2.1
Anggaran Anggaran yang merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan
keterbatasan sumber daya dan sumber dana memiliki beberapa karakteristik. (Halikiya, 2009:1). Salah satu karakteristik itu menurut Kenis (1979) adalah kejelasan sasaran anggaran.Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Menurut Kenis (1979), adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. 2.2.2
Kejelasan Sasaran Anggaran Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut. Menurut Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan, yaitu : tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi Pada konteks pemerintah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Selain kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi juga mempengaruhi kinerja.Komitmen organisasi
14 Universitas Sumatera Utara
adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Coryanata, 2004:619). Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan membuat individu berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, individu dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadinya. Partisipasi anggaran berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. (Sardjito dan Muthaher, 2007:7). Nuraini (2012) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauhmana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami oleh mereka yang yang bertanggungjawab untuk mencapainya.Oleh karena itu, peran kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 2.3
Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2001:163), “sistem pengendalian intern meliputi struktur
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajamen.” Sedangkan IAI (2001: 319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut: “Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan laporan keuangan, (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.” Dalam organisasi bisnis, pengendalian intern mempunyai posisi yang strategis, apalagi bagi perusahaan yang sudah besar sehingga keberadaan 15 Universitas Sumatera Utara
pengendalian intern tidak dapat diabaikan. Pengabaian pengendalian intern berarti berani menantang risiko kerugian, dan cepat atau lambat akibat dampak buruknya akan dirasakan oleh organisasi tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah metode, prosedur, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan dalam rangka menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 2.3.1
Tujuan Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2001:178), tujuan pengendalian intern akuntansi adalah
sebagai berikut: 1. Menjaga Kekayaan perusahaan a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. b. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut: a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. (1) Pembatasan akses langsung terhadap kekayaan.
16 Universitas Sumatera Utara
(2) Pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan. b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. (1) Pembandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. (2) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. c. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. (1) Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang. (2) Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. d. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. (1) Pecatatan semua transaksi yang terjadi. (2) Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. (3) Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. (4) Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. (5) Transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya. (6) Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti.
17 Universitas Sumatera Utara
2.3.2
Komponen Pengendalian Internal Menurut Sukrisno (2004:75), pengendalian intern terdiri dari lima komponen
yang saling terkait berikut ini: a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang - orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. b. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaiman risiko harus dikelola. c.Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan sehingga kita dapat melihat perubahan – perubahan yang terjadi dalam akuntabilitas kinerja. d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasiandan pertukaran informasi dalam suatu bentuk yang memungkinkan orang bertanggungjawab atas kinerja mereka. e.Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas akuntabilitas kinerja sepanjang waktu. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas akuntabilitas instansi pemerintah. Pengendalian internal dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran – sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan
18 Universitas Sumatera Utara
yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.Manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian sudah berjalan seperti yang sudah dirancang dan apakah akuntabilitas sudah terlaksana secara efektif. 2.4
Sistem Pelaporan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib
menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup: Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan SKPD. UU No 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam undang-undang Perbendaharaan Negara
ini
ditetapkan
bahwa
Perbendaharaan
Negara
adalah
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban keuangan negara , termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Pelaporan manajemen sering disebut pelaporan diskresioner karena tidak dimandatkan seperti pelaporan keuangan.Menurut Mulyadi (2001), sistem pelaporan manajemen yang efektif (MRS) mensyaratkan bahwa semua perusahaan publik memantau dan melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan manajemen dapat berbentuk fisik sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh penggunanya.Laporan ini dapar berupa dokumen kertas atau gambar elektronik yang disajikan di terminal lomputer.Laporan tersebut dapat berisi informasi verbal, numeric, atau grafis atau kombinasinya.Tujuan sistem
pelaporan adalah mengurangi tingkat ketidakpastian yang
berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan, dan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif.Agar lebih efektif, suatu laporan
19 Universitas Sumatera Utara
harus memiliki atribut antara lain relevan, ringkas, berorientasi pengecualian, akurat, lengkap, tepat waktu, dan singkat. Sebagian
besar
pelaporan
manajemen
melibatkan
akuntansi
pertanggungjawaban.Konsep ini menyatakan bahwa setiap peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan adalah tanggungjawab manajer, dan dapat dilacak ke masingmasing manajer. Prinsip yang mendasar dari konsep ini adalah bahwa tanggung jawab para manajer area dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk item-item yang mereka kendalikan (biaya, pendapatan, dan investasi).
Dua tahap akuntansi pertanggung jawaban yaitu : 1. Menciptakan serangkaian tujuan kinerja keuangan atau anggaran yang berkaitan dengan tanggung jawab manajer; dan 2. Melaporkan dan mengukur kinerja actual ketika dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai akuntabilitas, aktivitas bisnis secara teratur mengorganisasikan kegiatan operasi kedalam unit-unit yang disebut sebagai pusat pertanggung jawaban, dengan bentuk yang paling umum yaitu pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menghadapi akuntabilitas mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal antara lain; anggaran dan pengendalian akuntansinya. Tercapainya sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi akan menentukan kualitas atau kinerja dari pemerintah daerah. 20 Universitas Sumatera Utara
Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. 2.5
Review Penelitian Terdahulu Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah antara lain oleh: TABEL 2.1 REVIEW PENELITIAN TERDAHULU Peneliti dan Tahun Harsanti (2008)
Variabel yang Digunakan Variabel dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Moderating : Motivasi Variabel Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan.
Putri (2009)
Variabel dependen :Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel Independen :Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.
Apriadi (2010)
Variabel dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran
Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan dan motivasi berpengaruh terhadap variabel dependennya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah atas akuntabilitas kinerja, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak menunjukan adanya pengaruh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.
21 Universitas Sumatera Utara
dan Pengendalian Akuntansi. Nasution (2013)
Variabel dependen : Kinerja Manajerial Variabel Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi
Masdayani (2015)
Variabel dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Independen : Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja
.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada PT. Panin Sekuritas, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penerapan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja tetapi ada pengaruh Belanja Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1. Harsanti (2008) yang melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kudus.” Faktor yang mempengaruhi antara lain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi sebagai variabel moderating. Hasil menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadapakuntabilitaskinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan dan motivasi berpengaruh terhadap variabel dependennya. 2. Putri (2009) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian 22 Universitas Sumatera Utara
akuntansi dan sistem pelaporan sebagai variabel independennya, persepsi aparatur pemerintah daerah sebagai variabel moderatingnya, dan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai variabel dependennya. Hasilnya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah atas akuntabilitas kinerja, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak menunjukan adanya pengaruh. 3. Apriadi (2010) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten” menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independennya dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Klaten sebagai variable dependennya. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitaskinerja instansi pemerintah. 4. Nasution (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Di Perusahaan Panin Sekuritas” menggunakan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independen dan kinerja manajerial di Perusahaan Panin Sekuritas sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada PT. Panin Sekuritas, Tbk. 5. Masdayani (2015) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Asahan)” menggunakan variabel Kebijakan Penyusunan
23 Universitas Sumatera Utara
Anggaran, Penerapan Anggaran Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja sebagai variabel independen dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependennya. Berdasarkan hasil analisis secara parsial disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja (X1) terhadap akuntabilitas kinerja (Y). 2.6
Kerangka Penelitian Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan
hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti. Adapun hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada kerangka konseptual pada gambar berikut: GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Pengendalian Internal (X2)
H1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Sistem Pelaporan (X3)
H2
24 Universitas Sumatera Utara
Dari kerangka konseptual, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan.Sedangkan variabel dependennya adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut sehingga akuntabilitas dapat terwujud. (Kenis, 1979) Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajamen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. (Mulyadi, 2001) Sistem pelaporan mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan, dan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif sehingga akuntabilitas dapat terwujud. Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya
untuk
dapat
menjawab
hal-hal
yang
menyangkut
pertanggungjawabannya.Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
25 Universitas Sumatera Utara
Semua variabel - variabel yang telah disebutkan di atas sebagai variabel independen merupakan variabel yang secara teori mempengaruhi akuntabilitas suatu perusahaan.Semakin baik ketiga variabel itu terlaksana, maka pada akhirnya variabel - variabel ini dapat mempengaruhi akuntabilitas suatu instansi. 2.7
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian
(Sugiyono, 2007:51). Dari kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: H1 : Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan di BPPT wilayah Sumatera Utara H2 : Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial di BPPT wilayah Sumatera
Utara.
26 Universitas Sumatera Utara
