BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Efektivitas 2.1.1 Pengertian Efektivitas Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang

telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207). Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah : 1. Keberhasilan program 2. Keberhasilan sasaran 3. Kepuasan terhadap program 4. Tingkat input dan output 5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121) Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerjayang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat

Universitas Sumatera Utara

kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugastugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Cambel, 1989:47). Sementara itu, menurut Richard M. Steers, efektivitas merupakan suatu tingkatan kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya atau pencapaian sasarannya. Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu social dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana social efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, car mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri. Dari beberapa uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan srta meraih keberhasilan maksimal.


2.1.2 Pendekatan Terhadap Efektivitas Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya. 1. Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15). Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan programdalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.


Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. 3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancer dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 2.1.3 Masalah dalam Pengukuran Efektivitas Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hannya kepada satu kriteria evaluasi (contoh, produktivitas). Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut: 1. Adanya macam-macam output Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya.


Efektivitas tidak akan dapat diukur hannya dengan menggunakan suatu indikator atau efektivitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertai dengan efektivitas yang rendah pada sasaran lainnya. Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda-bedasecara keseluruhan, sehingga pengukuran

efektivitas

seringkali

terpaksa

dilakukan

dengan

memperhatikan

bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang sering dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan criteria dalam pengukuran efektivitas seperti yang dikemukakan oleh R.M Steers yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektivitas adalah : a. Adaptabilitas dan Fleksibilitas b. Produktifitas c. Keberhasilan d. Keterbukaan dalam berkomunikasi e. Keberhasilan pencapaian program f. Pengembangan program (Steers,1985:546) 2. Subjektifitas dalam adanya penelitian Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada baiknya bila meninjau pendapat G.W England, bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk


mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hannya dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas. Untuk sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsure subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Richard M Steers yaitu bahwa lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap informasi lembaga dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai (Steers, 1985:558)

2.2

Pelayanan Sosial Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan

yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Walter Friedlander dalam Muhidin, Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan

kemampuannya

sepenuh

mungkin

dan

meningkatkan

kesejahteraannya selarah dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander, dalam Muhidin, 1992:1) Sementara Elizabeth Wickenden dalam Muhidin mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial termasuk didalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan


dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat (Wickenden, dalam Muhidin, 1992:1). Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan UndangUndang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 : “Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”(Muhidin, 1992:5). Dari berbagai pengertian diatas dapat terlihat luas lingkup pengertian kesejahteraan sosial yang sebenarnya sangat meluas dan melingkupi berbagai aspek kehidupan. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, dimana pelayanan sosial juga termasuk dari salah satu didalamnya. Pelayanan sosial diartikan dalam dua macam, yaitu: a. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya. b. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak


beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya (Muhidin, 1992:41). Maka dapat diartikan bahwa efektivitas pelayanan sosial adalah tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan makna dari pelayanan sosial itu sendiri. Dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai dari pelayanan sosial yang diberikan telah sesuai dengan apa tujuan awal yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengertian pelayanan sosial di Negara-negara maju sama dengan point pertama, sedangkan di Negara-negara berkembang umumnya sama dengan point kedua. Di Negara Amerika Serikat, pelayanan sosial diartikan sebagai suatu aktifitas yang terorganisir yang bertujuan untuk menolong orang-orang agar terdapat suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui teknik dan metode yang diciptakan untuk memungkinkan individu, kelompok

dan

masyarakat

dan

melalui

tindakan-tindakan

kooperatif

untuk

meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Sedangkan di Inggris, pelayanan sosial mencakup suatu peralatan luas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dimana mereka hidup dalam keseluruhan yang mempunyai tanggung jawab untuk menolong masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dan memberikan perlindungan dengan pelayanan-pelayanan yang tidak mungkin dipenuhi oleh mereka sendiri secara perseorangan. Pada umumnya baik kualitas maupun kuantitas daripada pelayanan sosial akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemakmuran suatu Negara dan juga sesuai dengan faktor sosiokultural dan politik yang juga menentukan masalah prioritas pelayanan. Semakin tersebarnya dan dipraktekkan secara universal pelayanan


social, maka pelayanan social cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan khusus. 2.2.1 Fungsi-Fungsi Pelayanan Sosial Pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut : 1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat. 2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi. 3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial. 4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan. 5. Penyediaan dsan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi (Muhidin, 1992:42). Richard M. Titmuus dalam Muhidin (1992:43) mengemukakan fungsi pelayanan social ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut : 1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan dating. 2. Pelayanan-pelayanan

atau

keuntungan-keuntungan

yang

diciptakan

untuk

melindungi masyarakat.


3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial misalnya, kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya. 4. pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Alfred J. Khan dalam Muhidin (1992:43) menyatakan fungsi pelayanan sosial adalah: 1. Pelayanan sosial untuk pengembangan 2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi 3. Pelayanan akses Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui programprogram pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang, baik secara individual maupun didalam kelompok/keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya. Kebutuhan akan program pelayanan akses disebabkan oleh karena : a. Adanya birokrasi moderen b. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahamam masyarakat terhadap hal-hal dan kewajiban/tanggung jawabnya c. Diskriminasi d. Jarak geografi antara lembaga-lembaga pelayanan dari orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial (Muhidin, 1992:44)


Dengan adanya berbagai kesenjangan, maka pelayanan sosial disini mempunyai fungsi sebagai “akses” untuk menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program, sehingga program-program pelayanan tersebut dapat berfungsi dan dimamfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan sosial bukanlah semata-mata memberikan informasi, tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program-program referral. Fungsi tambahan dari pelayanan sosial adalah menciptakan partisipasi anggota masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Tujuannya dapat berupa terapi individual dan sosial (untuk memberikan kepercayaan pada diri individu dan masyarakat) dan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politis, yaitu untuk mendistribusikan sumber-sumber dan kekuasaan. Partisipasi mungkin merupakan konsekuensi dari bagaimana program itu diorganisir, dilaksanakan dan disusun. Partisipasi terkadang merupakan alat, terkadang merupakan tujuan. Ada yang memandang bahwa partisipasi dan pelayanan merupakan dua fungsi yang selalu konflik, karenanya harus dipilih salah satu. Karena itu harus dipilih partisipasi sebagai tanggung jawab masyarakat dan pelayanan sebagai tanggung jawab program. Pada umumnya suatu program sulit untuk meningkatkan kedua-duanya sekaligus. 2.2.2 Peranan Pekerja Sosial dalam Menangani Masalah Sosial Menurut Walter A Friedlander dalam Muhidin (1992:7), Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan professional yang dilaksanakan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara


perorangan

maupun

didalam

kelompok

untuk

mencapai

kepuasan

dan

ketidaktergantungan secara pribadi dan sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental dan psikis yang setinggi-tingginya. Permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan peranannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberikan pelayanan social, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga diarahkan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pekerja-pekerja sosial menyediakan pelayanan-pelayanan pertolongan dalam arti yang dikenal dalam praktek pekerja sosial. Praktek pekerjaan sosial ini merupakan realisasi daripada tugas fungsional didalam system kesejahteraan sosial guna membantu orang-orang dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Praktek pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai kontelasi nilai, tujuan, pengetahuan dan metoda. Praktek pekerjaan sosial dikembangkan dari perangkat tujuan-tujuan professional sebagai yang diyakini dan diakui oleh masyarakat umum dan para pekerja sosial. Dari kerangka teori pengetahuan praktek, profesi pekerjaan social, yaitu yang berhubungan dengan metoda-metoda petolongan, proses-proses dan peranan-peranan. Ada beberapa defenisi praktek pekerjaan sosial : 1. Kegiatan interventif yang diarahkan pada tujuan-tujuan dan dibimbing/didasari oleh nilai-nilai, pengetahuan, dan teknik yang secara kolektif diakui, diterima serta dikembangkan oleh profesi pekerjaan sosial.


2. Praktek pekerjaan sosial merupakan penerapan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku yang ditujukan untuk mengadakan perubahan perencana pada individuindividu, kelompok-kelompok serta system-sistem sosial. Tindakan-tindakan yang ditujukan kearah perubahan didasari oleh nilai-nilai metoda serta teknik-teknik yang diakui, diterima dan dikembangkan oleh profesi pekerja sosial. Jadi, pekerjaan sosial merupakan praktek professional dalam pengertian bahwa tindakan serta pelayanan-pelayanan yang diberikannya dilaksanakan oleh anggota-anggota yang berpendidikan khusus dan secara formal diakui dan diterima oleh dan didalam profesi pekerjaan sosial. Para pekerja social mampu melakukan penilaian yang kompleks yang diperlukan bagi pemecahan masalah-masalah manusia didalam suatu bidang kompetensi yang telah ditentukan. Seorang pekerja sosial, mempunyai pemahaman tentang pribadi dan tingkah laku manusia serta lingkungan sosialnya atau kondisi dimana manusia itu hidup. Menurut pandangan Zastrow, setidaknya ada beberapa peranan yang biasa dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu : 1. Enabler Sebagai Enabler, seorang pekerja social membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan pola sikap kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. 2. Broker Peranan sebagai Broker, yaitu berperan dalam menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan


masyarakat (community service). Broker dapat juga dikatakan menjalankan peran sebagai mediator yang menghubungkan pihak yang satu dengan pemilik sumber daya. 3. Expert Sebagai expert (tenaga ahli), ia lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi dalam berbagai hal. Misalnya saja, seorang tenaga ahli dapat memberikan usulan mengenai bagaimana struktur organisasi yang biasa dikembangkan dalam masyarakat tersebut dan kelompok-kelompok mana saja yang harus terwakili. Seorang expert harus sadar bahwa usulan dan saran yang diberikan bukanlah mutlak harus dijalankan masyarakat, usulan dan saran tersebut lebih merupakan masukan gagasan untuk menjadi pertimbangan masyarakat ataupunorganisasi dalam masyarakat tersebut. 4. Social Planner Seorang social planner mengumpulkan data mengenai masalah social yang terdapat dalam masyarakat tersebut, menganalisanya dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu perencana sosial mengembangkan program, mencoba mencari alternative sumber dan mengembangkan consensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat maupun kepentingan. Peran expert dan sosial planner saling tumpang tindih. Seorang expert lebih memfokuskan pada pemberian usulan dan saran, sedangkan social planner lebih memfokuskan

tugas-tugas

terkait

dengan

pengembangan

dan

pengimplementasian program.


5. Advocate Peran advocate merupaka peran yang aktif dan terarah. Dimana community worker menjalankan fungsi sebagai advocate yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau layanan. Tetapi, institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau layanan tersebut tidak diperdulikan. Peran advokasi dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh lembaga nonpemerintah yang menyampaikan tuntutan pada pemerintah agar pemerintah menyediakan ganti-rugi yang memadai bagi mereka yang terpuruk, atau agar pemerintah meringankan biaya pendidikan. 6. Activist Sebagai activist, seorang community worker melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalian sumber daya ataupun kekuasaan

pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan.

Seorang

biasanya

activist

memperhatikan

isu-isu

tertentu,

seperti

ketidaksesuaian dengan hokum yang berlaku, ketidakadilan dan perampasan hak. Seorang activist biasanya mencoba menstimulasikan kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan tersebut untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada. 7. Educator Dalam menjalankan peran sebagai educator (pendidik), pekerja social diharapkan mempunyai keterampilan sebagai pembicara dan pendidik. Pekerja social harus mampu berbicara didepan public untuk menyampaikan informasi mengenai beberapa hal tertentu, sesuai dengan bidang yang ditanganinya


2.3

Orang Lanjut Usia Pengalaman hidup lanjut usia merupakan pewaris nilai-nilai sosial budaya

sehingga dapat menjadi panutan bagi kesinambungan kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Walaupun sangat sulit untuk mengukur berapa besar produktivitas budaya yang dimiliki orang lanjut usia, tetapi produktivitas tersebut dapat dirasakan mamfaatnya oleh para generasi penerus mereka (Yasa, 1999). Salah satu produktivitas budaya yang dimiliki lanjut usia adalah sikap suka memberi, memberi adalah suatu bentuk komunikasi manusia. Dengan hubungan itu manusia memberikan arti kepada dirinya, dan juga kepada sesamanya (Sumarjo, 1997). Dasar perbuatan memberi adalah cinta kasih, perhatian, pengenalan, dan simpati terhadap sesama. Itu berarti seorang peduli kepada orang lain dan ingin menolong orang lain untuk mengembangkan dirinya. Lanjut usia dapat memberi kepada orang lain/generasi muda daam wujud pengetahuan, pikiran, tenaga, selain memberikan apa yang dimiliki. Bagi lanjut usia, keluarga merupakan sumber kepuasan, dan mereka ingin tinggal di tengah-tengah mereka, akan tetapi keluarga dapat menjadi frustasi bagi orang lanjut usia, hal ini terjadi jika ada hambatan komunikasi antara lanjut usia dengan anak atau cucu dimana perbedaan faktor generasi memegang peranan. Merawat mereka yang sudah lanjut usia tidak bisa disamakan seperti merawat orang yang muda, apalagi dianggap seperti kanak-kanak. Sifat yang dibawa semenjak muda akan menjadi sifatnya diwaktu tua. Usia tua ditandai oleh suatu proses yang sangat nampak dan bisa dilihat dengan sangat jelas sekali. Yang paling nyata adalah secara fisik akan ada perubahan-perubahan


yang menandakan menuanya diri seseorang. Misalkan, jalannya tidak secepat dulu, daya tahan tubuhnya untuk bertahan di cuaca dingin makin berkurang, tulang-tulang mereka mulai merapuh, urat-urat saraf mereka jadi kaku sehingga mereka tidak selincah orang yang masih muda. Sistem pendukung lanjut usia ada tiga komponen menurut Joseph. J Gallo (1998), yaitu : 1. Jaringan-jaringan informal 2. Sistem pendukung formal 3. Dukungan-dukungan semiformal Jaringan pendukung informal meliputi keluarga dan kawan-kawan, sistem pendukung formal meliputi tim keamanan sosial setempat, program-program medikasi dan kesejahteraan sosial. Dukungan semiformal meliputi bantuan-bantuan dan interaksi yang disediakan oleh organisasi lingkungan sekitar seperti perkumpulan pengajian, gereja atau perkumpulan warga lansia setempat. Dengan demikian lanjut usia harus mengambil langkah awal untuk mengikuti sumber-sumber dukungan di atas. Dorongan, semangat atau bantuan dari anggotaanggota keluarga, masyarakat sangat dibutuhkan oleh lanjut usia. Jenis-jenis bantuan informal, formal dan semiformal apa saja yang tersedia bagi lanjut usia yang terkait pada masa lampaunya. Lanjut usia memiliki kriteria mandiri, yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan tidak menggantungkan kepuasan-kepuasan utama pada lingkungan dan kepada orang lain. Mereka lebih tergantung pada potensi-potensi mereka sendiri bagi


perkembangan dan kelangsungan pertumbuhannya. Adapun kriteria orang yang mandiri menurut Koswara (1991) adalah mempunyai : 1. Kemantapan relatif terhadap pukulan-pukulan, goncangan-goncangan atau frustasi 2. Kemampuan mempertahankan ketenangan jiwa 3. Kadar arah yang tinggi 4. Agen yang merdeka 5. Bertanggung jawab Lanjut usia yang mandiri dapat menghindari diri dari penghormatan, status dan popularitas kepuasan yang berasal dari luar diri mereka anggap kurang penting dibandingkan pertumbuhan diri. Orang lanjut usia mempunyai tempat selain tinggal dengan keluarga, yaitu suati wadah yang disebut dengan Panti Asuhan, dimana keluarga yang memasukkan orang tuanya ke panti harus tetap menunjukkan kasih sayangnya meski mereka berada di Panti Asuhan. Panti Asuhan bisa menjadi pilihan yang baik untuk menikmati hari tua. Akan tetapi sebagian masyarakat Indonesia memandangnya sebagai suatu yang negatif. Pandangan masyarakat tentang Panti Asuhan dan orang tua yang dititipkan di sana agaknya perlu diluruskan. Orang tua yang dititipkan di Panti Asuhan tidak berarti mereka terbuang, mereka tetap memiliki keluarga yang merupakan bagian penting dari keberadaannya. Di Panti Asuhan mereka menemukan teman yang relatif seusia dengannya dimana mereka dapat berbagi cerita. Karena kebereadaan lansia di Panti dengan berbagai karakter serta memiliki berbagai ragam problematika maka dipandang


perlu untuk memberikan suatu penanganan khusus sesuai kelebihan serta kekurangan yang mereka miliki.

2.4

Kerangka Pemikiran Penduduk lanjut usia merupakan bagian dari anggota keluarga maupun anggota

masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya. Sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup, orang lanjut usia mengalami ketergantungan, dimana ketergantungan tersebut disebabkan oleh kondisi orang lanjut usia yang banyak mengalami perkembangan dalam bentuk-bentuk yang mengarah pada perubahan yang negatif. Dalam hal ini pemerintah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam pelayanan sosial bagi lanjut usia guna menunjang kehidupan orang lanjut usia agar lebih baik. Tidak dipungkiri bahwa panti asuhanlah yang merupakan unit yang paling tepat untuk memberikan pelayananan terhadap orang tua yang lanjut usia, dan panti asuhan ini perlu diamaksimalkan guna mensejahterakan kehidupan orang lanjut usia dimanapun mereka berada. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Siborong-borong mempunyai tugas membantu Dinas Sosial dalam pembinaan, sosialisasi dan pengasuhan lanjut usia. Dalam hal ini UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Siborong-borong menjalankan pelayanan sosial

di hari tua para lanjut usia, melalui program

kesejahteraan lanjut usia yang meliputi, bimbingan kesehatan, bimbingan rohani, dan bimbingan sosial. Dimana melalui program ini, diharapkan warga binaan sosial mendapatkan kesehatan yang baik, memiliki semangat hidup serta perhatian penuh.


Gambar 1. Bagan Alir Pemikiran

UPT PS Lanjut Usia Siborong-borong

Program Kesejahteraan Lansia: 1. Bimbingan kesehatan 2. Bimbingan rohani 3. Bimbingan sosial

Warga Binaan Sosial

Hasil yang diharapkan : 1. Lanjut usia mendapatkan kesehatan yang baik 2. Lanjut usia memiliki semangat hidup 3. Lanjut usia mendapat perhatian penuh dari panti asuhan

Efektif

Tidak Efektif


2.5

Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.5.1 Defenisi Konsep Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak

kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1.

Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik yang dilaksanakan secara individu, kelompok, organisasi, lembaga maupun pemerintah

2.

Pelayanan sosial adalah suatu aktifitas yang bertujuan memberikan pertolongan, bimbingan, perlindungan kepada individu, keluarga, masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik

3.

Keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk dalam keluarga itu adalah Bapak, Ibu dan anakanaknya.

4.

Orang lanjut usia merupakan tahap akhir dari proses penuaan, dimana lanjut usia digolongkan dari usia 60 tahun sebagai titik awal seseorang memasuki lanjut usia.

5.

UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia yang memberikan pelayanan


kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia terlantar dalam panti, yang berada dibawah naungan dinas sosial provinsi sumatera utara. Dengan demikian, dapat kita ambil defenisi konsep secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan efektivitas pelayanan sosial UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Bagi Lanjut Usia adalah tercapainya tujuan seluruh aktifitas pemberian pelayanan kepada orang Lanjut usia yang telah dilakukan oleh UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. 2.5.2 Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel (Singarimbun, 1989:33). Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat berbagai indikator yang akan diteliti sebagai berikut : 1. Bimbingan kesehatan, meliputi: a. Pemeriksaan kesehatan b. Perawatan dan pengobatan kesehatan 2. Bimbingan rohani, meliputi: a. metode bimbingan rohani b. intensitas bimbingan 3. Bimbingan sosial Dari indikator-indikator yang digunakan tersebut, diharapkan dapat disimpulkan sudah efektifkah upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam pelayanan bagi lanjut usia terutama dalam keberfungsian sosialnya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang

Recommend Documents