JASA. Salah satu syarat terwujudnya good governance

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Salah satu syarat terwujudnya good governance

adalah adanya

pemerintah yang kompetitif, yaitu mengembangkan persaingan yang sehat, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dan produktifitas. Dengan kata lain pemerintahan yang kompetitif berusaha untuk memotivasi semangat kompetisi dalam pemberian layanan publik. Kompetisi adalah satu - satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa harus memperbesar biaya. Selain itu salah satu syarat kriteria pemerintah yang baik adalah adanya Effectiveness and Efficiency yaitu memenuhi kebutuhan dengan cara terbaik dalam penggunaan sumberdaya. Menurut Mardiasmo1 efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah

untuk

mencapai

output

tertentu.

Efisiensi

merupakan

perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Proses pelaksanaan pengelolaan anggaran terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/pengendalian serta pelaporan. Perencanaan anggaran dimulai dari pengajuan rencana anggaran, rapat koordinasi 1

Akuntansi Sektor Publik, Dr. Mardiasmo, MBA, Ak

LP4M UNIVERSITAS AIRLANGGA

1


penentuan dan sinkronisasi rencana dengan plafon anggaran sampai disahkannya rencana anggaran dalam satu tahun oleh Kepala Daerah. Proses pelaksanaan anggaran di mulai dari penyusunan rencana pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan pengendalian. Sedangkan proses pelaporan dilakukan saat pelaksanaan di lapangan sedang berjalan hingga selesainya kegiatan. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Pada tahap perencanaan, peningkatan efesiensi dilakukan pada saat evaluasi terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang diajukan, termasuk didalamnya rencana belanja barang dan jasa maupun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD). Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Bagian Kelima pasal 90 ayat (2) bahwa RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan capaian prestasi kerja. Dan dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pasal 93 ayat (1) Penyusunan RKA SKPD berdasarkan capaian prestasi kerja yang dimaksud adalah disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dengan demikian dalam menyusun dan mengevaluasi RKBMD dan DKBMD maupun belanja barang/jasa diperlukan pedoman yang merupakan pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan harga dalam satu periode tertentu yang disebut Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana yang


2


tertuang dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007. Dengan standar satuan harga barang/jasa yang mereprensentasikan keadaan harga barang di pasar, akan menghasilkan RKBMD dan DKBMD yang efisien dan efektif sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengelolaan anggaran belanja yang efektif dan efisien pula. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyusun buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa tahun Anggaran 2014. Terdapat beberapa alasan untuk menyempurnakan buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa tahun Anggaran 2014. Adanya perkembangan jenis dan type kebutuhan barang di Unit Satuan Kerja belum terakomodasi dalam Standar Satuan Harga Barang/Jasa merupakan salah satu alasan dilakukan penyempurnaan. Alasan lain adalah adanya perkembangan jenis dan tipe barang baru di pasar, sementara jenis dan tipe barang yang lama sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pabrikan serta adanya perkembangan harga barang di pasar. Dengan demikian diperlukan upaya - upaya untuk menyempurnakan buku standar barang dan harga satuan barang yang telah ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan survey ulang terhadap harga barang-barang di pasar setiap periode tertentu agar standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan mencerminkan harga barang yang sebenarnya. Diharapkan dengan kegiatan ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran belanja dengan cara menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa, memudahkan Unit Kerja lain untuk menyusun RKBMD dan DKBMD serta mempermudah proses penelitian dan evaluasinya.


3


1.2.

REFERENSI PERATURAN DAN PERUNDANGAN Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan berdasarkan atas beberapa

peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai acuan hukum. Beberapa landasan hukum yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : 1.

Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang - Undang nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3.

Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagiamana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007


4


9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota

10. Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

1.3.

TUJUAN , MANFAAT dan SASARAN Tujuan dan manfaat dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Standar

Satuan Harga Barang/Jasa adalah : 1.3.1 Tujuan Tujuan dilaksanakan pekerjanan penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa adalah adanya standar satuan harga barang/jasa tertinggi yang

diperlukan

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Magetan

dalam

pengelolaan anggaran menurut jenis, spesifikasi dalam satu periode tertentu 1.3.2 Manfaat Apabila tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : a) Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Kegiatan dan Anggaran (DPA)


5


b) Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) c) Mempermudah untuk meneliti dan mengevaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD). d) Memudahkan dan mempercepat proses penyusunan RKA, DPA, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE). e) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja daerah dengan cara menghindari kebocoran dan keborosan dalam proses pengadaan barang/ Jasa. f) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam evaluasi penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan.


6


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan atas Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan bahwa penyusunan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sejalan dengan hal tersebut penyusunan dan pembuatan Standar Satuan Harga Barang/Jasa merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan suatu efesiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Standar Satuan Harga Barang/Jasa berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007 dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Koordinator Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan tugas dan kewenangan antara lain : a.

Standarisasi barang

b.

Standarisasi kebutuhan barang

c.

Standarisasi harga Beberapa tugas dan kewenangan tersebut dalam hasil akhirnya berupa

standar satuan harga barang/jasa yang disusun setiap Periode dan dipergunakan dalam penyusunan RKA SKPD, Buku APBD, DPA, Buku Perubahan APBD dan DPA Perubahan APBD. Namun dalam pelaksanaannya


7


ternyata masih ditemukan beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi dalam rangka untuk mencapai efesiensi dan efektifitas anggaran keuangan daerah seperti tercantum pada tujuan penyusunan Standar

Harga Satuan

Barang/Jasa. Menurut Mardiasmo2 efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 2.1

BARANG Dalam pengertian ilmu ekonomi barang dan jasa merupakan hal

terpenting bagi stabilitas ekonomi di masyarakat. Definisi Barang secara umum adalah segala benda yang berwujud atau tak berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah beras, minuman, buku dan lain-lain. Sedangkan barang yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat adalah mesin-mesin, peralatan kantor. Menurut jumlahnya barang dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu :

2

Akuntansi Sektor Publik, Dr. Mardiasmo, MBA, Ak


8




Barang ekonomi yaitu barang yang terbatas jumlahnya (langka) dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya.



Barang bebas yaitu barang yang memiliki kegunaan yang tersedia dalam jumlah melimpah (tidak langka) dan tidak perlu memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Sedangkan pengertian yang lain, yang dimaksud barang yang

dibedakan berdasarkan jenisnya barang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu: 

Barang akhir yaitu barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bersifat ada yang tahan lama dan tidak tahan lama.



Barang modal yaitu barang yang digunkan untuk menghasilkan barang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Barang antara yaitu barang-barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh konsumen. Beberapa kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang

memuat pengertian tentang barang, antara lain : 

Di dalam Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.


9




Berdasarkan atas Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan bahwa Standarisasi Barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya. Kategori barang jika dikategorikan dalam intensitas hukum pajak

barang dibedakan menjadi beberapa jenis. Sedangkan pengertian Jasa adalah segala bentuk layanan kegiatan bersifat tidak berwujud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah jasa dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 1. Jasa

pemborongan

yaitu

layanan

pekerjaan

pelaksanaan

konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. 2. Jasa konsultasi yaitu layanan

jasa keahlian profesional dalam

berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. 3. Jasa lainnya yaitu segala pekerjaan dan atau peyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.


10


2.2

HARGA Berdasarkan atas Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan bahwa Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu : Standarisasi harga adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu Beberapa tugas dan kewenangan tersebut dalam hasil akhirnya berupa Standar Barang yang disusun setiap Periode dan dipergunakan dalam penyusunan RKA, Buku APBD, DPA, Buku Perubahan APBD dan DPA Perubahan APBD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi dalam rangka untuk mencapai efesiensi dan efektifitas anggaran keuangan daerah seperti tercantum pada tujuan penyusunan Standar Harga. 2.3

FAKTOR PENYESUAI

2.3.1 Inflasi 1) Definisi Inflasi Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.


11


2) Indikator Inflasi 

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survey bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.



Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

3) Disagregasi Inflasi a.

Inflasi Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental 

Interaksi permintaan – penawaran



Lingkungan

eksternal:

nilai

tukar,

harga

komoditi

internasional, inflasi mitra dagang  b.

Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

Inflasi non Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri dari :


12




Inflasi Volatile Food yaitu Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.



Inflasi Administered Prices yaitu Inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll

4) Determinasi Inflasi Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price)1 , dan terjadi negative supply shocks2 akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya

permintaan

ketersediaannya.

Dalam

barang konteks

dan

jasa

relatif

makroekonomi,

terhadap

kondisi

ini

digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang


13


terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).

Gambar 2.1 Alur Komponen Pembentuk Inflasi IHK 1Misalnya

antara lain harga BBM, TDL, tarif telepon, cukai rokok, dan tarif

angkutan. 2Misalnya

2.4

gagal panen dan langkanya komoditi tertentu.

SAMPLING Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Dalam penelitian sering kali menggunakan sampel dengan beberapa pertimbangan. Inilah yang disebut sebagai sampling, yaitu proses memilih

sejumlah

elemen

populasi

yang

mencukupi

untuk

memmpelajari sample dan memahami karakteristik elelem populasi (Kuncoro, 2003; 104). Alasan utama penggunaan sampel adalah :


14


a. Kendala Sumber Daya, penggunaan sampel akan menghemat sumber daya yang berupa waktu, dana dan sumber daya lain yang terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya. b. Ketepatan, melalui pemilihan sampel yang baik akan dapat diperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. c. Pengukuran Destruktif, menghindari kerugian untuk jenis pengukuran yang bersifat desktruktif. 2.4.1 Karakteristik Sampel Sampel yang baik umumnya memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah: a. Memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. b. Mengidentifikasi probablilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. c. Memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. d. Memungkinkan peneliti menghitung derajad kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistik.


15


2.4.2 Proses Pemilihan Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi yang yang diwakilinya. Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat. Proses pemilihan sampel merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan. Tahapan proses pemilihan sampel meliputi: a. Penentuan Populasi, Penentuan populasi merupakan proses pertama yang dilakukan untuk pemilihan sampel. Populasi adalah suatu kelompok dari elemen-elemen penelitian dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber data yang diperlukan. b. Penentuan Unit Pemilihan Sampel Unit pemilihan sampel adalah kelompok elemen. Dari populasi penelitian, elemen yang akan dikelompokkan menjadi satu atau beberapa kelompok tergantung dari desain sampel yang dipergunakan. Dari populasi yang sama dapat diklasifikasikan menjadi satu atau lebih unit pemilihan sampel, yang nantinya akan dipilih sampel untuk penelitian. c. Penentuan Kerangka Pemilihan Sampel


16


Kerangka pemilihan sampel adalah daftar elemen dari setiap unit pemilihan sampel. Sebagai contoh apabila yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur di Indonesia maka kerangka pemilihan

sampel

bisa

diperoleh

dari

Daftar

Direktori

perusahaan manufaktur di seluruh Indonesia. d. Penentuan Desain Sampel Desain sampel adalah metode untuk memilih sampel dari populasi yang ada. Terdapat beberapa desain sampel yang dapat dipergunakan, dimana dalam pemilihan desain sampel yang akan dipilih adalah yang paling sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. e. Penentuan Jumlah Sampel Penentuan jumlah sampel merupakan proses untuk menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi dengan baik sekaligus dengan jumlah biaya yang terjangkau f. Pemilihan Sampel Langkah terakhir dalam proses pemilihan sampel adalah memilih sampel yang diperlukan. Dalam tahap ini ditentukan elemen yang akan menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan. 2.4.3

Pertimbangan Penentuan Jumlah sampel


17


Jumlah sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian perlu dipertimbangkan dengan baik. Penentuan Jumlah sampel haruslah menjamin

bahwa

peneliti

dapat

memperoleh

data

yang

mencerminkan keadaan populasi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : a. Homogenitas, semakin homogen suatu unit pemilihan sampel semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. b. Derajad Kepercayaan, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat ketelitian dalam mengestimasi parameter populasi secara benar. Semakin tinggi derajad kepercayaan yang diinginkan maka semakin banyak jumlah sampel yang dibutuhkan. c. Presisi, merupakan ukuran kesalahan standar dari estimasi yang dilakukan. Harapan penyimpangan terhadap populasi dihitung dengan deviasi standar. Semakin tinggi presisi yang diinginkan maka semakin banyak jumlah sampel yang diperlukan. d. Prosedur Analisis, merupakan jumlah sampel tertentu yang dibutuhkan berkaitan dengan penggunaan prosedur analisis. Peneliti

perlu

diperlukan

mempertimbangkan

sesuai

dengan

model

jumlah analisis

sampel

yang

yang

akan

dipergunakan.


18


e. Kendala Sumber daya, keterbatasan waktu, dana dan sumber daya manusia sering menjadi pembatas yang sangat menentukan dalam penentuan jumlah sampel yang layak dalam penelitian. 2.4.4

Desain Sampel Secara umum desain sampel terdiri atas dua macam yaitu probabilitas

dan

desain

nonprobabilitas.

Pertimbangan

menggunakan desain sampel meliputi biaya, akurasi, waktu, penerimaan hasil, dan kemampuan generalisasi. Secara lebih rinci perbedaan desain sampel probalilitas dan nonprobabilitas adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Sampel Probabilitas dan Non Probabilitas No 1 2 3 4 5

Uraian Biaya Akurasi Waktu Penerimaan Hasil Kemampuan

Jenis Desain Probabilitas Nonprobabilitas Lebih mahal Lebih murah Lebih tepat Kurang tepat Lebih lama Lebih cepat Penerimaan Penerimaan masuk Baik Jelek universal akal

Generalisasi b. Sampel Probabilitas Sampel probabilitas mengandung arti bahwa setiap sampel yang dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terdapat 5 jenis desain sampel probabilitas yaitu : sampel random sederhana, sampel sistematis, sampel stratifikasi, sampel kluster dan sampel multitahap. c. Sampel Nonprobabilitas


19


Sampel Nonprobabilitas merupakan pemilihan sampel secara arbetrer, dimana probabilitas masing-masing anggota populasi tidak diketahui. Terdapat 4 macam sampel non probabilitas yaitu : convienience, jugdement, quota dan snowball sampling.


20


BAB III RUANG LINGKUP ,TAHAPAN PEKERJAAN, DAN OUTPUT PEKERJAAN

3.1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan ini meliputi keseluruhan proses dan kegiatan yang

dimaksudkan untuk penyusunan standar satuan harga barang/jasa yang mancakup: a. Bidang Barang Alat - Alat Besar b. Bidang Barang Alat Bengkel c. Bidang Barang Alat – Alat Pertanian d. Bidang Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga e. Bidang Barang Alat Studio Dan Komunikasi f. Bidang Barang Alat – Alat Kedokteran g. Bidang Barang Alat Laboratorium h. Bidang Barang Musik dan Olahraga i.

Bidang Barang Hewan/Ternak dan Tanaman

j.

Bidang Barang Bahan Bangunan dan Konstruksi

k. Bidang Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis l.

Bidang Biaya Operasional Kegiatan Dan Biaya Sewa

m. Bidang Biaya Upah Penunjang Kegiatan


21


3.2

TAHAPAN PEKERJAAN Untuk mencapai tujuan pekerjaan dan mendapatkan manfaat seperti

yang telah disebutkan di atas, tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 3.2.1 Observasi Pendahuluan Pada tahap ini dilakukan upaya - upaya pemahaman terhadap pekerjaan secara umum. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah : a. Studi literatur dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan b. Identifikasi kelemahan dan kekurangan sistem penyusunan dan pembuatan standar satuan harga barang/jasa c. Menyusun alternatif pemecahan d. Menyusun metode dan rencana kerja e. Menyiapkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan 3.2.2 Pengumpulan Data Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan mentabulasikan serta memisahkan data menurut kelompok data. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah : a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari sumber data yang telah ditentukan b. Tabulasi data, Memasukan data ke dalam kolom - kolom perhitungan


22


c. Kompilasi data, yaitu memilah dan mengelompokkan data untuk diolah 3.2.3 Analisis Data Analisis merupakan proses pengkajian dan penafsiran lebih lanjut terhadap hasil pengolahan data. Dari hasil Analisis tersebut dilakukan sintesa dan pembahasan. Menurut Ardhana 12 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 3.2.4 Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan pembuatan Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa. Proses penyusunan adalah membuat draft buku SSHBJ yang berisi kertas kerja yang kemudian dibahas dengan tim penyusunan buku SSHBJ. Masukan tim penyusun ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan draft buku SSHBJ yang kemudian menjadi buku SSHBJ final. 3.2.5 Sosialisasi Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pada tahap ini dilakukan proses sosialisasi buku standar satuan harga barang/jasa kepada dinas atau satuan kerja di Pemerintah Kabupaten Magetan. Pada sosialisasi ini dijelaskan tentang proses penyusunan dan cara pemakaian buku standar satuan harga barang/jasa.


23


3.3

OUTPUT PEKERJAAN Dengan ruang lingkup pekerjaan di atas, hasil yang diharapkan dari

pekerjaan Penyusunan dan Pembuatan Standar Satuan Harga Barang/Jasa adalah buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa 3.4

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.4.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa

adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan survey.

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. 3.4.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantatif yang berupa harga barang yang dibutuhkan oleh Pemeritah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Sedangkan sember data merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung didapat dari sumber pertama, dalam hal ini adalah distributor, agen atau toko yang menjual barang kebutuhan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi/studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. 3.4.3 Populasi Dan Sampel


24


Populasi

dalam

kegiatan

penyusunan

standar

satuan

harga

barang/jasa ini adalah distributor, agen dan toko yang menjual barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magetan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, dimana sampel diambil dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini dipilih karena jumlah distributor, agen dan toko yang menjual barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magetan mempunyai sifat homogen, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Jumlah sampel yang dipilih untuk setiap harga barang adalah 3 sampel harga.

3.4.4 Teknik Pengumpulan Data Metode

pengumpulan

data

yang

digunkan

dalam

kegiatan

penyusunan standar satuan harga barang/jasa adalah dengan menggunakan kuisioner. Jenis kuisioner yang digunakan adalah terbuka, dimana responden mengisi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magetan. 3.4.5 Analisis Data Proses analisis dan interpretasi terhadap hasil pengolahan data dilakukan untuk memperoleh temuan-temuan ilmiah sebagaimana tujuan penelitian atau kajian ini dilakukan. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kegiatan Analisis data. Kegiatan Analisis data ini terdiri dari tiga tahap: a.

Tahap Persiapan Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain:


25


b.

1).

Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden

2).

Memeriksa isi instrumen pengisian data

3).

Mengecek isian data

Tahap Tabulasi Data Tahap tabulasi data adalah kegiatan mengelompokkam data ke dalam

tabel

isian

data

untuk

mempermudah

dalam

mengAnalisis data. Data harga barang dari masing-masing sampel untuk setiap jenis barang akan dujumlahkan dan dicari rata-ratanya. Apabila ada satu sampel harga yang harganya ekstrem, terlalu frendah atau terlalu tinggi, maka sampel tersebut dikeluarkan dan dicari sampel harga yang baru. c.

Tahap Analisis Data Penentuan standar satuan harga barang/jasa secara umum memperhatikan

dan

mempertimbangkan

hal-hal

sebagai

berikut: 1. Harga barang yang di pasar pada saat ini 2. Keuntungan yang diharapkan oleh Pihak Ketiga, yaitu sejumlah keuntungan yang diharapkan apabila rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa 3. Prediksi laju Inflasi tahun 2015 untuk masing-masing bidang barang, yang dihitung berdasarkan data inflasi di Daerah selama 8 tahun terakhir


26


Berdasarkan point 1), 2) dan 3) tersebut diatas maka standar satuan harga barang/jasa diperhitungkan (dikalkulasikan) sebagai berikut:

Standar Satuan Harga Barang/Jasa = (Harga rata-rata barang di pasar + Inflasi+ Keuntungan Pihak Ketiga )


27


BAB IV TEMUAN DATA DAN HASIL SURVEY DILAPANGAN Dalam Bab ini akan dipaparkan terkait tata niaga barang kebutuhan Pemerintah

Daerah

mulai

dari

produsen

sampai

kemudian

bisa

dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian akan dipaparkan tentang inflasi mulai dari definisinya serta laju inflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir dan juga laju inflasi kelompok barang dan sub kelompok barang di wilayah Karesidenan Madiun. Kemudian akan dipaparkan tentang tingkat suku bunga dasar kredit mulai dari definisinya sampai besarnya tingkat suku bunga dasar kredit untuk beberapa bank di Indonesia. Akan dijelaskan juga tentang proses penentuan kebutuhan barang dan format buku standar satuan harga barang/jasa serta macam – macam bidang barang yang ada. Yang terakhir dipaparkan hasil survey dilapangan.

4.1

TATA NIAGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH Pola hubungan antara produsen, distributor dan Pemerintah

Kabupaten merupakan tata niaga atau sistem perdagangan barang yang merupakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten mulai dari produsen sampai ke Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan temuan data di lapangan tata niaga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten ini melibatkan produsen, distributor/agen, rekanan/masyarakat/konsumen lain serta

Pemerintah


28


Kabupaten. Peran masing-masing pihak dalam tata niaga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut : 1)

Produsen

adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang

untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya produsen tidak memasarkan secara langsung barang yang diproduksinya ke pasar tetapi melalui distributor atau agen yang mendistribusikan atau memasarkan barang ke pasar. 2)

Distributor/ Agen adalah suatu badan (biasanya berbentuk CV atau PT ) yang melakukan distribusi atau memasarkan barang kepada pasar. Distributor/agen merupakan konsumen tingkat pertama dari produsen yang mempunyai hubungan kebawah dengan konsumen kedua, yang terdiri atas pengecer, rekanan, masyarakat dan konsumen lainnya. Secara kuantitas biasanya barang yang dijual oleh distributor/agen ini dalam jumlah besar atau partai, akan tetapi terdapat beberapa distrbutor yang melayani penjualan dalam skala kecil atau eceran. Dalam kondisi terakhir ini fungsi distributor juga sebagai pengecer. Keberadaan Distrbutor/Agen ini biasanya di ibukota propinsi Jawa Timur yaitu di Surabaya dan sangat jarang berada di Kabupaten Magetan, dimana hal ini nantinya akan mempengaruhi penyesuaian

besarnya harga

perhitungan

antara

barang

biaya yang

tambahan diperoleh

dalam dari

distributor/agen dengan pengecer.


29


3)

Pengecer/Sub Distributor merupakan konsumen tingkat kedua yang memperoleh barang dari distributor/agen dan mempunyai hubungan kebawah dengan konsumen ketiga, yang terdiri atas rekanan, masyarakat dan konsumen lainnya. Secara kuantitas biasanya barang yang dijual oleh pengecer/sub distributor ini dalam jumlah kecil. Keberadaan pengecer/sub distributor ini biasanya di ibukota Kabupaten termasuk Kabupaten Magetan

4)

Rekanan merupakan konsumen tingkat kedua atau ketiga yang memperoleh barang dari distributor/agen atau pengecer dan mempunyai hubungan ke bawah dengan pemerintah Kabupaten. Fungsi rekanan dalam hal ini adalah sebagai penyedia barang dan jasa untuk proyek-proyek/ kegiatan pemerintahan.

5)

Masyarakat/Konsumen Lain merupakan konsumen tingkat kedua atau konsumen terakhir dari perusahaan yang memperoleh produk dari produsen. Masyarakat dan konsumen lain menjadi konsumen terakhir, Secara sistematik tata niaga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten

adalah sebagai berikut :


30


Produsen

Distributor/Agen

Pengecer

Distributor/Agen

Distributor/Agen

Gambar 4.1

Tata Niaga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah

Masyarakat/ Konsumen Lain

Rekanan

Masyarakat/ Konsumen Lain

Pemerintah Kabupaten

Gambar 4.1 Sistematika Tata Niaga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten 4.2

INFLASI Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Data inflasi yang akan dibahas adalah inflasi nasional, inflasi jenis barang wilayah Magetan, dan prediksi inflasi per bidang barang tahun 2017. Inflasi bidang barang di Kabupaten Magetan selama 7 tahun terakhir dapat dilihat dalam laju inflasi untuk kelompok barang di wilayah Karesidenan Madiun yang terbagi menjadi 7 kelompok barang yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan


31


tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olahraga, dan kelompok transportasi dan komunikasi. Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur selama 7 tahun terakhir laju inflasi kelompok barang dan sub kelompok barang di wilayah Karesidenan Madiun secara umum mengalami peningkatan. Laju inflasi bidang barang secara umum meningkat paling tinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,9% dan yang paling rendah pada tahun 2015 sebesar 2,74 %. Secara lebih rinci laju inflasi per kelompok dan sub kelompok barang di Kabupaten Magetan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 terdapat pada tabel 4.2 dibawah. Tabel 4.1 Laju inflasi Kelompok Barang dan Sub Kelompok Barang di Wilayah Madiun Tahun 2009 sampai dengan 2015 No.

Kelompok dan Sub Kelompok

Tahun

Jenis Barang/ Jasa

2009

1

Umum

2 3

2010

3,4

6,54

Bahan Makanan

3,27

Padi-2an, Umbi-2an & hsl-nya

9,34

4

Daging & hasilnya

5

Ikan Segar

6

Ikan Diawetkan

7

Telur, Susu, dan hasilnya

-2,76

8

Sayur-2an

-9,38 -0,13 2,4

2011

2012

2013

2014

2015

3,49

3,51

7,52

7,9

2,74

17,98

3,04

4,39

9,45

7,02

1,05

22,07

14,88

0

0,59

6,81

9,01

2,22

-1,29

4,57

12,9

2,9

4,74

11.45

-6,04

8,8

4,23

4,63

10,99

13,56

10.84

4,83

6,6

0,5

-0,4

-1,07

8,74

-3.5

7,43

6,5

4,91

6,88

13,5

0.89

57,63

-1,79

5,42

4,14

9,46

7.96

0,54

9,87

18,72

7,34

1,82

4.48

5,09

4,13

10,24

17,62

0,47

3.7

9

Kacang-2an

10

Buah-2an

11

Bumbu-2an

32,16

51,89

28,48

-2,12

43,87

2,88

-21.57

12

Lemak dan Minyak

-7,18

17,54

-3,13

-1,11

2,69

7,57

-1.4

13

Bahan Makan lainnya

4,47

5,98

4,68

1,79

10,39

5,6

4.76

14

Makanan Jadi, Minuman,

6,24

4,04

3,31

4,21

8,68

10,06

6.43

15

3,09

3,41

2,7

1,45

10,23

11,53

5.6

16

Makanan Jadi Tembakau Minuman Yg Tidak Beralkohol

20,49

3,81

-1,19

9,27

3,56

7,81

6.5

17

Tembakau dan Min. Beralkohol

4,46

6,21

9,2

7,73

8,87

7,26

8.73

18

Perumahan

4,26

4,6

4,39

3,34

5,97

7,91

3.78

19

Biaya tempat tinggal

0,63

3,46

7,24

4,82

8,12

5,04

2.66

20

bahan bakar, penerangan, Air

12,63

7,44

0,12

0,1

3,55

17,42

4.91

21

Perlengkapan Rumah Tangga

2,41

0,012

5,1

3,6

3,37

8,18

4.32


32


No.

Kelompok dan Sub Kelompok

Tahun

Jenis Barang/ Jasa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22

Penyelenggaraan Rmh Tangga

-0,68

3,67

5,13

5,84

5,17

3,6

5.59

23

Sandang

4,56

2,2

6,13

5,43

1,2

3,75

4.29

24

Sandang Laki-laki

2,16

1,49

4,14

7,04

2,45

6,16

2.17

25

Sandang Wanita

2,66

1,19

2,85

2,5

2,84

4,46

5.44

26

Sandang Anak-anak

1,4

1,47

1,46

4,09

5,05

7,3

5.88

27

Barang Pribadi n sandang

12,11

4,58

15,32

8,3

-4,05

-0,42

2.95

28

2,89

0,92

1

2,24

3,28

7,32

5.08

29

Kesehatan Lainnya Jasa Kesehatan

0,02

0

0

0,88

3,92

3,29

4.3

30

Obat-obatan

7,82

1,84

4,38

1,92

1,25

9,54

3.86

31

Jasa perawatan jasmani

0,1

1,48

6,33

6,95

4,88

3,05

6.51

32

Perawatan jasmani n Kosmetik

3,86

1,22

6,44

2,82

3,51

9,77

6.47

33

Pend. Rekreasi dan O.R.

4,06

2,23

5,19

4,98

5,17

3,76

3.04

34

Jasa Pendidikan

6,65

3,13

6,06

6,31

6,69

4,28

4.28

35

Kursus-kursus/ Pelatihan

0

5,05

12,67

8,74

1,46

4,21

0.66

36

Perlengkapan/ peralatan Pend.

3,96

1,54

1,91

4,34

5,52

2,81

0.88

37

Rekreasi

0,64

-0,2

2,96

1,14

2,62

3,61

2.83

38

Olah raga

0,02

0,94

1,37

0,4

6,72

3,4

2.13

39

Trans, Kom dan Jasa KEU.

-1

3,44

1,39

0,74

10,42

10,76

-1.72

40

Transport

-1,68

0,89

2,14

1,1

16,86

16,78

-3.37

41

Komunikasi dan Pengiriman

0

0

-0,03

0,12

0,01

-0,33

-0.3

42

Sarana, Penunjang Transport

0,09

21,15

0,9

0,11

2,18

1,74

5.49

43

Jasa Keuangan

1,2

0

0

3,72

2,1

13,1

0

Sumber Data : BPS Jawa Timur 4.3 TINGKAT SUKU BUNGA DASAR KREDIT Berdasarkan surat edaran nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Pebruari Tahun 2011 perihal transparansi Informasi Bunga Dasar Kredit (SBDK) (Prime Lending Rate), “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menentukan bunga kredit yang diberikan kepada nasabah bank”. SBDK merupakan hasil perhitungan dari tiga komponen yakni harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, dan margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktifitas perkreditan.


33


SBDK belum termasuk premi resiko individual nasabah bank. Premi resiko mempresentasikan penilain bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitor yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan debitor, jangka waktu kredit, dan prospek usaha yang dibiayai. Komponen premi resiko tidak dimasukkan kedalam unsur SBDK dimaksudkan agar debitur melakukan langkah – langkah yang optimal untuk dapat menekan potensi resiko sehingga premi resiko yang dibebankan oleh bank dapat ditekan serendah mungkin. Adapun besaran tingkat suku bunga dasar kredit untuk setiap bank per juli 2014 adalah seperti pada tabel 4.3 dibawah ini. Tabel 4.2 Tabel Tingkat Suku Bunga Dasar Kredit BANK Mikro CITIBANK NA PT ANZ PANIN PT BANK ARTHA 14.16% BANK PT BANK BISNIS GRAHA PT BANK BUMI 17.24% INTERNASIONAL PT BANK INTERNASIONAL, ARTA, Tbk PT BANK CIMB 20.00% CENTRAL TbkBANK ASIA, PT 20.94% NIAGA, Tbk PT BANK ICB 13.64% Tbk DANAMON PT BANK 18.30% BUMIPUTERA, PT BANK 22.00% INDONESIA, Tbk INTERNASIONAL PT BANK 19.57% Tbk MANDIRI PT BANK MAYORA 14.33% INDONESIA, Tbk MASPION PT BANK MEGA, (PERSERO), Tbk PT BANK INDONESIA Tbk PT BANK NEGARA NATIONALNOBU PT BANK INDONESIA PT BANK PERMATA, Tbk PT BANK RAKYAT 19.25% (PERSERO), Tbk RABOBANK PT BANK 18.75% INDONESIA Sumber Data : Bank Indonesia INTERNATIONAL TABUNGAN (PERSERO), Tbk INDONESIA NEGARA

KREDIT USAHA Ritel 10.25% 10.35% 10.91% 13.19% 12.23% 11.75% 12.50% 13.00% 11.42% 12.00% 12.50% 12.32% 13.33% 19.25% 11.75% 12.35% 12.50% 13.00% 11.75% 12.25%

Korporasi 10.00% 10.74% 10.91% 12.00% 10.50% 11.50% 11.75% 11.38% 11.00% 10.50% 12.83% 13.25% 11.00% 11.75% 11.25% 11.00% 10.85%

(PERSERO), Tbk


34


4.4 PROSES PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG Jenis dan jumlah barang yang ada dipasaran sangat bervariasi dan banyak sekali, sehingga tahapan ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan jenis dan spesifikasi barang yang memang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Adapun proses penentuan kebutuhan barang ini didasarkan pada beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan kebutuhan barang tahun sebelumnya, dimana jenis dan spesifikasi barangnya ada dalam buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa tahun 2016.



Berdasarkan masukan dari Dinas/Satker terkait. Terutama untuk item – item barang yang memang secara khusus digunakan oleh Dinas/Satker baik yang sudah ada jenis barangnya di buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa maupun untuk barang yang memang belum ada di buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa di tahun sebelumnya.



Mencari jenis barang baru. Untuk jenis – jenis barang tertentu dengan perkembangan yang sangat cepat, missal : alat – alat elektronika, alat komputer, dll, maka yang dilakukan adalah dengan mensurvey jenis – jenis barang dengan spesifikasi yang terbaru.

Setelah itu kemudian barang – barang yang telah diidentifikasikan dibuatkan lembar kuisoner untuk dilakukan survey terhadap jenis barang tersebut dan juga harganya dilapangan oleh tim surveyor.


35


4.5 FORMAT BUKU STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA Barang – barang hasil survey ditulis dalam buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan format tertentu seperti pada gambar 4.2 dibawah.

Gambar 4.2 Format Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa 

Kode Barang, yang dimaksud kode barang disini adalah nomor kode barang yang penulisannya didasarkan pada penggolongan barang yang terbagi atas bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub – sub kelompok/jenis

barang.

Pembagaian

disini

didasarkan

pada

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Contoh penulisan kode barang adalah sebagai berikut :


36


Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa kode barang untuk Mesin Press Plastik adalah 02.04.01.01.02.0000 dengan penjelasan dari kode barang tersebut seperti pada gambar 4.2 dibawah

Gambar 4.3 Kode Barang dan Jasa a. Nomor kode 02 : nomor kode golongan peralatan dan mesin. b. Nomor kode 04 : alat bengkel. c. Nomor kode 01 : kelompok alat bengkel bermesin. d. Nomor kode 01 : sub kelompok perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi. e. Nomor kode 02 : sub-sub kelompok/jenis barang “mesin press” f. Nomor kode 0000 : mesin press yang ke

Nama Barang, yang dimaksud adalah representasi dari nama barang yang ada dipasaran dan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Contoh nama barang : sedan, tation wagon, computer, cangkul, semen, dll.



Merk/Ukuran/Spesifikasi, adalah spesifikasi dari suatu barang yang disebutkan

pada

kolom

nama

barang.

Dengan

adanya


37


merk/ukuran/spesifikasi ini maka akan dapat dibedakan barang yang satu dengan barang yang lain. 

Satuan, adalah ukuran barang per satuan harga. Misal : kg, unit, liter, buah, dll



Harga Satuan, adalah besarnya harga barang per satuan. Misal : Harga mesin press plastik per unit adalah Rp. 209.950,00.

4.6 BIDANG BARANG Dalam standar satuan harga barang/jasa disusun sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Diharapkan dengan klasifikasi ini akan mempermudah untuk pengelompokkan jenis barang dan mempermudah dalam pengelolaan barang daerah. Secara lebih detail klasifikasi jenis barang dalam standar satuan harga barang/jasa adalah sebagai berikut : 1.

ALAT-ALAT BESAR

ALAT-ALAT BESAR DARAT 

Grader



Excavator



Asphalt Equipment



Loader



Mesin Proses

ALAT BANTU 

Pompa

2.

ALAT BENGKEL


38


ALAT BENGKEL BERMESIN 

Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi



Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah



Perkakas Bengkel Listrik



Perkakas Bengkel Kayu



Peralatan Las

ALAT STANDAR TAK BERMESIN 

Perkakas Standar Tak Bermesin



Perkakas Bengkel Kerja



Peralatan Tukang-Tukang Besi



Peralatan Tukang Kayu

3.

ALAT-ALAT PERTANIAN

ALAT PENGOLAHAN 

Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman



Alat-alat Peternakan



Alat Panen



Alat Pasca Panen

ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/PENYIMPANAN 

Alat Pemeliharaan Tanaman



Alat Penyimpanan



Alat Kehutanan

4.

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

ALAT KANTOR


39




Mesin Ketik



Mesin Hitung/ Mesin Jumlah



Alat Reproduksi (Pengganda)



Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor



Alat Kantor Lainnya

ALAT RUMAH TANGGA 

Meubelair



Alat Pengukur Waktu



Alat Pembersih



Alat Pendingin



Alat Dapur



Alat Rumah Tangga Lainnya



Alat Pemadam Kebakaran

KOMPUTER 

Personal Komputer



PC All In One



Notebook



Peralatan Personal Komputer



Peralatan Jaringan



Software System

5.

ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

ALAT STUDIO 

Peralatan Studio Visual


40


ALAT TELEKOMUNIKASI 

Alat Komunikasi Telephone

6.

ALAT-ALAT KEDOKTERAN

ALAT KEDOKTERAN 

Alat Kedokteran Umum



Alat Kedokteran Gigi



Alat Kedokteran Keluarga Berencana



Alat Kedokteran THT



Alat Kedokteran Bedah

ALAT KESEHATAN 

Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis



Alat Kesehatan Umum

7.

ALAT LABORATORIUM

UNIT-UNIT LABORATORIUM 

Alat Laboratorium Kimia Air



Alat Laboratorium Umum A



Alat Laboratorium Kedokteran

ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH 

Alat Peraga : Bidang Studi Matematika



Alat Peraga : Bidang Studi IPA Atas

8.

BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN

BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN 

Alat Olah Raga



Tanda Penghargaan LP4M UNIVERSITAS AIRLANGGA

41


9.

HEWAN/TERNAK DAN TUMBUH-TUMBUHAN

HEWAN 

Bebih Ikan Dan Induk Ikan

TANAMAN DAN TUMBUHAN 

Benih Dan Bibit Pertanian



Bibit Dan Benih Perkebunan

PUPUK DAN BAHAN MATERIAL  10.

Pupuk Dan Bahan Material BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG PAKAI HABIS

BARANG PAKAI HABIS 

Bahan Bangunan dan Konstruksi

SUKU CADANG 

Suku Cadang Alat Angkutan Darat

ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR 

Alat Tulis Kantor



Kertas dan Cover



Bahan Cetak



Bahan Komputer



Perabotan Kantor



Alat Listrik



Peralatan Lalu Lintas

OBAT-OBATAN DAN SEJENISNYA 

Obat Hewan Dan Tanaman

MAKANAN/MINUMAN LP4M UNIVERSITAS AIRLANGGA

42




Hasil Pertanian/Perkebunan dan Hasil Peternakan/Perikanan



Hasil Olahan Makanan dan Minuman Jadi

11.

BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN DAN BIAYA SEWA BIAYA SEWA



Sewa Alat Transportasi



Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12.

BIAYA UPAH PENUNJANG KEGIATAN

BIAYA JASA NON PNS 

Jasa Konstruksi

4.7 HASIL SURVEY DI LAPANGAN Collecting Data atau pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang dilakukan dalam penyusunan standar satuan harga barang/jasa. Pada tahap pengumpulan data dilakukan pengumpulan data yang terkait dengan harga dan spesifikasi barang di pasar sesuai dengan daftar barang yeng telah diidentifikasi. Collecting Data dilakukan dengan metode purposive random samping dimana responden dipilih sesuai dengan bidang barang. Collecting Data dilakukan selama 2 (Dua) bulan, yaitu mulai awal bulan juni sampai akhir bulan juli tahun 2016. Secara umum wilayah survey harga barang meliputi wilayah Kabupaten Magetan dan sekitarnya serta wilayah yang lain untuk barang-barang yang respondenya tidak ada di Magetan seperti alat kedokteran dan alat berat. Untuk yang di Kabupaten Magetan survey dilakukan diberbagai toko dan usaha sebagai responden , beberapa responden itu antara lain seperti toko bangunan Sumber Tani yang


43


beralamat di depan pasar Plaosan Magetan, toko bangunan Amanah, toko bangunan Sabar yang berlamat di Jalan Raya Maospati 199 Magetan, toko Alam Jaya yang berlamat di Plaosan Magetan, toko bangunan Morodadi yang beralamat di Jalan Raya Poncol Magetan, toko kayu dan bangunan Subur yang beralamat di Jalan Tinap, UD Tugu Jaya yang beralamat di desa Baron Magetan, toko bangunan Samudera Tiga yang beralamat di Desa Bandar Jalan Sukomoro Magetan dan toko Maju Jaya yang beralamat di Jalan Sumber Agung Magetan, serta toko bangunan dibeberapa tempat lainnya. Beberapa contoh hasil survey yang didapat dilapangan terdapat dilampiran.


44


BAB V ANALISIS PERHITUNGAN

Analisis

perhitungan

merupakan

proses

perhitungan

dalam

penentuan standar satuan harga barang/jasa sehingga didapatkan harga satuan barang yang masih relevan untuk digunakan pada tahun Anggaran 2017 yang akan berjalan. Penentuan standar satuan harga barang/jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2017 untuk barang non bangunan dan barang konstruksi secara umum memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

5.1

HARGA DASAR Harga dasar merupakan harga rata-rata dari harga pasar wajar yang

berlaku yang diperoleh dari beberapa perusahaan penjual barang yang bersangkutan.

Karena

merupakan

harga

rata-rata,

maka

sangat

dimungkinkan adanya perbedaan antara harga dasar dengan harga individual pada penjual tertentu. Perbedaan tersebut dapat positif atau negatif, lebih rendah atau justru lebih tinggi. Di samping itu, terjadinya perbedaan juga dimungkinkan karena adanya bias yang disebabkan oleh teknik pengambilan sampel (sampling) yang dilakukan, karena tidak mungkin memperoleh data secara sensus yakni dari semua penjual setiap barang yang ditetapkan standarnya.


45


Proses untuk mendapatkan harga dasar yang akan digunakan untuk menentukan harga satuan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan Analisis terhadap harga hasil survey dilapangan. Analisis dilakukan terhadap kewajaran harga dengan membandingkan harga hasil survey yang satu dengan harga hasil survey yang lainnya untuk item barang yang sama. Harga hasil survey dimungkinkan adanya perbedaan, sehingga untuk harga yang nilai perbedaannya ekstrim baik jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari harga survey yang lainnya, maka harga ini akan dibuang atau tidak digunakan dalam proses perhitungan harga dasar. 2. Harga survey yang telah diAnalisis kewajaran harganya kemudian dicari rata-ratanya. Hasil dari harga rata – rata inilah yang kemudian akan digunakan sebagai harga dasar. Berikut ini adalah contoh proses perhitungan untuk mendapatkan harga dasar. Tabel 5.1 Harga Dasar dan Harga Survey ITEM BARANG Semen PC Gresik 50 Semen PC Gresik 50 Kg Kg Semen PC Tiga Roda 50 Kg PC Tiga Roda Semen 50 Kg Putih 50 Kg Semen Semen Putih 50 Kg

SATUAN Sak Kg Sak Kg Sak Kg

HARGA DASAR 70,000 1,400 67,000 1,340 83,000 1,660

HARGA SURVEY I 71,000 1,420 68,000 1,360 83,000 1,660

HARGA SURVEY 2 70,000 1,400 68,000 1,360 45,000 900

HARGA SURVEY 3 69,000 1,380 65,000 1,300 83,000 1,660

Dari tabel 5.1 diatas pada baris ke 1 pada item barang semen PC Gresik 50 Kg didapat 3 harga survey yaitu sebesar Rp. 70.000, Rp 71.000, dan


46


Rp 69.000. dari ketiga harga survey itu didapatkan kewajaran harga pada setiap harga survey sehingga bisa langsung digunakan untuk proses perhitungan harga dasar. Karena satuan yang digunakan dalam bentuk Kg padahal harga hasil survey masih dalam satuan sak 50 Kg, maka harga survey tersebut harus dijadikan menjadi harga per Kg terlebih dahulu dimana hasilnya bisa dilihat di tabel 5.1 baris ke 2. Dari ketiga harga survey tersebut didapatkan nilai rata – rata sebesar Rp 1.400. harga inilah yang kemudian dijadikan sebagai harga dasar untuk item barang semen PC Gresik 50 Kg. Dari tabel 5.1 pada baris ke 5 pada item semen putih 50 Kg didapat3 harga survey yaitu sebesar Rp. 83.000 untuk harga survey 1, Rp. 45.000 untuk harga survey 2, dan Rp. 83.000 untuk harga survey 3. Dari ketiga harga survey tersebut setelah diAnalisis didapatkan hasil bahwa harga survey ke 2 tidak wajar, sehingga untuk harga survey ke 2 dibuang atau tidak digunakan dalam proses penentuan harga dasar, berarti yang digunakan untuk proses penentuan harga survey adalah harga survey ke 1 dan harga survey ke 3. Karena satuan yang digunakan dalam bentuk Kg padahal harga hasil survey masih dalam satuan sak 50 Kg, maka harga survey tersebut harus dijadikan menjadi harga per Kg terlebih dahulu dimana hasilnya bisa dilihat di tabel 5.1 baris ke 6. Dari harga survey ke 1 dan harga survey ke 3 didapatkan rata – rata sebesar Rp. 1.660. harga inilah yang kemudian dijadikan sebagai harga dasar untuk item barang semen putih. 5.2

INFLASI Perkiraan laju inflasi di wilayah madiun tahun 2017 dilakukan

berdasarkan data laju inflasi kelompok barang dan sub kemompk barang di


47


wilayah Madiun tahun 2009 sampai dengan 2015 (Tabel 4.2)

dengan

menggunakan metode peramalan polinomial pangkat lima. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data inflasi untuk masing-masing sub kelompok barang dimana pola datanya tidak liner. Besarnya inflasi barang yang terdapat dalam standar satuan harga barang/jasa ini ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Data inflasi yang didapatkan dari BPS jawa Timur tidak mencakup semua kelompok barang dan sub kelompok barang, maka inflasi untuk kelompok barang dan sub kelompok barang di standar satuan harga barang/jasa yang belum tercakup dalam data inflasi tersebut menggunakan data laju inflasi untuk kelompok barang dan sub kelompok barang umum. 2. Penyusunan standar satuan harga barang/jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dilaksanakan pada tengah tahun 2016 padahal penggunaan buku standar satuan harga barang/jasa adalah sampai akhir Tahun Anggaran 2017, sehingga penentuan inflasi yang digunakan adalah setengah dari inflasi tahun 2016 ditambah dengan inflasi untuk tahun 2017.

Berdasarkan dari dua point diatas maka besarnya inflasi yang digunakan dalam standar satuan harga barang/jasa di Kabupaten Magetan adalah seperti pada tabel 5.3 dibawah.


48


Tabel 5.2 Prediksi Inflasi Standar Satuan Harga Barang/Jasa No 1 2 3 3 4 5 6

7

8 9

10

11

12 13 14 15

16

5.3

Bidang BARANG Alat Berat Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio Dan Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium - Alat Laboratorium - Alat Peraga Sekolah Bercorak Kebudayaan - Alat Musik - Alat Olahraga Hewan Tanaman Bahan - Bahan Bangunan - Bahan Kimia Suku Cadang - Kendaraan - Bahan Bakar Bahan Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor - Bahan Cetak - Alat Listrik - Rambu Lalu Lintas Perpipaan Alat Kesehatan Habis Pakai Obat - Obatan Natura/Bahan Makanan - Bahan Makanan Makanan Jadi Biaya Sewa

INFLASI (%) 7.113 7.113 7.113 5.129 7.113 7.555 7.113 5.232 7.113 4.086 7.113 7.113 7.113

7.113 7.113 6.812 6.812 7.113 7.113 7.113 7.555 3.485 6.265 7.445 7.113

KEUNTUNGAN Variabel penyusun dalam standar satuan harga barang/jasa adalah

harga dasar, inflasi, dan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan yang diharapkan oleh pihak ketiga, yaitu sejumlah


49


keuntungan yang diharapkan apabila rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak ketiga atau rekanan dalam proses melakukan pengerjaan proyek maka akan membutuhkan modal usaha. Salah satu cara dari pihak ketiga atau rekanan untuk mendapatkan modal adalah dengan melalui pinjaman kepada pihak perbankan. Sehingga besarnya nilai suku bunga dasar kredit yang dikeluarkan oleh pihak perbankan akan berpengaruh terhadap penediaan modal usaha tersebut. Menurut

Kasmir

(2008:137-140),

faktor-faktor

utama

yang

mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga diantaranya adalah: 1. Jangka Waktu Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah. 2. Reputasi Perusahaan Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil. 3. Jaminan Pihak Ketiga Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi


50


kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Begitu pun sebaliknya. Adapun besarnya suku bunga dasar kredit untuk beberapa bank yang ada di Indonesia per bulan juli adalah seperti pada tabel 4.3. Dari tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa besarnya suku bunga dasar kredit korporasi untuk beberapa bank di Indonesia berkisar antara angka 10 – 12,83 % per tahun. Dalam sekali pengerjaan proyek, pihak ketiga atau rekanan memerlukan waktu kurang lebih 5-6 bulan, sehingga dengan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga sebesar 5-7 % masih dalam kewajaran.

5.4

PROSES PENENTUAN HARGA SATUAN Penentuan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan

Tahun 2017 untuk barang non bangunan dan konstruksi secara umum memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Harga barang yang di pasar pada saat ini 2. Keuntungan, dan inflasi. 3. Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas, maka Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2017 diperhitungkan (dikalkulasikan) sebagai berikut: i. Faktor Keuntungan sebesar 7 % ii. Laju Inflasi untuk masing-masing bidang barang dihitung berdasarkan prediksi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia.


51


Sehingga besarnya faktor penyesuai untuk masing-masing bidang barang adalah adalah sebagai berikut: Tabel 5.3 Faktor Penyesuai Untuk Masing – Masing Bidang Barang Tahun 2017 No 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

12 13 14 15

16

Bidang BARANG Alat Berat Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio Dan Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium - Alat Laboratorium - Alat Peraga Sekolah Bercorak Kebudayaan - Alat Musik - Alat Olahraga Hewan Tanaman Bahan - Bahan Bangunan - Bahan Kimia Suku Cadang - Kendaraan - Bahan Bakar Bahan Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor - Bahan Cetak - Alat Listrik - Rambu Lalu Lintas Perpipaan Alat Kesehatan Habis Pakai Obat - Obatan Natura/Bahan Makanan - Bahan Makanan - Makanan Jadi Biaya Sewa

INFLASI (%) KEUNTUNGAN (%) 7.113 7 7.113 7 7.113 7 5.129 7 7.113 7 7.555 7

TOTAL 14.113 14.113 14.113 12.129 14.113 14.555

7.113 5.232

7 7

14.113 12.232

7.113 4.086 7.113

7 7 7

14.113 11.086 14.113

7.113 7.113

7 7

14.113 14.113

7.113 7.113

7 7

14.113 14.113

6.812 6.812 7.113 7.113 7.113 7.555 3.485

7 7 7 7 7 7 7

13.812 13.812 14.113 14.113 14.113 14.555 10.485

6.265 7.445 7.113

7 7 7

13.265 14.445 14.113

Standar satuan harga barang/jasa sebagaimana tertuang dalam hasil pengkajian (buku standar satuan harga barang/jasa yang telah disesuaikan) mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:


52


1.

Harga satuan merupakan harga tertinggi yang diperkenankan dalam rangka pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

2.

Disusun berdasarkan kondisi riil pada saat survei dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kenaikan harga ratarata. Bila di kemudian hari ternyata terjadi kenaikan harga yang jauh melebihi kenaikan harga rata-rata, dan hal itu berlaku secara nasional, regional, maupun lokal yang dikuatkan dengan keputusan pihak yang berkompeten, maka harga yang tertera dalam buku ini perlu disesuikan dengan kenaikan tersebut.

3.

Tidak tertutup kemungkinan adanya penawaran harga yang lebih rendah dari standar satuan harga barang/jasa yang telah ditetapkan, karena adanya tuntutan tingkat keuntungan yang lebih rendah dari yang diasumsikan. Penawaran yang lebih rendah tidak melanggar standar satuan harga barang/jasa ini.

4.

Dalam hal terdapat penawaran harga yang lebih rendah dari harga dasar, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yakni masalah kualitas barang dan legalitas barang tersebut. Untuk menjamin hal tersebut maka pengadaan barang harus dilakukan secara terbuka, fair, dan dalam kondisi persaingan yang sehat.

5.

Standar satuan harga barang/jasa ini berlaku untuk periode tahun 2017. Sedangkan untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan penelitian dan survei tersendiri dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan faktor penyesuai, misalnya:


53


-

Laju inflasi setiap sektor Harga bahan bakar (BBM) minyak serta faktor produksi (input) lainnya seperti tarif dasar listrik (TDL) dan UMR.

-

Nilai tukar rupiah khususnya terhadap Dollar Amerika (USD). Beberapa barang tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya, boleh jadi didatangkan (diimport) dari luar negeri

yang

harganya

diukur

dan

dinilai

dengan

menggunakan USD.


54

JASA. Salah satu syarat terwujudnya good governance

Recommend Documents