10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1
Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders Teori) Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder adalah
sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis (Nur dan Priantinah, 2012). Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya. Dengan demikian, dukungan yang diberikan stakeholders kepada perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberadaan suatu perusahaan. Stakeholder itu sendiri merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan dengan perusahaan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung oleh perusahaan seperti misalnya pemerintah, investor, kreditor, masyarakat dan lain sebagainya. Pada dasarnya kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari oleh perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh, melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dan lain-lain), bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004). Teori ini dapat
11
digunakan untuk menjelaskan perilaku pengungkapan sosial dan lingkungan. Perusahaan akan berusaha untuk memuaskan stakeholders agar tetap bertahan yaitu dengan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu teori stakeholder merupakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil dan lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan nilai jangka pendek oleh shareholder. Pendekatan stakeholder merupakan alat deskripsi yang akurat dalam memprediksikan bagaimana perusahaan itu beroperasi, tidak hanya berdasarkan pertimbangan sederhana dari shareholder tapi keseluruhan stakeholder yang lain secara lebih baik. Teori stakeholder juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan tidak hanya pada kinerja ekonomi tapi juga kinerja yang lain (Yuniarti, 2007). . 2.2
Corporate Social Responsibility Bagi perusahaan CSR bukan hanya menjadi sebuah komitmen manajemen
dan menjadi sebuah strategi perusahaan, akan tetapi juga menjadi sebuah budaya perusahaan. Tujuan utama perusahaan bukanlah untuk mencari keuntungan semata, melainkan perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan masalah sosial dan dampak lingkungan yang terjadi, serta mampu menciptakan nilai-nilai baru melalui kemitraan dengan para pemegang saham . Corporate social responsibility atau yang sering disebut dengan business social responsibility atau corporate citizenship merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan
12
perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (sustainability) suatu perusahaan (Widjaja, 2008). Sedangkan
menurut The World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai: “kelanjutan komitmen oleh suatu entitas bisnis untuk bertindak secara etis dan berperan untuk pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan terhadap keluarga mereka seperti halnya masyarakat lokal dan masyarakat yang lebih luas”. Menurut Gray et al (1987) perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain: a. Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. b. Organizational Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham dan masyarakat. c. Societal Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.
13
Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya (Susiloadi, 2008). Konsep tanggung jawab sosial adalah bagian yang muncul dan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang, dikarenakan stakeholders perusahaan sudah semakin sadar dan peka akan dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional perusahaan. 2.3
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertanggungjawaban
Sosial
Perusahaan
atau
Corporate
Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004) Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihakpihak yang berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Disclosure) adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode
tertentu.
Corporate
social
responsibility
merupakan
proses
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi
14
terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Hackston dan Milne, 1996). Perusahaan berkewajiban mengungkapkan dan melaporkan tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan melainkan juga berkewajiban mengungkapkan dampak dan aktivitas sosial akibat dari aktivitas perusahaan dan mungkin dalam jumlah yang relatif berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam perusahaan. Pengungkapan sosial dalam tanggung jawab perusahaan sangat perlu dilakukan, karena bagaimanapun juga perusahaan memperoleh nilai tambah dari kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumbersumber sosial (social resources). Jika aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber-sumber sosial maka dapat timbul adanya biaya sosial (social cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedang apabila perusahaan meningkatkan mutu social resources maka akan menimbulkan social benefit (manfaat sosial). Pengukuran kinerja CSR dilakukan melalui laporan tahunan yang memerlukan acuan informasi (informasi guidline). Acuan informasi laporan CSR yang saat ini mendominasi adalah Sustainability Reporting Guidelines (SRG), yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), walaupun ada acuan lain yang dikembangkan oleh beberapa akademis melalui kajian literatur. Di dalam SRG, terdapat 79 item yang tersebar pada 6 indikator kinerja. Dengan SRG inilah pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan perusahaan dapat diukur melalui pemberian skor (www.ncsr-id.org). Adapun 79 item yang harus diungkapkan tersebut adalah sebagai berikut :
15
Tabel 1.1 Item Pengungkapan CSR
No
Kode GRI
Item CSR berdasarkan GRI
1
EC1
Perolehan dan distribusi nilai ekonomi
2
EC2
Implikasi finansial akibat perubahan iklim
3
EC3
Dana pensiun karyawan
4
EC4
Bantuan finansial dari pemerintah
5
EC5
Standar upah minimum
6
EC6
Rasio pemasok local
7
EC7
Rasio karyawan local
8
EC8
Pengaruh pembangunan infrastruktur
9
EC9
Dampak pengaruh ekonomi tidak langsung
10
EN1
Pemakaian material
11
EN2
Pemakaian material daur ulang
12
EN3
Pemakaian energi langsung
13
EN4
Pemakaian energi tidak langsung
14
EN5
Penghematan energi
15
EN6
Inisiatif penyediaan energi terbarukan
16
EN7
Inisiatif mengurangi energi tidak langsung
17
EN8
Pemakaian air
18
EN9
Sumber air yang terkena dampak
19
EN10
Jumlah air daur ulang
20
EN11
Kuasa tanah di hutan lindung
16
Tabel 1.2 (Lanjutan)
21
EN12
Perlindungan keanekaragaman hayati
22
EN13
Pemulihan habitat
23
EN14
Strategi menjaga keanekaragaman hayati
24
EN15
Spesies yang dilindungi
25
EN16
Total gas rumah kaca
26
EN17
Total gas tidak langsung yang berhubungan dengan gas rumah kaca
27
EN18
Inisiatif pengurangan efek gas rumah kaca
28
EN19
Pengurangan emisi ozon
29
EN20
Jenis-jenis emisi udara
30
EN21
Kualitas pembuangan air dan lokasinya
31
EN22
Klasifikasi limbah dan metode pembuangan
32
EN23
Total biaya dan jumlah yang tumpah
33
EN24
Limbah berbahaya yang ditransportasikan
34
EN25
Keanekaragaman hayati
35
EN26
Inisiatif mengurangi dampak buruk pada lingkungan
36
EN27
Persentase produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori
37
EN28
Nilai moneter akibat pelanggaran peraturan dan hukum lingkungan hidup
38
EN29
Dampak signifikan terhadap lingkungan akibat transportasi produk
39
EN30
Biaya dan investasi perlindungan lingkungan
40
LA1
Jumlah karyawan
17
Tabel 1.3 (Lanjutan)
41
LA2
Tingkat perputaran karyawan
42
LA3
Kompensasi bagi karyawan tetap
43
LA4
Perjanjian Kerja Bersama
44
LA5
Pemberitahuan minimum tentang perubahan operasional
45
LA6
Majelis kesehatan dan keselamatan kerja
46
LA7
Tingkat kecelakaan kerja
47
LA8
Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
48
LA9
Kesepakatan kesehatan dan keselamatan kerja
49
LA10
Rata-rata jam pelatihan
50
LA11
Program persiapan pension
51
LA12
Penilaian kinerja dan pengembangan karir
52
LA13
Keanekaragaman karyawan
53
LA14
Rasio gaji dasar pria terhadap wanita
54
HR1
Perjanjian dan investasi menyangkut HAM
55
HR2
Persentase pemasok dan kontraktor menyangkut HAM
56
HR3
Pelatihan Karyawan tentang HAM
57
HR4
Kasus diskriminasi
58
HR5
Hak berserikat
59
HR6
Pekerja di bawah umur
60
HR7
Pekerja paksa
61
HR8
Tenaga keamanan terlatih HAM
18
Tabel 1.4 (Lanjutan)
62
HR9
Pelanggaran hak penduduk asli
63
SO1
Dampak program pada komunitas
64
SO2
Hubungan bisnis dan risiko korupsi
65
SO3
Pelatihan anti korupsi
66
SO4
Pencegahan tindakan korupsi
67
SO5
Partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik
68
SO6
Sumbangan untuk partai politik
69
SO7
Hukuman akibat pelanggaran persaingan usaha
70
SO8
Hukuman atau denda pelanggaran peraturan perundangan
71
PR1
Perputaran dan keamanan produk
72
PR2
Pelanggaran peraturan dampak produk
73
PR3
Informasi kandungan produk
74
PR4
Pelanggaran penyediaan informasi produk
75
PR5
Tingkat kepuasan pelanggan
76
PR6
Kelayakan komunikasi pemasaran
77
PR7
Pelanggaran komunikasi pemasaran
78
PR8
Pengaduan tentang pelanggaran privatisasi pelanggan
79
PR9
Denda pelanggaran pengadaan dan penggunaan produk
19
2.4
Komponen Corporate Social Responsibility
Secara umum isu CSR mencakup enam komponen pokok, yaitu : a. Ekonomi Bagaimana kinerja ekonomi dari perusahaan, keberadaan perusaahaan di pasar, dampak ekonomi tidak langsung dan praktik pengadaannya. b. Hak Asasi Manusia (HAM) Bagaimana perusahaan menyikapi masalah HAM dan strateginya serta kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam perusahaan. c. Tenaga Kerja Bagaimana kondisi tenaga kerja di supply chain, mulai dari sistem penggajian, kesejahteraan hari tua dan keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan profesionalisme karyawan, sampai pada pola penggunaan tenaga kerja dibawah umur. d. Lingkungan Hidup Bagaimana strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Usaha perusahaan dalam mengatasi dampak lingkungan atas produk dan jasa mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada masalah pembuangan limbah, serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi dan distribusi produk.
20
e. Sosial Masyarakat Bagaimana strategi dan kebijakan dalam bidang sosial dan pengembangan masyarakat setempat (community development), serta dampak operasi perusahaan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. f. Dampak Produk dan Jasa terhadap Pelanggan Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan jasanya terbebas dari dampak-dampak negatif seperti mengganggu kesehatan pelanggan, mengancam keamanan dan produk yang dilarang. 2.5
Good Corporate Governance Good Corporate Governance atau yang selanjutnya disebut GCG adalah
sebuah sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pengawas, pemegang saham dan stakeholder dengan menekankan pada lima prinsip GCG yaitu Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian), Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Pada dasarnya GCG mempunyai hubungan yang sangat erat dengan CSR dimana dalam prinsip GCG terutama responsibility (pertanggungjawaban) dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. GCG adalah sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR-nya. Penerapan GCG
21
pada perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu Transparancy. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). 2.6.
Ukuran Dewan Komisaris Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris yang
terdapat didalam suatu perusahaan. Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif. Dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris lebih besar juga akan lebih banyak mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial karena fungsi dari dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung
jawab
mereka
dalam
mengembangkan
dan
menyelenggarakan
pengendalian internal perusahaan. 2.7.
Tipe Industri Tipe industri sebagian besar telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti
dalam beberapa tahun terakhir. Tipe industri dibedakan menjadi 2 kategori yaitu
22
industri high profile dan industri low profile. Industri high variable profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi (Hackston dan Milne, 1996). Perusahaanperusahaan high profile, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya kemungkinan memiliki potensi dan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan perusahaan low profile adalah perusahaan yang tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat jika operasi yang mereka lakukan mengalami kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya. 2.8.
Operasi Internasional Operasi Internasional adalah perusahaan yang beroperasi tidak hanya pada
satu negara saja. Perusahaan ini akan lebih banyak memiliki stakeholder dari sisi jumlah (kuantitas). Dengan banyaknya stakeholder yang dimiliki maka diharapkan tingkat pengungkapan informasi CSR juga meningkat. Perusahaan dengan operasi internasional
juga
memiliki
stakeholder
yang
lebih
beragam
dari
sisi
karakteristiknya dibanding perusahaan yang hanya beroperasi pada satu negara saja. 2.9.
Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang umum digunakan
untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Berkembang suatu fenomena bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan Besar kecilnya perusahaan bisa dilihat dari besarnya equity, atau total aset. Perusahaan besar akan memiliki lebih banyak stakeholder daripada perusahaan
23
kecil. Sumber daya yang cukup juga merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya perusahaan untuk melakukan pelaporan CSR. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). 2.10
Penelitian terdahulu Penelitian Cahaya et.al (2008) yang bertujuan untuk menguji hubungan
antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial perusahaan dari 100 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2004. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sosial perusahaan hanya berkisar 14,15% hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan perusahaan multinasional yang mempunyai operasi internasional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Penelitian Sembiring (2005) yang bertujuan untuk menguji beberapa faktor pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam perusahaan-perusahaan Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 78 laporan tahunan perusahaan dari 323 perusahaan yang terdaftar pada BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profil dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan, tetapi profitabilitas dan leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
24
signifikan pada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan, akan tetapi ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. Penelitian Terdahulu No.
Pengarang
Negara
1.
Sembiring, Indonesia 2005
2.
Cahaya et.al, 2008
Indonesia
Variabel
Sumber Data
Teori
Variabel Signifika n (+) Ukuran 78 Tidak di- Ukuran perusahaan, laporan tuliskan perusaha Profil, tahunan secara -an, Ukuran yang jelas Profil Dewan terdaftar dan komisaris, Ukuran di BEI Profitabilipada Dewan tas dan tahun komisari leverage 2002 s dan Pengung -kapan tanggung -jawab sosial perusaha -an Ukuran 100 Teori Ukuran Perusahaan, perusaha StakePerusaha Laverage, -an yang holder -an, Economic terdaftar Operasi Performanc di BEI Intere, pada nasional Kompleksit tahun as bisnis, 2004 Operasi Internasiona l, Tipe Industri, Tingkat pelaporan sosial sukarela
Kelemahan
Data yang digunakan hanya satu tahun periode laporan tahunan perusahaan
Penelitian ini hanya menggunakan data selama satu tahun periode laporan tahunan perusahaan
25
3.
Wijaya, 2012
Indonesia
Tanggung jawab sosial, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Kinerja Pemerintah
Perusaha -an manufak -tur yang terdaftar di BEI dan PROPER tahun 20082010
Tidak di- Ukuran tuliskan Perusaha secara -an jelas
Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial.
2.11
Hipotesis Penelitian
2.11.1
Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan
memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen (Badjuri, 2011). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Dewan komisaris terdiri dari inside dan outside director yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian (Majidah dan Sihite, 2014). Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial (Wijaya, 2012). Coller dan Gregory (1999) mengungkapkan semakin besar anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah dalam mengendalikan dan memonitoring CEO. Melalui peran monitoring dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjaga kelangsungan hidupnya dengan demikian dikaitkan dengan
26
informasi sosial perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris maka komposisi keahlian dan pengalaman yang dimiliki dewan komisaris akan semakin meningkat sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik. Dengan monitoring yang lebih baik maka diharapkan pengungkapan informasi CSR dapat lebih luas karena meminimalkan kemingkinan informasi yang ditutupi. H1 : Ukuran Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. 2.11.2
Pengaruh Tipe Industri terhadap pengungkapan CSR Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri high profile dan
industri low profile. Industri high profile umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasi perusahaan memiliki potensi dan kemungkinan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Menurut Dye dan Sridhar (1995), perusahaan cenderung mengungkapkan informasi sesuai dengan kekhasan industri mereka. Hal ini karena masing-masing sektor memiliki karakteristik yang unik satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap sektor industri memiliki pola pengungkapan yang berbeda, karena masing-masing sektor industri memiliki keunikan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Industri
high
profile
diyakini
melakukan
pengungkapan
pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri low profile (Purwanto, 2011). Dengan sensitivitas yang tinggi, kompetisi yang tinggi maka perusahaan akan banyak menimbulkan masalah dengan lingkungan dan menjadi sorotan stakeholder. Dengan demikian para pengguna dan stakeholder akan
27
cenderung lebih mempercayai pengungkapan dan tanggung jawab sosial dari organisasi pada lingkungan industri sensitif dibandingkan dengan industri non sensitif. H2 : Tipe Industri berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. 2.11.3
Pengaruh Operasi Internasional terhadap Pengungkapan CSR Operasi Internasional atau biasa disebut dengan istilah perusahaan
multinasional adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di beberapa negara, tidak hanya pada suatu negara. Sebuah perusahaan Indonesia misalnya, berpotensi akan memiliki konsumen asing, karyawan dan investor jika perusahaan ini membuka cabang di luar negeri (Cahaya, 2008) . Perusahaan multinasional yang beroperasi di negara asal disebut perusahaan induk, sedangkan perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di negara lain disebut sebagai perusahaan anak (Hanifa, 2009). Selain itu perusahaan dengan operasi internasional memiliki stakeholder yang lebih beragam dari sisi karakteristiknya dibanding perusahaan yang beroperasi pada satu negara saja (kualitas). Seiring dengan banyaknya stakeholder yang dimiliki maka diharapkan tingkat pengungkapan informasi masyarakat juga meningkat, guna memuaskan stakeholder dari perusahaan tersebut H3 : Operasi Internasional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. 2.11.4
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR Ukuran perusahaan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam
berinvestasi. Ukuran perusahaan dapat merefleksikan besar kecilnya perusahaan
28
yang dapat dilihat dari total aset, jumlah karyawan, ataupun penjualan. Perusahaanperusahaan yang lebih besar secara sukarela mengungkapkan informasi lebih lanjut karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki lebih banyak jumlah stakeholders dengan kepentingan yang berbeda (Cahaya et al, 2006). Semakin besar aset menandakan bahwa perusahaan memiliki cukup sumber daya untuk mendanai kegiatan operasional serta melunasi kewajiban di masa yang akan datang. Pada umunya ukuran perusahaan akan dikaitkan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Pratiwi, 2012). Dengan demikian maka perusahaan besar memiliki risiko yang lebih kecil jika dibandingkan perusahaan kecil (Randy dan Juniarti, 2013). Perusahaan dengan ukuran lebih besar akan cenderung memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan para stakeholders. Hubungan yang lebih kompleks dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis, dan tuntutan pemangku kepentingan. H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.
29
2.12
Skema konseptual Berikut adalah skema konseptual yang menggambarkan hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini
Variabel Independen Ukuran Dewan Komisaris Tipe Industri
Variabel dependen
(+) (+)
Pengungkapan CSR
(+) Operasi Internasional (+) Ukuran Perusahaan
Gambar 2.1 Metode Penelitian
