PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang :
a. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai aset pemerintah disamping dapat meningkatkan usaha masyarakat di bidang perikanan dan kelautan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan retribusi jasa usaha pelayanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan Peraturan Daerah.;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pegelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tantang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 1. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2. Daerah adalah Kota Dumai . 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai . 4. Walikota adalah Walikota Dumai. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ; 6. Dinas adalah Dinas Teknis Terkait yang membawahi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) . 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Dumai . 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 10. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi. 11. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 12. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. 13. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh pemerintah sebagai tempat pelayanan bagi Nelayan. 14. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) beralamat di Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat. 15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi atas pemanfaatan Jasa Usaha pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi koperasi atau lembaga usaha profesional pada bidang usaha jasa tersebut. 19. Pihak Ke tiga (3) adalah pihak yang mampu mengelola dengan baik jasa usaha dan secara komersil menguntungkan. 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II JASA USAHA PELAYANAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) Pasal 2 Jasa usaha pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdiri dari : 1. Jasa Usaha Pelayanan Es Balok 2. Jasa Usaha Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan 3. Jasa Pelelangan Ikan di PPI 4. Jasa Usaha Pelayanan Perbengkelan Kapal Nelayan 5. Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha Perdagangan 6. Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Cold Storage 7. Jasa Usaha Pelayanan Pengawasan Mutu Produksi Perikanan 8. Jasa Usaha Pelayanan Bahan Bakar Minyak 9. Jasa Usaha Pelayanan Sarana Tempat Mandi, Cuci dan Kakus 10.Jasa Usaha Pelayanan Air Bersih Pasal 3 Usaha Pelayanan dapat bertambah apabila dimungkinkan terjadinya pelayanan usaha yang baru. Pasal 4 Selanjutnya apabila sebagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga) terjadi, dapat dilakukan penambah retribusi atas jasa usaha pelayanan yang baru dengan Surat Keputusan Walikota dan memberitahu kepada DPRD. BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 5 Nama Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian jasa usaha pada Pangkalan Pendaratan Kota Dumai. Pasal 6 Objek retribusi adalah Jasa Usaha Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai yang berupa jasa penyewaan tempat atau ruangan, jasa pemanfaatan fasilitas lainnya dilingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 7 Subjek retribusi adalah menggunakan/menikmati bersangkutan.
orang pribadi atau badan pelayanan jasa usaha
yang yang
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 8 Retibusi jasa usaha pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) digolongkan retribusi jasa usaha. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa dapat diukur berdasarkan volume, luas bangunan, luas lahan yang dimanfaatkan, prosentase serta nilai transaksi jual beli ikan di Kawasan PPI. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI Pasal 10 Prinsip dan sasaran retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya operasional, perawatan alat/benda, penggantian alat/benda yang mendukung penyediaan jasa usaha. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha pelayanan di kawasan PPI dapat dilihat sebagai berikut : a. Jasa Usaha Pelayanan Es Balok - Volume jumlah Balok Rp. 1,500/Balok b. Jasa Usaha Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan - lapak penampung ikan Rp. 10.000/m2/bulan c. Jasa Usaha Pelayanan Perbengkelan Kapal Nelayan - lahan perbengkelan Rp. 10.000/m2/bulan d. Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha Perdagangan/kios warung, kantin, alat-alat perikanan Rp.10.000,-/m2/bulan e. Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Cold Storage - Volume jumlah tonase Rp. 1.500,-/kg/hari f. Jasa Usaha Pelayanan Pengawasan Mutu Produksi Perikanan - Sertifikasi mutu Rp. 1.500/paket g. Jasa Usaha Pelayanan Bahan Bakar Minyak - Luas lahan Rp. 1.000/m2/bulan h. Jasa Usaha Pelayanan Sarana Tempat Mandi, Cuci dan Kakus Rp. 200/karcis i. Jasa Usaha Pelayanan Air Bersih - Sumber sendiri non-PDAM Rp. 500,-/liter (2) Penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan sebagai berikut : a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 60% b. Penerimaan Pemerintah Propinsi 15% c. Biaya Administrasi, Operasional dan Pemeliharaan 25%
Pasal 12 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kawasan PPI jasa usaha Pelelangan ikan adalah sebagai berikut : 1. Besarnya retribusi ditetapkan sebesar 5 % (delapan perseratus) dari harga/nilai transaksi yang dilelang dibebankan kepada : a. Penjual/nelayan sebesar 3 %; b. Pembeli/bakul sebesar 2 %; 2. Penggunaan retribusi Pelelangan Ikan sebesar diarahkan untuk : Penerimaan Pemerintah Daerah - Kota …………………………….…… 1,40% - Propinsi ………………………………..…… 0,60%
2%
3. Biaya lelang sebesar 3% diperuntukan bagi : a. Biaya Operasional ……………….........….. 1,60% dengan rincian: - Dana Pembinaan dan Pengawasan …………..0,50% - Dana Pemeliharaan Pelelangan Ikan …………0,10% - Dana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan …….1,00% b. Biaya Administrasi Lelang ….................... 0,25% c. Dana sosial dan dan asuransi kecelakaan di laut ...0,25% d. Dana Tabungan Nelayan ......................... 0,50% e. Dana Paceklik .......................................... 0,25% f. Dana Keamanan ...................................... 0,15% Pasal 13 Penentuan besaran harga jasa pelayanan ditentukan oleh Instansi terkait dengan pertimbangan kewajaran dan kelayakan harga jasa. Pasal 14 Besaran tarif dapat berubah dalam satu tahun anggaran apabila dipandang sangat perlu dan hal yang mendesak dalam hal kualitas pelayanan jasa usaha. BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 15 Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan karena: (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai. (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah Kota Dumai. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Wilayah pemungutan retribusi adalah Kawasan PPI yang berada di Kota Dumai. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17 (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
(2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Dumai. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (4) Retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (5) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2). Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keinginan dan pembebasan retribusi ; (2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XIV PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 21 (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi ; (2). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ; (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar; (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaskud ayat (3) harus di sampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya; (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima ; (6). Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XV PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI Pasal 22 (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ; (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh wajib pajak ; (3). Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran; (4). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima; (5). Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
BAB XVI PENGELOLAAN Pasal 23 Pengelolaan Jasa Usaha Pelayanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dapat dikelola oleh pihak ke tiga (3), dan ditunjuk dengan Surat Keputusan Walikota. Pasal 24 Pengelolaan Jasa Usaha Pelayanan yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas pokok kedinasan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Pasal 25 Pihak pengelola harus tunduk kepada peraturan yang berlaku. BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Dinas Terkait juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Dumai atau Instansi yang ditunjuk. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ; (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah pelanggaran BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 28 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai Ditetapkan di Dumai pada tanggal 11 September 2008 WALIKOTA DUMAI Ttd. ZULKIFLI. AS
Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, Ttd.
Drs. H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 04 SERI B
