BAB II DESKRIPSI LOKASI Sejarah dan Asal Muasal Pendirian Partai Golkar

BAB II DESKRIPSI LOKASI

2.1. Sejarah dan Asal Muasal Pendirian Partai Golkar Secara historis perkembangan Partai Golkar dapat dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, tahap embrio dari golongan fungsional non-afiliatif yang tergabung dalam Front Nasional yang berada dalam wadah Sekber Golkar (19571964). Kedua, tahap metamorphose dari Sekber Golkar menjadi Golkar pada masa Orde Baru (1965-1970). ketiga, tahap sebagai mesin politik Orde Baru hingga masa kejatuhannya pada tahun 1998 (1971-1998). Dan tahap keempat, tahap Golkar menjadi Partai Golkar (1999). 2.1.1 Dari Golongan Fungsional Ke Sekber Golkar Kelahiran Partai Golkar pada era politik multipartai saat ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah marathon kemunculan Sekber Golkar di masamasa akhir pemerintahan Soekarno tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964 sampai akhirnya diubah menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971 melalui musyawarah Sekber Golkar. Pada mulanya kehadiran Sekber Golkar dirancang sebagai sebuah organisasi yang dapat mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta kekuatan-kekuatan sayap kiri lainnya. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat.

Universitas Sumatera Utara

Pada bulan Agustus 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 193/1964 yang intinya menginstruksikan agar organisasiorganisasi yang berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partaipartai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi37. Berdasarkan kepres tersebut, organisasi-organisasi fungsional yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik kemudian membentuk Sekber Golkar. Pada pembentukan awal, wadah ini tercatat sedikitnya 61 organisasi fungsional non afiliasi, termasuk militer (ABRI), ikut bergabung di dalamnya. Pada proses pembentukan Sekber Golkat tersebut, militer dianggap memainkan peranan yang sentral karena berkepentingan guna memelihara kekuatan kelompok anti komunis 22. Sejak tahun 1957 militer telah membentuk kelompok-kelompok fungsional sebagai dukungan bagi gagasan Soekarno untuk meningkatkan peranan golongan fungsional. Peranan militer untuk membentuk berbagai organisasi massa semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengaruh PKI. Militer kemudian mensponsori pembentukan tiga organisasi massa, yaitu Koperasi Simpan Tabung Gotong Royong (Kosgoro), musyawarah kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (Soksi) yang kesemuanya dipimpin oleh kalangan militer. Ketiga organisasi ini kemudian dikenal sebagai kelompok

fungsional

Trikarya

yang

memiliki

peranan

penting

dalam

pembentukan Sekber Golkar yang dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober 1964.

22

Umar Ibnu Al Khatab, 2009, Dari Beringin Ke Beringin;Sejarah, Kemelut, Rsistensi dan Daya Tahan Partai Golkar, Ombak:Yogyakarta, hlm. 35


2.1.2 Dari Sekber Golkar ke Golkar Seiring dengan perkembangan politik, khususnya pasca kudeta 1965, sebuah keputusan penting seiring dengan reorganisasi di tubuh Sekber Golkar adalah memotong habis dominasi orang-orang Soekarno di dalam struktur kepemimpian Sekber Golkar. Segera setelah penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, orang-orang yang dianggap memiliki kedekatan dengan Soekarno dalam tubuh Sekber Golkar itu dibersihkan dan diganti dengan orang-orang yang dikenal dekat dengan Soeharto, seperti pencopotan ketua umum Sekber Golkar yang pertama, Brigadir Jenderal (Brigjend) Djuhartono yang digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjend) Suprapto Sukowati yang dikenal dekat dengan kelompok Soeharto. Bukan hanya orang Soekarno saja yang menjadi korban, tetapi juga istilah-istilah yang sering diintrodusir Soekarno dan menjadi dasar gerakan Sekber Golkar, misalnya “Masyarakat Sosialis Indonesia” Setelah pembersihan itu, Sekber Golkar mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya banyak organisasi fungsional ke dalamnya. Tercatat tidak kurang dari 291 organisasi fungsional ikut sebagai anggota. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Sekber Golkar cukup diterima oleh berbagai kalangan. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)


3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 4. Organisasi Profesi 5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 7. Gerakan Pembangunan Pada Juni 1966, tiga bulan setelah Soeharto memperoleh mandat Supersemar, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengadakan sidang untuk mengesahkan mandat itu dan membahas pelaksanaan tanggal pemilu demi memberikan legitimasi bagi pemerintahan Soeharto. MPRS memutuskan pemilu akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1958, namun karena alasan keuangan yang belum memadai untuk menyelenggarakan pemilu maka penyelenggaraan pemilu akhirnya diadakan pada tamggal 5 Juli 1971. dalam konteks menghadapi pemilu 1971, disamping menyiapkan kekuatan-kekuatan propemerintah yang lain, Presiden Soeharto telah memilih Sekber Golkar sebagai alat politiknya yang uatama untuk terjun sebagai peserta pemilu. Oleh karenanya, konsolidasi untuk memenangkan Sekber Golkar dikerjakan secara marathon dengan kalangan tentara sebagai penentu yang uatama. Dalam pemilu 1971 uasaha-usaha untuk menjadikan Sekber Golkar sebuah organisasi yang besar, walaupun kadang-kadang melalui cara-cara yang dianggap berlebihan, menghasilkan sukses yang gemilang. Sekber Golkar tampil sebagai pemenang dalam pemilu tersebut dengan hasil mutlak yakni memperoleh 236 kursi di Dewan Perwakilan (DPR) pusat atau setara dengan 34.348.673 juta suara atau 62,80 persen. Perolehan suara ini melampaui perolehan suara yang didapat partai Nahdhatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelum


pemilu dilakukan merasa yakin akan menang hanya mendapatkan 18,67 persen dan 6,94 persen atau setara dengan 10.213.650 dan 3.793.26640. Kemenangan Sekber Golkar ini sekaligus membuktikan kesuksesan pemerintahan Soeharto di dalam meraih dukungan politik masyarakat. Tidak lama setelah kemenangan itu, Sekber Golkar diubah menjadi Golkar, yaitu pada tanggal 17 Juli 1971. 2.1.3 Golkar Sebagai Mesin Politik Orde Baru Sejak diubah menjadi Golkar, Golkar secara resmi menjadi mesin politik Orde Baru. Golkar yang hadir sebagai kekuatan politik yang memberikan kepastian politik yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah kekisruhan yang ditimbulkan oleh partai-partai politik di masa Soekarno telah memberikan corak baru bagi perpolitikan di Tanah Air. Setelah kemenangan yang pertama ini, pemerintaha Soeharto, dengan legitimasi di tangannya, melakukan pembaruan struktur politik dengan penyederhanaan kepartaian dan kekuatan social politik. Pada masa ini pula awal penyederhanaan partai dilakukan. Partai-paratai politik yang pernah ikut dalam Pemilu 1971 dikelompokkan menjadi dua partai berdasarkan ideologisnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan struktur fisik kepartaian mengalami perampingan dari sembilan partai menjadi dua partai yakni PPP dan PDI. Kemudian pada tahun 1975, penyederhanaan tersebut disyahkan dalam Undang-Undang yakni tentang Partai Politk dan Golongan Karya. Setelah Pemilu 1971, Golkar mendominasi jumlah kursi pada lembaga legislative baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pada Pemilu 1977, Golkar


menang kembali. Kemenangan ini semakin menguatkan domonasi Golkar dan memberikan legitimasi pada pemerintahan dengan scenario yang demokratis. Beberapa strategi dikembangkan untuk memenangkan Golkar diantaranya dengan memobilisasi dukungan masyarakat, terutama dari kalangan militer dan birokrasi. Di kalangan militer, ABRI masuk ke dalam area sipil masyarakat sebagai mesin ampuh untuk menakuti masyarakat agar taat pada kebijakan pemerintah. Sedangkan birokrasi menerapkan pola-pola kerja clientliism dalam melayani masyarakat sehingga menyuburkan tumbuh kembangnya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Tak heran jika pada zaman itu dikenal paket ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar). Kemenangan Golkar pada Pemilu 1977 ini semakin memberikan otoritas penuh kepada Orde Baru untuk melakukan serangkaian pembaruan, khususnya di bidang politik demi terciptanya stabilitas yang dapat menjamin pemulihan dan pemantapan kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang dirumuskan dalam konsepsi Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun. Dan demi menjamin kelancaran terlaksananya konsepsi tersebut, pemerintah mendesak Kors Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) melakukan kampanye dikalangan mereka sendiri untuk memenangkan Golkar. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan jika pada pemilu-pemilu berikutnya Golkar selalu menjadi pemenang dengan perolehen suara mutlak. Golkar menjadi organisasi politik yang mapan dan benar-benar mampu menjadi mesin politik yang ampuh bagi Orde Baru. Misalnya saja pada Pemilu 1987 dimana Golkar mampu mendulang suara sebanyak 73.16 persen atau mendapat 299 kursi dari 400 kursi yang diperebutkan.


Begitu pula pada Pemilu 1992, Golkar meneruskan tradisi kemenangannya dengan meraup 66.599.331 juta suara atau sama dengan 282 kursi di DPR Pusat 2.1.4 Dari Golkar ke Partai Golkar Kemenangan-kemenangan Golkar yang diperoleh selama ini memang memberikan tambang kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, kemenangan Golkar pada Pemilu 1997 justru menghantarkan Orde Baru pada jurang kehancuran. Krisis ekonomi yang amat parah dan tak dapat diatasi Soeharto memaksanya untuk meletakkan jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Dengan pengunduran diri Soeharto ini membuat Golkar mengalami masa surut yang sangat signifikan. Terang saja, karena salama ini Soeharto lah yang dikenal sebagai arsitek pembangun Golkar. Kehilangan Soeharto, Golkar seperti kehilangan induknya. Krisis ekonomi yang amat parah dan ditambah lagi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap Orde Baru mempercepat pembaharuan politik nasional. Bersamaan dengan itu, Golkar yang merasa terhujat dan disingkirkan oleh masyarakat harus memutar otak untuk mengantisipasi hal ini. Dalam kondisi yang demikian, tak ada jalan pilihan bagi Golkar selain melakukan pembaharuan internal. Yakni pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan Munaslub untuk melakukan pembaharuan pandangan politiknya agar mencerminkan kinginan rakyat dalam dinamika politik yang baru. Dan tepat pada tanggal 7 Maret 1999, Golkar dideklarasikan sebagai partai politik yang siap bertanding dala pemilu pertama pada era reformasi yakni Pemilu 1999. Dalam pidato politik di hadapan ratusan ribu yang menghadiri pendeklarasian tersebut, Akbar Tandjung


mengatakan bahwa Partai Golkar termasuk pejuang reformasi dan bertejad menyusun kekuasaan yang bersumber dari rakyat. 2.2 Visi perjuangan Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri Negara (the founding father) kita bahwa tujuankita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut mencipatakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya. Partai Golkar berjaung demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlak baik, menjujung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi. Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali system kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasan lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.


Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus mencipatkan system social politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena Negara kita adalah Negara hokum maka supremasi hokum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan system politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai Golkar memandang bahwa reformasi hokum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hokum, tetapi juga budaya hukum. Di bidang ekonomi visi Partai Golkar adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya system perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa Negara dan bangsa Indonesia terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternayta semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekomomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.


Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai Golkar menginginkan di masa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa uapaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi mencipatakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan uasaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutmakan. Di bidang sosial budaya, Partai Golkar mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau ketrampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin social yang tangguh, dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat. Partai Golkar memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan social budaya yang berkeadilan dan terjembataninya kesenjangan social ekonomi antarindividu, antarkelompok, antara kota-desa, antara Jawa-luar Jawa dan antarpusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antarumat beragama menjadi kepedulian Partai Golkar.


Dengan visi ini pola Partai Golkar hendak mengembangkan pola hubungan social yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan peran sejati antar warga Negara.\ 2.3. Misi Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negaradan ideology bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia. Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsifungsi sebagai sebuah Partai Politik moderen, yaitu; Pertama,

mempertegas

komitmen

untuk

menyerap,

memadukan,

mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat public. Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui system prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatanjabatan public. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para keder dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabadikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan


proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat. 2.4 Platform Partai Platform yang dimaksudkan yang di sini adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana dan kemana perjuangan Partai Golkar yhendak menuju. Platform merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dan pemahaman, penglaman dan kesadaran historis partai Golkar dalam menyertai bangsa membangun masa depan. Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dan pijakan ini maka Partai Golkar berwawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik golongan dan kelompok atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar. Kemajemukan bagi Partai Golkar adalah anugerah Tuhan yang karena itu bersifat given. Kemajemukan inilah yang selama ini justru telah membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan platform ini maka Partai Golkar terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, agama, dan status social ekonomi. Keterbukaan Partai Golkar diwujudkan secara sejati,


baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekruitmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik. Partai Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan serta senantiasa siap berkompetisi secara sehat. Perwujudan dari wawasan kebangsaan Partai Golkar yang paripurna ini adalah sikap keterbukaan dan kemajemukan. Partai Golkar berpijak pada wawasan keterbukaan (inklusif) yang menampung kemajemukan (pluralis) karena hadirnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Berdasarkan wawasan ini pula Partai Golkar bersifat non diskriminatif dan non sectarian baik atas dasar perbedaan suku atau etnis, agama, bahasa, budaya maupun aliran. Partai Golkar menolak segala bentuk eksklusifisme baik atas dasar primodialisme maupun kepentingan yang sempit lainnya. Sikap-sikap tersebut terakhir ini tidak sejalan dengan wawasan kemajemukan dan keterbukaan. Hadirnya kesadaran bahwa kemajemukan merupakan ciri keindonesiaan telah mengokohkan dan mengukuhkan tekad Partai Golkar untuk tetap menjadi “Partai politik yang paling Indonesia” yang menjadi “miniature Indonesia”, di mana semua golongan akan merasa kerasan (at home) berada di dalamnya. Dalam rangka itulah, maka Partai Golkar memantapkan platform-nya sebagai Partai yang nonaliran atau nonsekterian. Dengan prinsip ini politik Partai Golkar bukanlah politik aliran atau sekterian. Partai Golkar menjunjung tinggi ajaran agama yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika dan moralitas adalah saripati dari ajaran agama


dan buah dari keberagaman itu sendiri. Bagi Partai Golkar agama menduduki posisi yang sangat penting dan harus diutamakan. Dengan dmikian seluruh langkah perjuangan senantiasa

dilandasi nilai-nilai etika

dan moralitas

berdasarkan agama. Perpaduan antara kedua wawasan yang terakhir – wawasan kebangsaan dan keagamaan – menjadikan Partai Golkar sebagai Partai kebangsaan yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama. Dengan menjunjung tinggi ajaran agama, Partai Golkat tidak berarti sependapat dengan ajaran kecenderungan formalisasi dan apalagi politisasi agama. Partai Golkar menghindarkan kecenderungan memanipulasi symbolsimbol agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang berdimensi jangka pendek. Partai Golkar adalah Partai yang demokratis yang memiliki komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis dan terbuka maka hanya Partai Golkar yang demokratis dan terbuka pula yang akan mendapatkan dukungan rakyat. Dengan kata lain Partai Golkar hanya akan bertahan dan berjaya, jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis, dan berjuang untuk demokrasi. Dalam rangka demokrasi inilah, Partai Golkar mereformasi dirinya, sehingga melahirkan Partai Golkar yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tangan anggota. Ini semua tercermin dalam proses pengambilan keputusan di semua eselon kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis dan dari bawah sebagai menifestasi ditegakkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Partai Golkar adalah Partai moderat yang senantiasa mengambil posisi di tengah dan menmpuh garis moderasi. Parati Golkat tidak akan pernah bersikap ekstrim, baik dulu, kini, maupun yang akan mendatang.


Sebagai Partai moderat Partai Golkar akan tetap konsisten mengembangkan wawasan tengahan dan keseimbangan. Sikap tengahan atau moderat akan menghindarkan Partai Golkar dari kemungkinan terjebak pada pilihan-pilihan yang bersifat pemutlakan nilai. Garis moderasi yang dikembangkan Partai Golkar mengandung arti bahwa ia senantiasa mewujudkan keseimbangan dari tarik menarik berbagai kepentingan, dan sebaliknya berupaya untuk mengakomodasi dan mengharmonisasikannya. Dengan demikian, Partai Golkar senantiasa berada pada posisi tengahan (median position) dan menjadi kekuatan penengah (mediating and moderating force) di anatara semua kelompok potensi bangsa. Partai Golkar mengembangkan prinsip nonsectarian dan antisekterianisme, dan karena itu juga nondiskriminasi dan anti diskriminasi. Pilihan terhadap sikap moderat ini bukan hanya berkaitan erat dengan platform terbuka dan mejemuk yang sebelumnya dibicarakan, melainkan jauh lebih mendasar, yaitu karena hadirnya kesadaran akan kebenaran ajaran bahwa sebaik-baik

perkara

adalah

yang

tengah.

Selanjutnya,

Partai

Golkar

mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah Negara hukum. Lebih daripada itu, supremasi hokum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hokum. Partai Golkar memandang bahwa reformasi hokum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan saran dan prasarana, materi dan aparatur hokum, tetapi juga


pembangunan budaya hukum. Penegakkan dan pemajuan HAM merupakan unsure penting dalam penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam rangka penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan pula Partai Golkar memandang peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan nasional kita yang utama. Perjuangan politik Partai Golkar bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Dalam kaitan ini Partai Golkar memandang politik sebagai instrument dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain peningkatan taraf hidup dan kecerdasan rakyat. Dengan sikap ini, maka Partai Golkar mempertegas keberpihakannya kepada rakyat 2.5.

Lahirnya Sekber Golkar di Sumatera Utara Dalam buku 30 Tahun Perjuangan Golkar yang merupakan perjalanan

panjang Partai Golkar di Sumatera Utara terihat bahwa latar belakang dan perjalanan panjang Partai Golkar juga terdapat peran ABRI sebagai barisan terdepan dalam pembentukkan Sekber Golkar. Dengan terbentuknya Sekber Golkar di pusat, ormas-ormas Golkar yang telah lahir menyambutnya dengan rasa optimis. Keadaan dan kondisi daerah Sumatera Utara pada waktu itu memang telah dirasakan sangat mencemaskan dimana kekuata organisasi Non Pancasialis yang dikoordinir PKI telah dapat berhasil menyusun kekuatan disegala sector dan bidang, ditengah-tengah golongan dan lapisan masyarakat. Tetapi untuk mengadakan suatu wadah yang merupakan Front Kekuatan Pancasila belumlah dapat dilahirkan. Justru itu kelahiran Sekber Golkar anggota Front Nasional telah


disambut denganbaik dan memang benar telah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Proses pembentukkan Golkar di Sumatera adalah sebagai berikut: Marzuki Lubis dari Dewan Daerah KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia) menerima mandate untuk membentuk Sekber Golkar Daerah. Menghadapi situasi masyarakat yang tidak menentu dan membahayakan keamanan, maka ABRI sebagai kekuatan Sospol dan Hankam, perlu turun tangan. Karena pada waktu itu segala organisasi-organisasi yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan yang berorientasi pada karya-kekaryaan juga harus berada dalam Fronn Nasional. Pada tanggal 26 Juli 1985, dibentuk pada Panitia Persiapan pada waktu itu dipimpin oleh Let.Kol T.A.Lingga sebagai ketua dan Drs.Amir Husin Nasution sebagai sekretaris. Selanjutnya kantor Sekber Golkar Sumatera Utara ini bertempat di Jalan Teuku Daud No.5 Medan. Dalam waktu itu tidak terlalu lama maka terbentuklah pengurus Sekretaris Bersama Golongan Karya Sumatera Utara untuk pertama kalinya ditetapkan Ketua Let.Kol T.A.Lingga. Demikian pula selanjutnya, mengeluarkan pernyataan kebulatan tekad lahirnya suatu organisasi kekaryaan yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didukung oleh masyrakat dan ABRI. Oleh karena itu, ABRI tidak dapat tinggal diam setiap gerakan dalam masyarakat. Hal ini juga ditandai dengan pembentukan Sekber Golkar di setiap wilayah Kabupaten dan Kota dilaksanakan sesuai dengan surat kawat Panglima Daerah Militer II kepada DANREM 21 sampai 23 dan DANDIM 0212. Dalam kenyatan memang Sekber Golkar itu mendapat dukungan masyarakat banyak melalui organisasi-organisasi


yang berafiliasi dengan partai politik dan yang berorentasi pada karya dan kekaryaan seperti MKGR, SOKSI, KOSGORO dan organisasi fungsional lainnya. Selanjutnya timbul suatu kebijaksanaan baru, pada tanggal 28 Juli 1985 oleh Panitia Pembentukan Sekber Golkar diadakan pertemuan dengan Ormas Golkar di Balai Prajurit (Sasana Bukit Barisan) yang dihadiri oleh 46 utusanutusan organisasi dan menghasilkan pembentukkan susunan Dewan Pleno yaitu: Ketua

: Let.Kol.T.A.Lingga (AD)

Wakil Ketua I

: R.Hutabarat SH (Persaja)

Wakil Ketua II

: H.Simanjuntak

Wakil Ketua III

: H.Arfan (SOKSI)

Sekretaris

: H.Jafar Lubis (AKRI)

Wakil Sekretaris I

: Drs.Amir Husin Nst (SOKSI)

Wakil Sekretaris II

: A.Simanjuntak (Veteran)

Wakil Sekretaris III

: O.K Soeratoellah (SOKSI)

Wakil Sekretaris IV

: Ridwan Matondang

Bendahara

: Masyahani Syarkawi BA (Ops.Per.antar pulau)

Wakil Bendahara

: Ny.Z.Hasibuan (KCK)


Seksi-seksi Organisasi

: G.A Simanjuntak (PGRI)

Kekaryaan

: F.H. Hutabarat

Hubmas

: M.Junus Siagian (PSI)

Kebudayaan

: Soekiran (Gasbindo)

Khusus

: Marzuki Lubis (KBK) Ny.M.H.Sinaga (Bhayangkari) Pada tanggal 7 Mei

1966, diadakan musyawarah kerja bertempat di

gedung Bhayangkar telah diadakan perubahan susunan pengurus harian, sehubungan Let.Kol.T.A.Lingga ditugaskan untuk mengikuti SESKOAD. Dalam musyawarh tersebut terpilih A.Kadir Pohan dari Angkatan Darat sebagai ketua dan O.K.Soeratoellah dari SOKSI menjadi sekrektaris. Pada awal tahun 1968 saudara A.Kadir Pohan mendapat tugas baru di Kodam I/Iskandar Muda (Aceh), dan untuk memimpin Sekber Golkar ditugaskan kepada Kol.M.Saleh Arifin sebagai ketua. Tugas tersebut dijabat dijabat oleh yang bersangkutan sampai dengan Musyawarah Daerah I Golongan Karya Sumatera Utara. Berdasarkan surat telegram Menhankam/Pangab No.SK/152.IV 1970 tanggal 13 April 1970 telah ditetapkan pengurus KOKAR Mendagri Drs.Arif Nasution untuk ikut aktif dalam anggota DPH Sekber Golkar. Perkembangan pengelompokkan atau konsolidasi selanjutnya diadakan didaerah-daerah Tingkat


II dan langsung dilantik oleh Ketua Umum DPH Sekber Golkar Sumatera Utara, dimana sebagian besar para ketua-ketua DPH Sekber Golkar Sumatera Utara. 2.6.

Pilkada Kota Medan

2.6.1. Jumlah Pemilih Terdaftar Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pilkada Kota Medan 2010 No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Jumlah TPS

1

Medan Amplas

54,842

55,687

110,529

205

2

Medan Kota

48,359

49,433

97,792

199

3

Medan Area

52,503

53,479

105,982

196

4

Medan Denai

75,431

72,747

148,178

281

5

Medan Tuntungan

32,695

34,289

66,984

155

6

Medan Polonia

20,207

21,372

41,579

85

7

Medan Maimun

23,036

23,582

46,618

91

8

Medan Johor

51,573

52,668

104,241

206

9

Medan Selayang

41,396

42,494

83,890

178

10

Medan Baru

21,552

23,119

44,671

83


11

Medan Sunggal

54,591

54,941

109,532

206

12

Medan Helvetia

65,640

66,730

132,370

277

13

Medan Petisah

33,956

36,289

70,245

139

14

Medan Barat

37,381

39,113

76,494

153

15

Medan Timur

49,879

51,702

101,581

190

16

Medan Perjuangan

53,768

55,440

109,208

224

17

Medan Tembung

66,066

67,172

133,238

273

18

Medan Deli

60,651

59,605

120,256

246

19

Medan Labuhan

42,973

42,755

85,728

186

20

Medan Marelan

44,960

44,655

89,615

167

21

Medan Belawan

41,795

40,629

82,424

157

Total

973,254

987,901

1,961,155 3,897

Sumber: KPU Kota Medan Dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Medan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Umum Kota Medan berjumlah 1.961.155 dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara. Perempuan merupakan pemilih terbanyak dalam Pilkada Kota Medan dengan jumlah 987.901. Sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 973.254


2.6.2. Hasil Perolehan Suara Table 2.2. Rincian Perolehan Suara Pilkada Kota Medan 2010 Putaran I N

Nama Pasangan Med

Meda

Mea Med

Med

Medan

Med

o

Calon

n

n

an

an

Tuntun

an

Area

Kot

Dena Joho

gan

Baru

a

i

r

1075

385

1395

755

216

161

4553

239

6250

6568

3867

2093

Walikota an

dan

Wakil Amp

Walikota Medan las 2010 1

Dr.H.Syahrizal Anas,MBA

826 dan

Drs.H.Yahya Sumardi 2

Sigit Asri,

Pramono 5774 SE

dan

3

Ir.Hj.Nurlisa Ginting, M.Sc 3

Indra

Sakti 753

376

192

736

415

247

103

3041

187

2824

1871

850

357

Harahap, ST,M.Si dan Dr.Delyuzar, Sp.PA (K) 4

H.Bahdin

3205

Nur.Tanjung, SE, MM

9

dan

Drs.H.Kasim Siyo, Msi


5

Drs.H.Joko Susilo 1311

1776

102

2458

1660

456

284

579

1022

8319

2738

1524

7

0

1252

668

1583

1648

1330

447

7961

325

4612

6999

3071

1784

6785

3109

3789

1784

6019

7578

4902

3431

1

dan Amir Mirza Hutagalung, SE 6

Drs.Rahudman

7696

6916

Harahap, MM dan Drs.H.Dzulmi Eldin, M.Si 7

Prof.Dr.Arif.Nasut 1850 ion,

MA

dan

H.Supraktikno W.S 8

Ir.H.Maulana

4639

Pohan, MM dan

0

H.Ahmad Arif, Se 9

H.Ajib Shah dan 3953 Dr.Ir

2812

Binsar

431

Situmorang

1

10 Dr.Sofan Tan dan 3779

12399

106 01

Nelly Armayanti, SP,MSP Lanjutan N

Medan

Meda

Meda

Meda

Meda

Meda

Med

Med

Medan

o

Selaya

n

n

n

n

n

an

an

Perjuang

ng

Maim

Polon

Sungg

Petis

Helvet Barat Timu

un

ia

al

ah

ia

240

226

672

329

1343

1

725

an

r 1651

847

803


2

4952

2528

3185

6028

3129

6983

3276

5452

3581

3

233

127

128

330

145

403

215

407

632

4

1372

744

787

1512

647

2644

1010

2302

1583

5

1179

559

1131

1460

678

1425

595

1323

1546

6

5160

2907

2537

6254

4175

9903

5607

8398

7971

7

920

632

759

1122

658

1574

1295

1813

2028

8

3517

2894

1709

3583

1951

4320

2437

4306

3491

9

3603

1790

1802

5496

3944

6812

5071

3883

4636

1

4738

4643

4456

8182

8556

6410

8349

1076

7977

0

5

Lanjutan No Medan

Medan

Medan

Medan

Medan

Jumlah

Persentase

Tembung

Deli

Labuhan Marelan Belawan Akhir

1

1024

2123

1318

1600

947

18661

2,75%

2

5944

7353

3973

5759

3654

97295

14,33%

3

1404

616

299

355

622

8738

1,29%

4

2326

2505

1141

1670

1316

35586

5,24%

5

2805

3183

1497

1880

499

28726

4,23%

6

11233

13873

11981

12080

5382

150671

22,20%

7

3341

2155

1477

1088

1342

28982

4,27%


8

3926

2759

3129

2642

2446

76351

11,25%

9

4385

4887

5572

3395

11299

93118

13,72%

10

7548

7449

5719

3818

3447

140676

20,72%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam pemilihan Walikota Medan 2010 diikuti 10 pasangan calon walikota dan wakil walikota. Calon-calon tersebut merupakan calon-calon yang diajukan prtaio politik dan melalui dari independen. Adapun kesepuluh pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan adalah sebagai berikut: 1. Dr.H.Syahrizal Anas,MBA dan Drs.H.Yahya Sumardi 2. Sigit Pramono Asri, SE dan Ir.Hj.Nurlisa Ginting, M.Sc 3. Indra Sakti Harahap, ST,M.Si dan Dr.Delyuzar, Sp.PA (K) 4. H.Bahdin Nur.Tanjung, SE, MM dan Drs.H.Kasim Siyo, Msi 5. Drs.H.Joko Susilo dan Amir Mirza Hutagalung, SE 6. Drs.Rahudman Harahap, MM dan Drs.H.Dzulmi Eldin, M.Si 7. Prof.Dr.Arif.Nasution, MA dan H.Supraktikno W.S 8. Ir.H.Maulana Pohan, MM dan H.Ahmad Arif, Se 9. H.Ajib Shah dan Dr.Ir Binsar Situmorang 10. Dr.Sofan Tan dan Nelly Armayanti, SP,MSP


Sedangkan dalam Pilkada Kota Medan terjadi dua kali putaran. Dimana tidak ada satu pasangan calon pun yang menang sesuai dengan syarat Undang-Undang. Adapun yang lolos pada putaran putaran kedua Pilkada Kota Medan adalah : 1. Drs.Rahudman Harahap, MM dan Drs.H.Dzulmi Eldin, M.Si dengan jumlah suara 150671 atau 22,20% 2. Dr.Sofan Tan dan Nelly Armayanti, SP,MSP dengan 140676 atau 20,72% Table 2.3 Rincian Perolehan Suara Pilkada Kota Medan 2010 Putaran II NO

Kecamatan

Drs.Rahudman Dr.Sofan Tan dan Harahap, MM dan

Nelly Armayanti,

Drs.H.Dzulmi Eldin,

SP,MSP

M.Si Medan Amplas

26716

9397

Medan Area

32216

15244

Mean Kota

17643

15623

Medan Denai

34353

14715

Medan Johor

26947

13621

Medan Tuntungan

8958

12428

Medan Baru

5067

6991


Medan Selayang

15671

12597

Medan Maimun

10705

6385

Medan Polonia

9772

7147

Medan Sunggal

21137

13982

Medan Petisah

12043

128130

Medan Helvetia

27426

14460

Medan Barat

19911

11642

Medan Timur

26347

15203

Medan Perjuangan

25094

13354

Medan Tembung

35419

13414

Medan Deli

38401

14172

Medan Labuhan

32698

36020

Medan Marelan

36020

22902

Medan Belawan

22902

9472

Jumlah

485446

251435

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Pilkada Kota Medan pasangan yang diajukan Partai Golkar dan Partai Demokrat mendapat kepercayaan untuk memimpin Kota Medan 5 tahun kedepan. Pasangan Drs.Rahudman Harahap, MM dan Drs.H.Dzulmi Eldin, M.Si mendapat suara 485.446 suara. Sedangkan Dr.Sofan Tan dan Nelly Armayanti, SP,MSP mendapat 251435 suara


BAB II DESKRIPSI LOKASI Sejarah dan Asal Muasal Pendirian Partai Golkar

Recommend Documents