BAB II DESKRIPSI PARTAI DEMOKRAT
2.1.Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik didirikan pada tanggal 9 September 2001. Berdirinya Partai Demokrat ini tidak terlepas dari inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merasa tergerag untuk membentuk sebuah partai baru ketika ia mengalami kekalahan terhotmatnya pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono pun mulai terlihat dari hasil perolehan suara calon wakil presiden tersebut. Hal tersebut pula lah yang kemudian menggundang kertetarikan beberapa orang untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya sebagai calon wakil presiden melainkan sebagai sosok pemimpin bangsa yang direncanakan mampu menjadi Presiden RI dimasa yang akan datang. Salah satu orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah saudara Vance Rumangkang. Vance Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi Presiden RI, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, perumusan konsep dasar dan platform partai pun kemudian dilakukan. Perumusan konsep dasar dan platform partai dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutna mengenai teknis administrasi diselesaikan oleh tim yang dipimpin oleh saudara Vance Rumangkang. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang langsung dipimpin
oleh Susilo Bambang Yudhoyono di apartemen Hilton untuk membentuk tim pelaksana yang nantinya akan mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari. Tim itu terdiri dari: Vance Rumangkang, Drs. A. Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, SH, Baharuddin Tonti, Shirato Syafei. 28 Selanjutnya, dalam merealisasikan pembentukan sebuah partai politik, pada tanggal 20 Agustus 2001 Vance Rumangkang dengan dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berusaha mengumpulkan orang-orang. Pada akhirnya terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik, yaitu: Vance Rumangkang, Dr. Ahmad Mubarok, MA, Drs. A. Yani Wachid, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns,
Prof. DR. RF. Saragih, SH, MH, Prof. Dardji
Darmodihardjo, Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas dan Prof. Dr T Rusli Ramli, MS.29 Sebagai mana diketahui untuk menjadi sebuah partai politik yang disahkan oleh undang-undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendirinya. Namun dalam mendirikan Partai Demokrat ini mencul gagasan agar pendiri partai politiknya dilengkapi saja menjadi 99 orang, yang juga mempunyai hubungan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengagas yang lahir tanggal 9 bulan 9. Untuk itu pada tanggal 9 September 2001, bertempat di gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH, 46 orang dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi pendiri Partai Demokrat, sedangkan 53 orang lainnya tidak dapat hadir, namun telah memberikan surat kuasanya kepada Vance Rumangkang.
28 29
Lihat Arsip DPC Partai Demokrat Kota Medan ibid
Selanjutnya, sebagai sebuah partai politik kepengurusan Partai Demokrat pun mulai disusun sebagai mana mestinya. Dalam penyusunan kepengurusan disepakati bahwa kriteria calon ketua umum adalah putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan calon sekretaris jendral adalah dari luar Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jendral, dan Bendahara umum dijabat oleh Vance Rumangkang. 30 Akhirnya, Partai Demokrat telah lengkap dan memenuhi syarat untuk menjadi sebuah partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Kepartaian. Maka pada tanggal 10 September 2001 Partai Demokrat didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM. 2.2.Pengesahan Partai Demokrat 31 Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH mendaftarkan Partai Demokrat ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Selanjutnya dalam menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.
30 31
ibid ibid
Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat.
2.3.
Deskripsi Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan. DPC PD Kota Medan terletak di Jalan A. H. Nasution Medan No. 102-104.
Ketua DPC Partai Demokrat saat ini dijabat oleh Bapak Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana dengan sekretarisnya dijabat oleh Bapak Ir. Bangun Tampubolon MS. Pada tahun 2011 ini, struktur organisasi Partai Demokrat di Kota Medan terdiri dari 15 DPAC yang berada diseluruh kecamatan di Kota Medan. Dewan Pimpinan Anak Cabang tersebut yakni, DPAC Partai Demokrat Medan Maimun (Ketua Bapak Yan Condro Inggih SH), DPAC Partai Demokrat Medan Polonia (Ketua Bapak Rahmadsyah Srg, SE), DPAC Partai Demokrat Medan Selayang (Ketua Bapak Kristoper Nainggolan,
S.Sos), DPAC Partai Demokrat Medan Tuntungan (Ketua Bapak Kun Swondo Keliat), DPAC Partai Demokrat Medan Barat (Ketua Bapak Muhammad Ridwan), DPAC Partai Demokrat Medan Helvetia (Ketua Bapak Ir. H. Lilik Ismadi), DPAC Partai Demokrat Medan Petisah (Ketua Bapak Rahmadsyah Putra Sitepu), DPAC Partai Demokrat Medan Marelan (Ketua Bapak Heri Irianto), DPAC Partai Demokrat Medan Johor (Ketua Bapak H. Agoesli), DPAC Partai Demokrat Medan Amplas (Pjs KetuaIbu Elida Hapni), DPAC Partai Demokrat Medan Kota (Pjs Ketua Bapak M. Marpaung), DPAC Partai Demokrat Medan Baru (Pjs Ketua Bapak Roni P Sibuea MPD), DPAC Partai Demokrat Medan Tembung (Pjs Ketua Bapak Ir. Yahya Payungan Lubis), DPAC Partai Demokrat Medan Timur (Pjs Ketua Ibu Yusnizar Husein), DPAC Partai Demokrat Medan Labuhan (Pjs Ketua Drs. Tengku Aswad). Dewan Pimipinan Cabang adalah pelaksana partai di tingkat kabupaten/ kota yang keanggotaannya bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat cabang. Selain itu Dewan Pimpinan Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat cabang. Pengesahan berdirinya DPC ditetapkan oleh DPD. DPC mempunyai berbagai kewajiban, yaitu melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah keputusan musyawarah cabang, keputusan rapat tingkat cabang, dan peraturan partai lainnya. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/ kota. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan pimpinan
partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan, dan Rencana Aksi serta ketentuan partai. Menyampaikan laporan berkala kepada kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang. Demi kelancaran kegiatan partai di tingkat cabang maka DPC Partai Demokrat mempunyai hak untuk membuat berbagai peraturan pelaksana dalam rangka pelaksanaan keputusan musyawarah cabang. Selain hal tersebut pula DPC juga berhak untuk memberhentikan fungsionaris DPC melalui rapat pleno DPC dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Cabang. Menerima atau menolak ketetapan rapat pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pimpinan
Anak Ranting tentang
pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting. Membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting atau Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting melalui Rapat Pleno Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai atau membahayakan partai. Bertindak mewakili partai di tingkat cabang dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat cabang.
2.4.
Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan.
1. Mengusahakan terlaksananya tujuan dan usaha-usaha partai di daerah yang bersangkutan, menjalankan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan partai atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan menjalankan keputusan musyawarah cabang. 2. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Anak Cabang Partai di tingkat kecamatan dan Pimpinan Ranting di Partai di tingkat Kecamatan dan
Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan/ desa di dalam daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis kebijaksanaan partai serta ketentuan-ketentuan partai. 3. Memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. 4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai: a. Perkembangan partai didaerahnya, b. fakta-fakta dan perkembangan politik dan lain-lain didaerahnya.
2.5. 1.
Hak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan. Membuat
peraturan-peraturan
bagi
kelancaran
usaha-usaha
partai
didaerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi. 2.
Mensahkan susunan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3.
Mewakili partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkuut hal-hal yang berhubungan dengan daerah cabangnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing.
2.6.
Visi, Misi dan Tujuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan. 32
2.6.1. Visi Partai Demokrat
Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalamm kehidupan berbangsa yang 32
Arsip DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.
merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, munjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanism, dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.
2.6.2. Misi Partai Demokrat 1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan. 2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa
Indonesia,
sejak
melawan
penjajah
merebut
Kemerdekaan,
merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. 3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta
terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.
2.6.3. Tujuan Partai Demokrat 1. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa proklamasi kemerdekaan. 2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagai mana diwujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralism, dan humanism. 4. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju, modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan batin.
2.7.
Program Kerja Partai Demokrat 33 Partai Demokrat dalam hal ini termasuk kekuatan politik di Indonesia yang
diperhitungkan oleh banyak orang, peluang besar akan terjadi pemenangana utama pada Pemilu 2004 dan 2009. Oleh karena itu sangat tepat kalau Partai Demokrat harus mempersiapkan program umum kedepan. Penyusunan program kerja kedepan merupakan salah satu penyiapan bingkai kerja bagi jajaran dan kader partai yang senantiasa berada dalam kehidupan masyarakat pluralis. Oleh karena itu, program yang disusun setidaknya berangkat dari geografis, geopolitik dan geoekonomi serta wawasan partai luas. 33
Ibid.
Dengan kata lain secara garis besar proram umum yang dijalankan oleh Partai Demokrat itu adalah sebagai berikut: Membina Partai, Mengembangkan, dan Memperkuat Partai. Kesuksesan Partai Demokrat dalam memenangkan Bapak Susilo Bambang Yudoyono menjadi Presiden Republik Indonesia, merupakan salah satu indikator bahwa Partai Demokrat telah menjadi sebuah partai politik yang diperhitungkan dalm kancah perpolitikan di Indonesia. Meskipun, dapat dikatakan bahwa figur Susilo Bambang Yudoyono tidak terlepas sebagai salah satu factor keberhasilan besar tersebut. Keberhasilan pelaksanaan manajemen partai politik terutama dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi banyak dipengaruhi oleh efektifitas koordinasi pada tingkat DPP, DPD dan DPC. Disamping itu kemampuan, loyalitas, keuletan, moralitas dan militansi seorang kader sangat diperlukan bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan/pengurus partai. Kader partai yang akan kita bina tidak hanya dipersiapkan dalam kepemimpinan partai politik, tetapi kader partai dalam segala lini, termasuk memimpin dalam masyarakat dan pemerintahan. Program pengembangan partai untuk tumbuh dan kuat di akar rumput, maka haruslah kita sadar bahwa Partai Demokrat tidak sekedar sebagai wadah perpolitikan saja, tetapi harus berperan sebagai organisasi masyarakat yang peduli pada kehidupan rakyat kecil. Mereka itu yang harus kita angkat harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai kodrat alam. Oleh karena itu program partai mendatang benar-benar berorientasi pada: 1. Manajemen partai harus pada tataran keselarasan, keserasian dan keseimbangan. 2. Manajemen partai haruslah bersih, simpatik, berwibawa, akuntabel, terbuka dan komunikatif.
3. Pembinaan kader dimulai dari struktur organisasi yang terendah adalah ranting (Pekarting: Pembinaan Kader Ranting, Pekarancab: Pembinaan Kader Anak Cabang, Pekarda: Pembinaan Kader Daerah, Pekapus: Pembinaan Kader Pusat). 4. Partai harus membuat wadah koordinasi yang kuat baik daerah maupun pusat untuk merekam, mendiskusikan dan mencari solusinya terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik isu perpolitikan maupun isu pembangunan yang sedang berjalan. Wadah ini harus melibatkan para tokoh masyarakat, agama, dan para akademis. 5. Untuk menjadi organisasi sosial yang kuat, perlu ada gerakan sosial yang menarik empati masyarakat.
2.7.1. Sasaran dan Pokok-Pokok Program Pencapaian tujuan Partai Demokrat dilakukan melalui pelaksanaan program umum secara bersungguh-sungguh dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran ke dalam maupun sasaran ke luar. Sasaran ke dalam adalah: 1. Memantapkan Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik dalam
mengembangkan
kepercayaan
rakyat
dalam
memikul
dan
melaksanakan tugas pembaruan dan pembangunan bagi kepentingan rakyat. 2. Mantapnya Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang semakin bertumbuh, mengakar, berkualitas, mandiri dan demokratis sehingga lebih
tanggap
dan
mampu
memperjuangkan
aspirasi
rakyat
serta
meningkatkan pemantapan perwujudan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efesien serta dinamis menuju Indonesia
yang demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman, dan penuh kedamaian lahir dan batin. 3. Meningkatnya kemampuan dan peranan pengurus dan anggota disemua tingkatan
organisasi
Partai
Demokrat
melalui
program
pelatihan
kepemimpinan dan wawasan nusantara bagi kader-kader Partai Demokrat. 4. Meningkatnya peranan semua perangkat organisasi disemua tingkatan. 5. Terwujudnya kader Partai Demokrat yang berkualitas, beriman, tidak tercemar, bermoral baik dan memiliki militansi yang tinggi. Sasaran ke luar adalah: 1. Tetap tegaknya dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Suksesnya pembangunan nasional yang menjadi program pemerintah dalam mengusung perubahan menuju terwujudnya rakyat yang aman, adil dan sejahtera. 3. Kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 baik untuk pemilihan legislatif maupun untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. •
Partai Demokrat dapat memperoleh kemenangan 20% dari jumlah kursi legislatif.
•
Partai Demokrat dapat tampil menjadi 2 (dua) besar partai politik.
•
Susilo Bambang Yudoyono terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia kedua kalinya.
•
Partai Demokrat memenangkan Pilkada dibeberapa daerah kabupaten/ kota.
4. Gairahnya semangat partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan nasional.
5. Suksesnya Partai Demokrat membangun opini publik bahwa Partai Demokrat adalah partai yang yang dapat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sasaran sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diupayakan untuk dicapai melalui kegiatan-kegiatan terencana, terarah, terkoordinir dan terus menerus yang dapat dirangkum dalam: Kosolidasi, Pembangunan nasional, Pemilu. Mengenai sasaran Partai Demokrat tersebut Bapak Arip Surosu menegaskan bahwa keseluruh sasaran tersebutlah yang menjadi pedoman baik bagi anggota ataupun pengurus partai Demokrat dalam mengukur keberhasilan anggota maupun
penggurus
partai
dalam
membesarkan
Partai
Demokrat.
Ia
menambahkan Pemilihan umum kepala daerah yang dilaksankan baik ditingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota, juga merupakan menjadi perhatian yang penting bagi partai Demokrat. Kemenangan calon kepala daerah yang diusung dari partai Demokrat menjadi kepala daerah merupakan sasaran yang harus dicapai partai Demokrat. 34
2.7.2. Program Oprasional Konsolidasi 35 1. Konsolidasi partai adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam rangka usaha mencapai tujuan bersama. 2. Memperkokoh kesetiaan Partai Demokrat kepada ideologi Pancasila. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang demokratis,
34
Wawancara dengan Bapak Arip Suroso di kantor DPD Partai Demokrat Prov. Sumut pada tanggal 9 Februari 2011 pukul 09.30. 35 Arisip DPD Partai Demorat Provinsi Sumatera Utara.
meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak azasi manusia, dan terwujudnya masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi, paham dan pola pikir yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila. 4. Konsolidasi organisasi meliputi kegiatan-kegiatan dibidang keanggotaan, kaderisasi, kelembagaan, penggalian dan pendayagunaan dana, hubungan dengan
organisasi
sosial/kemasyarakatan,
profesi
serta
penerangan,
penerbitan dan media massa. Kegiatan-Kegiatan Konsolidasi: 1. Konsolidasi dibidang keanggotaan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain: • Pemeliharaan dan meningkatkan pembinaan administrasi keanggotaan untuk setiap tingkat organisasi. • Melakukan inventarisasi kembali serta melanjutkan penerimaan/ pemberian KTA dengan berdasarkan pada profesi dalam rangka komunikasi timbale balik di antara anggota dan pengurus. 2. Konsolidasi dibidang kaderisasi. Usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain: • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader sebagai penggerak inti organisasi baik untuk tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan dan bila memungkinkan seluruh kelurahan/ desa. • Mendata jumlah kader yang ada disetiap jajaran partai sesuai dengan profesi, lingkup pengaruh dan bidang pengaruh dan tingkat pendidikan kader yang diikuti.
• Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kader sehingga tampil, matang, mempunyai pengetahuan, kegigihan berjuang dan kemampuan berprestasi. • Menjalin hubungan komunikasi dengan kelompok masyarakat antara lain generasi pemuda, wanita, mahasiswa, petani, nelayan, pendidik, cendikiawan, pengusaha, pemuka agama dan sebagainya sebagai sumber kader Partai Demokrat. • Mendukung setiap kelancaran kader atau anggota Partai Demokrat yang berkecimpung dalam ormas, organisasi profesi dan LSM agar dapat berprestasi secara nyata dalam bidang profesi dan pengabdian masyarakat. • Menampilkan kader-kader atau anggota Partai Demkorat untuk tampil memimpin
organisasi
dalam
berbagai
bidang
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Konsolidasi dibidang kelembagaan. Usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain: • Meningkatkan
pendayagunaan
kepengurusan
Partai
Demokrat
disemua tingkatan organisasi sesuai AD/ART dan peraturan organisasi. • Mengefektifkan mekanisme kerja kepengurusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip kolektif, kekeluargaan dan penuh keterbukaan dalam suasana demokratis. • Mengefektifkan pembagian tugas dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasi dan administrasi.
• Mewadahi kegiatan-kegiatan yang dilakukan kader atau anggota Partai Demokrat secara tetap, dengan membentuk lembaga, badan dan kelompok yang dianggap perlu. • Meningkatkan pendayagunaan Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat di daerah baik provinsi, kabupaten/ kota sebagai badan pengelolah kader Partai Demokrat. 4. Konsolidasi dibidang penggalian dan pemberdayaan dana. Usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain: • Melakukan pemungutan iuran anggota secara lebih tertib dan intensif. • Peningkatan usaha penggalian dana dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. • Meningkatkan mekanisme pengadministrasian dan pengelolahan kekayaan organisasi dan pendayagunaan dan secara tertib serta dapat mempetanggungjawabkan. 5. Konsolidasi dibidang hubungan ormas dan profesi. Usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain: • Mengatur dan meningkatkan mekanisme hubungan kerja sama dengan ormas, organisasi profesi dalam rangka pelaksanaan program dan menyalurkan aspirasi masyarakat. • Mengatur dan meningkatkan mekanisme hubungan kerja sama dengan berbagai lingkungan yang potensial seperti cendikiawan, budayawan, media massa, pemuda agama, tokoh-tokoh lembaga swadaya (LSM) dsb. 6. Konsolidasi dibidang penerangan, penertiban, dan media massa. Usaha-usaha yang harus dilakukan antara lain:
• Mengupayakan penerangan dan penertiban sebagai media informasi, motifasi dan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang profesi dan sebagai sarana komunikasi timabal balik antara Partai Demokrat dan anggota-anggotanya serta masyarakat. • Memberi penerangan mengenai pemikiran, kebijaksanaan dan program serta kegiatan-kegiatan Partai Demokrat untuk lebih meningkatkan pemahaman tanggapan positif masyarakat kepada Partai Demokrat. • Meningkatkan pendayagunaan sarana komunikasi social lainnya sebagai media organisasi untuk menyebarluaskan kebijaksanaan, program, dan kegiatan-kegiatan kepada jajaran organisasi Partai Demokrat dan masyarakat luas. • Meningkatkan hubungan dan kerja sama lebih efektif dengan kalangan media massa dalam rangka lebih meningkatkan opini masyarakat terhadap Partai Demokrat dan sekaligus dapat membantu dalam pelaksanaan program Partai Demokrat.
