BAB II PROFIL DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASIONAL DEMOKRAT SUMATRA UTARA 2.1. SEJARAH SINGKAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

BAB II PROFIL DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASIONAL DEMOKRAT SUMATRA UTARA

2.1. SEJARAH SINGKAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT Partai merupakan wujud kedaulatan rakyat. Melalui partailah kepentingan partai direpresentasikan. Karena itu siapapun yang hendak memasung lahirnya partai, secara hakikat dia telah memasung kedaulatan itu sendiri. Saat ini dapat kita lihat kondisi demokrasi yang hampa dan kebablasan. Kehadiran partai Nasional Demokrat adalah untuk mengisi kehampaan dan menghentikan kebablasan tersebut. Partai Nasional Demokrat adalah alat perjuangan baru agar demokrasi di Indonesia menemukan kesejatiannya, dan bukan sekadar praktek formal prosedural semata. Demokrasi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.Tanpa menjadikan rakyat sejahtera, demokrasi ibarat pohon yang berbunga tetapi tanpa buah. Indah dipandang tetapi tak dapat dinikmati. Demokrasi yang menghasilkan kekacauan juga bukanlah tujuan Partai Nasional Demokrat. Di tengah praktek politik transaksi, politik citra, politik mahar, politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk dalam panggung kehidupan demokrasi dan ditengah krisis kepercayaan rakyat terhadap partai lama, Partai Nasional Demokrasi hadir untuk menggelorakan semangat dan harapan bahwa perubahan harus terjadi. Maka mau tak mau harus ada partai politik baru yang bisa menyegarkan kembali kompetisi sekaligus memberikan

28 Universitas Sumatera Utara

alternatif kepada rakyat. Oleh karena itu Partai Nasional Demokrat didirikan sebagai jalan baru untuk Indonesia baru. Partai Nasional Demokrat dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Jakarta. Partai Nasional Demokrat didirikan atas dasar inisiatif kaum muda yang membumikan restorasi Indonesia. Diantara mereka terdapat tiga serangkai yakni, Patrice Rio Capella yang merupakan seorang politisi, Sugeng Suparwoto yang merupakan seorang jurnalis, dan yang terakhir adalah Ahmad Rofiq yang merupakan seorang aktivis. Selain tiga serangkai tersebut, terdapat juga kaum muda profesional, aktifis LSM, advokat, serikat buruh, organisasi tani dan lain sebagainya.

2.2. MANIFESTO PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 30 Kemerdekaan 17 Agustus 1945 meletakkan dasar penting lahirnya sebuah bangsa besar, Bangsa Indonesia.Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar namun tak pernah mewujud. Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hakhak itu dilanggar. Kita patut bangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama

30

Buku Pegangan Partai Nasional Demokrat, Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, 2011, hlm. 11.

29 Universitas Sumatera Utara

reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas kemana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. Partai Nasional Demokrat menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Partai Nasional Demokrat menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Partai Nasional Demokrat menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara. Partai Nasional Demokrat mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Partai Nasional Demokrat mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga Negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi, yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara. Partai Nasional Demokrat berdiri untuk membangun politik warga Negara berdasarkan citacita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong. Partai Nasional Demokrat berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Partai Nasional Demokrat mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah Negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhineka Tunggal Ika. Partai Nasional Demokrat lahir sebagai sebuah keharusan sejarah.

30 Universitas Sumatera Utara

Partai Nasional Demokrat lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pasca reformasi. Partai Nasional Demokrat berdiri tegak, dengan semangat kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat. Partai Nasional Demokrat adalah perwujudan dari Nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang Sejahtera, kekuatan Demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian Ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki Martabat dalam pergaulan internasional.

2.3.PROGRAM AKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

Partai Nasional Demokrat memprioritaskan programnya pada 3 (tiga) bidang, yaitu basis pertanian yang kuat, ekonomi maritim yang terpadu, dan Indonesia yang terhubung dari ujung Timur sampai Barat melalui Trans Indonesia (infrastruktur). Program prioritasini dicanangkan sebagai jawaban Indonesia yangberdaulat, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaanprogram dilakukan sebagai berikut: 31 A. Membangun infrastruktur jalan tol bebas biaya yang bernama Trans Indonesia untuk membangun persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Membuka akses desa-desa terpencil untuk memiliki akses langsung ke kota-kota dalam memajukan perekonomian rakyat. Melanjutkan cita-cita Bung Karno membangun jembatan Selat Sunda dan Selat Bali. B. Menggiatkan industri terpadu dalam pengolahan hasil pertanian dan kelautan untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan pertanian. 31

Ibid, hlm. 25.

31 Universitas Sumatera Utara

C. Menurunkan bunga pinjaman bank untuk bantuanmodal para pelaku ekonomi kecil di bidang pertaniandan maritim. D. Mengembalikan peran pemerintahan secara total dalam pemasaran produkproduk pertanian, kelautan, dan industri kecil dalam negeri, sehingga petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil tidak perlu kebingungan dengan spekulasi harga yang berubah-ubah. E. Membangun kemandirian industri pangankhusus dalam padi, jagung, kedelai, dan tebu. F. Membudidayakan produk lokal seperti sagu, umbi-umbian,sayur-sayuran, dan buah-buahan. G. Menjadikan ketahanan pangan sebagai kepentingan bangsa yang utama.

Program aksi ini akan dijalankan dengan cara mengkonsolidasikan penggerak-penggerak ekonomi pertanian dan kelautan menjadi bagian dari kaderkadernya. Selain itu, Partai Nasional Demokrat juga akan mengerahkan segenap sumber dayanya untuk melakukan penelitian, dukungan tenaga maupun bantuan permodalan untuk melakukan berbagai inovasi pengembangan ekonomi maritim dan pertanian yang akan menjadi pilar perekonomian nasional. Partai Nasional Demokrat akan membuka seluas-luasnya keterlibatan rakyat dalam program-program partai melalui partisipasi secara sukarela dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, pengembangan ekonomi maupun pendidikan politik yang dilakukan oleh partai. Untuk itu, Partai Nasional Demokrat menganjurkan segenap warga untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Nasional Demokrat dengan cara mengambil formulir keanggotaan dari kantor-kantor kepengurusan Partai Nasional Demokrat

32 Universitas Sumatera Utara

setempat. Selain itu, kepengurusan Partai Nasional Demokrat di setiap tingkat juga akan pro-aktif berkomunikasi untuk menjalankan dan menampung setiap partisipasi anggota dan masyarakat secara luas. Aksi partai ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Setiap program aksi akan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas. Program aksi ini akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas dan ditujukan untuk masyarakat luas itu sendiri.

2.4.PROFIL

DEWAN

PIMPINAN

WILAYAH

PARTAI

NASIONAL

DEMOKRAT SUMATRA UTARA

2.4.1. Visi Partai

Kelahiran Partai Nasional Demokrat bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai Nasional Demokrat terjun ke politik untuk suatu tujuan yang mulia. Partai Nasional Demokrat memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar. Maka partai Nasional Demokrat Sumatra Utara memiliki visi : 32 1. Memantapkan eksistensi Negara. 2. Memperkuat persatuan bangsa. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 5. Mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 32

Ibid, hlm. 35.

33 Universitas Sumatera Utara

2.4.2. Misi Partai

Partai Nasional Demokrat adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 yang belum terwujud hingga saat ini. Partai Nasional Demokrat bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Maka misi yang diemban oleh partai Nasional Demokrat adalah : 33 A. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.

33

Ibid

34 Universitas Sumatera Utara

B. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka akan tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.

C. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan misi ini, maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

2.4.3. Prinsip Pejuangan Partai 34

Prinsip perjuangan yang diusung oleh partai Nasional Demokrat adalah restorasi Indonesia.Restorasi adalah gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai 34

Ibid, hlm. 23

35 Universitas Sumatera Utara

jatidiri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama. Restorasi Indonesia perubahan

pola

pikir

masyarakat

Indonesia

dari

kepura-puraan

menjadi

keterusterangan. Gagasan ini bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD1945. Istilah ini populer sejak Restorasi Meiji di Jepang yang merupakan jawaban bangsa Jepang terhadap demoralisasi dan liberalisasi agar bangsa Jepang tidak kehilangan karakter negara-bangsanya dan maju menjadi bangsa yang maju. GerakanRestorasi Indonesia meletakkan tujuan dan citacita dengan menjadikan Pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya. Restorasi ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini karena kehidupan nasional Indonesia saat ini sudah berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Reformasi 1998 sebagai tonggak ikhtiar demokratisasi Indonesia, ternyata menyisakan kekecewaan banyak orang. Demokrasi menjadi rutinitas suksesi kekuasaan tanpa memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, visioner,dan layak diteladani. Neoliberalisme begitu mantap mencengkram ekonomi Indonesia, sementara jatidiri sebagai orang Indonesia pun semakin tercerabut. Program restorasi Indonesia akan dimulai dari merestorasi negara-bangsa yang berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong royong sesuai dengan dasar negara dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kedua, restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif. Ketiga, restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun

36 Universitas Sumatera Utara

keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.

2.4.4. Fungsi Partai

Dengan semangat kebangsaan partai Nasional Demokrat Sumatra Utara memiliki fungsi sebagai berikut : 35 A. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mewujudkan Negara kesejahteraan sesuai dengan mandat konstitusi. C. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab. D. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Indonesia. E. Menegakan keadilan sosial dan kedaulatan hukum. F. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga Negara Indonesia. G. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan pada prinsip Bhineka Tunggal Ika.

35

Ibid, hlm. 37.

37 Universitas Sumatera Utara

2.4.5. Susunan Struktur, Kelengkapan, Perangkat dan Kepengurusan Partai Nasional Demokrat Sumatra Utara

2.4.5.1.Susunan Struktur Partai Nasional Demokrat Sumatra Utara 1. Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah yang meliputi Ketua Umum, Sekertaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai. a. Dewan Pembina Wilayah Dewan pembina wilayah memiliki fungsi : Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai. b. Dewan Pimpinan Wilayah Dewan pimpinan wilayah memiliki tugas sebagai berikut : •

Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembagalembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program Partai.

•

Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

•

Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, berwenang menerima Waqaf, hibah.

•

Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.

•

Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 38 Universitas Sumatera Utara

•

Memimpin, mengesahkan dan mengawasi embaga-lembaga di bawahnya.

•

Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.

•

Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.

•

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya.

•

Melaksanakan

kebijakan-kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Musyawarah Wilayah dan keputusan Partai lainnya. •

Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Musyawarah Wilayah serta peraturan Partai lainnya.

•

Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Musyawarah Wilayah.

•

Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di wilayahnya.

2. Dewam Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah yang meliputi Ketua Umum, Sekertaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai.

39 Universitas Sumatera Utara

a. Dewan Pembina Daerah Dewan pembina daerah memiliki fungsi :Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai. b. Dewan Pimpinan Daerah Dewan pimpinan daerah memiliki tugas sebagai berikut : •

Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan dan hibah.

•

Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.

•

Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

•

Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.

•

Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.

•

Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting.

•

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.

•

Melaksanakan

kebijakan-kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Musyawarah Daerah dan keputusan Partai lainnya.

40 Universitas Sumatera Utara

•

Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Tingkat Daerah serta peraturan Partai lainnya.

•

Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Musyawarah Daerah.

•

Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di daerahnya.

3. Dewan Pimpinan Cabang Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkatlainnya sesuai dengan kebutuhan Partai. Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas : •

Menyusun program dan anggaran tahunanCabang dan lembagalembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai.

•

Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah, berwenang menerima waqaf dan hibah.

•

Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.

•

Mengusulkan nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota untuk kemudian menyerahkannya kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk dilakukan seleksi lebih lanjut.

41 Universitas Sumatera Utara

•

Membentuk, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga terkait.

•

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Ranting dan lembaga terkait lainnya.

•

Melaksanakan

kebijakan-kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang dan keputusan Partai lainnya. •

Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan

Kongres

dan

permusyawaratan

tingkat

Pusat,

permusyawaratan Wilayah, permusyawaratan tingkat Daerah, permusyawaratan Cabang serta peraturan Partai lainnya. •

Menyampaikan

Laporan

pertanggungjawaban

kepada

Musyawarah Cabang. •

Melakukan koordinasi dengan anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan cabang bersangkutan.

4. Dewan Pimpinan Ranting Dewan Pimpinan Ranting terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan Partai. Dewan Pimpinan Ranting memiliki tugas : •

Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan Partai.

•

Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir. 42 Universitas Sumatera Utara

•

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan Ranting.

•

Melaksanakan

kebijakan-kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Musyawarah Cabang dan keputusan Partai lainnya. •

Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran

Dasar,

Anggaran

Rumah

Tangga,

Keputusan

Musyawarah Daerah dan permusyawaratan tingkat Cabang, permusyawaratan tingkat Wilayah, permusyawaratan tingkat Daerah, serta peraturan Partai lainnya. •

Menetapkan

dan

melaksanakan

segala

ketentuan

dan

kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ranting serta Peraturan Partai lainnya. •

Menyampaikan

Laporan

pertanggungjawaban

kepada

Musyawarah Ranting. •

Menerima pendaftaran calon anggota Partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang untuk kemudian diteruskan kepada DewanPimpinan Daerah.

43 Universitas Sumatera Utara

2.4.5.2.Kelengkapan Partai Kelengkapan partai terdiri dari : 36 1. Biro-biro Biro merupakan : a. Biro adalah kelengkapan Partai di tingkat Wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Wilayah. b. Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

2. Divisi-divisi Divisi merupakan : a. Divisi-divisi adalah kelengkapan Partai di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Daerah. b. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

3. Seksi-seksi Seksi merupakan : a. Seksi adalah kelengkapan Partai di tingkat Cabang dan Ranting yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting. 36

Ibid, hlm. 69.

44 Universitas Sumatera Utara

b. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting.

2.4.5.3.Perangkat Partai Perangkat partai terdiri dari : 1. Badan Otonom Badan Otonom adalah perangkat Partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu. Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan badan otonom : a. Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masingmasing Badan Otonom tersebut. b. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan asas, tujuan, dan usaha Partai. c. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan. d. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatan

45 Universitas Sumatera Utara

masing-masing. Dewan Pimpinan Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atautidak sesuai dengan garis kebijakan dan politik Partai. Badan otonom yang dimiliki oleh partai Nasional Demokrat adalah Garda Pemuda Nasional Demokrat.Organisasi otonom untuk kaum perempuan adalah Garnita Malahayani.Dan yang terakhir organisasi otonom bagi mahasiswa adalah Liga Mahasiswa Nasional Demokrat.

2. Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga merupakan : a. Lembaga

adalah

kelengkapan

Partai

yangmerupakan

alat

pengabdian dan perjuangan Partai. b. Lembaga dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai kebutuhan. c. Lembaga memiliki struktur organisasi sendiridari tingkat Pusat sampai ke tingkat Cabang sesuai dengan potensi Cabang. d. Lembaga berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatannya. e. Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Partai, maka dapat dibentuk Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

46 Universitas Sumatera Utara

2.4.5.4.Susunan Kepengurusan Partai Nasional Demokrat Sumatra Utara

Dalam susunan struktur dan kepengurusan partai Nasional Demokrat, khususnya DPW partai Nasional Demokrat Sumatra Utara memiliki tingkatan kepengurusan yakni dalam Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Dewan Pembina Wilayah dan Dewan Pimpinan Wilayah dimana Dewan Pimpinan Wilayah meliputi Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan perangkat partai lainnya sesuai dengan keperluan Partai. Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pada tingkat provinsi yang bersifat kolektif dan bertugas untuk menyelenggarakan fungsi teknis partai di wilayah provinsi tersebut. Dewan Pimpinan Wilayah partai Nasional Demokrat Sumatra Utara pertama kali ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2012. Hingga pada saat ini kepengurusan yang dimiliki oleh Partai Nasional Demokrat Sumatra Utara masih bersifat sementara karena hendak mengejar terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti Pemilu yang akan diadakakan pada 2014. Pada awalnya partai Nasional Demokrat Sumatra Utara didirikan atas inisiatif beberapa orang yakni, H.M. Ali Umri, SH, M.Kn, Prof. Dr. T. Bahri Anwar, Hasan Simatupang, H. Ok.Tun Hidayat, SE dan Ir. Abdullah Amra, MH. Semenjak berdiri pada awal tahun 2012 di Medan hingga saat ini telah terjadi penambahan anggota di bagian kepengurusan sejak tanggal 11 September 2012. Penambahan anggota ini dimaksudkan untuk mempercepat proses kegiatan dalam partai. Berikut adalah susunan kepengurusan DPW partai Nasional Demokrat Sumatra

Utara

berdasarkan

pada

SK

Partai

:

1186-SK/DPP-Nasional

Demokrat/IX/2012.

47 Universitas Sumatera Utara

STRUKTUR DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PROVINSI SUMATRA UTARA DEWAN PEMBINA WILAYAH -

KETUA

:

Prof. Dr. T. Bahri Anwar

-

ANGGOTA

:

Rosmawati L. Tobing Juswan Dr. Mustafa K. Adam

DEWAN PIMPINAN WILAYAH -

KETUA

:

H.M. Ali Umri, SH, M.Kn

-

WAKIL KETUA

:

Ir. Abdullah Amra, MH M. Syarifuddin, SH H. Ok. Tun Hidayat, SE Hasan Simatupang Dr. Geeta

-

SEKRETARIS

:

Drs. H. Anwar Monel, M.AP

-

WAKIL SEKRETARIS

:

Tetty Juliaty, SE, M.Si Batara Lubis Purnomo Sidi, SE Saiful Bahri, ST

-

BENDAHARA

:

Mohd Nezar Djoeli, ST

-

WAKIL BENDAHARA

:

Inge Amelia Hj. Zakiah Hj. Wiwiek Dwi Julianty Nurul Afiati, SE

48 Universitas Sumatera Utara

Pada saat ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat Sumatra Utara terdiri dari 33 DPC kota dan kabupaten. Untuk DPC Kota terdiri dari 8 daerah dan DPC Kabupaten terdiri dari 25 daerah.

No.

Nama DPC

Kabupaten/Kota

Jumlah DPAC

1.

DPC Sibolga

Kota Madya Sibolga

4

2.

DPC Tanjung Balai

Kota Madya Tanjung Balai

6

3.

DPC Pematang Siantar

Kota Madya Pematang Siantar

8

4.

DPC Tebing Tinggi

Kota Madya Tebing Tinggi

5

5.

DPC Medan

Kota Madya Medan

21

6.

DPC Binjai

Kota Madya Binjai

5

7.

DPC Padang Sidempuan

Kota Madya Padang Sidempuan

6

8.

DPC Gunung Sitoli

Kota Madya Gunung Sitoli

6

9.

DPC Nias

Kabupaten Nias

9

10.

DPC Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal

23

11.

DPC Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan

14

12.

DPC Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah

20

13.

DPC Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara

15

14.

DPC Toba Samosir

Kabupaten Toba Samosir

16

15.

DPC Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu

9

16.

DPC Asahan

Kabupaten Asahan

25

17.

DPC Simalungun

Kabupaten Simalungun

31

49 Universitas Sumatera Utara

18.

DPC Dairi

Kabupaten Dairi

14

19.

DPC Karo

Kabupaten Karo

17

20.

DPC Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang

22

21.

DPC Langkat

Kabupaten Langkat

23

22.

DPC Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan

18

23.

DPC Humbang Hasudutan

Kabupaten Humbang Hasudutan

10

24.

DPC Pakpak Bharat

Kabupaten Pakpak Bharat

8

25.

DPC Samosir

Kabupaten Samosir

9

26.

DPC Serdang Begadai

Kabupaten Serdang Begadai

17

27.

DPC Batubara

Kabupaten Batubara

7

28.

DPC Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas

12

29.

DPC Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara

9

30.

DPC Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

5

31.

DPC Labuhan Batu Utara

Kabupaten Labuhan Batu Utara

8

32.

DPC Nias Utara

Kabupaten Nias Utara

11

33.

DPC Nias Barat

Kabupaten Nias Barat

8

Kegiatan yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat pada saat ini adalah melakukan proses rekrutmen melalui program O250 (operasi 250). Program O250 bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui kegiatan rekrutmen dan kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai Nasional Demokrat dalam rangka menjalang Pemilu 2014. Selain kegiatan rekrutmen, pada waktu dekat dilaksanakan Rakorwil (Rapat Koordinasi Wilayah) dengan agenda pelantikan pengurus tetap yang 50 Universitas Sumatera Utara

akan diadakan oleh partai Nasional Demokrat di Medan pada tanggal 23 Februari 2013.

51 Universitas Sumatera Utara