Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara
Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara HUSNUL ISA HARAHAP Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email:
[email protected] Diterima tanggal 12 April 2010/Disetujui tanggal 20 1 Juni 2010 The General Elections in 2009 in Indonesia showed a new phenomenon that is the end of the dominance of the old parties of the nationalist-based (Golkar and PDIP). The dominance of the old parties has been replaced by a new nationalist party (Partai Demokrat). This study aimed to look at the factors causing the increase in Partai Demokrat votes. This study found there were five factors causing the increase Partai Demokrat vote. The first factor is the persona of Susilo Bambang Yudhoyono. The second factor is the establishment candidate strategy. The third factor is the success of managing internal conflicts. The fourth factor is the persona of the candidate. The fifth factor is the performance of the Partai Demokrat. In generally, it’s true persona factor Susilo Bambang Yudhoyono has become a powerful magnet in attracting sympathy constituen to vote Partai Demokrat, but in that case in Sumatera Utara, local persona factors also become important element of voice improvement Partai Demokrat. Keywords: Political image, Political behavior, Local elite, Political marketing.
Pendahuluan Reformasi politik di tahun 1998 memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satunya terhadap hasil pemilihan umum. Hasil pemilihan umum tidak lagi bisa diatur berdasarkan kemauan pemerintah. Melainkan ditentukan oleh kehendak pemilih atau masyarakat umum. Karena itu menebak hasil pemilihan umum dengan benar pada era reformasi tidak semudah menebak hasil pemilu pada masa Orde Baru. Pemilihan umum pasca Orde Baru menunjukkan hasil yang dinamis. Partai Golkar turun peringkat pada pemilihan umum tahun 1999. Hanya saja pada pemilu tahun 2004 Partai Golkar berhasil mengalahkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitupun, pada prinsipnya sampai tahun 2004 belum ada partai baru yang
berhasil menggeser dominasi Partai Golkar atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemilu tahun 2009 menunjukkan terjadinya perubahan perolehan suara partai-partai politik. Muncul partai baru yang mengalahkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Tidak hanya ditingkat DPR RI atau nasional namun ditingkat lokal (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) juga menunjukkan fenomena yang sama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh partai Demokrat. Jika di tingkat DPR RI jumlah kursi Fraksi Partai Demokrat sebelum pemilu 2009 berjumlah 56 kursi maka sesudah pemilu tahun 2009 berjumlah 148 kursi. Hasil pemilu tahun 2009 telah merubah peta sebaran suara pemilih di tingkat nasional maupun lokal. Partai Demokrat adalah partai politik yang meraup suara terbanyak pada pe-
76
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara Tabel 1 Persentase Hasil Perolehan Suara Pemilu 1999 di Sumatera Utara (DPR RI)
milu tahun 2009. Perolehan suara yang banyak tersebut berimplikasi pada jumlah kursi yang diperoleh partai demokrat di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPR RI. Yang menjadi pertanyaan adalah apa gerangan yang telah menyebabkan munculnya fenomena tersebut? Mengapa peningkatan perolehan suara Partai Demokrat sampai begitu tajam? Studi ini akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan partai demokrat memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 2009.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pendekatan dan Metode Studi ini dilakukan dengan pendekatan prilaku politik. Fokusnya pada fenomena kemenangan Partai Demokrat. Metode yang digunakan untuk pencarian data dengan menggunakan metode wawancara, studi pustaka serta kajian dokumen. Dokumen yang menjadi sumber data adalah dokumen cetak maupun dokumen elektronik. Analisis dilakukan dengan metode analisis kelembagaan, prilaku politik dan marketing politik. Keutamaan Partai Demokrat di Sumatera Utara Pada pemilu Orde Baru wilayah Sumatera Utara adalah basis suara Golongan Karya (Golkar). Namun pada masa reformasi atau tepatnya pada pemilu tahun 1999 suara Partai Golkar digeser oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Golkar pada pemilu tahun 1999 berada di urutan kedua (lihat Tabel 1). Lima tahun berikutnya Partai Golkar kembali menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak. Pemilu tahun 2004 menunjukkan terjadi pembalikan perolehan suara dimana PDIP berada diurutan kedua. Hasil Pemilu di Sumatera Utara tahun 1999 menggambarkan hampir di seluruh wilayah di Sumatera Utara menjadi basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terutama sekali di daerah Kabupaten Karo di mana PDIP memperoleh 68,1 persen suara. Selain itu di Kabupaten Toba Samosir dimana PDIP memperoleh 46,8 suara. Hanya di daerah Kabupaten Mandailing Natal terlihat ada perbedaan perolehan suara yang signifikan di mana PDIP tidak mampu meraup lebih dari 15 persen suara (lihat Tabel 1).
77
Kabupaten/Kota Asahan Dairi Deli Serdang Karo Binjai Medan P. Siantar Sibolga T. Balai T. Tinggi Labuhan Batu Langkat Mandailing Natal Nias Simalungun Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir
PDIP 39,0 40,4 48,5 68,1 37,4 41,4 50,4 33,8 26,9 33,3 35,5 43,5 10.1 32,5 43,9 17,4 26,3 41,7 46,8
Golkar 22,9 25,8 19,8 13,3 21,8 13,5 19,3 25,4 17,9 25,3 26,6 23,1 21,8 13,6 33,3 30,0 28,7 27,7 25,1
PPP 15,1 1,9 9,6 0,9 10,2 9.1 4,9 7,2 11,2 10,5 15,7 12,2 29,8 0,8 5,4 20,1 5,9 0,5 0,3
PAN 8,1 5,0 8,4 2,6 12,2 20,3 7,4 12,2 13,5 12,7 6,1 6,9 14,0 2,3 2,9 7,7 7,9 1,4 1,0
Sumber: Daniel Dhakidae, (2004), hal. 41. Menurut catatan Kompas, pada pemilu 2004 Partai Golkar berhasil memperoleh suara mayoritas di 18 Kabupaten dan Kota. Sedangkan PDIP “hanya mampu mempertahankan perolehan suaranya di wilayah yang merupakan basis fanatik kaum nasionalis sejak tahun 1955, yaitu di Nias Barat, Tapanuli Utara, Karo, dan Deli Serdang”.1 (Lihat Tabel 2). Dengan demikian Partai Golkar pada pemilu 2004 berhasil meningkatkan kemampuan mesin politiknya dalam meraup suara pemilih di Sumatera Utara. Tabel 2 Partai Politik dan Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dikuasai Pada Pemilu 2004 di Sumatera Utara (DPR RI) No 1 2 3 4 5
Nama Partai Golkar PDIP PDS Pelopor PKS
Jumlah Wilayah Kab/Kota 18 4 1 1 1
Sumber: Harian Umum Kompas, (22 Mei 2009), hal. 8. Bagaimana dengan suara Partai Demokrat? Partai Demokrat adalah partai muda. Partai ini didirikan para bulan Oktober tahun 2001. Pemilihan umum yang pertama diikuti adalah pemilihan umum tahun 2004. Meski demiki“Sumatera Utara: Wajah Baru di Basis Nasionalis”, Harian Umum Kompas, Jumat, (22 Mei 2009), hal. 8. 1
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara an sebagaimana catatan Kompas, pada pemilu tahun 2009 Partai Demokrat sudah berhasil menguasai 21 Kabupaten Kota di Sumatera Utara dengan rata-rata perolehan suara mencapai 36 persen (lihat Tabel 3).2 Mengalahkan partai tua seperti Partai Golkar (partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2004), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 1999). Tabel 3 Partai Politik dan Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dikuasai Pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara (DPR RI) No 1 2 3 4
Nama Partai Demokrat Golkar PDIP PPRN
Jumlah Wilayah Kab/Kota 21 4 2 1
Sumber: Harian Umum Kompas, (22 Mei 2009), hal. 8. Untuk tingkat DPRD Provinsi dominasi perolehan suara oleh partai Demokrat dapat dilihat di Daerah Pemilihan Sumut 1 (Dapil Sumut 1) di mana Partai Demokrat memperoleh 7 Kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara (lihat Tabel 4). Dapil Sumut 1 adalah daerah pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang wilayahnya meliputi seluruh Kota Medan. Kursi yang diperebutkan di daerah ini berjumlah 20 buah. Di Dapil Sumut 1 partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi yang diperoleh tiga buah. Sedangkan PDIP memperoleh 2 kursi dan Partai Golkar hanya memperoleh 1 kursi. Tabel 4 Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat di Dapil Sumut 1 Pada Pemlilu 2009 (DPRD Provinsi) No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Calon Legislatif H.Arifin Nainggolan, SH, M.Si Hj. Meilizar Latif, SE, MM M.Yusuf Siregar, SH Nurhasanah, S.Sos Drs. Tunggul Siagian Enda Mora Lubis, SH Robert Nainggolan, SE, Ak.
Hasil Suara 35.006 15.258 12.702 10.978 10.029 7.012 6.376
Sumber: diolah dari berbagai sumber. 2
Peningkatan perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu tahun 2009 dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat pada tahun 2004 dapat dilihat secara jelas pada data pemilu dan perolehan suara di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Jika dibandingkan persentase perolehan suara Partai Demokrat tahun 2004 dan 2009 maka akan sangat terlihat mencolok perbedaannya. Di tahun 2004 Partai Demokrat hanya memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupaten Langkat. Namun di tahun 2009 Partai Demokrat sudah memiliki 12 kursi (lihat Tabel 5). Tabel 5 Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Tiga Partai Politik Pada Pemilu di Kabupaten Langkat (2004&2009 No
Nama Partai
2004 %
1 2 3
4
Partai Demokrat Partai Golkar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lainnya Total
2009
5,21 25,01 16,73
Q Kursi 3 12 8
% 33,99 10,05 11,67
Q Kursi 12 6 6
? 100
22 45
? 100
26 50
Sumber: diolah dari Data KPU Kabupaten Langkat. Kenaikan persentase suara Partai Demokrat di Kabupaten Langkat antara pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009 mencapai 600 persen atau enam kali lipat. Sedangkan persentase kenaikan kursi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Langkat mencapai 300 persen atau tiga kali lipat. Ini menunjukkan ada lonjakan suara yang bersifat drastis. Keadaan ini menyebabkan Partai Demokrat seperti sedang menuai hasil suara yang mendadak menjadi besar. Fenomena ini berlaku umum pada setiap wilayah di Sumatera Utara. Penyebab Kemenangan Partai Demokrat Kemenangan Partai Demokrat tidak banyak diprediksi oleh lembaga survey secara terang-terangan. Hanya Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang secara terbuka mengatakan bahwa Partai Demokrat akan unggul pada pemilu 2009. Lembaga Survei Indonesia memprediksi hal tersebut sejak Bulan Desember 2008. Konsekuensi yang diterima LSI adalah munculnya anggapan hasil survei LSI tidak
Ibid.
78
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara dapat dipercaya karena dicurigai merupakan pesanan. Namun LSI membantah anggapan tersebut. Karena ketidakpercayaan dari banyak pihak dan sikap LSI tetap mempertahankan hasil surveinya, maka pada waktu itu hasil survei LSI menjadi kontroversi. Kontroversi tentang hasil survei LSI baru berakhir setelah KPU mengumumkan hasil resmi perolehan pemilu 2009. Hasil resmi tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang unggul pada pemilu 2009. Keunggulan Partai Demokrat tercermin dari komposisi jumlah anggota DPR RI. Jika ditahun 2004 jumlah kursi DPR RI untuk partai demokrat 56 kursi maka di pada periode 2009-2014 jumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat berjumlah lebih dari dua kali lipat yakni 148 kursi (lihat Tabel 6). Hasil ini merupakan hasil konversi dari 21.703.137 (20,85%) suara untuk pemilu 2009 pada tingkat DPR RI.
Pupularitas Susilo Bambang Yudhoyono tercermin dari adanya hasil survei yang secara tersirat menggambarkan bahwa ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono belum tertandingi oleh tokoh lain di Indonesia terutama yang memiliki ancang-ancang untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2009 (lihat Tabel 7). Diantara beberapa lembaga survey yang menemukan hasil survey tersebut antara lain Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), dan Indobarometer.3 Tabel 7 Hasil Survei Indonesian Political Marketing Research Tentang Popularitas Bakal Calon Presiden No 1
Tabel 6 Perbandingan Komposisi Kursi DPR RI Hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Partai Demokrat Golkar PDIP PKS PAN PPP PKB Gerindra Hanura Lainnya* Total
Jumlah Kursi 2009 (Jumlah dan Persen) 2004 (Jumlah dan Persen) 148 Kursi 26,40 56 kursi 10,18 106 Kursi 18,92 127 kursi 23,09 94 Kursi 16,78 109 kursi 19,82 57 Kursi 10,17 45 kursi 8,18 46 Kursi 8,21 53 kursi 9,64 38 Kursi 6,78 58 kursi 10,55 28 Kursi 5,00 52 kursi 9,45 26 Kursi 4,64 17 Kursi 3,04 50 Kursi 9,09 560 Kursi 100,00 550 Kursi 100,00
*PBR (14 kursi), PDS (13 kursi), PBB (11 kursi), PDK (4 kursi), Partai Pelopor (3 kursi), PKPB (2 kursi), PNI Marhaenis (1 kursi), PKPI (1 kursi), PPDI (1 kursi).
Sumber: diolah dari berbagai sumber. Peningkatan tajam suara Partai Demokrat juga telah diketahui melalui hasil perhitungan cepat yang dilakukan banyak lembaga survei. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kemenangan Partai Demokrat. Secara umum dikatakan bahwa faktor utama kemenangan tersebut adalah karena faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono selaku figur dari Partai Demokrat yang dalam pandangan masyarakat dianggap berwibawa, gagah, tampan dan memiliki kemampuan yang sudah terbukti. Singkatnya kharisma Susilo Bambang Yudhoyono telah menarik minat masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada Partai Demokrat.
79
2 3 4 5
Susilo Bambang Yudhoyono Prabowo Subianto Megawati Soekarnoputri Sultan Hamengkubowono X Sutrisno Bachir
Persentase 62,8% 45,3% 37,7% 28,9% 20,9%
Sumber: Situs resmi Partai Demokrat.4 Terangkatnya citra positif kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono juga dipengaruhi gaya komunikasi politik yang sering dilihat di televisi oleh banyak kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Dimata masyarakat umum, gaya komunikasi politik yang ditampilkan Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan kesan tentang adanya sikap politik yang matang, realistis dan sistematis. Dalam pandangan masyarakat umum sikap ini merupakan kriteria yang tepat bagi seorang pemimpin negara. Fenomena ini berlaku umum termasuk di daerah Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara juga menonton televisi dan melihat bagaimana gaya komunikasi Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pida3
Popularitas SBY Naik Lagi [Artikel Online], http://korwil-jateng.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1652&Itemid=6; diunduh 2 April 2010, Pukul 14.25 Wib. 4 Ibid.
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara to-pidato politiknya. Pidato tersebut tidak menimbulkan harapan yang berlebihan di kalangan masyarakat, tetapi ketika sebuah persoalan dapat diselesaikan pemerintah masyarakat akan menjadi sangat puas. Contoh kasus yang terjadi di Sumatera Utara yang berkaitan dengan pidato pemerintah adalah tentang pemberantasan praktek judi di kalangan masyarakat. Pemerintah pernah mengatakan akan berupaya memberantas praktek judi. Sampai kini ternyata upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil dilakukan. Namun demikian secara kuantitatif dilapangan menunjukkan terjadinya pengurangan kegiatan judi ditengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Serdang Bedagai Sumatera Utara terutama kalangan Ibu-Ibu, menginginkan Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kepemimpinannya. Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai telah diuntungkan oleh keadaan tersebut sebagaimana dituturkan seorang kader Partai Demokrat berikut: “kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan pemerintah dan paling dirasakan masyarakat terutama ibu-ibu adalah bapak-bapaknya tidak main judi togel lagi”.5 Keutamaan Susilo Bambang Yudhoyono di mata publik juga dipengaruhi kebijakan politik Susilo Bambang Yudhoyono yang bersifat menimbulkan rasa simpatik. Kebijakan populer ini muncul dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Kebijakan ini diputuskan sebagai kebijakan politik yang mengimbangi kebijakan pubik yang tidak populer yaitu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono dianggap mampu mengobati luka publik terutama rakyat miskin yang sempat kehilangan harapan karena harga BBM naik. Terutama sekali karena kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
mukan momentumnya pada saat pemilu 2009. Masyarakat kecil memilih Partai Demokrat sebagai bentuk balas budi masyarakat kepada Dewan Pembina Partai Demokrat yang telah memperhatikan nasib rakyat kecil. Kebijakan tersebut tidak akan didapatkan seandainya Susilo Bambang Yudhoyono bukan presiden. Karena itu bagi penerima masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai dukungan terhadap Partai Demokrat diperlukan agar Susilo Bambang Yudhoyono dapat maju kembali sebagai calon presiden. Sebagai contoh di Kota Medan, masyarakat di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang yang menerima Bantuan Langsung Tunai merasa sangat terbantu dengan program BLT tersebut. Oleh sebab itu masyarakat penerima BLT di daerah ini berharap agar program BLT dapat dilanjutkan pada masa-masa selanjutnya. Hal ini diakui oleh masyarakat penerima BLT. Seorang warga di Kelurahan Asam Kumbang yang bernama Wagimin pada tanggal 13 Desember 2008 menjelaskan bahwa “dana BLT ini dapat saya gunakan untuk nambah-nambah modal jualan saya dan dana ini benarbenar sangat membantu”.6 Pegawai negeri di Sumatera Utara terutama yang baru diangkat karena merupakan pegawai honor yang sudah lama mengabdi menyampaikan terimakasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono dengan cara memilih Partai Demokrat dalam pemilihan umum 2009. Demikian pula pegawai negeri yang menikmati kenaikan gaji Sebagai dampak kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu menjadi presiden. Fenomena ini telah menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat Kota Medan.
Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono yang populer dikalangan masyarakat kecil mene-
Selain faktor ketokohan dan kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono, faktor aturan kepemiluan merupakan faktor penting dalam mendorong kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009. Terutama sekali sistem penentuan caleg terpilih. Keberadaan Calon Legislatif (Caleg) Partai menjadi vital, mengingat
5
6
Wawancara dengan Pak Tumiran, Tanggal 16 Mei 2009 Pukul 14.00-15.45 di Rumah Simpang Dahlim Dusun 6 Seri Rampah Kiri, Kabupaten Serdang Bedagai.
Bimby Hidayat, Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan, (Medan, Departemen Ilmu Politik FISIP USU, Januari 2009), hal. 83.
80
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara sistem penentuan caleg terpilih tidak didasarkan nomor urut caleg. Akan tetapi didasarkan pada jumlah perolehan suara terbanyak ditingkat para caleg partai politik. Partai Demokrat sangat siap beradaptasi dengan sistem ini. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari mekanisme penetapan dan pemilihan caleg untuk pemilu 2009. Partai Demokrat di Sumatera Utara mengajukan caleg yang dapat bersaing dengan caleg dari partai lain, yakni caleg yang memiliki nilai jual tinggi di masyarakat sehingga akan berkontribusi besar bagi perolehan kursi Partai Demokrat pada daerah pemilihan masingmasing. Upaya memenangkan pemilu 2009 untuk wilayah Sumatera Utara sudah terlihat dari sikap pragmatis Partai Demokrat dengan menerima tokoh dari partai lain yang memiliki nama besar di Sumatera Utara untuk bergabung di Partai Demokrat. Bahkan para kader baru Partai Demokrat tersebut menjadi caleg dari Partai Demokrat. Misalnya ada nama Ruhut Poltak Sitompul yang sebelumnya merupakan kader Partai Golkar. Dalam hal ini Partai Demokrat memanfaatkan situasi konflik internal yang terjadi di partai lain untuk merekrut kader-kader baru yang potensial. Ruhut Poltak Sitompul maju dari Dapil Sumut 3 dengan dan memperoleh suara yang banyak. Mencapai kira-kira 67,162 suara. Untuk tingkat DPR RI, selain Ruhut Sitompul ada juga Abdul Wahab Dalimunthe yang juga merupakan politisi senior di Partai Golkar. Keduanya sama-sama terpiilh sebagai anggota DPR RI dengan menyumbangkan suara yang sangat signifikan bagi Partai Demokrat di daerah pemilihannya. Abdul Wahab Dalimunthe berhasil memperoleh 192,716 suara. Abdul Wahab Dalimunthe bergabung dengan Partai Demokrat setelah sebelumnya (pada masa Pilkada Gubernur Sumut) sempat menjadi kandidat Gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat. Baik Ruhut Poltak Sitompul dan Abdul Wahab Dalimuthe merupakan caleg DPR RI yang memperoleh suara terbanyak di dapilnya masing-masing. Secara nasional, perolehan suara Abdul Wahab Dalimunthe bahkan masuk ke dalam kategori daftar suara caleg terbanyak.
81
Selain merekrut kedua caleg tersebut, upaya Partai Demokrat menghadapi dan memenangkan pemilu 2009 dapat dilihat dengan adanya caleg Partai Demokrat untuk tingkat DPRD Provinsi yang merupakan kader baru tapi memiliki reputasi sebagai politisi senior. Di daerah pemilihan Sumut 1 (Medan) terdapat nama mantan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifin Nainggolan (nomor urut 1). Ada juga politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Amarullah Nasution (Nomor urut 4) Dapil Sumut 5 (Labuhan Batu). Arifin Nainggolan dan Amarullah Nasution belum lama bergabung dengan Partai Demokrat, namun mendapat kesempatan lebih besar untuk maju sebagai caleg dibandingkan dengan kader Partai Demokrat lainnya. Keduanya lolos menuju kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Arifin Nainggolan memperoleh 35.006 suara dan Amarullah Nasution memperoleh 19.131 suara. Secara keseluruhan kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara memperoleh 27 kursi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Partai Demokrat cenderung mengutamakan kadernya yang populer sebagai caleg untuk meraup suara. Partai Demokrat juga akan sangat senang jika ada tokoh yang populer ingin bergabung dengan Partai Demokrat dan segera direkomendasikan untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat. Dengan demikian pola penetapan caleg Partai Demokrat dalam pemilu 2009 di Sumatera Utara menunjukkan pola terbuka yang bersifat kompetitif. Siapapun dapat menjadi caleg dari partai demokrat (meskipun bukan kader lama) asal memiliki peluang menjanjikan dalam meraup suara. Eksistensi Partai Demokrat dalam pemilu 2009 adalah merupakan dampak keberhasilan Partai Demokrat dalam mengelola konflik internal. Kasus konflik yang terjadi di Serdang Bedagai menjadi salah satu contoh sukses Partai Demokrat di Sumatera Utara dalam menyelesaikan konflik menjelang pemilu 2009. Konflik ini selesai tanpa ada kader partai demokrat yang dikeluarkan. Kader partai juga dengan dengan cepat melupakan
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara persoalan yang pernah terjadi. Semua terlibat sebagai tim pemenangan pemilu 2009. Konflik internal Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai (daerah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang) adalah kasus yang terjadi karena masalah persaingan internal dalam memperebutkan posisi sebagai ketua dan sekretaris DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai. Karena konflik internal ini, pada masa awal pembentukannya fungsi partai sebagai lembaga yang berfungsi melakukan proses sosialisasi politik, penyampaian arus informasi, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan, serta sarana pengatur konflik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Konflik terkait adanya dualisme kepemimpinan di Dewan Piminan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara. Kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang pertama adalah Palar Nainggolan, SH dan kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang kedua adalah Yusuf Pardamaian. Oleh sebab itu kepengurusan di DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai mengalami dualisme, mengikuti alur kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Pelaksana Harian DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai yang pertama adalah Melvin E Pontoh mengikuti alur kepemimpinan Palar Nainggolan SH. Sedangkan Pelaksana Harian DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai yang kedua adalah Drs. Hartoyo mengikuti alur kepemimpinan Yusuf Pardamaian.7 Konflik ini memakan waktu yang panjang dari tahun 2006 sampai tahun 2007. Namun akhirnya konflik ini dapat terselesaikan dengan metode resolusi konflik internal. Dengan berakhirnya konflik di Kabupaten Serdang Bedagai maka Partai Demokrat Sumatera Utara terlepas dari ancaman konflik internal yang memiliki potensi meluas ke DPC Partai Demokrat di Kabupaten lain di Sumatera Utara dan terutama sekali di tingkat DPD. Selain itu kondisi ini memberikan waktu bagi DPC Partai Demokrat Serdang 7
Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Drs. Hartoyo tanggal 16 Mei 2009 Pukul 09.00-10.30, di rumah kediaman Drs Hartoyo di Jl Pelita II Gg. Jambu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
Bedagai untuk menghadapi pemilu 2009 sekaligus memperbaiki citra DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai yang sempat tercoreng. Kemenangan Partai Demokrat di Sumatera Utara sangat tergantung pada ketokohan para caleg. Ini merupakan implikasi dari adanya perluasan kesempatan yang diatur oleh undang-undang untuk dapat menang dalam pemilu 2009. Oleh sebab itu program kerja para kandidat legislatif banyak yang berorientasi pada upaya peningkatan popularitas pribadi-pribadi kader Partai Demokrat. Selain itu berorientasi pada upaya mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Singkatnya kader partai demokrat terus menerus melakukan pembinaan hubungan dengan masyarakat meskipun waktu pemilihan umum 2009 masih lama. Program ini disinergikan dengan penggunaan simbol-simbol partai sehingga masyarakat mengingat apa yang dilakukan. Diingat sebagai jasa Kader Partai Demokrat yang murah hati oleh kelompok-kelompok masyarakat. Di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, politisi Partai Demokrat yang dikenal dengan sebutan Pak Riadi menjadikan mobil pribadinya sebagai “mobil ummat”. Jika ada masyarakat yang sakit dan membutukan kendaraan, maka mobil Pak Riadi dapat digunakan. Selain itu Pak Riadi juga membina pemuda/pemudi dengan membentuk klub olahraga seperti klub voli.8 Karena kemurahan hatinya tersebut Pak Riadi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sedang Bedagai periode 20092014. Di Kabupaten Serdang Bedagai, menurut Tumiran ketokohan lokal dimanfaatkan partai Demokrat untuk meningkatkan suara Partai Demokrat. Menurutnya ”di Kecamatan Perbaungan ada empat yang sangat menjanjikan sebagai anggota dewan. Satu pak Hartoyo sebagai anggota dewan. Sudah berbuat di wilayahnya (di Perbaungan dan Penggajahan). Oh nomor urut satu mas Feri Herianto. Menang juga. Begitu juga Ibu Susi sudah banyak berbuat di masyarakat. Juga ada tokoh pendidikan lokal pak Abdurrahim”.9 8 9
Wawancara dengan Pak Tumiran, loc.cit. Ibid.
82
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara Secara keseluruhan kursi yang diperoleh Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 7 kursi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai yaitu antara lain: (1).Melaksanakan kompetisi Bola Kaki dengan memperebutkan Piala Bergilir DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai. (2).Melaksanakan kegiatan panjat puncang pada hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. (3).Melaksanakan festifal takbir dan tabuh beduk pada setiap Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk memperebutkan piala bergilir DPC Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai. (4).Melaksanakan adu ketangkasan atau balap Motor Cros untuk memperebutkan piala bergilir DPC Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai. (5).Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/peningkatan SDM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.10 DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai juga melaksanakan berbagai macam kegiatan bakti sosial ditengah-tengah masyarakat, yaitu: (a).Memberikan sumbangan kepada masyarakat yang ditimpa bencana banjir, kebakaran dan angina putting beliung, melaksanakan gotong-royong bersama masyarakat untuk membersihkan dan memperbaiki jalan yang rusak. (b).Melaksanakan pembagian bendera merah putih secara gratis pada masyarakat pengguna jalan pada 17 Agustus 2007. (c).Pemberian bingkisan dan buka bersama kepada fakir miskin, anak yatim, bilal mayit, penjaga kubur dan nazir mesjid, dan melaksanakan sunat massal secara gratis kepada warga prasejahtera (kurang mampu).11 Semua program ini merupakan bentuk pembinaan hubungan antara Partai Demokrat dengan masyarakat. Pelajaran dan Strategi Merebut Simpati Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009 merupakan pengalaman pemilu yang sangat menarik dalam melihat fenomena pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan karena
secara empiris dominasi partai Golkar, PDIP dan PPP masih sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Selain itu karena suara Partai Demokrat maupun jumlah kursi yang dimiliki di lembaga legislatif masih paspasan. Termasuk di wilayah Sumatera Utara. Jumlah anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Utara hanya 3 orang. Namun setelah pemilihan umum 2009 jumlahnya naik menjadi 11 orang. Masing-masing 5 orang dari Dapil Sumut 1 dan 3 orang dari Sumut 2, serta 3 orang dari Sumut 3. Peningkatan jumlah ini sering ditafsirkan sebagai bentuk kemenangan Partai Demokrat. Apalagi hasil pemilu menunjukkan selisih suara antara perolehan suara Partai Demokrat dengan partai politik lain cukup besar. Selisih yang besar ini menimbulkan persepsi politik bahwa Partai Demokrat telah berhasil mengelola harapan publik melalui strategi pemenangan pemilihan umum yang baik sehingga Partai Demokrat berhasil menjadi partai yang paling disukai oleh masyarakat dalam pemilu 2009. Hasil pemilu 2009 jelas menghentak partaipartai lama dan memaksa partai-partai lama ini memandang Partai Demokrat sehingga mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah dilakukan Partai Demokrat selama lima tahun terakhir. Pembelajaran ini perlu dilakukan mengingat partai-partai politik yang sama akan berkompetisi kembali pada pemilu 2014 yang akan datang. Jika tidak belajar dari pengalaman maka partai-partai politik lama tersebut dikhawatirkan akan menjadi partai kenangan. Partai-partai lama hanya akan menjadi peserta pemilu tanpa perolehan suara yang signifikan dari para pemilih. Setidaknya terdapat beberapa pelajaran dapat dilihat dari keunggulan partai demokrat dalam pemilu 2009. Pertama, Partai Demokrat mampu mewacanakan produk kebijakan baru yang sifatnya dalam bentuk wacana pemerintah pro-rakyat.12 Wacana tersebut dilakukan untuk mengimbangi wacana yang dibentuk oleh kalangan partai yang menganggap pemerintah mendisain kebijakan tidak pro12
10
Lihat, Laporan Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai, (Sumut: 2007). 11 Ibid.
83
Sebagai catatan Susilo Bambang Yudhoyono adalah bagian dari tokoh Partai Demokrat di Pemerintahan yang duduk dengan jabatan sebagai Presiden.
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara rakyat. Wacana tersebut dilempar kepublik sehingga menimbulkan kontroversi. Ketika rencana kebijakan pemerintah yang pro-rakyat tersebut juga ditentang oleh banyak pihak, pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut dan meraih manfaatnya berupa rasa simpati dari masyarakat. Pemerintah berhasil menggiring opini yang berkembang ke arah pencitraan diri sebagai pembela kepentingan rakyat kecil.
kan masalah politik, ekonomi, maupun hukum diramu menjadi bahan iklan politik, sehingga semua hal itu tidak hanya dibicarakan berada di level elit tapi juga di level masyarakat menengah ke bawah. Semuanya diakumulasi dalam prestasi tokoh partai politik. Dengan demikian masyarakat akan mengingat prestasi pemerintah sebagai bagian dari pertasi partai politik darimana pemimpin pemerintahan berasal.
Kedua, kebanyakan pejabat pemerintah dikerahkan untuk membantu pemerintah meningkatkan citra pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat yang paling berbudi. Salah satunya dibidang pendidikan. Program sekolah gratis diiklankan di media massa sebagai bentuk sosialisasi program pemerintah untuk mencerdasan masyarakat. Kata iklan tersebut “sekolah gratis ada di mana-mana”. Kalimat ini diulang-ulang dalam bentuk lagu yang easy listening. Gampang diingat dan mudah dan enak dinyanyikan. Ikalan ini mengandung nuansa gembira. Singkatnya pemerintah berhasil menggunakan fasilitas negara untuk menyebarluaskan citra positif dan menanamkan citra positif itu dalam benak masyarakat.
Ketiga, bahwa peningkatan citra seharusnya tidak bertumpu pada tokoh nasional partai politik tapi juga tokoh lokal. Strategi penetapan caleng Partai Demokrart mengikuti alur pemikiran yang dibangun pada level elit Partai Demokrat. Basisnya adalah pragmatisme politik, yaitu mengutamakan tokoh-tokoh lokal yang memiliki citra di masyarakat sehingga tokoh-tokoh lokal tersebut dapat menjadi tambang suara pada pemilihan umum 2009. Meskipun pada sebagian penentuan caleg Partai Demokrat masih didasarkan pada ikatan-ikatan kekeluargaan, namun rasio keterpilihan masih sangat dipertimbangkan. Oleh sebab itu penempatan posisi calon legislatif pada Dapil tertentu telah di sesuaikan dengan seberapa besar tingkat keterpilihannya di wilayah tersebut.
Gaya pemerintahan yang pernah disebut media massa sebagai model pemerintahan tebar pesona merupakan pilihan yang baik bagi politisi tapi sangat merugikan kepentingan rakyat. Setidaknya model ini akan berimplikasi terhadap upaya setiap kandidat incumbent untuk menyiapkan kemenangan pemilu dalam masa kempimpinannya. Demi pemenangan pemilu bisa jadi kandidat incumbent akan memiliki sutradara yang menyiapkan tema-tema maupun sekenario politik. Paling tidak fungsi sutradara politik itu berfungsi menyiapkan alternatif gaya maupun cara mengakhiri konflik serta mendisain peran orang-perorang untuk mewarnai drama politik. Implikasinya pemerintahan tidak akan berjalan efektif karena aktivitas yang dilakukan akan lebih banyak yang bersifat seremonial. Produk politik berupa ketokohan yang dibangun lewat tampilan rekam jejak tokoh, yang dikombinasikan dengan keberhasilan program yang sudah dijalankan serta berbagai bentuk keberhasilan lain dalam menyelesai-
Keempat, pembelajaran yang dapat dicatat adalah bahwa cara ini memang efektif mendulang suara. Namun jika tidak diiringi dengan pengelolaan dan manajemen konflik yang baik akan menyebabkan konflik internal. Keberhasilan mengelola konflik internal di tubuh Partai Demokrat menjadi alasan mengapa sampai saat ini kader partai demokrat masih loyal terhadap partai, meskipun sudah mendapatkan teguran dari pengurus yang berwenang di tingkatan yang lebih tinggi. Sebahagian bahkan kehilangan jabatan kepengurusan. Jika dianalisis lebih jauh, bagi partai demokrat cara-cara demikian hampir menjadi tradisi karena sangat menguntungkan partai dalam pemilu. Sebaliknya bagi perkembangan kelembagaan khususnya terhadap konsolidasi lembaga yang menjadi pilar demokrasi, ini merupakan keanehan. Sebab partai politik seharusnya memiliki penekanan pada pemberdayaan internal. Ketika partai politik merekrut orang-orang yang sudah berpenga-
84
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara laman dalam politik, maka fungsi rekruitmen politik partai bersifat lintas partai. Inilah indikasi bahwa partai politik telah kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Ia hanya menjadi tumpangan politik bagi para politisi yang kehilangan kendaraan politik. Implikasinya politisi bisa memperlakukan partai politik seenaknya. Didekati jika dibutuhkan namun jika tidak, akan segera ditinggalkan. Biasanya fenomena ini diikuti dengan lunturnya nilai kedisiplinan dalam berpartai politik. Kelima, ketokohan para caleg sebagian merupakan sesuatu yang diusahakan sendirisendiri oleh pribadi-pribadi caleg yang bersangkutan. Ruhut Poltak Sitompul populer karena sering muncul di Televisi. Sama sekali terlepas dari peran partai politik untuk membesarkan kader. Tokoh lokal Partai Demokrat Serdang Bedagai yang bernama Hartoyo juga merupakan tokoh lokal yang dikenal masyarakat karena aktivitasnya sebagai penceramah agama. Juga sebagai tokoh masyarakat. Jika ada acara penting di kalangan masyarakat, biasanya tidak akan dimulai tanpa kehadiran tokoh lokal tersebut. Terutama di wilayah yang merupakan lingkungannya. Kehadirannya sangat dinantikan masyarakat. Namun hubungan Pak Hartoyo dengan masyarakat tersebut bukan merupakan hubungan yang kekal. Pak Hartoyo harus terus aktif di kegiatan pengajian, juga harus terus membina kalangan masyarakat terutama anakanak muda dan menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Hubungan tersebut juga tidak gratis karena Pak Hartoyo harus memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat agar pengaruhnya semakin luas. Meski demikian sebenarnya program kerja yang berorientasi popularitas ini merupakan bantuk hubungan yang dilakukan sudah sejak lama oleh Pak Hartoyo, bahkan sebelum menjadi caleg. Perbedaannya adalah jika dulu Pak Hartoyo melakukan kegiatannya untuk tujuan ibadah, maka kini tujuan Pak Hartoyo sudah bertambah, selain meningkatkan ibadah juga untuk meningkatkan pengaruh di masyarakat dan yang lebih penting adalah agar dapat mendulang suara yang banyak pada saat pemilu. Ja-
85
di setelah bergabung dengan Partai Demokrat kegiatan Pak Hartoyo sebenarnya sedang dapat ditafsirkan sebagai kegiatan investasi nilai dalam bidang agama sekaligus melakukan investasi nilai dalam bidang politik. Keenam, marketing politik dalam konteks ini bergeser pada masalah tingkat kepercayaan pemilih kepada caleg partai. Produk politik berupa promosi kandidat menjadi tidak tidak lengkap jika publik belum percaya kepada sang kandidat. Kepercayaan itulah yang mendekatkan hubungan antara pemilih (konstituen) dengan kandidat. Sehingga dengan adanya kepercayaan maka proses mendudukkan antara apa yang diinginkan pemilih dengan apa yang seharusnya ditawarkan partai politik dan calegnya ketika berkampanye dapat diterima masyarakat. Upaya mengubah pandangan pemilih (konsumen) terhadap produk politik yang dipasarkan partai politik (produsen) merupakan langkah yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dampaknya fokus promosi politik lebih ditekankan agar konsumen meyakini bahwa produk yang sebuah partai politik yang ditawarkan lebih unggul, menarik dan menguntungkan jika dibandingkan dengan produk-produk politik yang ditawarkan partai politik lain serta memang benar-benar akan diimplementasikan. Singkatnya promosi peningkatan populatas Partai Demokrat dan calegnya dilakukan dengan asumsi bahwa tipe konsumen (pemilih pada 2009) yang ada pada pemilu 2009 adalah tipe yang tidak ingin ditipu oleh janji-janji. Disinilah marketing politik secara keseluruhan bergerak pada logika merasionalisasikan dan mensinergikan hubungan antara praktek kompetisi politik dengan pratek sosialisasi kerja yang disusun dalam bingkai ekonomi. Didalamnya terdapat pertukaran. Pertukaran itu terjadi dengan batasan-batasan kepercayaan dan batasan kalkulasi untung rugi. Sementara sisi fungsi partai politik sebagai bagian dari saluran publik untuk meningkatkan derajat keterwakilan masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik tetap ditekankan. Terakhir, kemampuan menggandeng organisasi kemasyarakatan dan pemuda boleh-bo-
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara leh saja dimiliki oleh setiap caleg maupun partai politik. Demikian pula pelaksanaan program sosial lainnya. Namun belum tentu menghasilkan dukungan yang diharapkan dalam pemilu. Marketing politik akan gagal menjadi jembatan antara pihak yang memberi kekuasaan (konstituen atau pemilih) dan yang menginginkan kekuasaan (partai politik ataupun kandidat) jika pola hubungan yang ingin dibangun itu bersifat instan. Dengan demikian, belajar dari keunggulan partai demokrat di Sumatera Utara, maka derajat ikatan emosional masyarakat pemilih dengan partai politik dan calegnyalah yang paling perlu ditingkatkan. Pada kasus partai demokrat pola-pola pencitraan pada tokoh partai politik yaitu Dr. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah yang positif untuk dapat memenangkan pemilu. Namun pola perekrutan calon legislatif untuk berkompetisi dalam pilkada dengan metode yang semata-mata mengedepankan teknik pemasaran merupakan cara pengelolaan partai yang menyesatkan. Cara ini memang efektif untuk meningkatkan suara partai, namun mengorbankan kemampuan partai politik untuk dapat lebih otonom dan memperkuat kapasitas partai secara kelembagaan. Hanya dengan terbentuknya lembaga politik (partai politik) yang kuat secara kelembagaan konsolidasi demokrasi dapat dicapai. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa marketing politik sebagai teknik peningkatan suara yang diimplementasikan oleh Partai Demokrat tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan Partai Demokrat. Eksistensi Partai Demokrat akan menjadi sangat tergantung pada ketokohan baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Sehingga dapat dikatakan berkaca pada kasus di Sumatera Utara, teknik marketing politik yang digunakan telah mengalami orientasi baru yang tidak hanya menekankan upaya menggerakkan penggunaan modal ekonomi untuk meningkatkan modal sosial, tetapi juga dengan menggunakan pola perekrutan agenagen baru yang merupakan pemain politik yang sudah memiliki pelanggan (konstituen setia).
Bagaimana dengan ideologi partai? Demi keberhasilan pemasaran politik Ideologi Partai Demokrat bersifat fleksibel. Jika diperlukan ideologi partai dapat disesuaikan dengan kebutuhan para caleg yang sekaligus merupakan agen-agen suara. Lebih baik mengorbankan ideologi partai daripada mengorbankan pelanggan, sebab nilai-nilai yang dimiliki pelanggan (konstituen setia) menjadi media komunikasi simbolik dengan agen partai. Inilah alasan mengapa Partai Demokrat mampu menggeser pengaruh Partai Islam di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk politik yang dimiliki oleh Partai Demokrat memiliki desain yang unik dengan pola penyesuaian dari bawah ketengah. Ideologi politik yang sebenarnya digunakan sebagai alat konsolidasi internal, bukan untuk kebutuhan eksternal. Sementara untuk urusan eksternal termasuk untuk pemenangan pemilu ideologi yang digunakan oleh para caleg sangat bervariasi. Alasan yang paling masuk akal mengapa Partai Demokrat memiliki pola pengelolaan ideologi tersebut adalah karena ideologi politik yang dimiliki tersebut belum menjadi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat pemilih. Ini berbeda dengan apa yang disebutkan P J Maarek13 bahwa ideologi seharusnya merupakan bagian dari produk marketing politik. Justru dalam kasus kemenangan Partai Demokrat, jika penggunaan ideologi itu dipaksakan maka kemungkinan yang terjadi adalah akan lunturnya kesetiaan pemilih dengan para caleg lokal (agen suara). Tentu saja para agen tidak akan mau mengambil resiko. Demikian juga pengurus partai di level elit akan kehilangan kepercayaan dari para agen (caleg lokal) yang secara otomatis akan beranggapan bahwa kepentingan utama partai untuk meningkatan suara di pemilu 2009 dikorbankan oleh elit partai. Penutup 13
Kolovos, Liannis and Phill Harris. Political Marketing and Political Communication: The Rellationship revisited [Artikel Online], http://eprints.otago.ac.nz/32/1/pm-pc.pdf. Diunduh 2 April 2010. Pukul 11.05 Wib.
86
Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010 ISSN: 0216-9290 Husnul Isa Harahap Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara
Perkembangan metode memenangkan pemilu menunjukkan perubahan yang luar biasa pada sistem politik demokrasi. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat persaingan antara peserta pemilu terutam partai-partai politik. Tingginya tingkat persaingan ini tidak serta merta berimplikasi pada peningkatan kualitas demokrasi, namun juga diikuti dengan penurunan kualitas demokrasi khususnya pemilu karena upaya memenangkan pemilu tidak selalu dilakukan dengan menjaga sportivitas dan etika politik. Ada lima faktor penyebab keunggulan Partai Demokrat di Sumatera Utara. Faktor pertama adalah faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor kedua strategi penetapan caleg. Faktor ketiga keberhasilan mengelola konflik internal. Faktor keempat ketokohan para caleg dan faktor kelima kinerja Partai Politik. Dapat dikatakan keunggulan Partai Demokrat di Sumatera Utara dipengaruhi kombinasi dari empat hal itu. Pada kasus secara umum memang benar bahwa faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi faktor utama. Namun faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono tidak cukup untuk menjelaskan peningkatan suara Partai Demokrat yang signifikan tersebut. Dalam beberapa kasus peningkatan suara Partai Demokrat dipengaruhi ketokohan para calegnya. Faktor inilah yang disebut dengan faktor ketokohan lokal. Dengan demikian konsep marketing politik sebagai sebuah proses yang didesain dengan menekankan implikasi komunikasi politik jangka panjang (mencapai target suara) ternyata memiki dimensi yang tidak utuh. Produknya tidak selalu ditekankan pada perangkat dan simbol-simbol partai politik secara formal. Namun menekankan pada salah satu
87
perangkat dan sumberdaya sosial-politik yang dimiliki partai seperti pemimpin partai (party leader), para kandidat, program politik, pejabat politik, dan anggota partai secara umum. Jika dibutuhkan para kandidat bisa direkrut dari luar kader partai demi kebutuhan pemenangan pemilu. Pada konteks ini dapat dikatakan bahwa konsep marketing politik akan mengalami proses negosiasi dengan lingkungan pemilih yang budaya politiknya lambat berkembang. Daftar Pustaka Hidayat, Bimby. 2009. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan. Medan: Departemen Ilmu Politik FISIP USU. Kolovos, Liannis and Phill Harris. 2010. Political Marketing and Political Communication: The Rellationship revisited,. Tersedia di http://eprints.otago.ac.nz/32/1/pm-pc.pdf. Diunduh 2 April. Pukul 11.05 Wib. Laporan Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai, 2007. Sumut. Popularitas SBY Naik Lagi, 2010. tersedia di http://korwilateng.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1652&Itemid=6. Diunduh 2 April, Pukul 14.25 Wib. Sumatera Utara: Wajah Baru di Basis Nasionalis. 2009. Harian Umum Kompas. Jumat 22 Mei. Wawancara dengan Pak Tumiran, Tanggal 16 Mei 2009 Pukul 14.00-15.45 di Rumah Simpang Dahlim Dusun 6 Seri Rampah Kiri Serdang Bedagai. Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Drs. Hartoyo tanggal 16 Mei 2009 Pukul 09.00-10.30 di Rumah Kediaman Drs Hartoyo di Jl Pelita II Gg. Jambu Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai.
