Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum

Edisi 52/ Thn III  15 - 30 Juni 2015

BPK TIDAK MENILAI LAPORAN KEUANGAN PEMPROV BANTEN

Plt Gubernur Banten, Rano Karno

BANTEN, GPP Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten. Dalam LHP BPK tersebut, BPK RI tidak menyatakan pendapat (TMP) atau tidak memberikan penilaian atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2014. Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, BPK

menemukan enam permasalahan signifikan, yaitu belanja perawatan kendaraan bermotor pada biro perlengkapan dan aset Setda Provinsi Banten, tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp 3,1 miliar, penganggaran hibah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 246,52 miliar dilakukan tanpa melalui verifikasi terhadap proposal permohonan, hibah barang / jasa kepada masyarakat / pihak ke tiga pada Dinas Pendidikan Rp37,30 miliar tidak didukung naskah perjanjian hibah daerah dalam berita

Vonis Ekstrim Anas Urbaningrum

acara serah terima, pengeluaran bantuan sosial tidak terencana kepada individu dan / atau keluarga Rp 9,76 miliar tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan, sistem pengendalian internal atas Pengelolaan Kas Umum Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2014 tidak memadai lantaran dana outstanding pada Bank Jabar Banten (BJB) Rp 3,68 miliar yang sudah diakui sebagai belanja tapi belum dipindahbukukan dan masih ditampung dalam rekening titipan di Bank BJB sehingga nilai tersebut berbeda dengan data outstanding Rp 3,87 miliar, sistem pencatatan dan

pelaporan persediaan belum memadai karena dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini nilai persediaan per 31 Desember 2014; Aset tetap pada neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 9,832,10 miliar diantaranya terdapat masalah signifikan yang diduga terkait tindak pidana korupsi, dimana dokumen kegiatan tidak memungkinkan bagi BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan guna menyakini nilai aset tetap

Ke Hal. 09

Peringatan Keras Bagi Politisi

M

antan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum betul-betul kecewa atas vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap dirinya. Siapa sangka, dari vonis tujuh tahun penjara di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta, kini Anas harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun. Tak hanya melipatgandakan hukuman, hakim kasasi juga menjatuhkan hukuman denda terhadap Anas sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara. Tak cukup sampai di situ, MA juga mencabut hak politik Anas yang berarti akan membatasi ruang gerak Anas di dunia politik.

ILUSTRASI

JAKARTA, GPP Hakim Agung Krisna Harahap yang merupakan anggota majelis hakim mengatakan, putusan kasasi bukan hanya menemui kegagalan, tapi juga merugikan untuk Anas. “Anas Urbaningrum bukan hanya menemui kega-

galan, melainkan justru telah menjadi bumerang baginya, ketika majelis hakim agung di MA melipatgandakan hukuman yang harus dipikulnya menjadi 14 tahun pidana penjara,” ujar Hakim Agung Krisna Harahap di Jakarta, Senin (8/6).

Bahkan, apabila Anas tidak mampu membayar denda yang dikenakan padanya dalam waktu satu bulan, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, Anas terancam penjara selama empat tahun.

Diketahui, majelis hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. Majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

secara pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15

Ke Hal. 11

KELUARGA BESAR BP2T TANGERANG SELATAN Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H. Drs H Dadang Sofyan MM Kepala Dinas

2

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

TAHUN III/ Edisi 52 I 15 - 30 JUNI 2015

Politik

Pilkada Depok 2015 PENERBIT: PT RUPALOAN PENASEHAT : AKBP (Pur) Nurlan M (Ketua) , Drs Jaudi M, Drs Timbul M L.Batu, E Lumban Batu SH MH, Tuan Syehk Ali Akbar M, Sudin L.Batu, Drs Tarida M L.batu Mayjen TNI (Purn) Hotma Marbun, Theodorus M, DR Warasman L.Batu, Drs Sabrawijaya MM, Marusaha M Se, Anton Zagota, H Sugiono SE MM, Drs.H.Mathodah. Dewan Redaksi : A. Hator Sianipar (Ketua), Pa’bona M, Leonard L.Batu, Ono B L.Batu, IH Pardosi, Kartiwa Pemimpin Umum : Pa’bona Marbun Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi : A. Hator Sianipar Pemimpin Perusahan: Leonard M, L Batu Wakil Pemimpin Perusahaan: TM Harianja, Keu/Adm : Viator Siregar Manager Iklan: Suparman Penasehat Hukum : Poltak Marbun SH, DBD M. L.Batu SH,MH, Ruky K SH Design Graphic & Pracetak : Anastasia BIRO : Jakarta: I Siahaan (Kepala Biro),Gathot Santoso, Lukas Siahaan, Doni Pandiangan - Jaktim : - Jaksel : Parlindungan Batubara (Kabiro), Joni S, Banten: Leonard Marbun, - Serang: Masjaya, - Pandeglang: Riyan, - Cilegon-Merak: (Kepala Perwakilan Tangerang Raya) Juandi Simanjuntak - Tangerang Selatan : Agus Galingging (Kabiro), Kabul Syahroni, Deri S Kota Tangerang: G Harry Simbolon (Kabiro), Dorhan Marbun, Alden R S, - Kabupaten Tangerang: Ujang Kusnaedi (Kepala Biro), Samsul Muin, Rini, Ach Alyuni Al Fariqi, Vanessa, Yulianto - Jawa Barat : T.M. Harianja, SH, - Bekasi : Waldemar Sinaga (Kabiro), Leonardo Sinaga - Kabupaten Bekasi : Faul S (Kabiro) - Bogor : Sani Muhammad (Kabiro), Lian S - Sumedang : Yana S - Medan : Edward Marbun - Aceh Tamiang / Teluk Aru : M.Irham Arifin (Kabiro), M.Syarif RAO - Dairi : Halim Lumban Batu (Ka. Perwakilan), Jares Lumban Gaol , - Tanah Karo : Tambar Sembiring (Kepala Biro), Istepanus Sembiring, Mustar Tarigan, Enita Febrina Br Tarigan, Junaedi Pranata Sembiring, Sos ,Rikki Oliveri Peranginangin, Nikodemus Bukit, Simon Arapenta Ginting, Junita Br Ginting - Deli Serdang : Adnan Perangin-perangin (Kabiro), Metehsa Sinulingga- Binjai : Krismas Lasmaria Tambunan (Kabiro), Ahmad Daniel Sanjaya Ginting, Indra Manik - Langkat : Bambang Sembiring, Ponijan MS, Suyanto - P. Siantar : Robinson Bakkara - Tobasa / Tapanuli Utara : Mukhtar Sianipar (Kepala Biro), Tohap Simaremare, Humbahas : M.Sasputra Marbun Lbn Batu - Tapanuli Tengah : Robby Manalu (Kabiro) , - Kep. Nias : Samahato Buulolo, SH/ Ama Pais (Kepala Biro) Fatiziduhu Telaumbanua, Manotona Buulolo, Fa’atulo Buulolo, Mardianus Mendrofa/Kudi, Waspada Zendrato S.Pd, A.Ma.Pd, Preventiven Ndruru - Lampung : Beni A (Kabiro), Aris Ardiansyah, Septia Antoni - Pekan Baru : Binsar Tinambunan, Kampiter Tinambunan, Sepison Tinambunan, Agus. Jambi: Budiawan L.F Buulolo,SH/Pais (Kabiro), Damai Berkat, Spd, Agusman Buulolo, A.Mk, Berita Ndururu, Viktor Manalu, Filsafat Halawa, Tehezis Okhi Laia, Foeluaha Buulolo, Falawa Zis Okhi Laia, Tema’ato Buulolo, Petrus Laia - Kep. Riau : Junael Marbun, Fadlan Simatupang (Ka.Perwakilan) -Karimun : Ronald Nababan (Kabiro) -Sumatera Selatan: Abu Hasan Azhari (Kepala Perwakilan), Rudi Hartono - Bengkulu : Lambas Suiboy Sihombing - Kalteng : Herdie SE (Kabiro), Masmiji M, Masprianto M, Rudi Hartono.

PAN-Demokrat Gagas Poros Tengah

P

artai Demokrat dan Amanat Nasional membangun koalisi poros tengah untuk menghadapi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 9 Desember mendatang. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, kesepakatan pemenangan pilkada ini bakal bermuara pada koalisi partai. Kendati begitu, kesepakatan koalisi pemenangan ini hanya menyamakan tujuan dan pandangan terlebih dahulu. DEPOK, GPP Pasalnya, untuk bisa maju dalam Pilkada Depok, Demokrat maupun PAN tidak bisa maju sendiri. Jadi, perlu koalisi agar mencapai 20 persen kursi di parlemen. Saat ini, Demokrat mengantongi empat kursi sedangkan PAN memiliki enam kursi. “Pas jadi 10 kursi, untuk mengajukan bila Demokrat dan PAN berkoalisi dari total 50 kursi di parlemen,” kata Edi, belum lama ini. Menurut Edi, koalisi Demokrat-PAN juga bakal menggandeng fraksi PPP dan fraksi Restorasi Nurani Bangsa. Jika keempat fraksi ini sepakat bergabung, koalisi poros tengah akan semakin kuat untuk menandingi PDIP yang mengusulkan nama Rieke Diah Pitaloka. Bila kesepakatan tersebut terwujud, masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi diminta untuk mengajukan nama calon, dan bakal disurvei. Hasil survei ini yang bakal dijadikan patokan bakal calon yang maju dari koalisi poros tengah ini.

“Siapa yang terpilih harus siap dan yang tidak terpilih, ya legowo. Acuannya survei nanti,” ujarnya. Edi menambahkan, pilkada Depok kali ini tidak mengenal Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, untuk membangun Depok tidak membicarakan koalisi semacam itu. Tapi, bagaimana partai di Depok membikin Depok lebih maju. “Langkah awal Demokrat dan PAN yang akan mendeklarasikan koalisi pemenangan ini. Fraksi PPP dan Restorasi Nurani Bangsa ikut di perahu kami. Kami menargetkan 35 persen kursi di parlemen bergabung bersama kami,” tuturnya. Sementara itu, anggota Fraksi PAN, Lahmudin Abdullah mengataka, PAN dan Demokrat memang telah serius membangun koalisi

Ketua Fraksi Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus

dalam menghadapi pilkada tahun ini. Menurutnya, koalisi ini bakal menjadi jalan tengah untuk memenangkan pilkada. “Besok lihat saja komitmen kami dalam deklarasi koalisi ini,” imbuhnya. IP/GPP

Untuk Suskseskan Pilkada Serentak Tahun 2015

KPUD dan STIE Mura Teken MoU Riset

MUSI RAWAS, GPP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan bersama Pasca Sarjana STIE Musi Rawas menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan Riset Partisipasi Dalam Pemilu di Hotel Hakmaz Taba, pekan lalu. Penandatangan MoU ini dilakukan setelah pelantikan pelantikan 70 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Musi Rawas. Dari pihak Pasca Sarjana STIE Musi Rawas Mou ditandatangani oleh Drs. Sardiyo, MM dan dari Pihak KPU Kabupaten Musi Rawas Alamat Redaksi : Graha Mas Pemuda, Blok AB No. 15 Lt IV diwakili oleh Divisi Sosialisasi Dasril Ismail SE. Jln. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Telepon : (021) Hadir dalam acara ini, Bupati Musi Rawas 47882549, Kode Pos 13220 - Email : [email protected], No. Rek : 0386.01.000.592.306 a/n PT. Rupaloan Giro BRI diwakili Asisten I Setda Mura Ali Sadikin, Ketua Cabang Pemuda. DPRD Mura, Kapolres Musi Rawas diwakili Kasat Intelkam, Dandim 0406, Kepala Kesbang W a r ta w a n G l o b a l P o s - P o s d a l a m Mura, dan pimpinan partai politik yang ada di menjal ankan tugas jurnalistiknya Kabupaten Mura. selalu dilengkapi dengan identitas Ketua Divisi Sosialisasi KPU Musi Rawas Dasril Ismail menjelaskan, pelaksanaan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU nomor 155/KPU/IV/2015 Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mengenai Pedoman Riset (PNFI) tentang Partisipasi Dalam Pemilu. Tujuan dari riset antara lain, mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilu, menyusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat Dari partisipasi warga dalam pemilu dan terumuskanSapta Mulyana SPd Hayati Nur Spd nya rekomendasi kebijakan Kasi PAUD Kabid atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitan dengan partisipasi dalam pemilu. Virgo Agustinus S, SE Drs Sadelih Menurut Dasril, nantinya Kasi Kurkelem masalah yang teridentifikasi Kasi Dikmas dapat berdampak pada hasil

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Musi Rawas Dasril Ismail dan Drs. Sardiyo, MM dari Pasca Sarjana STIE Musi Rawas Tandatangani MoU.

kebijakan dan akan ditemukan bagaimana mengolah masalahmasalah itu agar bisa menjadi kebijakan. Untuk itu diperlukan riset ilmiah terkait pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 ini. Masukan-masukan baru yang diterima bisa ditindaklanjuti dengan riset yang akan dilakukan oleh Pasca Sarjana STIE Mura. “Dalam pedoman riset yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan pada April - Juli 2015 dan hasilnya dipublikasikan Agustus - November 2015,” katanya. Sebagai Ketua Divisi Sosialisasi KPU Musi Rawas Dasril Ismail menyampaikan harapannya kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas agar menjadikan momentum Pilkada tahun 2015 ini menjadi ajang kompetisi yang cerdas dalam menentukan pilihan. “Tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, jangan ada paksaan dari pihak lain yang mencoba mengintervensi

pemikiran masyarakat, sehingga berdampak pada pembangunan lima tahun ke depan,” katanya. Selain itu, dia juga meminta kepada masyarakat agar kiranya dapat memberikan informasi kepada petugas PPS, PPK dan mungkin nanti ada pertanyaan dari tim independent baik itu dari kalangan mahasiswa, lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan kegiatan Pilkada seperti, riset dan pantauan dari petugas dari pihak berwajib yang intinya untuk mengsukseskan Pilkada Musi Rawas Tahun 2015. “Selain tugas PPS dan PPK, juga diharapkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Tahun 2015 yang insya allah dilaksanakan 9 Desember 2015 akan datang,” kata Desril. Secara sepesipik hasil akhir dari riset ini adalah memetakan akar persoalan atau peta masalah serta adanya rekomendasi atas persoalan dari setiap topik riset. Rudi



Nusantara

3

Objek Wisata Lau Cingkam Dairi Mulai Dilirik SIDIKALANG, GPP Kehadiran air terjun Lau Cingkam di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi menambah daftar destinasi wisata di Kabupaten Dairi. Lokasi ini mulai dilirik wisatawan, meski masih di tingkat lokal. Jarak lokasi tergolong jauh sekitar 39 km dari ibukota kabupaten serta akses yang belum memadai. Keindahannyapun terdengar setahun lalu bahkan, masih banyak warga tidak mengetahui ada wisata air terjun yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di kecamatan ini sebenarnya ada tempat wisata yang namanya populer yakni Gua Kendit Liang. Terowongan peninggalan sejarah yang hingga kini masih misterius dan belum mendapat sentuhan berarti dari pihak terkait. Pengunjung

yang pernah masuk ke gua belum satu pun yang dapat menjangkau hingga ke ujung lorong goa. Kepala Desa Gunung Sitember, Seniman Karo-karo, menyebutkan, setiap minggu ratusan pengunjung sudah memadati lokasi tersebut sejak November 2014 lalu. Pihaknya masih akan membenahi segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan lokasi menjadi salah satu objek wisata yang memiliki daya tarik tinggi seperti objek wisata lainnya. Karo-karo mengakui, warganya sudah dikerahkan untuk bergotong royong untuk membenahi akses menuju lokasi air terjun yang merupakan anugerah dan berkat yang tiba-tiba diketahui keberadaannya. Bahkan, pembenahannya mulai dari pelepasan hak tanah yang nantinya dipergunakan untuk jalan

masuk dan lokasi parkir. Pelepasan lahan sudah kita jajaki, kebetulan ada dua jalur jalan masuk dan keluar menuju objek ini. Seluruh warga yang berbatasan langsung dengan air setuju untuk pelepasan lahan,” kata Karo-Karo seraya mengatakan rencana membangun objek wisata tersebut untuk kesejahteraan warga setempat. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Dairi, Drs Leonardus Sihotang mengatakan akan menindaklanjuti potensi wisata air terjun itu. Keberadaan air terjun tersebut masih lebih potensial untuk dijadikan objek wisata daripada Gua Kendit Liang. Ia mengaku, pihaknya sudah memeriksa Gua Kendit Liang yang berada di Desa Kendit Liang, namun masih membutuhkan proses panjang dengan melaksanakan ekspedisi hingga ke

ujung gua. Jadi prosesnya masih jauh dan mengambang. Pertimbangan saat ini, masih lebih berpotensi air terjun

MULAI DILIRIK: Lokasi air terjun lau cingkam yang terletak di Desa Gunung Stember, Kecamatan Gunung Stember, Kabupaten Dairi, mulai dikunjungi. Sayangnya, akses menuju objek wisata itu belum menggemberikan.

Siswa SMPN 1 Berastagi Lulus 100% BERASTAGI, GPP Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, membukukan prestasi. “Untuk tahun ajaran 2014/2015, siswa-siswi yang mengikuti ujian nasional lulus 100 %,” kata Sri Henni Br Saragih yang mengumumkan hasil UN, pekan lalu dilapangan SMPN 1 Berastagi. Spontan orangtua siswa dan sejumlah siswa-siswa bersorak gembira mendengar pengumuman itu. Dalam suasana yang diliputi sukacita, Heni mengatakan keberhasilan yang dicapai sekolah ini yakni anak-anak didik lulus 100 %, bukan karena kepala sekolah atau guru-guru saja, tetapi karena terjalin kerjasama antara kita semua. “Kebersaamaan yang baik ini ahrus kita tingkatkan terus, sehingga ke depan sekolah ini dapat eksis dan mencetak murid berkualitas, “ katanya. Secara khusus, Henni berpesan kepada orangtua, agar memberikan perhatian yang lebih serius lagi kepada putra-putrinya terutama dalam pergauan sehari-hari khususnya di luar jam sekolah. Mereka

ini yang nantinya kita lakukan survey,” ujar Leo JLO/HLM

DPRD Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan

Selamat Atas Dilantiknya 70 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sabtu, (16/5) di Hotel Hakmaz Taba

LULUS 100 PERSEN: Siswa-siswi SMPN ! Berastagi yang mengikuti Ujian Nasional lulus 100%. Kepala Sekolah Sri Henni Br Saragih saat mengumumkan hasil UN dan sekaligus memberikan pengarahan di halaman sekolah belum lama ini.

lebih banyak menghabiskan waktu di luar sekolah dari pada di sekolah. Saat ini, tidak lagi hanya tawuran, tetapi banyak anak-anak sekolah yang terlibat narkoba. “Sebagi orangtua kita harus menjaga dan membentengi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dunia yang sama sekali kita tak inginkan,” katanya dan kembali menegaskan peranan orangtua sangat besar dalam membentengi putra-putrinya agar tidak narkoba. Dalam pengamatan, selain proses mengajar-belajar terus ditingkatkan, pembenahan lingkungan sekolah juga dilakukan. Dibandingkan

dengan ttahun-tahun sebelumnya, terjadi perubahan di lingkungan sekolah ini. Bunga ditata dengan rapi termasuk di depan ruangan kelas. Salah seorang orang tua siswa, Windy Claudia menyampaikan siswa-siswi boleh bangga karena telah lulus, tetapi jangan cepat berpuas diri terhadap prestasi yang dicapai itu, karena kelululusan yang diraih sekarang menjadi awal dari perjuangan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Perjuangan masih banyak. Istepanus Sembiring

Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

IMPINAN BESERTA SELURUH STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN

Mengucapkan MARHABAN YA RAMADHAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1436 H / 2015

“Sucikan Hati Di Bulan Suci tuk Meraih Berkah Ilahi”

Mashuri, ST Kepala Dinas

Dana Desa Taput Rp 64 Miliar

Hati-hati Mengelolanya TAPUT, GPP. Sosialisasi perpajakan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dilaksanakan di Gedung Partungkoan Tarutung, Tapanuli Utara, Kamis 28/5, dihadiri mewakili Bupati Tapanuli Utara Drs. HP Marpaung Assisten I, Hutabarat Kepala Perpajakan Pratama Balige dan sejumlah PJOK Desa se Tapanuli Utara. HP Marpaung Assisten I, mengatakan PJOK dan bendahara desa harus bertanggung-jawab penuh dalam pengelolaan dana desa, apapun yang terjadi. “PJOK telah menjadi saksi pertama apabila ada penyelewengan dalam pengelolaan dana tersebut,” ucap Asisten I dengan nada tegas. Di tempat yang sama Kepala

Perpajakan Balige menyatakan hal yang sama bahwa PJOK lah yang sangat bertanggung-jawab penuh dalam pengelolaan dana desa. Untuk tahun ini, pemerintah pusat akan mencairkan dana desa sebesar Rp 64 Miliar untuk seluruh desa Tapanuli Utara (242 Desa dan 11 Kelurahan). Pejabat-pejabat PJOK seluruh desa Tapanuli Utara menyambut baik, seperti diucapkan salah seorang Pejabat PJOK Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Marulitua Lumbantoruan. Kepada kepada GPP, saat dimintai tanggapannya mengatakan apabila PJOK terindikasi menyelewengkan dana desa harus cepat dilaporkan kepada pihak penyidik. “Jadi kami atas nama

PJOK mewakili desa akan bekerja semaksimal mungkin dan akan menghindari hal-hal penyimpangan yang melanggar ketentuan untuk pembangunan desa yang sudah disepakati bersama,” tegasnya. Maruli berjanji pada Tuhan dan pada seluruh masyarakat desa Sitampurung akan menggunakan dana pemerintah untuk desa dengan maksima. Kalau Tuhan mengizinkan, isteri saya Kartini Pakpahan SH rencana akan maju kembali mencalonkan Kepala Desa Sitampurung dan diamini oleh peserta PJOK lainnya. Tohap Simaremare.

Bidang Pendidikan Dasar (Didakdas)

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H. H Tubagus Suradi S. Sos MSi Kabid Nata SPd Kasi SMP

Dari

H Yahya Sutaemi SPd MSi Kasi SD Eja Rukmanah SPd Kasi TK

4


Advertorial


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KESEHATAN

SOSIALISASI INFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten segera memperbaiki 15 permasalah kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Permasalahan

kesehatan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (RAKORKESDA) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Demikian

dikatakan Sigit Wardhojo Kepala Dinas Kesehatan Banten saat menggelar sosialisasi informasi pembangunan kesehatan kepada seluruh

awak media di Provinsi Banten, di Hotel Le Dian, Kota Serang. Sigit menjelaskan, permasalahan kesehatan tersebut adalah balita gemuk, kunjungan neotanal, penggunaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, kurang energi kjronik pada bwanita usia subur, persalinan oleh Nakes di Faskes, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter / penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan / penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan, merokok, aktifitas fisik cukup, menggosok gigi dengan benar, cedera, diare pada balita dan ISPA pada balita. “Persoalan kesehatan nantinya akan menjadi sorotan utama untuk memperbaiki sistem manajemen dan program kesehatan, meningkatkan jangakauan dan kualitas pelayanan keehatan serta memperbaiki perilaku keluarga maupun masyarakat,“ ujar Sigit. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy

Silalahi mengatakan,” Pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, harus lebih peduli terhadap isu-isu kesehatan. “Kesehatan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk pers,” ujarnya saat mengisi materi dalam acara Sosialisasi Informasi Kesehatan. Ditambahkan Jimmy, pers harus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. “Rutin menggemas berita yang menarik tentang pentingnya kesehatan masyarakat, atau pola hidup sehat, anti narkoba, lingkungan sehat, makanan sehat dan olahraga,” imbuh Jimmy. Jimmy pun menyarankan agar pers memikirkan dampak dari sudut pemberitaan yang disiarkan. “Kesehatan bukan hanya jasmani tapi juga rohani, maka pers perlu memikirkan pemberitaan yang bisa berdampak tidak sehatnya rohani masyarakat,” ujarnya. (ADV - MARBUN)

KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH TANGERANG SELATAN

Mengucapkan SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1436 H

Uus Kusnaedi SE Kepala Dinas


Nusantara


5

Sutiyoso Jadi Kepala BIN, Muncul Berbagai Komentar!

P

olitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanudin, menilai Presiden Joko Widodo terlalu terburu-buru menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan itu pun terkesan dipaksakan karena usia Suityoso kini 70 tahun. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo memilih Sutiyoso sebagai kepala BIN karena memiliki pengalaman.

Letjen (Purn) Sutiyoso bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam suatu acara beberapa waktu lalu. Poto Ist

JAKARTA, GPP “Kok tua sekali, ya. Tugas BIN itu kan harus giat. Tapi, tanyakan sajalah kepada Presiden,” kata Hasanudin kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015. Legislator Komisi I DPR RI itu meragukan kemampuan Sutiyoso. Hasanudin, yang merupakan purnawirawan jenderal, berpendapat bahwa meski pernah bertugas di intelijen Kopassus, Sutiyoso harus tetap belajar menjadi Kepala BIN. “Kalau gaya (ilmu intelijen) lama, beliau ahlinya. Tapi kalau gaya sekarang, yang memerlukan pendekatan-pendekatan spesifik, itu mungkin harus belajar,” katanya. Menurut Hasanudin, sekarang telah terjadi perubahan pola kerja intelijen. Pola lama, seperti asal tangkap untuk penyelidikan, sudah ditinggalkan. “Kalau sekarang intelijen hanya user (otoritas informasi rahasia, bukan aparat penegak hukum),” katanya. Secara terpisah mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) J Suryo Prabowo mengatakan keputusan Presiden yang menunjuk Sutiyoso menjadi Kepala BIN sudah tepat. Pasalnya, mantan Pangdam DKI Jakarta dan gubernur DKI Jakarta dua periode itu memiliki pengalaman panjang di dunia intelijen, terutama TNI. Namun dia mengingatkan hanya saja penunjukkan Sutiyoso bisa mengundang

Tanya tentang regenerasi. Sebab, Marciano Norman yang akan digantikan Sutiyoso adalah lulusan Akademi Militer 1978, sementara Sutiyoso lulusan tahun 1968. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan sudah mendengar Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara. Ia melihat Sutyoso sebagai sosok yang supel. “Dia orangnya gaul walaupun sudah cukup berumur. Kan kalau intel harus gaul orangnya,” kata Mahfudz di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 10 Juni 2015. Komisi I, kata Mahfudz, saat ini menunggu surat resmi dari pimpinan DPR untuk membahas Kepala BIN yang baru. Itu sesuai aturan yang berlaku di DPR. “Secara formal belum ada disposisi ke komisi I. Karena kan harus dibacakan dulu. Kita baru dengar Presiden ajukan nama Sutyoso,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Sebelumnya, Sutiyoso menjelaskan dirinya bukan orang yang baru dalam dunia intelejen. Sehingga ia merasa mampu mengembang tugas tersebut. “Karena intelijen itu kebetulan habitat saya dulu, karena waktu saya lama di Kopassus di pasukan Sandi Yudha,” katanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak menyangka dirinya akan ditunjuk sebagai kepala BIN. Meskipun ia mengakui kerap berdiskusi terkait

kepala BIN dengan Jokowi dan ketua umum partai pendukung pemerintah. Ketika ditanya posisinya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso dengan tegas mengatakan begitu saya dilantik menjadi Kepala BIN, langsung mengundurukan dri jabatan Ketua Umum PKPI. Ini adalah konsekuensi, supaya jangan dibilang rangkap jabatan. “Untuk sementara, posisi Ketua Umum PKPI aka nada plt sampai digelar kongres,” katanya. Alasan Presiden Memilih Sutiyoso Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 10 Juni 2015 mengatakan ada beberapa pertimbangan mengapa Jokowi memilih Sutiyoso sebagai kepala BIN. Pertama, Sutiyoso memiliki pengalaman di bidang intelijen. Di mana, dia pernah menikmati pendidikan intelijen strategis dan intelijen pertempuran. Selain itu, ujar dia, Sutiyoso juga juga banyak pengalaman di bidang intelijen seperti pernah menjadi danton combat intel operasi di Kalimantan Barat, Intel tempur operasi Flamboyan di Timor Timur, Operasi Seroja di Timor Timur dan intel tertutup untuk Gerakan Aceh Merdeka. “Kalau dilihat dari CV nya beliau

punya kompetensi,” katanya. Kemudian, kata Pratikno, lebih dari itu, Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Kasi intel group II Kopassus, pernah menjadi Pangdam, Danrem, Kasdam dan Gubernur DKI Jakarta sebanyak dua periode. “Tentu ini memperkaya pengalaman beliau selain intelijen juga pemerintrahan. Itu pertimbangan beliau (Jokowi) mengajukan nama Sutiyoso,” kata Pratikno. Menurut Pratikno, Jokowi telah menerima beberapa calon Kepala

LANGKAT, GPP Sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat kembali digelar dalam agenda kerja mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan tanggapan/jawaban fraksi-fraksi atas pendapat Bupati Langkat terhadap ranperda inisiatif DPRD di ruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat Stabat, Rabu (10/6). Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, selaku

pimpinan rapat mencabut skoor dan rapat paripurna kembali dilanjutkan didampingi Wakil Ketua H. Sapta Bangun SE dan Donny Setha ST dan seluruh anggota DPRD Langkat serta dihadiri wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto, mewakili Muspida, para Asisten, pimpinan SKPD, Camat sekabupaten Langkat, parpol, ormas, LSM, wartawan dan undangan lainnya. Bupati Langkat Ngogesa Sitepu SH, usai memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan,

saran dan tanggapan dari tujuh fraksi-fraksi DPRD Langkat yang disampaikan wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh pihak legislative khususnya maupun elemen masyarakat pada umumnya. Selanjutnya tujuh fraksi – fraksi DPRD Langkat memberikan tanggapan / jawaban fraksinya terhadap pendapat Bupati Langkat atas dua ranperda inisiatif DPRD Langkat diantaranya seperti dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disampaikan juru bicaranya H. Rahmanuddin Rangkuti SH.MKn, menyatakan bahwa berkaitan dengan benda bersejarah dan cagar budaya kami sepakat bahwa benda bersejarah dan cagar budaya merupakan unsur penting dalam proses pembentukan kebudayaan bangsa, untuk itu kami fraksi Gerakan Indonessia Raya sepakat dengan Bupati Langkat hal ini dijadikan perda, agar nantinya dapat menjadi payung hukum dalam pelestarian sekaligus dapat memberikan sanksi

yang tegas terhadap pelanggaran maupun perusakan benda – benda bersejarah dan cagar budaya khususnya diwilayah Kabupaten Langkat ini. Sebelum sidang paripurna berakhir, ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, mengatakan setelah terbentuknya panitia khusus (pansus) ia meminta agar benar-benar melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana dalam subtansi dari ranperda yang diajukan tersebut adalah mengatur tentang

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H. Dari

Hasim SPd MPd Kasi Evaluasi Kinerja

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Mengucapkan MARHABAN YA RAMADHAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1436 H / 2015 “Sucikan Hati Di Bulan Suci tuk Meraih Berkah Ilahi”

Drs. Wahyu Wardhana, MA Kepala Dinas

DPRD Langkat Bahas Tujuh Ranperda

Bidang Penempatan Tenaga Kerja (PTK)

Drs Didi Sutisna MSi Kabid

BIN, namun hanya satu nama saja yang diajukan ke DPR. “Banyak calonnya tetapi yang dicari yang baik, presiden mengakses informasi dari berbagai pihak,” lanjutnya. Pengalaman berikutnya yang menjadi pertimbangan Presiden adalah rekam jejak Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta dua periode. Pratikno juga menegaskan, penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN ini bukan untuk bagibagi kekuasaan. GPP.

Rohmat SPd Kasi Bangrir Rajali S.Sos MPd Kasi Formasi

RANPERDA: Juru bicara fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) H. Rahmanuddin Rangkuti SH.MKn, (kiri) sedang berjabat tangan sambil menyerahkan berkas dengan wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto saat usai membacakan jawaban fraksi Gerindra terhadap pendapat Bupati Langkat diruang sidang paripurna gedung DPRD Langkat Stabat.

sistem dan langkah – langkah yang strategis dalam permaslahannya demi untuk kesejahtraan dan pembangunan masyarakat Langkat yang lebih maju dan sejahtra. Anto

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kab. Musi Rawas

Mengucapkan Selamat atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumsel Diterima langsung oleh : Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti IR. BAMBANG HARIADI, MH Kepala

6



Nusantara

Dilantik 597 Anggota PPS KPU Musi Rawas MUSI RAWAS, GPP Gedung Bagas Raya, Senin (18/5) pagi di padati oleh 597 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang datang dari 199 desa di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Kedatangan pasukan berpakaian Putih Hitam ini, tidak lain memenuhi undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan untuk dilantik menjadi Anggota PPS. Kemudian mereka dilantik oleh Ketua KPU Musi Rawas Ach Zaein. Hadir dalam acara pelantikan PPS itu, komisioner KPU Mura antara lain, Divisi Sosialisasi Dasril Ismail, Divisi Teknis Supriyadi, Divisi Hukum Muhammad Hidayat dan Divisi Logistik Efran Eriadi Syahril, Sekretaris KPU Mura H.Nailul Azmi Nawawi, Kasubbag Hukum Andriansyah, Kasubbag Program dan Data Ediyus beserta seluruh staf sekretariat dan tamu undangan. Ach Zaein meminta agar anggota PPS yang sudah dilantik bisa bekerja maksimal dan menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mura Tahun 2015. Para Ketua PPS dalam menjalankan tugasnya diminta agar terus melakukan koordinasi dengan PPK di kecamatan masing-masing. Setelah dilakukan pelantikan, para anggota PPS mendapatkan materi Bimbingan Teknis (Bimtek)

dari Divisi Teknis, Divisi Hukum, Divisi Sosialisasi dan Divisi Logistik. Materi yang disampaikan oleh Supriyadi dari Divisi Teknis seputar, tugas dan wewenang PPS, Peranan PPS dalam membuat Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga tentang verifikasi calon independen. Menurut Supriyadi Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui calon perseorangan, nantinya akan diumumkan sesuai dengan ketentuan. Penyerahan persyaratan mulai 11 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2015. Penyerahan Persyaratan: Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas, Jalan Lintas Sumatera KM 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti Selanjutnya, Untuk Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas yang beralamat di jalan lintas sumatera KM 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti. Contact person : Sdr. Erli No hp. 081236728884. Selain itu, untuk materi sosialiasi yang disampaikan oleh Dasril

Program 1 Perawat 1 RW:

Komisioner KPUD Musi Rawas Ismail, para anggota PPK diberikan pembekalan cara menyosialisasikan Pilkada di Mura, peran serta masyarakat, dan membangun komunikasi dengan stakeholder di tingkat desa. Kemudian, untuk materi hukum yang disampaikan oleh Muhammad Hidayat, dibahas tentang aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 1, 2 dan 3. Serta, berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Mura tahun 2015. Terakhir, dari divisi logistik yang disampaikan oleh Efran Eriadi Syahril dibahas tentang index kebutuhan logistik di tingkat desa. Selain itu, dibahas juga tentang melakukan mapping agar distri-

busi logistik di tingkat desa bisa tepat waktu, efektif dan efesien. Selesai Bimtek, para anggota PPK

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

Tempat Hiburan Mengenai jam buka tempat hiburan di Jakarta selama bulan Ramadan, Djarot mengatakan tentu di kawasan hiburan malam akan segera dibatasi jam operasionalnya, dan sebagiandiminta untuk tutup. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan, seperti tahun sebelumnya, Pemprov DKI akan membatasi jam kerja kawasan hiburan malam. “Menghargai yang berpuasa tidak serta-merta menutup, lalu melakukan razia, jadi bukan seperti itu. Harus diatur waktu buka dan tutup tirainya,” ungkap Djarot di Balai Kota, Kamis (11/6/2015). Djarot menilai hiburan malam tidak perlu terlalu ditutup, karena sesungguhnya rahmat berpuasa adalah saat orang justru menghadapi godaan seperti itu. “Justru di situ keimanan dan ketakwaan kita diuji,” ungkapnya.


Selamat atas dibukanya Bimtek bagi Penyuluh Perikanan Kab. Musi Rawas Angkatan II (25-28 Mei 2015) Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

DKI Siapkan 2.600 Perawat

JAKARTA, GPP Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2.600 perawat DKI Jakarta di setiap rukun warga (RW) untuk penanganan secara preventif dari penanganan darurat dari berbagai wabah penyakit. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan sistem ini berlaku bagi setiap RW dari kawasan kelas menengah ke bawah. Perawat tiap RW tidak bekerja selama 24 jam, tetapi di sela-sela waktu dia tidak bekerja di rumah sakit atau puskesmas, dia akan bertugas di RW. “Ini sebagai preventif dan promotif membantu warga misalnya deteksi jumlah ibu hamil di kawasan itu, berapa jumlah balita. Dengan pengamatan seperti itu kami bisa menekan angka kematian ibu yang melahirkan,” ujar Djarot di Balai Kota, Rabu (10/6/2015). Para perawat ini tetap menyatu dengan Puskesmas ataupun Posyandu setempat. Dia juga berkolaborasi dengan PKK dan organisasi masyarakat. Sehingga diharapkan perawat yang terpilih adalah sosok yang memiliki aksesibilitas yang bagus di kawasan itu. “Oleh sebab itu syaratnya, perawat di setiap RW harus dikenal oleh masyarakatnya,” jelas Djarot.

mendapatkan tas, uang saku, dan berbagai modul bacaan yang diberikan oleh panitia. Rudi

Mengucapkan

Pengawasan ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, yang didukung Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di DKI Jakarta dan Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta No. 15/SE/2014 per tanggal 23 Mei 2014. Tempat hiburan malam yang dilarang beroperasi selama bulan puasa adalah klub malam, disDinas kotek, mandi uap, griya pijat, permainan billiard, serta usaha bar yang berdiri sendiri dan yang melekat pada klab malam. Sedangkan tempat hiburan yang jam operasionalnya dibatasi mulai jam 20.3001.30 WIB terdiri dari karaoke, live music, billiard Taryono dan lain.

MARHABAN YA RAMADHAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1436 H / 2015 “Sucikan Hati Di Bulan Suci tuk Meraih Berkah Ilahi”

H. Khairul Amri Chan, SE, MM Kepala Badan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Tangerang Selatan

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H.

GPP

Sekretaris

Sukanta Kepala Dinas


Memberdayakan Laboratorium IPA di Sekolah Oleh : Desmauli Lumbanbatu, S.Pd knya fasilitas yang tersedia di dalamnya. Namun terkadang laboratorium tersebut disalahfungsikan dalam pengunaannya. Laboratorium IPA dijadikan sebagai ruang belajar biasa, bahkan menjadi ruang pertemuan oleh tim guru. Ironisnya lagi, laboratorium IPA sering menjadi tempat pajangan alat dan bahan yang sudah tidak berfungsi alias gudang. Padahal dengan adanya fasilitas laboratorium IPA di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran IPA karena dapat membantu dan mengarahkan nalar dan konsep siswa dalam bentuk yang nyata. IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam secara sistematis dan dinamis. Pembelajaran IPA tidak hanya meliputi penguasaan konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses untuk membuktikan konsep-konsep dalam materi pembelajaran, sehingga siswa harus mendapatkan pengalaman melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum tersebut dilaksanakan pada laboratorium.Laboratorium dianggap sebagai jantung ilmu pengetahuan karena sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA di sekolah juga dalam pembentukan sikap ilmiah seorang siswa. Oleh karena itu, program penyelenggaraan laboratorium harus disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembelajaran nasional dan perkembangan ilmu teknologi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pelajaran IPA dan laboratorium IPA mempunyai korelasi yang sangat signifikan, jadi sangat disayangkan apabila laboratorium IPA di sekolah-sekolah dianggurkan atau dibuat sebagai pajangan semata. Berbagai alasan tidak diberdayakannya laboratorium, seperti alat-alat dan bahan yang tersedia kurang memadai, alat dan bahan sudah lapuk dimakan usia sebenarnya kurang relevan dijadikan sebagai kendala dilaksanakannya kegiatan eksperimen atau demonstrasi. Kendala terberat adalah terletak dalam niat dan kemauan guru yang bersangkutan dalam melakukan eksperimen tersebut. Karena, tidak sedikit sekolah sekarang yang memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap tetapi gurunya tetap nihil dalam bereksperimen dalam laboratorium. Dalam pembelajaran IPA dituntut adanya interaksi antara subjek belajar dan objek belajar yang sinergis. Untuk mewujudkannya perlu disediakan objek yang dipelajari yang dapat diamati siswa secara nyata. Melalui

interaksi tersebut, diharapkan akan tercipta pengalaman belajar yang berkualitas tinggi karena subjek belajar dapat mengungkapkan gejala benda dan peristiwa secara langsung. Sesuai dengan metode konstruktivisme bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh anak didik yang secara aktif menerima pengetahuan dari pendidik. Oleh karena itu, pembelajaran diarahkan pada Experimental Learning yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, kemudian kontemplasikan dan dijadikan ide serta pengembangan konsep baru ( Mohammad Jauhari, 2011) Dalam konteks pendidikan di sekolah, laboratorium mempunyai fungsi sebagai wahana proses pembelajaran dengan metode praktikum yang dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk berinteraksidengan alat dan bahan serta mengobservasi berbagai gejala secara langsung. Kegiatan laboratorium berupa praktikum akan memberikan peran yang sangat besar terutama dalam; 1) membangun pemahaman konsep, 2) verifikasi (pembuktian) kebenaran konsep, 3) menumbuhkan ketrampilan proses (ketrampilan dasar bekerja ilmiah), 4) menumbuhkan rasa suka dan motivasi terhadap pelajaran, 5) melatih kemampuan psikomotor ( Purwanti Widhy Hastuti: 2012). Melihat pentingnya laboratorium dalam pembelajaran IPA (sains), maka pemberdayaan fungsi haruslah mendapat perhatian dengan baik, dalam hal ini sangat perlu adanya program pelatihan bagi para guru IPA khusus dalam pemberdayaan laboratorium sebagai Experimental Learning baik melalui MGMP, kolaboarasi antar guru, dan sesama guru IPA, sehingga seorang guru IPA tidak lagi enggan melaksanakan pembelajaran sehingga siswa dapat menikmati pembelajaran yang lebih bermakna. Melalui pelatihan tersebut guru belajar bagaimana mengorganisasikan laboratorium melalui penggunaan alat-alat dan bahan sesuai kebutuhan materi pembelajaran. ***

Penulis adalah Guru SMP Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.


Selamat Atas Dilantiknya 597 Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Senin, (18/5) di Gedung Bagas Raya, Lubuklinggau. Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris


Opini

7

MATINYA AKAL SEHAT Tiopan Parasian LG Belum lama ini dunia pendidikan kita diuji dengan persoalan remeh yang tiba-tiba menyeruak dari media sosial, soal PR matematika seorang siswa SD, persoalan apakah 6 kali 4 sama atau berbeda dengan 4 kali 6. Menghadapi persoalan seremeh itu, dunia pendidikan nasional tampak gagap. Upaya memberikan penjelasan oleh beberapa guru besar yang tertarik terhadap persoalan itu pun tidak jauh dari sekadar penjelasan konsep-konsep operasi matematika dan tidak burujung pada muatan pendidikan untuk membangun konsistensi berpikir dan menerapkannya dalam kehidupan. Sekonyong konyong, muncullah soal matematika dari negara tetangga, Singapura, yang memaksa kita mesti merenung panjang. Tidak tanggung-tanggung, soal Matematika tentang ulang tahun yang konon ditujukan untuk siswa SMP itu harus memilih satu jawaban yang benar dari sepuluh pilihan yang tersedia. Memilih satu yang benar, bahkan dari sekian banyak pilihan, menunjukkan bagaimana pendidikan bertujuan untuk mambangun konsistensi dalam majemuknya pilihan. Rangkaian Irasionalitas Konon, soal Matematika dari Singapura itu adalah soal Olimpiade, dan benar bahwa membandingkan soal PR dengan soal olimpiade bukanlah perbandingan yang sejajar, namun pesan penting yang dapat disarikan dari kedua persoalan itu adalah betapa pentingnya memilih kebenaran berdasarkan rasionalitas, sesuatu yang sulit ditemukan dalam dunia pendidikan kita saat ini serta dunia sosial sebagai cerminannya. Bahkan, tak berlebihan bila kita menyimpulkan bahwa kita sedang menuju matinya akal sehat, matinya kemanusiaan. Bagaimana tidak? Berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan beberapa tahun belakangan ini nyata-nyata menggambarkan kegagapan kita menggunakan rasionalitas untuk memilih dan menentukan sikap terhadap yang benar. Dengan mencermati dunia pendidikan nasional, kita akan menemukan berbagai fenomena dalam kebijakan mendasar dalam pendidikan nasional yang membawa sinyal kegagapan menggunakan rasionalitas itu. Pertama, soal kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan nasional saat ini memberlakukan dua kurikulum sekaligus. Sungguh memalukan, ketika dunia pendidikan yang menjadi penjaga rasionalitas tidak berdaya menunjukkan rasionalitasnya bahkan hanya sekadar memilih kurikulum yang benar di antara dua pilihan, kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Berpijak pada rasionalitas, bila kurikulum 2013 tidak baik ya mesti dihentikan, dan sebaliknya bila memang lebih baik harus diteruskan, apapun alasannya. Bersembunyi di balik alasan bahwa aparatur belum siap tidak dapat diterima. Jika persoalannya hanya karena aparatur yang belum siap, maka yang harus dilakukan seharusnya bukan menghentikan sebagian melainka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaannya ke depan bisa lebih baik. Kedua, tentang Ujian Nasional

(UN). Pelaksanaan UN yang banyak dikritik membuat pembuat kebijakan harus mengkaji ulang pelaksanaan UN. Hasil kajian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ujian menetapkan bahwa UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan namun tetap dilaksanakan, dengan menjadikannya sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan. Entah apa yang menjadi pijakan berpikirnya, sungguh tidak jelas. Peta bukanlah wilayah melainkan hanya sekadar gambaran mental. Saya sangat yakin bahwa para ahli pendidikan kita pastilah pernah membaca berbagai survey yang kredibel yang mengungkap betapa kualitas pendidikan nasional kita sangat buruk. Survey objektif itu seharusnya adalah informasi yang menunjukkan wilayah pendidikan kita, bukan sekadar peta. Amat mengherankan bila kita harus mengeluarkan ratusan miliar rupiah dana hanya untuk tujuan pemetaan di saat kita sudah tahu wilayah aktualnya. Anehnya lagi, dalam realitas wilayah yang sudah diketahui umum, para pembuat kebijakan pendidikan nasional justru larut dalam pencitraan kesuksesan pendidikan nasional dengan menggelembungkan prestasi segelintir siswa di ajang olimpiade yang berhasil meraih medali emas. Tujuan pemetaan pun ternyata menuai persoalan dalm implementasinya. Bila UN hanya sebagai pemetaan, dikhawatirkan siswa akan mengerjakan soal UN secara asal-asalan dan itu tentu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan pembuat kebijakan. Jangan-jangan nilai siswa menjadi anjlok. Maka dicarilah alasan lain yang bisa memaksa siswa untuk mengerjakan soal UN dengan serius. Lewat polemik antar pejabat, akhirnya para pengambil kebijakan pendidikan memaksakan UN sebagai salah satu penentu kelulusan masuk PTN melalui jalur undangan. Tak bisa dipungkiri bahwa jusru alasan itulah yang membuat seseorang harus membocorkan soal UN di internet hingga banyak siswa sudah mendapat soal UN bahkan ketika UN belum berlangsung. Menanggapi persoalan kebocoran itu, para pejabat dan pembuat keputusan pendidikan nasional mengeluarkan senjata dengan mempromosikan gagasan tentang indeks kejujuran. Masingmasing sekolah dan daerah dinilai berdasarkan temuan dan laporan ketidakjujuran atau kecurangan selama pelaksanaan UN. Apakah untuk membangun kejujuran kita harus memberikan kesempatan bagi orang untuk tidak jujur? Selain itu apakah integritas dapat diukur hanya melalui satu peristiwa yang hanya didasarkan pada laporan semata? Benarlah bahwa kita bisa membangun kejujuran melalui latihan, namun adalah tindakan konyol juga bila memaksakan sesuatu yang sudah kita tahu akan membangun ketidakjujuran tetap saja kita kukuh melakukan tanpa alas an lain yang lebih kuat. Ketiga, SNMPTN dan SBMPTN. Kegagapan pertama langsung tak tersembunyikan dengan melihat betapa sering berubahnya nama seleksi masuk PTN. Mulai dari SKALU, PP, SIPENMARU, UMPTN,

SMPTN, SPMB, SBMPTN. Meski beberapa kali berganti nama, publik masih saja lebih meyakini bahwa jalur penerimaan ujian tulis merupakan jalur yang paling fair dan mendidik. Namun, sejak beberapa tahun lalu, mantan menteri pendidikan, M.Nuh menjadikan SNMPTN sebagai andalan dalam penjaringan calon mahasiswa masuk PTN. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa mahasiswa yang berasal dari SNMPTN lebih dipercaya dari pada yang diterima melalui jalur ujian tulis. Berpijak pada rasionalitas, bila memang SNMPTN adalah jalur terbaik untuk seleksi masuk PTN mengapa otoritas pendidikan tidak konsisten melakukan jalur terbaik itu dan masih saja membiarkan SBMPTN bahkan mengijinkan berbagai jalur ujian masuk mandiri yang harus menghabiskan biaya besar?

Kembali ke Karakter Semua persoalan pendidikan akan bermuara pada kehidupan nyata. Kegagalan menumbuhkan rasionalitas dalam pendidikan akan menghasilkan generasi masa depan yang meremehkan akal sehat. Tak heran bila kita pun akhirnya gagap menentukan konsistensi bahkan untuk hal-hal yang remeh, misalnya memastikan apakah semua polisi adalah penegak hukum atau bukan. Bila kita tidak segera menyadari berkembangnya irasionalitas dalam dunia pendidikan nasional, sulit kita mengharapkan tumbuhnya penghargaan terhadap rasionalitas dalam dunia nyata. Tampaknya, akar dari berkembangnya irasionalitas itu adalah ketidakberdayaan kita melawan kekuatan kapital yang menyelinap dalam berbagai penentuan kebijakan itu. Kekuatan kapital yang menggurita itu sangat nyata sehingga untuk penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan UN 2013 dan membuatnya harus ditunda di beberapa daerah akibat persiapan yang amburadul tidak pernah kita saksikan terjangkau oleh tangan hukum. Kekuatan kapitalis yang bisa mengubah yang irasional menjadi tampak rasional hanya dapat dikendalikan dengan membangun karakter. Membangun karakter adalah membangun rasionalitas dan membangun rasionalitas adalah membangun karakter. Kita sudah terlalu lama menyepelekan rasionalitas. Setiap ada persoalan yang kita anggap berasal dari dunia pendidikan, kita selalu menghubungkan dengan sesuatu yang apriori dan dogmatis. Kita juga terlalu mudah mengatakan bahwa dunia pendidikan kita terlalu banyak aspek kognitifnya, sementara bukti-bukti yang membenarkan praduga itu tidak ada. Diperlukan kesadaran kolektif untuk bergerak menuju revolusi mental.*** Penulis adalah aktivis pendidikan KARAKTER dan Koordinator Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS).

8



Nusantara

SMK Multimedia Tunas Multi Raya

Ukir Prestasi Lewat Kompetisi

S

ekolah Menengah Kejuruan Multimedia Tunas Multi Raya yang biasa disebut SMK TMR adalah salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat yang kian mendapat tempat di hati para siswa. Sejak didirikan pada 2008, SMK TMR semakin eksis di kancah pendidikan wilayah Depok. Sekolah yang berlokasi di kawasan Kecamatan Cilodong ini sudah banyak mencetak pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Baik lewat ujian seleksi masuk perguruan tinggi maupun melalui jalur undangan kompetensi yang disediakan pemerintah. DEPOK, GPP Terbaru, untuk tahun 2015 ini, sebanyak 6 orang siswa SMK TMR diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur PMDK dan Bidik Misi. “Satu orang di Politeknik Negeri Jakarta dan 5 orang di Politeknik Media Kreatif,” ujar Kepala Sekolah SMK TMR, Nestri Puji Rahayu kepada GLOBAL POS POS, di kantornya, Rabu (10/6).

Selain alumninya yang sukses melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi negeri, siswa-siswi SMK TMR juga baru saja menyabet Juara II dalam Lomba Penyuluhan TB Remaja Tingkat SMA Se-Kota Depok. Sebelumnya, sederet penghargaan lain juga sudah diraih SMK TMR di berbagai ajang lomba, di samping rutin melakukan kunjungan belajar ke berbagai instansi.

Bupati Humbahas:

Menurut Nestri, sekolah yang dipimpinnya merupakan salah satu alternatif yang bisa diandalkan para siswa dalam meniti karir di masa depan. Hal ini masuk akal mengingat persaingan ekonomi yang belakangan mensyaratkan perlunya penguasaan teknologi informasi. “Kami memang sudah menyiapkan segala sesuatunya agar layak mendukung pendidikan

SMK TMR saat melakukan kunjungan ke pabrik Yakult di Sukabumi

multimedia. Dari tenaga guru yang profesional hingga peralatan sekolah yang paling mutakhir,” ungkapnya. Dijelaskan Nestri, kelangsungan pendidikan di SMK TMR juga mendapatkan perhatian dari Pemkot Depok, Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat. Itu pula yang membuat SMK TMR semakin percaya

diri untuk terus mengabdi demi meningkatkan mutu pendidikan multimedia masyarakat Depok. ”Sejauh ini pemerintah khususnya Dinas Pendidikan sangat mendukung keberadaan sekolah ini. Ini semata-mata untuk kemajuan pendidikan di Kota Depok,” pungkasnya. IHP

Dana Desa Jangan Diselewengkan DOLOKSANGGUL, GPP Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi buka bimbingan teknis (bimtek) pemantapan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) bertempat di Aula Huta Mas Doloksanggul, Senin (8/6). Selanjutnya bupati didam-

pingi Wakil Bupati Humbahas Drs Marganti Manullang, Asisten Pemerintahan Drs Tonny Sihombing dan Kabag Pemdes Ratna F Marbun menyematkan tanda peserta kepada 3 orang utusan sebagai tanda dimuPIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA lainya bimtek. SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN Maddin Sihombing mengatakan bimtek dilaksanakan berdasarkan UU No 6 tahun 2014 dan PP 43 MARHABAN YA RAMADHAN tahun 2014 tentang desa. SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 1436 H / 2015 dengan kedudu“Sucikan Hati Di Bulan Suci tuk Meraih Berkah Ilahi” Sesuai kan desa sebagai otonomi daerah dan ujung tombak pembangunan,mulai 2015 ini diberikan alokasi anggaran melalui APBN. H.Asep Rahmatullah Karena masyarakat Indo(Ketua) nesia semua ada di desa dan kelurahan. Selama ini sumber dana untuk desa ada ditampung di APBD KaHj. Nuraeni, S.sos., M.Si Dra. Hj. Muflikhah, M.Si bupaten Humbahas disebut H. SM. Hartono, SE Ali Zamroni, S.sos ADD tapi dianggap sangat (Wakil Ketua 2) (Wakil Ketua 3) (Wakil Ketua 1) (Wakil Ketua 4) terbatas walaupun dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan kantor kepala desa dan pengadaan Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM sepeda motor roda dua (Sekretaris DPRD Banten) dalam mempercepat pelayanan di desa. Maddin menjelaskan, anggaran itu bisa dicairkan ke desa apabila berkas sudah lengkap. Tapi sampai KELUARGA BESAR BAGIAN KESRA bimtek ini dilaksanakan KOTA TANGERANG belum ada desa yang melengkapi berkas. Setiap desa harus mampu menyusun RPJM desa, RKP desa termasuk peraturan desa APB Desa dan peraturanperaturan pendukungnya. Apabila berkas ini sudah lengkap baru bisa dana dicairkan. Tapi sebelumnya, berkas itu juga diperiksa tim pendamping. Sehingga Dari sangat diharapkan agar bimtek ini benar-benar diikuti, dipahami, dipelajari Drs H Heryanto MAP agar bisa dilaksanakan di Kepala Bagian desa. Dalam melaksanakan anggaran, kepala desa, bendahara dan BPD harus ada

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H.

kata sepaham dan kesepakatan dalam pembangunan. Namanya uang, cara pengelolaannya tergolong rawan. Dalam menentukan arah pembangunan, perangkat desa harus koordinasi dengan pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih. Apabila administrasi lengkap, jangan takut melaksanakan kegiatan. Sebelumnya Kabag Pemdes Ratna Fride Marbun SE menlaporkan peserta bimtek diikuti 459 orang perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, bendahara umum desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 153 desa. Bimtek dilaksanakan selama 9 hari dengan tiga gelombang. Gelombang pertama 8-10 Juni, gelombang kedua 11-13 Juni dan gelombang ketiga 15-17 Juni bertempat di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul. Narasumber bimtek yaitu Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI, pejabat Pemkab Humbahas, Kejari Doloksanggul dan dari Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige. Ratna mengatakan bimtek ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Kepala Desa, bendahara desa dan BPD dalam penyelenggaraan Pemdes dengan baik serta melaksanakan tugas-tugas Pemdes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peserta memahami kebijakan pemerintahan

Bupati Humbahas Drs. Maddin Sihombing, MSi menyematkan tanda peserta Bimtek Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan kebijakan Pemdes tentang desa. Memahami organisasi dan tata Pemdes, keuangan desa, teknik penyusunan peraturan desa, pengembangan desa dan kewilayahan. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian mampu menyusun RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) desa, RKP (rencana kerja pemerintahan) desa, peraturan desa APBDesa serta peraturan-peraturan desa lainnya. Bimtek ini berlangsung selama 26 jam pelajaran dengan berbagai macam materi yaitu UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya. Peraturan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa. Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa. Teknik penyusunan RPJM desa, keuangan desa dan pelaporan keuangan. Penerangan hukum. Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Managemen pembangunan desa. Simulasi penyusunan RPJM desa dan RKP desa termasuk simulasi pengelolaan keuangan desa. Rel

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan Selamat atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumsel Diterima langsung oleh : Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti IR. H. SUHARTO PATIH Kepala



Sutan : KPK Belum Mau Periksa Ibas

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edhie Baskoro (Ibas) menunggu bukti untuk menindaklanjuti keterangan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang menyebut Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra mantan Presiden SBY, bermain dalam proyek di SKK Migas. Sutan dalam persidangan perkara penerimaan hadiah atau gratifikasi dalam pembahasan APBN-P 2013 Kementerian ESDM di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/6). JAKARTA, GPP Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi SP menyatakan, tindak lanjut dari keterangan Sutan tergantung dari putusan pengadilan. “Tergantung nilai pengakuan itu didukung oleh bukti atau tidak, yang bisa dijadikan dasar bahwa pengakuan itu benar atau tidak,” kata Johan kepada wartawan, Kamis (4/6). Disinggung mengenai adanya kemungkinan KPK memeriksa Ibas, Johan belum dapat berbicara banyak. Dikatakan, pihaknya harus mendalami keterangan Sutan terlebih dahulu. “Itu tadi, (pernyataan Sutan) didukung bukti yang menguatkan atau tidak,” katanya. Sementara, Plt Komisioner KPK lainnya, Indriyanto Seno Adji menyatakan, pihaknya tak terburu-buru menindaklanjuti keterangan Sutan terkait keterlibatan Ibas dalam proyek di SKK Migas. Dikatakan, pihaknya harus menunggu putu-

san pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Ada tidaknya keterlibatan seseorang, semuanya sangat tergantung dengan pertimbangan dan putusan pengadilan,” kata Indriyanto. Untuk itu, Indriyanto belum dapat berbicara banyak mengenai keterlibatan Ibas. Dikatakan, pihaknya harus melihat fakta persidangan. “Kasus Sutan Bhatoegana kan sedang berjalan di pengadilan,” katanya. Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Sutan yang menjadi terdakwa kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi dalam pembahasan APBN-P 2013 Kementerian ESDM membeberkan peran Ibas dalam proyek ‎ p embangunan anjungan lepas pantai (offshore) Chevron di Selat Makassar. Tender proyek pembangunan offshore Chevron yang diikuti oleh PT Timas Suplindo dan PT Saipem Indonesia

itu dimenangkan oleh PT Timas Suplindo. Namun, surat pemenang tender tak kunjung ditandatangani oleh Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas hingga 20 hari. Saat Sutan mengkonfirmasi hal ini, Rudi mengaku mendapat tekanan dari pihak lain agar tidak mendatangani surat untuk PT Timas Suplindo yang telah memenangkan tender proyek offshore tersebut. Meski Rudi tak menyebut pihak yang menekan, Sutan menyatakan bahwa Ibas dan kawankawan yang menekan agar Rudi tak menyetujui proses penanganan proyek offshore oleh PT Timas Suplindo tersebut. “Pak Rudi mengaku ditekan? Tidak mau nyebutin nama kan? Saya sebutkan Ibas dan kawan-kawan, dia iya kan?”kata Sutan mengonfirmasi kepada Rudi yang dihadirkan sebagai saksi.‎ GPP/SP

BPK Tidak..........

9

Terkena Proyek Sutet, Warga Minta Kompensasi LANGKAT, GPP Anggota DPRD Langkat menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kompensasi sebagai akibat terkena jalur lintasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi (Sutet). Lalu, digelar Rapat Dengar Pendapat antara komisi A DPRD Langkat dan Dinas terkait serta masyarakat di ruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat, Rabu (3/6). Rapat dipimpin langsung Ketua komisi A DPRD Langkat Jiman Tarigan ST, didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha serta anggota Komisi A lainnya seperti Jumari S, AGustinus Riza Kaban SE, Yusri Handoko dan Ir. Antoni. Sementara turut hadir dalam rapat Asisten I Pemerintahan Abdul Karim, Kabag Tapem Raja Nami, KPT Ikhsan Apriza dam M.Nursam, Tapem M.Rahmadan, Camat Sei Lepan Faizal Rizal, PLN Edward Sirait, S. Sinaga dan P. Pasaribu, LSM Mariono dan Warli dan beberapa orang insan pers serta puluhan orang masyarakat yang terkena lintasan jalur sutet. Dalam rapat tersebut, Sutikno mewakili masyarakat meminta kepada Komisi A DPRD Langkat untuk segera menyelesaikan masalah antara masyarkat dengan pihak PLN tentang kompensasi lahan, tanaman dan bangunan yang dilalui jalur tegangan tinggi PLN. Ia menambahkan setiap tanaman kami,

yang dilintasi Sutet selalu saja dirusak dengan sengaja oleh pihak PLN. “Seharusnya kami menerima kompensasi, karena kami merugi,” ujarnya penuh harap. Sementara pihak PLN Edward Sirait menjelaskan, pada tahun 1990-an aturan hanya ada biaya pelepasan lahan dan tidak ada mengeluarkan biaya kompensasi, maka kami mengacu pada peraturan tersebut, PLN hanya melakukan sesuai dengan peratuan yang ada, baik dari pemerintah maupun kebijakan PLN. Lanjut Edward, khusus untuk jalur lama 160 KV itu sudah selesai dan tidak ada masalah, pihak PLN tidak dapat melakukan apa-apa dan mengambil kebijakan diluar dari peraturan yang ada dan pihak PLN mengacu pada Permen ESDM No.38 Tahun 2013 tentang kompensasi atas tanah. Wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat Donny Setha minta kepada pihak PLN untuk melengkapi peraturan yang berkaitan dengan masalah ini, lalu mana peraturan yang paling bisa dijadikan dasar hukum, agar tidak saling merugikan dipihak manapun. Diakhir pertemuan komisi A DPRD Langkat minta kepada pihak PLN untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang lahan dan tanamannya terkena jalur sutet. Anto

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

tersebut. Aset tetap meliputi tahun 2014, terdapat 474 temuan segera menindak lanjuti temuan jalan terate Banten Lama pada dengan 979 rekomendasi Rp BPK. “ DPRD melalui Komisi Dinas Bina Margta dan Tata Ruang 152,86 miliar. Dari jumlah reko- – Komisi juga akan menindak (DBMTR) hasil pengadaan tahun mendasi tersebut sebesar 56,79 lanjuti temuan BPK bersama 2011 Rp 3,05 miliar, Aset tetap persen atau Rp 53,93 miliar telah mitra kerjanya masing – masing, peralatan dan mesin pada Dinas ditindak lanjuti sesuai rekomen- kemudian menyampaikan hasil Kesehatan dan RSUD Banten hasil dasi BPK, sedangkan sebesar pembahasannya kepada Pemerinpengadaan tahun 2012 dan 2013 24,62 persen atau Rp 82,57 miliar tah Provinsi Banten dalam bentuk sebesar Rp 193, 22 miliar. belum sesuai rekomendasi BPK, rekomendasi, “ kata Asep. Kontruksi pengerjaan pada dan sebesar 18,59 persen atau Rp Plt Gubernur Banten, Rano DBMTR atas pembangunan Jem- 16,36 miliar belum ditindak lanju- Karno mengaku akan memberibatan Kedaung tahap 1 Rp 23,42 ti. “Sesuai dengan Undang-Undang kan tindakan tegas kepada SKPD miliar, diantaranya terdapat pe- Nomor 15 Tahun 2014 tentang yang menjadi temuan BPK, dan kerjaan baja pelengkung Rp 13,29 Pengelolaan dan Tanggung Jawab akan menindaklanjuti temuan miliar yang sudah dibayar tapi Keuangan Negara, pejabat wa- BPK selambat-lambatnya 35 hari belum dipasang, terdapat situ-situ jib memberikan jawaban atau sejak LHP BPK diserahkan. “Kami yang dikuasai oleh pihak lain den- penjelasan kepada BPK tentang akan segera menindak lanjuti agar gan diterbitkannya sertifikat hak tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK dapat segera disguna bangunan (HGB) dan serti- LHP selama 60 hari setelah lapo- elesaikan,” kata Rano. fikat hak milik (SHM) atas nama ran LHP diterima,” ujarnya. pihak ketiga. “BPK juga menKetua DPRD Provinsi Banten, emukan permasalahan lain untuk Asep Rahmatullah meminta kemenjadi perhatian dan ditindak- pada Pemerintah Provinsi Banten Marbun. lanjuti antara lain, sanksi administrasi pada dua SKPD berupa pencairan KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH jaminan pelaksanaan Rp 1,24 miliar dan pengeKabupaten Musi Rawas naan denda maksimal Rp 1,06 miliar belum dilaksanakan, kurangnya penSelamat atas dibukanya Bimtek bagi Penyuluh Perigawasan mengakibatkan kanan Kab. Musi Rawas Angkatan II kekurangan volume pe(25-28 Mei 2015) kerjaan antara DBMTR Rp 3,90 miliar dan Dinas Ach. Zaein SDAP Rp 758, 51 juta,” Ketua kata Moermahadi. Supriyadi. SP Dasril Ismail, SE Muhammad Hidayat Efran Eriadi Syahril, S.Ip. Dijelaskan MoermaDivisi Teknis Divisi Sosialiasi Divisi Hukum Divisi Logistik hadi, hasil pemantauan H. NAILUL AZMI, S.PSI. MM BPK pada semester II `Sekretaris

Mengucapkan

Mengucapkan


Ir. Maysaroh Mawardi, MM Kepala Dinas

Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen)

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H. Dari

Drs Sridoyo Kabid

Muslim Nur Kasi SMA

H Ruslan Sag MM Kasi SMK

10


Ragam

Latihan Dasar Kepemimpinan di Cilacap

CILACAP, GPP Latihan dasar kepemimpinan dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XXXV digelar di Cilacap, bersama-sama dengan Praja IPDN dan perwakilan mahasiswa se-Jawa dan Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk kebersamaan, solidaritas, dan melatih jiwa kepemimpinan para peserta yang merupakan generasi penerus dan calon-calon pemimpin bangsa. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengharapkan kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XXXV dapat memupuk kebersamaan. Acara digelar di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (5/6/2015). Juga hadir Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Bagus Puruhito, Pejabat IPDN dan sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan Latsitarda Nusantara XXXV dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Purworejo, dan Kebumen sejak tanggal 8 Mei hingga 3 Juni 2015 diikuti 1.647 taruna dari Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Darat (AAD), Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi seJawa dan Bali. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Latsitarda Nusantara XXXV Tahun 2015 merupakan salah satu realisasi kurikulum pendidikan integratif taruna Akademi TNI dan taruna Akademi Kepolisian tingkat akhir yang bertujuan untuk memberikan bekal awal bagi taruna dalam melaksanakan tugas. “Sehingga nantinya mampu menjalin komunikasi, kerja sama, dan membangun kesamaan visi dengan berbagai elemen bangsa dan negara lainnya guna membawa Indonesia yang aman, adil, makmur,

PENUTUPAN LATSITARDA NUSANTARA XXXV: Inspektur Upacara Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti sedang melepas pita tanda peserta Latsitarda secara simbolis yang diwakili oleh Wasana Praja IPDN dan Taruna AKPOL, AKMIL, AAU, AAL serta perwakilan dari perguruan tinggi se-Jawa dan Bali. JUNAIDI P SEMBIRING

dan sejahtera sebagaimana yang telah dicita-citakan,” katanya. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengatakan bahwa para taruna, praja, dan mahasiswa kelak akan menjadi pemimpin sehingga jiwa kepemimpinan yang selama ini didapatkan dan dipupuk pada masa pendidikan bakal menjadi modal dasar dalam melangkah dan menghadapi realitas kehidupan. “Saya yakin suatu saat nanti di antara kalian akan dipercaya dan diberikan amanah untuk mengemban tugas dalam jabatan-jabatan strategis di institusi TNI, Polri, pemerintahan,

maupun di tengah-tengah masyarakat,” katanya. “Pesan saya, jadilah pemimpin yang dapat menjadi contoh dan teladan. Berpikir dan bertindaklah selalu yang terbaik dan bermanfaat untuk kepentingan lingkungan kalian. Pegang selalu nilai-nilai ideal yang mencerminkan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” demikian amanat yang disampaikan Kapolri dalam Upacara Penutupan Latsitarda Nusantara XXXV Tahun 2015 di Alun-alun Cilacap. JUNAIDI P SEMBIRING


Selamat atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumsel Diterima langsung oleh : Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti (28 Mei 2015) Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

Warga Korban Banjir Bandang Mengadu ke DPRD Langkat

LANGKAT, GPP Sebanyak 354 orang warga, korban banjir bandang bukit Lawang, Kecamatan Bahorok yang terjadi November 2003 lalu mengadu ke Komisi A DPRD Langkat untuk mempertanyakan kejelasan status hak atas tanah dan rumah yang mereka tempati sekarang ini. Utusan warga tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Langkat Jiman Tarigan ST dan Wakil Ketua Ibrahim serta anggota komisi A lainnya seperti Jumari S, Agustinus Riza Kaban SE dan Yusri Handoko. Sementara hadir juga SKPD dan Instansi terkait yaitu Asisten I Pemerintahan Kabupaten Langkat Drs. Abdul Karim, Kabag Hukum Fuad, Kabag Tapem Raja Nami, Kaban P&DK Jaya Sitepu, Camat Bahorok Pasadanta dan Kades Bukit Lawang Suratna. Kepala Desa Bukit Lawang Suratna pada pertemuan tersebut menyampaikan kegelisahan dari 354 warga korban banjir bandang. Warga korban banjir, kini, merasa

sangat khawatir dengan status kepemilikan rumah dan tanah yang dihibahkan Pemkab Langkat kepada mereka. Pasalnya, ada informasi yang beredar dan mereka terima bahwa masa HGU lahan PTPN II Kebun Bukit Lawang yang mereka tempat akam berakhir tahun 2015 ini. Menanggapi permasalahan yang timbul, Asisten I Pemerintahan Drs. Abdul Karim mengatakan, warga jangan takut. Memang ada oknum yang menakut nakuti terkait dengan status rumah yang ditempati. “ Sepanjang yang terdaftar menempati tidak perlu takut,” kata Asisten I. Kepala Badan P&DK Jaya Sitepu yang pada tahun 2003 menjabat sebagai Camat Bahorok menjelaskan, terkait masalah status kepemiklikan tanah korban banjir bandang ia mengatakan bahwa tugasnya hanya sebatas pendataan nama korban yang dulunya bermukim dilokasi yang terkena banjir bandang. Jaya menambahkan, menyangkut tanah, Pemkab Langkat mem-

bentuk Tim tingkat II Kab.Langkat yang saat itu ditangani Dinas PU. Namun demikian Pemkab Langkat tidak akan merekomendasikan perpanjangan HGU bila memang lokasi tersebut masih berstatus pinjam pakai dan tempat fasilitas umum lainnya. Karenanya bagi warga korban khususnya tidak usah resah sebab sekalipun masih berstatus HGU, lahan perumahan sah ditempati bagi warga korban banjir bandang bahorok dan tidak ada istilah penggusuran. Menyingkapi hal tersebut komisi A DPRD Langkat segera menindaklanjutinya dan secepatnya akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak – pihak terkait untuk mencari solusinya, dan meminta kepada Kades dan Camat bahorok untuk menyampaikan kepada kami data-data yang akurat dan terbaru bagi masyarakat penghuni perumahan bantuan dari pemerintah tersebut, sebut ketua komisi A DPRD Langkat Jiman Tarigan ST. Anto


Dua Perda Inisiatif DPRD Langkat Segera Terbit LANGKAT, GPP DPRD Langkat akan menerbitkan dua Perda Inisiatif dewan melalui tahapan proses dan prosudur termasuk diantaranya melaksanakan konsultasi publik untuk membahasnya dengan mengundang berbagai elemen, pakar, nara sumber dan pembanding yang dilaksanakan Senin 1 dan Rabu 3 juni 2015 di gedung Akper/Akbid Pemkab Langkat. Pembukaan kegiatan di ruang Aula gedung Akper dihadiri Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto, ketua dan seluruh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) dan para anggota DPRD Langkat lainnya. Kegiatan hari pertama membahas tentang Ranperda Perlindungan Benda Bersejarah dan Cagar Budaya diikuti sekitar 100 orang peserta utusan dari berbagai macam elemen masyarakat dan Ormas serta SKPD terkait diantaranya Kakan Pariwisata dan Seni Budaya, Dinas P dan P, Bappeda, keluarga Sultan Langkat, Kedatukan Melayu, Tuan Guru Besilam, Merga Selima, Mabmi Langkat dan Babalan, Camat sekabupaten Langkat, LSM Bumi Putra, sejumlah budayawan Langkat, para wartawan, masyarakat Melayu Stabat, senat STAIJM Tj.Pura dan lainnya. Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan selaku panitia kegiatan dalam laporannya mengatakatan bahwa Konsultasi Publik ini adalah merupakan salah satu upaya mempertajam dan memperkaya isi dari ranperda inisiatif DPRD dan juga sebagai bentuk penyebarluasan rancangan peraturan daerah agar semua stake holder dapat mengetahui dan memahaminya. Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, pada sambutannya mengharapkan semoga konsultasi publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh komponen

KONSULTASI PUBLIK: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat Drs. Basrah Pardomuan berdiri dipodium (kiri) saat menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan konsultasi publik yang sedang berlangsung diruang Aula gedung Akper/ Akbid Pemkab Langkat Stabat.

yang terkait dua (2) ranperda inisiatif DPRD pada khususnya dan bagi pemerintah serta masyarakat pada umumnya. Wakil Bupati langkat Drs. Sulistianto yang hadir saat pembukaan kegiatan mewakili Bupati mengungkapkan bahwa pemkab Langkat menyambut baik atas kegiatan konsultasi publik yang digelar Dewan terkait dua ranperda tersebut. Sementara dihari kedua Rabu tanggal 3 juni konsultasi publik membicarakan dan membahas tentang pengendalian peredaran bibit kelapa sawit. Pada kesempatan tersebut ketua Badan Pembentukan Peratauran Daerah (BPPD) DPRD Langkat Romelta Ginting SE, mengatakan penerbitan ranperda inisiatif dewan atas perlindungan benda bersejarah dan cagar budaya itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi, memanfaatkan dan melestarikan sejarah, sedangankan ranperda tentang pengendalian peredaran bibit kelapa sawit dimaksudkan untuk melindungi kualitas bibit kelapa sawit agar dikemudian hari nanti dapat menghasilkan buah yang baik. Sebelumnya dihari pertama saat membahas ranperda perlindungan benda bersejarah dan cagar budaya antusias para peserta cukup tinggi dan banyak mendapat Aprisiasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, adat, budayawan, ormas hingga sampai dengan para cendikiawan maupun peserta lainnya juga banyak memberikan masukan – masukan yang positif untuk penyempurnaan dua ranperda dimaksud. Anto

Perguruan Silat MS Jalan 6, Satukan Warga Betawi

TANGSEL, GPP Untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dengan ormas, Perguruan Silat MS Jalan 6 Cerendeu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menampilkan acara Pentas Seni Budaya Betawi sekaligus pelantikan pengurus ranting Perguruan Silat Jalan 6 Cirendeu periode 2015-2018 di lapangan Kelurahan Cirendeu pekan lalu. Selain pertunjukan silat, juga ada gambangKromong, door prize. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany SH.MH turut hadir bersama sejumlah anggota DPRD, Wakapolsek, tokoh masyarakat Betawi dan warga setempat. Tri Wahyudi, Ketua Ranting Perguruan Silat Jalan 6 Cirendeu, menjelaskan tujuan acara ini untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama lapisan masyarakat maupun Ormas. Kita semua adalah saudara, bagaimana kita bisa menjalin kekeluargaan, jangan ada perpecahan. “Harapan saya, kesenian budaya betawi akan semakin maju dan berkembang ke depan,” jelas

Tri Wahyudi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Cirendeu itu. Di tempat yang sama Ketua Panitia Acara Subari Martadina Albar mengatakan sangat bersyukur atas suksesnya acara. Subari mengajak seluruh lapisan masyarakat senantiasa mencintai budayanya serta berupaya untuk mengembangkannya. “Ke depan, mari kita kembangkan kesenian budaya Betawi. Kesenian adalah bagian dari aset yang harus kita pertahankan. Kita diituntut untuk berjuang agar budaya yang menjadi cirri khas daerah tetap eksis. Tampilnya pagelaran ini tentu karena kecintaan kita akan budaya Betawi,” kata Subari yang juga bendahara Perguruan Silat Jalan 6. Agus.G

Tri Wahyudi tiga dari kiri



Ragam

Komisi D DPRD Langkat Kunjungi PT KAI di Medan

Situ Cilodong, Depok

P

11

Depok Berbenah Memperindah Situ

emerintah Kota Depok menyatakan tahun 2015 adalah tahun pengembangan potensi wisata alam khususnya wisata air. Hal ini karena pengembangan pariwisata Kota Depok dianggap belum optimal. Demikian diutarakan Teuku Farida, selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok yang mengusulkan agar pengembangan potensi wisata Kota Depok harus ditingkatkan. “Baru sedikit orang yang menyadari bahwa banyak potensi alam Kota Depok yang bisa dimanfaatkan,” ujar Teuku Farida. DEPOK, GPP Menurut politisi PKS ini, tahun 2015 harus menjadi momen kebangkitan untuk pengembangan pariwisata di Kota Depok. Maka, ia pun akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Tata Kelola Air untuk mewujudkan hal tersebut. “Nanti kita buat perda-nya, kalau perlu nanti ada tim khusus, karena ini bagus. Wisata alam bisa mendongkrak nilai ekonomi Kota Depok sendiri,” terang Farida.

Sebagai permulaan, Bimasda akan menormalisasi dua situ, yaitu Situ Pengarengan dan Situ Cilodong. Farida pun menilai, rekreasi tidak melulu di mal, sebab wisata alam jauh lebih sehat dan murah. “Nanti kita turap dan kita keruk dua Situ untuk percontohan, nanti kita juga akan ajak UMKM kuliner untuk ikutan jualan di sana, sehingga nilai manfaat Situ tidak hanya nilai pariwisata saja, tetapi juga diharapkan menambah kesejahteraan warga

sekitar” tambah Farida. Konsep yang akan diterapkan sendiri masih dalam perancangan karena proses normalisasi Situ memerlukan waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, pihak pemda sendiri berharap warga sekitar Situ dapat ikut serta berperan aktif menjaga dan merawat kondisi Situ. Salah satunya yaitu dengan tidak membuang sampah di sekitar Situ.

Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Majelis pun menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. “Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya,” kata Krisna. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan banding yang diajukan Anas dan meringankan vonis Pengadilan Negeri dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Anas terbukti melakukan tindak pidana

korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Sementara itu, pengacara Anas Urbaningrum, Handika Honggo Wongso, menilai putusan MA terhadap kliennya sangat berat. Handika menilai, majelis hakim telah keliru dengan memperberat hukuman Anas hingga dua kali lipat. “Itu vonis (MA) gila! Sungguh sangat berat sekali,” ujar Handika, Senin (8/6). Handika mengatakan, majelis hakim MA cenderung mengedepankan semangat untuk menghukum dan mengabaikan unsur keadilan. Menurut dia, dalam sidang kasasi, penerapan hukum semestinya diperiksa. “Jika sampai majelis hakim kembali mempertimbangkan fakta untuk dasar menghukum, ya jelas keliru,” katanya. Oleh karena itu, Handika mengaku akan memperjuangkan upaya hukum untuk melawan putusan MA terhadap kliennya. “Tentu ke depan kami akan melakukan upaya hukum. Tentu harus dilawan secara total,” kata Handika. Sementara itu, Anas dalam kesempatan terpisah mengaku sangat kecewa saat majelis hakim MA justru memperberat hukumannya. “Dikira hakim kasasi bisa mengoreksi kezaliman dan kekerasan hukum menjadi putusan yang adil, ternyata malah menambah sadisme dan memorak-porandakan keadilan,” kata Anas.

Dalam pesannya, Anas lantas menyindir majelis hakim yang memutuskan vonis tersebut. “Semoga Pak Artidjo Alkostar makin tenar, Pak MS Lumme makin kece, Pak Krisna Harahap makin mantap. Tenar, kece, dan mantap di atas kuburan keadilan,” sesal Anas.

Vonis Ekstrim.........

GPP

Vonis Mengejutkan Vonis 14 tahun untuk Anas Urbaningrum yang dijatuhkan MA mengejutkan kalangan politikus di DPR. “Itu putusan hakim, dan hakim itu adalah perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Cuman kok terlalu ekstrim (putusan) itu. Ini sepertinya terlalu jauh, dari tujuh tahun menjadi 14 ini kan dua kali lipat,” ujar Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Saat ditanya apakah ada indikasi intervensi dalam putusan ini, Akbar enggan berspekulasi. Ketua DPP NasDem ini mengajak semua pihak untuk menghormati putusan hakim. “Saya percaya, ketika orang itu disumpah, dan dia harus buktikan dengan sumpahnya itu. Nah kalau ada yang bermain-main itu kan soal dunia dan akhirat,” jelas Akbar. Anggota Komisi III DPR lainnya Trimedya Pandjaitan juga mengaku terkejut atas putusan MA yang memperberat hukuman Anas hingga dua kali lipat. “Tapi memang surprise ini, dua kali lipat hukumannya,” ujar Trimedya. Namun politi-

LANGKAT, GPP Salah satu diantara program kerja yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2014 – 2019 adalah upaya mengaktifkan kembali jalur Kereta Api dari Binjai ke Pangkalan Brandan sampai ke Besitang. Saat ini aset PT KAI di daerah Pangkalan Susu dipakai PT PLN (Persero) UPK Kit Sum 2 PLTU Pangkalan Susu dan Pertamina. Komisi D DPRD Langkat yang tugasnya membidangi masalah Pembangunan yang saat ini dipimpin M. Syahrul S.Sos selaku ketua, H. Ajai Ismail SE wakil ketua dan seluruh anggota komisi D Lainnya berinisiatif mengunjungi PT KAI (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara di Medan beserta beberapa orang pihak PT. PLN (persero) UPK Kit Sum 2 PLTU Pangkalan Susu dan diterima langsung oleh kepala Divisi Regional I PT. KAI Sumatera Utara Saridal diruang rapat dolok martimbang lantai II kantor Divre I Sumatera Utara, Selasa (9/6). Dalam pertemuan itu, banyak hal dibahas termasuk tentang masalah kondisi jalan masuk ke lokasi PLTU dan tentang aset milik PT KAI. Saridal, Kepala Divisi regional I PT KAI

kus PDI Perjuangan ini enggan berkomentar lebih jauh soal vonis Anas. “Iya itu kan keyakinan hakim, dia mau tambah mau kurangin itu keputusan hakim,” tukasnya. Sedangkan menurut pakar hukum Alvon K Palma, vonis itu akan memberikan efek jera kepada Anas yang merupakan mantan politisi. “Itu akan berdampak, apalagi mereka kan menjalankan kegiatan politik. Itu tindakan yang menjerakan,” kata Alvon, Selasa (9/6). Lalu, apakah sebaiknya semua pelaku korupsi dari latar belakang politik harus dicabut hak politiknya? “Itu patut dipertimbangkan, sebabnya ini merupakan cara mereka untuk melakukan aktivitas korupsi. Dengan dihilangkannya ruang dalam menjalankan aktivitas politik, pada akhirnya mereka tidak bisa mengulangi lagi,” jawab Alvon.

Cemerlang, Lalu Redup Awalnya, perjalanan politik Anas cukup cemerlang bahkan sempat mengagetkan. Dia lahir di Blitar 15 Juli 1969, lalu menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999. Ia kemudian menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2005. Lalu, bergabung dengan Partai Demokrat dan menjadi salah seorang Ketua DPP pada tahun 2005 dan menjadi anggota DPR sekaligus menjadi Ketua Fraksi Partai PD

KUNJUNGAN: Ketua komisi D DPRD Langkat dan para anggota komisi D beserta pihak PT. PLN dan pihak PT. KAI (persero) Divre I Sumatera Utara sedang berbincang – bincang akrab saat berlangsungnya pertemuan di ruang rapat Dolok Martimbang gedung PT. KAI (persero) Divisi regional I Sumatera Utara.

mengungkapkan pihaknya telah memprogramkan untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api jurusan dari Binjai ke Pangkalan Brandan sampai ke Kecamatan Besitang yang mulai dikerjakan pada tahun 2015 – 2016. “Kami berharap bisa secepatnya diselesaikan termasuk menertibkan semua aset yang dikuasai orang – orang yang tidak berhak,” katanya. Sementara dari pihak PT. PLN Manager Unit UPK Kit Sum 2 Pangkalan Susu Muhammad Yusuf saat itu tidak dapat hadir dan diwakili oleh Syahrul AMD, menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang terkena proyek PLTU tersebut, pihaknya akan menyediakan dana kompensasi bukan ganti rugi, demikian ucap Syahrul. Anto

DPR-RI periode 2009-2014. Saat kongres PD di Bandung 20-23 Mei 2010, Anas ikut bertarung dalam perebutan Kursi Ketua Umum PD periode 2010-2015 dan menang setelah menyisihkan rivalnya Andi Mallarangeng dan Marzuki Ali. Pada saat itu ia masih berusia 40 tahun dan diprediksi banyak pihak akan tampil sebagai calon pemimpin nasional di negeri ini. Karier politiknya benar-benar cemerlang, melejit bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Meski dia ‘pendatang baru’ di PD, tetapi terpilih menjadi orang nomor satu-meski diketahui kemudian, tidak semua petingi-petinggi PD menginginkannya menjadi ketum. Kecemerlangannya tak berlangsung mulus, pada Februari 2013, ia mundur dari jabatan Ketua Umum PD karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian mundur dari kursi DPR dan sebagai kader PD. Kecemerlangannya kemudian redup, karena dalam proses pengadilan hingga putusan kasasinya di MA, dia dinyatakan bersalah dan terbukti korupsi. Oleh MA, Anas divonis 14 tahun penjara. Hukumannya semakin berat, karena dia juga dinyatakan terbukti korupsi politik. TIM/GPP

Ketua LSM LAKI Dhodo Widiar (kiri), Ketua LSM Pena Mas, Tarmizi Anwar (kanan)

12

K



Ragam

Kuota Haji Depok Meningkat Tipis

RDP Bahas Penertiban Miras

einginan masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, dengan adanya pembatasan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi, sedikit banyak mempengaruhi kesempatan calon jamaah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut. Meski begitu, ada juga daerah yang mendapat jatah lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kota Depok, Jawa Barat, pada 2015 ini mendapatkan jatah pemberangkatan haji sebanyak 1.293 orang. Hal tersebut mengalami pelonjakan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.185 orang. DEPOK, GPP Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, Kota Depok, Hasan Basri, pun mengaku bersyukur atas meningkatnya kuota haji tersebut. “Tahun ini calon haji yang berasal dari Kota Depok meningkat beberapa persen dari tahun kemarin dan Alhamdulillah, kuotanya pun bertambah,” ujarnya, Selasa (9/6). Meski bisa mendapatkan kuota lebih besar, pemberangkatan haji untuk tahun ini dinilai lebih selektif dan ketat dalam persyaratannya. Untuk para calon haji yang ingin berangkat ke tanah suci diperkirakan baru bisa menjalankan

ibadah hajinya di kisaran 5 hingga 16 tahun ke depan, setelah lulus uji kesehatan dan kelayakan. “Untuk permasalahan biaya pengurusan surat surat seperti paspor perjalanan haji, pemerintah kota hanya akan menanggung biaya pengurusan paspor tersebut saat para calon haji mengurus paspornya pada tanggal 01 Januari 2015 saja, lewat dari tanggal itu, para calon haji akan menanggung sendiri biaya pembuatan paspor. Bagi yang gagal menunaikan ibadah haji dikarenakan ada satu halangan, maka uang perjalanan dan yang lainnya akan dikembalikan lagi secara utuh tanpa ada potongan apapun,” terangnya.

Adapun persyaratan yang telah diberlakukan untuk para calon jamaah haji tahun 2015 ini adalah wajib menyetor terlebih dahulu dengan cara menabung dengan syarat saldo awal sebesar Rp 25 juta. Hal ini boleh dilakukan dengan cara menyetor tunai ataupun dengan cara mentransfer dari rekening lain. Para calon haji juga wajib melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta melampirkan surat keterangan domisili, termasuk menyertakan dokumen seperti ijazah terakhir serta kartu keterangan sehat. IP/GPP

BINUS Worshop Bersama Komunitas Kusta

TANGERANG, GPP Gerakan Peduli Disabilitas & Lepra Indonesia (GPDLI) adalah suatu lembaga sosial yang menangani hak-hak asasi yang hakiki dari disabilitas kusta yang mengalami transformasi holistik termasuk membantu memenuhi target Milinium Developmen Goal (MGS) tahun 2015. Gerakan ini juga aktif mendukung United National Global Compact di Indonesia khususnya dalam konteks menghapus kemiskinan dan kelaparan. Untuk pencanangan program tersebut GPDLI dan BINUS mengadakan pelatihan kerja di kampus BINUS pada tanggal 4 juni kemarin di Jakarta . Dalam pelatihan tersebut dihadiri para pakar teknologi terbarukan dalam usaha kemandirian antara lain Nuah P Tarigan (Ketua GPDLI), Maria Intan Setiadi (Teach

TERTIBKAN MIRAS: Ketua komisi B DPRD langkat Makhruf Ritonga SE, dan wakil ketua Syamsul S.Ag, beserta Disprindag juga pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kelihatan sedang sangat serius membahas permasalahan yang timbul saat ini antara lain penertiban Miras. Rapat berlangsung di ruang rapat komisi B Gedung DPRD Kabupaten Langkat Stabat.

LANGKAT, GPP Komisi B DPRD Langkat yang saat ini dipimpin Makhruf Ritonga SE selaku Ketua dan wakilnya Syamsul S.Ag beserta Disperindag juga pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) laksanakan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat komisi B gedung DPRD Langkat Stabat, Selasa (26/5). Rapat dipimpin Ma’ruf Ritonga SE, didampingi wakil ketua serta anggota diantaranya Drs Johanes Sitepu, Nurul Azhar Lubis SH dan Muhammad Sopian. Hadir pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Perlindungan Konsumsen dan Meteorologi Drs. Ali Asri, Kapala Bidang Perdagangan Fajar H, Ketua PK PMII Stai JM Syarif Syahputra, Ketua Umum PC PMII Hidayat Syahputra, Sekretaris Umum PC PMII Heri Zuanda, Bendara Umum PC PMII Indra Sutejo dan Maliana Putri, Mahdini Novita, Dian Kharisma, Kholida Arwina, Gusri Hanafi serta Sawaludin masing-masing anggota PMII Kabupaten Langkat. Topik pembicaraan pada pertemuan tersebut disamping hal-hal lain, terfokus kepada penjualan minuman keras (minuman keras) beralkohol yang telah banyak beredar dikalangan masyarakat bawah sampai dengan kalangan masyarakat elit di wilayah Kabupaten Lang-

kat terlebih lagi di daerah kawasan wisata. Pada pertemuan tersebut PMII Kabupaten Langkat menyatakan pihaknya menyambut baik atas hadirnya Permendag No.06/M-Dag/ Per/1/2015. Dan berharap nantinya secara bertahap dan berangsurangsur tidak ada lagi minuman keras (minuman beralkohol) dijual secara bebas. Disperindag mengatakan bahwa untuk masalah ini pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Perdagangan ke minimarket Alfa mart dan pengusaha – pengusaha pengecer lainnya diwilayah Kabupaten Langkat pada tanggal 05 Mei 2015yang lalu, dan Khusus untuk wilayah wisata di Kabupaten Langkat melalui kebijakan Dinas Pariwisata penjualan minuman yang mengandung alkohol diperbolehkan dan itu hanya diperuntukkan bagi konsumen yang berasal dari negara asing. Sementara Ketua Komisi B DPRD Langkat Makhruf Ritonga SE, pada akhir pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa ia berharap dengan adanya rapat dengar pendapat kali ini diharapkan pelaksanaan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam hal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anto

Dinas PU. Pengairan Kabupaten Musi Rawas Bidang O&P

for Indonesia) di bawah naungan BINUS Univercity . BINUS bersedia memberikan kuliah gratis bagi eks penyandang disabilitas sampai sarjana penuh untuk 3 orang dan juga bantuan biaya sekolah yang masih duduk di bangku sampai dengan tingkat menengah. Pembicara, Lili Purba ( Pakar karakter

dengan tema membangun diri demi masa depan yang sejahtera), Nederlan Leprosy Reses menjadi sumber pendanaan dan usaha baru. Semuanya program pelatihan ini terlaksana berkat kerjasama BINUS dan kepedulian Pundi Amal SCTV dan juga para donatur dan sponsor. Dorhan M

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Mengucapkan


Irvan Santoso, S. Hut Kepala Biro

Mengucapkan Selamat atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumsel Diterima langsung oleh : Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti Perri Putra, SST Kabid

PIMPINAN BESERTA SELURUH STAF DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG

Mengucapkan


Drs. Odi Budiono, MM Kepala Dinas


Advertorial


13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KESEHATAN

SOSIALISASI INFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten segera memperbaiki 15 permasalah kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Permasalahan kesehatan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (RAKORKESDA) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Demikian dikatakan Sigit Wardhojo Kepala Dinas Kesehatan Banten saat menggelar sosialisasi informasi pembangunan kesehatan kepada seluruh awak media di Provinsi Banten, di Hotel Le Dian, Kota Serang. Sigit menjelaskan, permasalahan kesehatan tersebut adalah balita gemuk, kunjungan neotanal, penggunaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, kurang energi kjronik pada bwanita usia subur, persalinan oleh Nakes di

Faskes, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter / penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan / penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan, merokok, aktifitas fisik cukup, menggosok gigi dengan benar, cedera, diare pada balita dan ISPA pada balita. “Persoalan kesehatan nantinya akan menjadi sorotan utama untuk memperbaiki sistem manajemen dan program kesehatan, meningkatkan jangakauan dan kualitas pelayanan keehatan serta memperbaiki perilaku keluarga maupun masyarakat,“ ujar Sigit. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi mengatakan,” Pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, harus lebih peduli terhadap isu-isu kes-

ehatan. “Kesehatan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat t e r m a s u k p e r s ,” ujarnya saat mengisi materi dalam acara Sosialisasi Informasi Kesehatan. Ditambahkan Jimmy, pers harus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. “Rutin menggemas berita yang menarik tentang pentingnya kesehatan masyarakat, atau pola hidup sehat, anti narkoba, lingkungan sehat, makanan sehat dan olahraga,” imbuh Jimmy. Jimmy pun menyarankan agar pers

memikirkan dampak dari sudut pemberitaan yang disiarkan. “Kesehatan bukan hanya jasmani tapi juga rohani, maka pers perlu memikirkan pemberitaan

yang bisa berdampak tidak sehatnya rohani masyarakat,” ujarnya. (ADV - MARBUN)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

BANTEN MENUJU SWASEMBADA SAPI DAN KERBAU Langkah antisipatif terhadap kondisi daging di Provinsi Banten ini perlu inovasi teknologi terhadap usaha peternakan rakyat melalui usaha pembibitan dan penggemukan sapi dan kerbau dengan penddekatan agribisnis. Suatu pendekatan yang secara utuh ditangani aspek-aspek pengadaan dan penyaluran sarana produksi, budidaya, pengolahan dan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani / kelompok tani dalam beternak sapi. Peningkatan produktivitas meliputi kegiatan perbaikan pemeliharaan(kandang, pakan dan kesehatan), control perkawinan dan penyapihan, pengolahan limbah ternak (fases / urine) yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung adopsi teknologi melalui pendampingan teknologi. Program pendampingan PSDSK telah dilakukan di dua tempat yaitu pertama dilakukan di kebun percobaan Gowa BPTP Sulawesi Selatan sebagai inkubator inovasi teknologi melalui perbaikan kondisi induk (SBC) melalui perbaikan pakan, pengawetan pakan (fer-

mentasi jerami) dan inseminasi buatan. Kedua di Kecamatan Riaja Kabupaten Barru sebagai laboratorium lapangan yang merupakan wilayah pembibitan dan pemurnian sapi Bali. Sesuai surat keputusan menteri pertanian bahwa kegiatan di laboratorium lapangan meliputi pelatihan petani, seleksi induk, seleksi anak dan inseminasi buatan. Provinsi Banten khususnya Kabupaten Lebak menjadi salah satu yang terpilih sebagai lokasi pembibitan kerbau. Hal itu guna untuk Provinsi Banten menuju swasembada kerbau, hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten, Eneng Nur Cahyati di ruang kerjanya. Eneng juga menerangkan bahwa nantinya Kabupaten Lebak akan mendapatkan bantuan program tentang bagaimana melakukan pembibitan, agar nantinya para petani dapat mandiri dalam melakukan ternak kerbau. “Supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, agar peternak bisa merasakan manfaat dari peternakan, “ tegasnya. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi

Banten, Eneng Nur Cahyati mengatakan,” sesuatu yang sangat beralasan menjadikan Kabupaten Lebak sebagai lahan pembibitan kerbau. “Kami bekerja sama dengan kabupaten kota dalam melaksanakan program ini, karena program ini sangatlah berman-

faat bagi Provinsi Banten dan masyarakat kita. Dikatakan lagi oleh Eneng bahwa pihaknya akan menurunkan beberapa ahli terkait pembibitan kasus tersebut, karena pihaknya akan terus memantau dan memberikan

penyuluhan terhadap petani kerbau yang mendapatkan bantuan agar nantinya kerbau-kerbau ini dapat berkembang biak serta Provinsi Banten siap menuju swasembada kerbau, tegasnya. (ADV - MARBUN)

14


Budaya


Pesta Budaya Mejuah-juah Kembali Tampil

S

etelah vakum 10 tahun, pemerintah Kabupaten Karo kembali menggelar Pesta Budaya Mejuahjuah di Komplek Taman Mejuah-juah, Berastagi. Event Wisata ini berlangsung selama empat hari dari 29 Mei sampai 1 Juni 2015. Acara ini dilaksanakan untuk menggali dan melestarikan budaya Karo sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur membentuk karakter bangsa yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan menjadi daya tarik wisata.

Kontingen Kecamatan Merdeka didampingi Camat Terang Ukur br Surbakti, S.Sos, MIP bererta Suami sebagai salah satu peserta pawai dengan mengenakan pakaian adat karo dan membawa hasil ciri khas dari kecamatan Merdeka.

BERASTAGI, GPP Pembukaan dimulai dengan pawai 29 Mei 2015, pukul 14.00 dari Jambur Serbaguna Jalan Udara dan finish di depan kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah Karo atau di dekat Taman Mejuah-juah (Open Stage) Berastagi. Pawai ini diikuti Kontingen Kecamatan didampingi oleh perangkat kecamatan beserta pasangan bapak / ibu kepala desa/lurah yang ada di kecamatan masing-masing, para pelajar, instansi pemerintah, mitra kerja dan kelompok masyarakat yang diundang panitia. Dalam pawai tersebut, masing-masing kontingen kecamatan menunjukkan semarak budaya karo

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Terutama bagi masyarakat pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Untuk itu Badan Geologi memberikan bantuan (empat) sumut bor air tanah untuk masyarakat Kabupaten Karo yang dibangun di Kelurahan Kampung Dalam Kabanjahe, Desa Guru Singa, Desa Temburun dan Desa Siabang-abang dengan total biayaRp. 1,4 M. Pemberian bantuan sumur bor ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima sumur bor air tanah dari Badan Geologi oleh Kepala Badan Geologi Ir. Surono dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH di ruang rapat Bupati Karo Kabanjahe, Jumat (5/6). Turut hadir dalam penandatanganan berita acara tersebut Kepala Pusat Sumber Daya Geologi, Ir. Hedi Hidayat, M.Si., Kapolres Tanah Karo, Danyon 0205 TK, Dandim 125 S, Setdakab Karo, Asisten Pemerintahan, para Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Karo, dan undangan lainnya. Lebih lanjut disampaikan Surono, sejak 28 Mei 2015 aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus meningkat tajam. Volume kubah lava juga meningkat menjadi lebih dari 3 juta meter kubik dan labil. Kondisi ini mengkhawatirkan jika ada lelehan lava yang lebih besar dan luncuran awan panas. Apalagi lembah-lembah yang sudah ada ti-

dengan pakaian adat Karo, atraksi, dan produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas daerahnya. Sementara kontingen sekolah menunjukkan ciri khas pakaian generasi muda Karo. Pantauan GPP dilapangan tampak begitu tingginya antusias masyarakat yang ingin menyaksikan acara tersebut, mengingat acara ini sudah 10 tahun vakum. Dalam acara ini juga panitia menyediakan stand sebanyak 50 unit dengan ukuran 2 x 3 M sebagai lokasi pameran produk lokal, juga terdapat batu akik. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan perlombaan yakni : lomba tari tradisional Karo, lukis aksara Karo, komedi/lawak Karo,

putri dan pengeran wisata Karo, perkolong-kolong, rose putra dan putri, kuliner cimpa, dan sebagainya. Dalam acara penutupan pada 1 Juni 2015 tepatnya pada sore hari semua perlombaan di atas diumumkan pemenangnya dan diberikan hadiah yang sifatnya sebagai peransang atau pemberi semangat yang diserahkan panitia. “Sebagai lanjutan dari kegiatan ini direncanakan pada bulan September mendatang akan diadakan Pesta Bunga dan Buah,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Karo, Dinasti Sitepu, S.Sos. Tambar Sembiring, S.H/

PIMPINAN BESERTA SELURUH STAF DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG

Mengucapkan


Drs. Odi Budiono, MM Kepala Dinas

Mustar Tarigan

KARO HARUS BERSABAR dak cukup lagi menampung lelehan lava. Kondisi ini berpotensi terjadi guguran kubah yang diikuti awan panas guguran ke Selatan dan Tenggara sejauh sekitar 7 kilometer dari puncak kawah. Untuk itu masyarakat disekitar gunung Sinabung diungsikan untuk keselamatan warga. “Jika menyangkut nyawa, lebih baik mengungsi walaupun tidak terjadi apa-apa, daripada tidak mengungsi dan terjadi apa-apa” ujar Surono. Jangan menyalahkan alam. Sinabung meletus pada tahun 1800an dan sudah banyak memberikan berkah untuk Tanah Karo dan Sumatera Utara, Sinabung telah memberi banyak manfaat dan saat ini Sinabung meminta ruang dan waktu agar bisa bisa bernafas dan mengekspresikan diri. Nantinya Sinabung akan memberi kesuburan baru bagi Karo. Karo harus bersabar. Semua harus mengikuti rekomendasi dan bersabar mengingat Sinabung tidak bisa diprediksikan waktunya berapa lama bisa berakhir dan saat ini mengalami peningkatan aktivitas. Supaya aman, semua warga yang berada diradius 5 km harus mengungsi. Menjawab pertanyaan Bupati Karo mengenai adanya kemungkinan letusan Sinabung hingga radius 10 km, Ir Surono menyatakan bahwa untuk untuk saat ini ada ancaman pertumbuhan kubah lava 3 juta meter kubik yang labil dan mungkin bisa gugur dalam volume yang besar. Untuk potensi diatas 7 km agar diungsikan, untuk saat ini belum ada. Jika ada kemungkinan

lebih dari radius 7 km, maka akan segera diberikan rekomendasi untuk mengungsi seperti yang terjadi di Merapi. Untuk kemungkinan letusan seperti Gunung merapi yang 3 juta meter kubik atau Kelud yang dilempar sekaligus sangat kecil kemungkinannya terjadi di Sinabung. Diharapkan aktivitas Sinabung tidak seperti itu. Lebih baik guguran lava sedikit-sedikit tapi berkurang secara cepat. Menjawab permintaan Sekdakab Karo, dr. Saberina MARS agar dibuat huntara untuk para pengungsi mengingat pihak gereja dan jambur sudah menolak untuk lokasinya sebagai lokasi pengungsian karena proses evakuasinya yang lama, Ir. Surono menjawab bahwa memang hanya di Sinabung yang ada sampai 17 desa berada di kawasan 5 km dari puncak Sinabung dan desa yang ada semakin mendekati puncak. Hal ini mungkin terjadi karena Sinabung yang tidak aktif sekian lama. Untuk itu disarankan agar desa-desa yang berada diradius 5 km dari puncak Sinabung sebaiknya direlokasi saja mengingat Sinabung masih berkemungkinan akan meletus pada masa-masa yang akan datang. Hal ini tentunya akan membuat penduduk desa tidak nyaman. Ketika dinyatakan sudah aman dan penduduk desa kembali bercocok tanam, tiba-tiba Sinabung meletus lagi tentunya akan merusak mata pencaharian penduduk dan membuat penduduk tidak tenang.IS



Ekonomi

15

Diskusi Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) di Jakarta

Ragu, Indonesia Hadapi Pasar Bebas ASEAN Zona perdagangan bebas ASEAN, atau yang lebih dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan digulirkan akhir 2015. Kesiapan Indonesia menghadapi MEA sangat diragukan, antara lain terkait daya saing Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lainnya di ASEAN. Kondisi ini akan mengancam pasar barang dan produk dalam negeri serta pasar tenaga kerja Indonesia. Demikian diungkapkan Dr Mangasi Panjaitan, seorang dosen dan peneliti dalam Focus Group Discussion pada perayaan ulang tahun pertama Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) di Gedung Sinar Kasih, Jakarta, Sabtu (30/5). “Pasar barang dalam negeri kita akan diserbu produk negara lain karena lebih murah dan lebih berkualitas. Pasar tenaga kerja kita akan diisi tenaga kerja asing karena lebih terampil. Investasi lebih memilih negara lain karena lebih kondusif. Negara kita akan dilibas karena belum siap,” ungkap Mangasi. Mengutip World Economic Forum 2014, Mangasi menyebutkan peringkat daya saing Indonesia di tingkat dunia berada di posisi ke-34 atau peringkat ke-4 di level ASEAN, masih di bawah peringkat Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Daya saing tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur, sumbedaya manusia (SDM), dan stabilitas politik. Indikator daya saing juga dirujuk pada peringkat universitas terkemuka di Indonesia. Menurut Mangasi, untuk tingkat Asia, peringkat universitas terbaik di Indonesia masih kalah dengan universitas di Singapura, Thailand, dan Malaysia. “Universitas merupakan institusi yang menentukan baik tidaknya SDM. Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Airlangga, masing-masing menempati peringkat 9, 13, 15, 27, dan 36 di tingkat Asia. Bandingkan dengan National University Singapura, Kasetsart University Thailand, Nanyang Technology University Singapura, dan Universitas Putra Malaysia yang masing-masing menempati peringkat 1, 2, 3, dan 5”, katanya. Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengindikasikan sejauh mana pembangunan berhasil meningkatkan kualitas penduduk dalam hal ukuran harapan hidup, tingkat pendidikan, dan hidup layak. Mangasi mengatakan, kehidupan penduduk Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand relatif lebih berkualitas dibanding penduduk Indonesia. “IPM Indonesia berada pada ranking 124 dari 174 negara di dunia. Posisi ini, berada di bawah IPM Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina” jelasnya. Dijelaskan lagi, bahwa pendidikan pekerja Indonesia usia 25 tahun adalah rata-rata 5,8 tahun (setara dengan kelas 6 SD), masih berada di bawah Filipina yaitu 8,9 tahun (setara kelas 3 SMP), Malaysia 9,5 tahun (setara hampir SMA kelas 1) , dan Thailand 10,1 tahun

(setara SMA kelas 1). Singapura lebih di atas lagi, rata-rata 13 tahun. Kesiapan Sumut dan Bona Pasogit

Bagaimana dengan kesiapan Sumatera Utara dan Bona Pasogit (kawasan Tapanuli, Simalungun, Karo, Pakpak Bharat, dan Dairi) juga menjadi pembahasan dalam diskusi. Menurut Mangasi, daya saing Sumut berada pada peringkat kesepuluh secara nasional. Laju pertumbuhan ekonominya juga lumayan, sebesar 6,1 persen di atas rata-rata nasional sebesar 5,78 persen. Demikian juga halnya IPM Sumut yang berada pada peringkat kedelapan. Yang mengkhawatirkan adalah kesiapan SDM dan termasuk pendidikan angkatan kerja. Menurut Mangasi, pada saat ini Sumut memiliki 189 perguruan tinggi yang terdiri dari 28 universitas, 79 sekolah tinggi, 69 akademi, 10 politeknik, dan 3 institut. Namun, dari 18 perguruan tinggi terakreditasi A di Indonesia, tidak satu pun di antaranya berasal dari Sumut. “Peringkat universitas dipakai sebagai salah satu indikator daya saing. Dalam hubungan ini, daya saing Sumut di kancah nasional tidaklah terlalu menggembirakan”, kata Mangasi. Ditambahkan, angkatan kerja yang merupakan salah satu faktor produksi dan juga pemain utama dalam pasar bebas juga tidak dalam kondisi menggembirakan di Sumut. “Persentase angkatan kerja di Sumut usia 15 tahun ke atas mayoritas tamatan SMP yaitu sebesar 57,28 persen. Selebihnya tamatan SMA sebesar 42,72 persen dan diploma dan universitas sebesar 8,56 persen. “Sulit bagi Sumut menghadapi pasar bebas ASEAN dalam kondisi seperti ini”, tandasnya. Melihat posisi relatif Bona Pasogit, Mangasi menggunakan IPM dan tingkat PDRB per kapita. Merujuk pada BPS Sumatera Utara (2014) hanya terdapat tiga kabupaten yang IPM-nya berada di atas rata-rata IPM Sumut sebesar 75,55, masing-masing Toba Samosir (77,49), Karo (76,76), dan Tapanuli Utara (75,81). Indikator berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, hanya terdapat dua kabupaten di Bona Pasogit yang PDRB perkapitanya lebih tinggi dari rata-rata Sumut sebesar Rp 10.488.190, yaitu Toba Samosir sebesar Rp 11.598.094 dan Karo sebesar Rp 10.646.492. “Dengan demikian, pada umumnya, kualitas SDM di Bona Pasogit masih lebih rendah dibandingkan dengan kualitas rata-rata SDM Sumut. Penduduknya juga lebih miskin dibanding rata-rata saudaranya di Sumut”, ujar Mangasi. Melihat data tersebut, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap masyarakat Indonesia harus segera meningkatkan daya saingnya. Setiap unsur dalam masyarakat harus berperan aktif. Kata Mangasi, kesiapan itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, juga oleh masing-masing individu, keluarga, dan organisasi sosial budaya. “Sebenarnya agak terlambat, tetapi tidak boleh tidak, harus dilakukan”, sebutnya.

Secara individu, meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri melalui pendidikan dan ketrampilan dengan level nasional dan internasional. Dalam konteks keluarga, meningkatkan pendapatan melalui produksi barang dan jasa yang berkualitas. Secara umum meningkatkan kepercayaan satu dengan yang lainnnya karena salah satu modal utama pembangunan ekonomi dan bangsa adalah saling percaya. Khusus kepada orang Batak, Mangasi berpesan agar meningkatkan soliditas masing-masing marga maupun kumpulan marga dengan saling membantu satu sama lain, termasuk mengembangkan SDM generasi muda Batak di perantauan khususnya di Bona Pasogit. “Kita tidak boleh lagi dihinggapi chauvenisme, merasa lebih hebat dan lebih pintar. Tantangan besar, atau boleh dikatakan sangat mengerikan ada di depan mata kita”, ungkap Mangasi. Inspirasi Jepang Tampil sebagai pembanding, DR (HC) Anni Iwasaki, Presiden The Japanese Study Center For The Indonesian Progress atau Pusat Studi Jepang untuk Kemajuan Indonesia (PUSJUKI). Anni mempresentasikan keunggulan Jepang di bidang teknologi. Menurut dia, pembangunan ekonomi Jepang berangkat dari pembangunan karakter bangsa Jepang yang terus menerus ditingkatkan. Menyatunya disiplin dalam segala hal dan mau menerima modernisasi dengan tetap memegang teguh budaya sebagai jati diri, itulah salah satu kata kunci kesuksesan Jepang sebagai bangsa yang unggul. “Pembangunan di Jepang adalah pembangunan yang bermartabat. Rakyat Jepang bukan sebagai kuli melainkan sebagai operator dari pembangunan itu sendiri”, tukas Anni. yang pernah sebagai capres RI hasil seleksi konvensi rakyat 2014. Industri sipil, dikatakan sebagai salah satu kekuatan Jepang yang mensejajarkan negara itu dengan negara besar seperti Amerika Serikat. “Jepang menduduki ranking satu sebagai bangsa tersejahtera dan memiliki harapan hidup terlama di dunia sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan Indonesia, berada di urutan 117 dunia”, sebutnya. Ditambahkan Anni, turisme Jepang adalah untuk memasarkan produk inovasi mutakhir bukan mengandalkan keindahan alam dan warisan budaya yang dimiliki. “Jepang bahkan tidak punya kementerian khusus pariwisata, namun hanya berada di salah satu direktorat di Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata. Kendati demikian, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jepang melonjak naik dari 10.3 juta pada 2013 ke 13 juta wisman pada 2014. Lonjakan ini tidak terlepas dari kebijakan PM Shinzo Abe yang menggaungkan bebas visa dengan target 20 juta wisman setiap tahun menyongsong penyelenggaraan

Dr Mangasi Panjaitan memaparkan ancaman dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia terkait zona perdagangan bebas ASEAN pada Focus Group Discussion, yang diselenggarakan Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI) di Gedung Sinar Kasih Jakarta, Sabtu (30/5/2015).

Olimpiade Musim Panas Tokyo pada 2020”, paparnya. Terkait MEA, Anni, wanita Jawa bersuamikan Jepang, Iwasaki Yasuhiro mengharapkan Indonesia

untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa untuk menciptakan bangsa yang unggul menghadapi persaingan dengan negara lainnya di ASEAN. GPP/AAP

ADA YANG SALAH DALAM PARADIGMA PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, GPP Agenda pemberantasan korupsi yang tidak kunjung menunjukkan hasil memuaskan menunjukkan ada yang tidak beres dengan paradigma pemberantasan korupsi di negara ini. Pernyataan itu dikemukakan oleh Koordinator CIPS (Corruption Inquiry and Prevent Society), Tiopan LG menanggapi masih maraknya kasus korupsi yang terjadi sekalipun pemerintah secara intensif menyuarakan agenda pemberantasan korupsi. “Semuanya berakar pada paradigmanya, landasan paradigmanya tidak tepat. Dari dulu hingga sekarang kita memberantas korupsi hanya dengan menggunakan kaca mata hukum. Akibatnya, semua aparat sibuk berburu koruptor kemudian memenjarakannya.” Sebut pria yang juga dikenal sebagai penggiat pendidikan karakter itu. Hasil kerja dengan paradigma hukum menurut Tiopan adalah begitu banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang dipenjarakan sementara korupsi tidak kunjung surut. “Lihat saja, berapa banyak kepala daerah yang berakhir di penjara, apakah korupsi surut?” Tanya pria yang akrab disapa Tio itu. Lebih lanjut, Tio mengatakan bahwa aspek negatif pemberantasan korupsi yang hanya menggunakan paradigma hukum malah membuat sumber daya manusia terbaik yang harus berakhir di penjara akibat terjerat kasus korupsi. “Kita tidak bisa menafikan bahwa mereka sebenarnya adalah sumber daya manusia terbaik yang kita miliki, yang bisa saja terjerat korupsi karena sistem yang buruk. Tujuan pemberantasan korupsi kan mengurangi perilaku korup, namun bila ternyata dengan memenjara-

Tiopan LG

kan mereka perilaku korup tidak berkurang, kita harus menyadari berarti ada yang salah dalam konsep pemberantasan korupsi yang kita lakukan, dan itu adalah soal paradigmanya.” Urai Tio. Ketika ditanya apakah itu berarti bahwa tindakan hukum tidak berarti, Tio menjelaskan bahwa tindakan hukum harus tetap dilakukan, namun harus sejalan dengan pembangunan sistem, terutama pembangunan karakter. “Penegakan hukum perlu, namun jika sistemnya memang sistem yang busuk, penegakan hukum tidak bermakna apa-apa. Selama ini kita sangat meyakini bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi akan membawa efek jera bagi orang lain, ternyata bukti-bukti menunjukkan bahwa cara pandang demikian tidak benar.” Tegasnya. Oleh sebab itu, menurut Tio, lembaga yang dipimpinnya berkomitmen menjadi lembaga perintis dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menyeimbangkan paradigma hukum dengan paradigma pendidikan. “Korupsi adalah persoalan karakter, dan persoalan karakter hanya dapat dibangun melalui pendidikan,” pungkasnya. GPP

16

Edisi 52/ Thn III  15 - 30 Juni 2015

KELUARGA BESAR DINAS PENDIDIKAN TANGERANG SELATAN Mengucapkan:

Drs H Mathodah MSI Kepala Dinas

S E L A M AT M E N U N A I K A N I B A DA H PUASA 1436 H KELUARGA BESAR DINAS TATA KOTA , BANGUNAN DAN PEMUKIMAN TANGERANG SELATAN Mengucapkan:

S E L A M AT M E N U N A I K A N I B A DA H P UA S A 1 4 3 6 H Ir Dendi Prayandana MT Kepala Dinas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KOTA TANGERANG SELATAN

Mengucapkan:

S E L A M AT M E N U N A I K A N I B A D A H PUASA 1436 H H. MOCH RAMLI, M.A Ketua DPRD

TB. BAYU MURDANI Wakil Ketua I

DRS. H. AHADI, MM Wakil Ketua II

DRS. H. SYAMSUDIN Sekwan DPRD

DRS. MOH. SALEH ASNAWI Wakil Ketua III

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum

Recommend Documents