SEJARAH PERTUMBUHAN KONSEP GOVERNANCE Teori dan Praktek Governance
Program S2 Politik Lokal & Otonomi Daerah UNIVERSITAS GADJAH MADA
ASAL MUASAL Secara etimologi, berasal dari kata kerja bahasa Yunani kubernan (to pilot atau steer), dan Plato menyebutnya sebagai “how to design a system of rule”. Definisi juga berkembang dan sangat tergantung pada area teoritis tertentu. Misal: StudiStudi-studi administrasi publik dan kebijakan publik Æ Rhodes menyebutnya sebagai reformasi sektor publik StudiStudi-studi hubungan internasional Æ Rosenau mengkaitkannya dengan dengan munculnya masalahmasalah-masalah politik global, global, sehingga membutuhkan penyelesaian global. Studi perbandingan politik internasional Æ Goran Hyden mengkaitkannya dengan teoriteori-teori pembangunan dan demokrasi di negaranegara-negara Dunia Ketiga StudiStudi-studi lainnya, misal antropologi Æ bisa mengkaitkan dengan persoalan2 yang muncul dari kultur lokal, dsb.
1
Definisi Umum Asian Development Bank (1995) • Governance (kepemerintahan) kepemerintahan) diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, akuntabilitas, partisipasi, partisipasi, transparansi dan prediksibilitas dapat diperkirakan dengan jelas). jelas).
United Nation Development Program (1997) • Sebagai pelaksanaan kewenangan politik, politik, ekonomi, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusanurusan negara. urusan negara. • Merupakan suatu mekanisme, mekanisme, proses, proses, dan hubungan yang kompleks melalui warga negara (citizens) citizens) dan kelompokkelompokkelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan memfasilitasi perbedaanperbedaan-perbedaan diantara mereka. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
Mengapa Governance Muncul? • Konsep governance muncul sebagai turunan dari pelaksanaan demokrasi. • Definisi demokrasi adalah mekanisme kepemerintahan dimana keputusankeputusan pemerintahan didasarkan pada kesepakatan mayoritas.
Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
2
Mengapa Governance Muncul? • Asumsi tata pemerintahan yang baik: jika terjadi kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh elemen-elemen dalam suatu negara (pemerintah, masyarakat, dan swasta). • Untuk mewujudkannya good governance perlu dibangun dialog antar pelaku penting, agar semua merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan tsb, sulit kesejahteraan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.
““Government” Government” and Governance” and ““Governance”
Government • Arti luas: LembagaLembaga-lembaga yang bertanggungjawab membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. • Arti sempit: Pejabat politik paling tinggi dalam lembagalembaga-lembaga itu, seperti presiden, menterimenteri-menteri, bupati, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. • Keputusan kolektif dalam masyarakat dibuat sendiri oleh seorang pemimpin atau oleh satu kelompok.
3
Governance
Kegiatan, proses atau kualitas memerintah. Bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektifitas penerapan kebijakan itu.
Kebijakan tidak dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok; kebijakan muncul dari proses konsultasi berbagai pihak yang terkena kebijakan itu.
Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, governance melibatkan koordinasi banyak lembaga di sektor publik dan swasta. Pemerintah bukan satusatu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor.
Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
Governance
Dalam proses governance, pemerintah hanya merupakan salah satu aktor yang bekerjasama dengan aktoraktor-aktor non pemerintah.
Dalam “economic governance” governance” pemerintah tidak berfungsi sebagai “a direct provider of growth” growth” tetapi sebagai “a partner, catalyst and facilitator” facilitator”.
4
Government and Governance
Government (Format)
The Institution and Personnel
Governance (Substansi)
The Activities and Process of Governing (Management).
POLA RELASI ANTAR AKTOR
STATE STATE
CIVIL CIVIL SOCIETY SOCIETY
PRIVATE PRIVATE SECTOR SECTOR
5
POLA RELASI ANTAR AKTOR • Negara bertugas menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. • Sektor Swasta menyediakan lapangan kerja dan penghasilan. • Masyarakat Sipil memfasilitasi interaksi sosial politik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politi11k, dan ekonomi.
6
Praktek Governance di Indonesia Nagari di Masyarakat Minang, Sumatra Barat. • Setiap desa atau Nagari bersifat otonom dan warganya berkuasa berhak mengatur berbagai persoalan dalam masyarakat mereka. • Hak dan kewajiban warga Nagari diatur secara bersama-sama. Keputusan penting diambil dalam kerapatan adat yang melakukan musyawarah.
Praktek Governance di Indonesia) Banjar di Bali. • Setiap desa di Bali dibagi dalam beberapa banjar, banjar, batasan wilayah yang mengacu kepada kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kelian Banjar. Banjar. • Kelian Banjar dipilih dari beberapa warga yang secara sukarela sanggup dan dianggap layak oleh para kepala Tempek (ketua beberapa KK) dan harus mendapatkan suara bulat. bulat. • Kelian Banjar bertanggungjawab terhadap warga banjar yang memilih, memilih, sekaligus juga dapat diminta melepakkan jabatannya jika melanggar mandat.
7
Praktek Governance di Indonesia) Governance sebenarnya bukan sesuatu yang berada jauh di luar jangkauan kita. kita. Di luar kedua contoh tsb, tsb, di pedesaan2 Jawa mudah didapati tradisi rembug desa (rapat desa); desa); gugur gunung (gotong royongroyong-kerja bakti) bakti) dan banyak kegiatan2 komunal lainnya. lainnya. Hampir semua daerah di Indonesia pun sampa saat ini masih memiliki berbagai bentuk kerjasama dan tata pengaturan bersama yang dibangun atas dasar kesepakatan masyarakat setempat, setempat, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. masyarakat.
Jargon-jargon New Governance
Minimal State Minimal State Corporate Governance Corporate Governance New Public New Public Management Management Good Governance Good Governance Socio-cybernetic system Socio-cybernetic system Self-organising network Self-organising network Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
8
Minimal State •• •• ••
Pro -market Pro pasar pasar ataupun ataupun quasi quasi-market Skeptis Skeptis terhadap terhadap efektifitas efektifitas negara negara Anggaran Anggaran pemerintah pemerintah harus harus dipotong, dipotong, dana dana dialokasikan dialokasikan untuk untuk swasta swasta •• Negara penjaga malam ”Æ Negara sebagai sebagai ““penjaga malam” Æ diperlukan diperlukan hanya -individu secara hanya jika jika ada ada individu individu-individu secara kolektif kolektif tidak tidak mampu mampu mengatasinya. mengatasinya.
Corporate Governance • Sasaran perubahan: – Sistem manajemen dan pengendalian organisasi sektor publik (pemerintah) dilakukan sebagaimana terjadi dalam perusahaan swasta.
• Issue-issue kunci: – – – – –
Keterbukaan informasi Menjaga integritas dalam perjanjian Tuntas dalam menangani masalah Mengembangkan akuntabilitas Pembagian tanggungjawab dan peran secara jelas.
9
New Public Management (1) •• Versi Versi Managerialis: Managerialis: –– Serahkan -tenaga manajemen tenaga Serahkanpekerjaan pekerjaankepada kepadatenagatenaga-tenaga manajemen profesional. profesional. –– Ada Adastandar standarkriteria kriteriakinerja kinerjayang yangtegas tegas –– Managing Æoutput outputdan danoutcome. outcome. Managingby byresult resultÆ –– Pola baru hubungan antara negara-rakyat (warga negara Pola baru hubungan antara negara-rakyat (warga negara negara adalah customers). ). customers adalah customers). –– Lebih Lebihdekat dekatdengan dengancustomers customers –– Customers -sia membayar sia Customers merasa merasa tidak tidak siasia-sia membayar jasa jasa
New Public Management (2) •• Versi Versi Institutional Institutional Economics Economics –– Premis: Premis: masyarakat masyarakat berperilaku berperilaku rasional rasional –– Pilihan Pilihan terbaik terbaik ditentukan ditentukan oleh oleh struktur struktur pilihan pilihanpilihan pilihan yang yang ada ada –– Issue Issue kunci: kunci: menata menata ulang ulang struktur struktur insentif/disintentif -transaksi insentif/disintentif dalam dalam transaksi transaksi-transaksi
public public goods goods
–– Mengembangkan Mengembangkan kompetisi kompetisi Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
Bambang Purwoko Dosen, Peneliti, Konsultan bidang Politik dan Pemerintahan kontak: www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id
10
New Public Management (3) •• Versi Versi Mewirausahakan Mewirausahakan Birokrasi: Birokrasi:
–– Redefinisi Redefinisi peran peran pemerintah: pemerintah: rowing rowing (service (service delivery) delivery) Æ Æ steering steering (pengambilan (pengambilan keputusan). keputusan). –– Dorong: Dorong: kompetisi, kompetisi, pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat, fokus pada hasil bukan input, beri kebebasan fokus pada hasil bukan input, beri kebebasan pada pada customers, customers, mencegah mencegah daripada daripada mengatasi. mengatasi. –– Katalisasi Katalisasi penyelesaian penyelesaianmasalah masalahmasyarakat. masyarakat.
Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
Good Governance (1) • Fokus: penggunaan kekuasaan suatu negara untuk mengatasi masalahnya sendiri.
• Ranah Perubahan: – Sistemik: distribusi kekuasaan politis maupun ekonomis, secara internal maupun eksternal – Politis: luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis – Administratif: pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi yang kompeten untuk mendesain dan mengimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
11
Good Governance (2) • Issue-issue kunci: – – – – – – – – –
Efisiensi pelayanan publik Pengadilan yang independen Kerangka hukum untuk menegakkan kontrak Pengelolaan keuangan negara secara akuntabel Auditor yang independen Pewakilan rakyat yang akuntabel Hormati hukum dan HAM Tata kelembagaan yang pluralistik Pers yang bebas
Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
membangun demokrasi dan pemerintahan efektif melalui pendidikan, penelitian dan advokasi kebijakan
Good Governance (3) • Karakteristik: – Akuntabilitas – Kompetensi – Partisipasi – Transparansi – Equity – Rule of Law
Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
Bambang Purwoko Dosen, Peneliti, Konsultan bidang Politik dan Pemerintahan kontak: www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id
12
Sistem Sosio-Sibernetik (1) •• Bidikan: Bidikan: para para pelaku pelaku terkait terkait dan dan pola pola interaksinya interaksinya melibatkan melibatkan berbagai berbagai negosiasi. negosiasi. •• Ranah Ranah Governance: Governance: –– Proses: Proses: keterarahan keterarahan intervensi-intervensi intervensi-intervensi yang dilakukan yang dilakukan –– Keseluruhan Keseluruhan efek efek dari dari intervensi intervensi yang yang dilakukan. dilakukan.
Sistem Sosio-Sibernetik (2) •• Keluar Keluar dari dari pilihan pilihan negara negara vs vs pasar pasar •• Bagaimana Bagaimana mendayagunakan mendayagunakan struktur struktur dan dan manajemen ( Komplementarian antara manajemen (Komplementarian antara
pendayagunaan pendayagunaan tatanan tatanan hirarkis hirarkis dengan dengan kemampuan kemampuan ) mengatur diri sendiri mengatur diri sendiri)
•• Tanggungjawab Tanggungjawab dan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban dalam dalam mengambil mengambil langkah langkah tersebar tersebar luas luas (tidak (tidak hanya pada Pemerintah). hanya pada Pemerintah).
13
Sistem Sosio-Sibernetik (3) •• Model: Model: self-regulation self-regulation atau atau co-regulation, co-regulation, public-private public-private partnership, partnership, co-operative co-operative management, management, enterpreneural enterpreneural verture’ verture’ •• Jangkauan: Jangkauan: lokal, lokal, nasional nasional maupun maupun internasional. internasional. •• Mekanisme: Mekanisme: formal formal maupun maupun informal informal •• Sifat: Sifat: interaktif. interaktif.
Interaksi (1) Masyarakat Masyarakat Sipil Sipil
Negara Negara
Pasar Pasar
14
Interaksi State State
Pasar
Civil Civil Society Society
Private Private Sector Sector
Self Organizing Network (1) • Ada networking, baik di dalam pemerintah, di dalam masyarakat maupun antara pemerintah dengan masyarakat. • Menghindari ada konflik dalam mengelola urusan publik • Terjadi saling pertukaran sumber daya (uang, informasi, skill) dalam proses interaksinya.
15
Self-organizing network (2) • Network Æ social coordination, self organising • Network Æ alternatif terhadap negara dan pasar. • Pilar: trust, reputasi, ketergantungan timbal balik. • Governance: mengelola jaringan supaya tercipta sinergi • Network yang terintegrasi mampu menciptakan resistensi dan menghindarkan semua pihak dari dominasi salah satu kekuatan. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Telp: (0274) 552212
Bambang Purwoko Dosen, Peneliti, Konsultan bidang Politik dan Pemerintahan kontak: www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id
Refleksi: Refleksi: •• Cermati -baik keunggulan Cermati baik baik-baik keunggulan dan dan kelemahan -masing varian. kelemahan masing masing-masing varian. •• Cermati Cermati mana mana saja saja yang yang relevan relevan untuk menjadi acuan reformasi untuk menjadi acuan reformasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan di di daerah daerah Anda Anda •• Apa Apa saja saja tantangan tantangan yang yang kiranya kiranya Anda hadapi? Anda hadapi? •• Bagaimana Bagaimana antisipasi antisipasi Anda Anda untuk untuk mengatasinya? mengatasinya?
16
