BAB II. bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. 33 Suatu perjanjian juga dinamakan. sama-sama berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu

24

BAB II PROSES PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PENYEDIAAN AIR BAKU ANTARA PT. MITHA PRANA CHASEA DENGAN BALAI SUMBER DAYA AIR SUMATERA II PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 1. Pengertian Perjanjian Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang Perikatan pada umumnya. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.33 Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan suatu hal atau sama-sama berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Istilah perjanjian merupakan istilah yang umum dalam dunia hukum. Mengenai pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Pengertian perjanjian di atas selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja sedangkan sangat luas karena dipergunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Menurut R. Setiawan sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan pengertian perjanjian, yaitu34 : 1.

Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 33 34

Subekti, Op-Cit, hlm. 1. R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 49

Universitas Sumatera Utara

25

2.

Menambah perkataan ‘atau saling mengikatkan dirinya’ dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Sehingga perumusannya menjadi, persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Beberapa sarjana juga mengemukakan keberatannya pada batasan perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata dengan mengatakan, rumusan dan batasan perjanjian dalam KUH Perdata kurang lengkap bahkan dikatakan terlalu luas. Adapun kelemahan dalam perumusan perjanjian dalam KUH Perdata adalah hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya datang dari suatu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Adapun maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri” jadi jelas nampak adanya consensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Selain itu kata perbuatan mencakup juga perikatan tanpa consensus atau kesepakatan dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum . Dalam rumusan pasal tersebut juga tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkankan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya. Selanjutnya untuk adanya


26

suatu perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan saja. Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak.35 M Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.36 Menurut Sudikno Mertokusumo kata overeenkomst diterjemahkan sebagai perjanjian, beliau tidak menggunakan istilah persetujuan sebagai toesteming. Kata toesteming ini dapat diartikan persetujuan, persesuaian kehendak, atau kata sepakat. Pengertian perjanjian menurut beliau adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.37 Menurut

Wirjono

Prodjodikoro,

perjanjian

adalah

sebagai

suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.38 Perjanjian menurut system common law dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang dilakukan atau yang akan dilakukan.39 35

Rahman Yuliardhi Sukamto, “Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Transaksi Bisnis Dalam E-Commerce, Tesis UGM, Yogyakarta, 2005, hlm 13. 36 M. Yahya Harahap, Op-Cit. hlm. 9. 37 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 97. 38 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Bandung, 1981, hlm. 11. 39 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan untuk Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 6


27

Perjanjian erat sekali kaitannya dengan perikatan, sebab ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa, perikatan dilahirkan baik dari undangundang maupun perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Berkaitan dengan ketentuan di atas Subekti berpendapat bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting karena melihat perikatan sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.40 Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan yang lahir karena undang-undang mencakup misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.41 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah :42 a. Adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian b. Adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian c. Adanya suatu hal tertentu d. Adanya sebab (causa) yang halal.

40 41

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 3. Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral, Aditama,Bandung, 2004, hlm

10 42

M. Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 24


28

Dari empat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian karena disebut syarat subyektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif. Tidak dipenuhinya syarat obyektif ini berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur artinya kaidah–kaidah hukum yang dalam kenyataanya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidahkaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum


29

pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.43 3. Asas-asas Perjanjian Asas-asas hukum perjanjian merupakan asas-asas umum (principle) yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, asas-asas tersebut adalah:44 1) Asas Konsensualisme Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Subekti asas consensus itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.45 Dengan kata lain perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan. Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Konsensus antara pihak dapat diketahui dari kata “dibuat secara sah”, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata) Kata sepakat itu sendiri timbul apabila ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya. Oleh karena itu unsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur pokok di samping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian. 43

Subekti, Op-cit., hlm 13 Ahmadi Miru, Op-Cit, hlm. 3-7. 45 Subekti, Op-Cit, hlm. 3. 44


30

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it) . Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Asas konsesualisme merupakan ‘roh’ dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya CACAT kehendak (wilsgebreke) yang


31

mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW CACAT kehendak meliputi tiga hal, yaitu :46 a. Kesesatan atau dwaling b. Penipuan atau bedrog c. Paksaan atau dwang Pemahaman asas konsesualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”, sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam berkontrak itu adalah para “gentleman”, maka akan terwujud juga “gentleman agreement” diantara para pihak. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terjadi cacat kehendak, maka dalam hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri.

2) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kekebasan orang melakukan kontrak.47 Asas ini berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338

46 47

Agus Yudha Hernoko, Op-Cit, hlm. 122. Ahmadi Miru, Op-Cit, hlm. 4


32

ayat 1 KUH Perdata dari kata “semua perjanjian” dapat disimpulkan bahwa, masyarakat diberi kebebasan untuk: 1. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian 2. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja 3. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya 4. Menentukan peraturan hukum mana yang berlaku bagi peraturan perjanjian yang dianutnya. Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh tiga hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Selain dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh: 1.

Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segala secara cepat. Di sini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat perjanjian baku (standard), baik dalam bentuk dan isinya. Di dalam perjanjian standard

itu

terdapat

pula

klausula

eksonerasi,

yaitu

yang

mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau tidak melakukan atau mengurangi atau mengalihkan kewajiban atau tanggung jawabnya. Apabila klausula eksonerasi yang dibuat oleh pihak lawan, maka pihak lain ini dianggap menyetujui klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban baginya.


33

2.

Tidak bertentangan dengan moral, adab kebiasaan dan ketertiban umum Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, pembatasan-pembatasan tersebut

adalah akibat dari adanya:48 a.

Perkembangan masyarakat, khususnya di bidang sosial ekonomi, yaitu misalnya adanya penggabungan-penggabungan atau sentralisasisentralisasi daripada perseroan atau perusahaan-perusahaan. Jadi dengan adanya pemusatan atau penggabungan atau sentralisasi ini, mengakibatkan kebebasan berkontrak perseroan dibatasi.

b.

Adanya campur tangan pemerintah atau penguasa untuk melindungi kepentingan umum dan si ekonomi lemah dari cengkeraman pihak ekonomi kuat.

c.

Adanya strooming atau aliran dari masyarakat yang menuju kearah “keadilan sosial” sehingga ada usaha-usaha untuk memberantas ketidakadilan yang terjadi dalam perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi rasa keadilan serta hak-hak asasi manusia.

3) Asas Itikad Baik (in good faith) Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing 48

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dikutip dari Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 53-54.


34

calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.49 Ruang lingkup itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di beberapa negara seperti di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari bunyi pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht).50 Padahal sesungguhnya itikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, itikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Kewajiban itikad baik pada masa pra kontrak meliputi kewajiban untuk meneliti

(onderzoekplicht)

dan

kewajiban

untuk

memberitahukan

dan

menjelaskan (mededelingsplicht).51 Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik yang bersifat subjektif. Itikad yang bersifat subjektif ini digantungkan pada kejujuran para pihak. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut. 52

49

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 5 50 Ketentuan ini tidak berarti bahwa hukum Indonesia tidak mengenal sama sekali itikad baik dalam pra kontrak. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenal itikad baik pra kontrak : Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 13. 51 Ibid, hlm. 252. 52 Ibid, hlm. 347-348.


35

Terciptanya itikad baik dalam tahap pra kontrak ini sangat dipengaruhi oleh ajaran culpa in contrahendo.53 Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu: a) Itikad baik dalam pengertian subyektif Merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang telah diperlukan telah dipenuhi, di sini berarti adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain. b) Itikad baik dalam pengertian obyektif Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu pada saat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Dari ketentuan di atas, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.54 Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan 53

Culpa in Contrahendo merupakan doktrin yang diajarkan seorang sarjana hukum terkemuka Jerman yakni Rudolf Von Jhering. Jhering merumuskan doktrin Culpa in Contrahendo sebagai suatu upaya hukum untuk mengatasi kondisi hukum kebiasaan saat itu yang tidak kondusif. Jhering mengajarkan bahwa pihak yang yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain baik karena kesalahan ataupun kelalaian harus bertanggung jawab: diakses dari http://www.pps.unud.ac.id.thesis/pdf_thesis/unud-394-473160833-isi.pdf, diakses tanggal 5 Juni 2012, pukul. 23.58 WIB. 54

Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 41.


36

kesusilaan inilah yang dipandang adil dan hal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak. Menurut Abdul Kadir, apabila ditinjau dari arti kata, kata itikad baik berarti kepantasan, kelayakan, kesusilaan, kecocokan sedangkan kesusilaan artinya kesopanan. Kesusilaan dan kepatutan adalah sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, berada sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing yang berjanji.55 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian harus ada keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun akibat dari pelanggaran asas itikad baik adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. 4) Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Arti dari pacta sunt servanda adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

55

Abdul Kadir Muhammad, Op-Ci., hlm. 10


37

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.56 Adagium pacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.57 Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain diperbolehkan oleh undang-undang. Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan para pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak seimbang maka undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul. 5) Asas Personalitas Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. 58

56

Ahmadi Miru, Op-Cit, hlm. 4-5. Herlien Budiono, Op-Cit, hlm. 31. 58 Marbun, B.N, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum,Jakarta, Puspa Swara, 2009, hlm. 6. 57


38

Suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu. Terhadap asas kepribadian ini ada pengecualiannya, yaitu apa yang disebut sebagai “derden beding” atau perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat suatu perjanjian, di mana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu.59 Asas personalitas diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut: Lagipun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.60 4. Unsur-unsur Perjanjian Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yang mendukung terjadinya suatu perjanjian tersebut. Dalam dataran teori, unsur-unsur itu dapat dikelompok menjadi tiga kelompok sebagai berikut:61 a. Unsur essensialia b. Unsur naturalia c. Unsur accidentalia

59

Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 47. 60 Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 61 J.Satrio, Hukum Perjanjian, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm.57-58


39

Ad.a. Unsur essensialia Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya adalah sebagai berikut: 1. “sebab yang halal” merupakan essensialia untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus sama. 2. Pada perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan essensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan essensialia dari perjanjian formal. Ad.b Unsur naturalia Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh

undang-undang

diatur

dengan

hukum

yang

mengatur/menambah

(regelend/aanvullend recht). Contoh, kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUH Perdata) dan untuk menjamin atau vrijwaren (Pasal 1491 KUH Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpangi kewajiban penjual, misalnya pasal 1476 KUH Perdata dengan menetapkan: “menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1476 KUH Perdata, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa biaya pengiriman objek perjanjian ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.”


40

Penyimpangan atas kewajiban penjual, misalnya Pasal 1491 KUH Perdata dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut: “para pihak dengan ini menyatakan, bahwa para pihak telah mengetahui dengan bentuk-bentuk, warna serta keadaan dari objek perjanjian dan karenanya para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa segala tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan”. Ad.c. Unsur Accidentalia Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli rumah, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa jual beli tersebut tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman depan rumah. 5. Pelaksanaan Perjanjian Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan daripada perjanjian itu. Dalam hal ini menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.62 Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan

62

Subekti, Op. Cit. Hlm. 1


41

hukum antara dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu. Agar suatu perjanjian itu dapat terwujud maka dibutuhkan adanya pelaksanaan dari para pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama mengenai isi dalam perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan petunjuk mengenai perjanjian-perjanjian apa saja yang dapat dilaksanakan secara riil. Petunjuk tersebut terdapat dalam pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini meyebutkan bahwa perjanjian yang dapat dilaksanakan secara riil adalah perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan)63. Pasal 1240 KUH Perdata menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu.64 Pasal 1241 KUH Perdata menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya : apabila si berutang tidak menepati janjianya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakn pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur). Perjanjian untuk berbuat sesuatu 63 64

Ibid, Hlm.36 Ibid, Hlm.37


42

(melakukan suatu perbuatan) juga secara mudah dapat dijalankan secara riil, asal saja bagi si berpiutang (kreditur) tidak penting oleh siapa perbuatan itu akan dilakukan.65 Mengenai perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian untuk memberikan (menyerahkan) suatu barang, tidak terdapat petunjuk dalam undang-undang. Menurut ahli hukum dan yurisprudensi bahwa barang yang tak tertentu (artinya barang yang sudah ditujui atau dipilih) tidak dapat dieksekusi secara riil. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu Pertama: Untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda tak bergerak, diperlukan suatu akta transport yang merupakan suatu akta bilateral, yang harus diselenggarakan oleh dua pihak dan karena itu tidak mungkin diganti dengan suatu vonis atau putusan hakim. Kedua: Alasan a contrario, yaitu dalam pasal 1171 ayat (3) KUH Perdata, ditetapkan (mengenai hipotek), bahwa barang siapa berdasarkan undang-undang dan perjanjian, diwajibkan memberikan hipotek, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan yang sama, seolah-olah dia telah memberikan persetujuannya untuk hipotek itu, dan yang dengan terang akan menunjuk bendabenda atas mana akan dilakukan pembukuan. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat

65

Ibid, Hlm.37


43

kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga diindahkan. Berkaitan dengan kebiasaan, pasal 1383 BW (lama) Belanda (pasal 1347 KUH Perdata) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut:66 1. isi kontrak itu sendiri; 2. kepatutan atau itikad baik; 3. kebiasaan; dan 4. undang-undang Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda tegoeder trouw; dalam bahasa Inggris in good faith; dalam bahasa Perancis de bonne foi). Norma yang ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam Hukum Perjanjian. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pada fase pelaksanaan kontrak.67 6. Berakhirnya Perjanjian Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai 66 67

Ridwan Khairandy, Op-Cit, Hlm. 192 Ibid, hlm. 190


44

oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.68 Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut : 1. ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian 2. undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian 3. para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir 4. adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian 5. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 6. tujuan perjanjian telah tercapai 7. adanya persetujuan para pihak 7. Perjanjian Baku Perjanjian baku dikenal dengan istilah perjanjian standar, dalam bahasa inggris disebut dengan standart contract/standart agreement. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku merupakan perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, definisi perjanjian baku adalah ”perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”.69

68

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.

30. 69

Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.


45

Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Isinya ditetapkan sepihak yang posisinya lebih kuat 2. Masyarakat dalam hal ini debitor tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian 3. Terdorong oleh kebutuhan, debitor terpaksa menerima perjanjian itu 4. Dipersiapkan lebih dahulu secara massal dan kolektif70 Perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis antara lain : 1. perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, pihak yang kuat disini biasanya pihak kreditor yang pada umumnya mempunyai posisi ekonomi yang lebih kuat dibanding debitor. 2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian yang isinya ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan hukum tertentu. 3. Perjanjian baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat, yaitu perjanjian yang konsepnya sejak semula disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang memakai jasa notaris dan advokat.

70

Ibid, hlm. 69.


46

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pemborongan 1. Pengertian Perjanjian Pemborongan Masalah perjanjian pemborongan bangunan adalah merupakan salah satu sarana atau cara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, yang didalamnya terdapat perjanjian yang bersifat mengikat, sehingga terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian. Telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana para pihak saling mengikatkan diri dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mereka sepakati bersama. Sesuatu hal yang terletak dalam lapangan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Di dalam KUH Perdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut pasal 1601 b KUH Perdata , pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak pemborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan.71

71

Subekti, Op.Cit., hlm 57


47

Definisi perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUH Perdata menurut para sarjana adalah kurang tepat. Karena menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak, sebab si pemborong hanya memiliki kawajiban saja sedangkan yang memborongkan mempunyai hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik yaitu antara pemborong dengan mana yang memborongkan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Menurut FX. Djumialdji, definisi perjanjian pemborongan yang terdapat dalam Pasal 1601 b KUH Perdata kurang tepat. Djumialdji memberikan definisi perjanjian pemborongan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan.72Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa:73 a. bahwa yang membuat perjanjian pemborongan atau yang terkait dalam perjanjian pemborongan adalah dua pihak saja, pihak ke satu disebut yang memborongkan / bouwheer / aanbertender / pemberi tugas, pihak kedua disebut pemborong / kontraktor / rekanan / annemer / pelaksana. b. bahwa obyek dari perjanjian pemborongan adalah perbuatan suatu karya / het maken van werk. Perjanjian pemborongan diatur dalam BAB 7 A Buku III KUH Perdata, pasal 1601 b sampai dengan Pasal 1616 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan 72

Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, hlm. 4. 73 Ibid, hlm. 5


48

tersebut merupakan salah satu perjanjian melakukan pekerjaaan, yang didalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu:74 1. Perjanjian kerja 2. Perjanjian pemborongan 3. Perjanjian menunaikan jasa Ketiga perjanjian tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa pihak yang satu melakukan perkerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Subekti berpendapat bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan ) dimana pihak yang satu menghendaki suatu pekerjan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.75 Ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan didalam KUH Perdata berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Perjanjian pemborongan pada KUH Perdata itu bersifat pelengkap, artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila para pihak dalam perjanjian pemborongan

74 75

membuat

sendiri

ketentuan-ketentuan

dalam

perjanjian

Subekti. R, Op.Cit hlm. 57 Ibid, hlm. 58


49

pemborongan maka ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dapat melengkapi apabila ada kekurangannya. Selain diatur dalam KUH Perdata perjanjian pemborongan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan A.V. 1941 Algemene Voorwarden voorde uitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia yang terjemahannya adalah syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. A.V. 1941 berisi tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan yang terdiri atas tiga bagian yaitu :76 1. Bagian pertama memuat tentang syarat-syarat administrasi. 2. Bagian kedua memuat tentang syarat-syarat bahan. 3. Bagian ketiga memuat tentang syarat-syarat teknis. Peraturan standar atau persyaratan umum di Indonesia, sepanjang menyangkut perjanjian pemborongan ditetapkan oleh penguasa cq. Departemen Pekerjaan Umum. Karena hal ini menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan umum dan tertib bangunan serta mengandung resiko yang tinggi, maka perlu adanya persyaratan dan ikut campurnya penguasa. Peraturan standar tersebut adalah yang menyangkut segi administrasi/ segi yuridis dan segi teknisnya bangunan, sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pelelangan ataupun penunjukan langsung diatur dalam Perpres

76

Djumialji, Op-Cit., hlm 6


50

54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perbedaan dua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pemborongan bangunan tersebut adalah, bahwa ketentuan undang-undang berlakunya dengan jalan

diterapkan,

sedangkan

ketentuan-ketentuan

dari

peraturan

standar

berlakunya dengan jalan disertakan dalam perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut : 1. dengan jalan menandatangani, yaitu peraturan standart tersebut dicantumkan

dalam

rumusan

kontrak

yang

kemudian

ditandatanganinya perjanjian, maka para pihak telah terikat pada peraturan standart yang tercantum didalamnya. 2. dengan melalui pemberitahuan, yaitu peraturan standar diberitahukan kepada pihak lainnya supaya dipelajari, dengan jalan pertukaran dokumen atau dipersilahkan untuk membaca terlebih dahulu. Setelah mengerti ketentuan-ketentuan peraturan standartnya, barulah kontrak ditandatangani. 3. dengan jalan penunjukan, yaitu dalam perjanjian dimuat ketentuan bahwa untuk pelaksanaan perjanjian tersebut menunjuk pada berlakunya perjanjian standart. 4. dengan jalan diumumkan, yaitu diumumkan di tempat-tempat tertentu yang mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh umum tentang berlakunya peraturan standart tersebut.


51

Peraturan standart juga mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban para peserta dalam perjanjian sepanjang mengenai segi yuridis/administratifnya. Sedangkan mengenai segi tekhnisnya bangunan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Standart Specification yang telah dibentuk oleh Departemen Pekerjaan Umum, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya didalam perjanjiannya sendiri akan memuat secara terperinci mengenai luasnya pekerjaan dan syarat-syarat yang disertai bestek (gambar), persyaratan bahan material, harga tertentu, jangka waktu penyelesaian, resiko dan lain-lain. 2. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan Perjanjian

pemborongan

bersifat

konsensuil,

artinya

perjanjian

pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. 77 Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak, artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menuntutnya. Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (vormvrij) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam prakteknya, apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian

77

Djumialji, Op-Cit., hlm 7


52

pemborongan yang agak besar maupun yang besar biasanya perjanjian pemborongan dibuat dengan tertulis, baik akte dibawah tangan maupun dengan akte outentik. Khusus perjanjian pemborongan proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan peraturan standart yaitu A.V. 1941 yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Dengan

demikian

pelaksanaan

perjanjian

pemborongan

selain

mengindahkan pada ketentuan KUH Perdata juga dalam peraturan standartnya. Peraturan standartnya perjanjian pemborongan selain berlaku bagi perjanjian pemborongan mengenai perjanjian umum yang diborongkan oleh instansi pemerintah, juga dinyatakan berlaku bagi pemborongan oleh pihak swasta. 3. Macam dan Resiko Perjanjian Pemborongan Di dalam KUH Perdata dikenal adanya dua macam perjanjian pemborongan yaitu :78 a. Perjanjian pemborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan saja. b. Perjanjian pemborongan dimana pemborong selain melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan-bahannya. Satu dan lain membawa perbedaan dalam hal tanggungjawabnya si pemborong atas hasilnya pekerjaan yang diperjanjikan. Dalam hal pemborongan harus menyediakan bahan-bahannya, dan hasil pekerjaannya, karena apa pun juga,

78

Djumialji, Op-Cit., hlm 8-9


53

musnah sebelum diserahkan, maka kegiatan itu dipikul oleh pemborong kecuali jika pemberi tugas itu lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut. Dalam hal pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaannya itu musnah, maka ia hanya bertanggung jawab atas kemusnahan itu sepanjang hal itu terjadi karena kesalahannya.79 Ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa akibat suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahanbahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan, dipikul pada pundaknya pihak yang memborongkan ini.80 Baru apabila dari pihaknya pemborong ada kesalahan mengenai kejadian itu, hal mana harus dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, maka si pemborong dapat dipertanggungjawabkan sekedar kesalahannya itu mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan tersebut. Kemudian dalam halnya si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja. Dalam Pasal 1607 KUH Perdata dikatakan bahwa jika musnahnya hasil pekerjaan tersebut dalam pasal yang lalu terjadi di luar kesalahan/kelalaian pemborong sebelum penyerahan dilakukan, sedangkan pemberi tugas pun tidak lalai untuk memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan itu, maka pemborong tidak berhak atas harga yang dijanjikan, kecuali jika barang itu musnah karena bahanbahannya cacat. Dari ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak menderita kerugian akibat kejadian yang tak disengaja yang memusnahkan pekerjaan itu. Pihak yang memborongkan kehilangan bahan-bahan yang telah

79 80

Pasal 1605 dan 1606 KUHPerdata Subekti. Op-Cit., hlm 65


54

disediakan olehnya sedangkan pihak pemborong kehilangan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menggarap pekerjaan.81 Pihak

yang

memborongkan

hanya

dapat

menuntut

penggantian

kerugiannya apabila ia dapat membuktikan adanya kesalahan dari si pemborong. Sedangkan pihak pemborong hanya akan dapat menuntut harga yang dijanjikan apabila ia berhasil membuktikan bahwa bahan-bahan yang disediakan oleh pihak lawan itu mengandung cacat-cacat yang menyebabkan kemusnahan pekerjaannya. Dikatakan dalam Pasal 1608 KUH Perdata jika pekerjaan yang diborongkan itu dilakukan sebagian demi sebagian atau menurut ukuran, maka hasil pekerjaan dapat diperiksa sebagian demi sebagian; pemeriksaan itu dianggap telah dilakukan terhadap semua bagian yang telah dibayar, jika pemberi tugas itu membayar pemborongan tiap kali menurut ukuran dan apa yang telah diselesaikan. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa bagian pekerjaan yang sudah dibayar itu menjadi tanggungjawab pihak yang memborongkan apabila terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang memusnahkan bagian pekerjaan itu. Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan dalam: 1. Perjanjian

pemborongan

pekerjaan

yang diperoleh

sebagai

hasil

pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan. 2. Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukkan

81

Ibid, hlm. 66


55

3. Perjanjian

pemborongan

pekerjaan

yang diperoleh

sebagai

hasil

perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong Sedangkan menurut cara penentuan harganya perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan atas 4 (empat) bentuk utama sebagai berikut:82 1. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (fixed price). Disini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan. 2. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Disini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan. 3. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar satuan (unit price), yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Disini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit. 4. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (cost plus fee). Disini pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya. Pada umumnya pemborongan pekerjaan sektor swasta dikenal dua prosedur pemilihan pemborongan, yaitu: a. Pemilihan kontraktor secara negosiasi Melalui sistem negosiasi, pemilihan kontraktor tidak dilakukan dengan suatu tender tertentu, akan tetapi pihak pemilik pekerjaan bernegosiasi

82

Sri Soedewi Masjchun Sofwan., Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty Yogyakarta. 1982. Hlm. 59-60.


56

langsung dengan pihak pemborong untuk memastikan apakah kontraktor tersebut dapat dipilih untuk mengerjakan proyek yang bersangkutan. Sehingga prosedur negosiasi ini praktis lebih bersifat informal. Dalam hal ini pihak pemilik pekerjaan mengontak satu atau lebih pemborong yang menurut penilaiannya mampu mengerjakan pekerjaan dimaksud, sambil menginformasikan persyaratan-persyaratan untuk itu. Biasanya pihak pemilik pekerjaan memintakan pihak pemborong untuk memasukkan juga penawaran kepada pihak pemilik pekerjaan. b. Pemilihan Kontraktor secara tender Ada dua macam tender yang lazim dilakukan dalam praktek, yaitu pertama sistem tender terbuka, pada sistem ini tender mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam tender tersebut, dalam hal ini dapat diumumkan dengan cara pemasangan iklan di media massa. Kemudian tender terbatas, yaitu hanya beberapa pihak tertentu saja untuk berpartisipasi dalam tender tersebut. Tentu saja sungguh pun sistem tender ini terkesan formal dengan dokumentasi yang lebih rumit akan tetapi sistem ini mengandung manfaat yang lebih nyata, antara lain dengan semakin banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam tender tersebut, tentu akan dikemukakan semakin banyak pilihan yang pada akhirnya akan menemukan kontraktor yang terbaik.


57

4. Isi Perjanjian Pemborongan Isi perjanjian pemborongan pada umumnya adalah sebagai berikut83 : 1. Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Penentuan tentang harga pemborongan. 3. Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa 4. Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi 5. Tentang resiko dalam hal terjadi overmacht 6. Penyelesaian jika terjadi perselisihan 7. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan. 5. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah: 1. Pemberi Tugas (Bouwheer) Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syaratsyarat. Dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah,

83

Ibid, hlm. 9-10


58

direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjanjian kerja.84 Adapun hubungan antara pemberi tugas dengan perencana jika pemberi tugas adalah pemerintah dan perencana juga dari pemerintah maka terdapat hubungan kedinasan. Jika pemberi tugas dari pemerintah dan atau swasta, perencana adalah pihak swasta yang bertindak sebagai penasihat pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal. Sedangkan apabila pemberi tugas dari pemerintah atau swasta dengan perencana dari pihak swasta yang bertindak sebagai wakil pemberi tugas (sebagai direksi) maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata). 2. Pemborong (kontraktor) Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek.85 Penunjukan sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi tugas dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau memang ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian pemborongan, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subkontraktor berdasarkan perjanjian khusus. 3. Perencana (arsitek) Arsitek adalah perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan keahliannya mengerjakan perencanaan, pengawasan, penaksiran harga bangunan, memberi

84

Ibid, hlm. 24 FX. Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 8. 85


59

nasehat, persiapan dan melaksanakan proyek dibidang teknik pembangunan untuk pemberi tugas. 4. Pengawas (Direksi) Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborong. Disini pengawas memberi petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan, waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaian opname dari pekerjaan. Selain itu, pada waktu pelelangan, yaitu mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan, memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yaitu apabila apa yang telah dikerjakan oleh pemborong tidak sesuai dengan isi perjanjian meskipun telah diperingati beberapa kali. Maka dalam hal ini pemberi tugas (bouwheer) dapat meminta pengadilan supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pekerjaan memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada pemborong guna pelaksanaan pekerjaan.86

C. Tinjauan Umum terhadap Undang-undang Jasa Konstruksi 1. Sejarah dan Pengertian Jasa Konstruksi Amat sangat mengagumkan bahwa dalam code hamurabi yang merupakan kitab undang-undang yang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah, yakni yang dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah ada diatur tentang kontrak pemborongan dan konstruksi. Disana antara lain ditulis bahwa jika pihak pemborong membuat suatu bangunan tetapi kemudian bangunannya itu roboh dan

86

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 65.


60

menimpa anak pemilik bangunan hingga tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga harus dihukum mati. Jadi yang berlaku disini adalah nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah, anak dibayar dengan anak. Dengan demikian sejarah hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua peradaban manusia87. Di Indonesia sendiri sejarah hukum konstruksi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat. Kategori hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa ataupun kerajaan di nusantara mampu membangun maha karya yang luar bisa menakjubkannya seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng dan candi-candi yang lainnya beserta bangunan-bangunan lain di kepulauan nusantara. Sepintas memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan akan tetapi ketika pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi antar sesama manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum. Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal dari hukum yang berlaku di Eropa Kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika Burgerlijk Wetboek diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Dalam Burgerlijk Wetboek tersebut memang dibahas tentang hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 sampai 1617. Disamping itu, berlaku juga ketentuan perjanjian pada umumnya yakni yang terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 Burgerlijk Wetboek. Bahkan 87

Munir Fuadi, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,

hlm. 1.


61

dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam Burgerlijk Wetboek tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini. Namun pada tanggal 7 Mei 1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang jasa konstruksi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, berbagai peraturan perundangundangan

yang

pengembangan

berlaku jasa

belum

konstruksi

berorientasi sesuai

baik

dengan

kepada

kepentingan

karakteristiknya,

yang

mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Maka setelah berlakunya undang-undang tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang tersebut.88 Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi menyebutkan dalam Pasal 1 butir 1 pengertian jasa konstruksi adalah jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan

88

Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi


62

pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.89 Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang−Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pula, diatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan. Kontrak kerja konstruksi diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 5). Sementara di dalam Pasal 1 angka 22, Perpres 54 Tahun 2010, kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa.

89

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi


63

Di dalam kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa substansi kontrak menurut Pasal 22 ayat (2), UU No. 18 Tahun 1999, yakni: a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam hal salah

satu

pihak

tidak

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

diperjanjikan h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan


64

i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak j. Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, berikut peraturanperaturan pelaksanaannya, kontrak kerja jasa konstruksi harus dibuat secara tertulis dan biasanya dalam bentuk perjanjian standar, yaitu mendasarkan pada berlakunya peraturan standar (dalam hal ini peraturan dibuat oleh pemerintah) yang menyangkut segi yuridis dan segi tekhnis dan ke semua itu dimuat dalam rumusan kontrak. Dengan demikian, pada pelaksanaan perjanjian selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak kerja jasa konstruksi mutlak harus memuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UndangUndang Jasa Konstruksi tersebut.


65

2. Asas dan Prinsip Jasa Konstruksi Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan dalam Bab II bahwa pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan,

kemitraan,

keamanan

dan

keselamatan

demi

kepentingan

masyarakat, bangsa, dan negara.90 Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya, Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip−prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional, Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi, Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam

90

Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi


66

kesempatan kerja pada penyedia jasa. Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional, Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan, Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis, Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.91 3. Jenis Usaha Konstruksi Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan

konstruksi

dan

usaha

pengawasan

konstruksi

yang

masing−masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian−bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

91

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi


67

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian−bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. 4. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang−Undang Hukum Pidana. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk

masalah−masalah

yang

timbul

dalam

kegiatan

pengikatan

dan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak. Sejalan dengan ketentuan tentang kontrak kerja konstruksi para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan


68

ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi , maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang−undangan yang berlaku. Jasa pihak ketiga yang dimaksud di atas antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau ad−hoc yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi atau penilai ahli. Pihak ketiga dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

D. Proses Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara Layaknya perjanjian atau kontrak pada umumnya, perjanjian pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara terdiri dari tiga fase yaitu fase pra kontrak, fase kontrak dan fase pasca kontrak.92

1. Tahap/fase Pra-kontrak Dalam fase pra kontrak dikarenakan perjanjian pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara merupakan proyek dari pemerintah dan nilainya diatas lima puluh juta rupiah maka tunduk pada peraturan perundang-undangan yang 92

Mariam Darus Badrulzaman, Op-Cit, hlm. 36


69

berlaku yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang saat ini telah disempurnakan melalui Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang mengatur tentang ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden tersebut yang mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Dalam rangka penyaringan pemborong/rekanan/kontraktor/penyedia jasa digunakan metode pelelangan umum dengan proses pasca kualifikasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan

yang

dapat

diikuti

oleh

semua

penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum kepada masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Sedangkan menurut pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan


70

Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar propinsi.93 Dalam tahap pelelangan, panitia pelelangan pekerjaan jasa pemborongan antara PT. Mitha Parana Chasea dengan PPK Balai Sumber daya Air berpedoman pada beberapa peraturan, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan melalui Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. 5) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

93

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20A.


71

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Adapun tahapan dalam metoda pelelangan umum tersebut terdiri dari :94 1) Tahapan Pengumuman 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan 3) Tahap pengambilan dokumen lelang umum 4) Penjelasan (Aanwijzing) 5) Pemasukan penawaran 6) Evaluasi Penawaran 7) Penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan 8) Pengumuman calon pemenang 9) Masa sanggah 10) Penetapan pemenang 11) Penandatanganan kontrak Para penyedia jasa yang telah mengambil dokumen pelelangan dalam proyek pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara ini diikuti oleh 18

94

Lampiran I, Bab 1.D angka 1 huruf a, 1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahapan Metoda Pelelangan Umum diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.


72

(delapan belas) perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemborongan khususnya jasa konstruksi.95 Adapun metoda pelelangan umum dengan cara pascakualifikasi96 dalam proyek pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara tersebut dilalui dengan beberapa tahapan, antara lain :97 1. Tahap pengumuman Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera II Balai Wilayah Sungai Sumatera II Propinsi Sumatera Utara Nomor. KU.08.01/BWS.SII.353 tanggal 12 Februari 2010 melalui media cetak dan elektronik dan papan pengumuman resmi. Syarat-syarat dalam mengikuti pendaftaran untuk mengikuti pelelangan adalah sebagai berikut : 1)

membawa fotokopi Sertifikat Badan Usaha

2)

membawa surat tugas dari perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

3)

mengambil formulir penilaian kualifikasi yang disediakan oleh panitia dan diserahkan pada saat pemasukan Surat Penawaran sebagai lampiran surat penawaran

95

Wawancara tanggal 25 Mei 2012 dengan Bapak Supron., Pengawas Utama Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan Air Baku dan pembuatan bangunan pengambilan dan jaringan transmisi dari Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara. 96 Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persayaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran; Rocky Marbun, Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 7. 97 Pasal 20 Keppres No. 80 Tahun 2003.


73

Kemudian tidak diperkenankan sebagai peserta atau penjamin dalam penawaran ini antara lain : a.

pegawai negeri atau pegawai bank milik pemerintah maupun pegawai badan usaha milik negara atau daerah.

b.

mereka yang dinyatakan pailit

c.

mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya (conflict of interest)

2. Tahap pendaftaran untuk mengikuti pelelangan Pendaftaran pelelangan diikuti oleh 18 (delapan belas) perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemborongan khususnya jasa konstruksi 3. Tahap pengambilan dokumen lelang umum Dalam dokumen lelang umum terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1) instruksi kepada peserta Berisi tentang segala sesuatu mengenai penjelasan-penjelasan pelaksanaan b. Bentuk penawaran, informasi kualifikasi dan perjanjian Bagian ini berisi tentang bentuk surat penawaran dan bentuk surat perjanjian yang menjadi acuan bagi semua peserta/calon penyedia jasa. c. Syarat-syarat umum kontrak Memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggungjawab, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan


74

perundangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak. d. Syarat-syarat Khusus Kontrak Merupakan bagian dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak, dan memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak. e. Daftar Perusahaan Berisi mengenai data-data perusahaan seperti : Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Tanda Daftar Perusahan (TDP), Akta Pendirian, Sertifikat Jasa Konstruksi, Data personal dan sebagainya98 4. Penjelasan (Aanwijzing) Dalam tahapan ini semua peserta/calon penyedia jasa, sesuai yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 18 Februari 2010, bertempat di Kantor Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara di Medan, diberikan penjelasan oleh pimpinan proyek tentang Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Tata Cara Penilaian Pelelangan. Penjelasan (Aanwijzing) tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/PAN.BWSS II-OP-RP-AB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010. 5. Pemasukan Penawaran 98

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa.


75

Pada tahap ini semua peserta/calon penyedia jasa memasukkan penawaran harga dengan antara lain melampirkan : a. Jaminan Penawaran b. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga c. Analisa Harga Satuan Pekerja Utama d. Daftar Harga Upah e. Daftar Harga Bahan f. Daftar Harga Sewa Peralatan g. Daftar Personil Inti h. Metode Pelaksanaan i. Jadwal Pelaksanaan j. Fotokopi SPT PPh dan SSP PPh pasal 29 tahun terakhir k. Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI 6. Evaluasi Penawaran Dalam melakukan evaluasi penawaran, panitia pelelangan, dalam hal ini Balai Sumber Daya Air Sumatera II, memberikan ketentuan-ketentuan pelelangan sebagai berikut : a. Penilaian administrasi Penilaian ini dilakukan untuk menguji kebenaran, kecocokan serta kelengkapan dokumen pelelangan guna menentukan apakah peserta pelelangan memenuhi atau tidak memenuhi surat penawaran.


76

b. Penilaian teknis Dalam penilaian ini, dokumen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran surat penawaran beserta lampiranlampiran yang harus memenuhi syarat-syarat teknis seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja. Apabila peserta penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan teknis, maka dinyatakan gugur. 7. Penetapan Calon Pemenang Dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan. 8. Pengumuman Calon Pemenang Setelah Panitia Pelelangan melakukan Penetapan Calon Pemenang, maka Panitia Pelelangan mengumumkan nama pemenang melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara. 9. Masa Sanggah Setelah

dikeluarkan

pengumuman

pemenang

dan

sebelum

dikeluarkannya penetapan pemenang terdapat suatu masa yang disebut masa sanggah, yaitu waktu yang diberikan oleh panitia terhadap para peserta pelelangan untuk melakukan sanggah/protes/ketidakpuasan terhadap pelelangan kepada panitia, yang diajukan secara tertulis. Masa


77

sanggah ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman lelang. Berdasarkan Lampiran I Bab II.A.1.k.5 Keppers No. 80 tahun 2003, alasan untuk mengajukan sanggahan adalah : a. Pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia jasa b. Pelaksanaan tender tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan c. Terbukti adanya unsur KKN dalam pelaksanaan evaluasi dan lelang Sementara berdasarkan pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikatakan alasan untuk mengajukan sanggahan apabila menemukan : a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengaturan Barang/Jasa. b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang terkait. 10. Penetapan Pemenang Setelah tidak ada sanggahan maka dilakukan penetapan pemenang melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Penyediaan


78

Air Baku, Pembuatan Bangunan Pengambilan dan Jaringan Transmisi Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi, kepada : Nama Perusahaan

: PT. MITHA PRANA CHASEA, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 2 Juni 2005 nomor 15 dibuat

dihadapan

DRADJAT

DARMADJI,

Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Alamat

: Jl. Sulaiman No. 23 Palmerah Jakarta Barat

Harga Penawan

: Rp. 3.398.848.200,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

NPWP

: 02.398.971.8-031.000

Waktu Pelaksanaan

: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja.

11. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh para pihak yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 5 Mei 2010 Nomor : HK0203/PAB/2010/03.99 Itikad baik dalam pra-kontrak Dalam tahap pra-kontrak ini masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikad baik. Kewajiban itikad baik pada masa pra kontrak meliputi kewajiban untuk meneliti dan kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan.

99

Wawancara tanggal 25 Mei 2012 dengan Bapak Supron., Pengawas Utama Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan Air Baku dan pembuatan bangunan pengambilan dan jaringan transmisi dari Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara.


79

Itikad baik dalam pra-kontrak ini dapat dilihat mulai dari tahap pengambilan dokumen lelang umum, dimana dokumen itu berisi tentang segala sesuatu mengenai penjelasan-penjelasan pelaksanaan, bentuk penawaran, informasi kualifikasi dan juga mengenai hak, kewajiban, tanggungjawab, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak. Dalam tahap Penjelasan (Aanwijzing) semua peserta/calon penyedia jasa, juga diberikan penjelasan oleh pimpinan proyek tentang Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) dan Tata Cara Penilaian Pelelangan. Dalam Pasal 16 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak dikatakan sebelum pelaksanaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia jasa, unsur perencanaan dan unsur pengawasan menyusun rencana pelaksanaan kontrak. Hal ini juga merupakan adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk melakukan negosiasi.

2. Tahap/Fase Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Salah satu tugas PPK menurut pasal 11 ayat 1 huruf a 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah menyiapkan kontrak. Tugas PPK dalam menyiapkan kontrak ini juga diatur dalam pasal 9 ayat 3 huruf g Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Terkait dengan tugas ini, maka PPK dalam menyusun kontrak harus memperhatikan hal-hal yang harus dimuat dalam Kontrak Pengadaan.100

100

Amiruddin, Op-Cit, hlm. 68.


80

Menurut ketentuan pasal 29 ayat 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, disebutkan bahwa kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : a. para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan dan alamat. b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan. c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran e. persyaratan serta spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu

penyelesaian/penyerahan

yang

pasti

serta

syarat-syarat

penyerahannya. g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan


81

n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan Penandatanganan kontrak selambat-lambatnya dilakukan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia jasa dan setelah penyedia jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna jasa.101 Setelah isi kontrak disepakati para pihak (PPK dan Penyedia Jasa), maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Hubungan hukum antara PPK dengan penyedia jasa yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.102 Adapun pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara tersebut, diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 5 Mei 2010 Nomor : HK0203/PAB/2010/03, ditandatangani yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku dengan Pimpinan PT. Mitha Prana Chasea. a. Dokumen Kontrak Bahwa dalam surat perjanjian (kontrak) tersebut harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yaitu : a. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa

101

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 31. Dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Pasal 60 ayat 1 huruf l 102 Amiruddin, Op-Cit, hlm. 70.


82

c. Surat Penawaran (tidak termasuk analisa harga satuan pekerjaan) d. Addendum Dokumen Lelang (bila ada) e. Syarat-syarat Khusus Kontrak, yang terdiri dari : Bagian ini berisi mengenai syarat-syarat yang diatur secara khusus dalam kontrak, antara lain mengenai : Definisi, Jaminan, Keselamatan Kerja, Pembayaran, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil, Penyelesaian Perselisihan, Penyesuaian Harga, Denda dan Ganti Rugi, Gambar Pelaksanaan, Kegagalan

Bangunan,

Ketentuan

Khusus,

Kompensasi,

Pedoman

Pengoperasian dan Pemeliharaan. f. Syarat-syarat Umum Kontrak103 Bagian ini berisi mengenai syarat-syarat yang diatur dalam kontrak yang memuat pasal-pasal perjanjian tersebut antara lain : Definisi, Penerapan, Asal Jasa, Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi, Hak Paten, Hak Cipta dan Hak Merek, Jaminan, Asuransi,

Keselamatan Kerja,

Pembayaran, Harga dan Sumber Dana, Wewenang dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Delegasi, Penyerahan Lapangan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Program Mutu, Perkiraan Arus Uang, Pemeriksaan Bersama, Perubahan Kegiatan Pekerjaan, Pembayaran 103

Kontrak ini disusun untuk pengadaan jasa pemborongan berdasarkan sistem harga satuan (admeasurement/unit price or rate) dan untuk nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah). Untuk nilai pekerjaan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) cukup menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK); Dwi Sunar Prasetyono, Kiat-kiat Hebat Bisa Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemborong, Buku Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 226


83

untuk Perubahan, Perubahan Kuantitas dan Harga, Addendum Kontrak, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Resiko Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa, Laporan Hasil Pekerjaan, Cacat Mutu, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

Penyedia

Jasa

Pengawasan,Keterlambatan

Lainnya,

Pelaksanaan

Wakil

Penyedia

Jasa,

Pekerjaan,

Kontrak

Kritis,

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa, Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil, Keadaan Kahar104, Peringatan Dini, Rapat Pelaksanaan, Itikad Baik, Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa, Bahasa dan Hukum serta Penyelesaian Perselisihan, Perpajakan, Korespondensi, Penyesuaian Harga, Denda dan Ganti Rugi, Serah Terima Pekerjaan, Gambar Pelaksanaan, Perhitungan Akhir, Kegagalan

Bangunan,

Personil,

Penilaian

Pekerjaan,

Percepatan,

Penemuan-penemuan, Kompensasi, Penangguhan Pembayaran, Hari Kerja, Pengambilalihan, Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan, Penyesuaian Biaya, Penundaan atas Perintah Pejabat Pembuat Komitmen, Instruksi. g. Spesifikasi Teknis

104

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, Syarat-syarat Umum Kontrak, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku dengan PT. Mitha Prana Chasea pasal 37.


84

h. Gambar-gambar i. Daftar Kuantitas dan Harga j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran Bahwa syarat-syarat dokumen kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama. b. Kewajiban Para Pihak Dalam surat perjanjian (kontrak) diatur mengenai kewajiban para pihak, dalam hal ini PT. Mitha Prana Chasea selaku Pihak Kedua dan Balai Sumber Daya Air Sumatera II selaku Pihak Kesatu, antara lain : a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. b. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu. c. Pihak Kesatu wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan d. Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.


85

1) Pembayaran pertama uang muka sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai kontrak setelah Pihak Kedua menyerahkan permintaan pembayaran disertai dengan Jaminan Uang Muka. 2) Pengembalian Uang Muka tersebut diatas dilakukan dengan memotong secara sebanding pada setiap angsuran pembayaran, dan lunas pada saat angsuran pembayaran progres fisik 100%. 3) Pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan. c. Harga Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp. 3.398.848.200,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). d. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan. e. Tempat Kediaman Hukum Para pihak dalam perjanjian ini sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap apabila seandainya perselisihan tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase) melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan.


86

Asas itikad baik dalam fase kontrak ini dapat dilihat dalam penandatanganan kontrak, dimana dalam kontrak dijelaskan mengenai pokok pekerjaan yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran, ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya, ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak, ketentuan mengenai keadaan memaksa, ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, dan lain-lain, sehingga kedua belah pihak jelas mengenai isi dan maksud dari kontrak tersebut.

3. Tahap/Fase Pasca Kontrak (Pelaksanaan) Sebagai tindak lanjut penandatanganan kontrak tersebut, maka pihak kesatu mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan (STL) Nomor : KU.09.04-PAB/03/2010, tertanggal 7 Mei 2010. Dengan adanya Serah Terima Lapangan ini, maka segala hal yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan proyek pekerjaan Penyediaan Air Baku di Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi menjadi tanggungjawab pihak kedua. Sehubungan dengan adanya Serah Terima Lapangan (STL) tersebut, maka dikeluarkan pula Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nomor : 03/SPRINT/PAB/2010 kepada PT. Mitha Prana Chasea untuk melaksanakan proyek pekerjaan Penyediaan Air Baku di Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi sesuai dengan harga borongan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Surat Perintah Mulai Kerja tersebut berisi :


87

1.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

2.

Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan, dimulai dari tanggal 10 Mei 2010 dan harus sudah selesai seluruh pekerjaan dan diserahkan untuk pertama kalinya palíng lambat tanggal 05 Nopember 2010. Setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja maka PT. Mitha Prana Chasea

pada keesokan harinya langsung melakukan pekerjaannya.105 a. Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Penyediaan Air Baku yang meliputi Pembuatan Bangunan Pengambilan dan Jaringan Transmisi. Secara garis besar kegiatan meliputi : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pipa, Pekerjaan Aksesoris, Pekerjaan Batu, Beton dan Cor. b. Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan pada Kecamatan Tigalingga yang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dengan jangkauan Desa/Kelurahan yang akan dilayani terdiri dari Desa Juma Gerat, Desa Sarintonu, Desa Palding, Desa Sumbul Karo dan Desa Bertungen Julu.

105

Wawancara tanggal 23 Mei 2012 dengan Bapak Adner Silaen, Site Manager PT. Mitha Prana Chasea.


88

c. Perubahan dalam Kontrak dan Akibat Hukumnya Untuk mengakomodir dan mengatasi berbagai hambatan yang ditemui di lapangan, diperlukan perubahan-perubahan dalam kontrak. Perubahan-perubahan tersebut diakomodir dalam bentuk addendum, namun masih tetap jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak. Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Black’s law Dictionary, addendum merupakan “A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material”. Dalam perjanjian, selain addendum sering juga dipakai istilah amandemen. Addendum pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian (sebagai klausul suplemen dari sebuah perjanjian induknya).106 Biasanya addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, kebutuhan untuk merinci lebih lanjut nilai belanja proyek pada sebuah perjanjian pembangunan. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan kedalam addendum. Pembuatan addendum semacam ini lebih praktis dibanding membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan. Meskipun ketika membuat surat perjanjian tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya. 106

Dadang Sukandar, Addendum, http://legalakses.com/addendum, diakses tanggal 2 May 2012, pukul 20.56 WIB.


89

Secara fisik addendum terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama.107 Dalam perjanjian antara PT. Mitha Prana Chasea dengan PPK Balai Sumber Daya Air, terdapat addendum dimana pihak pemberi pekerjaan borongan meminta kepada pihak kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tambah atau kurang yang diperjanjikan sebelumnya dalam perjajian pemborongan bangunan. Perjanjian tambah atau kurang yang selanjutnya akan dibuatkan suatu addendum tersebut pasti akan menyebabkan bertambahnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan pemborongan oleh kontraktor. Dapat pula menyebabkan bertambahnya biaya pekerjaan. Namun selama pekerjaan tambah atau kurang tersebut dibuat dan disetujui secara tertulis antara pihak pemberi pekerjaan borongan dengan pihak pemborong, pekerjaan tambah atau kurang dapat dilaksanakan dan dibuatkan suatu addendum. Pekerjaan tambah atau kurang ini harus juga mendapatkan rekomendasi dari pengawas, karena pekerjaan tambah atau kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran. Addendum Kontrak dengan Nomor : HK0203/PAB/2010/03/AMN-I tanggal 7 Juli 2010 berisi mengenai perubahan harga kontrak yang tercantum pada pasal 7 surat perjanjian (kontrak), yaitu : Semula berbunyi :

107

Dadang Sukandar, Addendum, http://hukum.kompasiana.com/2011/05/27/addendum, diakses tanggal 2 May 2012, pukul 21.25 WIB.


90

Harga Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 3.398.848.200,(Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah ). Dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor : 0116/033-06.1/--/2010, tanggal 31 Desember 2009 SNVT Pelaksanaan Pengelolaan SDA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara. Menjadi : Harga Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 3.498.567.600,(Tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor : 0116/033-06.1/--/2010, tanggal 31 Desember 2009 SNVT Pelaksanaan Pengelolaan SDA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara. Perubahan harga kontrak tersebut terjadi karena berdasarkan pengukuran ulang (MC-0) di lapangan terjadi perubahan volume untuk pekerjaan Penyediaan Air Baku, Pembuatan Bangunan Pengambilan Jaringan Transmisi Kec. Tigalingga Kab. Dairi. Sehubungan dengan perubahan ini harga satuan perubahan tidak berubah (sesuai dengan harga satuan pekerjaan dalam Daftar Kuantitas di dalam kontrak awal dan tidak terjadi pengurangan nilai pekerjaan akibat terjadinya pekerjaan tambah kurang setelah dilakukan pelaksanaan kontrak).


91

Sehubungan dengan rencana perubahan kuantitas dan pekerjaan tambah kurang tersebut, maka berpengaruh pada kontrak asli/awal, antara lain : 1) Nilai Kontrak Semula Rp 3.398.848.200,- (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), berubah menjadi Rp 3.498.567.600,- (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan (rescheduling) Dalam addendum kontrak tidak disebutkan mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan (rescheduling) akibat adanya perubahan kuantitas dan pekerjaan tambah kurang. Sebelum terjadinya perubahan harga kontrak, perubahan kuantitas dan pekerjaan tambah kurang, para pihak mengacu kepada Surat Perintah Mulai Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen Balai Sumber Daya Air Sumatera II Nomor : 03/SPRINT/PAB/2010, menyebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Pengaturan mengenai perubahan atau addendum kontrak terdapat pada syarat-syarat umum kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila :108 a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.

108

Dwi Sunar Prasetyono, Op-Cit., hlm. 150-151.


92

b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Prosedur addendum kontrak dilakukan sebagai berikut : a. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak. b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan mengusulkan perubahan harga dan/atau waktu pelaksanaan (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara negosiasi.

Dalam pasal 87 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa perubahan pekerjaan dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 109 1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

109

pasal 87 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


93

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. 2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan b. tersedianya anggaran. 3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. 4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. 5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Sementara dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


94

Pemerintah

disebutkan

bahwa

perubahan

kegiatan

pekerjaan

dilakukan

berdasarkan hal-hal sebagai berikut :110 1) Untuk

kepentingan

pemeriksaan,

pengguna

barang/jasa

dapat

membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal 110

Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, tentang perubahan kegiatan pekerjaan.


95

5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Presentase penambahan nilai harga kontrak yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : HK0203/PAB/2010/03/AMN-I tanggal 7 Juli 2010 adalah sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen), sehingga masih memenuhi syarat penambahan untuk kontrak yang sama berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan. d. Asas Itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak Penerapan asas itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak ini terdapat pada pasal 40 Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi yang menyebutkan : 1) para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak 2) para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya addendum saat pelaksanaan kontrak, dimana setelah dilakukan pengukuran ulang ada perbedaan volume pekerjaan yang mengakibatkan

bertambahnya

nilai

kontrak,

sehingga

berdasarkan

kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Mitha Prana Chesea dibuatlah addendum kontrak.


BAB II. bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. 33 Suatu perjanjian juga dinamakan. sama-sama berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu

Recommend Documents