16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KONSINYASI
2.1.
Perjanjian
2.1.1. Pengertian Perjanjian
Dalam ilmu hukum yang kita pelajari menjelaskan bahwa suatu perjanjian dan perikatan itu merujuk pada dua hal yang berbeda, perikatan ialah suatu hal yang lebih bersifat abstrak, yang mana lebih menunjuk dalam hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua orang ataupun dua pihak atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, yang mana tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu seuatu perjanjian. Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.1
Pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, suatu perikatan itu lahir dari suatu bentuk perjanjian yang di buat antara mereka yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan tak dapat dipungkiri pula bahwa suatu perjanjian memiliki peran penting dalam berkegiatan didalam
1
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian, Ed. I, Cet.II, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, h.2
17
masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik sekalipun. Eksistensi sebuah perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa: “ Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selain ketentuan diatas, juga terdapat Pasal lain yang menjelaskan terkait hal diatas seperti pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian terdapat pula pengertian perjanjian menurut para sarjana, menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 2 Selain dari pengertian dari Subekti tadi, terdapat pengertian dari seorang R.Setiawan yang menyatakan bahwa Persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. 3
Melalui beberapa pengertian terkait perjanjian tadi maka jelaslah bahwa memang suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari
2
Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, cet.21, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti I), h.15 3
R.Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, h.49
18
pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata diatas masih terdapat ketidakjelasan didalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untu menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).
Menurut Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. 4 Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu : a. Tahap Pra-Contractual, yaitu tahap terjadinya penawaran dan penerimaan. b. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, c. Tahap Post-Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.
Kemudian muncul kembali pendapat dari para sarjana terkait pengertian perjanjian yaitu menurut Charless L.Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan yaitu,
4
Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu), Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Salim HS I ) h. 15-16
19
“contract is an agreement between two or more persons- not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them” (Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, 1993: 2). Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. 5
Sesungguhnya banyak sekali pendapat dan sumber yang memberi pengertian tentang perjanjian itu sendiri, seperti dalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan dengan “contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing.” Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang mana kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian (Black’s Law Dictionary, 1979: 291).
Melalui beberapa penjelasan diatas menjelaskan beberapa pengertian tentang perjanjian serta terkait perjanjian yang merupakan salah satu sumber dari perikatan menegaskan kembali bahwa perjanjian melahirkan sebuah perikatan, sehingga menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian,
5
Ibid.
20
memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. 6
Jika ditelaah secara baik-baik pada Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya pada orang lain, hal ini berarti dari sebuah perjanjian dapat menimbulkan suatu kewajiban atas suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada salah satu atau lebih pihak lainnya yang memiliki hak atas prestasi tersebut.
Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitor disatu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain juga pada saat yang bersamaan, dan ini merupakan suatu karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari suatu perjanjian.
2.1.2. Asas-asas Dalam Perjanjian
Dalam membuat ataupun melaksanakan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, namun dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian patutnya kita mengetahui asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian, adapun asas-asas umum hukum dalam perjanjian tersebut antara lain:
a. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “semua
6
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, h. 91
21
persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isisnya apa saja yang ia kehendaki. b. Asas Konsensualitas, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1320 angka 1 yang dalam bunyi Pasalnya menyatakan salah satu sahnya suatu perjanjian jika adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri, hal ini dapat di artikan bahwa kata sepakat berarti telah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). c. Asas Kepercayaan, ketika seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 7 d. Asas Kedudukan yang Sama atau Seimbang, asas ini dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya pada Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata yaitu “Kecakapan untuk membuat perjanjian”. Hal ini dijabarkan kembali dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu tentang cakap dalam membuat
7
Mariam Darus Badrulzaman,dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.87.
22
suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dan tidak berada dibawah pengampuan seperti pada Pasal 433 KUH Perdata. Karena apabila seseorang yang normal membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam hal fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidakseimbangan dimana kondisi orang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang diantara mereka yang akan mengikatkan diri dalam perjnjian tersebut. e. Asas Itikad Baik, asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa sesungguhnya para pihak antara pihak kreditur dan pihak debitur haruslah melaksanakan suatu perjanjian dengan dilandasi itikad baik didalamnya. f. Asas Kepastian Hukum, bahwa pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan dalam suatu perjanjian sebagai produk hukum haruslah memiliki suatu kepastian hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang. g. Asas perjanjian mengikat para pihak, asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian berlaku (mengikat) sebagai undang-undang, dan pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga
23
untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut.8
Pada dasarnya asas-asas umum dalam hukum perjanjian tersebut udah sepatutnya digunakan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.
2.1.3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Selain dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan melihat beberapa asas-asas umum dalam hukum perjanjian, juga suatu hal yang wajib di penuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian yaitu memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
Dalam ilmu hukum kontrak (Law Of Contract) di Amerika ditentukan adanya empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : (a).Adanya penawaran (offer) serta penerimaan (acceptance), (b). Adanya penyesuaian kehendak (meeting of minds), (c). Adanya prestasi (konsiderasi), dan (d). Adanya kewenangan hukum para pihak (competent legal parties) dan pokok persoalan yang sah (legal subject
8
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, h.49
24
matter).9 Sedangkan dalam hukum eropa kontinental seperti kita, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan terkait empat syarat sahnya suatu perjanjian antara lain :
a. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, maksud dari kesepakatan itu adalah terjadinya suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, maksud dari kecakapan disini adalah kecakapan dalam bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang yang akan mengadakan suatu perjanjian adalah harus orang yang sudah cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dan ditentukan pada KUH Perdata, disana dijelaskan bahwa orang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Untuk ukuran kedewasaan seseorang itu sendiri juga dijelaskan yaitu berusia 21 tahun dan atau sudah kawin (dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu : (1). Anak dibawah umur, (2). Orang yang masih dibawah pengampuan, (3). Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada uumnya semua orang yang oleh undang-
9
Salim HS, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika Offset, Jakarta, (selanjutnya disingkat Salim HS II ), h.161
25
undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata). c. Adanya suatu persoalan atau obyek tertentu, maksudnya adalah dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian haruslah ditentukan suatu obyek atau persoalan yang jelas yang akan diperjanjiakan di dalam perjanjian itu nantinya, obyek ataupun persoalan tersebut biasanya berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.10 Misalnya, X membeli televisi dari Y dengan harga Rp 2.000.000, ini berarti bahwa obyeknya itu adalah televisi dan bukanlah benda lain, sedangkan hal yang harus dipenuhi yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh X adalah dengan membayar sejumlah Rp 2.000.000 kepada Y. d. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal, memang tidaklah terdapat penjelasan terkait suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun Hoge Raad pada tahun 1927 memberi pengertian suatu sebab yang halal (orzaak) sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Kemudian pengertian lebih lanjut terkait suatu sebab yang halal dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata, yang mana Pasal 1335 menjelaskan bahwa : “Suatu
10
h.36
Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty,
26
persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.” 11
Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian berlaku secara komulatif, dan bukan limitatif.12 Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata pun disebutkan hal yang dilarang, Maksudnya suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2.1.4. Subyek Dalam Perjanjian
Suatu perjanjian didalamnya terdiri atas subyek dan obyek perjanjian. Dalam hal ini akan lebih membahas terkait subyek dari perjanjian itu sendiri, pada dasarnya subyek dari perjanjian itu ialah seseorang atau pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Yang mana didalam suatu perjanjian pasti terjadi suatu hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian tersebut yaitu ada yang sebagai kreditur dan ada yang sebagai debitur. Seorang kreditur ialah seseorang atau pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi), sedangkan debitur ialah seseorang atau pihak yang berkewajiban untuk memenuhi sesuatu (prestasi) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat dilakukan
11
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, h.161
12
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, op.cit, h.51
27
dengan hanya satu subyek, melainkan perjanjian dapat dilakukan dengan adanya dua subyek atau lebih, karena jika hanya suatu pernyataan sepihak saja tidak akan bisa menimbulkan suatu perjanjian.
Berperan sebagai subyek dalam suatu perjanjian, kreditur dan debitur pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan, dan sesungguhnya posisi kreditur dan debitur dapat berubah dengan tergantung dari sisi mana kita melihatnya, misalnya; dalam suatu kegiatan jual beli laptop antara R sebagai penjual dan T sebagai pembelinya, jika kita melihat dari sisi pembayaran maka T adalah sebagai debitur yaitu berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas laptop yang dibeli dan R adalah sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas laptop yang ia jual, akan tetapi jika kita melihat dari sisi pengadaan barang, maka R adalah sebagai debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang yaitu laptop yang harus diserahkan kepada T sebagai pembeli, dan T dalam hal ini adalah sebagai Kreditur yang berhak menerima pemenuhan prestasi yaitu berupa laptop tersebut.
2.1.5. Obyek Dalam Perjanjian
Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam perjanjian terdapat subyek dan obyek perjanjian, kini akan dibahas lebih dalam terkait obyek perjanjian itu sendiri, bahwa sesungguhnya jika subyek dalam perjanjian itu ialah orang atau pihak yang melaksnakan perjanjian, maka obyek dari perjanjian itu sendiri ialah hal yang diperjanjikan didalam suatu perjanjian atau yang biasa dikenal dengan istilah prestasi. Yang mana dalam hal ini seorang debitur
28
berkewajiban memenuhi suatu prestasi dan seorang kreditur berhak atas prestasi tersebut.
Suatu prestasi dalam suatu perjanjian adalah dapat berupa barang dan jasa, maksud dari jasa sebagai obyek perjanjian adalah dengan orang dapat menjual jasa mereka sebagai sesuatu yang di perdagangkan, bukan hanya itu namun suatu sikap atau tindakan juga dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian. Namun dalam KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa sikap pasif dapat menjadi obyek perjanjian, yang prestasinya dapat berbentuk untuk tidak berbuat sesuatu, begitu juga kebalikan dari sikap pasif yaitu aktif sama halnya dapat menjadi obyek perjanjian.13
Menurut salah seorang sarjana, Patrik Purwahid, untuk suatu sahnya perjanjian diperlukannya syarat-syarat tertentu terkait obyek perjanjian itu antara lain:
a. Obyeknya haruslah tertentu atau ditentukan, adalah dalam Pasal 1320 sub 3 dijelaskan bahwa obyeknya tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. b. Obyeknya haruslah memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, suatu obyek yang diperjanjikan haruslah suatu hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, karena jika suatu obyek perjanjian itu ialah suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil untuk dilakukan atau
13
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, op.cit, h.33
29
dipenuhi dalam kondisi yang ditentukan maka obyek tersebut tidaklah dapat dijadikan suatu obyek perjanjian. c. Obyeknya tidaklah suatu yang dilarang (diperbolehkan), sesuai dengan Pasal 1335 Jo. 1337 KUH Perdata yaitu bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat jika obyeknya tidak asli atau palsu ataupun suatu hal terlarang. Dikatakan terlarang jika obyek tersebut dilarang oleh undang-undang
,ataupun bertentangan dengan kesusilaan ataupun
ketertiban umum. d. Obyeknya dapat dinilai dengan uang, maksudnya ialah sesuai dengan definisi yang ditentukan untuk suatu perikatan ialah sesuatu yang berhubungan hukum yang lingkupnya dalam harta kekayaan. 14
2.2. Perjanjian Konsinyasi 2.2.1. Pengertian Perjanjian Konsinyasi
Dalam dunia perdagangan memang terdapat bermacam-macam kendala dan cara untuk memperdagangkan sesuatu, pada kesehariannya jumlah calon pelanggan maupun pelanggan pada suatu wilayah adalah berbeda dan terbatas adanya, banyak cara dalam meningkatkan penjualannya, salah satunya dengan memperluas daerah pemasarannya,selain itu ada juga dengan cara meningkatkan volume penjualan dengan sistem penjualan cicilan, konsinyasi, hingga agen ataupun cabang. Pada kali ini akan membahas lebih kepada sistem konsinyasi khususnya pada perjanjian konsinyasi.
14
Patrik Purwahid, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, h.3-4
30
Perjanjian konsinyasi adalah suatu bentuk perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki sejumlah barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak atau orang yang menyerahkan barang (pemilik barang) disebut sebagai konsinyor, sementara pihak atau orang yang menerima barang serahan dari pemilik tadi ialah disebut sebagai konsinyi. Dalam proses ini barang yang dititipkan oleh konsinyor kepada konsinyi disebut barang konsinyasi.
Dalam kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama (Nominaat) dan perjanjian tidak bernama (Innominaat). Yang dinamakan dengan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata, mulai dari Bab V tentang Jual Beli sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamaian, sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Dalam praktek dunia usaha dewasa ini dikenal adanya berbagai macam perjanjian yang tidak dapat kita temukan dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian mengenai sewa guna usaha, hak opsi leasing, perjanjian titip jual (konsinyasi), bangun-pakai-serah, dan masih banyak lagi.
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa pembagian perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernaman tidak banyak memberikan banyak arti, oleh karena pembedaan tersebut pada
31
hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun suatu konsepsi tertentu yang dapat dipergunakan secara konsisten.15
Dalam hal ini, suatu perjanjian konsinyasi termasuk dalam suatu perjanjian tidak bernama, hal ini dikarenakan perjanjian konsinyasi ini muncul, tumbuh serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri dan juga belum dikenal didalam KUH Perdata, dan perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlakunya yaitu asas kebebasan berkontrak.16
Perjanjian konsinyasi ialah termasuk dalam jenis perjanjian innominaat (tidak bernama) dan jenis perjanjian innominaat ini memiliki pengaturan di dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam buku III KUH Perdata, hanya ada satu Pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat ini, yaitu pada Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu.” 17
Dalam penjelasan ini tegas menjelaskan bahwa suatu perjanjian innominaat walaupun tidak dikenal atau tak bernama tetaplah harus tunduk akan peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata.
15
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, h.83
16
Salim HS, 2009, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Salim HS III ), h.28 17
Salim HS I, op.cit, h.5
32
Pada dasarnya perjanjian titip jual yang dikenal dengan istilah perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlaku dalam KUH Perdata secara terpisah, yang mana perjanjian konsinyasi ini memiliki unsur jual beli yang mengambil dasar pada Pasal 1457-1460 KUH Perdata, dan juga disertai dengan suatu bentuk perjanjian penitipan yang menggunakan dasar hukum pada Pasal 1694-1739 KUH Perdata, dengan demikian suatu perjanjian konsinyasi juga memiliki unsur essensialia yaitu pada perjanjian jual beli yang merupakan suatu persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya pembeli mengikatkan diri untuk membayar sesuai harga yang diperjanjikan sebelumnnya.
2.2.2 Pihak-pihak Dalam Perjanjian Konsinyasi
Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa suatu perjanjian memiliki subyek dan obyek perjanjian, maka dalam hal ini perjanjian konsinyasi juga memiliki pihak-pihak dalam perjanjian konsinyasi itu sendiri, yang mana pada umumnya subyek perjanjian itu ialah dapat berupa manusia dan atau badan hukum, terdapat pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian adalah satu pihak yang berhak atas suatu prestasi dan satu pihak lainnya adalah yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Didalam perjanjian konsinyasi dalam penjualan buku terbitan Udayana University Press ini terdapat beberapa pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam perjanjian yang terdiri dari :
1) Toko Buku (Book Store), yaitu perusahaan yang berkegiatan dalam pendistribusian dan penjualan barang atau produk.
33
2) Supplier yaitu perusahaan yang berkegiatan dalam hal pengadaan atau penyediaan barang dan juga sebagai pemasok barang atau produk untuk toko buku.
Dengan demikian maka para pihak-pihak dalam perjanjian diataslah yang akan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang dibuat.
