BAB II TINJAUAN UMUM ATAS WANPRESTASI PADA BENDA TIDAK BERGERAK. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan

BAB II TINJAUAN UMUM ATAS WANPRESTASI PADA BENDA TIDAK BERGERAK

A. Pengertian Wanprestasi 1. Prestasi Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. 22 Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. 23 Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. 24 Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang 22

Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan, (Medan: FH USU,1970), hal 8. 23 Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal 17. 24 Ibid.

23 Universitas Sumatera Utara

debitur, misalnya rumah,kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur. Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut ,yakni : 25 i.

Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan

ii.

Harus mungkin

iii.

Harus diperbolehkan (halal)

iv.

Harus ada manfaatnya bagi kreditur

v.

Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

2. Wanprestasi Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. 25

Ibid. Hal. 20.

Universitas Sumatera Utara

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nsabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi

berasal

dari

istilah

aslinya

dalam

bahasa

Belanda

“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undangundang. 26 Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdaspat di berabgai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestsi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestsi tersebut.

26

Ibid. Hal. 20.


Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. 27 Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu asalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 28 H. Mariam Darus Badrulzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. 29

27 Wirjono

Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17. Hukum perjanjian Cet.ke-II,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50 . 29 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet ke-IV (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), Hal 59. 28 R.Subekti,


Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajuban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidask selayaknya. 30 Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajiab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang diakatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prests merupakan isi dari 30

M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.


suatu perjanjian, pabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. B. Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa : 1. Memberikan Sesuatu Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan” Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak


saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain,yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. 31 Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. 32 2. Berbuat Sesuatu Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. 33 Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. 34 Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

31

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 5. 32 J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 84. 33 Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 19. 34 Ibid.


3.

Tidak Berbuat Sesuatu Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan

suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. 35 Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. 36 Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya. 4. Wujud wanprestasi Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut : 37 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. 35

Ibid. J.Satrio, Op. cit, hal. 52. 37 Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 20. 36


3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

C. Sebab Terjadinya Wanprestasi Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni : 1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. 38 Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang 38

J. Satrio, Op. cit, hal. 90.


dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. 39 Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. 40 Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian). 41 2. Karena keadaan memaksa (overmacht / force majure) , diluar kemampuan debitur,debitur tidak bersalah. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. 42 Vollmar menyatakan bahwa overmacht itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. 43 Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi

39

J. Satrio, Op. cit, hal. 91. Ibid. 41 Ibid. 42 Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 27. 43 Ibid. Hal. 31. 40


diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali. 44 Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap. 45 Unsur –unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah : 46 a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap b) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara. c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Ajaran tentang Keadaan Memaksa (overmacht) Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu sebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksaanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai 44

Ibid. Hal. 27. Ibid. 46 Ibid. 45


keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif

dan

subjektif.

Yang

mana

ajaran

mengenai

keadaan

memaksa

(overmachtsleer) ini sudah dikenal dalam Hukum Romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu.47 Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. 48 Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya, kemudian

muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang

bersifat subjektif. 1. Keadaan memaksa yang bersifat objektif Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. 49 Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (overmacht) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). 50 Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, 47

J. Satrio, Op. cit. hal. 254 Ibid. 49 Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal. 28. 50 J. Satrio, Loc. cit. 48


kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan

memakai

ukuran

objektif. 51

Dasar

ajaran

ini

adalah

ketidakmungkinan. Vollmarr menyebutkan keadaan memaksa ini dengan istilah “absolute overmacht” apabila benda objek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur. 52 Marsch and soulsby juga menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan.53 Dalam keadaan yang seperti ini secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat tetap. 54 2. Keadaan Memaksa yang Bersifat Subjektif Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. 55 Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah houwing. Menurut pendapatnya keadaan memaksa ada kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yeng 51

Ibid. Hal. 255. Abdulkadir Muhammad, Loc. cit. 53 Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal. 29. 54 Ibid. 55 Ibid. 52


bersangkutan patut untuk dilakukan,sesuai dengan perjanjian tersebut. 56 Yang dimaksud dengan debitur oleh houwing adalah debitur yang bersangkutan.

Disini

tidak

dipakai

ukuran

“debitur

pada

umumnya”(objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan. 57 Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan. Menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya. Vollmar menyebutnya dengan istilah “relatieve overmacht”. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. 58 Oleh karenanya perikatan tidak otomatis batal melainkan hanya terjadi penundaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Jika kesulitan yang menjadi hambatan pelaksanaan prestasi tersebut sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan. Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan di atas dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan

56

J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 263, dikutip dari V.Brakel, Leerboek van het Nederlandse Verbintenissenrecht, Jilid Kesatu, Cetakan Keempat, Tjeenk Willink, Zwolle, 1948, hal. 122 57 Ibid. Hal. 263. 58 Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal. 30


pengaturan secara umum dalam undang-undang. 59 Karena itu hakim berwenang menilai fakta yang terjadi (wanprestasi) bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa (overmacht) atau tidak, sehingga diketahui apakah debitur dapat dibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas wanprestasi tersebut. D. Akibat Hukum Dari Wanprestasi 1. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena Kesalahan Debitur Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. 60 Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang

59 60

Ibid. Hal. 31. Ibid. Hal. 21.


waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 61 Pasal 1238 KUHPerdata : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pasal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut : 62 1. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya

ada

pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

61 62

Ibid, Hal. 22. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. cit, hal. 8.


2. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. Ketentuan pasal 1238 KUHPerdata ini hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan spesifik semacam pasal ini. Namun ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu. 63 Sebaiknya ketentuan pasal 1238 KUHPerdata ini dapat diperluas juga meliputi perikatan untuk berbuat sesuatu. Jadi dalam penyusunan hukum perikatan nasional nanti ketentuan semacam pasal ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu. 64 Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).65 Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut : 66 63

Abdulkadir Muhammad, Loc. cit. Ibid. 65 Ibid. Hal. 23. 66 Ibid, Hal. 24. 64


a) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi , kapan ganti kerugian itu timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Pasal 1243 KUHPerdata : “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut : a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya. b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. 67

67

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. cit, hal. 13.


Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni : (1) Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan. (2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah – buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar. (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (unsur 2). 68 Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu : dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur

68

Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 40.


atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat kita liat pada pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata. Pasal 1247 KUHPerdata : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.” Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata – nyata telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak. 69 Pasal 1248 KUHPerdata : “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

69

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. cit, hal. 16.


Pasal ini sebenarnya memberikan juga perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur. 70 Dari ketentuan dua pasal ini dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian : a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai). 71 Selain pembatasan seperti yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi pembatasan pembayaran ganti rugi itu, yaitu dalam perjanjian yang prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1250 KUHPerdata. Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdata : “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”. Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. 70 71

Ibid. Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 41.


Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.” Maksud pasal ini adalah bahwa setiap tagihan yang berupa uang, yang pembayarannya terlambat dilakukan oleh pihak debitur, maka tuntutan ganti kerugian tidak boleh melebihi ketentuan bunga moratorium (bunga menurut undang-undang). 72 Bunga yang harus dibayar karena lalai ini disebut “moratoir interest”, sebagai hukuman bagi debitur.73 Moratoir berasal dari kata “mora” bahasa Latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut sematamata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut. 74 Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan tertentu undangundang memberikan kemungkinan bahwa penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi). 75

72

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. cit, hal.18. Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 43. 74 Ahmadi Miru dan Sakka Pati , Loc. cit. 75 Ibid. 73


b) Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim Pasal 1266 KUHPerdata : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan – persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal dalam perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang


wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan. 76 c) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUHPerdata : “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian debitur dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi atas tanggungannya. d) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

76

Ibid, Hal. 29.


e) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata). Ini berlaku untuk semua perikatan. Pasal 1267 KUHPerdata : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga” Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu : 77 a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau b. Menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan kreditur tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu : 78 a. Pemenuhan perjanjian; b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian; 77 78

Ibid, Hal. 30. Ibid.


c. Ganti kerugian saja; d. Pembatalan perjanjian; e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian. Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu : 79 a. Pemenuhan perjanjian; b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian; c. Pembatalan perjanjian; d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian 2. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena keadaan memaksa Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan, dalam arti kata perikatan itu batal. 80 Jadi perikatan ini dianggap tidak pernah ada (seolah-olah tak pernah dibuat). Jika suatu pihak telah melakukan pembayaran terhadap harga barang yang menjadi objek perikatan, pembayaran tersebut harus dikembalikan kepadanya. Bila pembayaran belum dilakukan, pelunasannya tidak perlu dilaksanakan (dihentikan). Dalam keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara keadaan ini memberi akibat menangguhkan prestasi (mempunyai daya menangguhkan) dan bila 79 80

Ibid. Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 32


keadaan memaksa sudah berakhir maka kewajiban berprestasi hidup kembali. Bila prestasi tersebut sudah tidak mempunyai arti lagi untuk kreditur maka perikatan menjadi gugur, dan pihak yang satu tidak dapat menuntut pada pihak lain. Istilah batal dan gugur di atas mempunyai arti yang berbeda. Istilah batal menunjuk kepada tidak dipenuhinya salah satu sifat prestasi yaitu harus mungkin dilaksanakan. Jika prestasi tidak mungkin dilaksanakan, maka perikatan itu tidak akan mencapai tujuan, jadi batal demi hukum. Sedangkan istilah gugur, prestasi memungkinkan untuk mencapai tujuan perikatan, tetapi berhubung keadaan memaksa, tujuan perikatan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh keadaan memaksa, yang mengakibatkan prestasi menjadi tidak berarti. Pada perikatan yang gugur pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak yang lainnya. 81 E.

Pengertian Benda di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum

dengan benda, yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Diatur dalam Buku II KUHPerdata, pasal 499 sampai dengan pasal 1232, meliputi Pengertian Benda dan macam-macam benda serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan.

81

Ibid. hal. 33.


1. Pengertian Benda Pengertian benda (zaak) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik (pasal 499 BW). Menurut terminologi benda di atas ini benda berarti objek sebagai lawan dari subyek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang diamaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala seuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut BW (buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain – lain sebagainya. 82 Meurut ilmu hukum, benda memiliki tanda tanda pokok. Tanda-tanda pokok benda ini adalah sebagai berikut: 83 a. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. b. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terabatas. c. Hak kebendaan mempunya droit de suit artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapa pun benda itu berada. Jika ada beberapa hak kebendaan diletakkan diatas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. 82 Riduan

Syahrani, Seluk –Beluk dan Asas –asa Hukum perdata, (Bandung: Alumni, 1992),

hal 116. 83

Mariam Darus Badrul Zaman, Mencari Sistem Hukum Benda nasional, (Bandung: Alumni, 1983), hal 30.


d. Hak kebandaan mamberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri.

Dapat dikatakan hak kebendaan itu mempunyai sifat yang mutlak karena yang berhak atas benda yang menjadi objek hukum, mempunyai kekuasaan tertentu untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun juga. 2.

Macam-macam Benda

Benda dapat dibedakan atas: a. Benda berwujud dan tidak berwujud (pasal 503 KUHPerdata) b. Benda bergerak dan tidak bergerak (pasal 504 KUHPerdata) c. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (pasal 505 KUHPerdata) d. Benda yang sudah ada dan yang akan ada (pasal 1334 KUHPerdata) e. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (pasal 537, pasal 1444 dan pasal 1445 KUHPerdata) f. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (pasal 1296 KUHPerdata) g. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-undang hak tanggungan, Undang-undang jaminan fidusia)


h. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis Undangundang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Di atas ini merupakan berbagai macam jenis benda. Pada skripsi ini difokuskan pada esensi pada benda tidak begerak yang mana berguna sebagai jaminan apabila terjadi wanprstai dalam hutang piutang.

Benda Tidak Bergerak ketentuan mengenai jenis dan macam –macam benda tidak bergerak menurut kitab undang – undang hukum perdata dapat diteuakn mulai dari perumusan Pasal 506 Kitab Undang – undang Hukum Peradata hingga pasal 508 Kitab Undang – undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: pasal 506 Kebendaan Tidak bergerak ialah: 1. Perkarangan – pekanrangan dan apa yang didirikan di atasnya 2. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam pasal 510; 3. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang – barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali oleh tanah; 4. Kayu terbang dari hutan tebangan dan kayu dari pohon-pohon yang terbang tinggi, selama kayu tersebut belum ditebang;


5. Pipa-pipa dan got-got yang diperutukkan guna menyalurkan air dari rumah atau perkarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah. Pasal 507 Karena peruntukannya, termasuk dalam paham kebendaan tidak bergerak: 1. Dalam perusahaan pabrik; barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggemblengan besi, dan barang-barang tidak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kwali-kwali pengukusan, tempat api, jambangan-jambangan, tong-tong dan pekakas-pekakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, pun sekiranya barangbarang itu tidak tertancap paku; 2. Dalam perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya, sekedar barang – barang itu diletakkan pada papan atau pasanagn batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau pelasteran ruangan, pun sekiranya barang-barang itu tidak tertancap atau terpaku; 3. Dalam kepemilikan tanh: lungkang atau timbuna

pupuk yang

dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati ; sarang burung yang dapat dimakan selama belum dipetik; ikan yang ada didalam kolam; 4. Bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung; jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan pada umumnya


benda-benda yang oleh pemilik telah dihubungkan degan kebendaan tidak bergerak untuk guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah berhubungan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tidak bergeraknya, bilamana benda-benda itu diletakkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu dan pemasangan batu, atau bilamana kebendaan-kebendaan itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tidak bergerak tadi, di mana benda-benda itu dilekatkannya. Pasal 508 Yang juga merupakan kebendaan tidak bergerak adala hak sebagai berikut; 1. hak pakai hasi dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak; 2. hak pengabdian tanah; 3. Hak numpang karang; 4. Hak usaha 5. Hak bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang; 6. Bunga sepersepuluhan 7. Pajak pekan atau pasar yang diakui oleh pemerintah san hak-hak istimewa yang melekat padanya; 8. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tidak bergerak.


Dari keterangan pasal-pasal di atas dapat memperlihatkan kepada kita semua bahwa, yang secara fisik dianggap sebagai benda tidak bergerak adalah tanah, dan segala sesuatu yang: 84 1. Karena alam; 2. Karena Tindakan Manusia; 3. Karena peruntukan atau tujuannya Melekat pada tanah, dengan pengertian bahwa benda-benda tersebut dijadikan dan merupakan satu kesatuan denagn tanah, demikian rupa hingga bendabenda tersebut tidak mungkin dapat dipidahkan dari tanah di mana benda tidak bergerak tersbut melekat. Penggilingan yang ditanam menjadi satu dengan tanah, pohon dan tanaman yang masih menyatu dengan tanah atau perkarangan atau hutan yang belum ditebang, serta pipa dan got untuk menylurkan air melalui tanah sianggap, karena perlekatan sebagai satu kesatuan dengan tanah. Sedangkan jika penggilingan tersebut, belum atau tidak ditanam dan dijadikan satu dengan tanah, sebagai mana dimaksid dalam pasal 501 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Kapal-kapal, Perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat –tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas barang benda sejenis adalah kebendaan bergerak.

84 Kartini

Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Kebendaan Pada Umumnya, (Bogor: Kencana,

2003), hal 59.


Adalah termasuk kebendaan bergerak. Demikian juga halnya kayu-kayu hutan yang telah ditebang, yang dengan demikian berarti tidak lagi menyatu dengan tanah atau hutan dimana kayu tersebut semula berada juga dianggap dan dinyatakan sebagai benda bergerak. Komaria, SH, M,Si berkesimpulan, bahawa banda-benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi: 85 1. Benda tak bergerak menurut sifatnya, misalnya tanah dan sesuatu yang melekat diatasnya seperti rumah, pohon atau tumbuh-tumbuhan 2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin atau alat-alat yang dipakai di pabrik. Benda-benda ini sebenarnya adakah benda bergerak, tetapi oleh pemeliknya dalam pemakaiannya diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok. 3. Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang yang berupa hakhak atas benda-benda tidak bergerak, misalnya:hak memungut hasil dan hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotik, dan hak tangguangan atas tanah. Menurut Riduan Syahrani, SH mengatakan benda tidak begerak adalah: 86 1.

Benda yang menurut sifatnya tak bergerak yang di bagi lagi menjadi 3 macam:

85 Komariah, Hukum Perdata (edisi revisi), Cetakan Keempat, (Malang: UMM yang mey Press, 2005), hal 90-91. 86 Riduan Syahrini, Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), hal 118-119.


a. tanah b. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih belum dipetik dan sebagainya; c. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu yaitu karena tertanam dan terpaku. 2.

Benda yang menurut tujuannya / tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak sub 1 seperti: a. Pada pabrik : segala mesin-mesin, ketel-ketel dan alat –alat lain yang dimaksudkan

supaya

terus

menerus

berada

disitu

untuk

dipergunakan dalam menjalankan pabrik b. Pada suatu perkebunan: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain c. Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding; d. Barang-barang

reruntuhan

dari

sesuatu

bangunan,

apabila

dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu. 3.

Benda yang menurut penetapam undang-undang sebagai benda tak bergerak, seperti:


a. Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak b. Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (dalam hukum perniagaan)


BAB II TINJAUAN UMUM ATAS WANPRESTASI PADA BENDA TIDAK BERGERAK. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan

Recommend Documents