BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur- kreditur lain. Berrdasarkan pengertian di atas maka pemegang hak tanggungan memiliki hak preferensi yaitu hak mendahului daripada kreditur- kreditur lain dalam hal pelunasan utang tertentu jika debitur cedera janji. Materi Undang-Undang
No.
4
Tahun
1996
tentang
Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam praktik menimbulkan masalah. Salah satu penyebabnya karena materi UU Hak Tanggungan sendiri terkesan saling bertentangan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pada prinsipnya ada tiga cara eksekusi hak tanggungan. Pertama, eksekusi berdasarkan janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Kedua, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Ketiga, eksekusi melalui penjualan objek hak tanggungan dilaksanakan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pembeli dan pemegang hak 1
2
tanggungan. Berdasarkan ketiga cara eksekusi itu, cara pertama yang relatif menimbulkan masalah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, jika debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang lazim disebut parate executie. Merujuk rumusan Pasal 6, proses eksekusi dilakukan tanpa campur tangan atau melalui pengadilan, dengan kata lain tak perlu meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Hak dari pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri adalah hak berdasarkan Undang-Undang (Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah),jadi tanpa perjanjian pun hak itu sudah lahir. Berbeda pula dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan aturan ini, akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji- janji. Misalnya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan jika debitur cedera janji. Suatu janji belum ada jika kedua belah pihak belum bersepakat. Pada prakteknya tidak selalu eksekusi jaminan bisa berjalan baik padahal salah
3
satu ciri hak tanggungan adalah mudah dan pasti pelaksanaannya sebagaimana penjelasan UUHT nomor 3 huruf d. Persoalan yang dihadapi oleh pihak bank selaku kreditur dalam menggunakan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit bank adalah mengenai eksekusi Hak Tanggungan jika nasabah wanprestasi, tidak menjalankan kewajibannya. Berdasarkan dari pemikiran banyaknya kredit macet akibat debitur wanprestasidan adanya kendala dalam melaksanakan eksekusi objek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi yang sebenarnya ada prosedur eksekusi Hak Tanggungan yang dapat dilaksanakan secara mudah, murah, dan lebih cepat dibandingkan eksekusi berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan yaitu secara parate executie. Parate executie memberikan hak kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Permasalahan yang ada, kadangkala parate executie tidak berjalan dengan lancar karena adanya gugatan dari pihak debitur maupun pihak ketiga. Hal tersebut sangat merugikan bagi kreditur selaku pihak yang menurut UUHT mendapatkan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Hal tersebut tentunya akan menghambat pengembalian dana pinjaman yang sangat dibutuhkan dalam pembagunan ekonomi. Adapun
yang
melatarbelakangi penulis
mengambil tempat
penulisan tersebut karena Sumbawa Besar merupakan kota kabupaten yang ramai setelah Kota Bima di Pulau Sumbawa yang memiliki potesi
4
masalah yang akan diteliti, dan berdasarkan hasil pra penulisan yang dilakukan bahwa
bank tersebut memiliki
masalah yang menjadi
pembahasan penulis.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah kepastian hukum eksekusi Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan akibat dari kredit macet pada PT. Bank NTB Cabang Sumbawa?
2.
Bagaimanakah
perlindungan
Tanggungan jika eksekusi
hukum
bagi
pemegang
Hak
Hak Tanggungan yang telah
dilaksanakan berdasarkan parate executie digugat oleh pemberi Hak Tanggungan ? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dirumuskan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum eksekusi Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan akibat dari kredit macet pada PT. Bank NTB Cabang Sumbawa.
2.
Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan jika eksekusi Hak Tanggungan yang
5
telah dilaksanakan berdasarkan parate executie digugat oleh pemberi Hak Tanggungan. D. Manfaat Penulisan Penulisan yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan penulisan ini memberikan manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum jaminan dan perbankan. Kaitannya dengan kepastian hukum
hak
tanggungan
menurut
ketentuan
Undang-Undang dan
bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi eksekusi hak tanggungan. Secara praktis, penulisan ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada praktisi baik di lingkungan perbankan maupun praktisi hukum lainnya seperti notaris, hakim dan advokat. E. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat beberapa penulisan yang dilakukan oleh penulis lain mengenai hak tanggungan, antara lain : 1. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap kredit macet
dengan
jaminan hak tanggungan melalui surat kuasa membebankan hak tanggungan
1
.
dengan tujuan penulisan yaitu pertama untuk
mengetahui apakah kredit yang diberikan kepada kreditur yang diikat dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan tanpa ditingkatkan 1
ParbantoroDanardono, 2013,Tesis, PerlindunganHukumBagiKrediturTerhadapKreditMacetdenganJaminanHakTanggunganmelaluiSu ratKuasaMembebankanHakTanggungan, Magister KenotariatanUniversitasGadjahMada.
6
menjadi akta pemberian hak tanggungan sudah member perlindungan hukum bagi kreditur, kedua untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang
menyebabkan
ditandatanganinya
blangko
surat
kuasa
membebankan hak tanggungan yang belum disi dengan subyek, obyek dan jangka waktu surat kuasa membebankan hak tanggungan. Kesimpulan yaitu pada dasarnya kredit yang diberikan dengan jaminan Hak Tanggungan yang diikat melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa ditingkatkan menjadi APHT belum memberikan perlindungan hukum serta belum memiliki kepastian hukum yang kuatbagi kreditur disebabkan belum adanya agunan yang diberikan kepada pihak kreditur. Jaminan Hak Tanggungan yang diikat melalui SKMHT
yang
tidak
ditingkatkan
menjadi
APHT
berpotensi
menimbulkan resiko bagi kreditur dan Pejabat Notaris/PPAT. Bagi kreditur resiko yang mungkin terjadi adalah kerugian yang harus ditanggung, sedangkan bagi Pejabat Notaris/PPAT resikonya jaminan hak tanggungan yang diikat melalui SKMHT menjadi batal demi hukum bahkan dapat diberhentikan dari jabatannya. 2. Eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ Bangun Drajat Warga” di Daerah Istimewa Yogyakarta 2 . dengan tujuan penulisan yaitu pertama untuk mengetahui bagaimana eksekusi hak tanggungan atas objek tanah dan bangunan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ Bangun Drajat 2
BenaKuzarito, 2012,Tesis, EksekusiHakTanggunganatas Tanah danBangunan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “BangunDrajatWarga” di Daerah Istimewa Yogyakarta,Magister KenotariatanUniversitasGadjahMada
7
Warga” di Daerah Istimewa Yo gyakarta, kedua untuk mengetahui keuntungan dan kendala dari eksekusi hak tanggungan atas objek tanah atau bangunan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ Bangun Drajat Warga” di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulannya yaitu bahwa dalam eksekusi Hak Tanggungan di BPRS BDW menggunakan dua cara yaitu, pertama penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan ditawarkan oleh bank kepada debitur dengan adanya iktikad baik dari debitur, kedua penjualan melalui pelelangan umum dilaksanakan oleh KPKNL sesuai denga n Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 6 UUHT adapun pelaksanaanya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. 3. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung3 dengan tujuan penulisan yaitu pertama untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung, kedua untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung. Kesimpulannya adalah penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung dilakukan dengan penjualan obyek Hak Tanggungan, dimana penjualan tersebut dilakukan dengan 3
YantutAgungHaryanto, 2009, Tesis,PenyelesaianKreditMacetdenganJaminanHakTanggunganpada PT. Bank Rakyat Indonesia CabangTemanggung, Magister KenotariatanUniversitasGadjahMada.
8
cara yaitu pertama penjualan dibawah tangan, kedua melalukan penjualan melalui pelelangan umum, ketiga melalui pelelanagan umum berdasarkan titel eksekutorial dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri. Berdasarkan beberapa penulisan diatas terdapat perbedaan dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis. Penulisan ini akan difokuskan pada parate executieHak Tanggungan berupa tanah dan bangunan akibat dari kedit macet pada PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dengan tujuan penulisan yaitu pertama mengkaji bagaimanakah kepastian hukum eksekusi Hak Tanggungan, kedua mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur jika eksekusi dilaksanakan digugat oleh debitur.
Hak Tanggungan yang telah
