BAB II KAJIAN PUSTAKA. dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi. berjanji untuk melaksanakan suatu hal

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Perikatan 1.

Pengertian Perikatan dan Perjanjian Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.1 Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan

perikatan.

Perjanjian

adalah

sumber

perikatan,

di

sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.2 Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang

1

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), cet. 12, hal. 1 Ibid.

2

16

17

mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.3 Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1).4 Pasal 1338, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.5 Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah yang dikehendaki oleh pihak yang lain. meskipun tidak sejurusan sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kehendak itu bertemu satu sama lain.6 Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus 3

Ibid., hal. 3 Ibid., hal. 13 5 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 332 6 Subekti, Hukum Perjanjian…, hal. 26 4

18

yang berarti sepakat. Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Arti konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas. Adakalanya Undang-Undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal demikian itu merupakan suatu pengecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Oleh karena itu dalam Pasal 1320 KUHP tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.7 Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tetap dapat dikaji dengan ketentuan yang telah ada perundangannya yaitu

7

Ibid., hal. 15

19

sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2.

Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat perjanjian, yang dibedakan menjadi dua, yaitu:8 a. Syarat subjektif, yang meliputi: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian. b. Syarat objektif, yang meliputi: 1) Mengenai suatu hal tertentu; 2) Suatu sebab yang halal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian telah dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320, sebagai berikut: Pasal 1320 Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu pokok persoalan tertentu; d) Suatu sebab yang tidak terlarang.9

3.

Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:10 8

Ibid., hal. 17 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang…, hal. 329 10 Subekti, Hukum Perjanjian…, hal. 45 9

20

a.

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya;

b.

Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c.

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d.

Melakukan

sesuatu

yang

menurut

perjanjian

tidak

boleh

dilakukannya. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat maca, yaitu: Pertama

: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singat dinamakan ganti rugi;

Kedua

: pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

Ketiga

: peralihan resiko;

Keempat

: membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

B. Istishna’ Pengertian Istishna’

1.

Lafal istishna‟ berasal dari akar kata shana‟a )‫ (صنع‬ditambah alif , sin, dan ta‟ menjadi istashna‟a )‫ (استصنع‬yang sinonimnya “minta dibuatkan sesuatu”.11 Pengertian istishna‟ menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian 11

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), ed.1, cet.1, hal. 252

21

menurut istilah yaitu, istishna‟ adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.12 Pengertian istishna‟ adalah suatu kontrak jual beli antara pembeli (mushani‟) dan penjual/pembuat (shani‟) dan barang yang dipesan disebut mashnu‟. Pembayaran di muka dengan kontan atau cicilan, sedangkan barang diserahkan kemudian.13 Sedangkan dalam istilah fiqh Muamalah, istishna‟ adalah bentuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat, dimana pihak konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, ciri-ciri dan harga dari produk yang dipesan (purchase by order or manufacture). Spesifikasi yang disyaratkan al-mashnu‟ (produk pesanan) sesuai yang disyaratkan konsumen dan produsennya dengan harga yang disepakati.14 Menurut jumhur fuqaha‟, ba‟i istishna‟ merupakan suatu jenis khusus dari akad ba‟i as-salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan dan aturan sebagaimana yang menjadi acuan ba‟i istishna‟ mengikuti ketentuan akad ba‟i assalam. Kedua belah pihak yang melakukan akad ba‟i al-istishna‟ harus

12

Ibid., hal. 252 Ahmad Dahlan, Bank Syari‟ah…, hal. 196 14 Ibid., hal. 31 13

22

saling menyutujui atau sepakat dulu tentang harga dan sistem pembayaran.15 Dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang istishna‟ disebutkan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni‟) dan penjual (pembuat, shani‟).16 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ba‟i istishna‟ juga menjelaskan dalam beberapa pasal, yaitu terdapat dalam pasal 104-108. Pasal 104 dijelaskan bai‟ istishna‟ mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Dalam pasal 108 dijelaskan: (1) Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. (2) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.17 Kontrak istishna‟ menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada yang lain. Namun demikian,

15

Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), cet.1, hal. 234 16 Ahmad Dahlan, Bank Syariah…, hal. 196 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf, Buku 2, hal. 28-29, dalam http//infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/buku-ii.pdf diakses tanggal 14-03-2016

23

apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna‟ tidak dapat diputuskan sepihak.18 Dalam kaitannya itu jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya.

Menurut

mereka,

pihak

konsumen

hanya

bisa

membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad istishna‟ ini mirip dengan akad salam, maka hak khiyar (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak khiyar akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.19 Dasar Hukum Istishna’

2.

Landasan hukum untuk istishna‟ secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, istishna‟ tidak diperbolehkan karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiah, akad ini dibolehkan berdasarkan istihsan, karena sudah sejak lama istishna‟ ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehannya itu bisa digolongkan kepada ijma‟.

18

Ascarya, Akad dan Produk Syariah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), ed.1, hal.

97

19

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.1, hal. 146

24

Dasar hukum diperbolehkannya akad istishna‟ yaitu sebagai berikut:20 a.

Para ahli fiqih Malikiyah, Syi‟ah dan Hanbali mengqiyaskan alistishna dengan ba‟i as-salam karena keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan manakala kontrak ditandatangani.

b.

Hanabilah

membuat

legitimasi

al-istishna‟

secara

istihsan

(menganggap baik itu perlu), karena kepentingan umat terhadapnya. Hal ini menurutnya tak seorangpun menyanggahnya. Ini berarti sesuatu konsensus dari umat (ijma‟). Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282 adalah sebagai berikut:           

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan henaklah kamu menuliskannya…” (Qs.Al-Baqarah: 282).21 Syarat dan Rukun Istishna’

3.

Syarat-syarat dipebolehkanya istishna‟ dengan pertimbangan sebagai berikut:22 a. 20

Kejelasan barang yang dibuat.

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet.1, hal. 32-33 21 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemah Indonesia, (Jakarta: Tim Disbintaland, 2005), hal. 85 22 Muhammad Aswad, “Sistem Transaksi Islam”, Diktat, (Tulungagung: STAIN, 2009), hal. 32

25

b.

Pemesanan barang itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang.

c.

Tidak ditentukan batas waktunya, sebab jika ditentukan waktunya maka kontrak tersebut disebut salam. Abu Hanifah berpendapat bahwa akad ini tidak termasuk salam bagian syarat. Sehingga akad ini tetap dianggap istishna‟ baik waktunya ditentukan maupun tidak, sebab kebiasaan yang terjadi adalah adanya penentuan waktu dalam istishna‟. Rukun dari akad istishna‟ yang harus dipenuhi dalam transaksi

ada beberapa hal, yaitu:23 a.

Pelaku akad, yaitu mustashni‟ (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, shani‟ (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

b.

Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu‟) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman); dan

c.

Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Sifat Akad Istishna’

4.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad istishna‟, apakah mengikat bagi kedua belah pihak atau tidak. Di kalangan ulama madzab Hanafi terdapat dua pendapat, pertama, akad istishna‟ itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara

23

Ascarya, Akad dan Produk Syariah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), ed.1, hal. 97

26

sepihak, sebelum akad itu dilihat oleh pemesan. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin (1784-1836) keduanya ahli fiqh madzab Hanafi, berpendirian bahwa akad istishna‟ bersifat mengikat. Kedua, konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Oleh sebab itu, jika pesanan itu sesuai yang diminta, maka pihak pemesan/konsumen tidak bisa membatalkan transaksi itu. Di sisi lain pihak produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta konsumen.24 Ketentuan Barang Istishna’

5.

Ketentuan tentang barang dalam akad istishna‟ adalah sebagai berikut:25 a.

Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang;

b.

Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;

c.

Penyerahannya dilakukan kemudian;

d.

Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;

e.

Pembeli (pemesan, mustashni‟) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;

f.

Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan;

24

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian…, hal. 145 Muhammad Aswad,” Sistem Transaksi Islam”, Diktat…, hal. 33

25

27

g.

Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Kriteria barang pesanan (mashnu‟/objek pesanan), sebagai

berikut:26 a.

Kriteria atau spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas, dan harga yang disepakati.

b.

Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan

kesepakatan, hanya mengikat dan semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna‟. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun para pihak dapat memilih Badan Arbitrase Syariah. Ketentuan Pembayaran Istishna’

6.

Ketentuan pembayaran akad istishna‟ dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:27

26

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional…, hal. 121 Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000, pdf, hal. http//hukum.unsrat.ac.id//inst/dsn.2000-6-pdf diakses tanggal 14-03-2016 27

2

dalam

28

a.

Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaaat.

b.

Pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat.

c.

Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan lain dari akad istishna‟ yaitu:

a.

Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

b.

Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna‟.

7.

Pengertian Khiyar Khiyar secara bahasa adalah nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan khiyar secara syar‟i sebagai “hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar‟i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad”.28 Khiyar adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukan.29

28

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), cet.1, hal.99 29 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.3

29

Dasar diperbolehkannya khiyar adalah hadis dan ijma‟ berikut ini:30 ُُ‫ اَ ْنبَائِ ُع وَانْ ًُبْتَا‬:َ‫ّي صهى اهلل عهيّ وسهى قَال‬ َ ِ‫ج ِّدِِ; َأٌَ اَن َُب‬ َ ٍْ‫ع‬ َ ,ِّ‫عٍْ َأبِي‬ َ ,ٍ‫ٍ عًَْرِو ْبٍِ شُ َعيْب‬ ْ‫ع‬ َ ‫َ َو‬ َُّ‫ٌ يَسْتَقِيه‬ ْ ‫شيَةَ َأ‬ ْ َ‫ٌ يُفَارِقَُّ خ‬ ْ ‫حمُ نَُّ َأ‬ ِ َ‫ وَنَا ي‬,ٍ‫خيَار‬ ِ َ‫ٌ تَكُوٌَ صَفْقَة‬ ْ ‫ إِنَا َأ‬,‫حتَى يَتَفَرَقَا‬ َ ِ‫خيَار‬ ِ ْ‫بِان‬ Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi Saw Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Macam-macam khiyar adalah sebagai berikut: a.

Khiyar Majlis Khiyar majlis adalah yaitu penjual dan pembeli boleh memilih antara dua pilihan (akan meneruskan jual-beli atau tidak) selama keduanya masih berada di tempat.31 Namun Khiyar Majlis tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada akad al mua‟awadhah al-maliyah, seperti akad jual beli dan ijarah.32 Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai khiyari (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya.33 Imam Syafi‟i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak khiyar majlis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk

30

Ibnu Hajar Asqolani, Terjemah Buluqul Marom, (Al Azhar, Darul Kitab Al Islamiyah: 2006), hal. 187 31 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), cet.1, hal. 123 32 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah¸(Yogyakarta: Teras, 2011), cet.1, hal. 42 33 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Minhaajul Muslim), terj.Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hal. 494

30

melangsungkan jual belinya. Imam malik dan Abu Hanifah meniadakan khiyar majlis dan perikatan itu apabila telah berakhir ijab dan qabul maka tidak ada khiyar lagi, selain khiyar syarat.34 b.

Khiyar Syarat Khiyar syarat merupakan bentuk murakkab idhafi yang menjadikan suatu nama dalam peristilahan fuqaha‟, yaitu khiyar yang ditetapkan dengan syarat bagi muta‟aqidain (dua orang yang melakukan transaksi) untuk memilih antara meneruskan dan membatalkan.35 Syarat khiyar syarat adalah (1) tenggang waktu khiyar harus jelas dan tertentu, (2) bermula dari saat kontrak dibinding, (3) syarat itu tidak bertentangan dengan ketentuan syara‟.36 Imam Abu Hanifah dan As-Syafi‟i berpendapat bahwa lamanya waktu khiyar maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut. Sedangkan Imam Malik membolehkannya sekedar kebutuhan, karena lama khiyar itu berbeda-beda.37 Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:38 1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad; 2) Batas waktu telah berakhir; 3) Terjadi kerusakan pada objek akad;

34

Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah.., hal. 126 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,et.all., Ensiklopedi Fiqih Muamalah…, hal. 91 36 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet.1, hal. 124 37 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan…,hal. 129 38 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah…, hal. 44 35

31

4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur dan mengembang. 5) Wafatnya sahib al-khiyar. c.

Khiyar Ru‟yah Khiyar ru‟yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat objek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.39 Syarat berlakunya khiyar ini ada dua hal, (1) sesuatu yang menjadi objek kontrak harus didefinisikan secara jelas dan tertentu, (2) karakteristik sesuatu yang dideskripsikan itu hal betul ada saat inspeksi dilakukan, dan benda itu belum dilihat saat akad.40 Khiyar ru‟yah hanya ditetapkan kepada pembeli, bukan ditetapkan kepada penjual:41

d.

Khiyar „Aibi Kata khiyar „aibi menurut etimologis adalah bentuk murakkabb idhafi yang terdiri dari kata khiyar dan „aib. Artinya khiyar yang disebabkan karena „aib (cacat).42 Khiyar „aib yaitu si pembeli mensyaratkan, kalau barang yang dibeli itu ada cacatnya,

39

Ibid., hal. 46 Juhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah…, hal. 124 41 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan…, hal. 131 42 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,et.all., Ensiklopedi Fiqih Muamalah…, hal. 93 40

32

barang itu akan dikembalikan.43 Dengan demikian, penyebab khiyar „aib adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (ma‟qud alaih) atau harga tsaman, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.44 Oleh karena itu, khiyar „aibi adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjualbelikan. Khiyar „aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:45 1. „Aib (cacat) terjadi sebelum akad, atau setelah cacat namun belum terjadi penyerahan; 2. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan; 3. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. e.

Khiyar Al-Washfi Khiyar al-washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barangbarang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk

43

Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi‟i Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet.2, hal. 28 44 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 116 45 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah…, hal. 45

33

memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad. Khiyar washfi boleh diwariskan jika pembeli meninggal dunia sebelum melihat barang yang dibelinya semasa ia masih hidup.46 f.

Khiyar Naqd Khiyar naqd adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual beli tersebut boleh membatalkan jual beli tersebut.47

g.

Khiyar Ta‟ayiin Khiyar ta‟ayiin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya. Keabsahan khiyar ta‟ayiin menurut madzhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:48 1.

Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek akad;

2.

Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masingmasing benda berbeda jauh, maka khiyar ta‟yiin ini menjadi tidak berhenti;

3.

46

Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari.

Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan …,hal. 133 Ibid., hal. 134 48 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah…, hal. 43 47

34

h.

Khiyar Ghabn (Penipuan) Ghabn secara etimologis berasal dari kata ghabana yang berarti pengurangan atau penipuan. Dikatakan hadza maghbun, maksudnya ini kurang harganya. Adapun ghabn secara terminologis adalah pengurangan harga dalam jual beli. Syarat ghabn adalah seorang yang tertipu tidak mengerti mengenai adanya unsur penipuan saat terjadi transaksi.49 Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.50 i. Khiyar Tadlis Secara etimologis, tadlis artinya memerlihatkan barang dagangan yang ditransaksikan dengan bentuk yang tidak sebenarnya. Hukumnya

tadlis

(menyembunyikan

cacat),

haram

karena

mengandung kecurangan, penipuan, dan memakan hak orang lain dengan cara yang menyalahi hukum syara‟.51 8.

Pengertian Perdamaian (shulh) Dalam transaksi tidak memungkiri terjadinya sengketa ekonomi baik yang ditimbulkan oleh pelaku usaha atau konsumen. Sengketa ekonomi yang ditimbulkan yaitu berupa wanprestasi oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan perdamaian 49

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,et.all., Ensiklopedi Fiqih Muamalah…,hal. 102 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim…, hal. 494 51 Ibid., hal. 103 50

35

(shulh) karena dalam Islam mengajarkan harus berdamai sesama muslim. Al-shulh menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi secara etimologi adalah “memutuskan pertengkaran”. Sedangkan al-shulh menurut Sayyid Sabiq, secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam suatu syariat dirumuskan sebagai, „suatu

jenis

akad

(perjanjian)

untuk

mengakhiri

perlawanan

(perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.52 Pengertian shulh itu adalah sejenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.53 Para imam madzhab sepakat bahwa jika seserang mengetahui ada hak orang lain, lalu ia berdamai atau sebagaimana atas sebagiannnya saja, hal itu tidak diperbolehkan karena dapat merusak hak orang lain. Adapun jika ia tidak mengetahi dan mengaku hak orang lain, menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali adalah sah. Menurut pendapat Syafi‟i adalah tidak sah. Tiga imam madzhab sepakat bahwa membuat perdamaian terhadap barang yang tidak diketahui hukumnya adalah sah, sedangkan syafi‟i tidak boleh.54 Ash-shulhu disyaratkan di dalam Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari

52

Suhrawadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.1, hal.

189 53

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), ed.1, cet.3,

hal. 49 54

Syech al-„Allamah Muhammad bin „Abdurraman ad-Damasyqi, Fiqh 4 Madhzab, terj.‟Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: al-Haramain lit h-Thiba‟ah, 2014), hal. 244

36

perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak terselesaikan.55 Sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surat an-Nisaa‟ ayat 114 yaitu:                 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat ma‟ruf atau mengadakan perdamaian antara manusia (An-Nisa: 114).56 Dasar hukum ash-shulhu di dalam sunah adalah riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Maajah, Hakim, dan Ibnu Hibban sebagaimana dari Amar bin Auf, sebagaimana Rasulullah bersabda:57

ُ‫ ( اَنّصُهْح‬:َ‫عوْفٍ اَنًُْ َزَِّيِ رضّي اهلل عُّ َأٌَ رَسُولَ اَنهَ ِّ صهى اهلل عهيّ وسهى قَال‬ َ ٍ ِ ‫ٍ عًَْرِو ْب‬ ْ‫ع‬ َ ،ً‫حمَ حَرَايا‬ َ َ‫ إِنَا صُهْحاً حَرَوَ حَهَا ًال وَ أ‬,ٍَ‫جَائِزٌ َب ْيٍَ اَنًُْسْهًِِي‬

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda “Perjanjian antara orang-orang muslim itu dibolehkan, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. Perdamaian (shulh) ada dua macam, yaitu ibra‟ (damai dengan pelepasan barang/hak) dan mu‟awadhah (damai dengan penggantian barang/hak). Shulh ibra‟ adalah pembatasan dan pelepasan hak seseorang 55

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet.1, hal. 327 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah…, hal. 174 57 Ibnu Hajar Asqolani, Terjemah Buluqul Marom…, hal. 198 56

37

(terdakwa) kepada orang lain (pendakwa). Dalam perdamaian ini, tidak boleh menggantungkan suatu syarat. Shulh mu‟awadhah

adalah

perpindahan barang/hak seseorang (terdakwa) kepada orang lain (pendakwa).58 Syarat-syarat shulh adalah sebagai berikut:59 1) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. 2)

Mushalih „anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.

3)

Mushalih „alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, hal ini disebut juga dengan istilah Badal al-shuh.

4)

Shigat ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Shulh sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai

ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Menurut ulama Hanafiah, rukun shulh itu hanyalah ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun shulh itu, ada empat yakni adanya dua orang yang melakukan akad, ada ijab qabul, adanya persoalan yang mereka perselisihkan (mashthalah „anh), dan bentuk perdamaian yang

58

Al-Qodhi‟ Abu Syuja‟ bin Ahmad Al-Ishfhani, Fiqh Madzab Syafi‟i (Matan Abu Syuja), terj.Toto Edidarmo, (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 335 59 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 174

38

mereka sepakati (badl al-shulh).60 Dasar dari logika adalah bahwa shulh itu bertujuan memberikan kemaslahatan dan memang manusia membutuhkanya.61

C. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 1.

Pengertian Konsumen Pengertian konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemakai barang hasil produksi.62 Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari costumer itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.63 Pengertian “konsumen”di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari consumer sebenarnya berasal dari ”pemakai”.64 Konsumen memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.65

60

Helmi Karim, Fiqh Muamalah…, hal. 57 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,et.all., Ensiklopedi Fiqih Muamalah…,hal. 225 62 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet.2, 61

hal. 590

63

Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), cet.2, hal. 8 64 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan…, hal. 22-23 65 http//Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum.html diakses tanggal 03-03-2016

39

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (unitendelijke gebruiker an goederen en diensten).66 Dalam Pasal 1 ayat 2 menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 67 Seperti yang dikutip Celina, Az.Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:68 a.

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

b.

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

c.

Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 66

Shidarta, Hukum Perlindungan…, hal. 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999…, hal. 3 68 Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen…, hal. 13 67

40

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.69 Unsur-unsur definisi konsumen:70 a) Setiap Orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). b) Pemakai Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. c) Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini

69

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), ed.rev.cet.6, hal. 194 70 Shidarta, Hukum Perlindungan…., hal. 5-8

41

“produk” sudah bernotasi barang atau jasa. Semula pengertian produk hanya mengacu pada pengertian barang. Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidupnya. Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua

orang yang mengkonsumsi barang

atau/jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan, maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,

dipakai

dipergunakan

atau

dimanfaatkan

oleh

konsumen.71 Berkaitan dengan hal tersebut yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisiknya saja, melainkan terlebih lebih hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Presiden Jhon F. Kennedy sebagaimana yang dikutip Zulhan mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:72 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 2) Hak untuk memilih (the right to choose); 3) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 4) Hak untuk didengar (the right to be heard).

71

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan…, hal. 29 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), cet.1, hal. 47

72

42

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organizaton of Consumers Union-IOCU) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu:73 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi; 3) Hak umtuk memperoleh pendidikan konsumen; 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Menurut

masyarakat

Eropa

(Europese

Ekonomische

Gemeenschap atau EEG) juga telah sepakat atas lima hak dasar konsumen, diantaranya yaitu:74 a.

Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;

b.

Hak perlindungan kepentingan ekonomi;

c.

Hak mendapat ganti rugi;

d.

Hak atas penerangan;

e.

Hak untuk didengar. Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang

tentang Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang

73

Ibid., hal. 49 Ahmadi Miru, PrinsipPrinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed.1, cet.2, hal. 103 74

43

diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.75 Dengan demikian, secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:76 a.

Hak atas keamanan dan keselamatan;

b. Hak untuk memperoleh informasi; c. Hak untuk memilih; d. Hak untuk didengar; e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; f. Hak untuk memperoleh ganti rugi; g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; h. Hak untuk memeperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan; j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 2.

Pengertian Pelaku Usaha Black‟s Law Dictionary, memakai istilah produser bagi pengusaha,

dengan

pengertian,

“produsen

adalah

mereka

yang

menghasilkan. Kata ini biasanya digunakan untuk orang yang meningkatkan hasil pertanian dan menempatkannya sesuai dengan kondisi pasar”.77

75

Ibid., hal 104 Ibid. 77 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Malang: UB Press, 2011), hal. 42 76

44

Produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.78 Menurut

Undang-Undang

No.

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.79 Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian Directive ditentukan bahwa:80 a.

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain dari pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;

b.

Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu barang untuk dijual, dipersewakan atau untuk

78

Jamus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2014), cet.3, hal. 13 79 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 8 80 Ibid., hal. 9-10

45

leasing,

atau

setiap

bentuk

pengendaraan

dalam

usaha

perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen; c.

Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk kepadanya. Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan produsen

dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen meliputi:81 a.

Kelalaian si konsumen penderita;

b.

Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibawa (unfortseeable misuse);

c.

Lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak diproduksi;

d.

Produk pesanan yang timbul (sebagai) akibat kelalaian yang dilakukan oleh podusen lain dalam kerjasama produksi (di beberapa bagian yang mengakui joint and several liability). Dijelaskan pula hak dan kewajiban pelaku usaha untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam bertransaksi muamalah. Karena apabila hak dan kewajiban pelaku usaha tidak diketahui

81

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan…,hal. 42

46

memungkinkan timbulnya pelanggaran dalam persoalan pengadaan barang. Pelanggaran ini disebabkan karena konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

D. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk

melindungi

jaringan

telekomunikasi

dan

sarana

penunjang

telekomunikasi.82 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.83 Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.84 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.85 Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain 82

Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998, (Jakarta: PT Tatanusa, 1999), hal. 465 83 http/downloadl/Pengertian/Perlindungan/Hukum/Menurut/Para/Ahli/Hukum.html/ diakses tanggal 03-03-2016 84 http//Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum.html diakses tanggal 03-03-2016 85 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis…, hal. 193

47

berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.86 Perlindungan konsumen dalam hukum privat paling banyak ditemukan dalam B.W, khususnya dalam Buku III tentang perikatan. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.87 Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.88 Seperti yang di kutip Celina, Az. Nasution juga berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas.89 Dengan demikian, seyogianya dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah

86

Susanti Adi Nugroho, Proses Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008), ed.1, cet.2, hal. 57 87 http://taura-tlbk.blogspot.co.id/2015/01/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen.html diakses tanggal 08-03-2016 88 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisni…, hal. 1 89 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen…, hal. 13

48

aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pelaku usaha. Pada zaman sekarang perlindungan terhadap konsumen dipandamg sangat penting, mengingat makin banyak laju perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Perlindungan konsumen ini, sangat dibutuhkan oleh setiap konsumen yang melakukan transaksi, seperti transaksi jual-beli, sewa menyewa, pesanan dan sebagainya. Karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam menggunakan barang maupun jasa dalam bertransaksi. Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah selesainya transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerugian akibat pengadaan barang dari pelaku usaha. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat digunakan secara preventif guna mewujudkan perlindungan konsumen yang sesuai dengan hak-hak kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan tentang perlindungan hukum pada konsumen yang telah ada ketentuannya. Berikut perlindungan konsumen, terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:90 1.

2.

90

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 3

49

3.

4.

5.

6.

7.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adanya perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Hal ini bukan untuk mematikan pelaku usaha, akan tetapi dengan adanya perlindungan konsumen pelaku usaha dapat melakukan usahanya secara lebih luas dan sehat dalam melakukan usahanya tanpa adanya cacat barang yang merugikan konsumen. Pencantuman klausula baku diberikan untuk memberikan aturan dalam transaksi digunakan untuk meminimalisir wanprestasi. Klausula baku maksudnya adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

50

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.91 Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.92 Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terdapat

asas

yang

diyakini

memberikan

arahan

dan

implemetasinya di tingkatan praktik. Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum merupakan prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum.93 Asas perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.94 Pelindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang paling relevan dalam pembangunan nasional yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:95 1.

2.

91

Asas manfaat dimaksudkan untuk megamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis…., hal. 203 Zulham. Hukum Perlindungan …, hal. 67 93 Sulhan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1995), hal. 17 94 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis….,hal. 192 95 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 5 92

51

3.

4.

5.

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen maksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas, yaitu:96 1.

Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan.

2.

Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.

3.

Asas kepastian hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain mempunyai asas

juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 3 UUPK adalah:97 1. 2.

3. 4.

96

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

Susanti Adi Nugroho, Proses Sengketa Konsumen…, hal. 59 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 6

97

52

5.

6.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara di Indonesia telah ditetapkan hak konsumen. dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.98 Hak konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu:99 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Uraian hak-hak konsumen di atas pada intinya hak konsumen dalam suatu transaksi yaitu untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari barang yang telah didapatnya dari pelaku usaha. Karena

98

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan…, hal. 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 7

99

53

masalah tersebut merupakan hal penting dalam konsumen, selain itu barang yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan ketaatan dalam hak-hak konsumen. keterbukaan informasi dari pelaku usaha merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha, agar konsumen memperoleh kenyamanan. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen dapat dan berhak untuk didengar memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Di samping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang lain. Dari berbagai ragam hak-hak konsumen diatas secara garis besar hak konsumen dibagi dalam tiga hak dasar konsumen yaitu:100 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 2) Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar; 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain hak-hak konsumen yang telah tersebut diatas, terdapat kewajiban konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 5, sebagai berikut:101 a.

b. c.

100

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 8

101

54

d.

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya

kewajiban

konsumen

membaca

petunjuk

untuk

mendapatkan keamanan dari barang tersebut merupakan hal yang penting untuk mengantisipasi barang yang telah didapatkan, agar mendapatkan keamanan dan keselamatan. Selain itu, kewajiban menyampaikan petunjuk penggunanan atau prosedur, dikarenakan konsumen jarang membaca petunjuk pada label atau produk. Penyampaian informasi tersebut terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Dalam menjalankan usaha, Undang-Undang memberikan sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Dengan demikian untuk menghindari tumpang tindih antara konsumen dan pelaku usaha, dijelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK, yaitu. Pasal 6 UUPK tentang hak pelaku usaha, yaitu:102 a.

b. c.

102

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Ibid., hal. 8

55

d.

e.

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kondisi barang yang diterima oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang berikan tidak memadai dengan pembayaran. Kewajiban pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terdapat dalam Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:103 a. b.

c. d.

e.

f.

g.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Uraian diatas, terlihat jelas bahwa masing-masing konsumen dan pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban. Maka, hak bagi konsumen

103

Ibid., hal. 9

56

adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebaliknya hak pelaku usaha adalah kewajiban dari konsumen untuk memenuhi hak dari pelaku usaha tersebut. Demikan juga kewajiban-kewajiban konsumen merupakan hak yang harus diterima oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha

diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen di wajibkan beritikad baik melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Iktikad baik lebih ditunjukkan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya.104 Larangan pelaku usaha dalam memproduksi barang yang akan diedarkan di masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Larangan pelaku usaha seperti membeda-bedakan konsumen dari memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Larangan pelaku usaha dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen diatur selanjutnya dalam pasal 9 sampai dengan pasal 15 UUPK. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen larangan pelaku usaha tidak hanya dalam produk, makanan maupun periklanan. Namun,

104

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan…, hal. 44

57

dijelaskan larangan pelaku usaha dalam pemesanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 16 UUPK. Berkaitan dengan larangan perbuatan pelaku usaha, yang terdapat dalam pasal 16 UUPK menjelaskan tentang:105 Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 16 tersebut menjelaskan bahwa, pelaku usaha dilarang melakukan keterlambatan waktu dalam menyelesaikan pesanan sesuai yang telah dijanjikan pada awal akad yang telah disepakati. Karena hal ini merupakan prestasi atau ingkar janji, selain itu mengecewakan konsumen. dalam pegaturan ini diharapkan pelaku usaha tidak melakukan prestasi bagaimana larangan pelaku usaha yang telah djelaskan dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen ini. Larangan dalam Pasal 16 UUPK ini, menjadikan perbuatan tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, tidak saja dapat dituntut berdasarkan wanprestasi tetapi lebih dari itu dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum.106 Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

juga

memberikan

penjelasan terkait tanggung jawab pelaku usaha apabila melakukan kerugian

105

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 17 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen…, hal. 101

106

58

kepada konsumen yang dijelaskan dalam pasal 19 sampai pasal 28 UUPK. Pada pasal 19 memberikan penjelasan sebagai berikut:107 (1)

(2)

(3) (4)

(5)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam

pasal

19

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau

kerusakan,

pencemaran,

dan/atau

kerugian

konsumen

akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa

107

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 20

59

kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.108 Ganti

kerugian

yang

diperoleh

karena

adanya

wanprestasi

merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/ garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:109 a.

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

b.

Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;

c.

Debitur berprestsi tidak sebagaimana mestinya. Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian,

membawa akibat yang tidak mengenakkan bagi debitur, karena debitur harus: a.

Mengganti kerugian;

b.

Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugur debitur;

c.

Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian. Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur

karena telah terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:110 108

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 127 Ibid., hal. 128 110 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), ed.1, cet.2, hal. 73 109

60

a.

Pembatalan (pemutusan) perjanjian;

b.

Pemenuhan perjanjian;

c.

Pembayaran ganti kerugian;

d.

Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;

e.

Pemenuhan perjanjian perjanjian disertai ganti kerugian. Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban

untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjianya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya kerugian yang harus dibayar.111 Tuntutan kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:112 a.

Ada perbuatan melanggar hukum;

b.

Ada kerugian;

c.

Ada hubungan kualitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; 111

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 129 Ibid., hal. 130

112

61

d.

Ada kesalahan. Pasal 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menjelaskan mengenai hukum kontrak pelaku usaha, yaitu:113 (1)

(2)

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Dalam hukum kontrak, ketentuan pasal ini memperlihatkan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat dalam tahapan pelaksanaan kontrak tetapi juga mengikat dalam tahapan pelaksanaan kontrak. Sesuai ketentuan pasal ini, pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dan/atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu kurang-kurangnya 1 (satu) tahun.114 Hal ini memberikan konsekuensi bahwa walaupun perjanjian para pihak tidak menentukan, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual tersebut diabaikan pelaku usaha.

113

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 157

114

62

Dalam pasal 26 UUPK yaitu, “Pelaku usaha yang memperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.115 Seperti juga dalam pasal lainnya, bahwa dalam pasal ini kewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi atas jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha digantungkan syarat pada isi perjanjian. Dijelaskan pula dalam pasal 27 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu, “pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila”:116 a. b. c. d. e. f.

barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; cacat barang timbul pada kemudian hari; cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf b, dapat diketahui bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari sebagaimana yang dierjanjikan baik tertulis maupun lisan. Ketentuan ini memberikan konsekuensi, dalam hal tidak diperjanjikan maka pelaku usaha bertanggung jawab sampai masa daluarsa berakhir yaitu 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam huruf e UUPK.117

115

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal.. 24 Ibid., hal. 24 117 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 159 116

63

Pembebanan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan memiliki hubungan yang kuat dengan substansi tanggung jawab beban pembuktian yang tertuang di dalam pasal 28 UUPK berikut ini. Pasal 28, Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21,dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.118 Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi hak yang kalah karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.

E. Perlindungan Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dijelaskan secara khusus, melainkan di dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak khiyar, yaitu suatu hak yang diberikan oleh konsumen untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan akad. Hak khiyar inilah sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen apabila dalam transaksi ekonomi ada salah satu cacat barang. Walaupun pada faktanya hak khiyar ini jarang digunakan dan memiliki resiko yang cukup besar. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparasi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan 118

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 24

64

peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan khiyar. Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, dosa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.119 Pada KHES dijelaskan bahwa khiyar yang terdapat dalam pasal 20 poin 8 yang artinya, hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.120 Bentuk-bentuk khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu: 1.

Khiyar Syarth Khiyar syarth adalah suatu khiyar dimana antara penjual dan pembeli terdapat syarat tertentu. Gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Sebagimana yang dijelaskan dalam KHES pasal 227-230, berikut ini:121 Pasal 227: 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. 119

Muhammad dan Alimin, Etika & Perlindungan…, hal. 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf..., hal. 11 121 Ibid., hal. 63 120

65

Pasal di atas dapat dinyatakan bahwa dalam transaksi, antara penjual dan pembeli dapat bersepakat untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan akad. Dalam jangka waktu tiga hari untuk memutuskan hak tersebut. Pasal 228: Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.122 Pernyataan dalam pasal tersebut, jika hak khiyar telah lewat batas waktunya yaitu lebih dari 3 hari, dan tidak ada salah satu pihak yang membatalkan akad, maka transaksi dianggap sempurna dan dapat dilanjutkan. Pasal 229: 1) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan. 2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. 3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar.123 Dalam pasal ini menjelaskan, bahwa hak khiyar tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, apabila penjual meninggal maka barang menjadi milik penuh pembeli, dan apabila pembeli meninggal maka barang atau benda tersebut beralih menjadi milik pembeli. Pasal 230: Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.124 122

Ibid. Ibid., hal. 64 124 Ibid. 123

66

Pasal di atas menjelaskan, apabila dalam bertransaksi pembeli harus membayar penuh barang yang dibelinya, dan jika terjadi kerusakan merupakan keceroboan dari pembeli. 2.

Khiyar Naqdi Khiyar naqdi biasanya apabila penjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 231, sebagai berikut: Pasal 231:125 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. 2) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. 3) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran. Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa pembayaran dalam transaksi dapat ditangguhkan dikemudian hari. Akad jual beli dapat dibatalkan apabila pembeli melakukan wanprestasi seperti, pembeli tidak membayar dalam waktu yang telah disepakati di awal akad dan pembeli meninggal dalam masa khiyar.

3.

Khiyar Ru‟yah Khiyar ru‟yah dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak khiyar sebelum mengetahui barang yang akan dibelinya. Karena pembeli

125

Ibid.

67

atau penjual tidak melihat objek akad ketika terjadinya akad atau sebelum itu. Dalam KHES dijelaskan dalam pasal 232-234, yaitu:126 Pasal 232 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya. 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pernyataan di atas pembeli mempunyai hak khiyar sebelum membeli dengan memeriksanya terlebih dahulu. Apabila tidak cocok, maka pembeli boleh membatalkan akad. Jika pembeli tidak bisa datang sendiri memeriksa barang sebelum dibeli, maka boleh diwakilkan kepada pihak lain. Sebelum memutuskan membeli barang yang sesuai pilihan, dianjurkan pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli, seperti dalam dalil sunah berikut:

Dianggap cukup menginpeksi (memeriksa) barang sebelum terjadinya transaksi, menyangkut barang-barang yang pada kebanyakan tidak berubah sampai waktu yang trasaksi terjadi.127

126

Ibid., hal. 65 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al Fanani, Fat-Hul Mu‟in, (Bandung: Sinar Algensindo, 2006), hal. 773 127

68

Pasal 233: 1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. 2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.128 Tidak berbeda jauh dengan pasal sebelumnya, yaitu pembeli diperbolehkan memeriksa benda seluruhnya yang akan dibelinya. Meskipun benda tersebut benda tetap maupun benda bergerak. Pasal 234: 1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak ru‟yah melalui media. 2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. 3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.129 Dalam pasal ini, apabila dalam transaksi terdapat pembeli yang buta, maka pembeli boleh memeriksanya sendiri atau boleh melalui wakilnya. 4.

Khiyar „aib Khiyar „aib merupakan cacat pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 235-242, berikut ini:130 Pasal 235: “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari „aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal di atas menjelaskan bahwa penjual harus menjual barang yang bebas dari cacat, atau boleh menjual tetapi penjual memberitahu

128

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf…, hal. 65 Ibid.,hal. 65 130 Ibid., hal. 66 129

69

kepada pembeli mengenai cacat pada barang tersebut, agar pembeli mengetahuinya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya „aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.131 Ketika dalam bertransaksi terdapat cacat pada benda, maka pembeli diperbolehkan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Pasal 237 1) „aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. 2) „aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan „aib karena kelalaian penjual. 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila „aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.132

Pernyataan di atas dijelaskan, apabila dalam transaksi terdapat cacat barang yang ditimbulkan dari penjual, kemudian timbul perselisihan antara penjual dan pembeli, maka dapat diselesaikan di Pengadilan atau di selesaikan oleh lembaga yang berwenang. Akan tetapi apabila cacat barang dikarenakan kelalaian dari pembeli maka pihak penyelesaian sengketa berhak menolak tuntutan yang diajukan. Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang „aib yang disengketakan.133 131

Ibid. Ibid.

132

70

Dalam hal ini Pengadilan diberikan wewenang untuk menetapkan status benda „aib yang disengketakan antara penjual dan pembeli serta menjatuhkan sanksi kepada siapa yang berhak untuk ganti rugi atas benda tersebut. Pasal 239: 1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah „aib sebelum serah terima. 2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak „aib.134 Apabila dalam transaksi pembeli membeli secara borongan dan terdapat cacat dalam benda tersebut, maka pembeli dapat menolak benda yang cacat dan meminta ganti yang tidak cacat. Pasal 240: Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.135 Ketika barang yang sudah diberi dimanfaatkan secara sempurna oleh pembeli, dan kemudian terdapat cacat barang maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan kepada penjual. Pasal 241 1) Penjualan benda yang „aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. 2) Pembeli dalam penjualan benda yang „aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.136

133

Ibid. Ibid. 135 Ibid., hal. 67 136 Ibid. 134

71

Dalam transaksi jual beli, penjual yang menjual barang dengan „aib tanpa merusak kualitas benda dan diketahui sebelum serah terima barang maka sah. Namun, barang yang mempunyai „aib dan diketahui setelah serah terima maka pembeli berhak mendapatkan kembali uangnya secara utuh. Pasal 242 1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. 2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.137 Pada pasal tersebut terdapat kesamaan yaitu, barang yang cacat yang dibeli oleh pembeli berhak untuk dikembalikan namun tidak dapat dimanfaatkan oleh pembeli dan menerima uangya kembali. 5.

Khiyar Gabn dan Taghrib Khiyar gabn dan taghrib ini dapat digunakan apabila dalam transaksi adanya ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan

keistimewaan

fiqh

dalam

melakukan

perlindungan

konsumen, yaitu adanya ketidaksesuaian nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang diperlukan karena adanya perdaya atau tipuan.138 Dalam KHES dijelaskan dalam pasal 235-250:139 Pasal 243: Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.140 137

Ibid. Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen…, hal.185 139 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf…, hal. 67 140 Ibid. 138

72

Pernyataan di atas dalam bertransaksi pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi apabila penjual memberikan informasi yang tidak benar dari barang yang di jualnya. Pasal 244: 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.141 Apabila penjual memberikan informasi yang salah maka, pembeli dapat menuntut haknya ke pengadilan. Dan dapat mengajukan ganti rugi atau menuntut langsung kepada penjual. Pasal 245: 1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. 2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.142 Dalam hal ini, dalam transaksi bisa menghilangkan hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila barang yang dibelinya telah digunakan dan dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 246: Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.143

141

Ibid. Ibid., hal. 68 143 Ibid. 142

73

Apabila dalam bertransaksi, penjual dengan sengaja menjual barang dengan memberikan keterangan yang salah maka transaksi ini tidak sah. Pasal 247: 1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah. 2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. 3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.144

Dalam transaksi, apabila benda yang diperjualbelikan benda yang haram maka transaksi atau jual beli tidak sah. Akan tetapi jika dalam transaki benda yang dijual dengan tidak sengaja memberikan keterangan yang salah, maka jual beli ini sah. Pasal 248 1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut. 2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.145 Jika dalam bertransaksi terjadi penipuan oleh pihak penjual maka pembeli boleh membatalkan transaksi. Dan terjadinya sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga yang berwenang atau melalui pengadilan terdekat. Pasal 249: Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.146

144

Ibid. Ibid. 146 Ibid., hal. 69 145

74

Pembeli yang mengalami penipuan dapat kehilangan haknya mengadukan ke pengadilan apabila barang yang sudah dibeli dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 250: 1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. 2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda dijadikan obyek jual-beli.147

yang yang yang yang

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila konsumen mengalami penipuan, hak membatalkan atau meneruskan transaksi tidak dapat diwariskan. Konsumen akan kehilangan haknya apabila barang tersebut sudah dimodifikasi atau dirubahnya. Sehingga Islam terdapat prinsip dalam melindungi kepentingan manusia yaitu, prinsip la dlarara wala dlirarah, artinya jangan sampai memberi bahaya dan jangan sampai ditimpa bahaya. Hal ini dimaksudkan agar tindakan seseorang jangan sampai menimbulkan bahaya kepada orang lain. Demikian pula sebaliknya agar kita juga jangan sampai tertimpa bahaya karena perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian hendaknya sesama orang harus saling menjaga agar tidak merugikan orang lain.148 Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam al-Qur‟an, sunnaturrasul, dan

147

Ibid. Erni R. Ernawan, Business Ethics, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 214

148

75

ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka.149

F. Penyelesaian Masalah Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, penulis memberikan uraian mengenai penyelesaian sengketa konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif penulis menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian sengketa yang mengacu hukum Islam, meggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang akan diuraikan berikut ini: 1.

Penyelesaian Masalah Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu dispute. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah geeding atau proses. Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai.150

149

Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 354 150 Anita D.A Kolopaking, Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, (Bandung: P.T.Alumni, 2013), cet.1, hal. 8

76

Sengketa adalah suatu suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap masyarakat. Nader dan Todd sebagaimana yang dikutip Kurniawan memberikan pengertian konflik adalah perselisihan yang hanya melibatkan kedua pihak saja, sedangkan sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sudah bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga.151 Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasiorganisasi terhadap satu objek permasalahan. Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.152 Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mecangkup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” karena yang terakhir ini berkesan lebih sempit, yang hanya mencangkup hukum keperdataan.153

151

Kurniawan, Hukum Perlindungan…., hal. 44 http://jeyekvsdudul.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-cara-penyelesaiansengketa.html diakses tanggal 16-02-2016 153 Shidarta, Hukum Perlindungan…, hal. 165 152

77

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian:154 1.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan a.

Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen, dan pelaku usaha/produsen; dan

b.

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme alternative dispute resolution, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

2.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen itu diatur dalam UUPK. Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka secara umum peraturan hukum acara seperti dalam HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam pasal 45 yaitu:155 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

154

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian…, hal. 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 34

155

78

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa. Melalui ketentuan Pasal 45 ayat 1 dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu: 1.

Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

2.

Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada

pilihan para pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.156 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 46 memperlihatkan kemajuan berkenaan dengan pengaturan class action. Class action dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, suatu posedur hukum yang memungkinkan banyak orang bergabung

156

Gunawan Widjaja, Alernatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Ed.1, hal. 76

79

untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan.157 Dalam class action menyatakan, bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh “sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. Di dalam penjelasan Pasal 46 tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenar dirugikan dan dapat dibuktikan adanya bukti transaksi. Dengan demikian menurut Undang-Undang ini, class action diajukan oleh konsumen apabila memenuhi ketentuan bahwa:158 a.

Konsumen benar-benar dirugikan;

b.

Secara hukum dapat dibuktikan. Penyelesaian sengketa yang sederhana bagi konsumen yang

tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah small claim court atau small claim tribunal, yaitu pengadilan yang tujuan utamanya adalah untuk mengadakan penyelesaian secara cepat dan murah terhadap sengketa yang tuntutannya dalam jumlah kecil. Pengadilan ini walaupun diperuntukkan bagi konsumen semata, tapi bahkan pengusaha pun dapat menggunakan pengadilan ini.159 Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 47, yaitu:160 157

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 231 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlndungan…., hal. 190 159 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 231 160 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 36 158

80

Pasal 47, Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitral, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan

dari

alternatif

penyelesaian

sengketa.161

Adapun

penjelasannya sebagai berikut: a.

Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan “konsultan”

yang memberikan

pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klienya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak.162 b.

Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.163

c.

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memilhak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang

161

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan…, hal. 233 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitarse, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), ed.1, cet.3, hal. 30 163 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen…, hal. 66 162

81

bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.164 d.

Konsiliasi, juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.165

e.

Penilaian Ahli, adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 berbunyi:166 Lembaga arbitrase adalah badan yang terpilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukm tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu: arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 48, yaitu:167 Pasal 48, Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

164

Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 154 165 Ibid., hal. 154 166 Celina Tri Siwi Krstyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, …hal. 188 167 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999…, hal. 36

82

Penunjukan pasal 45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam ayat 4. Artinya, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:168 a.

Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

b.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat

mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan. Di samping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena:169 a.

Penyelesaian sengketa lambat;

b.

Biaya perkara yang mahal;

c.

Pengadilan tidak tanggap (unrenponsive);

d.

Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;

e.

Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbentuk

badan penyelesaian sengketa konsumen. Setiap konsumen yang merasa

168

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukuam Perlindungan…, hal. 234 Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan…, hal. 148

169

83

dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun ahli warisnya. Pasal 1 huruf 11 menyatakan yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.170 BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang benar. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 49 sampai pasal 57 UUPK. Dari ketentuan pasal 52 UUPK, terlihat pada huruf m, “bahwa menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini”. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 60 , yaitu:171 (1)

(2) (3)

170

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis…, hal. 210 Ibid., hal. 45

171

84

Selain saksi administratif juga terdapat saksi pidana yang terdapat dalam pasal 61 sampai pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pasal 61, Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.172

Dalam pasal Pasal 62 tentang saksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:173 (1)

(2)

(3)

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal 62 ini memberlakukan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat

172

Ibid. Ibid.

173

85

pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen. Tambahan saksi pidana dijelaskan dalam pasal 63 UndangUndang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: Pasal 63, Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa : a. Perampasan barang tertentu; b. Pengumuman putusan hakim; c. Pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha.174 Dalam hal gugatan ganti kerugian akibat dari peristiwa wanprestasi, jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah:175 1.

Sebesar kerugian yang nyata dialami oleh penggugat, yaitu kerugian yang benar-benar dialami oleh konsumen-penggugat.

2.

Sebesar kerugian yang dapat diduga, yaitu kerugian yang dapat diduga akan dialami oleh konsumen-penggugat jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

3.

Sebesar kerugian yang berupa akibat langsung dari wanprestasi pelaku usaha.

4.

Sebesar ganti rugi, yakni sebesar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 60 ayat (2) disebutkan bahwa saksi administrative berupa penetapan ganti kerugian yang

174

Ibid. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan…, hal. 142

175

86

ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) paling banyak Rp 200.000.000, 00. 5.

Sebesar isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (yang disepakati dalam transaksi konsumen).

2.

Penyelesaian Sengketa Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara khusus. Dalam KHES penyelesaian sengketa hanya dengan perdamaian yang dalam bahasa Arab disebut ash-shulhu. Ash-shulhu merupakan memutus pertengkaran antara dua pihak. Perdamaian merupakan suatu hukum yang tinggi, karena dalam penyelesaian sengketa di pengadilan juga boleh menggunakan perdamaian, maka itulah perdamaian dianjurkan dalam penyelesaian sengketa. Karena bentuk maaf merupakan perdamaian yang sangat mulia, yang diajarkan dalam agama Islam. Pada dasarnya perdamaian (as-shulhu) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, selama perdamaian itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharankan sesuatu yang halal. Namun karena posisi konsumen posisi yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian termasuk padanya sistem penyelesaian al-tahkim (arbitrase) tidak akan banyak menguntungkan konsumen. Dengan demikian, sesungguhnya penyelesaian hak konsumen adalah dengan adanya hukum

87

dan badan pengawas pemerintah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen.176 Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai tersebut.177 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terjadinya sengketa berupa ingkar janji diantara dua pihak dalam suatu transaksi, akan mendapatkan sanksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3639 KHES, yaitu: Pasal 36: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.178 Pernyataan di atas menjelaskan bahwa, suatu yang dianggap ingkar janji merupakan dalam perjajian atau akad telah mengingkari diantara keempat ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 26 KHES di atas. Apabila dalam perjanjian salah satu tidak menepati akad, maka pihak yang satu dapat menuntut ganti rugi. Pasal 37: 176

Muhammad, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 185 177 Nurul HAK, Ekonomi Islam…, hal. 134 178 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf…, hal. 19

88

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.179 Dalam akad perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, yang di dalamnya menyatakan ingkar janji apabila telah melewati batas waktu, maka dalam hal ini harus dianggap ingkar janji karena telah ditentukan di awal akad. Pasal 38 Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi; b) pembatalan akad; c) peralihan risiko; d) denda; dan/atau e) membayar biaya perkara.180 Apabila diketahui telah terjadinya ingkar janji dalam suatu akad, maka pihak yang melakukan ingkar janji tersebut dapat dikenakan sanksi seperti yang telah tersebut dalam salah satu pasal di atas, sesuai dengan ingkar janji yang dilakukannya. Pasal 39: Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila : a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.181

179

Ibid., hal. 20 Ibid. 181 Ibid. 180

89

Dalam pernyataan di atas, seseorang yang dianggap ingkar janji dan dijatuhi sanksi yaitu pihak yang telah mengingkari akad perjanjian dan tetap melakukan ingkar janji. Kemudian pihak tersebut tidak dapat membuktikan dalam penyelesaian sengketa yang telah diajukan oleh pihak lain. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan penjelasan penyelesaian sengketa dengan

perdamain yang terdapat dalam pasal

526-529 berikut ini:182 Pasal 256: 1) Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap melakukan perbuatan hukum. 2) Suatu akad perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama perdamaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata. 3) Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sah melalui pengakuan. 4) Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad perdamaian yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutannya. 5) Jika seorang anak menyetujui suatu akad perdamaian tentang sebagian dari tuntutannya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutannya tersebut, maka akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka akad perdamaian itu sah. 6) Jika seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad perdamaian tentang nilai tuntutannya, maka akad perdamaian itu adalah sah.

182

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf…, hal. 131

90

Pernyataan di atas memberikan penjelasan, apabila dalam suatu akad terjadi sengketa, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan perdamaian ke pengadilan atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Apabila dalam menyelesaian sengketa, yang mengajukan seorang anak, dan anak tersebut melakukan pengakuan hal tersebut adalah sah. Seorang anak boleh mengajukan akad perdamaian, dengan ketentuan ia mampu berfikir mengenai tuntutannya. Pasal 527: Wali seorang anak dibolehkan melakukan akad perdamaian atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan perdamaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu.183 Seorang wali, diperbolehkan mengajukan akad perdamian dari anaknya asalkan wali tersebut tidak akan merugikan bagi anak itu. Pasal 528 1) Perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa. 2) Pemberi kuasa tidak dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa diketahui oleh penerima kuasa184 Dalam perdamaian, boleh mengajukan sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Asalkan kuasa hukum tersebut telah disebutkan dalam surat kuasa. Jika dalam surat kuasa tidak terdapat nama kuasa hukum, maka tidak diperbolehkan. Pasal 529: 1) Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan perdamaian atas suatu

183

Ibid., hal. 132 Ibid.

184

91

gugatan, maka pemberi kuasa terikat dengan perdamaian itu. 2) Jika seorang penerima kuasa membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain, lalu ia membuat perdamaian atas namanya sendiri, maka penerima kuasa semacam ini menjadi bertanggungjawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut, dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh kembali dari penerima kuasa tersebut, dan penerima kuasanya sendiri bisa menuntut terhadap pemberi kuasanya.185 Pernyataan di atas, masih terkait dengan pasal sebelumnya bahwa penerima kuasa dengan pemberi kuasa mempunyai keterikatan dalam perdamaian. Terjadinya perdamaian di pengadilan, maka ada kemungkinan terdapat penuntutan ganti kerugian dari pihak yang dirugikan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan penjelasan penggantian objek shulhu, yang dijelaskan dalam pasal 530-532, yaitu:186 Pasal 530: 1) Jika penggantian objek perdamaian berupa barang tertentu, maka barang itu dianggap sebagai suatu barang sah sebagaimana barang asal. 2) Jika penggantian objek perdamaian itu berupa piutang, maka penggantian objek perdamaian dianggap sebagai pembayaran harga. Penggantian objek dalam perdamaian dijelaskan bahwa, penggantian objek dalam perdamaian yang berupa barang tertentu maka dianggap sebagai barang asal. Namun, jika penggantian objek perdamaian yang berupa piutang maka objek tersebut sebagai pembayaran utang. Pasal 531: 185

Ibid. Ibid., hal. 133

186

92

Penggantian objek perdamaian dari suatu perdamaian harus berupa harta milik dari orang yang membuat perdamaian. Dalam penggantian objek perdamaian maka harta yang digunakan untuk mengganti adalah harta milik sendiri dari orang yang mengajukan perdamaian. Pasal 532 Jika penggantian objek perdamaian berupa barang yang membutuhkan transaksi barang, maka penggantian objek perdamaian harus dinyatakan dengan jelas.187 Penjelasan Pasal di atas, menyatakan bahwa penggantian objek dalam perdamaian transakasi maka barang yang akan dijadikan objek penggantian perdamaian harus jelas, agar mudah dalam penyelesaian perdamaian. Objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan, yakni pertama: berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat, kedua: dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan.188 Perdamaian sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 9, yaitu:189        

187

Ibid. Nurul HAK, Ekonomi Islam Bisnis…, hal. 135 189 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah…, hal. 1033 188

93

“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya”. (al-Hujarat: 9) Perdamaian sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu apabila telah terjadi sengketa diantar kedua muslim atau lebih, segeralah minta maaf, atau dapat di damaikan oleh pihak ketiga agar tidak terjadi persengketaan lagi. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang maupun diajukan di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa, pihak yang mengajukan gugatan berhak untuk membuktikan barang bukti telah terjadinya ingkar janji. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan gugatan dalam perdamaian (shulh) yang dijelaskan dalam pasal 533-544, yaitu:190 Pasal 533: (1) Jika akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka perdamaian itu diakui sebagai sebab kepemilikan. (2) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.191 Dalam pasal di atas dijelaskan “akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan”, yang dimaksud pengakuan adalah jika orang yang dituduh mengakui hak lawan sengketanya. Apabila dalam akad perdamaian, objek penggantian berupa pengakuan atas harta yang disengketakan maka harta tersebut menjadi kepemilikan. Namun, apabila 190

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf…, hal. 134 Ibid.

191

94

peggantian objek perdamaian merupakan harta yang diambil dari orang lain, maka perdamaian atas harta orang lain tersebut bisa sebagian atau seluruhnya yang sah. Pasal 534: Jika akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.192 Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai objek penggantian yang disengketakan berupa manfaat atas suatu harta, maka hukum akad dari perdamaian tersebut bisa berupa akad ijarah. Pasal 535: (1) Suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantiannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa. (2) Hak syuf'ah (hak untuk didahulukan/preverence) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian. (3) Jika seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut. (4) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian.193 Dalam suatu sengketa yang diperdamaikan apabila tergugat bersikap diam atau tidak menolak dari gugatannya, maka harta penggantian tersebut menjadi milik penggugat. Dan tergugat tidak dapat membuat sumpah setelah persengketaan selesai. Namun, apabila seluruh

192

Ibid. Ibid.

193

95

harta atas penggantian tersebut dikuasai oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan baru. Pasal 536: Jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan membebaskan sisanya.194 Apabila penggugat ingin memiliki hartanya, dan telah menyetujui perdamaian dengan membebaskan tergugat, dari sisa perkara yang diajukan maka, penggugat harus merelakan karena dianggap sudah menerimanya. Pasal 537: Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutannya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.195 Dalam pasal ini masih berkaitan dengan pasal di atasnya, bahwa seseorang yang mengajukan perdamaian dengan sebagian tuntutannya, maka dianggaplah rela sebagian sisanya. Pasal 538: Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian di mana suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.196

194

Ibid., hal. 135 Ibid. 196 Ibid. 195

96

Apabila seseorang yang melaksanakan perdamaian dengan menyegerakan pembayaran utang kemudian diubah dengan utang dibayar di lain hari, maka dianggap yang menyegerakan pembayaran telah hangus. Pasal 539 Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.197 Dalam hutang piutang yang telah dibuatkan perjanjian. Jika melaksanakan perdamaian tentang hutang yang harus dibayar kembali bisa dibayar dalam bentuk barang lain yang sejenis harganya akan dianggaplah telah terjadi perdamaian. Pasal 540: (1) Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. (2) Dengan disetujuinya perdamaian itu, maka penggugat berhak atas penggantian perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.198 Pernyataan di atas menjelaskan apabila dalam suatu perdamaian telah terselesaikan maka tidak dapat dipermasalahkan lagi. Dan penggugat berhak menerima penggantian harta yang dipermasalahkan tersebut. Pasal 541: Jika salah satu pihak yang melakukan transaksi perdamaian meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu.199

197

Ibid. Ibid.,hal. 136 199 Ibid. 198

97

Dalam suatu perjanjian, apabila terjadi sengketa dan salah satu pihak meninggal dunia. Maka dalam perdamaian yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh ahli warisnya. Pasal 542: Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, maka kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan perdamaian itu atas kehendak mereka sendiri.200 Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak, maka kedua belah pihak tersebut dapat merubahnya asal ada kata persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 543: Jika suatu transaksi perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran yang dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap telah dapat memaksa tergugat untuk bersumpah.201

Pernyataan di atas menjelaskan penggugat dilarang memaksa tergugat untuk bersumpah dalam suatu perdamaian atas pembayaran, karena apabila menghindari pengucapan sumpah maka penggugatlah yang dianggap telah memaksa sumpah terhadap tergugat. Pasal 544: (1) Jika objek pengganti dalam perdamaian rusak sebagian atau seluruhnya sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu. (2) Jika suatu perdamaian dibuat dengan cara pengakuan, maka penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat. (3) Jika pengganti kerugian dalam perdamaian berupa suatu piutang atau berupa barang yang tidak tertentu, maka 200

Ibid. Ibid.

201

98

perdamaian itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya, dari tergugat.202 Pernyataan di atas menyatakan, apabila objek penggantian rusak sebelum diserahkan kepada penggugat, dan objek penggantian tersebut berupa barang tertentu maka dianggap sama dari barang yang diambil tersebut. Namun, jika objek penggantian bukan barang tertentu penggugat berhak menerima sejumlah penggantian dari kerugian dari tergugat.

G. Penelitian Terdahulu Pembahasan mengenai perlindungan konsumen telah banyak di bahas sebagai karya ilmiah. Namun yang membahas secara khusus perlindungan konsumen pada akad istishna‟, peneliti belum menemukan. Oleh karena itu, mengkaji terhadap penelitian terdahulu cukup penting digunakan sebagai acuan. Hal ini selain digunakan untuk acuan, juga bermanfaat untuk menghindari plagiasi dalam pembahasan perlindungan konsumen. Adapun penelitian yang telah peneliti temukan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesanan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitiannya membahas mekanisme akad yang terjadi di mebel Mia Jaya Abadi secara jual

202

Ibid.

99

beli langsung barang yang secara pesanan bagi barang yang belum ada dengan memberikan gambaran spesifiksi barang tersebut yang dalam hal ini menggunakan akad salam.203 Perbedaannya, skripsi Umiyati membahas pemesanan dalam akad salam di meubel Mia Jaya Abadi, sedangkan peneliti membahas pemesanan barang dalam akad istishna‟ di meubel desa Kates. Persamaannya yaitu terjadinya wanprestasi oleh pembuat barang dan perlindungan hukum mengacu pada UUPK. Penelitian yang dilakukan oleh Anur Janatin Na‟im, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Perumahan ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000”. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa dalam jualbeli rumah di Perum Taman Nirwana belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi terutama fasilitas umum dan kontruksi bangunan yang kurang bagus.204 Perbedaannya, Anur Janatin Na‟im membahas perlindungan konsumen pada jual-beli perumahan, sedangkan peneliti membahas mengenai jual beli pesanan pada akad istishna‟ di meubel Desa Kates. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Milatul Ainiyah, skripsi yang membahas tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual203

Umiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesanan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), dalam http://etheses.uinmalang.ac.id/185/5/09220046 diakses tanggal 26-03-2016 204 Anur Janatin Na‟im, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Perumahan ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.06/DSNMUI/IV/2000”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015

100

Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil skripsi ini menunjukkan jual-beli online menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu belum sepenuhnya direalisasikan,

karena

banyak

hak

konsumen

yang

dilanggar.205

Perbedaannya, Siti Milatul Ainiyah membahas jual-beli online dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen pada akad istishna‟. Proses pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan, dan proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaannya yaitu sama-sama mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES. Penelitian yang dilakukan oleh Alfin Hidayati, skripsi yang berjudul

“Perlindungan

Konsumen

terhadap

Nasabah

dalam

Akad

mudharabah (Studi Kasus Perjanjian Pembiayaan Akad mudharabah Di BMT Amanah Bangsri jepara)”. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu akad dalam mudharabah masih seperti akad musyarakah hal ini terlihat nasabah dan pihak BMT masing-masing memberikan kontribusi, dikategorikan sebagai akad murabahah.206 Perbedaannya, Alfin membahas perlindungan konsumen pada mudharabah, sedangkan peneliti membahas perlindungan

205

Siti Milatul Ainiyah, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Belii Online Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”,Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015 206 Alfin Hidayati, “Perlindungan Konsumen terhadap Nasabah dalam Akad mudharabah (Studi Kasus Perjanjian Pembiayaan Akad mudharabah Di Bmt amanah Bangsri jepara)”, skripsi, (Semarang: Fakultas Syari‟ah Dan Ekonomi Islam Iain Walisongo, 2013), dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1881/1/092311011_Coverdll.pdf diakses tanggal 0803-2016

101

konsumen pada akad istishna‟ yang mengacu pada UUPK dan KHES. Persamaannya yaitu perlindungan hukum yang mengacu pada UndangUndang No. 8 Tahun 1999 dan penelitian yang digunakan lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Abd.Rahman Arief, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (Kost) Bagi mahasiswa

Di

Jemurwonosari

Wonocolo

Surabaya”.

Adapun

hasil

penelitiannya yaitu akad sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa yang terjadi dengan menggunakan sighat lisan. Dalam sewa-menyewa kamar (kost) tetap bayar saat liburan meskipun tidak dimanfaatkan kamarnya.207 Perbedaannya, Abd.Rahman membahas perlindungan konsumen dalam sewa kamar kost, sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen dalam pesan barang dalam hal ini akad istishna‟ yang telah terjadinya wanprestasi oleh pihak pembuat barang. Persamaan yaitu terletak pada perlindungan konsumennya yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

207

Abd.Rahman Arief, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (Kost) Bagi mahasiswa Di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya”,Skripsi ,(IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), , http://digilib.uinsby.ac.id/7739/, diakses tanggal 13-04-2015/07.00