1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga perantara, berposisi sentral pada pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan uang secara sendiri dan kemudian membagikan atau meminjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 1 Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun ada kalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan kerugian. Risiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah, hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hakhaknya. 2 Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari 1
Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman, ( Yogyakarta: Ekonisia), hlm. 99. 2 Ahmad Kamil dan Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Cet, ke-1. (Jakarta Kencana: 2007), hlm. 828.
1
2
BMT, maka ia mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal). Pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 3 Pembiayaan yang ada di KJKS Madani diantaranya pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan qardhul hasan. Berikut data jumlah nasabah produk pembiayaan Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan No 1
Nama Produk Murabahah
Jumlah Nasabah
Faktor
31
Masyarakat yang semakin banyak
membutuhkan
barang konsumsi maupun barang untuk menjalankan usaha. 2
Musyarakah
131
Banyaknya kecil
pengusaha
menengah
di
lingkungan BMT. 3
Mudharabah
520
Kebutuhan usaha nasabah yang semakin meningkat.
4
Qardhul Hasan
22
Kebutuhan
masyarakat
kecil (tidak mampu) untuk membiayai kebutuhan. Jumlah 3
704
M. Kasmir Ibrahim, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: PT. Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 45.
3
Sumber: KJKS Madani Kota Pekalongan Tahun 2011.
Dari data tersebut dapat diketahui jumlah nasabah pembiayaan yang masih berjalan sebanyak 704 orang.4 Dan diantara nasabah tersebut terbagi dalam kategori nasabah pembiayaan, seperti data dibawah ini: Tabel 1.2 Jumlah Data Kategori Nasabah Pembiayaan No
Data Nasabah
Jumlah
1
Lancar
484
2
Dalam Perhatian Khusus
64
3
Kurang Lancar
52
4
Diragukan
56
5
Macet
48 Jumlah
704
Sumber: KJKS Madani Kota Pekalongan Tahun 2011.
Di KJKS Madani ada lima penggolongan kategori nasabah, golongan pertama lancar, golongan kedua dalam perhatian khusus, golongan ketiga kurang lancar, golongan keempat diragukan dan golongan kelima macet. Dari lima golongan di atas juga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok pertama dan kedua masuk kelompok PF (Performing Financing), kelompok ini termasuk kelompok I (satu) patuh dan golongan ketiga sampai kelima masuk kelompok NPF (Non Performing Financing) tidak patuh. Dari data di atas bahwa pembiayaan lancar sangat tinggi dan angka golongan macet atau kurang lancar termasuk rendah, akan tetapi golongan yang menuju angka tidak lancar
4
Wawancara Kepada Atiputa Nurhukama bagian Pembiayaan di KJKS Madani Kota Pekalongan, Tanggal 19 November 2013.
4
cukup tinggi. Sehingga pihak BMT harus mewaspadai pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi. Jika nasabah melakukan cidera janji, maka dapat dikatakan telah melakukan
wanprestasi
atau
terjadinya
pembiayaan
bermasalah.
Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT sesuai kesepakatan. 5 Orang yang melakukan wanprestasi bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya. Nasabah yang tidak dapat
melakukan pembayaran dikarenakan ada pendapatan yang
berkurang, maka BMT akan memberikan keringanan dengan penundaan pembayaran atau pengunduran waktu pembayaran. Dalam dunia perbankan muncul fenomena menunda-nunda pembayaran yang dilakukan debitur atau nasabah terhadap lembaga keuangan yang memberi dana pinjaman. Akibatnya mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang lembaga keuangan mengeluarkan biaya, mulai dari administrasi hingga biaya yang besar yaitu untuk
menyewa
pengacara.
Masalah
ini
memunculkan
berbagai
permintaan dari pengelola lembaga keuangan akan pentingnya penanganan pembiayaan dan pengenaan sanksi kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran). Dalam hal ini DSN-MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang mana mereka 5
Makhalul Ilmi, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Pers, 2002), hlm. 115.
5
bisa dikenakan hukuman ta’zir (denda), seperti dalam transaksi pembiayaan yang terjadi di KJKS Madani Kota Pekalongan. Yaitu fatwa nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menundanunda pembayaran. Sanksi atau denda yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. 6 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan denda pembiayaan, karena kelancaran pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kemajuan suatu lembaga keuangan, untuk itu dalam Tugas Akhir ini peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Bermasalah Menurut Fatwa DSN-MUI No 17/DSN/MUI/IX/2000 di KJKS Madani Kota Pekalongan”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
latar
belakang
diatas,
maka
penulis
merumuskan permasalahan dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini yaitu: 1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan ? 2. Bagaimana pelaksanaan denda pada pembiayaan bermasalah di KJKS Madani
Kota
Pekalongan
menurut
fatwa
DSN-MUI
No
17/DSN/MUI/IX/2000 ? 6
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang “Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran”, http:/www.MUI.org.
6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dengan pelaksanakan denda di KJKS Madani Kota Pekalongan. Penelitian bertujuan: a. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan. b. Untuk
mengetahui
pelaksanaan
denda
pada
pembiayaan
bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan menurut fatwa DSN-MUI No 17/DSN/MUI/IX/2000 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat secara Teoritis Penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri, dan dalam bidang ilmu pengetahuan dapat pula memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada. b. Manfaat secara Praktis Pembahasan ini dapat bermanfaat untuk peneliti dan pembaca, khususnya bagi peneliti akan lebih memudahkan jika suatu waktu berhadapan
dengan
persoalan
yang
menyangkut
lembaga
keuangan, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi peneliti.
7
D. Penegasan Istilah Untuk menghindari kesalahpahaman istilah-istilah pada Tugas Akhir diatas, agar dapat terarah atau sesuai dengan pembahasan. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah : 1. Denda Konsekuensi yang harus diterima akibat dari ketidak disiplinan dalam pembayaran angsuran, berupa keharusan membayar dalam bentuk (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya) uang.7 2. Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah memiliki pengertian yang luas, mulai dari masalah yang kecil seperti menunggak satu hari karena terlambat menyetor, sampai hal-hal yang besar yaitu pembiayaan bermasalah. lebih jelasnya pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap lembaga keuangan sesuai dengan akad perjanjian. 8 3. Fatwa Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa, dengan bentuk jamak fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam .9
7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1998),hlm. 196. 8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, ( Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 112. 99 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,ed,. Ensiklopedi Islam, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 6.
8
E. Telaah Pustaka Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama pada penelitian sebelumnya, maka peneliti melihat kembali penelitian yang sudah ada sebagai rujukan dan referensi bahan penelitian. Ditinjau dari penelitian yang sudah dilakukan di lembaga keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah. Tabel 1.3 Tabel Penelitian Sebelumnya Peneliti
Jenis dan Pendekatan Penelitian Dewi Masitoh Jenis penelitian Judul: menggunakan pendekatan “Mekanisme Penyelesaian kualitatif, dilakukan dengan Pembiayaan Bermasalah” observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil Penelitian
Persamaan dan Perbedaan
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebab kesulitan keuangan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.10
Persamaan: penelitian ini membahas tentang pembiayaan bermasalah Perbedaan: penelitian yang dilakukan Dewi Masitoh menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan dan pelaksanaan denda pada pembiayaan bermasalah.
10
Dewi Masitoh, Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan, (Pekalongan: STAIN,2010), Tugas Akhir tidak diterbitkan.
8
1
9
Nur Inayah Jenis penelitian lapangan Judul: dengan menggunakan “Strategi Penanganan metode deduktif dilakukan Pembiayaan Bermasalah dengan wawancara, Pada Pembiayaan observasi dan dokumentasi. Murabahah”
Untuk menangani pembiayaan bermasalah pihak BMT menggunakan stategi yang sudah sesuai fatwa DSN.11
Persamaan: menggunakan fatwa DSN sabagai panduan Perbedaan: penelitian yang dilakukan Nur Inayah menjelaskan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan dengan dilaksanakannya denda.
Emi Nurhayati Judul: “Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah“
Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi. Serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, apabila pembayaran masih dapat diharapkan berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanankeringanan, misalnya menunda jumlah angsuran 12 (rescheluding).
Persamaan: meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah Perbedaan: penelitian yang dilakukan Emi Nurhayati menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan pada jalannya pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan denda untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
11
Nur Inayah, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri, (Pekalongan: STAIN, 2009), Tugas Akhit tidak diterbitkan. 12 Emi Nurhayati, Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Syariah Kediri,( Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), Skripsi tidak diterbitkan, (http://www.arsip-pembiayaan.com) Tanggal 15 November 2013.
9
10
Fatekhatul Rizkiyah Jenis penelitian Judul: menggunakan metode “Strategi BMT Al-Amien analisis data deskriptif. dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah”
Penanganan pembiayaan bermasalah melalui tindakantindakan sebagai berikut: melakukan kunjungan terhadap anggota, memberi surat pemberitahuan, memberi surat teguran dan memberi 13 keringanan. Amilis Kina Jenis penelitian Cara menangani pembiayaan Judul: menggunakan metode bermasalah: “Mekanisme Penanganan deskriptif dan metode a. Dilakukan pendekatan Pembiayaan Murabahah analitik. dengan membuat surat Bermasalah “ peringata 1 dan 2. b. Pendekatan prosedural kemungkinan dapat diperbaiki dengan salah satu cara yaitu dengan membedakan nasabah yang bermasalah dengan nasabah lancar. c. Melihat dari sisi keadaan nasabah, apa ada masalah dalam usahanya. 14
Persamaan: memberikan tindakan dengan melakukan kunjungan dan memberikan keringanan kepada anggota. Perbedaan: penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan pelelangan. Persamaan: melakukan pendekatan dengan membuat surat peringatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh KJKS Madani untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini, tergantung pada besarnya pembiayaan yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Perbedaan: penelitian yang dilakukan Amilis Kina dalam penyelesaian pembiayaan dengan menggunakan hak tanggungan yaitu adanya pelelangan.
13
Fatekhatul Rizkkiyah,Strategi BMT Al-Amien Kedungwuni dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah, (Pekalongan: STAIN, 2008), Tugas Akhir tidak diterbitkan. 14 Amilis Kina, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Studi pada BMT Syariah Pare, (Malang: UIN, 2008), Skripsi tidak diterbitkan (http://Penanganan-Pembiayaan.com), tanggal 19 April 2014.
10
11
Naila Saadah Judul: “Tinjauan terhadap Faktor-Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah”
Jenis penelitian lapangan Seberapa besar faktor internal dengan pendekatan pihak debitur dan kreditur.15 kualitatif, dilakukan dengan cara observasi.
Persamaan: faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah Perbedaan: penelitian yang dilakukan Naila Saadah menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang faktor dilaksanakannya denda
15
Naila Saadah, Tinjauan Terhadap Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT An-NajahWiradesa, (Pekalongan: STAIN, 2009), Tugas Akhir tidak diterbitkan.
11
12
F. Kerangka Teori Hukum Islam adalah hukum muamalat yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Pengertian lain dari hukum muamalat adalah hukum yang mengatur etika hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan kegiatan muamalat adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek ekonomi dan sosial. Sebuah BMT yang melayani dalam hal pembiayaan dan lain-lain, tentunya mempunyai aturan-aturan baku tentang sistem dan mekanisme pembiayaan bagi anggotanya. 16 Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan, akan tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal dan sesuai dengan harapan. Salah satu persoalan yang membuat ketidakmaksimalan pelayanan itu disebabkan oleh kurangnya kerjasama anggota dalam mengembalikan angsuran, baik itu disengaja atau tidak. Dalam bingkai inilah denda atau sanksi dirasa perlu dibuat dan diberlakukan. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan, BMT berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, denda tersebut didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang 16
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 128.
1
13
“nakal”, yang seharusnya bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi menunda-nunda pembayaran, hal ini sesuai dengan fatwa MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Seperti dalam hadits berikut: QS. Al-Ma’idah (5) ayat 1:
َي آَي ُّي َي ا اَّل ِذ ْيهَي ا َيآ ُن ْي اآَي ْي ُن ْي ا ِذ ْيا ُن ُن ْي ِذا Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”17 Kaidah Fiqih:
تا ْي ِذإل َي َيحةُناإِذالَّلاآَي ْينا َي ُندلَّلا َي اِذ ْييلٌا َيعلَيىاتَيحْي ِذر ْي ِذم َي َيألَيصْي لُنا ِذىا ْيا ُنم َي َيآالَي ِذ Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”18 Peran pembiayaan sangat penting karena dengan pembiayaan, maka pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana) akan mudah ketika membutuhkan dana, namun ketika memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. tidak bisa serta merta langsung memberikan secara cumacuma dana tersebut kepada nasabah, tetapi perlu ketelitian dan kepercayaan yang tinggi kepada nasabahnya agar risiko dari pemberian pembiayaan dapat diprediksi atau diantisipasi. Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak debitur kepada kreditur itu terjadi karena dipengaruhi oleh kualitas karakter nasabah, secara teori menjelaskan bahwa apabila karakter kualitas nasabah itu baik, 17
Al-Qur’an Al-Ma’idah (5) ayat 1. http://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/17-sanksi_menunda_pembayaran.pdf Tgl 14 April 2014. 18
14
maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun, sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan oleh nasabah akan tinggi, akan tetapi dalam kenyataanya faktor dari pihak lembaga keuangan juga mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiaayaan bermasalah, jika tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dengan baik, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah dari pembiayaan itu akan muncul. Permasalahan tentang pembiayaan bermasalah cukup kompleks hingga untuk penanganannya memerlukan kerjasama antara pihak lembaga keuangan dan pihak nasabah agar pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan. 19
G. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Jenis penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi. 20 Dalam hal ini mengenai
19
Robert Tambubolon. Risk Manajement : Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, (Jakarta: PT Elex media komputindo, 2004), hlm. 24. 20 Saifudin Azmar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.
15
pelaksanaan denda pada pembiayaan bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,21 yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan yang dapat ditarik kesimpulan
berupa
uraian
tentang
pelaksanaan
denda
pada
pembiayaan bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan. 2. Objek Penelitian Objek penelitian adalah permasalahan yang dijadikan topik penelitian dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian. 22 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan denda dalam pembiayaan bermasalah. Adapun lokasi penelitian KJKS Madani Kota Pekalongan yang bertempat di JL. Teratai No.103 Poncol Pekalongan. 3. Sumber Data a. Sumber Data Primer Merupakan sumber data yang utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan data langsung dengan sumber informasi yang dicari. 23 Dalam hal ini, data yang diambil dari hasil wawancara pada bagian yang terkait, yaitu KJKS Madani Kota Pekalongan tentang pelaksanaan denda dan
21
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000), hlm. 3. 22 Winarna Surahmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Transito, 1997), hlm. 32. 23 Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.
16
penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS Madani Kota Pekalongan. b. Sumber Data Sekunder Merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. 24 Dalam hal ini data diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan denda, pembiayaan bermasalah, fatwa, lembaga keuangan dan lain-lain. Tugas Akhir yang ada diperpustakaan STAIN Pekalongan sebagai bahan rujukan dan referensi. Internet sebagai tambahan dalam mencari informasi tentang penelitian dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Metode Pengumpulan Data Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 25 Dalam hal ini, beberapa metode yang peneliti gunakan, antara lain sebagai berikut: a. Observasi yaitu teknik atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat
atau
mengamati
individu
atau
kelompok
secara
langsung.26 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, dengan
24
M. Iqbal Hasan, Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), hlm. 82. 25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM, 1999), hlm. 136. 26 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1989), hlm. 63.
17
mendatangi KJKS Madani untuk mengetahui gambaran umum tentang KJKS Madani, produk-produk yang ada di KJKS Madani dan yang lebih khusus lagi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan
dengan
pelaksanaan
denda
pada
pembiayaan
bermasalah, seperti: sistem pembiayaan, denda keterlambatan angsuran, tujuan denda, dan lain-lain. b. Wawancara Yaitu cara untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden atau pihak KJKS Madani sesuai dengan pedoman wawancara. 27 Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data dan informasi kepada penulis, 28 yaitu pihak Manajer KJKS Madani (Bapak Zaky Musyafa) beserta stafnya (Kholidin) selaku karyawan bagian pembiayaan dan juga para anggota/nasabah (Ibu Maulida) yang memanfaatkan pembiayaan di KJKS Madani dengan cara pengambilan sampel dari anggota yang dilakukan secara acak tanpa mengacu pada konsep yang ada dan memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota. c. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang 27 28
Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2001), hlm. 55. Ibid, Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm. 39.
18
berhubungan dengan masalah penelitian. 29 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan denda, ketentuanketentuan pembiayaan di KJKS Madani Kota Pekalongan. 5. Metode Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif atau analisis deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalahmasalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi dan realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci, yaitu dengan memaparkan objek peneliti secara apa adanya sesuai denga data yang diperoleh.
30
Seperti mengenai pelaksanaan denda pada pembiayaan
bermasalah menurut fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
H. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pembahasan ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut : Pendahuluan, Pembahasan, Penutup. Bab I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
29
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 133. 30 Ibid, Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm. 42.
19
Bab II Merupakan Pembahasan yang penting dalam Tugas Akhir ini yaitu Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah, Konsep Dasar Denda, Konsep Dasar BMT, Konsep Dasar Fatwa DSN/MUI. Pembiayaan Bermasalah: Pengertian, Faktor
Penyebab Pembiayaan Bermasalah,
Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Kriteria Kolektibilitas Pembiayaan. Denda: Pengertian, Denda dalam Kacamata Syariah, Denda Nasabah. Konsep Dasar BMT: Pengertian, Ciri-ciri, Dasar Hukum, Sifat dan Tujuan, Fungsi. Fatwa DSN-MUI: Pengertian, Tugas dan Wewenang, Fatwa DSN-MUI No 17/DSN/MUI/IX/2000. Bab III Merupakan Gambaran umum KJKS Madani Kota Pekalongan yaitu Profil KJKS Madani: Sejarah, Perbedaan KJKS dan BMT, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk-produk. Pembiayaan Bermasalah: Pengertian Pembiayaan, Penyebab, Jenis-jenis, Kriteria, Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Pelaksanaan Denda: Pengertian, Tujuan Pemberian Denda, Mekanisme Pemberian Denda, Dampak Pemberian Denda. Bab IV Merupakan Analisis Hasil Penelitian terhadap Pelaksanaan Denda di KJKS Madani menurut Fatwa MUI No 17/DSN/MUI/IX/2000 berisi tentang Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan Analisis Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Bermasalah Menurut Fatwa MUI No 17/DSN/MUI/IX/2000 Bab V Merupakan bab terakhir yaitu Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.
