1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan pembangunan di Indonesia terus mengalami peningkatan ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan kelancaran dan mutu pelayanan arus informasi dan komunikasi, serta perluasan jaringan dalam dan luar negeri dengan dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Perkembangan tersebut diiringi dengan tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang, serta lalu lintas barang dan jasa dalam arus perdagangan sehingga memperluas ruang gerak arus barang dan jasa yang ditawarkan baik itu produksi dalam negeri maupun luar negeri. Di jaman era globalisasi ini kebutuhan akan jasa pengiriman barang menjadi sangat penting sehingga banyak berkembang perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan. Dalam dunia perdagangan sifatnya mutlak sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Artinya barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan dan dari pedagang atau pengusaha kemudian diteruskan kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan.
2
Indonesia mempunyai perusahaan di bidang jasa pengangkutan, baik yang di kelola swasta maupun pengangkutan milik Pemerintah. Perusahaan pengangkutan pemerintah seperti, PT. Pos Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Garuda Indonesia, PT. PELNI dan sebagainya. Adanya perusahaan swasta di bidang jasa angkutan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat sebab perusahaan swasta tidak menjangkau semua daerah hanya melayani jalur tertentu yang menguntungkan dan biaya yang terlalu mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang ini dimaksudkan tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengiriman barang sudah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, banyak sarana yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut salah satunya melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dijelaskan bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum (Pasal 1 ayat (1)). Mengutip dari Pasal 1 ayat (1) penyelenggaraan Pos merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa.1 Dengan
kata
lain,
penyelenggaraan
pos
diarahkan
untuk
menunjang
pembangunan dengan mempererat pelayanan yang sebaik mungkin bagi 1
Purwosutjipto, H. M. N., 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan, ctk.keenam, hlm. 2
3
masyarakat di seluruh tanah air dan mempererat kerja sama dalam hubungan antar bangsa. Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pelayanan jasa pengiriman surat dan paket pos, jasa keuangan, serta logistik yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir seluruh kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan lokasi transmigrasi di Indonesia. Jumlah Kantor Pos lebih dari 3.800, dilengkapi dengan 1.811 Mobile Pos di kota-kota besar yang sudah dilengkapi dengan teknologi sistem online.2. PT. Pos Indonesia (Persero) berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya dengan meningkatkan mutu dan memperbanyak jenis pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang ditawarkan untuk memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat lain yaitu layanan pengiriman surat dan paket pos. Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pos, PT. Pos Indonesia (Persero) wajib mengirimkan surat dan paket pos sampai ke alamat dan tujuan yang diinginkan oleh pengguna jasa pos, serta tepat waktu atau sesuai waktu yang ditetapkan. Sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang PT. Pos Indonesia (Persero) perlu memperhatikan kepercayaan pengguna jasa pos. Di
mana pengguna pos menggunakan layanan pos karena mereka percaya
bahwa barang yang mereka kirim melalui jasa pos akan sampai di tempat tujuan dengan kondisi baik dan tepat waktu. Dalam hal ini untuk kelancaran penyelenggaraan pos yang dilakukan oleh penyelenggara pos perlu didukung
2
Super User, “Garuda dan Pos Indonesia Laksanakan Kerjasama Layanan Pembelian Tiket”, diakses dari www.posindonesia.co.id, pada tanggal 1 November 2013, pukul 20:50 WIB.
4
sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum.3 Pengangkutan merupakan salah satu unsur penting yang menunjang dalam berbagai jenis kegiatan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut melalui PT Pos Indonesia
(Persero),
pemerintah
mendorong
untuk
meningkatkan
jasa
pengangkutan barang secara lebih cepat dan singkat yang meliputi peningkatan mutu pelayanan, peningkatan teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia. Ada banyak bentuk layanan pengiriman surat dan paket pos yang ditawarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) salah satunya layanan Surat dan Paket Pos Domestik (standar dalam negeri) meliputi Pos Express, Pos Kilat Khusus, Paket Pos Biasa. Layanan Pos Domestik adalah layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri.4 PT. Pos Indonesia (Persero) dalam penyelenggaraan Surat dan Paket Pos Domestik berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak pengirim maupun penerima. Walaupun kadangkala tetap saja ada pelaksanaan pelayanan pos yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga pengiriman paket pos berakibat terhadap timbulnya kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa pos, seperti paket yang dikirimkan mengalami keterlambatan sampai ke tujuan atau barang yang dikirimkan mengalami kerusakan yang sebelumnya pada saat dikirim kondisi barang masih bagus dan pada saat sampai di tujuan berbeda keadaannya atau bahkan bisa saja terjadi paket barang kiriman tidak sampai ke tujuan alamat penerima karena paket barang hilang atau musnah. Selain itu kerugian yang 3
Alinea II Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 4 Super User, “Surat dan Paket Pos”, diakses dari www.posindonesia.co.id, pada tanggal 18 Agustus 2013, pukul 22:10 WIB.
5
timbul dalam pengiriman paket pos juga bisa diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian baik penyelenggara pos atau sumber daya manusianya (pegawai-pegawainya) maupun pengguna jasa pos itu sendiri. Dalam hal terjadi kerugian, berupa keterlambatan, kerusakan ataupun kehilangan kiriman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa: ”Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman dan Ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima”. PT. Pos Indonesia Indonesia (Persero) dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat dan paket pos, di samping mencari keuntungan juga harus bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Wujud tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati antara pihak pengirim dengan pihak penyedia jasa, yaitu pengirim menghendaki mengirimkan barangnya dengan syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang dan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) bersedia memenuhi kewajibannya dengan mengantarkan atau mengirim barang tepat pada waktu dan sampai di tujuan dengan aman. Sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos bahwa: “Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman”. Dalam hal timbulnya kerugian, artinya ada hak atau kewajiban yang tidak dipenuhi sehingga merugikan salah satu pihak dalam perjanjian pengiriman barang. Demikian juga dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pengirim tidak selamanya terlaksana sesuai dengan
6
yang dikehendaki para pihak. Hal tersebut tentu akan menimbulkan rasa kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi pengguna jasa pos bilamana barang yang dikirimkannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (uncertainly) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi.5 Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko dan manusia berusaha untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengalihkan risiko yang dihadapinya karena manusia tidak ingin menderita kerugian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa: “Asuransi adalah perjanjiian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti......” Dalam menghadapi risiko kegiatan penyelenggaraan pos, PT. Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengalihkan segala risiko kemungkinan terjadinya kerugian selama penyelenggaraan pengiriman surat dan paket pos (dokumen dan barang) melalui perjanjian asuransi. Pemberian asuransi pengiriman surat dan paket pos layanan domestik sebagai bentuk fasilitas tambahan yang menghendaki adanya jaminan keselamatan terhadap barang yang dikirim dan mendapatkan ganti rugi apabila barang kiriman tersebut mengalami kerugian.
5
Dr. A. Junaedy Ganie, 2011, S.E., S.H., M.H., ANZIF (Snr. Assoc), CIP, AAIK(HC), ChFC, CLU, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, hlm. 47
7
Keamanan bagi pengguna jasa pengiriman surat dan paket pos (dokumen dan barang) dapat terwujud apabila terhadap risiko kerugian yang tidak dapat dipastikan terjadinya ada kepastian pembiayaan. Kerugian yang sewaktu-waktu mungkin dialami pengguna jasa pos perlu dilakukan upaya yang tepat untuk menghindari, mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin timbul dengan mengalihkan risiko yang tersebut kepada pihak lain. Pemberian asuransi pengiriman surat dan paket pos tersebut merupakan bentuk usaha peningkatan pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) kepada masyarakat. Termasuk juga bagaimana PT. Pos Indonesia (Persero) mengatasi klaim tuntutan ganti rugi dari pihak pengguna jasa pos sebagai bentuk tanggung jawabnya dan hambatan dalam mekanisme pengajuan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa pos. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Asuransi Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pos Dalam Pengiriman Surat dan Paket Pos Domestik (Dokumen dan Barang) oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta”.
B. Rumusan Masalah Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul“Pelaksanaan Asuransi Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pos Dalam Pengiriman Surat dan Paket Pos Domestik (Dokumen dan Barang) oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
8
1. Apakah pelaksanaan pengiriman surat dan paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) dapat diasuransikan atau tidak? 2. Bagaimana pelaksanaan asuransi pengiriman surat dan paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) sebagai fasilitas tambahan yang diterima, ketika konsumen pengguna jasa pos mengalami kerugian? 3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan klaim asuransi kiriman surat dan paket pos layanan domestik sebagai bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero)?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dengan judul “Pelaksanaan Asuransi Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pos Dalam Pengiriman Surat dan Paket Pos Domestik (Dokumen dan Barang) oleh PT Pos Indonesia (Persero) Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengiriman surat dan paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) dapat diasuransikan atau tidak. b. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pengiriman surat dan paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) sebagai fasilitas tambahan yang diberikan PT. Indonesia (Persero) Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika konsumen pengguna jasa pos mengalami kerugian.
9
c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan klaim asuransi kiriman surat dan paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) sebagai bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Tujuan Subjektif a. Penulisan hukum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. b. Untuk menambah wacana bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum asuransi.
D. Manfaat Penelitian a. Secara Teoritis Yaitu untuk memperluas wawasan penulis dan mengembangkan ilmu hukum dagang tentang pelaksanaan asuransi terhadap konsumen pengguna jasa pos dalam pengiriman surat dan paket pos layanan domestik (dokumen dan barang) oleh PT. Pos Indonesia (Persero) pusat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum asuransi. b. Secara Praktis Bagi Pemerintah
10
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukan kepada pemerintah untuk lebih kritis dalam memberikan perlindungan berupa asuransi yang diberikan terhadap pengguna jasa pos Indonesia dan memberikan gambaran mengenai kondisi penggunaan jasa pos di Indonesia, serta kualitas dan kuantitas pelayanan yang ditawarkankan kepada masyarakat sehingga kebijakan yang diambil nantinya benar-benar tepat untuk kemudian dapat mempercepat tercapainya tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Bagi Masyarakat Penelitian
ini
diharapkan
memberikan
kontribusi
pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak-hak apa saja yang diperoleh ketika menjadi konsumen, khususnya mengenai masalah pelaksanaan asuransi terhadap pengguna layanan pos di Indonesia.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulisan tentang Pelaksanaan Asuransi Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pos Dalam Pengiriman Surat dan Paket Pos Domestik (Dokumen dan Barang) oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat
11
Daerah Istimewa Yogyakarta, sejauh ini menurut pengamatan peneliti belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga peneliti berkesimpulan kemungkinan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti membahas terkait pelaksanaan asuransi terhadap penggguna jasa pos dalam pengiriman surat dan paket pos (dokumen dan barang) sebagai bentuk tanggung jawab pengangkut dengan menekankan pada asuransi kerugian bagi pengirim. Apabila setelah penelitian ini ditemukan penelitian lain yang serupa diluar sepengetahuan peneliti, maka peneliti berharap penelitian ini dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penulisan hukum berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Penulisan hukum yang disusun oleh Ida Bagus W.K. pada tahun 2010 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Paket Barang (Studi Kasus Pada PT. Kerta Gaya Pusaka Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penelitian tersebut membahas tentang penyelelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman paket barang yang dilakukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka Yogyakarta yang didasarkan pada ketentuan Undangundang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen ketika hak-haknya dilanggar oleh PT. Kerta Gaya Pusaka Yogyakarta.
