BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Yayasan adalah salah satu gerakan civil society yang mucul dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.1 Yayasan mempunyai tiga organ di dalamnya yaitu Pembina, Pengurus, Pengawas. Pengurus adalah organ yang berfungsi untuk mengelola yayasan, sehingga pengurus adalah salah satu organ penting dalam yayasan karena pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk tujuan, dan kepentingan yayasan. Selain organorgan di atas yang mengelola, yayasan juga memberikan hak kepada pengurus yayasan untuk mengangkat pelaksana kegiatan yayasan hal ini terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan Undangundang No. 28 tahun 2004 (yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 28 Tahun 2004) yang menyatakan : “Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.” Adanya pelaksana kegiatan yayasan bertujuan untuk membantu pengurus dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yayasan sesuai dengan tujuan yayasan. Salah satu organ pelaksana kegiatan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi adalah 1
Dyah Hapsari Prananingrum, Hukum Yayasan di Indonesia, UKSW, Salatiga, h.1. 2012.
rektor. Rektor adalah pimpinan tertinggi dalam perguruan tinggi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah sengketa dalam kewenangan yang dimiliki rektor universitas swasta dengan yayasan sebagai badan penyelenggara dapat dilihat dari kasus Universitas Trisakti dimana terjadi benturan antara rektor Universitas Trisakti dengan Yayasan Trisakti. Kasus Posisi : 2 1.
Thoby Mutis selaku rektor Universitas Trisakti menerbitkan Statuta Universitas Trisakti 2001R sebagai pengganti statuta 2001, pada 6 April 2002. Dalam statuta ini, Thoby menghapus keberadaan Yayasan dan menggantinya dengan Badan Hukum Pendidikan yang dikuatkan dengan Akta Notaris Edi Priyono, SH. No. 27 tertanggal 29 Agustus 2002
2. Alasan Thoby menghapus keberadaan Yayasan Trisakti karena menurut Thoby Universitas Trisakti adalah milik pemerintah. 3. Thoby berpegang pada sejarah : a. Universitas Trisakti awalnya bernama Res Publica atau Ureca yang bernaung di bawah Yayasan Badan Permusyawaratan Kewarganegaan Indonesia (Baperki) b. Brigjen TNI Syarif Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) sesuai KeputusanMenteri Nomor 01/dar/tahun 1965 tanggal 11 Oktober 1965 tentang penutupan sementara perguruan tinggi (swasta) yang langsung atau tidak langsung membantu gerakan petualangan atau kontra revolusioner G30S PKI. Keputusan itu menyatakan, 2
http://putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh 24 september 2013, pukul 16.55
ada 24 perguruan tinggi swasta, termasuk Universitas Res Publica Jakarta, ditutup untuk sementara waktu. c. Kemudian, Menteri PTIP berdasarkan surat Keputusan Menteri Nomor 09/dar/tahun 1965, 18 Oktober 1965 jo Nomor 12/dar/tahun 1965 membentuk tim persiapan pembukaan kembali Universitas Res Publica yang diperbaiki oleh Keputusan Menteri Nomor 012/dar/Tahun 1965 Tanggal 13 November 1965. d. Dalam Keputusan Menteri Nomor 13/dar/tahun 1965, tanggal 15 November 1965, Menteri PTIP mengganti nama Universitas Res Publica menjadi Universitas Trisakti dan pembentukan presidium sementara yang membawahi Univeritas Trisakti. Kemudian, pada 19 November 1965 Universitas Res Publica dibuka kembali dan bernaung dengan nama Universitas Trisakti. 4. Selain itu Universitas Trisakti menurut Thoby merupakan badan hukum karena mempunyai kekayaan, tujuan ,dan kepentingan dan organisasi yang teratur: a. Kekayaan 1. Tanah dan bangunan milik UNRECA seluas 70.000m2, yang telah diserahkan pada Universitas Trisakti. 2. Tanah dan bangunan serta aset bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli dari dana Universitas Trisakti 3. Dana yang disimpan di bankmaupun kas, piutang yang diperoleh dari hasil kegiatan Universitas Trisakti
4. Pemilik Hak Cipta atas Logo atau Lambang Universitas Trisakti (Penggugat), yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Oktober 2002 5. Nomor Rekening Bank : Bahwa selaku subjek hukum Universitas Trisakti telah memiliki beberapa Nomor Rekening Bank antara lain di PT. Bank BNI 46 dan PT. Bank Mandiri 6. Dana pensiun b. Tujuan Universitas
Trisakti
(Penggugat)
didirikan
dengan
tujuan
untuk
melaksanakan Pendidikan Tinggi setingkat Universitas c. Kepentingan Bahwa untuk mencapai tujuannya Universitas Trisakti menyelenggarakan pendidikan akademik (melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi), profesional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sesuai dengan visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Universitas d. Organisasi yang diatur Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan, Universitas Trisakti memiliki kelengkapan organisasi yang terstruktur, yang antara lain terdiri dari: Dewan Penyantun; Senat Universitas; Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor; Unsur Pelaksana Akademik: Fakultas, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian
Masyarakat; Unsur Pelaksana Khusus Perpustakaan, Trisakti University Press, Lembaga Manajemen Kampus, Badan Afiliasi dan Badan Pengawas Internal; dan Unsur Pelaksana Administrasi 5. Karena sesuai dengan doktrin tentang badan hukum maka Thoby berpendapat bahwa Universitas Trisakti berhak mengelola sendiri tanpa perlu adanya Yayasan Trisakti 6. Sengketa terhadap pengelolaan Universitas Trisakti ini pertama kali diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, antara Universitas Trisakti (Toby Mutis dan kawan-kawan) melawan Yayasan Trisakti, Kemudian diputus dengan Putusan No. 169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim bahwa Yayasan Trisakti harus menyerahkan pengelolaan pada Universitas Trisakti 7. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 248/PDT/2009, mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Trisakti, yakni dengan memangkas hampir semua wewenang rektor untuk mengelola universitas dan menyerahkannya ke yayasan, termasuk hak pengelolaan rekening bank. 8. Pada kasasi Mahkamah Agung dengan putusan Putusan MA No. 822 K/Pdt/2010 antara Unversitas Trisakti melawan Yayasan Trisakti, menyatakan menolak kasasi dari Universitas Trisakti. Tindakan
Thoby
mengganti
statuta
menurut
Yayasan
Trisakti
adalah
penyalahgunaan wewenang karena Thoby mengeluarkan statuta 2001R tanpa melibatkan yayasan dan persetujuan yayasan. Tindakan yang dilakukan Thoby tersebut menurut
yayasan bertentangan dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan : Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yangditetapkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggiyang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam BAB VIII. Selain itu tindakan Thoby menurut yayasan juga telah melanggar PP No. 17 tahun 2010 jo PP 66 tahun 2010, sebagai pengganti PP No. 60 tahun 1999 dalam Pasal 58 G PP. No. 66 tahun 2010: 1. Organ dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nir laba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2): Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, evaluasi yang transparan, akses berkeadilan.
B. RUMUSAN MASALAH Bagaimana status badan hukum Universitas Trisakti dalam otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi pada yayasan.
C. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Trisakti, serta melihat ketepatan dalam pertimbangan tersebut dengan melihat Undangundang Yayasan dan Undang-undang Perguruan Tinggi.
D. MANFAAT PENELITIAN 1. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum yayasan 2. Untuk memberi masukan pada aparat penegak hukum
E. METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip, maupun doktri-dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3 Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know-how dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahanbahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. 4 1. Pendekatan 3
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta 2005,h. 41.
4
Jhony Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitioan Hukum Normatif, Bayumedia, Malang 2006,h. 44
a. Pendekatan undang-undang Menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani b. Pendekatan kasus Melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. 5 c. Pendekatan konsep Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum 2. Bahan hukum a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam Penulisan hukum ini yang meliputi : 1. Undang-undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan Undang-undang No 28 tahun 2004 2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Putusan MA No 822 K/Pdt/2010 antara Unversitas Trisakti melawan Yayasan Trisakti b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder 5
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana ,Jakarta 2005,h.119
sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang menunjang bahan primer dan sekunder antara lain kamus bahasa Indonesia, jurnal, Koran yang berhubungan dengan penelitan ini. 3. Teknik pengambilan data Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. 6 4. Unit amatan dan unit analisa a. Unit amatan 1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 2. Undang Undang No 28 tahun 2004 jo Undang Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan 3. Putusan MA No 822 K/Pdt/2010 antara Unversitas Trisakti melawan Yayasan Trisakti. 4. PP No 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan 6
Jhony Ibrahim,,Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang 2006 ,h. 393
5. PP No 2 tahun 2013 tentang perubahan terhadap PP No 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan b. Unit analisa 1. Problematika hukum dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang terjadi pada kasus Trisakti 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Trisakti
