BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Fenomena kemiskinan atau sering disebut sebagai lingkaran setan
kemiskinan, dapat diibaratkan seperti benang kusut yang sangat susah dibenahi. Kemiskinan tidak dapat ditakar hanya dengan kemampuan memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari. Kemiskinan mempunyai banyak arti. Ia lebih dari sekedar pendapatan yang rendah. Tetapi juga
merefleksikan kondisi pendidikan dan
kesehatan yang buruk. Kemerosotan dalam ilmu pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan hak-hak asasi manusia dan politik, serta tidak adanya kehormatan, kepercayaan
dan harga diri (Bappeda Provinsi Bali,
2006:63). Menurut Mubyarto (1998:4), kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan
serta
dalam
pembangunan.
Tujuan
pelaksanaan
program
penanggulangan kemiskinan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dari dua sisi, pertama dengan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kedua pengurangan kemiskinan melalui
1
pengurangan beban kebutuhan dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah yang dialami semua negara di dunia termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan tersebut yang sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taksin), Program Padat Karya Terpadu (PTK), Program Beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (JPS-Bidang Pendidikan), Program Kredit Usaha Tani (KUT), JPS Bidang Kesehatan, Program Pemugaran Lingkungan Pemukiman (PLP), Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Pemukiman(P2LP), Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Program PDM-DKE, Program OPK-Beras, Program Ekonomi Usaha Desa (EUD) dan Program KP-TTG Taskin ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya : 1) tekanan ekonomi karena krisis dan berbagai tragedi yang mengikutinya, 2) bisa jadi karena kurang tepat pemberian berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang tidak berdasarkan penyebab kemiskinan. Pembangunan daerah Bali merupakan salah satu subsistem dari pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik fisik maupun mental yang bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat baik lokal, regional maupun nasional. Pembangunan
2
harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar ekselerasi pertumbuhan ekonomi, penangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan Todaro (2002:19). Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan kualitas manusia
untuk
mempercepat
penanggulangan
kemiskinan
menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, membina serta menciptakan suasana yang menunjang proses pembangunan. Keinginan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mendudukkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek guna mengembangkan kemandirian masyarakat. Strategi dan pendekatan yang demikian lebih memfokuskan pada unggulan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan memberi kekuatan, kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Pembangunan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan di
perdesaan dan perkotaan. Penanggulangan kemiskinan yang
terkonsentrasi di daerah perkotaan disebut dengan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP). Salah satu strategi yang ditempuh untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan di perdesaan adalah melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK dalam operasionalnya menitik beratkan kepada pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilakukan dengan memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
3
pelestarian pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. PPK diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumber daya pembangunan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan itu mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Sukirno, 2000:43). Kemajuan itu dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, pertumbuhan dan perkembangan pendapatan, dan distribusi pendapatan. Ketiga aspek pendapatan tersebut dalam perekonomian yang kegiatannya diatur dan dilaksanakan secara berencana hendaknya berjalan secara seimbang agar tercapai stabilitas ekonomi yang mantap dan dinamis. Kebijakan
yang
telah
dilaksanakan
adalah
pemindahan
sumber-sumber
pembangunan dari pusat ke daerah dalam bentuk inpres, perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat kecil dan pembangunan kelembagaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Perhatian pemerintah sekarang ini masih memerlukan kiat khusus yang lebih terarah untuk menanggulangi kemiskinan yang masih besar. Kemiskinan yang besar ditandai dengan adanya Kepala Keluarga miskin yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Badung. Gambaran jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Kepala Keluarga (KK) miskin di Kabupaten Badung Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.1.
4
Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase KK Miskin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung Tahun 2009
Jumlah Kepala Jumlah Keluarga Miskin Keluarga (KK) % 1 Kuta Selatan 16.985 437 2,57 2 Kuta 9.182 115 1,69 3 Kuta Utara 14.685 272 1,85 4 Mengwi 25.701 1.043 4,06 5 Abiansemal 22.069 1.568 7,10 6 Petang 7.589 391 5,15 Badung 96.211 3.826 3,98 Sumber : Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung, 2009 No
Kecamatan
Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah KK tertinggi berada pada Kecamatan Mengwi sebanyak 25.701 KK dan terendah pada Kecamatan Petang yaitu sebanyak 7.589 KK. Sedangkan jika kita lihat KK miskin tertinggi berada pada Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi berada pada urutan kedua. Sedangkan KK miskin terendah berada di Kecamatan Kuta sebanyak 115 KK. Dalam penanggulangan kemiskinan, instrumen-instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah pusat dengan regulasi berupa pedoman teknis tentang standar pelayanan minimal, bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
miskin.
Peningkatan
kemampuan
pemerintah
daerah
dalam
menyediakan fasilitas pelayanan umum yang paling mendasar bagi masyarakat termasuk bagi penduduk miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan komprehensip, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Pada Tabel 1.2 menjelaskan tentang jumlah dan persentase Kepala Keluarga miskin
menurut desa/kelurahan di Kecamatan
Mengwi tahun 2009.
5
Tabel 1.2
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah dan Persentase KK Miskin Menurut Desa / Kelurahan Di Kecamatan Mengwi Tahun 2009 Desa / Kelurahan
Jumlah Kepala Keluarga 719 1.462 1.156 922 995 1.770 1.748 1.831 1.562 950 2.259 1.055 1.565 1.262 1.693 1.159 618 606 1.309 1.060 25.701
Jumlah keluarga Miskin (KK) % 38 5,29 83 5,68 28 2,42 22 2,39 25 2,51 104 5,88 71 4,06 59 3,22 71 4,54 46 4,84 93 4,12 43 4,08 50 3,19 47 3,72 62 3,66 35 3,02 51 8,25 18 2,97 53 4,05 44 4,15 1.043 4,06
Kuwum Sembung Werdi Bhuwana Sobangan Baha Penarungan Gulingan Mengwi Mengwitani Kekeran Kapal Abianbase Lukluk Sempidi Sading Buduk Tumbak Bayuh Pererenan Munggu Cemagi Mengwi Keterangan : Kepala Keluarga (KK) Sumber : Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung, 2009
Dari Tabel 1.2 dapat dilihat, Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 25.701 Kepala Keluarga yang tersebar di 20 desa/kelurahan di Kecamatan Mengwi. Dari 25.701 Kepala Keluarga, sebesar 1.043 atau 4,06 persen tergolong Kepala Keluarga miskin. Kepala Keluarga miskin tertinggi berada pada Desa Penarungan yaitu sebesar 104 Kepala Keluarga miskin atau 5,88 persen sedangkan Kepala Keluarga miskin yang paling sedikit
6
terdapat di Desa Pererenan yaitu sebanyak 18 Kepala Keluarga miskin atau 2,97 persen. Dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Badung telah dilakukan langkah-langkah melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga berupa bantuan pemerintah daerah untuk usaha-usaha ekonomi produktif. Sebagai salah satu contoh pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah Program Pengembangan
Kecamatan
(PPK).
PPK
adalah
upaya
memberdayakan
masyarakat perdesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Secara umum, visi PPK adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka perlu didukung oleh misi. Adapun misi dari PPK adalah memberdayakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelaksanaan pembangunan partisipatif; (3) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah daerah; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (5) pengembangan kemitraan dalam pembangunan. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)-PPK dikategorikan sebagai berikut : 1) kegiatan pembangunan atau
7
perbaikan
prasarana/sarana
dasar
(infrastruktur
perdesaan)
yang
dapat
memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, 2) kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan informal), 3) kegiatan simpan pinjam khusus bagi kelompok perempuan (SPP). Kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan mengharuskan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dalam pembangunan. Dari ketiga jenis kegiatan di atas kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) merupakan kegiatan yang harus ada pada setiap desa/kelurahan di setiap Kecamatan penerima PPK termasuk juga di Kecamatan Mengwi. Gambaran tentang kelompok PPK di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 1.3. Dari Tabel 1.3 dapat dilihat, jumlah kelompok yang mengikuti program pengembangan kecamatan di Kabupaten Badung sebanyak 325 unit yang terdiri dari 3.424 anggota kelompok. Kecamatan yang memiliki kelompok penerima bantuan Program Pengembangan Kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Abiansemal sedangkan Kecamatan Mengwi memiliki 67 unit kelompok yang terdiri dari 544 orang anggota.
8
Tabel 1.3 Jumlah Kelompok dan Pemanfaat Langsung Kegiatan PPK di Kabupaten Badung Tahun 2010 No
Desa / Kelurahan
Jumlah Kelompok (unit)
Jumlah Anggota (orang)
Jumlah Pemanfaat Langsung (orang)
1 2 3 4 5 6
Kuta Selatan 17 340 204 Kuta 23 345 345 Kuta Utara 24 250 250 Mengwi 67 544 544 Abiansemal 98 985 900 Petang 96 960 650 Kabupaten Badung 325 3.424 2.893 Sumber : Sekretariat PPK Kecamatan di Kabupaten Badung, 2011
Jenis Usaha Dagang (orang) 62 241 150 277 675 400 1.805
Jenis Usaha Bukan Dagang (orang) 142 104 100 267 225 250 1.088
Untuk mengetahui jumlah kelompok dan pemanfaat langsung Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 1.4. Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diuraikan, jumlah kelompok dan pemanfaat langsung dana pinjaman Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Mengwi tahun 2010 terdiri dari 67 unit kelompok yang tersebar di 13 (tiga belas) desa/kelurahan dengan jumlah anggota 544 orang. Sedangkan 7 (tujuh) desa/kelurahan lainya tidak mengikuti program karena tidak mendaftar dalam program pengembangan kecamatan tahun 2010. Dilihat dari jenis usaha yang dijalankan dari anggota pemanfaat langsung dibedakan menjadi dua, yaitu usaha dagang dan bukan dagang, dimana dari 544 orang pemanfaat langsung dana pinjaman PPK ini jenis usaha yang dijalankan dari usaha dagang sebanyak 277 orang atau 51 persen dan sisanya berjumlah 267 orang dengan usaha bukan dagang atau 49 persen. Usaha yang dijalankan antara lain usaha ternak, petani dan menjarit.
9
Tabel 1.4 Jumlah Kelompok dan Pemanfaat Langsung Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Mengwi Tahun 2010 No
Desa / Kelurahan
Jumlah Kelompok (unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Anggota (orang)
Desa Buduk 2 10 Kelurahan Abianbase 1 10 Kelurahan Sempidi 3 18 Kelurahan Sading 3 25 Kelurahan Lukluk 7 75 Desa Kekeran 17 129 Desa Mengwitani 11 90 Desa Mengwi 3 26 Desa Gulingan 11 86 Desa Baha 2 15 Desa Sobangan 3 25 Desa Sembung 3 30 Desa Kuwum 1 5 Kecamatan Mengwi 67 544 Sumber : Kantor UPK Kecamatan Mengwi , 2011
Jumlah Pemanfaat Langsung (orang)
Jenis Usaha Dagang (orang)
10 10 18 25 75 129 90 26 86 15 25 30 5 544
8 10 18 15 57 23 58 6 46 14 17 5 277
Jenis Usaha Bukan Dagang (orang) 2 10 18 106 32 20 40 15 11 13 267
Efektivitas kegiatan pemberian kredit yang merupakan satu dari kegiatan PPK sangat penting untuk dievaluasi, dalam artian apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung telah banyak dilakukan, namun kegiatan tersebut belum teridentifikasi secara maksimal sehingga belum diketahui kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan efektivitas dan dampak dari pelaksanaan kegiatan pemberian kredit di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, agar diketahui apakah kegiatan tersebut
10
telah efektif atau tidak guna meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. 1) Bagaimanakah
tingkat
efektivitas
pemberian
kredit
program
pengembangan kecamatan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung? 2) Bagaimanakah dampak pemberian kredit program pengembangan kecamatan terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung?
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian
ini adalah. 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberian kredit program pengembangan kecamatan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 2) Untuk mengetahui dampak pemberian kredit program pengembangan kecamatan terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
1.3
Kegunaan Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dapat dibedakan menjadi
dua yaitu, manfaat secara praktis dan teoritis.
11
1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pengelola dan pembina program serta memberikan gambaran yang jelas tentang program pengembangan kecamatan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 2) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran dampak maupun evaluasi terhadap sebuah program yang dilaksanakan.
1.4
Sistematika Penyajian Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dan susunan
dari sebuah skripsi, maka perlu disajikan sistematika penyajian.
Adapun
sistematika penyajian dari skripsi ini adalah sebagai berikut. BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah yang
kemudian
dirumuskan
kedalam
beberapa
pokok
permasalahan. Pada bab ini juga dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penyajian. BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS Bab ini menguraikan teori yang mendukung pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori tentang kemiskinan, kriteria keluarga miskin, efektivitas, dampak program. Bab ini juga
12
menyajikan pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai acuan dalam penulisan laporan penelitian ini dan menyajikan hipotesis. BAB III
METODE PENELITIAN Metode penelitian, menjelaskan mengenai metode penelitian yang menyajikan lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.
BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Bab ini menguraikan gambaran umum daerah penelitian yaitu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang dapat disampaikan.
13
