1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perekonomian di Indonesia pada saat ini yang serba canggih perkembangannya menuntut masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tuntutan itu yang menyebabkan kebutuhan menjadi lebih kompleks. Berdasarkan kebutuhan, setiap masyarakat memiliki kebutuhan terhadap pemilikan rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Secara individu manusia berusaha semaksimal mungkin menyisihkan sebagian hasil dari pekerjaan agar dapat memiliki rumah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah begitu penting dan mendasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan sandang dan pangan. Pertumbuhan
penduduk
yang
terus
meningkat,
menyebabkan
kebutuhan akan rumah akan meningkat dari waktu ke waktu. Namun memiliki rumah bukanlah hal mudah. Mengingat semakin meningkat nya harga tanah dan rumah, menyebabkan kebutuhan akan rumah semakin tidak terjangkau bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah cenderung berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah bekerja sama dengan bank sebagai lembaga pembiayaan membantu pemerintah mengurangi kesulitan masyarakat berkaitan dengan masalah rumah dengan memberikan kredit rumah. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank
2
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada umumnya bank wajib mempunyai keyakinan atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibanya sesuai kesepakatan. Penghasilan terbesar bank adalah berasal dari pemberian kredit, tapi resiko yang ditanggung bank juga besar. Resiko itu disebut dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah keterlambatan debitur dalam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman. Maka bank harus mengawasi dan membina debiturnya supaya sengaja atau tidak sengaja dalam melunasi kewajibannya untuk menghindari adanya gagal bayar. Gagal bayar adalah seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai penjanjian yang telah disepakati, misalnya pembayaran angsuran dan bunga pinjaman. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merupakan bank terbesar yang melopori Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Indonesia. Ini dibuktikan dengan realisasi KPR oleh bank BTN di Semarang pada 10 Juli 1976 (btn.co.id). Tidak sedikit orang telah menggunakan jasa Bank Tabugan Negara (Persero) Tbk. untuk memperoleh kesejahteraan KPR. Ada beragam produk jasa keuangan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dengan
tujuan
tersebut
Bank
Tabungan
Negara
(Persero)
Tbk.
mendeferensiasikan produk jasanya menjadi sebuah produk yang disebut Kredit Agunan Rumah (KAR). Kredit Agunan Rumah (KAR) adalah fasilitas kredit
3
konsumtif yang diberikan kepada debitur Perorangan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, modal kerja, sekolah dan lainnya. Kredit Agunan Rumah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin merealisasikan tujuannya yang belum tercapai dengan dana yang dimiliki. Penyaluran kredit kepada nasabah memiliki risiko yang sangat besar, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah tidak mampu dikembalikan dengan baik dan tepat waktu. Hal ini berdampak terhadap likuiditas Bank Tabungan Neraga (Persero) Tbk. sendiri, sehingga dalam pelaksanaa pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) harus sesuai dengan Standard Operating Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh perusahaan. Fungsi yang terkait dalam memberikan keputusan pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) harus memperhatikan prinsip kehati – hatian agar mampu meminimalisir kredit bermasalah. Dalam RUPSLB 30 September 2015 Aset Bank BTN meningkat 17%. Peningkatan Aset ini terutama didorong oleh kenaikan kredit dan pembiayaan perseroan. Kredit dan Pembiayaan perseroan meningkat 19%. Sesuai dengan fokus bisnis perseroan di bidang pembiayaan rumah, maka penggerak utama pertumbuhan kredit berasal dari kredit rumah. Dengan pencapain ini, perseroan tetep mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar KPR di Indonesia dengan pangsa pasar 30%, sedangkan untuk KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perseroan tetap mendominasi sebesar 98% dari total penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sepanjanag tahun 2015. Berdasaarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui sistem pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR). Untuk itu penulis mengambil judul
4
sebagai berikut: “EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT AGUNAN RUMAH (KAR) PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG SURAKARTA”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan apakah sistem pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Surakarta sudah sesuai dengan Standard Operating Prosedur (SOP)?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Surakarta sudah sesuai Standard Operating Prosedur (SOP).
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak lain, di antaranya. 1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk angkatan selanjutnya dalam pembuatan Tugas Akhir. 2. Hasil dari penelitian ini membuat penulis memahami dan mengerti sistem pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Surakarta.
5
3. Hasil dari penelitian ini memberikan masukan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mengambil langkah untuk meningkatkan kebijakan dalam sistem dan preosedur pemberian kredit.
