KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RI AU PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JALAN JENDERAL A. YANI MERAL TANJUNG BALAI KARIMUN 29164 TELEPON (0777) 21010 – 31048; FAKSIMILE (0777) 21010
SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan PEKERJAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TG. BALAI KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor: ............................ Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Karimun pada hari tanggal bulan tahun , berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Surat Penetapan nomor dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal antara: Nama : Kholis Kamaludin NIP Jabatan
: :
Berkedudukan di
:
19720612 199903 1 001 Kepala Seksi Teknik dan PK Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Jl. Jenderal A. Yani Meral Tanjung Balai Karimun
bertindak untuk dan atas nama Pangkalan sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani Meral Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor KEP-04/WBC.04/PSO/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disebut “PPK”, dengan Nama : ..................... [nama wakil penyedia] Jabatan : ..................... [sesuai akta notaris] Berkedudukan di : ..................... [alamat penyedia] bertindak untuk dan atas nama ......... [nama penyedia]berdasarkan Akta Notaris Nomor ......[nomor akta sesuai akta notaris], tanggal ............... [tanggal penerbitan akta]yang dikeluarkan oleh Notaris .............. [nama notaris penerbit akta](selanjutnya disebut “Penyedia”).
MENGINGAT BAHWA: (a)
PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksisebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yangmerupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “PekerjaanKonstruksi”;
(b)
Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; halaman1
(c)
PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
(d)
PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1 Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Hargadengan nilai sebesar................... [dalam angka rupiah] (terbilang); 2 Kontrak ini menggunakan kontrak gabungan antara Lumpsum (kontrak Lumpsum hanya untuk pekerjaan pendahuluan , pekerjaan akhir, dan pekerjaan taman) dan Harga Satuan; 3 Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 4 Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada); d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. syarat-syarat umum Kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP, dan Berita acara lainnya pada proses pemilihan / pelaksanaan kontrak. 5 Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas; 6 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
halaman2
b.
7
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama Pangkalan sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Pejabat Pembuat Komitmen
Kholis Kamaludin NIP 19720612 199903 1 001
Untuk dan atas nama ...................[nama penyedia jasa]
................. [nama yang mewakili] ................. [jabatan yang mewakili]
halaman3
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
Tetap
halaman4
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A.
Korespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK Nama : Pangkalan sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Alamat : Jl. Jenderal A. Yani Meral Tanjung Balai Karimun Telepon : 0777-21010 Faksimile : 0777-21010 Penyedia Jasa: Nama Alamat Telepon Faksimile
B.
Wakil Sah Para Pihak
: ............................... : ............................... : ............................... : ...............................
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : ............................... Untuk Penyedia : ...............................
C. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak berlaku terhitung mulai tanggal : ................................
D. Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama: 12 (duabelas) bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan pertama.
E. Umur Konstruksi
Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 20(dua puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.
F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Gambar ”As built” beserta pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan pertama dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan rincian 2 (dua) gambar asli dan 8 (delapan) salinan berikut softcopy-nya serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pekerjaan.
G. Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang tidak diperselisihkan dan diterima oleh PPK.
H. Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
I.
Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Sesuai dijelaskan dalam SSUK;
Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK
halaman5
J.
Pembatasan Penggunaan Dokumen
Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumendokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan softcopy tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan softcopy tersebut.
K. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama (tiga ratus dua) hari kalender terhitung mulai...................... s.d. ....................
L. Nilai Kontrak
1. Nilai kontrak pekerjaan adalah Sebesar Rp........................ (............................ terbilang): 2. Nilai kontrak tersebut sudah termasuk segala pengeluaran Penyedia beserta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayar Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
M. Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai pada DIPA Tahun 2014 Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun Nomor : DIPA-015.05.2.411730/2014, tanggal 05 Desember 2013.
N. Pembayaran Uang Muka O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dan Cara Pembayaran
Pembayaran dapat diberikan uang muka sebesar m a k s i m a l 2 0 % dari nilai kontrak.
302
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.
2.
Pembayaran nilai kontrak tersebut dilaksanakan melalui transfer ke rekening Penyedia pada .............................nomor rekening..............................atas nama ........................; Pelaksanaan cara pembayaran berdasarkan presentase hasil pekerjaan dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut : a. Termyn I ( pembayaran senilai 25 % dari nilai kontrak dikurangi cicilan uang muka ): kemajuan pekerjaan 30 % b. Termyn II ( pembayaran senilai 50 % dari nilai kontrak dikurangi cicilan uang muka ): kemajuan pekerjaan 55 % c. Termyn III (pembayaran senilai 75 % dari nilai kontrak dikurangi cicilan uang muka ): kemajuan pekerjaan 80 % d. Termyn IV(pembayaran senilai 95 % dari nilai kontrak dikurangi cicilan uang muka ): kemajuan pekerjaan 100 % e. Retensi 5 % : merupakan retensi untuk selama masa pemeliharaan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2. Pemeriksaan buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 3. Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; halaman6
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan berdasarkan progress. 7. Semua dokumen butir 1 sampai dengan 6 di atas harus disetujui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan ( PPTK ), Konsultan pengawas dan pengawas proyek Bea dan Cukai yang ditunjuk. 3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. 4. Dokumen penunjang yang harus dilampirkan sebagai persyaratan untuk mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan kepada PPK adalah: a. Bukti pelaksanaan pekerjaan; b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; c. Berita Acara Serah Terima; d. Kwitansi, Faktur Pajak, SSP; dan e. Kelengkapan dokumen pembayaran lainnya. P. Denda
1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi ( keterangan pekerjaan yang telah diselesaikan layak digunakan) ; atau
2. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum layak digunakan. Q. Jaminan Pembayaran
1. Jaminan Pembayaran disyaratkan jika penyerahan pekerjaan melewati masa tutup buku / waktu pembayaran ke KPPN batam dan tidak melebihi Tahun Angaran 2. Nilai Jaminan Pembayaran minimal senilai dengan Nilai kontrak yang belum diselesaikan. 3. Jaminan Pembayaran harus diserahkan sebelum tanggal 15 Desember 2014 atau menurut ketentuan yang berlaku. halaman7
4. Masa berlaku jaminan 30 Hari dan Jaminan Pembayaran harus dari Bank Garansi setempat yang satu wilayah dengan KPPN Batam. 5. Ketentuan isi kelengkapan jaminan / format jaminan akan diatur ulang berdasarkan ketentuan peraturan dari dirjen perbendaharaan negara (KPPN batam). R. Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara
Q. Penyelesaian Perselisihan Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masingmasing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.
halaman8
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Subpenyedia, Personil Inti, dan Peralatan A. Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] B. Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] C. Peralatan khusus yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan] D. Daftar material/bahan yang ditawarkan [cantumkan nama material, merek/pabrikan/negara warna/apabila ada]
asal,
kode
produksi/type/jenis,
halaman9
