BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN
A. Sejarah Ringkas Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah. Pelayanan prima kepada masyarakat tersebut diatas tertuang antara lain dalam: 1.
Garis–garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab III.
2.
INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
3.
Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum.
4.
Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.
5.
Keputusan Menpan No. KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
6.
Keputusan Menpan No. KEP/26/M.PAN/2004 tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan
Pelayanan
Publik.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan 19ndicator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan
B. Struktur Organisasi dan Personalia Struktur Organisasi merupakan susunan komponen – komponen (unit – unit kerja) dalam suatu organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja, tugas, dan fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan keahlian masing – masing karyawan. Struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, terdiri dari :
1.
Sekretariat/Badan
2.
Bagian Tata Usaha
3.
a.
Sub Bagian Umum
b.
Sub Bagian Keuangan
c.
Sub Bagian Penyusunan Program
Bagian Fungsional a.
Bidang Pelayanan Perijinan I
b.
Bidang Pelayanan Perijinan II
c.
Bidang Pelayanan Perijinan III
d.
Bidang Pelayanan Perijinan IV
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
C. Job Description Sesuai dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun
2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan Pasal 159 dan 160 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, maka Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi dari sekretariat badan adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat/Badan Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.Badan sebagaimana dimaksud didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala.Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud karena jabatannya adalah Kepala Badan.
Tugas Pokok Sekretariat/Badan : Sekretariat/Badan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
Fungsi Sekretariat/Badan : •
Pelaksanaan penyusunan program;
•
Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
•
Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
•
Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Bagian Tata Usaha Bagian tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Tugas Pokok Bagian Tata Usaha : Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Fungsi Bagian Tata Usaha : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bagian Tata Usaha;
•
Pengelolaan administrasi Badan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
•
Pengkoordinasian penyusunan, perencanaan, dan program Badan;
•
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Badan;
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a.
Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Tugas Pokok Sub Bagian Umum : Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi umum. Fungsi Sub Bagian Umum : • Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum; • Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; • Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan,
dan
penyelenggaraan
kerumah-tanggaan
Badan; • Penyiapan pertemuan/rapat-rapat Badan; • Pelaporan lingkup administrasi umum; • Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan : Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Fungsi Sub Bagian Keuangan : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
•
Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
•
Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
penyusunan
rencana,
penyusunan
bahan,
pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi; •
Penyiapan
bahan/pelaksanaan
koordinasi
pengelolaan
admnistrasi keuangan; •
Penyusunan laporan keuangan Badan;
•
Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c.
Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program : Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup penyusunan program dan pelaporan. Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
•
Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Badan;
•
Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan;
•
Pengembangan sistem informasi pelayanan;
•
Pelaksanaan
penyuluhan
dan
pelayanan
pengaduan
masyarakat; •
Penyiapan
bahan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian; •
Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.
Bagian Fungsional a.
Bidang Pelayanan Perijinan I Bidang Pelayanan Perijinan I dipimpin oleh Kepala Bidang I, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas Pokok Bidang Pelayanan Perijinan I : Bidang Pelayanan Perijinan I mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
tugas
Badan
lingkup
pelayanan
perijinan yang berkaitan dengan Usaha, Perdagangan dan Perindustrian. Fungsi Bidang Pelayanan Perijinan I : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan
Bidang
Pelayanan Perijinan I; •
Penyusunan petunjuk teknis Bidang PelayananPerijinan I;
•
Pelaksanaan
persiapan
fasilitasi
program
kerja
Bidang Pelayanan Perijinan I; •
Pelaksanaan pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan permohonan Ijin;
•
Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;
•
Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;
•
Pengkoordiniran
pelaksanaan
proses
perijinan,
dan
persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; •
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan I.
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Bidang Pelayanan Perijinan II Bidang Pelayanan Perijinan II dipimpin oleh Kepala Bidang II, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Tugas Pokok Bidang Pelayanan Perijinan II : Bidang Pelayanan Perijinan II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Fungsi Bidang Pelayanan Perijinan II : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perijinan II;
•
Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan II;
•
Pelaksanaan
persiapan
fasilitasi
Bidang Pelayanan Perijinan II;
program
kerja
•
Pelaksanaan pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan permohonan Ijin;
•
Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;
•
Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;
•
Pengkoordiniran
pelaksanaan
proses
perijinan,
perhitungan retribusi, penetapan SKPD/SKRD,
dan
persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; •
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan II.
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c.
Bidang Pelayanan Perijinan III Bidang Pelayanan Perijinan III dipimpin oleh Kepala Bidang III, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Tugas Pokok Bidang Pelayana Perijinan III : Bidang Pelayanan Perijinan III mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
tugas
Badan
lingkup
pelayananperijinan
yang
berkaitan
dengan
tata
ruang,
perhubungan, dan lingkungan hidup.
Fungsi Bidang Pelayanan Perijinan III : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan
Bidang
Pelayanan Perijinan III; •
Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan III;
•
Pelaksanaan
persiapan
fasilitasi
program
kerja
Bidang Pelayanan Perijinan III; •
Pelaksanaan pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan
rapat-rapat
dengan
Tim
Teknis
yang
berkaitan dengan permohonan Ijin; •
Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;
•
Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;
•
Pengkoordiniran
pelaksanaan
proses
perijinan,
perhitungan retribusi, penetapan SKPD/SKRD,
dan
persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; •
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan III;
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Bidang Pelayanan Perijinan IV Bidang Pelayanan Perijinan IV dipimpin oleh Kepala Bidang IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Tugas Pokok Bidang Pelayanan Perijinan IV : Bidang Pelayanan Perijinan IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan konstruksi, kesehatan dan lain-lain.
Fungsi Bidang Pelayanan Perijinan IV : •
Penyusunan rencana, program dan kegiatan
Bidang
Pelayanan Perijinan IV; •
Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perijinan IV;
•
Pelaksanaan
persiapan
fasilitasi
program
kerja
Bidang Pelayanan Perijinan IV; •
Pelaksanaan pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan
rapat-rapat
dengan
Tim
berkaitan dengan permohonan Ijin; •
Pengkoordiniran pengolahan data perijinan;
Teknis
yang
•
Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;
•
Pengkoordiniran
pelaksanaan
proses
perijinan,
perhitungan retribusi, penetapan SKPD/SKRD,
dan
persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan; •
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang pelayanan perijinan;
•
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perijinan IV;
•
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setiap Bidang Pelayanan Perijinan dibantu oleh Tim Teknis
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas – tugas Tim Teknis tersebut, antara lain : •
Meneliti permohonan ijin;
•
Mengadakan rapat pembahasan permohonan ijin;
•
Melaksanakan
peninjauan
lokasi/lapangan
terhadap
permohonan ijin apabila diperlukan: •
Melaksanakan proses perijinan, perhitungan retribusi dan persiapan konsep Surat Keputusan/Perijinan;
•
Memberikan
saran-saran
atau
pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Badan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; •
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
D. Jaringan Kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perijinan dengan didasarkan pada prinsip – prinsip pelayanan publik, yaitu : responsivitas, akuntabilitas, kesederhanaan, transparansi, dan kepastian hukum. Hal lain yang menjadi tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah Kota Medan, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat, serta mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk nantinya berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah. E. Kinerja Kegiatan Terkini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan telah melakukan banyak hal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diantaranya : 1.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari penerimaan permohonan ijin sampai menerbitkan ijin;
2.
Melaksanakan pelayanan perijinan yang optimal sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku.
3.
Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan perijinan.
4.
Meraih beberapa penghargaan, seperti : Kontes Inovasi Solusi 2014, Ombudsman 2013, UKP4, dan AS/ANZ ISO 9001:2008
F. Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, yaitu
1. Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik 2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Keuangan 5.
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Pelaporan
Capaian
Kinerja
