1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Seiring dengan perkembangan zaman, hak-hak perempuan mulai dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan publik. Kebijakan tentang perempuan sekarang ini sudah mulai diperbincangkan dan diperjuangkan baik dalam ranah pemerintah pusat maupun dalam ranah pemerintah daerah. Dalam ranah pemerintah daerah seperti Desa Pakraman kebijakan tentang hak-hak perempuan sudah mulai diperbincangkan dan mulai diperjuangkan. Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu di Bali. Desa Pakraman sebagaimana yang diatur dalam Perda Provinsi Bali No 3 tahun 2001 dibentuk oleh enam unsur pokok, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat, mempunyai satu kesatuan tradisi, tata karma pergaulan hidup menurut Agama Hindu, ikatan Kahyangan Tiga, mempunyai wilayah, dan memiliki harta kekayaan sendiri. Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 3 tahun 2001 tentang desa Pakraman dan membentuk lembaga Majelis Desa Pakraman (MDP) yang menggantikan fungsi dari Majelis Pembina Desa Pakraman (MPDP) yang sebelumnya berfungsi memberikan pertimbangan tentang masalah adat kepada pemerintah dan mengadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga adat yang ada di Bali. MDP
2
bekerja sama dengan dinas-dinas terkait diantaranya Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan. Seperti yang diketahui setiap Desa Pakraman di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi warga Desa Pakraman bersangkutan, yang disebut dengan Awig-awig atau Pararem. Dengan begitu banyaknya Desa Pakraman yang ada di Bali, menyebabkan begitu banyak dan beragam pula awig-awig yang ada di Bali. Keberagaman hal tersebut membuat desa-desa yang berada di Bali menjadi unik dan mempunyai keistimewaan. Berdasarkan penelitian Tjok Raka Dherana yang diterbitkan dalam buku yang berjudul Desa Adat dan Awig-awig dalam Struktur Pemerintah Bali (1995) dapat diketahui bahwa usaha penulisan awig-awig telah dimulai jauh sebelum tahun 1986. Didalam awig-awig, terdapat pararem yang timbul akibat sebuah fenomena atau gejala yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Didalam awig-awig terdapat hal-hal yang tidak diatur maupun yang sudah diatur namun isinya masih ambigu, atau belum memiliki prinsip. Memang perlu yang namanya peremajaan aturan dari isi awig-awig tersebut agar sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Unutk itu dibuatlah pararem sebagai aturan tambahan diluar awig-awig yang isinya adalah hasil musyawarah bersama dalam paruman (rapat) desa. Pararem merupakan sebuah cerminan hukum adat yang bersifat dinamis. Pararem merupakan bukti hukum adat yang tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman (rapat) adat. Beberapa buku dan literatur ada yang menyebutkan mengenai penjelasan pararem, namun
3
tidak dijelaskan tentang pengertiannya secara jelas dan mendetail. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 tahun 2003 tentang perubahan Peratuan Daerah Provinsi Bali No 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat, yang menjelaskan pengertian pararem merupakan adalah hasil keputusan paruman (rapat) desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awig-awig Desa Pakraman dan yang menyangkut hal-hal prinsip diluar pelaksanaan awig-awig Desa Pakraman yang berlaku. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada level kebijakan publik secara kuantitas masih dirasa kurang. Kelompok perempuan lebih banyak menikmati produk dari hasil kebijakan publik yang mayoritas dibuat oleh kalangan laki-laki. Tuntutan perempuan dalam pengambilan kebijaka publik merupakan tuntutan yang wajar dikarenakan perempuan merupakan sasaran kebijakan publik yang tidak memiliki daya tawar, sehingga mengakibatkan banyak terjadinya produk kebijakan publik yang tidak ramah gender. Pada pemilu tahun 2004 lalu fokus perjuangan gerakan perempuan terletak pada perjuangan merebut kuota 30 persen dari jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen, maka agenda yang tidak kalah penting adalah perjuangan jumlah keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Sekarang ini persamaan gender sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan adat di Bali. Berbicara tentang gender tidak lepas dari jenis kelamin manusia. Disini perempuan selalu diberikan ketidakadilan dalam mendapatkan hakhaknya dalam pemerintahan. Berbagai sosialisasi materi gender telah dilakukan oleh banyak kalangan seperti Pemerintah Daerah, Pusat Studi Wanita dan Lembaga
4
Swadaya Masyarakat yang ada di Bali. Namun dalam wacana keseharian masyarakat Bali, gender menjadi persoalan yang cukup banyak disoroti, karena pengetahuan tentang kesetaraan gender masih sangat minim. Disamping itu juga karena budaya yang menaungi adalah budaya patriarkal. Laki-laki menduduki tempat paling atas dan perempuan dibawahnya. Terlihat sekali ada bias gender yang sangat problematik dialami masyarakat Bali. Pada tataran praktis, hak-hak perempuan tercabut praktik ideologi laki-laki yang menghalangi eksistensi perempuan. Ideologi ini merupakan praktik penipuan yang menghalangi keberadaan perempuan. Selain itu, eksistensi dan hak-hak perempuan dikaburkan atau disembunyikan melalui wacana praktik yang mengatasnamakan adat. Eksistensi perempuan dimarjinalisasi dalam permainan kepentingan politik dalam konteks pengambilan keputusan dan keadilan bagi mereka. Oleh karena itu, banyak kalangan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam dunia politik. Mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan tentang perempuan, agar perempuan Bali memiliki tempat dalam ranah pemerintahan daerah maupun pusat. Baik itu dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan dalam perumusan kebijakan publik. Menurut Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan (KemNeg PP 2006), sampai saat ini bebagai instrument yuridis dibuat untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Komitmen pemerintah melalui KemNeg PP untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga sangat tinggi. Namun, dalam kenyataannya ketimpangan gender dalam segala
5
aspek kehidupan tetap terjadi, sehingga sangat perlu dilakukan identifikasi terhadap bebagai faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam istiadat hindu di Bali kesetaraan dan keadilan perempuan belum terealisasi dengan baik terutama dalam perlakuan adat. Mengingat isu gender dilingkungan masyarakat di Bali merupakan isu yang relatif baru diwacanakan. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat, terlebih dahulu penting untuk dikaji mengenai pengetahuan, pandangan, dan sikap masyarakat Bali terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender. Dalam proses pembuatan awig-awig atau pararem seringkali dilakukan oleh perwakilan dari laki-laki saja. Pertanyaannya sekarang apakah keberadaan perempuan tidak dapat dilibatkan dalam proses pembuatannya. Mengingat di Bali mempunyai keunikan sistem kekerabatan sendiri yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Sistem kekerabatan yang dimaksud adalah sistem gotong royong dan kekeluargaan dalam metulungan (membantu) yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Keterlibatan perempuan dalam merumuskan awig-awig atau pararem
desa
pakraman sudah mulai digalakan. Di Desa Pakraman Panjer sendiri partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan publik sudah mulai digalakan oleh Desa Pakraman dan terus diperjuangkan bagi perempuan. Hal tersebut terlihat dengan mengajak perempuan yang sudah memiliki pendidikan dan wawasan untuk ikut dalam dimintai pendapat.
6
Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pakraman Panjer Tingkat Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Tamat SD/sederajat
1.566 orang
1.666 orang
Tamat SMP/sederajat
1.146 orang
1.034 orang
Tamat SMA/sederajat
2.268 orang
2.119 orang
Tamat S-1/sederajat
578 orang
569 orang
Tamat S-2/sederajat
178 orang
131 orang
Tamat S-3/sederajat
9 orang
4 orang
5.745 orang
5.523 orang
Jumlah Jumlah Total
11.268 orang
Sumber : Buku profil Desa Panjer tahun 2013-2014 Berdasarkan tabel diatas di desa Pakraman Panjer jumlah perempuan yang memiliki pendidikan sudah mulai bertambah setiap tahunnya dan jumlahnya sudah setara dengan kelompok laki-laki. Dengan persentase jumlahnya 60% laki-laki yang sudah memiliki pendidikan dan 40% perempuan yang sudah memiliki pendidikan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan di Desa Pakraman Panjer sudah mengalami peningkatan yang baik. Misalnya seperti sudah adanya Kepala Lingkungan (Kaling) dari kaum perempuan. Berdasarkan uraian diatas, dimana dalam penelitian ini akan mengkaji dan menguraikan tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
7
1.2 Rumusan Masalah Untuk mengadakan suatu penelitian agar hasil penelitian itu dapat dikatakan mempunyai nilai ilmiah, maka peneliti harus melalui prosedur penelitian. Dimana masalah harus diungkapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum peneliti berangkat kelapangan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun perumusan masalah yang penulis ajukan adalah : “Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar?” 1.3 Tujuan Penelitian Segala bentuk aktivitas baik yang bersifat besar maupun bentuk aktivitas yang bersifat kecil tentunya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan keinginan. Begitu pula penelitian tentang partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem di Desa Pakraman Panjer. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu : “Mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar”. 1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini nantinya sangat diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :
8
A. Manfaat Teoritis Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada bidang Administrasi Negara berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. B. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk pemerintah, masyarakat maupun Universitas Udayana khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Kota Denpasar pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan bagi pengembangan Desa Pakraman. 2. Bagi Desa Pakraman Panjer Sebagai sebuah studi yang mencari gambaran tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem di Desa Pakraman Panjer. Sehingga kesetaraan dan keadilan gender tidak lagi menghalagin perempuan dalam mengemukakan suaranya di lingkungan Desa Pakraman. 3. Bagi Universitas Udayana Khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan untuk
9
menambah koleksi materi perpustakaan kampus dan diharapkan mampu menggugah minat untuk melanjutkan penelitian ini secara lebih dalam ataupun mengenai masalah lain yang masih berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. 4. Bagi Mahasiswa Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Universitas Udayana dan juga sebagai bahan studi yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. 1.5 Sistematika Penulisan Agar mencapai hasil yang baik dan terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dibuat sistematika penulisan yang di uraikan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tenntang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menjelaskan kajian pustaka berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, pada bab ini peneliti juga menjelaskan kerangka konseptual, landasan teori dan kerangka berpikir dari penelitian ini.
10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan teknik penyajian data. BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini menjelaskan tentang jawaban dari permasalahan yang menguraikan mengenai gambaran umum, temuan, serta analisis penelitian berupa partisipasi perempuan dalam proses pembuatan pararem dan kendala apa yang dialami perempuan dalam proses pembuatan pararem. BAB V PENUTUP Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.
