BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Di era reformasi sekarang ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang otonomi daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hakikat dan tujuan pemberian otonomi daerah, salah satunya adalah mendekatkan pemerintah pada pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam konteks mendekatkan pelayanan publik itu, titik berat pelaksanaan otonomi daerah diletakkan di kabupaten/kota. Titik berat otonomi daerah pada kabupaten & kota itu, diharapkan pelayanan publik berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini mengingat kabupaten/kota merupakan satuan wilayah pemerintahan yang rentang jaraknya relatif dekat dengan rakyat. Dengan rentang jarak yang relatif dekat itu, pada gilirannya, pemerintah kabupaten/kota dapat mengetahui, memahami, dan mengerti tentang keinginan dan kebutuhan masyarakatnya (Lili
1
2
Romli, 2007 : 138-139). Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pemberian otonomi daerah, salah satunya adalah mendekatkan pemerintah pada pelayanan publik dan titik berat pelaksanaan otonomi daerah diletakkan di kabupaten/kota, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah..
Pelayanan publik sangat terkait erat dengan janji luhur bangsa Indonesia untuk bernegara, sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undangundang Dasar 1945. Namun sampai saat ini belum semua pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini dapat tercermin pada indikator global dan nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara, misalnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International untuk Indonesia pada tahun 2009 pada angka 2,8, Indeks Kemudahan Berusaha oleh International Financial Coorporation (IFC) di mana Indonesia menduduki rangking 122 dari 184 negara di dunia, dan Indeks Integritas Pelayanan Publik oleh KPK menunjukkan nilai 6,64 untuk Pemerintah Pusat, 6,18 untuk Pemerintah Provinsi, dan 6,46 untuk pemerintah kabupaten dan kota (Jurnal Layanan Publik edisi XXXVIII, 2011 : 77).
Pelayanan perizinan pemerintah daerah sering kali dikeluhkan oleh masyarakat karena prosedur pengurusannya berbelit-belit, tidak transparan, tidak adanya kepastian waktu, dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masih adanya punggutan-punggutan yang tidak resmi. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain dan dari satu meja ke meja lain ketika ingin
3
mendapatkan izin. Hal tersebut membuat citra buruk bagi kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Kondisi pelayanan seperti tersebut harus dirubah, dengan kata lain harus adanya reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan publik. Adapun maksud diadakannya reformasi ditujukan untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dan bisa meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat (Juniarso Ridwan, 2009 : 166).
Pelayanan investasi pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan publik yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk bidang investasi. Dalam upaya memperbaiki pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan antara lain Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat, Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sampai diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan kehidupan masyarakat, mendorong pemerintah untuk kembali memahami pentingnya perbaikan mutu pelayanan. Perbaikan pelayanan publik ini, tidak saja
4
ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat, namun juga meningkatkan daya tarik arus investasi, karena kredibilitas dan pelayanan yang baik. Penyediaan standar pelayanan investasi yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan investor maupun masyarakat kepada pemerintah yang cenderung berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah melakukan penyederhanaan penyelengaraan pelayanan terpadu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006. Melalui peraturan ini dibentuk pedoman pelayanan satu pintu yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah transparan pasti dan terjangkau. Peningkatan jumlah penanam modal di Yogyakarta dipandang meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan daerah serta pendapatan masyarakatnya.
Kabupaten Kulon Progo yang secara administratif menjadi salah satu wilayah kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam potensi investasi yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik di sektor perikanan, pertambangan maupun industri/perdagangan. Kondisi ini didukung oleh letak geografis Kabupaten Kulon Progo yang cukup strategis sebagai wilayah penghubung antara Daerah Istimewa
5
Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah bagian selatan serta berada pada jalur utama bagian selatan menuju pusat ibukota Jakarta.
Berdasarkan berbagai perhitungan dan pertimbangan studi kelayakan yang saat ini sedang berjalan pada tahap akhir, Kabupaten Kulon Progo merupakan satu dari tiga kabupaten yang berpotensi besar untuk menerima mandat dari pemerintah provinsi. Perekonomian Kulon Progo mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, akan tetapi Kulon Progo masih merupakan daerah tertinggal dari segi penanaman modal apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dinyatakan Sodik, sumbangan nilai penanaman modal paling sedikit diantara Kabupaten/Kota lainnya yakni hanya sekitar 4% dari seluruh jumlah total penanaman modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
yang mencapai
40,22% (http://ekbis.sindonews.com/read/2012
/10/30/34/684060/investasi-kulonprogo-paling-rendah-sediy). Menurut Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat ini Kulon Progo sudah masuk ke dalam MP3I koridor delapan yakni dengan program megaproyek pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta, Bandara Internasional, Kawasan Industri, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Wisata Maritim, serta Kawasan Industri Baja. Sementara itu, pemerintah daerah juga telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kulon Progo. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah yang diberi mandat dan sekaligus kesempatan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk ditingkatkan laju pertumbuhan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-
6
baiknya. Era otonomi daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam mengelola
pemerintahan
dan
pembangunan
daerah.
Penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah ini tentu membutuhkan biaya besar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui investasi daerah. Oleh karena itu, penerapan model pelayanan perizinan sangat penting dilakukan guna mendukung pertumbuhan investasi daerah.
Kabupaten Kulon Progo pernah mendapatkan penghargaan 10 Besar Nasional Kinerja Kabupaten se-Indonesia. Penetapan kabupaten dengan kinerja terbaik ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-276 Tahun 2011 (http://www.kulonprogokab.go.id/). Evaluasi kinerja daerah telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan melihat seluruh pencapaian kinerja seluruh urusan yang dilaksanakan kabupaten/kota dan kunjungan lapangan. Evaluasi ini mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan secara operasional ditetapkan melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja diukur dari indikator-indikator tataran pengambilan kebijakan, tataran pelaksana kebijakan dan kinerja penyelenggaraan urusan serta inovasi yang telah dilakukan daerah (http://www.Kulonprogo kab.go.id/).
Menurut Budi Wibowo,SH.MM., Sekretaris Daerah Kulon Progo, pencapaian ini perlu diapresiasi karena merupakan satu-satunya Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan peringkat kinerja terbaik diantara 398 Kabupaten se-Indonesia. Selain itu juga sebagai bukti keberhasilan Kabupaten
7
Kulon Progo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan publik di era otonomi daerah (http://www.kulonprogokab.go.id/). Diharapkan Kabupaten Kulon Progo menjadi contoh bagi kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan bagi kabupaten lainnya di seluruh Indonesia.
Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menyadari bahwa investasi daerah memiliki peran sentral dan strategis dalam menunjang keberhasilan daerah menyelenggarakan tata pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo merestrukturisasi satuan organisasi dan tata kerja pemerintahan untuk mempermudah penerbitan izin investasi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Investasi.
B. Identifikasi Masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan berbagai masalah sebagai berikut:
1. Pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap pelayanan publik di daerah terutama pelayanan perizinan.
8
2. Kondisi pelayanan publik yang prosedur masih berbelit-belit, akses yang sulit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak jelas dan banyaknya praktek pungutan liar dan suap. 3. Sumbangan nilai penanaman modal Kabupaten Kulon Progo paling sedikit diantara Kabupaten/Kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan pelayanan publik bidang perizinan investasi. 5. Masih ada kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. 6. Perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. C. Pembatasan Masalah.
Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti perlu untuk melakukan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Untuk pengkajian selanjutnya peneliti membatasi penelitiannya ini pada:
1. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. 2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi.
9
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. D. Rumusan Masalah.
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi? 2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi? 3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?
E. Tujuan Penelitian.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. 2. Mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi.
10
3. Mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi. F. Manfaat Penelitian.
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat Teoritis. a.
Bagi Jurusan PKnH
Penelitian ini dapat menjadi bahan ajang berpikir kritis dan dapat menambah informasi bagi calon guru PKn berkaitan dengan ilmu Hukum Administrasi Negara danKebijakan Publik.
b. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Pelayanan Publik khususnya pelayanan publik dalam bidang investasi dan sebagai
sarana
menerapkan
teori
dalam
bidang
Hukum
Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, serta tentang pelaksanaan otonomi daerah.
11
2.
Manfaat Praktis. a. Bagi Masyarakat Memberi gambaran kepada masyarakat tentang upaya pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang investasi. b. Bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan panduan bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu selain Kulon Progo kalau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sudah dianggap baik.
c. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan menjadi guru professional G. Batasan Pengertian.
1. Upaya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb) dan daya upaya. Dalam hal ini, daya upaya
12
apa yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi.
2. Pemerintah Kabupaten.
Pemerintah kabupaten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo. Pemerintah kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang dimaksud adalah lembaga pelayanan perizinan yang dibentuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kulon Progo di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. Badan ini beralamatkan di Jl. Perwakilan 2 Wates Kulon Progo dan Unit 2 Jl. KHA Dahlan, Wates Kulon Progo.
13
4. Peningkatan Kualitas.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Sedangkan kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, dan derajat atau taraf. Peningkatan kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara atau perbuatan meningkatkan taraf pelayanan publik bidang perizinan investasi yang dilakukan pemerintah daerah Kulon Progo melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal.
5. Pelayanan publik.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan admisnistratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
14
6. Perizinan investasi.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Perizinan investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan dalam melakukan segala bentuk kegiatan menanam modal.
Dari definisi di muka, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul penelitian “Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi” adalah segala daya usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kulon Progo yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk meningkatkan taraf pelayanan administratif dalam pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dalam negeri maupun modal asing.
15
16
17
Kantor Pelayanan Terpadu. Beberapa pemerintah daerah mencoba memperbaiki layanan perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu. Pembentukan pelayanan terpadu di beberapa kota yang difasilitasi oleh LSM bekerja sama dengan lembaga donor. Hambatan yang paling utama dalam pembentukan pelayanan terpadu adalah resistensi yang kuat dari dinas-dinas yang merasa kewenangannya diambil oleh lembaga ini. Selama ini pelayanan perizinan dijadikan sumber pendapatan tambahan bagi dinas-dinas tersebut. Kompromi yang dilakukan akhirnya adalah menjadikan Unit Pelayanan Terpadu sebagai tempat pengambilan berkas persyaratan permohonan izin tetapi proses dan penandatangan
izin
tetap
dilakukan
di
dinas-dinas
(Hetifah
Sj
Sumarto,2003:77). Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memperbaiki layanan perizinan membentuk kantor pelayanan terpadu. Dasar hukumnya adalah
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18
4. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah; 6. Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 7. Perbup Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo; dan 8. Perbup Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Pelayanan Terpadu (http://kpt.kulonprogokab.go. id/). 2. Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan
secara
individual
akan
tetapi
berbagai
kebutuhan
yang
sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain (Lijan Poltak S dkk,2006:5). Secara teoritis, tujuan pelayanan public pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
19
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. f. Keseimbangan
hak
dan
kewajiban,
yaitu
pelayanan
yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik (Lijan Poltak S dkk,2006:6). Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti a. Kinerja (performance) b. Keandalan (reliability) c. Mudah dalam penggunaan (ease of use) d. Estetika (esthetics), dan sebagainya. Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of costumers).
20
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa ada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan (Lijan Poltak S dkk,2006:6-7). 5. Desain Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih mampu dibanding penelitian kuantitatif dalam menghadapi ketidakleluasaan dunia sosial dalam kehidupan sehari-hari (Salim, 2001:13). Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dekriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Kasi Administrasi Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan pustaka yaitu dengan menelaah buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Lincoln dan Guba (Moleong, 2002:135) menyatakan bahwa maksud pengadaan wawancara antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,
21
perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka. Wawancara ini dianggap lebih sesuai
dengan
penelitian kualitatif. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2002:137), bahwa dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka
sedang
diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Alasan menggunakan wawancara terbuka yaitu dengan mengetahui maksud dari wawancara, informan akan memberikan informasi yang
dibutuhkan
peneliti dan wawancara akan lebih terfokus. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang upaya Kantor Pelayanan Terpadu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan di Kabupaten Kulon Progo. 2. Pengamatan. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Lincoln dan Guba (Moleong, 2002:125) mengemukakan bahwa pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dan untuk melihat fenomena kehidupan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, hal yang diamati yaitu upaya Kantor Pelayanan Terpadu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan di Kabupaten Kulon Progo.
`
Yogyakarta, 22 Juli 2013
Disetujui Tanggal:
Tim Verifikasi
Pengusul,
22
Dr. Samsuri, M.Ag
Ika Kusuma Y.
NIP. 19720619 200212 1 001
NIM. 07401241029
