BAB I PENDAHULUAN. Otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, paradigma lama dimana manajemen pembangunan yang lebih sentralistik dan birokratis harus ditinggalkan dan beralih pada paradigma baru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kemandirian lokal yang diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan. Dalam hal ini model perencanaan linear yang dikembangkan selama ini perlu ditinjau kembali, untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan dan masalah yang semakin kompleks. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional, regional dan daerah. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyempurnaan Renstra. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025, serta memperhatikan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru 2010 – 2015

1

Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 perlu dioperasionalkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menyusun Renstra untuk menindak lanjuti RPJM Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra (Renstra) SKPD harus terkait dengan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437), Dinas Kehutanan Kabupaten Barru dituntut mampu melakukan pengurusan hutan secara bijak antara lain melalui koordinasi antar stakeholder terkait baik dari tingkat pusat maupun propinsi sesuai dengan semangat otonomi daerah. Koordinasi tersebut perlu ditingkatkan ke arah yang lebih produktif. Disisi lain, kemampuan kelembagaan masih belum memadai untuk melakukan peningkatan kapasitas agar lebih efektif dan efisien. Implementasi desentralisasi bidang kehutanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga menuntut adanya pengurusan hutan yang lebih partisipatif.

Dinas Kehutanan dituntut mampu mengimplementasikannya sejak tahap

perencanaan hingga evaluasi. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah bidang kehutanan,

Dinas Kehutanan memiliki fungsi menyusun dokumen

perencanaan dalam bentuk Rencana strategis (RENSTRA) yang akan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) dengan melibatkan berbagai pihak atau stakeholders kehutanan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, peningkatan kualitas kelembagaan (dalam arti luas) masih perlu dilakukan di masa datang. Hal lain yang perlu mendapat perhatian secara seksama adalah peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi, penciptaan sistem


2

monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam aspek metodologi dan prosedur pelaksanaan, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan upaya rehabilitasi hutan terhadap penanganan degradasi hutan serta berbagai aspek lain yang mendukung peningkatan kualitas pengurusan hutan. Demikian juga dalam perencanaan pembangunan pada sektor kehutanan akan lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran dan tujuan yang dinamis, bersifat kuantitatif dan kualitatif berupa pengamanan Hutan Lindung seluas 49.801 Ha, Hutan Produksi Terbatas 15.384 Ha dan pemulihan lahan kritis 19.738 Ha dalam kawasan hutan negara dan 15.328 Ha di luar kawasan hutan Negara serta lahan kritis pesisir pantai 233 Ha serta pemberdayaan masyarakat pemakai sumber daya alam melalui kegiatan pengamanan hutan, rehabilitasi lahan, dan konservasi tanah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru.

1.2. Dasar Hukum Adapun dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis ini adalah :  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437);  Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


3

 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014;  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prop. Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2013;  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01);  Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03);  Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025.  Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab. Barru Tahun 2010 – 2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Secara umum, maksud Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen organisasi untuk mewujudkan visi dan mengemban misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama


4

dengan sinergitas antar stakeholders terkait sehingga dapat mewujudkan pembangunan bidang-bidang strategis kehutanan untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Barru adalah : 1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam untuk dijadikan dasar atau acuan dalam merumuskan rencana kerja tahunan Dinas Kehutanan yang dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan selain APBD. 2. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja organisasi Dinas Kehutanan. 3. Memudahkan personil Dinas Kehutanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu. 4. Memudahkan personil Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. 5. Menjabarkan tentang kondisi umum Dinas Kehutanan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI Dinas Kehutanan untuk menunjang VISI dan MISI daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru adalah dinas yang dibentuk untuk menangani bidang Kehutanan dengan segala aspeknya dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Barru melalui Sekretaris Daerah, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas– Dinas Daerah Kabupaten Barru. Sesuai Peraturan Daerah tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kehutanan adalah : 1.

Penyusunan perencanaan dan program di bidang Kehutanan.

2.

Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan.

3.

Pembinaan dan pengembangan tenaga Kehutanan.

4.

Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

5.

Pembinaan tenis di bidang Kehutanan.

6.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Departemen (UPTD).

7.

Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

8.

Menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 tahun 2008 dan sesuai dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2008, Dinas Kehutanan mempunyai struktur/perangkat organisasi dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat terdiri dari : a.

Sub Bagian Penyusunan Program

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Umum


6

3.

4.

5.

Bidang Produksi terdiri dari : a.

Seksi Produksi dan Pengelolaan Hasil Hutan

b.

Seksi Peredaran Hasil Hutan

c.

Seksi Budidaya

Bidang Pembinaan Hutan dan Lahan terdiri dari : a.

Seksi Rehabilitasi

b.

Seksi Kehutanan Rakyat

c.

Seksi Pembinaan

Bidang Pengamanan dan Konservasi Alam terdiri dari : a.

Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

b.

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

c.

Seksi Pemantapan Kawasan

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

7.

Kelompok Jabatan Fungsional. Skema Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru sesuai dengan

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008 disajikan pada Gambar 2 berikut ini :


7

KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PRODUKSI

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM

BIDANG PENGAMANAN DAN KONSERVASI ALAM

BIDANG PEMBINAAN HUTAN DAN LAHAN

SEKSI PRODUKSI DAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN

SEKSI REHABILITASI

SEKSI PEREDARAN HASIL HUTAN

SEKSI KEHUTANAN RAKYAT

SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

SEKSI BUDIDAYA

SEKSI PEMBINAAN

SEKSI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

UPTD

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru


8

2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Kepegawaian Secara keseluruhan, jumlah pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barru sebanyak 50 orang (PNS) dan 1 orang tenaga honorer (Non PNS).

Keadaan Pegawai Dinas

Kehutanan Kabupaten Barru menurut kepangkatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin. Jenis Kelamin Laki - Laki Perempuan 1. II/a 2. II/b 19 2 3. II/c 1 4. II/d 5. III/a 5 4 6. III/b 11 2 7. III/c 2 8. III/d 2 9. IV/a 2 10. IV/b 1 11. Tenaga Kontrak/Honorer JUMLAH 43 8 Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, 2011. No.

Pangkat/Golongan

Jumlah (Orang) 3 21 1 9 13 2 2 2 1 1 51

Keadaan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Barru menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Menurut Tingkat Pendidikan. No. 1. 2. 3. 4.

Pangkat/Golongan

Jumlah (Orang)

SLTA Sarjana Muda (D3) Sarjana (S1) Magister (S2)

33 15 3 51

JUMLAH Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, 2011.

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (DIKLAT) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.3. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pendidikan dan Latihan (DIKLAT). No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Pendidikan dan Latihan SISPANAS SPAMEN/PIM Tk. II SPAMA/PIM Tk. III PIM Tk. IV ADUM/ADUMLA Manajemen Proyek Bendaharawan

JUMLAH Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, 2011.


Barru

Yang

Telah

Mengikuti

Jumlah (Orang) 5 1 2 8

9

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.4. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional. No.

Eselon

Jabatan

Nama Penjabat

1. Eselon II-B Kepala Dinas 2. Eselon III-A Sekretaris 3. Eselon IV-A Subbag. Penyusunan Program 4. Eselon IV-A Subbag. Keuangan 5. Eselon IV-A Subbag. Umum 6. Eselon III-B Bidang Produksi 7. Eselon IV-A Seksi Produksi dan Pengelolaan Hasil Hutan 8. Eselon IV-A Seksi Peredaran Hasil Hutan 9. Eselon IV-A Seksi Budidaya 10. Eselon III-B Bidang Pembinaan Hutan dan Lahan 11. Eselon IV-A Seksi Rehabilitasi 12. Eselon IV-A Seksi Kehutanan Rakyat 13. Eselon IV-A Seksi Pembinaan 14. Eselon III-B Bidang Pengamanan dan Konservasi Alam 15. Eselon IV-A Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 16. Eselon IV-A Seksi Konservasi Sumber Daya Alam 17. Eselon IV-A Seksi Pemantapan Kawasan Hutan 18. Eselon IV-A Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 19. Kelompok Jabatan Fungsional Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, 2011.

Ir. A. Samang Galigo Muhammad Kilat, SE. H. Abd. Rapi, S.Sos. Ir. Abd. Rahman Sugiman T., SP. 14 orang

2.2.2. Perlengkapan Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Kehutanan Kabupaten Barru didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana penunjang. Jumlah dan Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang ada hingga saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.5. Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Kab. Barru. No. A. 1. 2. B. 1. C. 1. 2. 3. 4. 5. D. 1. 2. 3. E. 1. 2.

Jenis Sarana dan Prasarana

Inventaris Tanah dan Bangunan Tanah Bangunan Kantor Tanah Bangunan Kantor Inventaris Bangunan Air Konstruksi/Jaringan Air (DAM) Inventaris Instalasi Listrik Kantor Dinas Listrik Kantor Dinas Listrik Rumah Jabatan Listrik Kantor KRPH Listrik Kantor Inventaris Jaringan Komunikasi Telepon Faksimili Modem Internet Inventaris Gedung Kantor Gedung Kantor Dinas Kehutanan Gedung Kantor Dinas Kehutanan


Kondisi Baik Rusak

Volume/ Luas

Jumlah Satuan

2.724 350

m2 m2

1 1

-

1

unit

1

-

1.300 450 450 450 450

watt watt watt watt watt

1 1 1 4 1

-

1 1 1

unit unit unit

1 1 1

-

100 100

m2 m2

1 1

-

10

No.


3. Kantor KRPH Kec. Tanete Rilau 4. Kantor KRPH Kec. Mallusetasi 5. Kantor KRPH Kec. Barru 6. Kantor KRPH Kec. Pujananting 7. Rumah Dinas 8. Rumah Dinas (Konstruksi Kayu) Kec. Balusu 9. Rumah Dinas (Konst. Kayu) Kec. Pujananting F. Inventaris Alat – Alat Angkutan 1. Toyota Hilux Pick-Up Thn 2009 (Patroli Hutan) 2. Ford Ranger SC 4x4 Thn 2011 (Patroli Hutan) 3. Honda Win Tahun 1991 4. Honda Supra Tahun 2001 5. Honda Win Tahun 2003 6. Honda New Mega Pro CW Tahun 2011 7. Honda Vario CBS Techno CW Tahun 2011 8. Suzuki Trail Tahun 1999, 2003, 2006 9. Suzuki Shogun 110 cc Tahun 2001 10. Suzuki Smash 110 cc Tahun 2004 11. Suzuki Shogun 125 cc Tahun 2007 12. Suzuki Thunder 125 cc Tahun 2007 13. Suzuki Thunder 125 cc Tahun 2008 14. Suzuki Thunder 125 cc Tahun 2010 15. Suzuki Titan CW 115 cc Tahun 2010 G. Inventaris Alat – Alat Pertanian 1. Mesin Pompa Air Tahun 2007, 2008 2. Mesin Pompa Air 3 inch, Tahun 2009 3. Handsprayer 4. Handsprayer 10 liter, Tahun 2009 5. Gerobak Dorong, Tahun 2007 6. Gerobak Dorong, Tahun 2008 7. Gerobak Dorong, Tahun 2009 8. Cangkul, Tahun 2009 9. Sekop, Tahun 2009 10. Linggis, Tahun 2009 11. Gunting Pangkas, Tahun 2009 12. Pisau Stek, Tahun 2009 H. Inventaris Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga 1. Mesin Ketik, Tahun 2003, 2006 2. Lemari Kayu, Tahun 1991, 1997, 1998, 2000 3. Lemari Biro, Tahun 2007 4. Lemari Arsip, Tahun 2009, 2011 5. Rak Buku, Tahun 1999 6. Rak Arsip, Tahun 2007 7. Rak Gantung, Tahun 2007 8. Rak Display, Tahun 2009 9. Filing Cabinet, Tahun 1999 10. Brankas Besi, Tahun 1984 11. Meja Kerja Biro, Tahun 1984, 1994, 1997, 2006 12. Meja Kerja ½ Biro, Tahun 1994, 2007, 2011 13. Meja Komputer, Tahun 2009 14. Kursi Pimpinan Tahun 2006 15. Kursi Eselon, Tahun 2006 16. Kursi Putar Roda, Thn 2006, 2007, 2009, 2011 17. Kursi Plastik, Tahun 1994, 2003, 2007 18. Kursi Sudut, Tahun 1999 19. Gorden Kantor, Tahun 2007 20. Televisi Sanyo 21 inch, Tahun 2007 21. Radio, Tahun 1996 22. Dispenser (Miyako), Tahun 2008 23. Theodolit, Tahun 1994 24. Clinometer, Tahun 1994 25. Altimeter, Tahun 1994 26. Compass, Tahun 1994


Kondisi Baik Rusak 1 1 1 1 2 1 2 -

Volume/ Luas 70 70 70 70 56 63 35

Jumlah Satuan m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 6 2 7 6 4

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

1 1 1 1 1 1 1 2 6 2 7 6 4

1 3 -

2 1 1 2 3 2 1 6 6 6 4 4

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

2 1 1 2 3 2 1 6 6 6 4 4

-

2 5 4 5 1 2 1 1 1 2 5 7 2 1 1 21 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit set unit unit unit unit unit unit unit

2 5 4 5 1 2 1 1 1 2 5 7 2 1 1 19 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 -

11

No.


27. Planimeter, Tahun 1994 28. Komputer Desktop, Tahun 1994, 2009 29. Komputer Notebook (Laptop), Tahun 2007 30. Komputer Notebook (Laptop), Tahun 2010 31. Printer A3 (Hawlett Packard), Tahun 2007 32. Printer Multi Fungsi (Canon MP258),Tahun 2011 33. Printer Canon, Tahun 2009, 2011 34. Eksternal Hard Disk 35. LCD Monitor 36. UPS (Uninterrupted Power Supply) 37. GPS Receiver (Garmin), Tahun 2000 38. GPS Receiver (Magellan), Tahun 2008 39. Kamera Digital, Tahun 2007, 2010 40. HT (Handy Talkie), Tahun 2007, 2008, 2010 41. Telepon/Faximile 42. Kipas Angin, Tahun 2011 43. Mesin Potong Rumput, Tahun 2007 44. Kompor Gas 45. Tabung Gas 46. Piring 47. Gelas 48. Cangkir 49. Mangkok 50. Sendok 51. Garpu 52. Pisau 53. Baki Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, 2011.

Volume/ Luas 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 3 2 2 9 1 2 1 1 1 2 5 5 1 5 1 2 2

Jumlah Satuan unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit lusin lusin lusin lusin lusin lusin buah buah

Kondisi Baik Rusak 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 6 3 1 2 1 1 1 2 5 5 1 5 1 2 2 -

2.3. Capaian Kinerja SKPD Berdasarkan Peta Padu Serasi Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 276/IV/1999 maka luas kawasan hutan Kabupaten Barru seluas 65.185 Ha atau 55.49 % dari luas wilayah Kabupaten Barru seluas 117.472 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut maka berdasarkan fungsinya dapat dibagi sebagai berikut : 

Hutan Lindung seluas 49.801 Ha



Hutan Produksi Terbatas seluas 15.384 Ha

Disamping itu terdapat pula hutan rakyat / hutan milik dan jenis hutan lainnya yang berada di luar kawasan hutan serta hasil hutan non-kayu seperti getah pinus, lebah madu, aren, rotan dan kemiri. Keadaan kawasan hutan dan luar kawasan hutan saat ini sebagian dalam kondisi kritis dan kurang produktif. Dari data yang ada maka luas lahan kritis adalah sebagai berikut :  Dalam Kawasan Hutan seluas 19.738 Ha  Luar Kawasan Hutan seluas 15.328 Ha


12

Sehingga total luas lahan kritis secara keseluruhan dalam dan luar kawasan adalah 35.066 Ha.

Namun berdasarkan survey tahun 2008 (Profil Kabupaten Barru Tahun

2008), luas hutan yang memiliki vegetasi atau tegalan hanya seluas 55.481,80 Ha. Hal ini sesuai dengan kenyataan terdapatnya lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 25.189 Ha. Mangrove sebagai potensi kehutanan Kabupaten Barru berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pantai dan Penetapan Jalur Hijau Hutan Mangrove serta Kawasan Lindung Kabupaten Barru. Luas Hutan Mangrove Kabupaten Barru adalah 30,63 Ha yang terdiri dari : 

Kecamatan Tanete Rilau

: 2,60 Ha



Kecamatan Mallusetasi

: 3,50 Ha



Kecamatan Soppeng Riaja

: 6,85 Ha



Kecamatan Balusu

: 14,2 Ha



Kecamatan Barru

: 5,23 Ha

Kondisi lahan kritis di sepanjang pesisir pantai mencapai luas 181,30 Ha. Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kehutanan kondisi yang diharapkan yaitu terciptanya hutan yang lestari dan Masyarakat sejahtera. Meskipun demikian, disadari bahwa sampai saat ini belum ada standar pelayanan minimal dan hanya berjalan sesuai aturan dan kondisi yang ada, maka berdasarkan proyeksi keadaan yang diinginkan pada bidang administrasi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada Renstra 2006 – 2010 yaitu : 1. Terwujudnya

administrasi

standar

pelayanan

minimal

sebagai acuan

dalam

melaksanakan tugas berupa : a.

Data Base Dinas Kehutanan

b.

Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM)

c.

Penertiban Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

d.

Pengamanan Hutan

e.

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

f.

Budidaya Lebah Madu

g.

Pembinaan Usaha Persuteraan Alam

h.

Budidaya Aren


13

i.

Pembuatan Hutan Rakyat

j.

Pembuatan Tanaman Reboisasi

2. Terwujudnya sumber daya alam berupa : a.

Penertiban dan Pengamanan kawasan Hutan seluas 65.185 Ha.

b.

Penanggulangan lahan kritis 4.365 Ha dari luas lahan kritis 34.738,89 Ha, melalui kegiatan penghijauan, reboisasi dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan), penanaman mangrove, penanaman tanaman murbei dan penanaman tanaman aren, yang berarti sisa lahan kritis untuk tahun 2010 seluas 30.373,89 Ha.

c.

Penambahan usaha produktif petani di bidang kehutanan berupa penanaman tanaman murbei 15 Ha dan pemeliharaan ulat sutera 900 Boks dengan hasil 2.250 Kg Benang.

d.

Pembinaan dan pemeliharaan lebah madu 100 stup dengan hasil panen 150 Kg Madu.

e.

Terwujudnya penambahan tanaman aren seluas 15 Ha.

f.

Terwujudnya tanaman wana farma dengan hasil bahan baku obat – obatan untuk keperluan rumah tangga dan industri 22.500 Kg.

3. Terwujudnya peningkatan SDM : a.

Bertambahnya jumlah personil Polisi Kehutanan dari 4 orang menjadi 19 orang.

b.

Bertambahnya jumlah pengusaha Kehutanan dari 13 orang menjadi 30 orang.

c.

Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Tingkat capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru selama 5 tahun terakhir (2006 – 2010), mengacu kepada indikator pencapaian grand strategi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 – 2010, untuk Tahun 2006

menyesuaikan.

Pencapaian

kinerja

melalui

Grand

Strategi

Percepatan

Pembangunan Kabupaten Barru disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:


14

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Melalui Grand Strategi Percepatan Pembangunan Kabupaten Barru 2006 – 2010. No.

Grand Strategi Percepatan Pembangunan Kab. Barru SKPD Dinas Kehutanan

TARGET

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

REALISASI S/D TAHUN 2010 14

1

Masyarakat miskin memperoleh pendampingan pemerintah, pendidikan gratis sampai SLTA dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma serta bebas buta aksara Persentase masyarakat miskin sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif. Setiap produk unggulan menerapkan teknologi produksi dan pascapanen serta pemasaran yang unggul. Persentase produk unggulan yang menerapkan teknologi unggul. Seluruh Potensi Wilayah Dipetakan dan Dipromosikan dengan basis data yg akurat serta dapat diakses secara online.. Tersedianya informasi komoditas, lokasi, jumlah & Kontinuitas produksi. Setiap desa/kelurahan memiliki kelompok usaha dan penyuluh yg produktif dalam memajukan potensi desanya. a. Jumlah penyuluh kehutanan yang terampil b. Jumlah kelompok usaha perhutanan rakyat di kawasan hutan Pelabuhan Barru menjadi pusat pelayaran bongkar muat di Sul-Sel. Jumlah dan Jenis komoditas kehutanan unggulan antar pulau Barru menjadi pusat pembibitan agribisnis (pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan) unggulan di Sul-Sel.. Jumlah kebun bibit desa di setiap kecamatan. Seluruh pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW yang berbasis agribisnis dan berwawasan lingkungan dgn dukungan infrastruktur informasi yg memetakan produk unggulan setiap wilayah a. Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

100% (120 orang)

−

12,5% (15 org)

25% (30 org)

37,5% (45 org)

100% (120 org)

−

12,5% (15 org)

12,5% (15 org)

12,5% (15 org)

12,5% (15 org)

37,5% (45 orang)

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

1 Paket

−

1

1

1

−

−

−

−

1

−

1 Paket

15 orang 15 KTH

0 −

0 −

15 org 0

15 org 4 KTH

15 org 11 KTH

0 −

0 −

0 −

15 KTH 5 KTH

0 −

15 org 5 KTH

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

7 KBD (100%)

−

5(71,4%)

6(85,7%)

7 (100%)

8 (114%)

1

1

1

1

−

7 KBD (100%)

500 Ha (100%)

100 Ha

250 Ha

−

845 Ha (169%)

25 Ha

50 Ha

25 Ha

25 Ha

−

125 Ha (100%)

3 DAM

−

845 Ha (169%) 125 Ha (100%) −

310 Ha

25 Ha

650 Ha (130%) 125 Ha (100%) 1 DAM

100 Ha

125 Ha (100%)

450 Ha (90%) 100 Ha (80%) 34 (1 DAM, 17 GP, 16 SR)

100 Ha

b. Jumlah hutan rakyat yang dilestarikan

200 Ha (40%) 50 Ha (40%) −

−

−

1 DAM

1 DAM

−

2 DAM

7 kasus 120 Km (100%)

− −

− 30 Km (25%)

15 kasus 60 Km (50%)

13 kasus 90 Km (75%)

7 kasus 120 Km (100%)

− −

− 30 Km

− 30 Km

2 kasus 30 Km

− −

90 Km (75%)

− 100% 100%

− 20% 20%

− 40% 40%

− 60% 60%

− 80% 80%

− 100% 100%

− − −

− − −

− − −

− 50% 50%

− − −

− 50% 50%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

−

−

−

50%

−

50%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

−

−

−

50%

−

50%

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Seluruh aturan ditegakkan dan masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tentram a. Menurunnya kasus ilegal logging & peredaran hasil hutan ilegal. b. Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi. Seluruh SKPD menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan secara tepat dan terintegrasi berdasarkan basis data yang akurat dalam kerangka administrasi transparan dan akuntabel. a. Tersusun dan terimplementasinya SPOP b. Tertibnya administrasi c. Terimplementasikannya SPM bagi SKPD yang melaksanakan urusan wajib. d. Persentase pencapaian sasaran kinerja (lancarnya kegiatan operasional) Setiap aparatur memiliki kompetensi dengan kinerja yang terukur serta memiliki pola pengembangan karir yang jelas. Meningkatnya kualitas SDM

TARGET


REALISASI CAPAIAN

15

15

Berdasarkan tabel tersebut maka pencapaian kinerja melalui Grand Strategi I yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran masyarakat miskin memperoleh pendampingan pemerintah, pendidikan gratis sampai SLTA dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma serta bebas buta aksara dan indikator sasaran persentase masyarakat miskin sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif dari 2 kegiatan pencapaiannya 37,5% atau 45 orang dari target 120 orang masyarakat miskin disekitar hutan. Pencapaian kinerja melalui Grand Strategi II yaitu menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat yang berbasis agribisnis dengan sasaran setiap produk unggulan menerapkan teknologi produksi dan pascapanen serta pemasaran yang unggul dan indikator sasaran persentase produk unggulan yang menerapkan teknologi unggul pencapaiannya 0% hal ini dikarenakan belum adanya produk unggulan dari sektor kehutanan. Dari sasaran seluruh potensi wilayah dipetakan dan dipromosikan dengan basis data yg akurat serta dapat diakses secara online dan indikator sasaran tersedianya informasi komoditas, lokasi, jumlah dan kontinuitas produksi dari 1 kegiatan pencapaiannya 100% atau 1 paket data dari target 1 paket data. Sedangkan untuk sasaran setiap desa/kelurahan memiliki kelompok usaha dan penyuluh yang produktif dalam memajukan potensi desanya dengan indikator sasaran jumlah penyuluh kehutanan yang terampil dan jumlah kelompok usaha perhutanan rakyat dkawasan hutan dari 2 kegiatan pencapaiannya 15 orang dari target 15 orang dan 5 Kelompok Tani Hutan (KTH) dari target 15 Kelompok Tani Hutan (KTH). Melalui Grand Strategi III yaitu membangun infrastruktur agribisnis yang handal dengan sasaran Kabupaten Barru menjadi pusat pembibitan agribisnis (pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan) unggulan di Sulawesi Selatan dan indikator sasaran jumlah kebun bibit desa disetiap kecamatan dari 1 kegiatan pencapaiannya 100% atau 7 kebun bibit desa (KBD) dari target 7 Kebun Bibit Desa. Dari sasaran seluruh pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW yang berbasis agribisnis dan berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur informasi yang memetakan produk unggulan setiap wilayah dengan indikator sasaran jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi dari 2 kegiatan pencapaiannya 169% atau 845 Ha dari target 500 Ha.


16

Sedangkan untuk indikator sasaran jumlah hutan rakyat yang dilestarikan dari 2 kegiatan pencapaiannya 100% atau 125 Ha dari target 125 Ha dan 2 DAM Pengendali. Grand Strategi IV yaitu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran seluruh aturan ditegakkan dan masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitasnya dengan aman dan tentram dan indikator sasaran menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil hutan ilegal dari 1 kegiatan pencapaiannya 100% (0 Kasus) serta dari indikator sasaran jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi dari 1 kegiatan pencapaiannya 75% atau 90 Km dari target 120 Km.

2.4. Realisasi Anggaran dan Belanja Realisasi pendapatan mulai tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata 30,97 % tiap tahun, sedangkan realisasi anggaran terhadap belanja daerah adalah : 

Belanja tidak langsung: rata-rata 80,94 %



Belanja langsung : rata-rata 56,89 %

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan pada tahun berjalan melalui APBD Perubahan, sehingga penyelesaiannya melalui DPA Lanjutan (menyeberang ke Tahun Anggaran berikutnya). Realisasi anggaran dan belanja mulai tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


17

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Periode Tahun 2006 – 2010. ANGGARAN No.

1 1

URAIAN

2

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

ANGGARAN

REALISASI

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PENDAPATAN ASLI DAERAH : Hasil Retribusi Daerah

2

PERSENTASE ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN (%)

REALISASI ANGGARAN

102,000,000

101,000,000

101,000,000

101,000,000

101,000,000

84,960,031

35,057,755

21,040,000

16,198,155

83.29

34.71

20.83

16.04

101,200,000

31,451,188

Retribusi Jasa Umum

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

614,000

177,500

120,000

1,170,000

30.70

17.75

12.00

117.0

1,200,000

416,300

Retribusi Jasa Usaha

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

84,346,031

34,880,255

1,984,000

15,028,155

84.35

34.88

1.98

15.03

100,000,000

27,247,688

Belanja Tidak Langsung

1,039,075,379

1,226,430,212

1,786,220,415

2,072,091,888

1,117,418,212

975,693,059

1,992,084,352

2,197,642,077

107.5

79.56

111.5

106.0

1,224,763,579

1,256,567,540

Belanja Pegawai

1,039,075,379

1,226,430,212

1,786,220,415

2,072,091,888

1,117,418,212

975,693,059

1,992,084,352

2,197,642,077

107.5

79.56

111.5

106.0

1,224,763,579

1,256,567,540

Belanja Langsung

2,009,709,925

3,177,784,300

2,965,285,000

2,445,596,000

1,057,726,860

2,663,940,413

1,855,150,191

2,089,101,484

52.63

83.83

62.56

85.42

2,119,675,045

1,533,183,790

Belanja Pegawai

846,665,000

674,186,500

1,100,065,000

453,000,000

693,405,600

614,605,500

681,640,000

421,400,000

81.90

91.16

61.96

93.02

614,783,300

482,210,220

Belanja Barang dan Jasa

637,893,925

936,029,000

1,173,842,000

438,486,000

553,653,920

847,186,013

1,074,521,810

185,824,227

86.79

90.51

91.54

42.38

637,250,185

532,237,194

Belanja Modal

525,151,000

1,567,568,800

691,378,000

1,554,110,000

211,218,500

1,202,148,900

98,988,381

1,481,877,257

40.22

76.69

14.32

95.35

867,641,560

598,846,608

BELANJA DAERAH :


18

18

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan merupakan “gap expectation” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Tujuan dari perumusan permasalahan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu. Identifikasi permasalahan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan kegiatan dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang

terkait

dengan

urusan

yang

menjadi

kewenangan

dan

tanggungjawab

penyelenggaraan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna menentukan isu-isu strategis Rencana Program/Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun

permasalahan dimaksud terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)  Kompetensi Polisi Hutan (POLHUT) dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA);  Pemanfaatan SDM kehutanan untuk pengelolaan hutan tidak optimal;  Kedisiplinan pegawai masih rendah;  Jumlah aparatur dalam bidang pengamanan hutan dibanding dengan beban tugas belum berimbang;  Terbatasnya tenaga dibidang produksi hasil hutan;  Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan teknologi yang berbasis komputer;


19

 Motivasi kerja pegawai masih rendah dan terhambatnya komunikasi menyebabkan banyak tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan baik;

3.1.2. Aspek Ketatalaksanaan (Sarana Prasarana dan Teknologi)  IPTEK belum selaras dengan pengelolaan hutan;  Terbatasnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelaksanaan

pembangunan

kehutanan;  Peraturan Perundangan bidang kehutanan belum sepenuhnya dapat diterapkan;  Sosialisasi peraturan kehutanan belum memadai;  Sarana prasarana baik di kantor maupun untuk operasional di lapangan masih belum memadai;  Belum adanya kepastian hukum dalam bentuk perda untuk produksi dan peredaran hasil hutan;  Adanya penetapan fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; 3.1.3. Aspek Kelembagaan  Struktur organisasi pada level seksi belum terisi sehingga fungsi organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;  Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai musim akibat keterlambatan anggaran;  Perencanaan yang dilakukan tidak didasarkan pada sumber data yang valid karena basis data yang digunakan tidak diperbaharui secara berkala; 3.2. Isu-Isu Strategis Secara umum permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa pelestarian sumberdaya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap keragaman hayati. Selain itu permasalahan khusus yang terjadi adalah :  Pencurian dan perdagangan sumber daya hutan ilegal masih terjadi begitu pula dengan perambahan dan perladangan berpindah dan juga kebakaran hutan;  Kebutuhan lahan sangat tinggi akibat tekanan jumlah penduduk;  Masih rendahnya persepsi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup;  Laju kerusakan hutan yang tinggi dan masih luasnya lahan kritis.


20

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa mempertahankan kualitas sumberdaya alam yang masih baik dan pemulihan sumberdaya alam yang telah mengalami degradasi. Dengan demikian maka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana lima tahun ke depan diarahkan untuk mempertahankan fungsi hutan dan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Dalam menentukan strategi untuk mewujudkan tujuan selama Lima Tahun ke depan, dilakukan analisa dengan menggunakan telaahan SWOT yang menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh di dalamnya, baik faktor internal maupun faktor eksternalnya. Dari hasil telaahan dan analisis data maka strategi yang dapat dilakukan adalah :  Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan terutama fungsi lindung;  Mempertahankan

keberadaan

kawasan

hutan

terhadap

illegal

logging

dan

perambahan kawasan;  Penyusunan dan pemanfaatan aneka hasil hutan untuk mendukung industri hasil hutan;  Peningkatan pengelolaan hutan rakyat untuk membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.  Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam bersama masyarakat  Pembangunan Hutan Rakyat  Optimalisasi Keberadaan Kawasan Hutan  Peningkatan Profesionalisme SDM Kehutanan  Membenahi struktur organisasi sehingga manajemen dan kelembagaan bisa berfungsi dengan baik dan optimal;  Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja individu;  Pengusulan penetapan alih fungsi kawasan dengan melakukan peninjauan kembali fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;  Penyusunan data base sistem informasi kehutanan;  Membangun

motivasi dan

komunikasi yang efektif

dalam organisasi untuk

meningkatkan kinerja;


21

 Penegakan Hukum dalam perlindungan hutan terhadap illegal logging dan perladangan berpindah dalam kawasan;  Penertiban tambang-tambang dalam kawasan tanpa izin;  Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kehutanan untuk merespon perubahan strategis dan alih teknologi;  Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dan peningkatan pengelolaan fungsi daerah aliran sungai (DAS).  Sinkronisasi penyelenggaraan Kehutanan Pusat dan Daerah  Mendorong pengembangan Ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan  Peningkatan jumlah aparatur pengamanan untuk mengurangi pencurian kayu, perambahan dan perladangan berpindah;  Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan dalam kegiatan rehabilitasi lahan;  Meningkatkan peran penyuluh melalui sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat tentang program kehutanan;  Pelaksanaan pengawasan kegiatan dilapangan yang memprioritaskan keberhasilan tumbuh tanaman untuk mengurangi luasnya lahan kritis. Adapun kerangka Analisis SWOT sebagai berikut :


22

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

 Eksistensi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari;  Dukungan Peraturan Perundang – undangan bidang kehutanan;  SDM dan pemberdayaan hutan yang tersedia;  Hasil–hasil pembangunan kehutanan yang selama ini telah dilaksanakan dapat dijadikan modal pembangunan selanjutnya;  Kompetensi Polisi Hutan (POLHUT) dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA);  Industri primer hasil hutan mendukung;  Potensi kayu rakyat dan hasil hutan lainnya.

 Pemanfaatan SDM kehutanan untuk pengelolaan hutan tidak optimal  Peraturan Perundangan bidang kehutanan belum sepenuhnya dapat diterapkan  IPTEK belum selaras dengan pengelolaan hutan  Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan.  Struktur organisasi pada level seksi belum terisi sehingga fungsi organisasi tidakberjalan sebagaimana mestinya;  Kedisiplinan pegawai masih rendah;  Jumlah aparatur dalam bidang pengamanan hutan dibanding dengan beban tugas belum berimbang;  Sosialisasi peraturan kehutanan belum memadai;  Sarana prasarana baik di kantor maupun untuk operasional di lapangan masih belum memadai;  Tumpang tindihnya fungsi antara satu struktur unit kerja dengan struktur lainnya menyebabkan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal;  Terbatasnya tenaga dibidang produksi hasil hutan;  Belum adanya kepastian hukum dalam bentuk perda untuk produksi dan peredaran hasil hutan;  Adanya penetapan fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;  Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai musim akibat keterlambatan anggaran;  Rendahnya tingkat keterampilan/ kemampuan aparat dalam penguasaan teknologi yang berbasis komputer;  Tenaga penyuluh kehutanan belum memenuhi kompetensi karena sebagian belum mengikuti pendidikan lanjutan profesi penyuluh kehutanan (Diklat Penyuluh);  Perencanaan yang dilakukan tidak didasarkan pada sumber data yang valid karena basis data yang digunakan tidak diperbaharui secara berkala;  Motivasi kerja pegawai masih rendah dan terhambatnya komunikasi menyebabkan banyak tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan baik;

Peluang (O)

Strategi (SO)

Strategi (WO)

 Komitmen dalam negeri dalam menyelenggarakan kehutanan  Potensi pemanfaatan sumber daya hutan besar  Permintaan pasar terhadap hasil sumber daya hutan tinggi  Ketergantungan terhadap sumber daya hutan tinggi.  Adanya dukungan lembaga lain serta dari instansi vertikal yang bergerak pada sektor kehutanan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen;  Dukungan TNI, Polri, Kejaksaan

 Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan terutama fungsi lindung;  Mempertahankan keberadaan kawasan hutan terhadap illegal logging dan perambahan kawasan;  Penyusunan dan pemanfaatan aneka hasil hutan untuk mendukung industri hasil hutan;  Peningkatan pengelolaan hutan rakyat untuk membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.

 Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam bersama masyarakat  Pembangunan Hutan Rakyat  Optimalisasi Keberadaan Kawasan Hutan  Peningkatan Profesionalisme SDM Kehutanan  Membenahi struktur organisasi sehingga manajemen dan kelembagaan bisa berfungsi dengan baik dan optimal;  Peningkatan sarana dan

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL


23

 

 

prasarana untuk mendukung kinerja individu;  Pengusulan penetapan alih fungsi kawasan dengan melakukan peninjauan kembali fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

dalam pemberantasan illegal logging; Produksi hasil hutan bisa meningkatkan PAD; Budidaya tanaman rakyat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan; Pemasaran hasil hutan masih sangat terbuka; Meningkatnya kebutuhan hasil hutan kayu.

 Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh kehutanan untuk meningkatkan kompetensi;  Penyusunan data base sistem informasi kehutanan;  Membangun motivasi dan komunikasi yang efektik dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Ancaman (T)

Strategi (ST)

Strategi (WT)

 Pencurian dan perdagangan sumber daya hutan ilegal masih terjadi begitu pula dengan perambahan dan perladangan berpindah dan juga kebakaran hutan;  Kebutuhan lahan sangat tinggi akibat tekanan jumlah penduduk;  Masih rendahnya persepsi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup;  Laju kerusakan hutan yang tinggi dan masih luasnya lahan kritis.

 Penegakan Hukum dalam perlindungan hutan terhadap illegal logging dan perladangan berpindah dalam kawasan;  Penertiban tambang-tambang dalam kawasan tanpa izin;  Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kehutanan untuk merespon perubahan strategis dan alih teknologi;  Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dan peningkatan pengelolaan fungsi daerah aliran sungai (DAS).

 Sinkronisasi penyelenggaraan Kehutanan Pusat dan Daerah  Mendorong pengembangan Ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitart hutan  Peningkatan jumlah aparatur pengamanan untuk mengurangi pencurian kayu, perambahan dan perladangan berpindah;  Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan dalam kegiatan rehabilitasi lahan;  Meningkatkan peran penyuluh melalui sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat tentang program kehutanan;  Pelaksanaan pengawasan kegiatan dilapangan yang memprioritaskan keberhasilan tumbuh tanaman untuk mengurangi luasnya lahan kritis.

3.3. Kondisi Yang Ingin Dicapai Pada prinsipnya secara garis besar kondisi sumberdaya hutan yang diinginkan dalam lima tahun mendatang adalah makin membaiknya kualitas sumberdaya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumberdaya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta terselenggaranya upaya-upaya rehabilitasi. Sedangkan indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa pendapatan domestik bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Berdasarkan kluster fungsi hutan, kondisi sumberdaya hutan serta kelembagaan yang diinginkan adalah:


24

Ekologi ; 1. Berkurangnya deforestasi sumberdaya hutan. 2. Kawasan hutan yang mantap melalui koordinasi dan sinkronisasi tata ruang, pengukuhan dan opimalisasi tata guna hutan, antara lain dalam mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Keberadaan dan penutupan hutan terjamin sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan produksi), termasuk dalam kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 4. Proses ekosistem esensial berjalan optimal serta keanekaragaman hayati dan sumberdaya hutan terjaga, serta terpulihkannya ekosistem hutan rawa dan gambut. 5. Menurunnya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. 6. Daerah aliran sungai (DAS) berfungsi secara optimal sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan. 7. Kawasan hutan tetap yang dikelola oleh institusi permanen pada tingkat tapak. Ekonomi ; 1. Kontribusi kehutanan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) dari hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan meningkat secara proporsional dan bertahap. 2. Penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan hutan, industri pengolahan hasil hutan, konservasi dan jasa lingkungan meningkat. 3. Pendapatan riil masyarakat yang berusaha dalam pemanfaatan produk dan jasa hutan dan kehutanan, terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan semakin baik. 4. Aneka usaha kehutanan oleh usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan masyarakat yang makin harmonis dan terintegrasi. 5. Tercukupinya kebutuhan bahan baku industri kehutanan secara berkelanjutan. 6. Ekspor komoditas hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan terus meningkat. Sosial ; 1. Manfaat hutan bagi masyarakat meningkat dan terdistribusi secara berkeadilan.


25

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat secara proporsional. 3. Akses masyarakat khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat secara proporsional terakomodir. 4. Kualitas kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dll) di dalam dan sekitar hutan semakin baik, termasuk dalam kaitannya dengan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal terutama di kawasan perbatasan. Kelembagaan ; 1. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Kementerian Kehutanan dan instansi kehutanan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanannya. 2. Kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan dalam kesatuan pengelolaan hutan makin mantap. 3. Regulasi dan kebijakan cukup memadai dan berjalan efektif. 4. Lembaga non pemerintah menjadi bagian penting dalam pembangunan kehutanan. 5. Jejaring kerja terbangun secara memadai. 6. Sumberdaya manusia kehutanan pada sektor pemerintah dan masyarakat kualitasnya terus meningkat. 7. Pengawasan dan pengendalian berjalan efektif. 8. Tersedia produk Iptek yang handal dalam pengelolaan hutan. 9. Tersedia dukungan sarana dan prasarana serta dana yang cukup dan profesional.


26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi

4.1.1. Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Pembangunan Kehutanan yang diarahkan untuk kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan

dan

martabat

rakyat

sangat

ditentukan

oleh

keberhasilan

pelaksanaannya sesuai dengan tata aturan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan selalu memohon petunjuk dan tuntunan-Nya.

Oleh karena itu, perlu

dirumuskan suatu cara pandang strategis yang mampu dicapai sebagai satu visi yaitu : “Terwujudnya hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dalam bingkai keagamaan “. Visi ini mengandung makna sebagai berikut : 1. Terwujudnya hutan lestari memiliki makna yaitu, keterlibatan masyarakat secara arif dan bijaksana dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan baik dalam peranannya sebagai unsur produksi maupun perlindungan alam hayati secara berkelanjutan. 2. Kesejahteraan masyarakat memiliki makna yaitu, pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari, akan mendukung peningkatan ekonomi, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengangkat derajat hidup masyarakat. 3. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan memiliki makna yaitu, bahwa pemanfaatan sumber daya hutan hendaknya dikelola secara arif dan bijaksana sesuai dengan hukum dan norma yang ada dengan tetap mempertimbangkan daya dukung alam dan lingkungan serta berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri. 4. Dalam bingkai keagamaan memiliki makna bahwa segala daya dan upaya yang digunakan didalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlepas dari tuntunan dan rahmat dari sang pencipta sehingga harus selaras dan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.


27

4.1.2. Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Untuk mewujudkan visi tersebut diatas harus didukung dengan misi, adapun misi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yaitu : 1.

Mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

2.

Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kehutanan.

3.

Mewujudkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kehutanan.

4.

Mewujudkan penghayatan dan pengamalan agama.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kehutanan terkait bidang kehutanan adalah : 1.

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat; Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :  Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier.

2.

Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam; Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :  Terlestarikannya sumber daya alam

3.

Meningkatnya daya saing daerah; Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :  Terpeliharanya

keseimbangan

antara

kawasan

lindung

dengan

kawasan

budidaya. 4.

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :  Tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;  Terciptanya pelayanan publik yang prima;  Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.


28

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan, sedangkan kebijakan pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, kualitas, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pengembangan misi dan atau pencapaian visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan sebelumnya maka diperlukan suatu intervensi dalam bentuk kebijakan organisasi. Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar atau pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dalam menetapkan unsur kebijakan adalah tidak hanya baik secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan. Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sistem informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan penyelenggaraan urusan kehutanan organisasi Dinas Kehutanan yang terkait dengan dukungan terhadap perkuatan perekonomian daerah diarahkan untuk mengembangkan transformasi struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

2.

Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana melalui

pengembangan

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumberdaya alam, kesiagaan penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, mitigasi dan adaptasi serta pembiayaan. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah penyelenggaraan urusan kehutanan organisasi Dinas Kehutanan yang terkait dengan lingkungan hidup dan penanganan bencana diarahkan untuk (1)


29

melestarikan sumberdaya alam dan (2) memelihara keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya. 3.

Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah,regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional dengan pembiayaan dari berbagai pihak. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah penyelenggaraan urusan kehutanan organisasi Dinas Kehutanan yang terkait dengan dukungan terhadap pelayanan umum diarahkan pada (1) meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, (2) meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima dan (3) meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.


30

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk program dan kegiatan kehutanan kehutanan Kabupaten Barru dalam upaya untuk menciptakan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dengan peran hutan sebagai unsur produksi pengatur tata air dan perlindungan alam lingkungan dengan tetap melibatkan

peran

masyarakat

peningkatan kesejahteraan.

dalam

kegiatan

pembangunan

kehutanan

untuk

Maka program yang akan dilaksanakan sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 adalah : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian di sekitar kawasan hutan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu :  Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan. 2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi hutan secara efesien, optimal, adil dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan unit– unit pengelolaan pada hutan produksi terbatas dengan memenuhi kaidah atau aturan manajemen hutan berkelanjutan. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu :  Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu;  Pemantapan Kawasan Hutan. 3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program ini bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam kawasan hutan (reboisasi) maupun di luar kawasan hutan (penghijauan). Adapun kegiatan dalam program ini yaitu :  Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan;


31

 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan (Reboisasi);  Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan. 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan umum yang efektif, efisien dan memuaskan masyarakat dengan kegiatan;  Penyediaan jasa Surat Menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan rumah tangga  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan umum yang efektif, efisien dan memuaskan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Penyusunan laporan semesteran  Penyusunan laporan akhir tahun  Penyusunan RKA dan DPA  Monitoring dan Evaluasi 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan umum yang efektif, efisien dan memuaskan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :  Pengadaan perlengkapan gedung kantor  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan mebeler


32

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk standar pelayanan (SOPP) di bidang Kehutanan dengan kegiatan :  Penyusunan standar pelayanan. 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur utamanya sumber daya manusia kehutanan dengan kegiatan :  Pendidikan dan pelatihan formal  Sosialisasi peraturan perundang-undangan  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada lampiran.


33

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja SKPD Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan SKPD Dinas Kehutanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barru.

No

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indikator

2 Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif dari 37,5% pada tahun 2009 menjadi 75% pada tahun 2015. Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi 6 unit pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya dari 660 Ha pada tahun 2009 menjadi 2.200 Ha tahun 2015. Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi dari 845 Ha pada tahun 2009 menjadi 2.200 Ha pada tahun 2015. Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal dari 2 kasus pada tahun 2009 menjadi 0 kasus pada tahun 2015. Jumlah Pal Batas Kawasan Hutan Yang Direkonstruksi dari 90 Km pada tahun 2009 menjadi 270 Km pada tahun 2015. Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015. Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015. Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015.

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

1 (2011)

2 (2012)

3 (2013)

4 (2014)

5 (2015)

3 37,5%

4 -

5 9,4%

6 9,4%

7 9,4%

8 9,4%

9 75%

1

-

1

1

1

2

6

660 Ha (30%)

-

385 Ha (17,5%)

385 Ha (17,5%)

385 Ha (17,5%)

385 Ha (17,5%)

2.200 Ha (100%)

1355 Ha (38,4%)

135.5 (10%)

135.5 (10%)

157,2 (11,6%)

203,25 (15%)

203,25 (15%)

2.200 Ha (100%)

2 Kasus (80%)

0 Kasus (100%)

0 Kasus (100%)

0 Kasus (100%)

0 Kasus (100%)

0 Kasus (100%)

0 Kasus (100%)

90 Km

30 Km

37,5 Km

37,5 Km

37,5 Km

37,5 Km

270 Km

90%

2%

2%

2%

2%

2%

100%

90%

2%

2%

2%

2%

2%

100%

0

0

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

100%


34

10

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015.

5

5


5

5

5

5

25

35

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. Pedoman Transisi 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Kabupaten Barru berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana strategis SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015. 7.2. Kaidah Pelaksanaan 1. Seluruh aparat SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Seluruh aparat SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015. 3. Seluruh jajaran SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015. 4. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Barru.


36

5. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Barru. 6. Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Barru, Juli 2011 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barru,

Ir. A. Samang Galigo NIP. 19551215 198709 1 001


37

BAB I PENDAHULUAN. Otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Recommend Documents