BAB I PENDAHULUAN. ndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan

BAB I PENDAHULUAN

U

ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Pemberian otonomi luas kepada Pemerintah Daerah adalah bertujuan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka pelaksanaan pembangunan daerah termasuk Kabupaten Klungkung harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah akan dinilai dari sejauh mana daerah mampu mengelola kewenangannya dan meminimalkan resiko untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Dimana pada akhirnya kemampuan tersebut akan tampak dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaporkan oleh Kepala Daerah. Di sisi lain, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Adapun ketentuan pelaksanaan bagi Kepala Daerah dalam memberikan laporan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang mana ruang lingkup laporannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Secara geografis, Kabupaten Klungkung terletak pada posisi titik koordinat 115 0 21’ 28” - 1150 37’ 43” Bujur Timur dan 80 27’ 37” - 800 49’ 00” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah yaitu : a.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar

b.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli dan Karangasem

c.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok

d.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten paling kecil di antara sembilan Kabupaten/kota

yang ada di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Secara fisik wilayah Kabupaten Klungkung dengan luas wilayah 315 Km2, sepertiganya (112,16 Km2 atau 11.216 Ha) terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 Km2 atau 20.284 Ha) merupakan wilayah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Wilayah Kabupaten Klungkung secara administrasi terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Di samping itu Kabupaten Klungkung terdiri atas 53 (lima puluh tiga) desa dinas dan 6 (enam) kelurahan. Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Bali, Klungkung juga terbagi atas 106 desa pekraman dengan 395 banjarnya. ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

1

Kecamatan Banjarangkan dengan luas wilayah 45,73 Km2 terdiri dari 13 (tiga belas) desa, Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah 29,50 Km2, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan 12 (dua belas) desa, Kecamatan Dawan dengan luas wilayah 37,38 Km2 yang terdiri dari 12 (dua belas) desa. Sedangkan satu Kecamatan yang berada pada wilayah Kepulauan yaitu Kecamatan Nusa Penida mempunyai luas wilayah terluas dengan tiga pulau (Pulau Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan) dan alam yang berbukit-bukit yang terdiri dari 16 (enam belas) desa. Panjang pantai sekitar 97,6 km yang terdapat di Klungkung daratan 14,10 km dan di Kepulauan Nusa Penida 83,50 km, sehingga merupakan potensi perekonomian laut dengan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan laut. Permukaan tanah sebagian besar bergelombang dan berbukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Ketinggian tanah didominasi antara 100-500 m di atas permukaan laut yakni sebesar 227,49 Km2 atau 72,21% dari total luas wilayah dan hanya sebagian kecil darinya merupakan dataran rendah. Kemiringan tanah didominasi pada 15-400 (miring) dengan tekstur tanah didominasi oleh tekstur “kategori sedang”. Jumlah bangunan rumah per kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. Tabel Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 2011 No

Kecamatan

Jumlah Bangunan Rumah

1

Banjarangkan

8.249

2

Klungkung

13.814

3

Dawan

8.723

4

Nusa Penida

13.155

Total Rumah

Keterangan

43.941

Sumber : Klungkung Dalam Angka Per Kecamatan Tahun 2012 Penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, karena penduduk itu sendiri berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2012 adalah 220.347 jiwa. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 berdasarkan penduduk usia 15 tahun keatas adalah 98.171 orang, terdiri dari jumlah penduduk bekerja 96.421 orang dan jumlah penduduk belum/tidak bekerja 1.750 orang. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 28.255 orang atau 28,78% dari jumlah Penduduk usia kerja, berikutnya adalah perdagangan dan perhotelan sebanyak 22.347 atau 22,76%. Upaya pembangunan kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Klungkung senantiasa menunjukkan perkembangan yang lebih baik dengan ditandai peningkatan IPM tahun 2006 sebesar 68,90 menjadi 69,01 pada tahun 2007 dan 69,66 pada tahun 2008. Pada tahun 2010 jumlah murid terbanyak adalah murid SD sebanyak 19.170 orang, diikuti murid SMP sebanyak 8.396 orang, SMU sebanyak 8.277 orang dan murid TK sebanyak 3.985 orang. Tingginya murid SD dan SMP karena adanya program wajib belajar 9 (Sembilan) ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

2

tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung di bidang pendidikan juga telah menunjukan hasil yang bermakna, meskipun belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan dibidang Pendidikan. Angka melanjutkan dari SD ke SMP merupakan salah satu indikator keberhasilan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dimana angka ini adalah perbandingan dari jumlah lulusan siswa SD dan Jumlah siswa baru SMP pada tahun tertentu. Pada Tahun 2012 terdapat 2907 jumlah lulusan siswa SD, sedangkan pada tahun yang sama jumlah siswa SD yang masuk ke SMP adalah sebanyak 2922 orang. Pada tahun 2012 jumlah peserta ujian untuk masing-masing jenjang adalah sebagai berikut : -

Peserta siswa SD sebanyak 2097 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 2901 orang.

-

Peserta siswa SMP sebanyak 2478 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 2744 orang.

-

Peserta siswa SMA/K sebanyak 2254 seluruhnya berhasil lulus. Salah satu pilar penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator kesehatan

yang diukur dengan umur harapan hidup (Eo). Umur harapan hidup (UHH) dalam 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat secara signifikan (proyeksi BPS Prov Bali). Umur Harapan Hidup terus meningkat dari 68,9 tahun (2007) menjadi 69,0 (2008), meningkat menjadi (69,07) tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 69,10. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kualitas hidup dan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Klungkung cenderung berfluktuasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari 8,96 (2009) menurun (5,95) tahun 2010 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 9,2 per 1000 Lahir Hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 6,8/1000 Lahir hidup. Walaupun demikian cakupan pencapaian AKB masih di bawah target indikator AKB rata-rata Propinsi Bali sebesar 30 per 1.000 kelahiran hidup. Kejadian AKB disebabkan oleh faktor Non Obstretrik di samping tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Sedangkan angka kematian ibu mengacu pada jumlah kematian ibu terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Cakupan AKI di Kabupaten Klungkung dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat dari dari 70 (2010), menjadi 102 pada tahun 2011 dan terjadi peningkatan lagi menjadi 135, per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menggambarkan belum optimalnya kinerja program disamping kontribusi faktor lain. Faktor utama penyebab kejadian angka kematian ibu adalah faktor Non Obstretrik di samping masih terbatasnya aksesibilitas dan mutu pelayanan terhadap ibu maternal serta faktor pengetahuan dan sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu telah terbentuk sebanyak 59 desa/kelurahan siaga kesehatan. Peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu sudah cukup baik, ini tercermin dari 289 posyandu yang aktif melakukan kegiatan dengan sistem 5 meja. Jumlah penduduk dari struktur usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel Struktur Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2012 (per Juni 2012) Struktur Usia

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

2

3

4

70 ke atas

5.598

7.226

12.824

65 – 69

3.258

3.935

7.193

60 – 64

4.030

4.403

8.433

55 – 59

4.686

5.228

9.914

50-54

5.561

6.115

11.676

ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

3

Struktur Usia

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

2

3

4

45 – 49

7.258

7.488

14.746

40 – 44

8.531

8.461

16.992

35 – 39

9.545

9.576

19.121

30 – 34

9.250

9.323

18.573

25 – 29

8.693

8.741

17.434

20 – 24

7.917

7.840

15.757

15 – 19

8.483

7.887

16.370

10 – 14

9.363

8.680

18.043

5–9

9.323

8.621

17.944

0–4

7.627

6.868

14.495

Total

109.123

110.392

219.515

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Klungkung Tahun 2012 (Per Juni 2012) Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Banjarangkan

24.242

24.385

48.627

Klungkung

32.231

33.000

65.231

Dawan

21.500

21.924

43.424

Nusa Penida

31.150

31.083

62.233

Sumber :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2012

Tabel Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 No

Kecamatan

Jumlah Kepala Keluarga

1.

Klungkung

16.044

2.

Banjarangkan

10.641

3.

Nusa Penida

15.405

4.

Dawan

10.737

Total

Keterangan

52.827

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Gambaran potensi unggulan pertanian tanaman pangan pada tahun 2010 produksi padi sebanyak 32.132 ton gabah kering giling (96,08%), jagung 11.821 ton pipilan kering (88,84%), kedelai 1.585 ton biji kering (68,59%), kacang tanah 2.457 ton biji kering (49,72%), kacang hijau 71 ton biji kering (94,67%), ubi kayu 27.660 ton umbi basah (87,64%), dan ubi jalar 1.270 ton umbi basah (30,60%). ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

4

Produksi padi dan palawija tahun 2010 rata-rata mengalami penurunan 19,03% yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas sebesar 8,56% dan menurunnya luas panen sebesar 12,56% akibat dari menurunnya luas tanam 10,27%. Pada tahun 2010 luas areal tanaman perkebunan seluas 3.961,06 ha (102,21%) mengalami peningkatan 2,04%. Potensi unggulan perkebunan dapat dilihat dari luas areal tanaman kelapa seluas 2.989 ha dengan produksi mencapai 2048.75 ton. Di samping itu, tanaman kopi dengan luas tanam 82 ha dengan produksi mencapai 33 ton. Potensi unggulan peternakan diantaranya sapi, kuda, kambing, babi, itik, ayam dan lainnya. Di samping itu, potensi unggulan perikanan mencakup perikanan laut dan darat. Ada pula budidaya rumput laut yang hanya diusahakan di Kecamatan Nusa Penida. Potensi unggulan bidang industri kecil dan perdagangan meliputi industri kecil kacang kace kara, industri kecil gong/musik tradisional, industri kecil batok kelapa, industri kecil emas, perak, kuningan, industri kecil uang kepeng, industri kecil pemindangan ikan, industri kecil payung adat, industri kecil tenun ikat, cagcag, industri kecil lukisan wayang khas kamasan, industri kecil gula merah dan lainnya. Kawasan laut/pesisir dengan panjang pantai mencapai 97,6 Km (14,10 Km di Klungkung daratan dan 83,5 Km di kepulauan Nusa Penida). Pantai-pantai di Klungkung daratan meliputi : Pantai Kusamba, Pantai Lepang, Pantai Watuklotok, Pantai Negari dan Pantai Goa Lawah. Sedangkan pantai-pantai yang terletak di kepulauan Nusa Penida meliputi : Pantai Tanjung Sanghyang, Pantai Jungutbatu, Pantai Ceningan, Pantai Batunungul, Pantai Toyapakeh, Pantai Teluk Penida, Pantai Pasir Hug, Pantai Atuh dan Pantai Suana. Kawasan laut/pesisir ini di tahun 2011 mampu mengahasilkan produksi ikan laut dan rumput laut sebesar 2.238,01 ton (tahun 2010) dan 1.736,40 ton (tahun 2011) dan rumput laut sebesar 101.514,6 ton (Tahun 2010) dan 106.952 ton (Tahun 2011). Jumlah perusahaan industri sedang pada tahun 2010 sebanyak 18 perusahaan yang didominasi golongan industri tekstil, pakain jadi dan kulit (66,67%). Perusahaan industri yang dominan di Kabupaten Klungkung adalah golongan industri rumah tangga dan industri kecil. Perusahaan industri rumah tangga di Kabupaten Klungkung selama tahun 2010 sebanyak 5.021dan industri kecil sebanyak 399 unit. Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 335 Tahun 1998 tentang Penetapan Obyek – obyek Pariwisata dan tempat – tempat obyek yang dikenakan retribusi, maka di Kabupaten Klungkung terdapat 17 obyek wisata. 8 (delapan) diantaranya ditetapkan sebagai obyek wisata yang dikenakan retribusi yaitu Kertha Gosa/Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah, Kawasan Wisata Nusa Penida, Kawasan Wisata Tukad Melangit, Kawasan Wisata Tukad Unda, dan Desa Wisata Kamasan/Gelgel. Penetapan sebagai ODTW tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 233 Tahun 2002. Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2012 mencapai 289.163 orang. PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 nilainya sama yaitu sebesar 799,43 milyar rupiah. Peranan sektor pertanian tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 31,89% pada tahun 2009 menjadi 30,77% pada tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya peranan masing-masing sub sektor pertanian seperti sub sektor perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya serta kehutanan dan perikanan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, menduduki urutan kedua, dimana peranannya pada tahun 2010 adalah 20,77% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung. Sub sektor yang mendukung sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran/rumah makan masing-masing sebesar 13,49% dan 7,22% sedangkan sub sektor hotel memberikan sumbangan paling rendah yaitu 0,06%. Sektor jasa yang terdiri dari jasa pemerintahan umum dan jasa swasta menempati urutan ketiga. Nilai tambah sektor ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

5

ini didominasi oleh sub sektor pemerintahan umum dimana pada tahun 2010 peranannya sebesar 8,79% dari total 15,84% sektor jasa. Sub sektor jasa swasta paling banyak disumbangkan oleh jasa perorangan dan rumah tangga yaitu sebesar 6,41%. Sedangkan jasa sosial kemasyarakatan serta jasa hiburan dan rekreasi masing-masing menyumbang sebesar 0,46% serta 0,19%. Urutan keempat ditempati oleh sektor industri, dimana peranannya tahun 2010 sebesar 10,40%. Kegiatan industri di Kabupaten Klungkung umumnya lebih banyak didominasi oleh industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sektor bangunan menempati urutan ke lima, dimana peranannya mengalami sedikit peningkatan dari 7,44% pada tahun 2009 menjadi 7,68% pada tahun 2010. Peningkatan sektor bangunan disebabkan karena adanya pembangunan kompleks perumahan (BTN) di Kecamatan Klungkung. Sektor pengangkutan dan komunikasi, menempati urutan yang keenam, dimana pada tahun 2010 peranannya 6,29%. Sumbangan terbesar berasal dari sub sektor angkutan jalan raya yaitu sebesar 5,96% diikuti jasa penunjang angkutan sebesar 1,00% dan angkutan sungai danau dan penyeberangan sebesar 0,06%. Sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sumbangannya pada tahun 2010 masing-masing sebesar 1,62% dan 2,99%, hal ini disebabkan kondisi geografis Kabupaten Klungkung khususnya Nusa Penida yang berbukit belum sepenuhnya bisa terlayani PLN dan PDAM. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2011 atas dasar harga berlaku sebesar 3.022.786,71 juta rupiah atau meningkat sebanyak 274.432,12 juta rupiah dibandingkan tahun 2010, dan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2011 sebesar 1.383.890,23 juta rupiah atau meningkat sebesar 76.001,28 juta rupiah dibandingkan tahun 2010. Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB pada tahun 2011 nampaknya sektor pertanian masih mendominasi yaitu sebesar 29,28%. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Klungkung atas dasar harga berlaku terus meningkat, dimana pada tahun 2010 mencapai Rp 16.115.317,47,- dan pada tahun 2011 mencapai Rp 17.365.052,08,-. Tabel PDRB Per Sektor Kabupaten Klungkung Tahun 2011 (terakhir) No 1

Sektor

Harga Berlaku (Jutaan Rp)

Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan

Harga Konstan

855.002,16

417.443,64

Ket

dan perikanan 2

Pertambangan dan penggalian

104.891,14

48.404,09

3

Industri pengolahan

309.467,55

126.449,79

4

Listrik, gas dan air bersih

50.901,61

16.920,70

5

Konstruksi

241.982,94

83.160,20

6

Perdagangan, hotel dan restauran

644.442,72

325.787,98

7

Pengangkutan dan komunikasi

194.709,64

71.274,49

8

Keuangan, real estate dan jasa perusahaan

91.173,63

40.657,22

9

Jasa-jasa

500.215,32

253.792,29

3.022.786,71

1.383.890,23

Total PDRB Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Tahun 2012


6

Tabel Harga Konstan, Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2011 ( dalam jutaan rupiah ) PDRB Perkapita (Rp) Tahun

Pertumbuhan

Harga berlaku

Harga Konstan

Harga berlaku

Harga Konstan

2008

2.441.927,44

1.240.542,93

305,46

155,18

2009

2.748.354,59

1.307.888,95

343,79

163,6

2010

3.022.786,71

1.383.890,23

378,12

173,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang diharapkan semakin mantap dan meningkat dari tahun sebelumnya, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah daerah seperti telah beroperasinya Kapal Roro Nusa Jaya Abadi yang melayani penyeberangan transportasi laut untuk masyarakat Nusa Penida dari dan ke Kabupaten Klungkung daratan dan memantapkan pembangunan dermaga sandingan di Klungkung daratan (ex. Galian Gol C Kecamatan Dawan), sehingga lalu lintas orang, barang dan jasa semakin lancar. Dengan demikian bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dan terkendali serta telah ditetapkannya Perda Penanaman Modal oleh DPRD, kedepannya akan sangat memberikan nuansa yang nyaman, aman dan kesempatan bagi pemilik/penyandang dana (baik PMA, PMDN, Non PMA dan PMDN) untuk berinvestasi di Kabupaten Klungkung yang sudah tentu nantinya akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Klungkung.


7

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG A.

VISI DAN MISI Dinamika perkembangan daerah baik dalam dimensi waktu dan ruang yang terakselerasi melalui

sumbangan pendidikan, teknologi, persaingan sumber daya manusia dan perdagangan bebas, akan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Klungkung sehingga akan dihadapkan kepada berbagai peluang dan tantangan. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 150 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPD Nasional. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025. RPJP Daerah tersebut dijabarkan lagi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Klungkung 2008-2013. Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Pemerintah Kabupaten dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik- baiknya sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku. Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2008–2013 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai , Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana” Yang dimaksud dengan Masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai, Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana, dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Masyarakat Klungkung yang sejahtera, yaitu menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin.

2.

Masyarakat Klungkung yang Aman, yaitu masyarakat Klungkung yang teratur secara sekala niskala serta terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana. Seperti : terorisme dan anarkhisme.

3.

Masyarakat Klungkung yang Damai, yaitu masyarakat Klungkung yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir dan batin, baik di desa maupun perkotaan yang ditunjukkan dengan suasana briyag-briyug, pekedek pekenyem. Hal ini merupakan indikator optimisme masyarakat menatap masa depan.

4.

Masyarakat Klungkung yang Bermartabat, yaitu masyarakat Klungkung yang disegani dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


8

5.

Masyarakat Klungkung yang bermoral, yaitu masyarakat Klungkung yang dalam berpikir, bertuturkata, dan bertingkah laku yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari.

6.

Masyarakat Klungkung yang Berbudaya, yaitu masyarakat Klungkung yang mampu secara konsisten mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah dan nasional, serta secara cerdas berkreativitas dan berinovasi serta mengadopsi nilai-nilai positif budaya baru, yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.

7.

Berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mewujudkan secara baik dan terencana Visi tersebut di atas, maka disusunlah Misi

Kabupaten Klungkung sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan.

2.

Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.

3.

Mewujudkan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.

4.

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah.

5.

Menunjukkan bakti yoga dan jnana marga serta dana punia dalam kehidupan keagamaan.

6.

Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat.

7.

Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup.

8.

Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

9.

Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum.

10. Mewujudkan kebersihan keindahan dan penataan lingkungan pemukiman. Adapun tujuan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan minat investasi sektor usaha riil, pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan-kelautan, peternakan, industri perdagangan dan koperasi.

2.

Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan kesehatan guna terbentuknya lingkungan dan prilaku yang sehat, profesinalisme di bidang pelayanan guna peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.

3.

Mewujudkan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui peningkatan Sumber daya manusia Kabupaten Klungkung yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah

4.

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah melalui penumbuhan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahaman masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/arkeologi dan pengembangan kreativitas seni kontemporer /klasik/sakral/propan.

5.

Menunjukkan bakti yoga dan jnana marga serta dana punia dalam kehidupan keagamaan melalui peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia; peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Agama; pemahaman Sastra


9

Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra; dan menciptakan rasa menyamabraya yang damai (Shanti) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali. 6.

Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat dengan mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun

tetap

berdasar pada

meningkatkan pendapatan daerah

upaya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan; dan untuk memenuhi

pembiayaan pembangunan daerah dan

pelayanan publik. 7.

Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial

daerah secara

bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya. 8.

Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

9.

Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkatkan

persatuan

dan kebersamaan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Klungkung. 10. Mewujudkan kebersihan keindahan

dan penataan lingkungan pemukiman melalui penataan

lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari. Ke-sepuluh Misi diatas dijabarkan dalam bentuk program, antara lain sebagai berikut : 1.

Pemberdayaan dan peningkatan bantuan kepada subak sawah dan subak abian.

2.

Peningkatan Teknologi Pertanian dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian.

3.

Peningkatan pelayanan kepariwisataan.

4.

Pengembangan unit usaha seperti : usaha tani, ternak, perikanan darat dan laut, serta pelayanan jasa.

5.

Pengembangan lembaga keuangan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan desa adat/pekraman, LPD dan Koperasi.

6.

Pendidikan murah dan bersubsidi silang di segala tingkatan.

7.

Peningkatan mutu pendidikan dan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun.

8.

Pemberantasan buta aksara.

9.

Pembinaan dan pemberian beasiswa kepada anak miskin dan berprestasi.

10. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan guru, baik yang menyangkut kompetensi maupun kesejahteraan. 11. Kesehatan murah bersubsidi silang. 12. Pendirian RSUD tipe D di Kota Sampalan Kecamatan Nusa Penida. ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

10

13. Penyediaan sarana ambulan air semi terbang yang siap beroperasi 24 jam diatas air laut. 14. Peningkatan tipe RSUD Klungkung dari Klas C ke Klas D. 15. Menciptakan tenaga kesehatan terdidik setingkat D3 keatas melalui bantuan pinjaman biaya pendidikan tanpa agunan. 16. Memberikan pinjaman kredit tanpa bunga bagi masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan khusus yang dipersiapkan bekerja di luar negeri. 17. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas serta Laboratorium Kesehatan. 18. Pengembangan Seni dan Budaya daerah. 19. Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya Bali. 20. Peningkatan peran Desa Pekraman, Subak dan Kelompok Tradisional. 21. Peningkatan Bansos dan hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat dan tempat-tempat ibadah. 22. Pelestarian Warisan Budaya. 23. Peningkatan Pembinaan Keagamaan. 24. Peningkatan Ketrampilan pencari kerja. 25. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 26. Pengembangan listrik pedesaan. 27. Percepatan pengembangan sistem transportasi penyeberangan/ferry, pembangunan dermaga Klungkung daratan dan rintisan dermaga Lembongan. 28. Peningkatan jalan hotmix di wilayah Nusa Penida. 29. Pemanfaatan sumber air Guyangan dan Penida untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Nusa Penida. 30. Pemanfaatan Sumber daya air Tukad Unda untuk pemenuhan kebutuhan air bersih Klungkung daratan, Gianyar, Badung, Tabanan dan denpasar (SARBAGITAKU). 31. Peningkatan pengelolaan instalasi/jaringan air bersih melalui PDAM. 32. Percepatan Pembangunan PPI Kusamba. 33. Peningkatan saluran irigasi subak. 34. Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin melalui TMMD. 35. Peningkatan sarana dan prasarana pasar baik di Klungkung Daratan maupun Nusa Penida. 36. Penanggulangan abrasi pantai. 37. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 38. Pemekaran Kecamatan Nusa Penida menjadi Nusa Penida Timur dan Nusa Penida Barat. 39. Penataan Kota Kecamatan Nusa Penida. 40. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah. 41. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. 42. Penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi pada semua tataran pemerintah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Berdasarkan program-program yang telah diuraikan diatas, maka dibuat program unggulan sebagai berikut : 1.

Peningkatan kualitas pendidikan, melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang, penuntasan wajib belajar 12 tahun serta beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.

2.

Peningkatan pelayanan kesehatan gratis, dari puskesmas hingga rawat inap di RSU kelas II.


11

3.

Peningkatan pembinaan dan pelestarian adat istiadat, seni dan budaya serta peningkatan bantuan desa pekraman dan subak.

4.

Mempercepat pembangunan dermaga Klungkung darat.

5.

Penataan Kantor Bupati.

6.

Peningkatan pembangunan pasar Galiran dan pasar Mentigi.

7.

Mempercepat pembangunan PPI serta merintis pembangunan dermaga Lembongan.

8.

Pembinaan usaha industri kecil dan kerajinan untuk meningkatkan volume ekspor.

9.

Penyediaan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan membuka lapangan kerja serta iklim investasi yang kondusif.

10. Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri kecil yang sinergis. B.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin

dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008 – 2013. Dalam melaksanakan Misi pertama “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan “, ditetapkan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : 1.

Peningkatan Perekonomian Daerah Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah.

Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. 2.

Peningkatan Daya Saing Daerah Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi

daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Indikator keberhasilan tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 3.

Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan. Pengelolaan

sumber

daya

daerah

yang

berkelanjutan

ditujukan

dalam

rangka

memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan

keindahan

dan

kenyamanan

kehidupan;

dan

pemeliharaan dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Indikator

keberhasilan

tujuan

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan adalah penghijauan lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

12

Dalam pelaksanaan Misi ke-dua :”Mewujudkan

Peningkatan Pelayanan Dan Derajat

Kesehatan Masyarakat”. Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu: 1.

Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

2.

Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat.

3.

Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.

4.

Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat. Untuk mencapai Misi Ketiga, yaitu “Mewujudkan Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan

Masyarakat” ditetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Tuntas wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/non guru.

2.

Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3.

Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative. Untuk mencapai Misi Ke-empat, yaitu “Mewujudkan Pelestarian Dan Pengembangan Seni

Dan Budaya Daerah” ditetapkan 2 sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Peningkatan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahanan masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan sejarah/arkeologi.

2.

Peningkatan kreativitas seni kontemporer/klasik/sakral/propan dan penghargaan terhadap seniman yang berprestasi. Untuk mencapai Misi Ke-lima, yaitu “Menunjukkan Bakti Yoga Dan Jnana Marga Serta Dana

Punia Dalam Kehidupan Keagamaan” ditetapkan 4 sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia.

2.

Peningkatan pemahanan masyarakat tentang pengetahuan Agama Hindu melalui peningkatan pembinaan umat beragama dan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya.

3.

Peningkatan kesatuan pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra.

4.

Peningkatan rasa menyamabraya yang damai (Shanti) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.


13

Untuk mencapai Misi Ke-enam, yaitu “Mewujudkan Peningkatan Usaha Pertanian, Industri/Kerajinan, Kepariwisataan, Usaha Kecil Dan Menengah, Koperasi Serta Kemampuan Kewirausahaan Masyarakat” ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

2.

Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.

3.

Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat. Untuk mencapai Misi Ke-tujuh, yaitu “Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dan

Lingkungan Hidup” ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.

2.

Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk mencapai Misi Ke-delapan, yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan

Publik” ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.

Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; Untuk mencapai Misi Ke-sembilan, yaitu “Mewujudkan Peningkatan Stabilitas, Ketentraman,

Ketertiban Dan Penegakan Hukum” ditetapkan 4 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain: 1.

Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;

2.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

penyelesaian

masalah

sosial

kemasyarakatan; 3.

Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah; dan

4.

Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM. Untuk mencapai Misi Ke-sepuluh yaitu “Mewujudkan Kebersihan Keindahan Dan Penataan

Lingkungan Pemukiman” ditetapkan 2 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:


14

1.

Terwujudnya penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari

2.

Terwujudnya pembangunan perumahan sederhana yang terjangkau oleh masyarakat serta meningkatnya kepemilikan rumah sehat oleh masyarakat miskin. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung, maka arah

kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 diarahkan peningkatan pembangunan social ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatanan berusaha untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan pendidikan serta bebas biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Di samping itu diupayakan pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan peranan sector-sektor unggulan daerah dalam penyediaan kesempatan kerja. Peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan regulasi di bidang perijinan dan adanya kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekspor bagi produk local serta meningkatkan daya saing di pasar regional, nasional dan internasional. C.

PRIORITAS DAERAH Berdasarkan program unggulan pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 dan arah

kebijakan pembangunan, maka visi dan misi pembangunan pada Tahun 2012 dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Prioritas 1 :

Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dan kualitas pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang dan rintisan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

Prioritas 2 :

Peningkatan infrastruktur melalui percepatan pembangunan dermaga klungkung daratan, penataan kantor Bupati Klungkung, peningkatan pembangunan pasar galiran dan memulai rehabilitasi pasar mentigi serta mempercepat pembangunan PPI Kusamba

Prioritas 3 :

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan penyakit menular serta peningkatan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas hingga rawat inap di RSUD Kelas II

Prioritas 4 :

Penanggulangan kemiskinan

Prioritas 5 :

Pemberdayaan perekonomian wilayah dan ekonomi kerakyatan

Prioritas 6 :

Peningkatan

kesempatan

kerja

(membuka

peluang

investasi

dan

pengembangan dunia usaha) Prioritas 7 :

Pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, pelestarian kebudayaan daerah

Prioritas 8 :

Peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dan HAM

Prioritas 9 :

Reformasi Birokrasi dan tata kelolan pemerintahan serta peningkatan IPTEK


15

Prioritas 10:

Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri kecil yang sinergis.

Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Prioritas 1 : 1.

Tuntas rintisan wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru.

2.

Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3.

Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative.

Sasaran Prioritas 2 : 1.

Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.

2.

Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.

4.

Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat


Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

2.

Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan berbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat

1.

Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.

2.

Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.


16

Sasaran Prioritas 4 : 1. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial. 2. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan 3. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Sasaran Prioritas 5 : 1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh 2. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi 3. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah 4. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali 5. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian 6. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata 7. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan 8. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Sasaran Prioritas 6 : 1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan 2. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi 3.

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

4.

Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.

5.

Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

Sasaran Prioritas 7 : 1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama 3. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali 4.

Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama

5.

Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali


Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan

2.

Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam mejaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;

4.

Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah; dan

5.

Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM


17


Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

2.

Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

3.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.

Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

5.

Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

6.

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat


Terwujudnya swasembada pangan

2.

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas

3.

Tumbuhnya industri kecil dan industri rumah tangga serta mampu bertahan dari krisis ekonomi

Prioritas Program dan Fokus Kegiatan Pembangunan Prioritas program dan fokus kegiatan pembangunan yang ditetapkan merupakan penjabaran dari kesepuluh prioritas pembangunan daerah. Prioritas 1 : Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dan kualitas pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang dan rintisan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 1, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini: - Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. -

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

-

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

-

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

-

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

-

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

-

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


18

3.

Program Pendidikan Menengah -

Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah untuk Daerah-daerah Pedesaan, Terpencil dan Kepulauan.

4.

-

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMN)

-

Penyebarluasan dan Sosialisasi Bebagai Informasi Pendidikan Menengah

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pendidikan Non Formal - Pemberdayaan tenaga pendidik non formal - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup - Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan - Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk membenahi standar Kualifikasi - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik. - Pengembangan sistem perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan - Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7.

Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Prioritas 2 : Peningkatan infrastruktur melalui percepatan pembangunan dermaga klungkung daratan, penataan kantor Bupati Klungkung, peningkatan pembangunan pasar galiran dan memulai rehabilitasi pasar mentigi serta mempercepat pembangunan PPI Kusamba Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 2, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program pembangunan jalan dan jembatan - Perencanaan pembangunan jalan - Pembangunan jalan - Perencanaan pembangunan jembatan - Pembangunan jembatan

2.

Program perencanaan tata ruang - Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang - Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL - Monitoring, evaluasi dan pelaporan


19

3.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

4.

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan - Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

5.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

6.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Perencanaan pembangunan jaringan irigasi - Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum - Pembangunan jaringan air bersih/air minum - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

7.

Program Pembangunan Kinerja Air Minum dan Air Limbah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.

9.

Program pengendalian banjir -

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

-

Pembangunan prasarana pengaman pantai

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh -

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan -

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas -

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap -

Pembangunan pangkalan pendaratan ikan

Prioritas 3 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan penyakit menular serta peningkatan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas hingga rawat inap di RSUD Kelas II Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 3, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal

2.

Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

3.

Program upaya kesehatan masyarakat - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan - Revitalisasi sistem kesehatan - Peningkatan kesehatan masyarakat - Peningkatan kesehatan masyarakat


20

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.

Program perbaikan gizi masyarakat - Pemberian tambahan makanan dan vitamin

5.

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular - Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Pelayanan pencegahan dan penganggulangan penyakit menular - Peningkatan imunisasi

6.

Program standarisasi pelayanan kesehatan - Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan - Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan - Penyusunan standar pelayanan kesehatan - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.

Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Pembangunan Puskesmas Pembantu - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu - Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana puskesmas pembantu - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.

Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - Rehabilitasi bangunan rumah sakit - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Pengadaan obat-obatan rumah sakit - Pengadaan mebeuleur rumah sakit - Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit - Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit - Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

9.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata - Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit - Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah - Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit


21

Prioritas 4 : Penanggulangan kemiskinan Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 4, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya - Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

3.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma - Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

4.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

5.

Program tranmigrasi regional - Penyuluhan transmigrasi regional

6.

Program perencanaan sosial dan budaya - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Prioritas 5 : Pemberdayaan perekonomian wilayah dan ekonomi kerakyatan Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 5, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif - Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil dan Menengah. - Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.

3.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Koordinasi pelaksananan Kebijakan dan Program pembangunan Koperasi - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk - Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

5.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan - Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

6.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi - Pengembangan sistem inovasi teknologi industri


22

Prioritas 6 : Peningkatan kesempatan kerja (membuka peluang investasi dan pengembangan dunia usaha) Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 6, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

2.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Prioritas 7 : Pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, pelestarian kebudayaan daerah Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 7, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan Nilai Budaya - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah - penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal.

3.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

4.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata - Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri

5.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Prioritas 8 : Peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dan HAM Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 8, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Penataan Peraturan Perundang – undangan - Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan - Publikasi Peraturan Perundang – undangan - Kajian Peraturan Perundang - undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang - undangan daerah

2.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan


23

3.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan - Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

4.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

5.

Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik - Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan

6.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Prioritas 9 : Reformasi Birokrasi dan tata kelolan pemerintahan serta peningkatan IPTEK Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 9, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

2.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS - Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS - Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah - Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi - Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS - Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3.

Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Penelitian)

4.

Program Pelayan Perijinan - Pelayanan perijinan

5.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa - Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

6.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan


24

Prioritas 10 : Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri kecil yang sinergis. Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 10, maka prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

2.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - Peningkatan kapasitas tenaga penuluh pertanian/perkebunan

3.

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Pengembangan hutan tanaman

4.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis - Peningkatan kemampuan lembaga petani

5.

Program rehabilitasi hutan dan lahan - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

6.

Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

7.

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

8.

Program pengembangan industri kecil dan menengah - Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

9.

Program Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

10. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah - Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah - Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal


25

BAB III URUSAN DESENTRALISASI Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan pencapaian visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mewujudkan visi tersebut disadari akan membutuhkan periode waktu yang cukup panjang, namun demikian dengan keberhasilan-keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung setiap periodenya diharapkan visi tersebut secara bertahap akan tercapai. A.

PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan

dasar warga negara. Adapun urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

PENDIDIKAN Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 berkaitan dengan

bidang pendidikan adalah : Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan buku untuk administrasi siswa TK PAUD berupa buku raport TK PAUD. Kegiatan ini di laksanakan dimana sebelumnya dilaksanakan pendataan jumlah siswa baru TK PAUD setiap tahunnya. Kendala yang dialami adalah pergerakan arus siswa di tingkat TK PAUD ini masih tinggi karena pendidikan TK PAUD ini bersifat pendidikan Informal sehingga terkadang jumlah buku raport yan disediakankurang atau bahkan tersisa. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi bidang tugas pendidik bagi tenaga pendidik PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun karena pendidikan Tenaga Pendidik PAUD yang masih bersifat informal, karena keterbatasan dana kegiatan ini hanya dilaksanakan untuk 60 orang tenaga pendidik setiap tahunnya. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini Kegiatan ini adalah kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik paud rintisan di 4 kecamatan, berupa pemberian insentif bagi 216 orang tenaga pendidik, yang perbulannya mereka mendapatkan insentif sebesar Rp. 120.000,- insentif ini diberikan untuk memberikan stimulus bagi pendidik informal karena mereka tidak mendapat gaji tetap setiap bulannya. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kegiatan ini adalah kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik paud rintisan SKB di 4 kecamatan, berupa pemberian insentif bagi 62 orang tenaga pendidik, yang perbulannya mereka mendapatkan insentif sebesar Rp. 120.000,- insentif ini diberikan untuk memberikan stimulus bagi pendidik informal karena mereka tidak mendapat gaji tetap setiap bulannya. Peningkatan angka melanjutkan siswa SD ke SMP Angka melanjutkan dari SD ke SMP merupakan salah satu indikator keberhasilan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dimana angka ini adalah perbandingan dari jumlah lulusan siswa SD dan Jumlah siswa baru SMP pada tahun tertentu. Pada Tahun 2012 terdapat 2907 jumlah lulusan siswa SD, sedangkan pada tahun yang sama jumlah siswa SD yang masuk ke SMP adalah sebanyak 2922 orang.


26

Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kegiatan ini adalah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk rehabilitasi sekolah serta pemenuhan sarana prasarana di sekolah. Penggunaan dana ini harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) dari kementerian pendidikan nasional. Untuk tahun 2012 dana DAK yang dikelola adalah dana DAK tahun 2011 dan 2012, hal ini disebabkan pada ahun 2011 juklak dan juknis terlambat diterbitkan oleh kemdiknas, sehingga baru dilaksanakan tahun 2012. Untuk Dana DAK tahun 2012 juga terhambat pelaksanaannya karena juklak/juknis baru diterbitkan pada bulan september 2012, sehingga waktu pelaksanaan sangat singkat dan tidak mungkin untuk dilaksanakan pada tahun 2012 kemudian dana ini dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2013. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kompetensi siswa berprestasi Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung beberapa kegiatan lomba-lomba diantaranya lomba siswa berprestasi, lomba Mata Pelajaran IPA (MIPA) SD dan lomba Olahraga Siswa Nasional (OSN) SMP. Pelaksanaan lomba ini dimulai dari seleksi peserta tingkat sekolah hingga kecamatan dan yang terpilih akan diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Hasil seleksi di tingkat kabupaten otomatis akan diseleksi lagi di tingkat provinsi untuk nantinya akan mewakili provinsi di tingkat nasional. Sejak tahun 2011 dana yang dikelola di Disdikpora Kabupaten Klungkung menurun sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga peserta yang ikut lomba bukan hasil seleksi. Angka Putus Sekolah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Penurunan angka putus sekolah adalah sasaran dari program penuntasan wajar sembilan tahun, namun setiap tahun masih ada angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung. Faktor penyebabnya antara lain adalah faktor ekonomi dimana rendahnya tingkat penghasilan masyarakat menjadi penyebabnya, anak putus sekolah dari masyarakat tidak mampu ini lebih memilih untuk bekerja membantu orang tuanya dari pada melanjutkan sekolah padahal seluruh biaya pendidikan telah digratiskan. Pada tahun 2012 terdapat sekitar 15 orang siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan dan pada tingkat SMP terdapat 22 orang siswa. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung beberapa kegiatan lomba-lomba diantaranya lomba festival kompetensi dan kreativitas anak/guru TK dan siswa SD, festival lomba seni siswa nasional (FLS2N), Lomba olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN). Pelaksanaan lomba ini dimulai dari seleksi peserta tingkat sekolah hingga kecamatan dan yang terpilih akan diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Hasil seleksi di tingkat kabupaten otomatis akan diseleksi lagi di tingkat propinsi untuk nantinya akan mewakili propinsi di tingkat nasional. Sejak tahun 2011 dana yang dikelola di Disdikpora Kabupaten Klungkung menurun sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga peserta yang ikut lomba bukan hasil seleksi. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung beberapa kegiatan lomba sekolah diantaranya lomba gugus TK&SD, Lomba UKS SD&SMP, Lomba Perindangan SD dan SMP serta Lomba Wawasan Wiyata Mandala SMP Pelaksanaan lomba ini dimulai dari seleksi peserta tingkat kecamatan dan yang terpilih akan diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Hasil seleksi di tingkat kabupaten otomatis akan diseleksi lagi di tingkat propinsi untuk nantinya akan mewakili propinsi di tingkat nasional. Selain lomba juga dilaksanakan pembinaan dalam rangka persiapan lomba tersebut.


27

Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan ini adalah pelaksanaan Ujian nasional siswa SD, SMP dan SMA/K yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional setiap tahun, bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa selama mengikuti kegiatan akademik pada tingkatan pendidikan tertentu dan juga dijadikan sebagai indikator keberhasilan pendidikan. Pada tahun 2012 jumlah peserta ujian untuk masing-masing jenjang adalah sebagai berikut : -

Peserta siswa SD sebanyak 2097 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 2901 orang

-

Peserta siswa SMP sebanyak 2478 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 2744 orang

-

Peserta siswa SMA/K sebanyak 2254 seluruhnya berhasil lulus

Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung pengembangan SMP-SMA Satu Atap di kecamatan Nusa Penida yaitu SMP-SMA Satu Atap Nusa Penida yang berada di SMP 5 Nusa Penida dan SMP-SMA Satu Atap Klumpu yang terletak di desa Klumpu berdirinya kedua sekolah tersebut karena kondisi geografis kecamatan Nusa Penida dimana jarak SMA yang sangat berjauhan, sehingga dengan berdirinya SMA tersebut lebih memperpendek jarak tempuh siswa SMA di Nusa Penida. Program ini dilaksanakan sebagai Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Angka melanjutkan siswa ke SMA/K Angka melanjutkan dari SMP ke SMA/K merupakan salah satu indikator keberhasilan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar 12 Tahun dimana angka ini adalah perbandingan dari jumlah lulusan siswa SMP dan Jumlah siswa baru SMA/K pada tahun tertentu. Pada Tahun 2012 terdapat 2944 jumlah lulusan siswa SMP, sedangkan pada tahun yang sama jumlah siswa SMP yang masuk ke SMA 1767 orang dan ke SMK. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung beberapa kegiatan lomba-lomba diantaranya lomba Olimpiade, lomba siswa berprestasi, lomba debat bahasa inggris, Peserta O2SN. Pelaksanaan lomba ini dimulai dari seleksi peserta tingkat sekolah hingga kecamatan dan yang terpilih akan diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Hasil seleksi di tingkat kabupaten otomatis akan diseleksi lagi di tingkat propinsi untuk nantinya akan mewakili propinsi di tingkat nasional. Sejak tahun 2011 dana yang dikelola di Disdikpora Kabupaten Klungkung menurun sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga peserta yang ikut lomba bukan hasil seleksi. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik non formal Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pelaksanaan kejar Paket A, Paket B dan Paket C bagi warga masyarakat yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP maupun SMA/K. Kegiatan ini juga untuk mengurangi jumlah warga masyarakat yang buta aksara. Pemenuhan Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Kegiatan ini adalah kegiatan penuntasan buta aksara, fokus kegiatan ini adalah untuk memperkuat kelembagaan pendidikan keaksaraan non formal yang lebih menyentuh kepada masyarakat. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kecakapan hidup Kegiatan ini dilaksanakan karena Disdikpora Kabupaten Klungkung juga melaksanakan urusan kepemudaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain Seleksi Pemuda Pelopor, Seleksi Paskibraka, Pembinaan KSPAN (Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional) dan lain sebagainya. ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

28

Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kebijakan non formal Kegiatan ini adalah kegiatan dalam bidang olahraga, karena Disdikpora Kabupaten Klungkung juga melaksanakan urusan Olahraga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Porsenijar tingkat Kecamatan, Porsenijar tingkat kabupaten dan Porsenijar tingkat Propinsi denga jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 12 cabang olahraga. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan standar kualifikasi pendidikan bagi tenaga pendidik di sekolah. Bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) diharapkan semakin banyak tenaga pendidik yang melanjutkan studinya hingga minimal S1 sehingga memenuhi kualifikasi tenaga pendidik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru, pelaksanaan lomba guru berprestasi, lomba kepala sekolah berprestasi serta lomba pengawas sekolah berprestasi. Disamping itu kegiatan ini juga memberikan insentif bagi guru TK Formal untuk 111 orang guru TK. Pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan Dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik maka setiap tahun dilaksanakan penilaian angka kredit guru agar para guru dapat mencapai jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012 jumlah tenaga pendidik yang dinilai angka kreditnya sebanyak 380 orang. Pemenuhan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung beberapa kegiatan lomba sekolah diantaranya Lomba UKS tingkat SMA/K, Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat SMA/K. Pelaksanaan lomba ini dimulai dari seleksi peserta tingkat kecamatan dan yang terpilih akan diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Hasil seleksi di tingkat kabupaten otomatis akan diseleksi lagi di tingkat propinsi untuk nantinya akan mewakili propinsi di tingkat nasional. Selain lomba juga dilaksanakan pembinaan dalam rangka persiapan lomba tersebut. Pengukuran Kinerja Sasaran Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, menunjukkan bahwa sebanyak 13 sasaran (75%) dapat dicapai secara maksimal dengan nilai capaian kinerja rata-rata antara 100% s.d 117.68%, sedangkan sebanyak 6 sasaran (25%) belum tercapai secara maksimal dengan capaian kinerja rata-rata dibawah 100%. Pengukuran kinerja sasaran secara terinci disajikan di dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terlampir, dengan ringkasan sebagai berikut : Tahun 2012 No. 1 1

SASARAN

INDIKATOR

2 Peningkatan standar pelayanan minimal dibidang Pendidikan SD/MI

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Putus Sekolah (DO) Siswa yang melanjutkan ke SMP/MTs Penilaian eksternal melalui uji sampel mutu pendidikan Jumlah siswa per rombongan belajar Ketersediaan guru SD/MI yang mencukupi Guru yang layak mengajar Prasarana Sekolah yang layak Siswa yang mempunyai buku pelajaran lengkap

Target (SPM) 4

Realisasi 5

Capaian target(%) 6

100% 90% 1 100%

103.04% 90.43% 0.001 102.44%

98.13% 92.98% 100.47% 100.87%

90%

83.00%

92.22%

30 90% 90% 90%

23 147.48% 35.84% 93.00%

75.35% 163.87% 39.82% 103.33%

90%

86.40%

96.00%

29

2

Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan SMP/MTs

1 2 3 4

Angka Partisipasi Kasar(APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Putus Sekolah (DO) Siswa yang naik ke I SMA/MA

90% 80% 1% 100%

99.12% 88.46% 0.18% 100.07%

101.01% 110.57% 17.85% 105.08%

5

Penilaian eksternal melalui uji sampel mutu pendidikan

90%

84.26%

93.62%

6

Ketersediaan guru dan Kepala SMP/MTs yang mencukupi.

90%

88.00%

97.78%

90%

86.23%

95.82%

80%

77.74%

97.17%

90%

82.00%

91.11%

90%

-

-

90% 60% 1% 25%

71,93% 50.75% 0.01 -

79.92% 84.58% 87.50% -

7 8 9 10 3

Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan SMA/MA

1 2 3 4 5

Penilaian eksternal melalui uji sampel mutu pendidikan

90%

83.15%

92.39%

6

Ketersediaan guru dan Kepala SMP/MTs yang mencukupi.

90%

90.00%

100.00%

90%

91.94%

102.15%

80%

78.06%

97.58%

90%

67.50%

75.00%

90%

-

-

60% 60% 1% 5% 75%

38.07% 26.99% 0.22% -

63.45% 44.98% 22.09% -

90%

80.00%

88.89%

90%

75.89%

84.32%

90%

37.25%

41.39%

7 8 9 10 4

Peningkatan standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan SMK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7

Peningkatan Pelayanan pendidikan taman kanak-kanak TK/RA

Peningkatan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tenaga Kependidikan SD/MI

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tenaga Kependidikan SLTP/MTs

Guru yang layak mengajar Ketersediaan tenaga kependidikan non guru Gedung sekolah yang layak Jumlah anak yang mempunyai buku pelajaran lengkap Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Putus Sekolah (APS) Anak yang melanjutkan ke Perguruan tinggi Lulusan yang terserap didunia kerja Ketersediaan guru mata pelajaran yang mencukupi. Guru yang layak mengajar Ketersediaan tenaga kependidikan non guru Gedung sekolah yang layak

90%

75.00%

83.33%

Jumlah anak yang mempunyai buku pelajaran yang lengkap

90%

-

-

1

Jumlah anak yang mengikuti pendidikan TK/RA

20%

97.93%

489.64%

2 3 4 1 2

Partisipasi Masyarakat Rasio anak didik terhadap guru kelas. Prasarana TK yang layak Jumlah anak yang ikut kegiatan PADU Partisipasi masyarakat

90% 90% 80% 65% 90%

56.79% 131.72% 68% 97.93% 56.79%

63.10% 146.36% 85% 150.66% 63.10%

1

Instrumen pengangkatan guru SD

90%

90%

100%

2 3

Pengangkatan tenaga kependidikan SD/MI Pemerataan kesempatan belajar

90% 10%

90% 20%

4

Instrumen uji profesi guru

100% 50% 1 th sekali

1 th sekali

100%

1

Instrumen pengangkatan guru SLTP/MTs

90%

90%

100%

2 3

Pengangkatan tenaga kependidikan SLTP Pemerataan kesempatan belajar

100% 50% 1 th sekali

90% 10%

90% 10%

1 th sekali

100%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

50% 1 th sekali

10%

20%

1 th sekali

100%

10 5

Guru yang layak mengajar Ketersediaan tenaga kependidikan non guru Prasarana Sekolah yang layak Siswa yang mempunyai buku pelajaran lengkap Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Putus Sekolah (APS) Anak yang melanjutkan ke Perguruan tinggi

4


Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tenaga

1

Instrumen pengangkatan

Kependidikan SMU/SMK/MA

2 3

Pengangkatan tenaga kependidikan SMU/SMK/MA Pemerataan kesempatan belajar

4



30

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan wajib pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung. 2.

KESEHATAN Pembangunan Kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Klungkung tahun 2012 secara umum

telah menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal meskipun dalam beberapa hal masih adanya kendala dalam meningkatkan pencapaian target program. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan membawa dampak positif terhadap upaya meningkatkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan indikator Global Pembangunan Kesehatan yang tercermin dalam Millenium Development Goals tahun 2015. Secara umum realisasi pencapaian program pokok kesehatan yang menggambarkan angka morbiditas dan status gizi mengacu pada sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan tahun 2008- 2013 sebagai berikut : Sasaran I: Menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu Program : a.

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

b.

Peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan : a.

Perawatan berkala ibu hamil kurang mampu

b.

Pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu

c.

Deteksi dini tumbuh kembang anak

d.

Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita Tabel Indikator dan Target Sasaran 1 INDIKATOR

TARGET 2012

Realisasi

- Angka Kematian Bayi per 1000 LH

10 LH

6,8

- Angka Kematian Ibu per 100.000 LH

100 LH

- Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K1)

100%

135,23 97,8 95,21

- Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

95%

- Cak persalinan oleh bidan/ Nakes

95%

- Cakupan pelayanan ibu nifas

90%

- Cakupan peserta KB aktif

75%

- Cakupan bumil komplikasi di yang tangani - Cakupan kunjungan bayi

80% 90%

105,6

- Cak pemeriksaan kes anak SD oleh nakes

100%

100

96,4 96,6 85,9 62,2

SASARAN II : Menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular tertentu Program : a.

Pencegahan penyakit menular

b.

Penanggulangan penyakit menular

Kegiatan : a.

Pelaksanaan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah penyakit/ Kejadian Luar Biasa.

b.

Peningkatan pelaksanaan Imunisasi

c.

Pencegahan terjadinya penularan penyakit endemik dan epidemik

d.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


31

Tabel Indikator dan Target Sasaran 2 INDIKATOR

TARGET 2012

Realisasi

- Cakupan desa UCI

100%

100

- Terselenggaranya surveilans epidemiologi penyakit

100%

100

- Cakupan penanggulagan KLB ditangani < 24 jam

100%

100

- Cak kasus non Polio AFP /100.000 penddk < 15 thn

<2

4,7

- Cak penemuan pneumonia balita

86%

34,3

- Penderita DBD yang ditangani

100%

100

- Cakupan diare Balita ditangani

100%

100

- Cakupan Penderita malaria yang diobati

100%

100

<1

0,4

- Cakupan penemuan penderita TBC

70%

58,6

- Kesembuhan penderita TBC BTA(+)

85%

85,7

- Angka kesakitan DBD/100.000 pdk

55

26,9

- Angka kesakitan (API) malaria/1000 pdk

<1

0,01

- Cakupan angka bebas jentik (ABJ) nyamuk

95%

94,3

- Angka kematian diare saat KLB

< 1%

0,0

- Cakupan penemuan kasus diare

100%

44,5

- Persentase penyakit berpotensi wabah ditangani

100%

100

- Cakupan (RFT rate) kusta/10.000 pdk

SASARAN III : Meningkatkan prosentase tatanan rumah tangga sehat dan tatanan tempat-tempat umum sehat Program : Pengembangan lingkungan sehat. Kegiatan : a.

Penyehatan air bersih bagi maskin

b.

Pengawasan kualitas lingkungan .

c.

Pengendalian dampak pencemaran lingkungan

d.

Pengambangan wilayah sehat Tabel Indikator dan target sasaran 3 TARGET 2012

Realisasi

Cakupan pemanfaatan air bersih

95%

75,9

Cakupan jamban keluarga

83%

78,0

Cakupan rumah sehat

87%

33,2

Cakupan TTU memenuhi syarat kesehatan

80%

43,7

Cakupan TPM memenuhi syarat kesehatan

85%

35,8

INDIKATOR

SASARAN IV: Meningkatkan budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Program : Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Kegiatan : a.

Mengembangkan media promosi kesehatan (promkes)

b.

Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat

c.

Pengembangan UKBM

d.

Pemanfaatan sarana kesehatan

e.

Pengembangan desa siaga


32

Tabel Indikator dan Target Sasaran 4 TARGET 2012

Realisasi

Posyandu aktif

80%

100

Meningkatnya posyandu purnama

60%

65

INDIKATOR

Meningkatnya PHBS pada tatanan -

Sekolah

55%

Tdk terlaksana

-

Tempat – tempat umum

40%

Tdk terlaksana

-

Rumah tangga

75%

82,8

Desa siaga aktif

100%

100

Terbentuknya desa siaga

100%

100

SASARAN V: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan prima Program : a.

Upaya kesehatan masyarakan

b.

Upaya perbaikan gizi masyarakat

c.

Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kegiatan : a.

Peningkatan kesehatan masyarakat

b.

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

c.

Pelayanan Kesehatan Khusus

d.

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

e.

Kemitraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin Tabel Indikator dan Target Sasaran 5 TARGET 2012

Realisasi

- Cakupan rawat jalan

15%

46,7

- Cakupan rawat inap

1.5%

1.7

- Cak pelayanan gardu level 1 di sarkes

80%

42,8

15%

1,3

- Cakupan kesehatan mata

0.21%

0,2

- Cakupan pelayanan gigi dan mulut

4.0%

0,96

- Cakupan UKK yang mendapat pelayanan Kes

100%

100

- Monitoring sarana kesehatan

100%

100

- Tersedianya obat essensial di sarkes

100%

91

- Tersedianya obat generic di sarana kesehatan

100%

96

- Cakupan penggunaan obat generic dan obat essensial di sarkes

92%

99

- Cakupan balita ditimbang berat badan (BB)

85%

84,23

- Cak Pemberian MP ASI (6-24) bln bagi maskin

100

0,0

3.08%

2,65

80%

85,01

TARGET 2012

Realisasi

INDIKATOR

-

Cakupan pelayanan kesehatan jiwa

- Menurunnya prevalensi kurang gizi - Balita yang naik berat badannya INDIKATOR


33

- Balita Bawah Garis Merah

<15%

0,52

- Bayi yang mendapat ASI-Eksklusif

70%

62,04

- Cak balita dapatkan kapsul vit A (2X)

90%

100

- Cak ibu hamil dapatkan 90 tablet Fe

90%

95,21

- Cakupan Maskin yang dapat pelayanan kesehatan

100%

100

- Cakupan pengendalian keamanan & kesehatan makanan/Minuman

80%

Tdk ada

- Cakupan sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan

80%

Tdk ada

- cakupan penerbitan sertifikat IRT

75%

100

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

100%

4,6

- Cakupan masyarakat memanfaatkan JKBM

100%

100

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan kasus

10%

5,6

SASARAN VI: Tersedianya tenaga, sarana dan peralatan yang sesuai standar pada setiap jenjang pelayanan. Program : a.

Pembangunan/perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dan pengadaan alatalat kantor

b.

Pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur

Kegiatan : a.

Pengembangan puskesmas dan jaringan

b.

Pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan pengadaan puskesmas keliling.

c.

Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan medik di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesma keliling.

d.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana, puskesmas dan jaringannyaMeningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

e.

Pelatihan dan pendidikan formal.

f.

Pembinaan dan penyebarluasan nakes.

g.

Sertifikasi tenaga kesehatan Tabel Indikator dan target sasaran 6 INDIKATOR

TARGET 2012

Realisasi

100%

100

1 paket

1 paket

-

Pengembangan puskesmas dan jaringannya

-

Pengembangan puskesmas menjadi puskesmas spesialistik

-

Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan medic yang memenuhi standar kesehatan

100%

100

-

Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan

100%

Tdk ada

-

Ratio pemenuhan tenaga kesehatan

80%

-

Terpilihnya tenaga kesehatan


4 orang

4 orang

34

SASARAN VII : Meningkatnya pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan yang evident base Program : Standarisasi pelayanan kesehatan Kegiatan : a.

Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

b.

Pengembangan sistem informasi kesehatan

c.

Penelitian bidang kesehatan

d.

Monitoring evaluasi dan pelaporan

e.

Menyusun informasi kesehatan

f.

Penyusunan biaya pelayanan kesehatan

g.

Penatausahaan keuangan SKPD Tabel Indikator dan Target Sasaran 7 INDIKATOR

TARGET 2011

Realisasi

-

Terselenggaranya evaluasi kinerja program kesehatan

100%

100

-

Cakupan pemanfaatan SIK- online

90%

66,6

-

Terselenggaranya penelitian kesehatan

1 paket

0,0

-

Tersusun profil kesehatan

40 bk

30

-

Tersusunnya laporan tahunan

25 bk

25

-

Tersusunnya dokumen penetapan anggaran

55 bk

55

-

Tersusunya LAKIP

20 bk

20

SKPD yang melaksanakan urusan wajib kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan urusan wajib kesehatan di samping oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, maka urusan kesehatan di Kabupaten Klungkung juga dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung. Adapun pelaksanaannya dapat dilaporkan sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan formal, berupa bintek diklat PNS pelatihan belanja perjalanan dinas luar daerah. Pelatihan, seminar dan bintek yang diikuti pada tahun 2012 adalah sebanyak 27 kali (50,94%) dari target 53 kali. Hal ini disebabkan oleh jumlah undangan yang diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat : a) Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini lebih terfokus pada pelayanan masyarakat dengan menambah tenaga dokter spesialis yang bekerja sama dengan RSUP Sanglah Denpasar di bidang pelayanan dokter, Psikiatri, Paru dan Rehab Medik. Realisasi fisik hanya sebesar 490 jam (68,06 %) dari 720 jam yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena pelayanan spesialis paru tidak bisa terelisasi karena dokter dimaksud terkendala transportasi dan RSUD Kabupaten tidak bisa menyediakan transportasi antar jemput. Honor Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak (Perawat, Bidan, Ass. Apoteker, administrasi, non administrasi, Psikolog, Dokter ahli, satpam, penata taman, cleaning service) secara fisik terealisasi 100%. b)

Peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan. Kegiatan ini terdiri dari Klaim Jamkesmas, Klaim JKBM, pengadaan obat di luar formularium bagi pasien Jamkesmas, Jampersal dan JKBM, biaya transportasi rujukan bagi pasien jamkesmas, JKBM dan Askes,


35

dan Pelayanan Sulinggih dan pemangku Kahyangan Tiga. Pelayanan kantong darah dan kaca mata. Secara fisik kegiatan ini terealiasi sebesar 100%. c)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini terdiri survey kepuasan, GRSSIB, rapat-rapat koordinasi, brosur/leaflet kesehatan, buku profile RSUD Kabupaten Klungkung dengan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh karena adanya rapatrapat yang tidak dicairkan karena disesuaikan dengan kebutuhan.

5)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a)

Standar Pelayanan Kesehatan terdiri dari dua kegiatan yaitu standarisasi pelayanan ICU dan HD realisasi fisik 80% dan tidak ada realisasi keuangan dalam kegiatan ini. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini sudah dibiayai dari kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud.

b)

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Pelayanan Kesehatan. Status RSUD Kabuapaten Klungkung menjadi Badan Layanan Umum dengan realisasi fisik 30%. Hal ini disebakan oleh karena kegiatan penilaian Akreditasi RSUD kabupaten Klungkung dilakukan tahun 2013.

c)

Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan berupa ATK, Domain/Hosting Web, Pemeliharaan Web RSUD Kabupaten Klungkung, SIMRS, ID Card Printer, InternetWireles, Jaringan LAN, Paging System, Komputer/PC dengan realisasi fisik 100% .

6)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata. a)

Pengembangan Ruang Bersalin berupa pembangunan gedung ponek realisasi secara fisik 100%.

b)

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit berupa rehabilitasi gedung administrasi kamar jenazah, gedung ruang satpam, perencanaan gedung rawat inap kelas III dengan realisasi fisik 100%.

c)

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, pada kegiatan ini terealisasi secara fisik 100 %.

d)

Pengadaan obat - obatan rumah sakit, dengan realisasi fisik 100%.

e)

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah secara fisik kegiatan ini tidak bisa berjalan. Hal ini disebabkan oleh gagalnya proses lelang karena tidak ada yang mengajukan dokumen penawaran.

f)

Pengadaan Mebeuleur. Kegiatan ini berupa pengadaan meja dan kursi kerja, kursi tunggu, locker, tempat tidur/spring bed/buah. Secara fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100%.

g)

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) berupa pakaian kerja lapangan dan alat pelindung diri, perlengkapan tempat tidur, kipas angin & exhaust fan, korden/virtage, kulkas, UPS. Realisasi fisik dari kegitan ini sebesar 100%.

h)

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit. Kegiatan ini terealisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan logistik rumah sakit untuk pelayanan berupa belanja bahan kimia dan belanja bahan makanan RSUD.

i)

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit. Kegiatan bertujuan untuk terpenuhinya seluruh kebutuhan akan bahan cetak rumah sakit. Realisasi fisik sebesar 100%.


36

7) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata. a)

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit berupa service gedung dan jaringan air. Realisasi fisik 100%.

b)

Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit berupa realisasi fisik 100% yaitu uji performance pengelolan air limbah rumah sakit, instalasi air limbah/air kotor, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang, pemeliharaan incenerator.

c)

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit. Realisasi fisik 100% yaitu kalibrasi, evaluasi TLD Badge, pemeliharaan alat kedokteran.

d)

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah. Secara fisik kegiatan terealisasi 100% dengan beroperasinya ke 5 (lima) kendaraan ambulance/mobil jenazah.

e)

Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair rumah sakit. Realisasi fisik 100% yaitu terealisasinya 19 buah bed pasien rumah sakit.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung. 3.

LINGKUNGAN HIDUP Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup adalah

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dengan perubahan melalui penyediaan sarana prasarana untuk mendukung lancarnya layanan kepada masyarakat khususnya dalam menangani sampah di Kabupaten Klungkung yang terdiri dari sampah rumah tangga, pasar, tempat-tempat umum ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun penyediaan sarana dan prasarana dimaksud antara lain: a) Pemeliharaan transportasi berupa truk sebanyak 17 (tujuh belas) unit. b) Pemeliharaan buldozer sebanyak 1 (satu) unit. c) Perbaikan kereta dorong sebanyak 5 (lima) unit d) Perbaikan tong sampah sebanyak 8 (delapan) unit e) Pengadaan tong sampah sebanyak 7 (tujuh) unit f)

Pengadaan kereta dorong sebanyak 6 (enam) unit.

Kegiatan lain yang dilaksanakan berupa pengadaan tanah urug sebanyak 120 M3 dipergunakan untuk pengurugan sampah secara biologis melalui controll landfill. Dengan telah selesainya renovasi Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja di Dusun Lepang Desa Takmung pada tahun 2011, maka dalam proses operasionalnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung maka disusunlah Ranperda Retribusi Pengolahan Limbah Cair melalui kerja sama dengan pihak ketiga. 2) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan berupa pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai/tenaga kontrak untuk mendukung program kebersihan di Kecamatan Klungkung dengan melayani 6 (enam) kelurahan, 3 (tiga) desa penyangga dan pasar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang dengan kriteria sebagai berikut: a) Tukang Sapu

:

46 orang

b) Tukang angkut sampah

:

18 orang

c) Sopir

:

6 orang


37

d) Tukang kebersihan pasar

:

6 orang

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan kebersihan di Kabupaten Klungkung maka disusunlah Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Jasa Kakus. Khusus untuk jasa penyedotan kakus di samping melayani masyarakat Kabupaten Klungkung. Realisasi pendapatan melalui jasa penyedotan kakus pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.150.000,- sehingga melampaui target PAD dari Rp. 1.100.000,- menjadi Rp. 1.150.000,- atau 104% 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dilaksanakan di UPT. Nusa Penida yang melayani desa Batunggul, Kutampi, Lembongan dan Jungut Batu, serta Pasar Mentigi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengumpulan dan pengangkutan sampah, dan untuk tahun 2012 kegiatannya berupa : a) Pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai/tenaga kontrak sebanyak 15 orang terdiri dari 14 (empat belas) orang tenaga pengangkut sampah dan tukang sapu, serta 1 (satu) orang tenaga Pasar Mentigi. b) Pemeliharaan truk sebanyak 3 (tiga) unit. c) Pengadaan mesin pembunuh lalat sebanyak 1 (satu) unit dipergunakan untuk penyemprotan lalat di TPA Biaung dan Jungutbatu. d) Pengadaan tong sampah sebanyak 2 (dua) unit dipergunakan di Pasar Mentigi dan pengadaan kereta dorong sebanyak 2 (dua) unit dipergunakan untuk pengangkutan sampah hotel dan restoran di Desa Jungutbatu. 4) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dilaksanakan dengan membuat buku Profil Adipura sebagai acuan dalam penilaian kota Adipura di Kabupaten Klungkung. Untuk tahun 2012 buku profil Adipura Kabupaten Klungkung dibuat sebanyak 15 (lima belas) exemplar. 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan melalui lomba kebersihan dan pertamanan tingkat Kabupaten Klungkung antara lain: a) Lomba Desa Peduli Kebersihan Pertamanan, sebagai Juara I : Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, juara II : Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, dan juara III : Desa Paksebali, Kecamatan Dawan. b) Lomba SD, SMP dan SMA : (1) Tingkat SMP, Juara I : SMPN 2 Semarapura, Juara II: SMPN 1 Dawan, dan juara III: SMPN 1 Banjarangkan. (2) Tingkat SD, juara I : SDN 1 Kamasan, Juara II : SDN 3 banjarangkan, dan Juara III SDN 2 Gunaksa. Di samping lomba kebersihan dan pertamanan juga dilaksanakan sosialisasi dalam pembuatan pupuk kompos dengan memberikan bantuan alat Komposter Aerob sebanyak 6 (enam) unit kepada Kelurahan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2012. 6)

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dengan kegiatan penataan taman berupa pengecatan lis taman dengan volume 2413 m2, terbayarnya tenaga kerja non pegawai sebanyak 22 orang, tersedianya bahan/bibit tanaman pohon perindang siap ditanam sebanyak 36.625 pohon, serta pengadaan mesin cukur rumput siap pakai sebanyak 4 (empat) unit, dan pengadaan mesin chainsow sebanyak 2 (dua) unit, serta pengadaan mesin pemotong dahan sebanyak 2 (dua) unit. Adapun jumlah taman yang sudah terealisasi pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) taman yang berlokasi di Goa Jepang dan di perbatasan Klungkung dan Gianyar.


38

Penyelenggaraan urusan wajib Lingkungan Hidup juga dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan penambahan penyediaan prasarana dan sarana persampahan untuk mendukung lancarnya pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menangani sampah. Sarana dan prasarana yang terealisasi di tahun 2012 yaitu pengadaan gerobak sampah. 2) Pemantauan Kualitas Lingkungan dilaksanakan dengan melakukan monitoring oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan sebanyak 10 kali dan rapat tim pengawasan dan pengendalian DPPL sebanyak 2 kali. 3) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dilakukan untuk mengelola dan mengolah limbah B3 terutama limbah dari rumah sakit yaitu melalui pengadaan Incenerator, namun belum bisa direalisasikan karena terkendala Juknis DAK 2012. 4) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber data dan informasi di bidang lingkungan hidup yaitu melalui penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Laporan Pemantauan Kualitas Air sebanyak 10 (sepuluh) buah, Laporan Periodik per bulan terhadap volume sampah sebanyak 10 (sepuluh) buah, Laporan Menuju Indonesia Hijau sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Penyusunan naskah akademik izin gangguan. 4.

PEKERJAAN UMUM Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum tahun 2012 adalah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja program sebagai berikut : 1)

Program pembangunan jalan dan jembatan. Nilai capaian program untuk output 100%;

2)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Nilai capaian program untuk output 100%;

3)

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Nilai capaian program untuk output 100%;

4)

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Nilai capaian program untuk output 99,39%.

5)

Program Pengendalian Banjir. Nilai capaian program untuk output 100%. Sedangkan nilai capaian untuk output dari masing-masing kegiatan bidang Pekerjaan Umum

adalah : 1)

Perencanaan pembangunan jalan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

2)

Pembangunan jalan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

3)

Perencanaan pembangunan jembatan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

4)

Pembangunan jembatan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

5)

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

6)

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

7)

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

8)

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

9)

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Nilai capaian kegiatan sebesar 98.17%;

10) Pembangunan prasarana pengaman pantai. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.


39

Secara rinci daftar program dan kegiatan kerja bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran buku ini. 5.

PENATAAN RUANG Satuan kerja yang melaksanakan Program Kerja bidang Tata Ruang tahun 2012 adalah Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja sebagai berikut : 1)

Program perencanaan tata ruang di Kabupaten Klungkung. Nilai capaian program untuk output 100%;

2)

Program pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung. Nilai capaian program untuk output 100%.

Sedangkan nilai capaian dari masing-masing Kegiatan bidang Tata Ruang adalah : 1)

Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

2)

Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%;

3)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

Secara rinci daftar program dan kegiatan kerja bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran buku ini. Pelaksanaan urusan wajib Penataan Ruang juga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam suatu program Penataan Ruang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL dengan capaian kinerja keuangan sebesar 37,94%. 6.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Satuan Kerja yang melaksanakan urusan wajib Perencanaan Pembangunan ini dilaksakanan

oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung yaitu : a. Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85,59%. b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian input sebesar 92,84% dengan kegiatan: - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusandan kebijakan layanan publik dengan capaian input 93,84%. - Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan capaian input 100%. - Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan capaian input sebesar 98,10%. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalianpelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan capaian input sebesar 86,89%. c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan capaian input sebesar 92,17% dengan kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat dengan capaian input sebesar 92,17%. d. Program Perencanaan Sosial Budaya dianggarkan dengan capaian input sebesar 86,30%, dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.


40

e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan capaian input sebesar 69,42%, dengan kegiatan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatanprasarana wilayah & SDA. 7.

PERUMAHAN Realisasi dari pelaksanaan program kerja bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 nilai capaian dari masing-masing program bidang Perumahan adalah : 1)

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Nilai capaian program untuk output 100%;

2)

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Nilai capaian program untuk output 100%;

3)

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Nilai capaian program untuk output 100%;

4)

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Nilai capaian program untuk output 100%.

Sedangkan nilai capaian dari masing-masing kegiatan bidang Perumahan adalah : 1)

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

2)

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

3)

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

4)

Pembangunan jaringan air bersih/air minum. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

5)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

6)

Pembangunan/peningkatan infrastruktur. Nilai capaian kegiatan sebesar 100%.

7)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Nilai capaian kegiatan sebesar 100% Secara rinci daftar Program dan Kegiatan bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Klungkung tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran I buku ini. 8.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olah raga dapat

dijelaskan ke dalam 6 (enam) kegiatan antara lain : 1)

Kegiatan Olahraga Masyarakat melalui kegiatan olahraga rutin ataupun jalan santai yang diselenggarakan setiap hari jumat yang melibatkan seluruh pegawai dilingkungan pemkab klungkung dan juga masyarakat umum.

2)

Seleksi dan pembinaan olahraga tingkat sekolah untuk mengikuti setiap kegiatan olahraga yang diselenggarakan di tingkat propinsi maupun nasional.

3)

Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) kepada setiap instansi/lembaga pemerintahan di Kabupaten Klungkung.

4)

Pelaksanaan kegiatan Porseni Pelajar di tingkat kecamatan dan kabupaten, dimana juara-juara lomba akan dikirim ke Porseni tingkat provinsi. Pada tahun 2012 jumlah cabang olahraga yang diikuti sebanyak 11 cabang olahraga.

5)

Pada tahun 2012 juga diselenggarakan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa SD dimana kabupaten Klungkung berhasil mengirimkan 55 orang siswanya untuk bertanding ke tingkat provinsi.


41

6)

Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional tahun 2012 dengan melaksanakan lomba-lomba antar SKPD dengan acara puncak yaitu jalan sehat bersama Muspida, pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Klungkung bersama-sama siswa sekolah dan masyarakat umum.

Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan antara lain : 1)

Seleksi Paskibraka tingkat kabupaten dan propinsi.

2)

Pelaksanaan kegiatan Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional (KSPAN) tingkat kabupaten.

3)

Pelaksanaan kegiatan Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP).

4)

Pelaksanaan seleksi pemuda pelopor serta pembinaan pemuda pelopor di tingkat kabupaten.

5)

Penyaringan peserta Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) untuk mengikuti lomba di tingkat propinsi.

6)

Pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2012.

Pengukuran Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja sasaran secara terinci disajikan di dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terlampir, dengan ringkasan sebagai berikut : Tahun 2011 No. 1 1 2

SASARAN 2 Pelayanan Pendidikan bagi anggota masyarakat yang belum memiliki ketrampilan dan bermata pencaharian Peningkatan penyelenggaraan pendidikan olahraga dan kesenian - Olahraga Pendidikan

1

Partisispasi warga masyarakat dari keluarga pra sejahtera dalam kursus-kursus/ KBU/ Magang

5

6

70%

80%

114%

2

4

200%

-

-

-

-

-

-

90%

90%

100%

10%

10%

10%

3

Indeks partisipasi olahraga disekolah Jumlah siswa yang mengikuti POPDA tingkat propinsi Lapangan olahraga yang layak Ratio guru Pendidikan Jasmani dan terhadap rombongan belajar Tingkat kesegaran jasmani masyarakat Jumlah warga yang ikut dalam kegiatan olahraga masyarakat Jumlah klub/perkumpulan olahraga masyarakat

20

24

120%

1

Jumlah klub dan cabang olahraga yang dibina

90%

100%

111%

15%

20%

133%

4

5

120%

80%

80%

100%

-

-

-

4 kali

4 kali

100%

3 kali

3 kali

100%

1 th sekali 1 th sekali

1 th sekali 1 th sekali

1

1 2

2 3 4 Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam

1

pembangunan

2 3

4

4

100%

4

3

3

Capaian target(%)

Realisasi

10%

3

- Olahraga Prestasi

Target (SPM)

10%

2

- Olahraga Masyarakat

INDIKATOR

Penyelenggaraan & Pelayanan statistik

1

pendidikan pemuda dan olahraga

2

Jumlah atlet berprestasi dan tingkat prestasi tertinggi yang dicapai Jumlah lapangan terbuaka Berfungsinya Pengda/Pengcab anggota KONIDA Kab/kota Jumlah organisasi pemuda Jumlah pelatihan dalam pembentukan sikap dan watak Jumlah penyuluhan Narkoba dan pencegahan HIV/AIDS Penerbitan statistik pendidikan, pemuda dan olahraga Pelaporan kemajuan pendidikan pemuda dan olahraga

100% 100%

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung.


42

9.

PENANAMAN MODAL Secara umum pencapaian target indikator kinerja program penanaman modal sudah memenuhi

standar penyelenggaraan penanaman modal bidang investasi dan pengalokasian anggaran belanja langsung berdasarkan pada program prioritas seperti berikut: 1)

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Asing dan Penanaman modal Dalam Negeri dengan tujuan untuk memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal, informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan, melakukan bimbingan dan fsilitasi penyelesaian masalah serta pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan, telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012 , di Kecamatan Nusa Penida. Terhadap 12 PMA yang ada di Lembongan dan Jungut Batu, 2 PMA di Kecamatan Klungkung telah berproduksi komersial (telah IUT), 2 PMA di Kecamatan Banjarangkan (1 PMA yang masih dalam proses Pembangunan Proyek yaitu PT. FU MING INTERNATIONAL FOOD. Dari hasil pelaksanaan pengendalian di Kecamatan Nusa Penida ada beberapa PMA yang telah melakukan produksi komersial namun belum memiliki izin usaha tetap (IUT) diantaranya PT Lembongan Jati, PT. Indianan Island, PT. Anugrah Lestari Mandiri. Ada pula beberapa PMA yang masih tahap rencana dan dalam proses pengurusan izin-izin lokal seperti : PT. Sinni Villas, PT. Blue Corner dan PT. Indocean Charters.

2)

Kegiatan validasi inventarisasi data telah dilaksanakan di Kecamatan Nusa Penida pada tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 12 Nopember 2012, Banjarangkan dan Klungkung. Dari kegiatan tersebut didapat data PMA yang telah terdaftar di Kabupaten Klungkung berjumlah 28 , data PMDN 3 Perusahaan, data PMDN non fasilitas Pariwisata berjumlah 72 perusahaan dan PMDN diluar pariwisata berjumlah 272 perusahaan, dari data PMA yang ada sebagian besar melakukan usaha di Nusa Lembongan.

3)

Kegiatan kerja sama dan promosi telah mengadakan pamplet-pamplet sejumlah 900 lembar dan kaset VCD potensi investasi di Kabupaten Klungkung sejumlah 100 keping, dan ikut melaksanakan Event Promosi di Batam Kepulauan Riau, Jakarta dan Bandung serta mengikuti rapat-rapat koordinasi yang diadakan oleh BKPM Pusat.

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib penanaman modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung. 10.

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan yang menyangkut urusan wajib Koperasi dan UKM sesuai dengan tabel berikut ini : No

Program/Kegiatan Belanja Langsung

Capaian IK (%)

1 A 1

2 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

2 a. b. c.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

92,32 94,36 99,81 89,07

B. 1 2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

96.19 98,23 91,53


6 90,88 90,88

43

11.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1)

Sasaran Terlaksananya E-KTP, tertatanya sistem koneksi/jaringan secara bertahap, tersajinya laporan informasi kependudukan, terlayaninya KTP dan kutipan akta kelahiran umum bersubsidi serta terlaksananya pelayanan akta catatan sipil. Program : Penataan administrasi kependudukan. Kegiatan :

2)

a)

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.

b)

Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK.

c)

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.

d)

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

e)

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil.

Secara umum pencapaian target indikator kinerja program penataan administrasi kependudukan sudah memenuhi standar penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dan pengalokasian anggaran belanja langsung berdasarkan pada program prioritas seperti berikut : a)

Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu bertujuan terlaksananya E-KTP di 4 (empat) kecamatan.

b)

Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase tahap awal) NIK bertujuan mendukung sistem koneksi SIAK dengan menata jaringan di 4 (empat) kecamatan.

c)

Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Kegiatan ini bekerja sama dengan media massa (radio) dalam rangka sosialisasi administrasi kependudukan dan pembuatan buku laporan sistem informasi kependudukan.

d)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan bertujuan mensubsidi biaya pembuatan KTP (Usia 17 s/d 60 th keatas) dan mensubsidi biaya pembuatan akta kelahiran umum yang pencatatannya tidak melewati 60 hari dari kelahiran.

e)

Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil. Kegiatan ini berupa pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta catatan sipil.

12.

KETENAGAKERJAAN Capaian kinerja urusan ketenagakerjaaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga ketenagakerjaan adanya kegiatan survey harga kebutuhan hidup layak dan pembahasan rekomendasi nilai UMK. Kedua Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan yang dilaksanakan terhadap 50 orang tenaga kerja. 13.

KETAHANAN PANGAN Realisasi program dan kegiatan urusan ketahanan pangan sudah dilaksanakan sesuai dengan

aturan yang berlaku dan realisasi fisiknya telah mencapai 91,61 %. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :


44

1)

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

dialokasikan

di

Kecamatan

Nusa

Penida

dengan sasaran sebagai berikut: a)

Pembinaan Desa Mandiri Pangan.

b)

Desa Mandiri Pangan Tahap Penumbuhan ( Tahun II ) dilaksanakan di Desa Pejukutan.

c)

Desa Mandiri Pangan Tahap Pengembangan ( Tahun III ) dilaksanakan di Desa Klumpu .

d)

Desa mandiri pangan Tahap Kemandirian (Tahun IV) dilaksanakan di Desa Bunga Mekar.

Out put kegiatan ini adalah terbinanya Desa Mandiri Pangan sebanyak 11 (sebelas) desa yaitu : 7 (tujuh) Desa Mandiri Pangan dan 6 (enam) Desa Replikasi Mandiri Pangan. 2)

Pengembangan Lumbung Pangan Meningkatkan Prasarana Pelayanan Dalam Rangka Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan di 4 (empat) Unit Lumbung Pangan Kecamatan Nusa Penida yaitu : a) Lumbung Pangan Desa Batu Kandik b) Lumbung Pangan Desa Bunga Mekar c) Lumbung Pangan Desa Sekartaji d) Lumbung Pangan Desa Batumadeg

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib ketahanan pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung. 14.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan menerapkan strategi

untuk melaksanakan program ini adalah dengan melaksanakan kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Realisasi program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada tahun 2012 adalah meningkatnya pengetahuan kader tentang GSI dan posyandu dengan target dan realisasi sebesar 100 %. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung. 15.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Realisasi program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung tahun 2012. Berdasarkan pada Laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung pada tahun 2012. Strategi yang diterapkan untuk melaksanakan program ini adalah dengan melaksanakan kegiatan : 1) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; 2) Pelayanan KIE; 3) Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.


45

Realisasi program keluarga berencana pada tahun 2012 adalah Target

Realisasi

75,00

90,00

kecamatan

75,00

75,00

-

Meningkatnya pengetahuan tentang YKI

100,00

100,00

-

Meningkatnya kinerja PLKB

80,00

80,00

-

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang triad KRR

100,00

100,00

-

Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi

-

Terlayaninya akseptor dari keluarga miskin di 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung. 16.

PERHUBUNGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan :

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan  Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya di Nusa Penida b) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang  Operasioanal KMP. Nusa Jaya Abadi  Naskah Kajian Ranperda Retribusi Penyeberangan di air  Asuransi KMP. Nusa Jaya Abadi  Docking KMP. Nusa Jaya Abadi  BBM operasional KMP. Nusa Jaya Abadi c) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya  Buku panduan dan formulir isian lomba WTN  Penertiban dan pengendalian lalu-lintas dan angkutan kota  Sosialisasi dan persiapan WTN d) Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal  Tersedianya Terminal penumpang Type B yang memadai  Naskah Kajian Ranperda Retribusi Terminal e) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan  Sarana pendukung operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida  Naskah Kajian Ranperda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan f)

Fasilitasi perijinan di Bidang Perhubungan  Naskah Kajian Ranperda Retribusi Ijin Trayek

g) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu-lintas dan Angkutan  Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas untuk anak-anak SMU


46

2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan  Pelinggih Padmasana dan penyengker  Kajian Simpang Akses Jalan Masuk Dermaga Gunaksa/Traffic Management  Studi Kelayakan Akses Jalan Masuk Dermaga Gunaksa  Perencanaan Akses Jalan Alternatif menuju Dermaga Gunaksa 3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas a) Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas  Pemeliharaan rambu, papan tambahan dan traffic light  Pengadaan Rambu, RPPJ dan Guard Rail (DAK) b) Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung  Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas parkir 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor  Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yaitu buku uji dan material plat uji b) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor  Terlaksananya pengujian/uji petik kendaraan bermotor secara berkala/rutin terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Nusa Penida Urusan wajib Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. 17.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi a) Sosialisasi kerja sama dengan radio lokal. b) Pameran Pembangunan Tahun 2012 di Provinsi Bali. c) Iklan radio tentang Program dan Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung. 2) Kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi a) Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) beserta sarana pendukungnya. b)

Naskah Kajian Ranperda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Urusan wajib Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. 18.

PERTANAHAN Bidang pertanahan pada tahun 2012 melaksanakan program Pengembangan Otonomi Daerah

yang didukung dengan kegiatan Pelayanan perijinan. Kegiatan pelayanan izin lokasi bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang akan berinvestasi di Kabupaten Klungkung dan sebagai salah satu syarat dalam melengkapi perizinan lainnya. Tahun 2012 telah diterbitkan 15 ijin lokasi. Di samping itu juga Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung juga menangani masalah terkait dengan penerbitan rekomendasi tanah laba pura. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib bidang pertanahan adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung. ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

47

19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Berdasarkan arah kebijakan strategi dan prioritas yang diuraikan diatas, maka program kerja yang

dilaksanakan melalui Bidang Politik dan Pengembangan Demokrasi serta Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dijabarkan dalam bentuk Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan melibatkan generasi muda yaitu murid-murid SMU dan SMK serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan Nilai - Nilai Luhur Budaya Bangsa melalui upacara dan kegiatan hari-hari pahlawan dan kejuangan serta hari besar Nasional tahun 2012. Secara fisik kegiatan tersebut telah terlaksana 90 %. 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat dijabarkan dalam bentuk kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan situasi dan kondisi Sosial Politik yang kondusif dan dinamis, serta tertib administrasi dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Klungkung. Untuk mewujudkannya dilaksanakan Forum Komunikasi dan Konsultasi yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Sekeha Taruna, Pengurus Parpol dan OSIS SMU/SMK. Di samping itu juga dibentuk Tim yang bertugas memverifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Klungkung Tahun 2012. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, selain untuk memfasilitasi kegiatan Ormas, LSM dan Yayasan yang ada di Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong Ormas, LSM dan Yayasan untuk turut aktif terlibat dalam pembangunan daerah dan mendukung terciptanya kondisi sosial yang dinamis dan kondusif.

Untuk merealisasikannya

dilaksanakan Pembinaan dan Pengarahan kepada Ormas, LSM dan Yayasan serta upaya “penvalidan Data” organisasi kemasyarakatan tersebut. Secara fisik Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan telah terealisasi 97 %. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik luar negeri juga dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai 97,53% dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 97,53%. Tidak ada program dan kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75 %.


48

20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program dan kegiatan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Klungkung untuk tahun 2012 dapat dilaporkan sebagai berikut : a.

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut : 1)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, meliputi : a)

Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah yaitu Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan dengan membahas permasalahan atau isu yang berkembang dan mengantisipasinya sehingga situasi dan kondisi daerah tetap aman, tertib dan terkendali.

b)

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah realisasi kegiatan ini adalah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa yang dilakukan dua kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan dilakukan di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Evaluasi ini melibatkan tim kabupaten dan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak kecamatan, desa, kelurahan, BPD dan LPM. Dengan adanya evaluasi ini maka pemerintah daerah secara langsung mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tanggapan dari pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan baik berupa saran maupun pertanyaan dikoordinasikan dengan instansi terkait ataupun SKPD yang menangani dan hasilnya disampaikan kembali kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. Hasil evaluasi ini dijadikan acuan atau bahan masukan bagi pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga ke depannya tidak ditemukan lagi permasalahan yang sama.

2)

Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah, diantaranya : a) Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Kegiatan kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah yang diimplementasikan ke dalam Keputusan Bupati Klungkung Nomor 189 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Klungkung. Hasil dari kegiatan ini adalah buku tentang Kerja sama daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012. Selain itu TKKSD Kabupaten Klungkung juga memfasilitasi SKPD yang melakukan kerja sama daerah yang obyeknya menyangkut urusan pemerintahan dan penyediaaan pelayanan publik. b) Kegiatan Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum, kerja sama ini dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Nomor : 075/03/KSB/Pem, nomor : B31a/P1.12/Gs.1/01/2012 dengan tindak lanjut Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Hukum Dalam Bidang Keprdataan dan Tata Usaha Negara. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya pemberian bantuan hukum, konsultasi, pertimbangan


49

hukum dan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara. Di samping itu adanya pemberian penyuluhan hukum, penerangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 3)

Program Pengembangan Otonomi Daerah Sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2012 program pengembangan otonomi daerah didukung dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu : a)

Kegiatan Penyusunan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2012, dilaksanakan kegiatan penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyusunan buku Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011. Pada tahun 2012 telah berhasil disusun Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2011, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, dan IKK LPPD sebanyak 156 buku. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dengan website yaitu www. klungkung.go.id. Capaian indikator outcame adalah 100% yaitu tersedianya data dan informasi tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2011 di Kabupaten Klungkung.

b)

Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi penataan Daerah Aliran Sungai Unda Terkait dengan penataan DAS Unda telah dibentuk Tim Koordinasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda dimana capaian kinerja kurang dari 100% karena kendala pelaksanaan dalam hal penyediaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dan sosialisasi belum dapat dilaksanakan.

c)

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Keputusan Bupati Klungkung Nomor 259 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pelimpahan Sebagian Weweanang Bupati Kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Tahun 2012 telah dilaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Margahayu oleh tim beserta para camat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi sebagai bahan dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat di Kabupaten Klungkung. Pelimpahan kewenangan ini juga sebagai salah satu syarat substantif yang harus dipenuhi agar bisa melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan. PATEN ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

d)

Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2012 dengan hasil kegiatan yang diperoleh adalah buku pendataan awal unsur-unsur rupa bumi di Kabupaten Klungkung sebanyak 20 buku. Di samping itu juga telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan para perbekel yang ada di masing-masing kecamatan dalam rangka menyinkronkan data rupa bumi yang ada.


50

4)

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan Pada Tahun 2012 program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan didukung dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu : a)

Untuk peringatan Hari Puputan Klungkung dilaksanakan pada bulan April dengan berbagai rangkaian kegiatan antara lain lomba-lomba, hiburan dan upacara bendera.

b)

Peringatan HUT Provinsi Bali ke-53 dilaksanakan pada bulan Agustus 2012.

c)

HUT Kemerdekaan RI ke-65 dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 meliputi rangkaian kegiatan antara lain lomba-lomba, hiburan dan upacara bendera.

d)

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan pelaksanaan Upacara Bendera.

e)

Penyambutan tahun baru 2013 dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Klungkung dengan masyarakat.

Semua peringatan hari-hari besar dilaksanakan dengan membentuk masing-masing seksi yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan terkait peringatan hari-hari besar telah berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diatasi dengan meningkatkan koordinasi masing-masing seksi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Capaian kinerja outcome yaitu untuk meningkatkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kepahlawanan dan wawasan kebangsaan. Di samping program dan kegiatan tersebut di atas, bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum juga melaksanakan kegiatan inventarisasi pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di Kabupaten Klungkung dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi baik secara berkala maupun insidentil sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi. b.

BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Mengacu pada visi dan misi pembangunan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Klungkung Tahun 2012 adalah sebagai berikut : NO 1.

PROGRAM DAN KEGIATAN

REALISASI

Peningkatan Pelayanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a. Terselenggaranya Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala

0%

Daerah b. Tereselenggaranya Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2.

100 %

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Tersusunnya Buku Standar Harga Keperluan Pemerintah Daerah


100 %

51

c.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Peningkatan Partisipasi

Msyarakat Dalam Pembangunan Daerah yaitu kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian kinerja untuk kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan adalah 100% berupa laporan monitoring evaluasi yang dilaksanakan sebanyak 20 kali dan 4 kali di Kecamatan Nusa Penida. d.

BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah :

1)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2)

a)

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

b)

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

c)

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

3)

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.

4)

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan dengan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan.

e.

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah dengan kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi. f.

BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI SETDA Program dan kegiatan bidang Perangkat Daerah pada tahun 2012 adalah :

1)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan : a)

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan capaian input sebesar 70,15%.

2)

b)

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian input sebesar 85,00%.

c)

Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan capaian input sebesar 92,11%.

Pogram Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Baru dengan capaian input sebesar 98,81%. .

g.

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Realisasi Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan kegiatan

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi adalah Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Sedangkan realisasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Realisasi Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi adalah Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Sedangkan realisasi Program


52

Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kerja Sama dengan Mass Media. h.

BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG Program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Umum pada tahun 2012 yang utama dan

realisasinya adalah : Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 1)

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dengan capaian kinerja yaitu laporan pelaksanaan rapat koordinasi sebanyak 34 kali.

2)

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan capaian kinerja input 0 %.

i.

DINAS

PENDAPATAN,

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAN

ASSET

KABUPATEN

KLUNGKUNG Capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 adalah : a)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100%.

(2). Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100% .

(3). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100%.

(4). Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100% .

(5). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100%

(6). Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100% .

(7). Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 68,25% .

(8). Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 50% .

(9). Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 86,83% .

(10). Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pendapatan lainnya. Kegiatan tersebut telah terlaksana dengan capaian kelompok indikator output 83,81% .

(11). Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100% .

(12). Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100% .


53

(13). Sensus Barang Daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100%.

(14). Peningkatan kapasitas dan kustominasi sistem informasi manajemen keuangan daerah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian kelompok indikator output 100% j.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Program dan Kegiatan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR/SATUAN

RENCANA

REALISASI

CAPAIAN IK

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi

12 bln

12 bln

100,00%

b.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bln

12 bln

100,00%

c.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan ATK

100,00%

67,30%

67,30%

d.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan barang cetak dan penggandaan

100,00%

36,20%

36,20%

e.

Penyediaan komponen instalasi listrik

Penyediaan komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor

100,00%

47,50%

47,50%

f.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

12 bln

100,00%

g.

Penyediaan bahan logistik kantor

penyediaan bahan logistik (sesajen) kantor

12 bln

12 bln

100,00%

h.

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman

12 bln

12 bln

100,00%

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan akan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100,00%

80,40%

80,40%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor yang layak

100,00%

95,00%

95,00%

b.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional layak pakai

100,00%

89,80%

89,80%

c.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor layak pakai

100,00%

43,30%

43,30%

Pendidikan Kedinasan a.

Pendidikan Penjenjangan struktural

PNS yang diberikan Diklatpim Tk.II

2 org

1 org

50,00%

b.

Pendidikan dan pelatihan teknis

PNS yang diberikan Bintek Barang dan Jasa

50 org

50 org

100,00%

CPNS Gol. III, II dan I diberikan Prajabatan

201 org

201 org

100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.

5

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a.

Seleksi penerimaan calon PNS

CPNSD Kab. Klungkung

157 org

0

b.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pemenuhan PNS Mutasi Kepangkatan

1100 SK

1829 SK

166,27%

c.

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Pemeliharaan Program (Software) SIMPEG

12 bl

12 bl

100,00%

d.

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

Bantuan dana duka

20 org

20 org

100,00%

175 org

118 org

67,43%

141 org/12 bl

133 org/12 bl

94,33%

Kenang-kenangan pensiun Jamsostek


0,00%

54

k.

Kenang-kenangan THD yang mengakhiri masa tugas karena mencapai usia 56 tahun

7 org

7 org

100,00%

e.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

PNS Kab. Klungkung

6 bl

6 bln

100,00%

f.

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

PNS Kab. Klungkung

3 org

3 org

100,00%

BIDANG PENGAWASAN (INSPEKTORAT) Program kerja Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung pada tahun 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut : a)

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan tingkat capaian kinerja indikator output sebesar 94,12%%, sehingga kebutuhan dalam pelaksanaan pengawasan internal dengan target 68 Laporan Hasil Pemeriksaan selama 12 bulan belum dapat terpenuhi disebabkan karena terbatasnya anggaran yang tersedia.

b)

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. Untuk capaian kinerja indikator output mencapai tingkat 100%, sehingga kebutuhan dalam pelaksanaan reviuw laporan keuangan untuk 1 tahun anggaran dapat terpenuhi.

c)

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan tingkat capaian kinerja indikator output sebesar 100%.

d)

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, dengan tingkat capaian kinerja indikator output juga 100%. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk rapat-rapat untuk me-expose temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali, serta pemenuhan kebutuhan lainnya seperti alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan laporan. Inspektorat Kabupaten Klungkung

dalam menyelenggarakan Urusan Wajib

lebih

mengutamakan pembinaan dalam pemeriksaan pengawasan intern kepada instansi/SKPD Kabupaten Klungkung serta meningkatkan efektivitas aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah. l.

SEKRETARIAT DPRD Realisasi program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 yaitu : a)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

b)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

(1)

Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan output yaitu perda inisiatif dewan dan honorarium tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli fraksi.

(2)

Kegiatan reses, dilakukan di 4 (empat) kecamatan yaitu Nusa Penida, Klungkung, Dawan dan Banjarangkan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

(3)

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan observasi dan pengawasan di Kecamatan Dawan, Klungkung dan Banjarangkan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 3 (tiga) kali.


55

(4)

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah bintek, workshop, seminar, dan kunjungan kerja.

m. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung adalah Program Pengembangan Otonomi Daerah dengan kegiatan Pelayanan Perijinan dimana telah dilaksanakan pemeriksaan perijinan sebanyak 25 kali dengan ijin yang dikeluarkan sebanyak 1.071 dokumen perijinan. KECAMATAN DAWAN Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dawan adalah sebagai berikut: a)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Program ini diimplementasikan

kedalam

Kegiatan

Dialog/audiensi

dengan

tokoh-tokoh

masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dengan tingkat capaian kinerja indikator output sebesar 100 %. b)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah dengan tingkat capaian kinerja indikator output sebesar 78,26 % karena baru terealisasi 18 berita acara dari 23 berita acara kesepakatan batas desa.

c)

Program Peningkatan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan tingkat capaian kinerja indikator output telah tercapai 100%. Untuk pemeliharaan dua lapangan di Kecamatan Dawan yaitu : pemeliharaan Lapangan Umum di Desa Dawan Klod dan Lapangan Umum di Desa Paksebali. Seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan kedua fasilitas telah dapat dimanfaatkan, sehingga tingkat capaian kinerja indikator output dapat tercapai 100%.

d)

Program Peningkatan/Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini diimplementasikan kedalam Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa. Wujud nyata dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyelenggaraan upacara bendera dalam rangka peringatan hari Puputan Klungkung yang ke-104 dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 serta Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Lapangan Umum Kecamatan Dawan yang diikuti oleh Siswa SD, SMP, SMU, Perangkat Desa, PNS, Unsur Muspika serta Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dawan. Tingkat capaian kinerja indikator output dari seluruh kegiatan ini adalah sebesar 100%.

e)

Program Penataan Administrasi Kecamatan. Tingkat capaian kinerja indikator output telah tercapai 100% yang meliputi : (1) Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam Bidang Kependudukan. Tingkat capaian kinerja indikator output telah tercapai 100 %. Kegiatan ini untuk menjamin tersedianya data tahunan kecamatan yang akurat sebagai bahan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas Pemerintahan secara umum dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Desa Tahun 2012. Tingkat capaian kinerja indikator output kegiatan ini sebesar 100%. (2) Pembinaan Lomba UKS. Pada tahun 2012 yang menjadi wakil Kecamatan Dawan dalam Lomba UKS adalah SMPN 1 Dawan. Pembinaan dilakukan secara intensif oleh Tim Pembina


56

Kecamatan beserta instansi terkait lainnya. Tingkat capaian kinerja indikator output kegiatan ini sebesar 100%. (3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terealisasi 100%. Kegiatan ini meliputi kegiatan pendampingan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara intensif oleh staf pemerintah Kecamatan Dawan, serta kegiatan monitoring dan koordinasi dengan tokoh masyarakat bersama unsur Muspika. Di samping itu kegiatan ini juga memberikan bantuan dana kepada masyarakat guna mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan berdasarkan proposal kegiatan yang diajukan. Tingkat capaian kinerja indikator output kegiatan ini sebesar 100%. (4) Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa dengan capaian kinerja indikator output telah tercapai 100 %. Pada tahun 2012 yang menjadi wakil Kecamatan Dawan dalam Lomba Desa terpadu dan Penilaian Tugas-tugas Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Desa Paksebali. Pembinaan dilakukan secara intensif oleh Tim Pembina Kecamatan beserta instansi terkait lainnya. Tingkat capaian kinerja indikator output kegiatan ini sebesar 100%. f)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan asas buttom up planning maka pemerintah Kecamatan Dawan malaksanakan Kegiatan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dawan. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan Dawan yang terdiri dari usulan pembangunan dari 12 desa serta dari Dinas Instansi di Wilayah Kecamatan Dawan. Tingkat capaian kinerja indikator output kegiatan ini sebesar 100%.

KECAMATAN KLUNGKUNG Realisasi program dan kegiatannya yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah : a)

Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bentuk dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.

b)

Terwujudnya dokumen berupa buku monografi kecamatan,buku profil desa/kelurahan,dan peserta pembinaan penyusunan monografi kecamatan dan tim penyusunan profil desa/kelurahan.

c)

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan perijinan berupa peserta pembinaan administrasi kependudukan sebanyak 18 orang dan perijinan sebanyak 18 orang

d)

Tersedianya peserta lomba UKS di tingkat kecamatan

e)

Tersedianya biaya operasional untuk masyarakat, biaya pengamanan muspika, biaya peserta pendamping ADD dan tim pembina pemerintahan desa/kelurahan.

f)

Tersedianya juara lomba desa terpadu dan juara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes.

g)

Tersedianya informasi perencanaan pembangunan di Kecamatan Klungkung berupa dokumen hasil Musrenbangcam, hasil inventarisasi swadaya murni, dan hasil inventarisasi program dan belanja langsung masuk desa/kelurahan

KECAMATAN BANJARANGKAN ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

57

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Kecamatan Banjarangkan adalah sebagai berikut : a)

Terpenuhinya Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan ketertiban sebanyak 100 %.

b)

Terpenuhinya Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah sebanyak 100 %.

c)

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olah Raga yaitu pemeliharaan lapangan olahraga di Desa Banjarangkan dan Tihingan.

d)

Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah sesuai target kinerja yaitu pelaksanaan upacara bendera serta pelaksanaan lomba menyambut HUT RI.

e)

Terbinanya Petugas Pengisi Buku Profil Desa sebanyak 26 orang serta terwujudnya 20 Buku Monografi Desa dan Kecamatan sehingga terciptanya desa tertib administrasi dan updating data monografi desa dan kecamatan yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat terkait adanya data kependudukan.

f)

Terpenuhinya Juara Lomba UKS sebanyak 1 juara UKS.

g)

Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu muspika sebanyak 4 triwulan dan operasional kecamatan sebanyak 100 %.

h)

Terlaksananya lomba desa terpadu dan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa sebanyak 100% sehingga terpenuhi juara lomba desa 1 kali.

i)

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 100 % sehingga terwujudnya buku dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan sebanyak 18 buku. Terwujudnya laporan Inventaris Swadaya Murni Masyarakat sebanyak 18 laporan. Dan terwujudnya laporan Inventaris Biaya Langsung Masuk Desa sebanyak 18 laporan.

KECAMATAN NUSA PENIDA Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nusa Penida dapat terealisasi sebagai berikut ; 1)

Realisasi Program peningkatan / pengembangan wawasan kebangsaan 100% dengan kegiatan terbinanya sekaa dan rasa nasionalisme wilayah kecamatan sebesar 100%

2)

3)

Realisasi Program penataan administrasi kecamatan sebesar 100% a)

Terbinya UKS yang siap lomba sesuai ketentuan sebesar 100%

b)

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan sebesar 100%

c)

Tertibnya penduduk pendatang dalam hal administrasi sebesar 100%

Realisasi Program perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan 100% dengan kegiatan terbitnya dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan tahun 2012 sebesar 100%.

4)

Realisasi Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga kecamatan sebesar 100% dengan kegiatan pelaksanaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera sebesar 100%,

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN 1)

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang meliputi kegiatan : a)

Pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan sebanyak 1 (satu) orang.


58

b)

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan. Realisasi ini terkait dengan adanya sidak penduduk sebayak 6 kali dalam rangka tertib administrasi bagi penduduk pendatang. Dan pelaksanaan lomba kearsipan tingkat provinsi.

c)

Penyusunan Profil Kelurahan. Realisasi kegiatan ini adalah tersusunnya buku profil kelurahan sebanyak 15 buku.

KELURAHAN SEMARAPURA KAUH Realisasi Program dan Kegiatan Kelurahan Semarapura Kauh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja Rata-rata (%) KEGIATAN

No

(1)

(2)

Capaian

Input/

program

Masukan

Output/

Outcame/

Keluaran

Hasil

(3)

(4)

(5)

(6)

100

100

100

100

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Penyusunan Profil Kelurahan

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD Realisasi program dan kegiatan tahun 2012 pada Kelurahan Semarapura Klod adalah : Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang meliputi kegiatan : a)

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan yaitu penyelenggaraan inspeksi penduduk pendatang dalam rangka tertib administrasi penduduk.

b)

Penyusunan Profil Kelurahan yaitu tersusunnya dokumen profile kelurahan sebanyak 6 dokumen.

KELURAHAN SEMARAPURA KAJA Realisasi program dan kegiatan tahun 2012 pada Kelurahan Semarapura Kaja adalah : Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang meliputi kegiatan : a)

Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kelurahan yaitu terselenggaranya lomba kelurahan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

b)

Penyusunan profil kelurahan dengan capaian kinerja yaitu tersusunnya buku profile kelurahan sebanyak 15 buku.

KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH 1) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang meliputi kegiatan : -

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Lingkungan. Realisasi sebesar 0 % dikarenakan belum keluarnya SK Pengangkatan CPNS untuk Kepala Lingkungan Bendul dan Kepala Lingkungan Bucu. Berdasarkan Surat Edaran MENPAN Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Lingkungan Bendul dan Kepala Lingkungan Bucu telah terdata dalam data base tenaga harian yang akan diangkat sebagai CPNS tetapi sampai akhir tahun 2012 pengangkatan yang bersangkutan masih dalam proses sehingga belum dapat dilakukan pergantian kaling sesuai kegiatan yang telah dianggarkan.


59

-

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan. Realisasi kegiatan ini adalah monitoring dan pengawasan penduduk pendatang sebanyak 2 kali, fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan sebanyak 2 kali serta fasilitasi kegiatan UKBM sebanyak 7 kali.

-

Penyusunan Profil Kelurahan. Realisasi kegiatan ini adalah tersusunnya buku profil kelurahan sebanyak 12 buku.

KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang meliputi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan meliputi pembinaan LPM, pembinaan karang taruna, pembinaan PKK, serta pendataan penduduk pendatang. b) Penyusunan profil kelurahan. 21.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Realisasi program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung tahun 2012. Berdasarkan pada Laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung pada tahun 2012. a. Realisasi program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan pada tahun 2012 adalah : -

Target

Realisasi

Meningkatnya keterampilan kelompok

80,00

80,00

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang CBD di 4 kec

100,00

100,00

Meningkatnya kegiatan gerbang sadu mandara di masyarakat

100,00

100,00

b. Realisasi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa pada tahun 2012 adalah : Target

Realisasi

Administrasi pemerintahan desa /kelurahan sesuai dengan -

ketentuan

100,00

100,00

-

Cakupan desa mendapat kegiatan PNPM MP

100,00

100,00

c. Realisasi program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan pada tahun 2012 adalah -

Prosentase fasilitasi pemilihan perbekel dan pelantikan

Target

Realisasi

100,00

90,00

100,00

40,00

perbekel -

Pemberian uang jasa pengabdian bagi perbekel dan perangkat desa


60

22.

SOSIAL Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 antara lain : 1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin yaitu untuk membiayai kegiatan pendataan dan monitoring Lansia, pendataan dan monitoring RTM tidak layak huni

2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yaitu untuk membiayai penanganan orang terlantar, Mr.X/mayat terlantar dan penyaluran bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP).

3)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan Kegiatan Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan yaitu untuk membiayai kegiatan fasilitasi penderita gangguan jiwa dan pemberian bantuan sosial bagi penderita gangguan jiwa berat sebanyak 10 paket.

4)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat yaitu untuk membiayai kegiatan pembinaan karang taruna,Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan pembinaan Orsos/Yayasan, hasil yang diharapkan adalah kerjasama yang baik dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

5)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu untuk membiayai kegiatan perayaan Hari Pahlawan Kabupaten Klungkung tahun 2012

24.

STATISTIK Realisasi Program dan Kegiatan bidang statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung adalah program Pengembangan data/informasi dengan kegiatan : 1)

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan sebesar 85,76%.

2)

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan capaian input sebesar 99,82%.

3) 25.

Penyusunan Profile daerah dengan capaian input sebesar 82,80%. KEARSIPAN Pelaksanaan program bidang kearsipan tahun 2012 dengan kegiatan Kajian Sistem Administrasi

Kearsipan sehingga secara bertahap telah tertata data kearsipan dengan capaian kegiatan sebesar 100%. Urusan Wajib bidang kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Klungkung.


61

26. PERPUSTAKAAN Penc apaian

program

dan

kegiatan

b id a n g

p e r p u s ta k a a n

yang

d i la k s a n a k a n o l e h K a n to r P e r p u s ta k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a te n K lu n g k u n g p a d a ta h u n 2 0 1 2 me l i p u t i Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan capaian kinerja yaitu : a)

Tersedianya Laporan hasil kegiatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan selama 12 bulan terealisasi 100%, dengan hasil kegiatan terpenuhinya penyediaan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan terealisasi 100%.

b)

Tersedianya Laporan hasil kegiatan penyediaan bahan pustaka umum daerah selama 12 bulan terealisasi 100%, dengan hasil terpenuhinya penyediaan bahan pustaka umum daerah terealisasi 100%.

C.

PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Adapun urusan pilihan yang dilaksanakan tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilaporkan sebagai berikut : 1.

KELAUTAN DAN PERIKANAN Secara umum realisasi fisik kegiatan di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan rata-rata sudah

mencapai 100%, berikut uraian singkat sebagai berikut : 1)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini mempunyai satu kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Perikanan untuk melaksanakan pekerjaan rehab kolam BBI,

pembelian pakan ikan, restocking dan kegiatan

perjalanan dinas. Balai Benih Ikan Takmung yang berada di belakang Kantor Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyediakan benih ikan unggul untuk memenuhi permintaan benih dalam kegiatan penebaran benih diperairan umum ( Restoking ) dan bagi pokdakan local. Kedepan BBI Takmung berupaya meningkatkan produksi benih dengan telah dilakukannya rehabilitasi kolam serta dengan melakukan menejemen pengelolaan yang lebih baik niscaya BBI Takmung dapat meningkatkan produksi benih setidak-tidaknya untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Pengadaan bibit ikan air tawar disediakan untuk restoking di perairan umum untuk menjaga kelestarian stok ikan di perairan umum. Restoking dilaksanakan di bekas wilayah galian C Desa Gunaksa sebanyak 20.000 ekor bibit ikan. Kegiatan Restoking ikan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, oleh karena itu pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak terdapat masalah dan hambatan yang berarti. 2)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan satu-satunya kegiatan dalam program ini untuk pembangunan Darmaga di PPI Kusamba, yang pada tahun 2012 ini mencapai tahap penambahan pembangunan BreakWater sepanjang 25 m di bagian timur. Sebagian dana pada kegiatan ini ada juga yang dipergunakan untuk pengadaan 5 buah kendaraan roda dua untuk penyuluh, laptop, LCD, printer serta kamera untuk kegiatan penyuluhan.


62

3)

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dilakukan perjalanan dinas dan penyediaan akomodasi dalam rangka pembinaan kepada kelompok masyarakat pesisir. 4)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup untuk kegiatan perjalanan dinas dan penyediaan akomodasi untuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

2.

PERTANIAN Realisasi Program dan Kegiatan urusan pertanian sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

berlaku dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut : 1)

Pengadaan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan panjang total 2.960 m yang tersebar pada 16 subak sebagai berikut : a)

Kecamatan Banjarangkan (panjang total 1332 m / 7 subak) dengan rincian yaitu : 1). Subak Lunjungan, Desa Tusan sepanjang 220 m; 2). Subak Dlod Banjarangkan, Desa Banjarangkan sepanjang 220 m; 3). Subak Gombeng Klod, Desa Nyalian sepanjang 220 m; 4). Subak Penasan, Desa Penasan sepanjang 220 m; 5). Subak Semaagung, Desa Semaagung sepanjang 122 m; 6). Subak Nyanglan, Desa Nyanglan sepanjang 220 m; dan 7). Subak Takmung, Desa Takmung sepanjang 110 m.

b)

Kecamatan Klungkung (panjang total 968 m / 6 subak) dengan rincian yaitu: 1). Subak Selat, Desa Selat sepanjang 198 m; 2). Subak Toye Hee, Desa Gelgel sepanjang 220 m; 3). Subak Pegatepan, Desa Gelgel sepanjang 220 m; 4). Subak Akah, Desa Akah sepanjang 110 m; dan 5). Subak Selisihan Kangin, Desa Selisihan sepanjang 110 m. 6). Subak Gembalan, Desa Selat sepanjang 110 m;

c)

Kecamatan Dawan dengan (panjang total 660 m / 3 subak) dengan rincian yaitu : 1). Subak Dawan, Desa Dawan Klod sepanjang 220 m; 2). Subak Sampalan Baler Margi, Desa Sampalan sepanjang 220 m; dan 3). Subak Gunaksa, Desa Gunaksa sepanjang 220 m.

2)

Terlaksananya kegiatan tugas pembantuan Provinsi (TP Prov.) yang terkait Subsektor Perkebunan berupa Pembangunan Embung di Kecamatan Nusa Penida senbanyak 4 unit dengan lokasi : 1). Kelompok Tani Eka Jaya, Desa Batukandik; 2). Klp. Tani Banjar Gepuh, Desa Tanglad; 3). Klp. Tani Cemulik, Desa Sakti dan 4). Klp. Tani Tingkih Lestari, Desa Bunga Mekar.

3)

Terlaksananya kegiatan TP Prov. yang terkait Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu berupa : a)

Pengembangan Embung Mendukung Tanaman Pangan di Kecamatan Nusa Penida senbanyak 6 unit dengan lokasi : 1). Klp. Tani Tabuanan, Desa Sekartaji; 2). Klp. Tani Tukad Saang, Desa Pejukutan; 3). Klp. Tani Windu Karya, Desa Sekartaji; 4). Klp. Tani Banjar Pengalusan, Desa Klumpu;

5). Klp. Tani Banjar Caruban, Desa Tanglad dan 6). Klp. Tani Pejukutan Pertiwi,

Desa Pejukutan.


63

b)

Pengembangan Embung Mendukung Hortikultura di Kecamatan Nusa Penida senbanyak 1 unit yaitu pada Klp. Tani Moncong Karya Bersatu, Desa Batumadeg;

c)

Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan (1)

29 lokasi yaitu:

Kec. Banjarangkan (18 subak) : 1) Subak Tohpati, Desa Tohpati;

2) Subak Giri,

Desa Bumbungan; 3). Subak Dlod Getakan, Desa Getakan; 4). Subak Selangit, Desa Getakan; 5). Subak Dlod Bakas, Desa Bakas; 6) Subak Semeagung, Desa Tusan; 7) Subak Lepang, Desa Takmung; 8). Subak Dlod Banjarangkan, Desa Dlod Banjarangkan; 9). Subak Aan Dangin Desa, Desa Aan; 10). Subak Aan Dauh Desa, Desa Aan; 11) Subak Timuhun, Desa Timuhun; 12) Subak Penasan, Desa Tihingan; 13). Subak Nyanglan, Desa Nyanglan; 14). Subak Sengkiding, Desa Aan; 15). Subak Gombeng Kaler, Desa Nyalian;

16) Subak Lunjungan, Desa Tusan; 17) Subak Tegehan, Desa

Takmung dan 18). Subak Sidayu, Desa Takmung. (2)

Kec. Klungkung (6 subak) : 1). Subak Kacang Dawa, Desa Kamasan ; 2). Subak Pegatepan, Desa Gelgel; 3). Subak Toye Cau, Desa Tojan ; 4). Subak Toye Hee, Desa Gelgel; 5). Subak Gembalan, Desa Selat dan 6). Subak Pegending, Kelurahan Semarapura Kaja.

(3)

Kec. Dawan (5 subak) : 1). Subak Sampalan Baler Margi, Desa Sampalan Tengah ; 2). Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod; 3). Subak Gunaksa, Desa Gunaksa; 4). Subak Telaga, Desa Pikat dan 5). Subak Dawan, Desa Dawan Klod.

d)

Konservasi Lahan mendukung hortikultura (50 ha Tanaman Jeruk) di Kecamatan Nusa Penida dengan lokasi : 1). Subak Abian Kembang Sari, Desa Batukandik dan 2). Kelompok Tani Banjar Caruban, Desa Tanglad.

e)

Pemberdayaan Kelembagaan berupa sub kegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan lokasi: Subak Takmung, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan dan Subak Selisihan Kangin, Desa Selat, Kec. Klungkung

f)

Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification) berupa intensifikasi padi dengan lokasi sejalan dengan Kegiatan JITUT (29 subak).

g)

Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) untuk 59 Desa, 4 kecamatan.

h)

Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota berupa penyusunan RDKK di Kab. Klungkung.

i)

Pengembangan Pupuk Organik tingkat Kab./Kota berupa penyusunan lap. Semester dan tahunan pengembangan pupuk organik.

j)

Fasilitasi Pelayanan Pembiayaan Pertanian (Kab/Kota) 25 juta yang dialokasikan untuk pembinaan dan monitoring serta sosialisasi (untuk penumbuhan 3 Gapoktan baru) di 56 gapoktan PUAP.

4)

Bantuan Langsung berupa 4 unit Traktor Roda Dua di Kecamatan Banjarangkan (Kelompok Sumber Rejeki, Desa Takmung), Kecamatan Klungkung (Kelompok Tani Gunung Sari, Desa Selat dan Kelompok Tani Merta Sari, Desa Satra) serta Kecamatan Dawan (Kelompok Tani Sekar Sari). Ke empat unit traktor tersebut dibiayai dari dana Dana DAK (3 unit) dan Dana APBD II Murni (1 unit). Selain bantuan traktor diatas, juga dialokasikan untuk 3 unit Alat Pengolahan Pupuk Organik (dari Dana DAK) di Kecamatan Banjarangkan (Gapoktan Karya Mitra Abadi, Desa Tohpati), Kecamatan Klungkung (Gapoktan Dasa Puspa Indah, Desa Tojan dan Gapoktan Amerta Jiwa, Desa Tangkas).


64

5)

Tersalurnya bantuan dari dana APBN berupa 2 unit traktor roda dua yang semuanya ke Kecamatan Banjarangkan yaitu kelompok Tani Giri Taru Sari, Desa Getakan dan Subak Giri Desa Bungbungan. Selain itu juga telah tersalur 2 unit pompa air ke Kelompok UPJA Tohpati, Kec. Banjarangkan dan ke Kelompok Simantri Gapoktan Bunga Mekar, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan.

6)

Terselenggaranya kegiatan pembinaan pasca panen dan pembinaan pengolahan hasil pertanian/perkebunan (apresiasi pengolahan hasil) kepada 12 Kelompok Wanita

tani

(KWT)/kelompok tani (output 338 orang) yang tersebar di 4 kecamatan. Terdapat juga kegiatan pengadaan 7 set alat-alat pengolahan hasil yang diberikan kepada kelompok wanita tani/pelaku usaha yang ada di Desa Suana, Kec. Nusa Penida (2 KWT), Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida (4 KWT) dan Desa Negari, Kec. Banjarangkan (1 KWT). Selain itu terdapat pengadaan 1 unit Mesin Pengering Gabah (Drayer) yang diserahkan kepada Kelompok Tani Sari Asih, Desa Manduang, Kecamatan Klungkung. 7)

Pengembangan akses pasar antara lain melalui kegiatan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) setiap bulan secara teratur, serta 1 kali promosi/pameran/bursa Festival Agribisnis (Gerakan Pemasyarakatan Produk Pertanian Lokal) Tahun 2012 dari tanggal 21 – 23 September 2012 di Lapangan Monumen Badjra Sandhi, Renon-Denpasar.

8)

Penyaluran dana talangan (dari APBD Provinsi) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk pembelian gabah kepada petani dengan nilai Rp. 850.000.000,-. Dana talangan tersebut tersalur melalui 4 penyosohan beras/RMU dengan rincian yaitu PB. Sari Merta, Desa Selisihan, Kec. Klungkung (Rp. 200.000.000,-); PB. Sari Asih, Desa Maduang, Kec. Klungkung (Rp. 225.000.000,-); PB. Karya Sejati, Desa Kamasan, Kec. Klungkug (Rp. 225.000.000,-); dan PB. Merta Bakti, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan (Rp. 200.000.000,-).

9)

Pembinaan dan Penyuluhan melalui pertemuan/sangkep subak, serta pertemuan tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk pengendalian dan pemasyarakatan PHT Tanaman Pangan dan Perkebunan.

10) Antisipasi ekplosi serangan OPT dan bencana alam berupa monitoring curah hujan 6 stasiun, pembinaan pola tanam 42 subak. 11) Evaluasi penerapan teknologi padi di subak Kusamba Kecamatan Klungkung untuk tingkat Provinsi. 12) Pemantapan terhadap 3 gapoktan pelaksana Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) yang tumbuh di Tahun 2010 dan 21 gapoktan pelaksana simantri yang tumbuh di Tahun 2011 serta penumbuhan 12 gapoktan pelaksana SIMANTRI. Total Simantri yang telah berdiri sejumlah 36 gapoktan dengan lokasi pada : a)

Kecamatan Banjarangkan (8 gapoktan/desa) : 1). Gapoktan Subur Tani, Desa Tusan; 2). Gapoktan Dharma Kerti Sedana, Desa Banjarangkan; 3). Gapoktan Karya Mitra Abadi, Desa Tohpati; 4). Gapoktan Santi Kumara, Desa Nyanglan; 5). Gapoktan Karya Lestari, Desa Bakas; 6). Gapoktan Catur Werdhi, Desa Aan; 7). Gapoktan Merta Sari, Desa Getakan; serta

8).

Gapoktan Jaya Kerti; Desa Tihingan. b)

Kecamatan Klungkung (11 gapoktan/desa) : 1). Gapoktan Amerta Jiwa, Desa Tangkas; 2) Gapoktan Budi Arta, Desa Jumpai; 3). Gapoktan Merta Sari, Desa Selisihan; 4). Gapoktan Dasa Puspa Indah, Desa Tojan; 5). Gapoktan Sri Sedana Yoga, Desa Satra; 6). Gapoktan Tri Pekandelan Indah, Kel. Semarapura Klod; 7). Gapoktan Boga Sari, Desa Manduang; 8). Gapoktan Sradha Sari, Desa Tegak; 9). Gapoktan Madani, Desa Sampalan Klod; 10). Gapoktan Sweca Pura Gelgel, Desa Gelgel; serta 11). Gapoktan Tunjung Mekar, Kelurahan Semarapura Kaja.


65

c)

Kecamatan Dawan (5 gapoktan/desa) : 1). Gapoktan Subur Tani, Desa Tusan; 2). Gapoktan Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod; 3). Gapoktan Abian Sari Kuning, Desa Paksebali; 4). Gapoktan Bunga Mekar, Desa Pesinggahan dan 5). Gapoktan Wana Lestari, Desa Pikat.

d)

Kecamatan Nusa Penida (12 gapoktan/desa) : 1). Gapoktan Buana Tirta Ning, Desa Batu Kandik; 2). Gapoktan Madeg Mandiri, Desa Batumadeg; 3). Gapoktan Suaka Darma Lestari, Desa Tanglad; 4) Gapoktan Tunas Pertiwi, Desa Pejukutan; 5). Gapoktan Kembang Sakti, Desa Sakti; 6). Gapoktan Sari Mekar Jaya, Desa Bunga Mekar, 7). Gapoktan Sad Nuraga, Desa Ped; 8). Gapoktan Suaka Cipta Karya, Desa Kutampi; 9). Gapoktan Sari Unggul, Desa Batun Unggul; 10). Gapoktan Catur Buana, Desa Suana; 11). Gapoktan Wira Usaha Tani, Desa Sekartaji; dan 12). Gapoktan Klumpu Jaya Abadi, Desa Klumpu.

13) Tahun 2012 terdapat Pembinaan dan monitoring tarhadap Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah tumbuh dari Tahun 2008-2011 sebanyak 53 desa. Selain itu, tedapat juga Penumbuhan dan pembinaan terhadap PUAP Tahun 2012 di 3 Desa yaitu Kecamatan Klungkung Gapoktan Gunung Sari, Desa Selisihan dan Kecamatan Nusa Penida Gapoktan Mandiri Sejahtera, Desa Toye Pakeh serta Gapoktan Merta Jaya Kerti, Desa Lembongan, dengan total dana Rp. 300.000.000,- (per desa Rp. 100.000.000,-) yang berupa bantuan langsung (BLM). 14) Jumlah desa pelaksana Program PUAP (dana APBN) dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 56 desa dengan total dana Rp. 5,6 Milyard Rupiah, dengan rincian yaitu Tahun 2008 sebanyak 21 desa/gapoktan, Tahun 2009 sebanyak 27 desa/gapoktan, Tahun 2010 sebanyak 3 desa/gapoktan, Tahun 2011 sebanyak 2 desa/gapoktan, dan Tahun 2012 sebanyak 3 desa/gapoktan sehingga yang tersisa 3 desa/gapoktan, yaitu 1). Desa Kampung Gelgel; 2) Kel. Semarapura Kangin; dan 3) Kel. Semarapura Kauh. 15) Termonitornya dana BLM/BPLM yang tersalur di kabupaten klungkung (periode 2000 s/d 2012) jumlah Rp. 6.631.541.500,-. Dari total dana tersebut, secara umum BLM tersebut tidak mengalami perkembangan, namun terdapat 6 subak/kelompok tani yang melaksanakan pengelolaan dana dengan cukup baik yaitu pada : Subak Sampalan Baler Margi, Subak Gunaksa, Subak Dawan, Subak Kusamba, Subak Toya Hee, dan Subak Sampalan Dlod Margi. 16) Terlaksananya pengawalan dan modal pengembangan pupuk organik berupa terpantaunya 8 subak/kelompok tani penerima bantuan APPO/RP3O (bantuan dari tahun 2010-2012) dengan jumlah total 14 unit/paket. Salain itu juga tersalurnya 968,90 ton pupuk organik. Dari total penyaluran pupuk organik di tahun 2012, 360,70 ton merupakan dari bantuan subsidi ganda Provinsi Bali serta dari perlakuannya terhadap penanaman padi non hybrida, menghasilkan produksi sebesar 40.341,55 kw GKP dan produktivitas

59,45 kw/ha.

17) Terpantaunya jumlah pengeluaran pupuk dari 1 distributor dan 12 buah pengecer resmi di Kabupaten Klungkung dari target pupuk untuk 1 tahun berdasarkan rencana adalah : a)

Urea rencana 2.922 ton realisasi 2.466 ton (84,39%)

b)

SP36 dari rencana 273 ton realisasi 105 ton (38,46%)

c)

ZA dari rencana 368 ton realisasi 327 ton (88,85%)

d)

NPK dari rencana 1.701 ton realisasi 2.498 ton (146,85%)

e)

Organik dari rencana 1.055 ton realisasi 968,9 ton (91,83%)

Terlihat bahwa adanya kecendrungan penurunan dalam pemakaian pupuk SP36 yang cukup tinggi serta dibarengi dengan peningkatan dalam pemakaian pupuk NPK. Dan selama tahun 2012 tidak diketemukan adanya kasus kelangkaan pupuk. ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

66

18) Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Cabai di Kelompok Tani Karya Lestari, Subak Selisihan Kawan, Desa Selisihan seluas 10 ha dengan sasaran 65 orang. 19) Pengembangan dan Budidaya Tanaman Tembakau di Subak Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan seluas 9,48 ha dengan jenis bantuan berupa 113.750 batang bibit Tembakau, 2000 kg pupuk Urea dan 1.680 kg Phonska dan 3.000 kg pupuk organik untuk 43 orang petani yang merupakan dana DBH-CHT. 20) Pengumpulan data Sensus Pertanian (SP), tabulasi dan analisa data ubinan (padi, Palawija, sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan) yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Serta telah terlaksananya Alat Pengolahan Ubinan (2 set) dan Pakaian Kerja Ubinan (8 set). 21) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kegiatan dan program yang dilaksanakan di Distanbunhut. Resultante kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2012 tersebut, secara sinergis telah dapat merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1)

Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Pelayanan Masyarakat Petani dengan 13 kegiatan telah dapat diwujudkan dengan capaian sebesar 100,00% .

2)

Sasaran Berkurangnya Jumlah Kerusakan Hutan, Lahan dan Pesisir Pantai dengan indikator tertanganinya lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 450 ha. Realisasi rencana dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran ini telah dapat diwujudkan dengan capaian sebesar 100,00%. Ini ditunjukkan dengan tertanganinya lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 379,50 ha, terpeliharanyan hutan rakyat tahun ke 1, seluas 495 ha dan terlaksananya areal model usaha hasil hutan non kayu (kutu lak) seluas 10 ha. Untuk menunjang pencapaian dari sasaran ini didukung dengan : 1).pelaksanaan bibit pembuatan dan pemeliharaan hutan rakyat dengan penyaluran 171.600 bibit/batang tanaman yaitu 34.320 pohon bibit Jati, 34.320 pohon bibit Mahoni dan 102.960 pohon bibit Gmelina; 2). pengadaan 2 unit embung dan 3). pengembangan hasil hutan non kayu berupa penyaluran dan penanaman bibit Kesambi (7.997 batang) seluas 10 ha.

3)

Sasaran Terjaganya Kelestarian Sumber Daya Alam dengan 1 program dan 2 kegiatan serta 2 indikator. Kedua indikator tersebut adalah terlaksananya penghijauan lingkungan seluas 12,5 ha serta terkendalinya program rehabilitasi hutan dan lahan di 4 Kecamatan dan telah dapat diwujudkan dengan capaian sebesar 100,00%. Keluaran dari kedua kegiatan ini berupa 1). pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan (4 jenis bibit/31.625 batang) serta 2). terlaksananya pengadaan 1 unit Mobil Pick Up merek toyota disertai dengan perlengkapan kendaraan pengaman hutan, 3 unit Sepeda Motor merek Zusuki, 4 unit komputer note book, 2 unit GPS dan terakhir berupa tersusunnya 20 Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk 1 tahun (RTnRHL).

4)

Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Tani Komoditas Bahan Pangan Utama dicapai dengan pelaksanaan 2 program, 6 kegiatan yang dijabarkan dalam 14 indikator. Kegiatan tersebut antara lain terlaksananya : 1). Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis berupa penyaluran traktor dan APPO serta pemantauan/pembinaan pupuk dan pestisida; 2). Kegiatan Peningkatan kemampuan kelembagaan petani berupa pemantapan, pengembangan dan penumbuhan Gapoktan Simantri dan atau PUAP serta pengembangan teknologi; 3). Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan berupa penyediaan data statistik; 4). Kegiatan Monev dan Pelaporan berupa monitor dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Distanbunhut; 5).


67

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil dengan inti kegiatan berupa Pemberian bantuan alat pengolahan hasil dan pembinaan Kelompok Wanita Tani, pengenalan produk unggulan daerah serta penyajiaan dan analisis data usaha tani dan harga pasar dan 6). Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Perdesaan berupa Pengadaan 16 unit JITUT. Semua indikator dari kegiatan tersebut mencapai sasaran 100%. Data pendukung yang juga dapat menunjukan sasaran ini tercapai adalah berupa terealisasinya rencana/sasaran luas tanam, panen, produktivitas dan produksi komoditas padi dan palawija. a)

Realisasi luas tanam padi dan palawija Tahun 2012 Intensitas Pertanaman (IP) di lahan sawah tahun 2012 mencapai 271,7%. Kondisi ini mengalami penurunan 3,56% dibanding dengan IP tahun 2011 yaitu 281,73% yang disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak menentu serta adanya bencana kekeringan di Kec. Banjarangkan yaitu pada Subak Giri, Subak Gombeng Kaler, Subak Gombeng Klod, Subak Aan Dangin Desa dan Subak Aan Dauh Desa. Realisasi luas tanam padi

dan palawija rata-rata 78,65%, yaitu padi 5.768 ha

(99,23%), jagung 3.248 ha (77,09%), kedele 1.591 ha (144,64%), kacang tanah 1.594 ha (51,42%), kacang hijau 29 ha (36,25%), ubi kayu 1.204 ha (45,62%) dan ubi jalar 143 ha (45,11%) dari sasaran masing-masing : padi 5.813 ha, jagung 4.213 ha, kedele 1.100 ha, kacang tanh 3.100 ha, kacang hijau 80 ha, ubi kayu 2.639 ha dan ubi jalar 317 ha. Tercapainya realisasi tanam padi dan palawija sebesar 78,65% disebabkan karena perubahan pola tanam, dari padi, palawija ke tanaman sayuran. Hal ini digambarkan dari realisasi luas tanam sayuran tercapai 391,64%. b)

Produktivitas padi dan palwija Tahun 2012 Realisasi produktivitas padi tahun 2012 sebesar 60,78 kw/ha gabah kering giling (95,30%), jagung 28,25 kw/ha pipilan kering (91,81%), kedele 14,15 kw/ha biji kering (87,24%), kacang tanah 12,12 kw/ha biji kering (91,61%), kacang hijau 11,51 kw/ha biji kering (115,10%), dan ubi kayu 148,69 kw/ha umbi basah (101,01%) dan Ubi Jalar 120,69 kw/ha ubi basah (80,86%) dari sasaran yang ditetapkan masing-masing Padi 63,78 kw/ha Gabah kering giling, jagung 30,77 kw/ha pipilan kering, kedele 16,22 kw/ha biji kering, kacang tanah 13,23 kw/ha biji kering, kacang hijau 10 kw/ha biji kering, ubi kayu 147,2 kw/ha umbi basah dan ubi jalar 149,25 kw/ha umbi basah. Sebagian besar produktivitas padi palawija mengalami peningkatan (kecuali kedelai dan ubi jalar) dengan nilai padi sebesar 11,03%; jagung sebesar 15,87%; Kacang tanah sebesar 63,56%; Kacang Hijau sebesar 100,52% dan Ubi Kayu sebesar 1,34 bila dibandingkan dengan Tahun 2011. Meningkatnya produktivitas pada komoditas padi, jagung kacang tanah dan ubi kayu disebabkan karena telah diterapkannya teknologi penanaman dan pemeliharaan tanaman padi palawija secara baik sehingga mampu meningkatan produktivias sebagian besar komoditas padi palawija tersebut. Kegiatan tersebut berupa pelaksanaan SLPTT padi kedele; Metode SRI serta pengawasan dan subsidi pupuk. Selain itu dari kegiatan pertanian hulu juga mendukung peningkatan produktivitas sebagian besar padi palawija tersebut dengan kegiatan berupa perbaikan irigasi/JITUT (bansos maupun DAK), pengembangan embung, PIP serta optimansi lahan terutama dalam hal menjaga ketersediaan air irigasi.


68

c)

Produksi padi dan palawija Tahun 2012 Realisasi produksi padi Tahun 2012 sebanyak 33.740 ton gabah kering giling (95,18%), jagung 8.915 ton pipilan kering (69,36%), kedele 1.862 ton biji kering (117,28%), kacang tanah 2.325 ton biji kering (59,68%), kacang hijau 51 ton biji kering (69,86%), ubi kayu 24.029 ton umbi basah (65,37%), dan ubi jalar 2.088 ton umbi basah (48,41%) dari sasaran yang telah ditetapkan masing-masing : padi 35.450 ton gabah kering giling, jagung 12.853 ton pipilan kering, kedele 1.557 ton biji kering, kacang tanah 3.896 ton biji kering, kacang hijau 73 ton biji kering, ubi kayu 36.756 ton umbi basah, dan ubi jalar 4.313 ton umbi basah. Produksi padi dan palawija Tahun 2012 rata-rata mengalami peningkatan 2,79% jika dibandingkan Tahun 2011, yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari sebagian besar komoditas padi palawija di Tahun 2012 tersebut.

d)

Kondisi Ketahanan Pangan Tahun 2012 Kondisi ketahanan pangan sangat dipengaruhi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek ketersediaan yang didukung oleh produksi lokal dan moving bahan pangan antar wilayah, Aspek distribusi dan Aspek konsumsi. Dari segi produksi, terealisasinya sasaran produksi tanaman pangan tahun 2012, secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap penyediaan pangan karbohidrat yang bersumber dari padi, jagung dan umbi-umbian (ubi kayu, ubi Jalar) serta mengalami surplus karbohidrat sebanyak 5.928 ton. sehingga dari data tersebut, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung cukup aman dan terkendali.

5)

Sasaran meningkatnya produktivitas usaha tani yang berorientasi pasar, dicapai dengan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, yaitu terlaksananya Kegiatan Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan berupa penanamana tembakau 9,48 ha dan pemeliharaan kopi robusta seluas 16 ha dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan yaitu terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dengan indikator utama berupa Pengembangan bibit jeruk 2.200 pohon dan pengamatan/pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dari segi pengukuran pencapaian indikator sasaran dapat dikategorikan sangat baik/tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%. Data pendukung yang menunjukan sasaran ini tercapai adalah berupa : a)

Terealisasinya sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan) . Kondisi ini dapat diuraikan sebagai berikut : (1)

Realisasi luas tanam sayuran Tahun 2012 seluas 13.727 ha (391,64%) dari sasaran 3.505 ha, dengan perincian cabe 4.416 ha, bawang merah 0 ha, sawi hijau 687 ha, tomat 0 ha, komak 112 ha, kacang merah 5.670 ha, kacang panjang 302 ha, terong 152 ha, ketimun 362 ha, pare 43 ha, semangka 2 ha dan pacar air 1.981 ha.

(2)

Realisasi luas panen sayuran Tahun 2012 seluas 4.092 ha (120,18%) dari sasaran 3.405 ha, dengan perincian cabe 802 ha, bawang merah 0 ha, sayur hijau 507 ha, tomat 0 ha, komak 16 ha, kacang merah 1.866 ha, kacang panjang 113 ha, terong 37 ha, ketimun 186 ha, kangkung 0 ha, pare 20 ha, semangka 2 ha dan pacar air 543 ha.

(3)

Realisasi tanaman produktif yang sedang menghasilkan tanaman buah-buahan Tahun 2012 adalah 405.063 pohon (218,25%) dari sasaran yang ditetapkan 185.600 pohon, serta mengalami peningkatan 94,13% apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 yaitu


69

sebanyak 208.660 pohon dengan perincian : alpukat 1.032 pohon, belimbing 2.718 pohon, duku/langsat 3.350 pohon, durian 2.841 pohon, jambu biji 10.021 pohon, jeruk siem/keprok 3.888 pohon, mangga 29.302 pohon, manggis 2.034 pohon, nangka 7.548 pohon, nenas 14.089 pohon, pepaya 29.175 pohon, pisang 277.216 rumpun, rambutan 4.888 pohon, salak 4.000 pohon, sawo 9.395 pohon, sirsak 1.006 pohon, sukun 154 pohon, melinjo 202 pohon, jambu air 1.989 pohon, jeruk besar 215 pohon. (4)

Realisasi produksi tanaman sayuran sebanyak 166.587 ton (679.89%) dari sasaran yang ditetapkan 24.502 ton. Produksi sayuran mengalami kenaikan 865,16% apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebanyak 17.260 ton. Rincian realisasi produksi sayuran adalah : cabe 32.521 ton, bawang merah 0 ton, sawi hijau 60.086 ton, tomat 0 ton, komak 30 ton, kacang merah 7.028 ton, kacang panjang 4.508 ton, terong 21.610 ton, ketimun 16,507 ton, kangkung 0 ton, pare 72 ton, semangka 409 ton, pacar air 23.816 ton.

(5)

Realisasi produksi tanaman buah-buahan sebanyak 6.023ton (70,65%) dari sasaran yang ditetapkan 8.525 ton, serta mengalami penurunan 48,10% dibandingkan dengan Tahun 2011 yaitu sebanyak 11.605,30 ton, dengan perincian realisasi alpukat 48,1 ton, belimbing 25 ton, duku/langsat 58,9 ton, durian 105 ton, Jambu biji 75,1 ton, Jeruk siem/keprok 53,2 ton, mangga 996,00 ton, manggis 37,50 ton, nangka 240 ton, nenas 9,1 ton, pepaya 574, ton, pisang 3.489,5 ton, rambutan 123 ton, salak 16 ton, sawo 116 ton, sirsak 4,9 ton, sukun 3,2 ton, melinjo 1,3 ton, jambu air 43,2 ton, dan jeruk besar 4 ton.

b)

Terealisasinya sasaran luas areal dan produksi tanaman perkebunan Tahun 2012 dengan uraian sebagai berikut : (1)

Realisasi luas areal tanaman perkebunan tahun 2012 seluas 4.433,13 ha (101,97%) dari sasaran yang ditetapkan seluas 4.347,45 ha. Bila dibandingkan dengan Tahun 2011, pada Tahun 2012 mengalami peningkatan 11,73%.

(2)

Realisasi produksi komoditas tanaman perkebunan sebesar 2.814,26 ton (91,07%) dari sasaran yang ditetapkan sebesar 3.090,15 ton, serta mengalami penurunan 8,05% apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 yaitu 3.060,61 ton.

Jika dilihat lebih jauh lagi bahwasanya Sasaran meningkatnya produktivitas usaha tani yang berorientasi pasar terkait juga dengan PDRB yang merupakan salah satu indikator mengukur keberhasilan ekonomi suatu daerah. Di Tahun 2011, Nilai PDRB Kab. Klungkung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 3.022.786,71 juta rupiah dan nilai tersebut terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian yaitu sebesar Rp.885.022,16 juta rupiah (29,28%). Kondisi ini tercapai juga ditunjang oleh Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan seperti tersebut diatas.


70

Urusan pilihan Pertanian juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan penjelasan sebagai berikut : Realisasi Program dan Kegiatan 1)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan mempunyai dua kegiatan yaitu : Pembibitan dan perawatan ternak dan Pengembangan agribisnis peternakan. a)

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak. Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini dimanfaatkan untuk pengadaan N2 Cair sebagai salah satu sarana Inseminasi Buatan, pengadaan 80 ekor bibit babi yang diserahkan kepada kelompok masyarakat miskin, serta pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan.

b)

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. Besaran dana yang tersedia dalam kegiatan ini dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka pembinaan kepada kelompok pedagang Sapi.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program ini mempunyai satu kegiatan yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Dana yang dialokasikan ini dipergunakan untuk pengadaan bahan obatobatan, bahan kimia, pemeriksaan sample bahan asal hewan, kegiatan sosialisasi, penanganan rabies dan flu burung,

jasa tenaga kerja non pegawai dan sarana dan prasarana kegiatan

penanggulangan penyakit hewan.. Selama tahun 2012 kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak terfokus pada penanggulangan penyakit rabies dan flu burung yang menyebar di Kabupaten Klungkung. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan vaksinasi massal terhadap anjing peliharaan dan eliminasi anjing liar serta penanggulangan kasus flu burung di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Urusan pilihan Pertanian juga dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung dengan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut : Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan yaitu tersedianya laporan program penyuluhan pertanian kabupaten sebanyak 10 buah, tersedianya laporan program BPP dan desa sebanyak 80 buah, tersedianya monografi sebanyak 70 buah, tersedianya laporan pengelolaan areal BPP sebanyak 4 buah, tersedianya laporan latihan, Kunjungan dan Supervisi/LAKUSU sebanyak 6 buah terealisasi masing-masing 100% dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian terealisasi 100%. Urusan pilihan Pertanian juga dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung yaitu program peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani. Realisasinya adalah sebesar 98,97%. 3.

KEHUTANAN Realisasi program dan kegiatan Bidang Kehutanan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan

yang berlaku dan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut : 1)

Pengembangan hutan tanaman melalui penyaluran 171.600 bibit/batang tanaman yaitu 34.320 pohon bibit Jati, 34.320 pohon bibit Mahoni dan 102.960 pohon bibit Gmelina sehingga lahan kritis di


71

luar kawasan hutan di Kabupaten Klungkung dapat tertanami seluas 379,5 ha. Bibit tersebut semua tersalurkan ke Kecamatan Nusa Penida dengan rincian : 1). Klp. Tani Tabuanan Lestari, Dusun Tabuanan, Desa Sekartaji sebanyak 10.000 pohon; 2). Klp. Tani Cempaka Putih, Dusun Tanglad, Desa Tanglad sebanyak 11.800 pohon; 3). Klp. Tani Giri Swaka, Banjar Tulad, Desa Batukandik sebanyak 10.000 pohon; 4). Klp. Tani Saren Lestari, Banjar Saren I, Desa Batumadeg sebanyak 10.000 pohon; 5). Klp. Tani Wana Lestari, Banjar Adegan Kangin, Desa Ped sebanyak 10.000 pohon; 6). Klp. Tani Pendem Lestari, Banjar Pendem, Desa Ped sebanyak 10.000 pohon; 7). Klp. Tani Rata Lestari, Banjar Rata, Desa Klumpu sebanyak 10.000 pohon; 8). Klp. Tani Pendek Lestari, Dusun Karangdawa, Desa Bungamekar sebanyak 10.000 pohon; 9). Klp. Tani Wana Anyar, Banjar Anyar, Desa Sakti sebanyak 10.000 pohon; 10). Klp. Tani Tain Besi, Banjar Tain Besi, Desa Batununggul sebanyak 10.000 pohon; 11). Klp. Tani Nungkak Kangin, Banjar Angkal, Desa Suana sebanyak 10.000 pohon; 12). Klp. Tani Mara Dadi, Dusun Ampel, Desa Pejukutan sebanyak 10.000 pohon; 13). Klp. Tani Buah, Banjar Buah, Desa Kutampi sebanyak 10.000 pohon; 14). Klp. Tani Jurang Pahit, Banjar Jurang Pahit, Desa Kutampi sebanyak 10.000 pohon; 15). Klp. Tani Lemo Kelod, Banjar Lemo, Desa Kutampi Kaler sebanyak 10.000 pohon; 16). Klp. Tani Karangdawa Lestari, Dusun Karangdawa, Desa Bungamekar sebanyak 1.000 pohon; 17). Klp. Tani Penutuk Lestari, Dusun Penutuk, Desa Batumadeg sebanyak 1.000 pohon; 18). Klp. Tani Wana Bakti Yasa, Dusun Dungkap I, Desa Batukandik sebanyak 1.000 pohon; 19). Klp. Tani Wahana Bakti, Banjar Batuguling, Desa Batukandik sebanyak 1.000 pohon; 20). Klp. Tani Wana Maha Yasa, Banjar Awan, Desa Batukandik sebanyak 1.000 pohon; 21). Klp. Tani Eka Jaya, Banjar Sukun, Desa Batukandik sebanyak 1.000 pohon; 22). Klp. Tani Banjar Gepuh, Banjar Gepuh, Desa Tanglad sebanyak 1.000 pohon; 23). Klp. Tani Banjar Soyor, Banjar Soyor, Desa Tanglad sebanyak 1.000 pohon; 24). Klp. Tani Buana Karya, Dusun Tanglad, Desa Tanglad sebanyak 8.000 pohon; 25). Klp. Tani Dusun Dlundungan, Dusun Dlundungan, Desa Sekartaji sebanyak 1.000 pohon; 26). Klp. Tani Banjar Tukad Saang, Banjar Tukad Saang, Desa Pejukutan sebanyak 1.000 pohon; 27). Klp. Tani Banjar Cemlagi, Banjar Cemlagi, Dusun Pelilit, Desa Pejukutan sebanyak 1.000 pohon; 28). Klp. Tani Dusun Kelemahan, Dusun Kelemahan, Desa Suana sebanyak 1.000 pohon; 29). Klp. Tani Tegal Sari, Banjar Kutapang Kangin, Desa Batununggul sebanyak 1.000 pohon; 30). Klp. Tani Suka Tani, Dusun Pulagan, Desa Kutampi sebanyak 1.000 pohon; 31). Klp. Tani Bhuana Sari, Dusun Gelagah, Desa Kutampi sebanyak 1.000 pohon; 32). Klp. Tani Jurangaya, Dusun Jurangaya, Desa Kutampi sebanyak 1.000 pohon; 33). Klp. Tani Sental Kawan, Banjar Sental Kawan, Desa Ped sebanyak 1.000 pohon; 34). Klp. Tani Wahyu Lestari, Banjar Tengaksa, Dusun Subia, Desa Klumpu sebanyak 1.000 pohon dan 35). Klp. Tani Wana Giri, Banjar Bucang, Dusun Cemulik, Desa Sakti sebanyak 1.000 pohon. 2)

Pada kegiatan pengembangan hutan tanaman juga telah terlaksana pengadaan 2 unit embung dengan lokasi di Kec. Nusa Penida yaitu Klp. Tani Tektekan Lestari, Dusun Tanglad, Desa Tanglad dan Klp. Tani Sompang Lestari, Dusun Sompang, Desa Bunga Mekar.

3)

Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu berupa penyaluran dan penanaman bibit Kesambi (7.997 batang) seluas 10 ha dengan lokasi di Kec. Nusa Penida yaitu Klp. Tani Dadya Pandak Lestari, Banjar Batukandik, Desa Batukandik dan Klp Tani Watu Sere, Dusun Tanglad, Desa Tanglad.


72

4)

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan berupa pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan (4 jenis/31.625 batang) seluas 12,5 ha untuk 3 Kecamatan (Banjarangkan, Klungkunga dan Dawan. Keempat jenis dan jumlah bibit tanaman kehutanan tersebut adalah : 1). Bibit cempaka sebanyak 1.100 batang; 2). Bibit Albisia sebanyak 19.525 batang; 3). Bibit Jabon sebanyak 5.500 batang dan 4). Bibit Kejimas sebanyak 5.500 batang.

5)

Terlaksananya pengadaan 1 unit Mobil Pick Up merek toyota serta disertai dengan perlengkapan kendaraan pengaman hutan, 3 unit Sepeda Motor merek Zusuki, 4 unit komputer note book dan 2 unit GPS

6)

Tersusunya 20 Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk 1 tahun (RTnRHL).

7)

Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kab. Klungkung dengan rincian lokasi kegiatan pembuatan bibit sebagai berikut: a)

Kelompok Tani (KT) Pengelola KBR KT. Wana Melati, Banjar Kawan, Desa Tusan, Kec. Banjarangkan berupa bibit tanaman Albisia sebanyak 20.000 pohon dan Kejimas sebanyak 5.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Tusan seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

b)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Guna Jati, Dusun Kebon, Desa Gunaksa, Kec. Dawan berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 20.000 pohon dan Albisia sebanyak 5.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Gunaksa seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

c)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Wingin Wahana Dharma, Dusun Batukandik I/Tulad, Desa Batukandik, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Batukandik seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

d)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Wana Sari, Dusun Pelilit, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Pejukutan seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

e)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Wana Karya, Dusun Tanglad, Desa Tanglad, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Tanglad seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

f)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Wana Sari, Dusun Biaung, Desa Ped, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Ped seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

g)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Klumpu Jaya, Dusun Klumpu, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Klumpu seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

h)

Kelompok Tani Pengelola KBR Kelompok Pulagan Lestari, Dusun Pulagan, Desa Kutampi, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Kutampi seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

i)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Kuncup Lestari, Dusun Batumadeg Klod, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Batumadeg seluas 62,5 ha pola tanam 400 batang/ha (pola hutan rakyat).


73

j)

Kelompok Tani Pengelola KBR KT. Meguna Jaya, Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida berupa bibit tanaman Gmelina sebanyak 25.000 pohon dengan lokasi penanaman di Desa Lembongan seluas 125 ha pola tanam 200 batang/ha (pola hutan rakyat).

8)

Kegiatan Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) yang dikaitkan dengan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP) di Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan di Dusun Glogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan pada hari Rabu, 5 Desember 2012 dengan ditanam sebanyak 1.062.225 pohon dari jenis tamana kehutanan dan buahbuahan meliputi : Jati, Mahoni, Gmelina, Albesia, Kenjimas, Ketapang, Nyamplung, Cendana, Durian, Mangga dan lain-lain. Resultante kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2012 tersebut, secara sinergis telah dapat

merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1)

Sasaran Berkurangnya Jumlah Kerusakan Hutan, Lahan dan Pesisir Pantai dengan indikator tertanganinya lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 450 ha, dilaksanakan dengan 1 program dan 2 kegiatan. Realisasi rencana dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran ini telah dapat diwujudkan dengan capaian sebesar 100,00%. Ini ditunjukkan oleh realisasi tertanganinya lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 379,50 ha, terpeliharanyan hutan rakyat tahun ke 1, seluas 495 ha dan terlaksananya areal model usaha hasil hutan non kayu (kutu lak) seluas 10 ha. Untuk menunjang pencapaian dari sasaran ini di dukung dengan : 1).pelaksanaan bibit pembuatan dan pemeliharaan hutan rakyat dengan penyaluran 171.600 bibit/batang tanaman yaitu 34.320 pohon bibit Jati, 34.320 pohon bibit Mahoni dan 102.960 pohon bibit Gmelina; 2). pengadaan 2 unit embung dan 3). pengembangan hasil hutan non kayu berupa penyaluran dan penanaman bibit Kesambi (7.997 batang) seluas 10 ha.

2)

Sasaran Terjaganya Kelestarian Sumber Daya Alam dengan 1 program dan 2 kegiatan serta 2 indikator. Kedua indikator tersebut adalah terlaksananya penghijauan lingkungan seluas 12,5 ha serta terkendalinya program rehabilitasi hutan dan lahan di 4 Kecamatan dan telah dapat diwujudkan dengan capaian sebesar 100,00%. Keluaran dari kedua kegiatan ini berupa 1). pengadaan bibit tanaman penghijauan lingkungan (4 jenis bibit/31.625 batang) serta 2). terlaksananya pengadaan 1 unit Mobil Pick Up merek toyota serta disertai dengan perlengkapan kendaraan pengaman hutan, 3 unit Sepeda Motor merek Zusuki, 4 unit komputer note book, 2 unit GPS dan terakhir berupa tersusunya 20 Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk 1 tahun (RTnRHL).

4.

PARIWISATA Pembangunan bidang Pariwisata dilaksanakan melalui upaya pengembangan obyek – obyek

wisata (ODTW) di Nusa Penida dan Klungkung daratan, melaksanakan kegiatan promosi pariwisata, dan pembinaan terhadap pengusaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum serta penerbitan izin usaha wisata. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 335 Tahun 1998 maka di Kabupaten Klungkung terdapat 17 obyek wisata (ODTW) yang tersebar di 4 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut : Banjarangkan 5 buah, Klungkung 8 buah, Dawan 3 buah dan Nusa Penida 1 buah. Pemeliharaan dan penataan ODTW di Kabupaten Klungkung dilaksanakan secara terarah terpadu berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

74

Di samping penataan dan pengembangan Obyek Wisata (ODTW), juga dilaksanakan kegiatan promosi secara kontinu untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara. Kegiatan dalam bidang promosi dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik dan Road Show. Dengan keikutsertaan lomba THK tersebut dan memperoleh juara diharapkan pengelolaan hotelhotel dan ODTW lebih profesional dan dapat meningkatkan Citra Pariwisata Kabupaten Klungkung khususnya dan Bali umumnya, sehingga berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan serta peningkatan PAD Kabupaten Klungkung. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam pembangunan di bidang Kepariwisataan di Kabupaten Klungkung adalah pengembangan potensi pariwisata penataan obyek wisata (ODTW) melaksanakan dan pengembangan regulasi dibidang perizinan, memberi peluang kepada investor serta promosi pariwisata. Realisasi kegiatan urusan pariwisata pada program pengembangan pemasaran pariwisata. 1)

Kegiatan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata

dengan sasaran kegiatan

pembinaan/monitoring pelaku usaha realisasinya sebanyak 3 kali, terbinanya komponen pelaku pariwisata paham tentang usaha pariwisata realisasinya 90,94 %. 2)

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri dengan dengan sasaran dan realisasi pemilihan Jegeg Bagus Klungkung Tahun 2012 1 kali, Promosi Pariwisata 3 kali, Pencetakan brosur obyek wisata 200 buah, Pencetakan Buku Selayang Pandang Kertha Gosa 200 buku, Kerjasama Bali Travel News 1 paket, Baliho Jegeg Bagus 2 buah, Billboard 1 buah dengan target tersedianya kegiatan seni budaya Kabupaten Klungkung realisasinya 98,22 %.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Outputnya adalah penataan taman DTW Kertha Gosa, pemeliharaan toilet DTW Kertha Gosa dan pemeliharaan taman DTW Kertha

Gosa. Outcomenya adalah tertatanya

Obyek Pariwisata dengan realisasinya : 66,77 %. 5.

INDUSTRI Sektor industri di Kabupaten Klungkung sebagian besar merupakan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) yang berperan strategis mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas masyarakat menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Program dan kegiatan di bidang industri tahun 2012 adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pilihan bidang industri adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. 6.

PERDAGANGAN Realisasi program dan kegiatan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM

dan Perindag Kabupaten Klungkung adalah : 1)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yaitu terlaksananya pasar yang dimonitor dengan realisasi masing-masing 89,26% dan hasil kegiatan meningkatnya ketertiban peredaran barang dan jasa tercapai 89,26%.


75

2)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Capaian kinerjanya yaitu tercapainya target retribusi pasar tahun 2012 terealisasi 90,49%. Terlaksananya Monitoring harga sembako di pasar galiran dan pasar Semarapura dengan capaian sebesar 99,58%.

3)

Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan dengan capaian kinerja yaitu tertatanya pasar desa tradisional di Kabupaten dengan tingkat pencapaian 80,32%.

7.

KETRANSMIGRASIAN Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pilihan bidang

ketransmigrasian adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung. Capaian kegiatan penyuluhan transmigrasi regional yaitu sosialisasi calon transmigran dan

penempatan

transmigran sebanyak 25 KK asal Kabupaten Klungkung ke daerah tujuan lokasi Transmigran di UPT. Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.


76

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Di samping itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan, yang mengatur sistem dan mekanisme penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa, serta penugasan dari Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabannya kepada pemberi tugas. A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yaitu pemberian tugas pemerintahan tertentu oleh kementerian/lembaga pemerintah kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom atau kepada desa. Kebijakan tugas pembantuan diarahkan kepada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, yang akan lebih efesien dan efektif bila dilaksanakan oleh daerah otonom. Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan, yang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan lain yang menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai aset pemerintah. Sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya. Besar kecilnya belanja penunjang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing Kementrian/Lembaga berdasarkan atas asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi. Adapun uraian tugas pembantuan untuk pelaksanaan program Pertania, Ketahanan Pangan dan Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Terlaksananya kegiatan Dana Tugas Pembantuan dengan output satker serta lokasinya sebagai berikut : (a). Satker 229074 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung (03). ✬ Laporan Pelaksanaan SLPTT berupa CP (calon Petani)/CL (calon lokasi), koordinasi, pengawalan dan Monev terhadap kegiatan PL III padi non hibrida (dengan tambahan pengambilan ubinan) serta terhadap PL III Kedelai ✬ Penguatan Modal Usaha Kelompok berupa pelaksanaan SLPTT Padi Non Hibrida seluas 2.500 ha untuk 37 subak dengan lokasi : 

Kecamatan Banjarangkan pelaksanaan seluas 1.125 ha untuk 19 subak dengan rincian : 1). Subak Tohpati, Desa Tohpati seluas 50 ha; 2). Subak Giri, Desa Bungbungan seluas 100 ha; 3). Subak Gombeng Kaler Desa Nyalian seluas 25 ha; 4). Subak Gombeng Klod, Desa Nyalian


77

seluas 50 ha; 5). Subak Dlod Bakas, Desa Bakas seluas 75 ha; 6). Subak Lunjungan, Desa Tusan seluas 50 ha; 7). Subak Semeagung, Desa Tusan seluas 25 ha; 8). Subak Dlod Banjarangkan, Desa Banjarangkan seluas 100 ha; 9). Subak Lepang, Desa Takmung seluas 75 ha; 10). Subak Sidayu, Desa Takmung seluas 25 ha; 11). Subak Takmung, Desa Takmung seluas 100 ha; 12). Subak Sengkiding, Desa Aan seluas 25 ha; 13). Subak Tegehan, Desa Takmung seluas 50 ha; 14). Subak Penasan, Desa Tihingan seluas 100 ha; 15). Subak Dlod Getakan , Desa Getakan seluas 100 ha; 16). Subak Selangit, Desa Getakan seluas 25 ha; 17). Subak Aan Dangin Desa, Desa Aan seluas 50 ha; 18). Subak Aan Dauh Desa, Desa Aan seluas 50 ha; 19). Subak Nyanglan, Desa Nyanglan seluas 50 ha 

Kecamatan Klungkung pelaksanaan seluas 825 ha untuk 11 subak dengan rincian sebagai berikut : 1). Subak Gembalan, Desa Selat seluas 50 ha; 2). Subak Selat, Desa Selat seluas 100 ha; 3). Subak Akah, Desa Akah seluas 100 ha; 4). Subak Manduang, Desa Manduang seluas 50 ha; 5). Subak Selisihan Kangin, Desa Selisihan seluas 75 ha; 6). Subak Toye Hee, Desa Gelgel seluas 125 ha; 7). Subak Pegatepan, Desa Gelgel seluas 100 ha; 8). Subak Kacang Dawa, Desa Kamasan seluas 75 ha; 9). Subak Toye Cau, Desa Tojan seluas 100 ha; 10). Subak Pegending, Kel. Semarapura kauh seluas 25 ha dan 11). Subak Selisihan Kangin, Desa Selisihan seluas 25 ha.



Kecamatan Dawan pelaksanaan seluas 550 ha untuk 7 subak dengan rincian sebagai berikut : 1). Subak Telaga, Desa Pikat seluas 50 ha; 2). Subak Kusamba, Desa Kusamba seluas 75 ha; 3). Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan seluas 25 ha; 4). Subak Dawan, Desa Dawan seluas 125 ha; 5) Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan seluas 50 ha; 6). Subak Sampalan Baler Margi, Desa Sampalan seluas 100 ha dan 7). Subak Gunaksa, Desa Gunaksa seluas 125 ha.

✬ Penguatan Modal Usaha Kelompok berupa pelaksanaan SLPTT Kedelai varietas anjasmoro seluas 1.000 ha dengan lokasi : 

Kecamatan Banjarangkan pelaksanaan seluas 310 ha untuk 12 subak dengan rincian : 1). Subak Tohpati, Desa Tohpati seluas 30 ha; 2). Subak Giri, Desa Bungbungan seluas 40 ha; 3). Subak Gombeng Kaler, Desa Nyalian seluas 20 ha; 4). Subak Gombeng Klod, Desa Nyalian seluas 20 ha; 5). Subak Dlod Bakas, Desa Bakas seluas 40 ha; 6). Subak Lunjungan, Desa Tusan seluas 20 ha; 7). Subak Dlod Banjarangkan, Desa Banjarangkan seluas 20 ha; 8). Subak Sidayu, Desa Takmung seluas 30 ha; 9). Subak Tegehan, Desa Takmung seluas 20 ha; 10). Subak Dlod Getakan, Desa Getakan seluas 20 ha; 11). Subak Selangit, Desa Getakan seluas 20 ha; 12). Subak Aan Dangin Desa, Desa Aan seluas 10 ha; dan 13). Subak Aan Dauh Desa, Desa Aan seluas 20 ha.



Kecamatan Klungkung pelaksanaan seluas 90 ha untuk 4 subak dengan rincian sebagai berikut : 1). Subak Gembalan, Desa Selat seluas 20 ha; 2). Subak Kacang Dawa, Desa Gelgel seluas 40 ha; 3). Subak Toya Cau, Desa Gelgel seluas 10 ha; dan 4). Subak Jero Kuta, Desa Tojan Seluas 20 ha.



Kecamatan Dawan pelaksanaan seluas 600 ha untuk 7 subak dengan rincian sebagai berikut : 1). Subak Telaga, Desa Pikat seluas 50 ha; 2). Subak Kusamba, Desa Kusamba seluas 100 ha; 3). Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan seluas 40 ha; 4). Subak Dawan, Desa Dawan seluas 140 ha; 5) Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan seluas 50 ha; 6). Subak


78

Sampalan Baler Margi, Desa Sampalan seluas 100 ha dan 7). Subak Gunaksa, Desa Gunaksa seluas 120 ha. Terlaksananya kegiatan monev dan pengawalan Bantuan Langsung Benih Unggul dari kegiatan



Tugas Pembantuan Dirjen Tanaman Pangan. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dibagi dalam dua kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP. Output yang akan diharapkan dari satker tersebut adalah sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan. KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kungkung Nomor Satker : 018.11.229186 yang mana kegiatannya diarahkan pada sasaran Desa-desa yang memiliki prosentase RTM dan tingkat kerawanan pangan paling tinggi yang difokuskan pelaksanaannya di Kecamatan Nusa Penida. Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pertanian. Kegiatannya diarahkan pada sasaran Desa-desa yang memiliki prosentase RTM dan tingkat kerawanan pangan paling tinggi yang difokuskan pelaksanaannya di Kecamatan Nusa Penida. Output kegiatan ini adalah terbinanya Desa Mandiri Pangan sebanyak 11 (Sebelas) Desa yaitu : 7 (tujuh) Desa Mandiri Pangan dan 6 (enam) Desa Replikasi Mandiri Pangan. Juga dilaksanakan Pengembangan Lumbung Pangan yaitu meningkatkan Prasarana Pelayanan Dalam Rangka Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan di 4 (empat) Unit Lumbung Pangan Kecamatan Nusa Penida yaitu : a. Lumbung Pangan Desa Batu Kandik b. Lumbung Pangan Desa Bunga Mekar c. Lumbung Pangan Desa Sekartaji d. Lumbung Pangan Desa Batumadeg Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KABUPATEN KLUNGKUNG Pada tahun 2012, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melaksanakan tugas pembantuan melalui bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kegiatan : 1. Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan antara lain : a. Padat Karya Produktif I Padat Karya Produktif adalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur dalam jumlah relatif banyak dengan membangun sarana produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat secara berkelanjutan melalui pembentukan kelompok usaha yang dikelola secara bersama sama. Sub Kegiatan Padat Karya Produktif I dilaksanakan oleh 88 pekerja dan sesuai dengan hasil identifikasi ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

79

potensi yang telah dilakukan, maka kegiatan ini dilaksanakan kepada kelompok Ternak Tani Kertiasih di Desa Manduang Kecamatan Klungkung Padat Karya Produktif I juga dilaksanakan pembekalan kepada tujuh orang anggota kelompok selama selama tiga hari di Ruang Rapat Kantor Desa Manduang Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2012. Realisasi fisik pada kegiatan padat karya Produktif I telah dilaksanakan 100 % dengan hasil fisik sebagai berikut: 1.1 (satu) Paket kandang Babi dan. Bangunan kandang babi berukuran 13,5 M X 5,0 M. Bangunan terdiri dari: a. 2 buah kandang berukuran 2 M X 2 M b. 4 buah kandang berukuran 2,5 M X 2 M dan c. 2 kandang berukuran 4 M X 2 M . d. 2 tempat pakan dengan ukuran 2,5 M X 2 M e. saluran pembuangan di seluruh kandang 2. 12 ekor bibit babi 3. 1 Paket pakan ternak babi b. Padat Karya Infrastruktur I Padat Karya Infrastruktur adalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur atau setengah penganggur dalam jumlah yang relatif banyak dengan membangun suatu infrastruktur yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan padat Karya Infrastruktur I adalah sebagai berikut: 1.

Menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur.

2.

Memberdayaka tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang ada di perkotaan dan pedesaan.

3.

Memberdayakan ekonomi masyarakat,sehingga dapat meredam dampak negatif dari tingginya jumlah pengangguran dan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4.

Mengurangi tingkat urbanisasi dan migrasi penduduk.

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan padat Karya Infrastruktur I di Desa Selisihan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur I dengan volume 88 orang diimplementasikan dengan Pembukaan jalan baru di daerah tegalan di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Secara umum relisasi fisik dari Kegiatan Padat Karya Infrastruktur I adalah sebesar 100 % dengan hasil fisik berupa jalan sepanjang 900 M. 2. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna Tahun 2012 kabupaten Klungkung melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat pengangguran baik yang di perkotaan maupun pedesaan. Sementara tujuan dari kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna adalah memberdayakan masyarakat penganggur atau setengah penganggur melalui pembekalan keterampilan dengan menggunakan sarana terapan teknologi tepat guna dan memanfaatkan potensi/unggulan daerah/wilayah guna mendorong terciptanya kesempatan kerja.


80

Tahun Anggaran 2012, setelah melakukan identifikasi potensi, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung memutuskan untuk melaksanakan kegiatan Teknologi Tepat Guna dengan melakukan Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Putih Dan Pengelolaan Hasilnya. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Putih Dan Pengelolaan Hasilnya sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan dilaksanakan kepada 20 orang peserta terpilih sesuai dengan proses rekruitmen dan seleksi selama enam hari berlokasi di Yayasan Padma Bhakti Pertiwi Klungkung Br. Meranggen Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Putih dan Pengelolaan Hasilnya dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu tahap Persiapan , Pelaksanaan, Evaluasi dan Monitoring. kegiatan dimulai pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 19 oktober 2012. Pelatihan kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Putih dan Pengelolaan Hasilnya berisikan pemberian materi dan praktek langsung dari 15 orang narasumber. Secara fisik, kegiatan Terapan Teknoogi tepat guna (TTG) Pelatihan Budidaya Jamur Tiram Putih Dan Pengelolaan Hasilnya telah 100 % terlaksana dengan hasil kegiatan berupa : 1.

Pelatihan kegiatan berupa materi dan praktek selama enam hari

2.

Pemberian 20 paket bahan bantuan sarana kepada masing-masing peserta. Setiap paket berisikan : a. 11.965 baglog Jamur Putih Tiram b. 12 unit terpal (6 x 5 m) c. 440 lembar alang-alang d. 88 batang bambu e. 280 M Paranet (jaring) f. 3 Unit Kompor gas 1 tungku g. 3 Unit Mesin Spiner h. 3 unit mesin pres plastik

D.

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan salah satu program unggulan Kementerian

Kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah dalam mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah. BOK bukan dana utama namun demikian BOK tetap bersifat suplemen sehingga komitmen pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai, terutama untuk upaya promotif dan preventif. Program BOK merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Tahun 2012 dalam rangka meningkatkan akses pelayanan dan anggaran promotif dan preventif di tingkat puskesmas. Namun demikian, BOK tetap bersifat suplemen, sehingga komitmen pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai, terutama untuk upaya promotif dan preventif. Pemanfataan dana BOK untuk upaya kesehatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari dua aspek yaitu : ruang lingkup kegiatan puskesmas dan manajemen pengelolaan BOK.


81

1. Ruang Lingkup Kegiatan BOK 1.1 Upaya Kesehatan Pemanfataan dana BOK untuk upaya kesehatan meliputi 7 (tujuh) kegiatan seperti berikut: a.

Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana

b.

Imunisasi

c.

Perbaikan Gizi Masyarakat

d.

Promosi Kesehatan

e.

Kesehatan Lingkungan

f.

Pengendalian Penyakit Menular

g.

Program Pengambangan (Jiwa, Mata, Lansia, UKS, PTM. PHN)

1.2 Penunjang Upaya Kesehatan Pemanfataan dana BOK untuk penunjang upaya kesehatan meliputi 5 (lima) kegiatan seperti berikut: a. Poskesdes, Posyandu dan pengembangan desa Siaga b. Pengelolaan Administrasi BOK c. Refreshing kader kesehatan d. Penyuluhan kesehatan kelompok e. Pertemuan Koordinasi 1.3 Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pemanfataan dana BOK untuk penyelenggaran manajemen puskesmas meliputi 4 (empat) kegiatan seperti berirkut: a. Perencanaan Tingkat Puskesmas b. Pergerakan dan Pelaksanaan c. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian d. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dukungan kegiatan BOK 1.4 Barang Penunjang Upaya Kesehatan Pemanfataan dana BOK untuk barang penunjang upaya kesehatan meliputi 3 (tiga) kegiatan seperti berikut: a. Pemeliharaan ringan puskesmas b. Pencetakan/penggandaan Bahan KIE c. Barang penunjang PHBS di tatanan Institusi Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan yang dialokasikan di puskesmas dan jaringannya merupakan program dukungan operasional kegiatan dalam meningkatkan pencapaian target nasional bidang kesehatan untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Dana BOK diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan capaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Millenium Development Goals (MDG,s) 2015. Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2012 bersumber dari Anggaran APBN di Kementerian Kesehatan RI. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung terdistribusikan pada 9 (sembilan) puskesmas di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Dawan.


82

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Kerja sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan Pembangunan Daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kepastian fiskal. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan prinsip yang sesuai dengan pasal 2 (dua) yaitu : efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, Kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. A.

KERJASAMA ANTAR DAERAH Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang

kesehatan dan kepegawaian sebagai berikut : 1.

Bidang Kesehatan a. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan Gubernur Bali berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Nomor : 075/74/PKS/Pem, Nomor : 075/16/PKS/B.Pem/VIII/2011. Bidang yang dikerjasamakan adalah pelayanan kesehatan dengan nama kegiatan Pelayanan Psikiatri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama terhitung mulai tanggal 8 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014 dengan Hasil (Output) dari Kerjasama yang diharapkan adalah meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dan terlayaninya pasien yang membutuhkan pelayanan psikiatri. Pelaksanaan kerja sama secara umum berjalan dengan lancar. b. Kerja sama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali dan Bupati/Walikota se-Bali Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan Gubernur Bali dengan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Gubernur

Bali,

Walikota/Bupati

se-Bali

075/2484/pem/2011,

440/1103/T.pem,

075/07/T.Pem/2011,

975/17/pem/2011,

Nomor

63/23/pks/B.

:

075/12/PKS/B.PEM/VI/2011,

Tapem/VI/2011,

HK.06.01/Ks.IV.D23/683A/2011.

075/60/pks/pem, Bidang

yang

dikerjasamakan adalah kesehatan dengan nama kegiatan Kerjasama Praktik Klinik Kebidanan dan Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama untuk Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, sedangkan Pemerintah Provinsi Bali adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Akademi Singaraja. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011 dengan Hasil (Output) yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya yang


83

terampil di bidang kebidanan. Secara umum tidak ada permasalan dalam pelaksanaan kerja sama. c.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Bali dengan Bupati Buleleng, Bupati Tabanan, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Bupati Karangasem dan Walikota Denpasar Nomor : 075/27/PKS/B.PEM/2011, Nomor : 440/1737/PKS/PEM/2011, Nomor : 415.4/3/PKS/PEM/2011, Nomor : 456 Tahun 2011, Nomor : 415.4/1579/PKS/PEM/2011, Nomor : 075/108/PKS/PEM/2011, Nomor : 415.4/42/PEM/2011, Nomor : 415.4/2900.A/PKS/PEM/2011, Nomor : 415.4/18/PKS/PEM/2011. Bidang yang dikerjasamakan adalah pelayanan kesehatan dengan nama kegiatan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan. Hasil (Output) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk pelayanan bagi peserta JKBM di RSUD Klungkung yang diterima dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 adalah 205.031 peserta yang tersebar di UPTD. Puskesmas Banjarangkan I sebanyak 26.223 peserta, UPTD. Puskesmas Banjarangkan II sebanyak 22.211 peserta, UPTD. Puskesmas Klungkung I sebanyak 51.706 peserta, UPTD. Klungkung II sebanyak 28.243 peserta, UPTD. Puskesmas Dawan I sebanyak 20.984 peserta, UPTD. Puskesmas Dawan II sebanyak 20.695 peserta, UPTD. Puskesmas Nusa Penida I sebanyak 17.887 peserta, UPTD. Puskesmas Nusa Penida II sebanyak 6.805 peserta, UPTD. Puskesmas Nusa Penida III sebanyak 10.277 peserta. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kepesertaan dimana sampai saat ini kepesertaan JKBM khususnya di Kabupaten Klungkung masih belum valid karena masih banyak masyarakat yang double entry data artinya yang sudah masuk jaminan kesehatan seperti askes, jamkesmas, jamsosotek, asabri dan lain-lain masuk juga ke JKBM. Solusi yang dilakukan adalah validasi data kepesertaan oleh kabupaten (yang menangani kependudukan) sedangkan untuk masyarakat yang sudah memiliki jaminan khususnya jamkesmas datanya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

2. Bidang Pertanian Kerja sama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Daerah yang diajak kerja sama adalah Pemerintah Provinsi Bali dengan Perjanjian Kerja sama antara Gubernur Bali dengan Bupati/Wali Kota se-Bali Nomor : 075/04/PKS/B.PEM/2010; Nomor : 075/1019/PEM/2010;

Nomor 521/941/TAN/PKL/2010; Nomor : 075/507/PKS/T.PEM; Nomor :

075/166/PEM.UM/2010; Nomor : 415.4/11/PKS/PEM/2010; Nomor : 30/30/PKS/B.TA.PEM/III/2010; Nomor : 075/06/PEM; Nomor : 075/70/PEM/2010; Nomor : 075/05/T.PEM/2010; tanggal Delapan, Bulan April, Tahun Dua Ribu Sepuluh, tentang pelaksanaan kegiatan Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Provinsi Bali. Perjanjian kerjasama ini meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan integrasi tanaman-ternak dan dukungan pengembangan usaha agribisnis lainnya termasuk pengembangan infrastruktur untuk dapat terlaksananya kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) pada lokasi desa/kelompok sasaran yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bali. Nama kegiatan yang ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

84

dikerjasamakan adalah Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Sistem Pertanian Terintegrasi adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat perdesaan. Kegiatan utama Simantri adalah mengintegrasikan usaha budidaya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah untuk pakan ternak dan cadangan pakan pada musim kemarau dan limbah ternak (faeces, urine) diolah menjadi bio gas, bio urine, pupuk organik dan bio pestisida. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka dilengkapi dengan unit pengolah kompos, pengolah pakan, instalasi bio urine dan biogas.

Kerjasama kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dilaksanakan antara

Gubernur Bali dengan Bupati/Wali Kota Se-Bali. Di Kabupaten Klungkung pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Pengembangan Pertanian Terintegrasi Kabupaten Klungkung, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 136 Tahun 2012, Tanggal 29 Maret 2012. Perjanjian kerjasama Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Hasill (output) perjanjian kerjasama adalah optimalnya pelaksanaan kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Kabupaten Se-Bali. Adapun Realisasi Fisik Keuangan sampai Bulan Desember 2012 yaitu Realisasi Fisik sudah 100%. Perkembangan ke duabelas simantri Tahun 2012 kondisi sampai dengan 31 Desember 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : Anggaran Induk 2012 terdapat 8 (delapan) Gapoktan : 1.

Gapoktan Catur Werdhi Desa Aan : jagung dan kacang sudah ditanam dan sedang proses pemeliharaan, begitupula dengan pisang dan mangga, jumlah ternak sapi sebanyak 21 ekor, kondisi bunting 3 ekor belum ada yang beranak, biourine sudah diolah dan dimanfaatkan oleh anggota, kotoran sapi sudah diolah sebagian sudah dimanfaatkan oleh anggota sebagian direncanakan untuk dijual, biogas dimanfaatkan di kandang dan 4 warga yang terdekat, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan, budidaya lele sedang pemeliharaan

2.

Gapoktan Karya Lestari Desa Bakas : tanaman jagung manis, pisang dan kacang tanah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, biourine belum diolah dan belum dimanfaatkan oleh kelompok, sebagian kotoran sapi sudah diolah tetapi belum dimanfaatkan oleh anggota biogas sudah nyala dimanfaatkan hanya di kandang saja, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan budidaya lele sedang pemeliharaan.

3.

Gapoktan Merta Sari Desa Getakan : tanaman jagung manis, pisang dan kacang tanah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, biourine sudah diolah dan dimanfaatkan oleh kelompok untuk tanaman bunga, kotoran sapi sudah diolah dan dimanfaatkan oleh anggota untuk tanaman jagung, biogas sudah nyala dimanfaatkan hanya di kandang saja, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan budidaya lele sedang pemeliharaan.

4.

Gapoktan Madani Desa Sampalan Klod : tanaman padi, jagung, semangka dan kedelai sudah panen dan dijual sedang persiapan penanaman berikutnya, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, kondisi bunting 14 ekor, biourine sudah diolah dan dimanfaatkan oleh kelompok, kotoran sapi sudah diolah dan dijual oleh kelompok sebanyak 3,5 ton, stok 3 ton, belum diolah 2 ton, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan budidaya lele sudah panen 1 kali tetapi merugi sekarang sedang pemeliharaan tahap kedua sebanyak 2 kolam.


85

5.

Gapoktan Sradha Sari Desa Tegak : tanaman padi, kacang tanah dan pisang sedang tahap pemeliharaan, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, kondisi bunting 14 ekor, biourine

sudah diolah dan dimanfaatkan oleh kelompok, kotoran sapi sudah diolah dan

dimanfaatkan oleh anggota, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan, budidaya lele sedang pemeliharaan 6.

Gapoktan Wira Usaha Tani Desa Sekar Taji : tanaman jagung kacang tanah dan pisang sudah ditanam sedang pemeliharaan, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, kondisi bunting 4 ekor, biourine sudah diolah dan dimanfaatkan oleh kelompok, kotoran sapi belum diolah karena menurut laporan pendamping volumenya belum cukup begitu pula dengan biourine, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan

7.

Gapoktan Catur Buana Desa Suana : tanaman jagung, kacang tanah, pisang dan kacang merah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, kondisi beranak 4 ekor, sehingga jumlah total 25 ekor, biourine belum diolah karena volume masih sedikit (laporan pendamping) kotoran sapisudah diolah dan dimanfaatkan dilahan petani, biogas sudah berfungsi dan dimanfaatkan dikandang, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan

8.

Gapoktan Sari unggul Desa Batu Nunggul : tanaman jagung, kacang tanah dan pisang sudah ditanam dan sedang pemeliharaan, ternak sapi bibit sebanyak 20 ekor, sapi pejantan 1 ekor, kondisi beranak 4 ekor, sehingga jumlah total 25 ekor, biourine sudah diolah dan dimanfaatkan dilokasi sekitar kandang, (laporan pendamping) kotoran sapi baru pada tahap persiapan pengolahan karena volume belum mencukupi, biogas sudah berfungsi dan dimanfaatkan dikandang, kelapa genjah sudah ditanam dan sedang pemeliharaan

3. Bidang Kepegawaian Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Gubernur Bali Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Klungkung bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama

antara

Bupati

Klungkung

dengan

Bupati

dan

Waliota

se-Bali

Nomor

:

075/02/KB/B.Pem/2010, Nomor : 420.1068/Pem/2010, Nomor : 3 Tahun 2010, Nomor : 167 Tahun 2010, Nomor : 26.A/12/KSB/B.TAPEM/2010, Nomor : 075/83/Pem/2010, Nomor : 429/03/Pem/2010, Nomor : 075/02/T.Pem/2010, Nomor : 893.3/150/Diklatda/2010, Nomor :415.4/08/KB/Pem/2010. Bidang kerjasama adalah kepegawaian dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan Nama Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Tingkat IV, Pra Jabatan Golongan I, II dan III Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2010. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 5 tahun dari tanggal 1 Maret 2010. Hasil kerja sama antar daerah ini adalah Terselenggaranya Kerja sama ini meliputi pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS daerah yaitu CPNS golongan III, II, dan I sebanyak 201 orang.


86

3. BIDANG TRANSMIGRASI Kerja sama Bupati Klungkung dengan Bupati Lamandau Kerja sama ini dilaksanakan pada tahun 2012 antara Bupati Lamandau dengan Bupati Klungkung sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor : 595/730/VII/dinsosnakertrans/2012, Nomor 075/41/PKS/Pem tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT. Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Bidang yang dkerjasamakan adalah ketransmigrasian. SKPD teknis yang menangani adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung. Perjanjian kerja sama ini selama 5 (lima) tahun. Hasil yang diperoleh adalah terealisasinya pengiriman calon transmigran ke Unit Permukiman Transmigrasi tepat waktu. B. 1.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA KEUANGAN a. Kerjasama Bupati Klungkung dengan Kepala BPKP Provinsi Bali Mitra Yang Diajak Kerjasama adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Bali dengan Perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota kesepahaman antara Bupati Klungkung dengan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali mewakili Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor : 075/09/KSB/Pem, Nomor : MoU.107/PW22/3/2011. Bidang yang dikerjasamakan adalah pemberian asistensi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 

Pengelolaan Keuangan Daerah;



Pengelolaan Keuangan BUMD dan BLUD;



Pengelolaan Aset Daerah;



Pengelolaan Aset BUMD dan BLUD;



Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah termasuk BLUD dan BUMD;



Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah termasuk BLUD dan BUMD;



Peningkatan Kompetensi SDM Perangkat Daerah termasuk BLUD dan BUMD;



Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);



Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

(SPIP); dan 

Audit dan Reviu.

Nama kegiatan Ini adalah Peningkatan Kualitas Manajemen Dan Kinerja Perangkat Daerah Termasuk BLUD Dan BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan Leading sector adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan meliputi seluruh SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang terkait dengan bidang yang dikerjasamakan. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan adalah menyesuaikan pada masing-masing SKPD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. Jangka waktu kerjasama berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak. Hasil (Output) Dari Kerjasama adalah dapat meningkatnya ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

87

kualitas aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. b.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Kerja sama ini tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kerjasama tersebut dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama nomor : 383/NK/X-XIII:/06/2011 dan 075/65/KSB/Pem. Jangka waktu yang telah disepakati paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 20 Juni 2011. Hasil dari kerjasama ini diharapkan Adanya Hubungan kerjasama dalam rangka Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Secara umu pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

2. Bidang Perpajakan a. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2011 Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Kantor Wilayah Dirjen Pajak (DJP) Wilayah Bali. Dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak (DJP) Wilayah Bali Nomor : KEP31/WPJ.17/2011, Nomor : Nomor : 075/21/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah perpajakan. Nama Kegiatan yaitu Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 24 Maret 2011 dengan hasil (Output) dari kerjasama yang diharapkan adalah : a.

Tercapainya penerimaan pajak yang seoptimal mungkin untuk meningkatkan bagi hasil pajak bagi pemerintah daerah;

b.

Tersedianya data dan informasi untuk mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak;

c.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemda Klungkung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh Dirjen Pajak Bali.

b. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Manajer PT. PLN (Persero) Area Bali Timur Kerja sama ini merupakan kerja sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian Kerja sama antara Manajer PT. PLN (Persero) Area Bali Timur dengan Bupati Klungkung Nomor : 019.PJ/040/A. BATUR/2012, Nomor : 075/39/PKS/Pem. Bidang atau obyek yang dikerjasamakan adalah pajak penerangan jalan dan rekening listrik. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Kerja sama ini terhitung mulai tanggal 1 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015. Adapun hasil yang diharapkan adalah meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemda melalui meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU). Sedangkan maksud adalah untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung kepada PLN.


88

3.

LINGKUNGAN HIDUP Kerja Sama Bupati Klungkung Dengan Pihak Ketiga Mitra yang diajak kerjasama adalah Jasa Penguras WC “ Hadi “, Jalan Gatot Subroto Barat 418 C Denpasar dan UD. Kak Ivan Sukses Makmur, Jalan Nangka Gang Kenari VII/12 Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/01/PKS/Pem, Nomor : 02/HADI/I/2012, Nomor : 04/KI/I/2012. Bidang yang dikerjasamakan adalah lingkungan hidup dengan nama kegiatan Pengolahan Lumpur Tinja. SKPD Penyelenggara Kerja sama Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2015. Hasil (output) dari kerja sama yang dicapai adalah Lestarinya lingkungan hidup dan terwujudnya target PAD yaitu dari target Rp. 1.100.000,00 tercapai Rp.1.150.000 (104%). Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Namun kondisi sarana dan prasaran perlu mendapat perhatian agar kegiatan dapat berjalan optimal. Solusi adalah dengan mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan instalasi pembuangan lumpur tinja.

4.

KESEHATAN

a.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan RSUP Sanglah Denpasar dan Fakultas Kedokteran UNUD Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan RSUP Sanglah dan Fakultas Kedokteran UNUD Denpasar Nomor : 075/37/PKS/Pem, Nomor : HK.06.01/KS.IV.D23/5283a/2011 dan

Nomor :

12844/UN14.2/KM/2011. Bidang kerjasama adalah kesehatan yaitu pelayanan penyakit paru, patologi klinik, radiologi dan rehabilitasi medis yaitu Peningkatan kesehatan masyarakat. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit. Dalam pelaksanaannya belum optimal terkait dengan ketersediaan tenaga yang melayani penyakit paru. b.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan PT. Askes (Persero) Cabang Klungkung Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Askes (Persero) Cabang Klungkung dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Klungkung Nomor : 39/PKS/XI.02/0612, Nomor : 075/25/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes Sosial PT. Askes (Persero) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan hasil kerja sama yang diharapkan adalah terlayaninya pasien yang ditanggung oleh Askes.


89

c.

Kerja Sama RSUD Kabupaten Klungkung dengan PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila) Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila). Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan General Manajer PT. Nusantara Island

Resort (Hotel Amankila) Nomor :

012/HRD/A'kila/IV/2011, Nomor : 075/24/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi karyawan hotel amankila dan keluarganya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2011 s/d 31 Maret 2014. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah terlayaninya pasien yang ditanggung oleh PT. Nusantara Island Resort (Hotel Amankila). d.

Kerja Sama RSUD Kabupaten Klungkung dengan Dr. Yanthi And Associates Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Dr. Yanthi And Associates dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Dr. Yanthi And Associates Nomor : 05/YAC/2011, Nomor : 075/23/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Para Pegawai Dan Keluarga Karyawan Alila Hotel Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2011 s/d 31 Maret 2014. Hasil (Output) dari Kerjasama. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah terlayaninya pasien yang ditanggung oleh Dr. Yanthi And Associates.

e. Kerja Sama RSUD Kabupaten Klungkung dengan PT. Sinar Roda Utama Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Sinar Roda Utama. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Direktur PT. Sinar Roda Utama Nomor : 075/12/PKS/Pem, Nomor : 260/SRU/N/V/2011. Bidang kerjasama adalah pelayanan hemodialisa. Pelayanan Hemodialisis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2011 s/d 1 Pebruari 2016. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di bidang hemodialisa. f.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan PT. Federal International Finance Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : PT. Federal International Finance dengan dasar hukum yaitu Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Branch Manager PT. Federal International Finance Nomor : 01/FIF-HRD/III/2011 (PK), Nomor : 075/23/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan PT. Federal International Finance Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten


90

Klungkung. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah Meningkatnya kesehatan karyawan PT. Federal International Finance (FIF) dan Keluarganya. g. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Akademi Kebidanan Kartini Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Akademi Kebidanan Kartini dengan yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur

Dr. Yanthi And Associates

Nomor :

357/PEND/AKKB/VI/2011, Nomor : 075/53/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah pelayanan kesehatan terkait dengan Praktek Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dan Puskesmas se-Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 dengan Hasil (Output) yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya yang terampil di bidang kebidanan. h.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali Nomor : 052/ATRO-Bali/P/VI/2011, Nomor : 075/58/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah kesehatan terkait Praktik Klinik Bagi Mahasiswa Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 7 Juni 2011. Hasil (Output) dari Kerja sama yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang teknik radiodiagnostik dan radioterapi.

i.

Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung Nomor : 075/69/PKS/Pem, Nomor : 05/UDD/03.01.06/VI/2011. Bidang kerjasama adalah kesehatan yaitu Penyediaan Darah Untuk Transfusi Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 s/d 1 Juli 2013. Hasil (Output) dari Kerjasama yang diharapkan adalah terpenuhinya darah bagi pasien yang membutuhkan yang dirawat di RSUD Kabupaten Klungkung.

j. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Wira Medika PPNI Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika PPNI dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Sekolah Tinggi ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012

91

Ilmu Kesehatan Wira Medika PPNI Nomor : 120/MoU/STIKES WIKA/PM/VI/2011, Nomor : 075/63/PKS/Pem. Bidang kerjasama adalah kesehatan terkait Praktik Klinik Mahasiswa STIKES Wira Medika PPNI Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011. Hasil kerjasama yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang keperawatan dan analis kesehatan. k. Kerja sama Bupati Klungkung dengan SMK Panca Atma Jaya Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu : SMK Panca Atma Jaya dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Yayasan Pendidikan Panca Atma Jaya Nomor : 310/YPPAJ/VI/2011, Nomor : 075/50/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah kesehatan. Praktek Lapangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Panca Atma Jaya di RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011. Hasil (Output) dari Kerja sama yang diharapkan adalah Pengalaman praktek lapangan di bidang keperawatan. l. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Akper Kesdam IX/Udayana Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : Akper Kesdam IX/Udayana dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Akper Kesdam IX/Udayana Nomor : B/784/XI/2011, Nomor : 075/94/PKS/Pem. Bidang kerja sama adalah kesehatan yaitu Praktik Klinik Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung. SKPD yang melaksanakan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2011. Hasil (Output) dari kerjasama yang diharapkan adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil dan profesional di bidang keperawatan. m. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Ketua Stikes Bali Dalam pelaksanaan kkegiatan tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Nomor : DL.02.02.0164.KS.III.2012, Nomor : 075/12/KSB/Pem tentang Pendidikan dan Pelatihan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung dan UPTD. Puskesmas se-Kabupaten Klungkung. Bidang yang dikerjasamakan adalah kesehatan yaitu pengembangan SDM mahasiswa. Obyek yang dikerjasamakan adalah praktik klinik/laboratrium mahasiswa Stikes Bali Program studi sarjana keperawatan dan diploma III kebidanan di RSUD Kabupaten Klungkung. SKPD teknis yang melaksanakan kerja sama adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2015. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung dan adanya sumber daya manusia kesehatan yang terampil dan profesional.


92

n. Kerja sama Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar dengan Bupati Klungkung Kerja sama ini merupakan kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar dengan Bupati Klungkung tentang Pendidikan dan Pelatihan, Praktik Klinik/Laboratorium, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dan UPTD. Puskesmas seKabupaten Klungkung. Bidang yang dikerjasamakan adalah kesehatan yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan obyek praktik klinik/laboratorium mahasiswa politeknik kesehatan Denpasar untuk jurusan kebidanan, jurusan keperawatan, jurusan keperawatan gigi, jurusan kesehatan lingkungan, jurusan gizi dan jurusan analis kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. SKPD teknis yang melaksanakan kerja sama ini adalah RSUD kabupaten Klungkung. Jangka waktu berlakunya kerja sama ini adalah 4 (empat) tahun dari 25 Mei 2012 sampai dengan 25 Mei 2016. Hasil yang diharapkan adalah adanya sumber daya manusia kesehatan yang terampil dan profesional. o. Kerja sama Bupati Klungkung dengan Kepala SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar Kerja sama ini dimulai pada tahun 2012 yaitu kerja sama antara Kepala SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar dengan Bupati Klungkung Nomor : 185/SMK/SJ/2012, Nomor : 075/55/PKS/Pem tentang Praktek Lapangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Sanjiwani Gianyar di UPTD. Puskesmas se-Kabupaten Klungkung. Bidang yang dikerjasamakan adalah kesehatan yaitu keperawatan dasar dan kefarmasian bagi siswa SMK Sanjiwani Gianyar. SKPD teknis yang melaksanakan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Jangka waktu berlakunya kerja sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 19 September 2012. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan kesehatan. p. Kerja sama Bupati Klungkung dengan Kepala Kantor PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Cabang Bali II Pelaksanaan kerja sama Antara Kepala Kantor PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Cabang Bali II dengan Bupati Klungkung Nomor : PER/02/072012, Nomor : 075/29/PKS/Pem tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jamsostek di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. SKPD teknis pelaksana kegiatan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Bidang yang dikerjasamakan adalah kesehatan. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama adalah 30 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2013. Hasil yang diharapakan adalah terlayaninya pasien peserta Program Jamsostek di RSUD Kabupaten Klungkung. q. Kerja sama Bupati Klungkung dengan Direktur Lembaga Pendidikan Manajemen dan Informatika Alfa Prima Denpasar Kerja sama ini didasari oleh Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Lembaga Pendidikan Manajemen dan Informatika Alfa Prima Denpasar dengan Bupati Klungkung Nomor : 1314/MKT/AP/II/2012, Nomor : 075/07/PKS/Pem tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa Lembaga Pendidikan Manajemen dan Informatika Alfa Prima Denpasar di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Bidang yang dikerjasamakan adalah pengembangan SDM di bidang Mananjemen Administrasi Rumah Sakit. SKPD pelaksana teknis kegiatan adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 21 Pebriari 2012. Hasil yang diharapkan adalah memperolah sumber daya yang terampil di bidang manajemen administrasi rumah sakit.


93

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor : 075/83/PKS/Pem, Nomor : K.422/B.01.01/LPPM-UNMAS/VIII/2011. Bidang kerja sama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu Program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (Sibermas) yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Unit Usaha Menuju Pembangunan Berwawasan Kerakyatan di Wilayah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2011. Hasil kerja sama Pemkab Klungkung dengan Pihak ketiga yang tersebut diharapkan adalah adanya keselarasan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengangkat potensi yang dimiliki sehingga terjadi keseimbangan antara kemahiran individu masyarakat dengan tingkat kelayakan kehidupan dan keberlanjutannya dalam menghadapi era global. b. Kerja Sama Bupati Klungkung dengan LPM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Bupati Klungkung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : LPM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerja sama antara Bupati Klungkung dengan Ketua LPM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) nomor : 075/89/PKS/Pem, Nomor : 495/UN.15/LPM/2011. Bidang kerja sama adalah pemberdayaan masyarakat yaitu Program Ipteks bagi Wilayah (Ibw) Tahun Anggaran 2011-2013 Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama adalah Bappeda Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Hasil (Output) dari kerja sama yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di Desa Suana dan Desa Batukandik. 5. KEPEGAWAIAN Kerja sama Bupati Klungkung dengan Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu : Bank Pembangunan Daerah Bali dengan dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerjasama antara Bupati Klungkung dengan Direktur Utama

PT.

Bank

Pembangunan

Daerah

Bali

Nomor

:

075/92/PKS/Pem,

Nomor

:

0176.107.110.2011.2. Bidang kerja sama adalah kepegawaian yaitu Penerapan dan Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja sama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2011. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan kepegawaian.


94

6. BIDANG HUKUM Kerja sama Bupati Klungkung dengan Kejaksaan Negeri Klungkung Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu : Kejaksaan Negeri Klungkung. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Kesepakatan Bersama antara Bupati Klungkung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : 075/03/KSB/Pem,, Nomor : B-31a/P1.12/Gs.1/01/2012. Bidang kerja sama adalah hukum perdata dan tata usaha Negara. Kerja sama tentang Hukum Dalam Bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012. Hasil kerja sama yang diharapkan adalah meningkatnya pemahanan hukum pemerintah daerah khususnya dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung. Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah dilaksanakan dengan melaksanakan kerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Klungkung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Dirjen (DJP) Pajak Wilayah Bali sebagaimana telah diuraikan diatas. 7. BIDANG EKONOMI a. Kerja sama Bupati Klungkung dengan Direktur Politeknik Negeri Bali Kerja sama ini antara Bupati Klungkung dengan Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor : 075/44/PKS/Pem, Nomor : 076156/PL8/LT/2012 tentang Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Klungkung. Bidang yang dikerjasamakan adalah potensi ekonomi kreatif Kabupaten Klungkung sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. SKPD pelaksana teknis adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Jangka waktu kerja sama ini terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan 15 Desember 2012. Hasil yang diharapkan adalah adanya dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Klungkung. C.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.

Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Klungkung selama tahun 2012 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran buku ini. Sedangkan untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Klungkung telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( SATLAK PBP ) Kabupaten Klungkung dengan SK Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP ) Kabupaten Klungkung, dimana Bupati duduk sebagai Ketua, Komandan Distrik Militer 1610/Klungkung sebagai Wakil Ketua I, Kepala Polisi Resort Klungkung sebagai Wakil Ketua II, Wakil Bupati Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris I dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai Sekretaris II. Untuk keanggotaannya terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda kabupaten Klungkung, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum Sekda Kabuoaten Klungkung dan para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.


Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan

95

bencana diupayakan dengan lebih meningkatkan koordinasi antar komponen pemerintah dan komponen masyarakat seperti PMI, SAR, TNI, POLRI, ORMAS, LSM dan sebagainya. 2.

Status Bencana Bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Klungkung selama tahun 2012 berstatus Lokal.

8.

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Wilayah Kabupaten Klungkung meliputi : -

Longsor

-

Banjir

-

Angin Kencang

-

Kebakaran

-

Gelombang Pasang

III. Penyelenggaraan Ketentraman dan Dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi dan Penanggulangannya Sampai dengan akhir Tahun 2012 secara umum tidak terjadi gangguan ataupun konflik yang berbasis sara, anarkisme, separatisme atau yang lainnya yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun perlu dicermati adanya beberapa indikasi yang mengarah kepada konflik yang berbasis sara, namun dengan pendekatan yang intens dari pihak keamanan, Kominda dan pihak terkait hal tersebut tidak sampai berlanjut. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada Bidang Penanganan Konflik dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait. 4. Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan terhadap ancaman maupun gangguan ketentraman dan ketertiban umum tidak akan mencapai hasil yang optimal bila dilakukan sendiri-sendiri tanpa dilakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Polres, Kodim dan Satpol PP. Terkait dengan hal tersebut maka dibentuklah wadah sebagai sarana untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menangani berbagai ancaman dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Klungkung, yaitu : KOMINDA ( Komunitas Intelijen Daerah ) dan FKDM ( Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ). Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengintensifkan peran KOMINDA. Selain itu juga perlu melibatkan unsur masyarakat ( tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat ) dan Organisasi Kemasyarakatan ( seperti ORMAS, LSM, Pecalang dll ) dalam mendeteksi kemungkinan tindak kejahatan. Sebagai upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sekaligus untuk memfasilitasi kegiatan KOMINDA dan FKDM, pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung disusun Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dituangkan dalam Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.


96

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan terkait penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban meliputi : - Terbatasnya tenaga/personil. - Terbatasnya anggaran. - Terbatasnya sarana dan prasarana. - Kurangnya anggaran serta kesulitan menempatkan anggaran pada pos tertentu, utamanya anggaran untuk operasional KOMINDA. Sebagai contoh adalah KOMINDA membutuhkan fasilitas berupa pulsa telepon untuk penyampaian informasi, sementara peraturan tidak membolehkan fasilitas pribadi dibiayai dengan anggaran Pemerintah meskipun untuk keperluan tugas/dinas. - Belum terbentuknya jaring Deteksi Dini sampai struktur pemerintahan terendah ( diupayakan terbentuk jaring Deteksi Dini sampai tingkat Dusun ). Belum terbentuknya jaring Deteksi Dini sampai lapisan terbawah menyulitkan KOMINDA dalam menggali informasi terkait permasalahan yang ada. 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwasanya penanggulangan terhadap ancaman maupun gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum tidak akan mencapai hasil yang optimal bila dilakukan sendiri-sendiri tanpa dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Kegiatan senantiasa melibatkan aparat keamanan terutama yang duduk dalam satu wadah koordinasi dan kerjasama, yaitu KOMINDA dan FKDM. Keanggotaan KOMINDA melibatkan unsur POLRES, unsur KODIM, unsur Kejaksaan, unsur Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Sedangkan keanggotaan FKDM melibatkan para tokoh masyarakat dari semua kalangan. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum juga dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dengan uraian sebagai berikut : Selama kurun waktu satu tahun ini di wilayah Kabupaten Klungkung secara umum dalam permasalahan konflik yang berbasis sara, anarkisme separatisme, atau lainnya belum pernah mengalami gangguan tersebut mengingat kerja keras kesigapan aparat keamanan dan instansi terkait yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam mewujudkan 1.

Gangguan Yang Terjadi Ada beberapa kasus Adat seperti Banjar Budaga dan Banjar Kemoning yang bermula dari sengketa Pengempon Pura kemudian meluas menjadi sengketa tapal batas, sempat terjadi bentrokan antar kedua belah pihak. Begitu juga dengan kasus adat di Desa Sulang yang menimpa sekelompok warga yang dilatar belakangi oleh perubahan nama Si menjadi Pragusti atau Gusti sehingga pihak adat menjatuhkan sangsi Kasepekang kepada kelompok warga Si. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah memediasi pertemuan dengan kedua belah pihak untuk sama-sama mencari jalan keluar sehingga ditemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani SKPD yang menangani adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung.


97

Kedamaian dan ketentraman masyarakat sehingga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Klungkung masih dalam keadaan kondusif. Dalam Tahun Anggaran 2012 dimana program yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah diantaranya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang melibatkan personil dari unsur Polres, Unsur Kodim, Unsur Kejaksaan, Unsur Pengadilan Negeri, PPNS, dan beberapa instansi yang terkait termasuk juga beberapa Para Tokoh Masyarakat dan Unsur Pecalang. 3.

Penanggulangan dan Kendalanya Dalam upaya penanggulangan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah dilaksanakan secara maksimal baik itu melalui kegiatan operasi langsung ke lapangan bersamasama dengan Tim dan juga kegiatan operasi keliling yang secara mengkhusus dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja namun hasilnya belum memuaskan karena masih terkendalanya dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan-Peraturan Daerah yang secara langsung melibatkan masyarakat sehingga secara umum kendala yang dialami adalah terbatasnya dana yang dialokasikan, kurangnya personil Satpol PP serta PPNS yang sudah mendapat pendidikan di SPN Singaraja namun belum mempunyai sertifikat. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud telah diupayakan adanya penambahan anggaran dan jumlah personil Satpol PP serta diupayakan agar PPNS yang ada bisa berada di bawah gari koordinasi Satpol PP dan mengupayakan PPNS yang belum bersertifikat dan belum mempunyai kartu penyidik agar segera mempunyai kelengkapan dimaksud.

4.

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Yustisi Pemerintah Kabupaten Klungkung, maka dalam Tim tersebut Aparat Keamanan yang ikut dalam penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari unsur Polres, Unsur Kodim, Unsur Babin, Kantibmas dan Unsur Babinsa


98

BAB VI PENUTUP Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2012, secara umum sudah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan urusan desentralisasi baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang terlihat dari capaian kinerja pada masing-masing SKPD pelaksana urusan pemerintahan.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan juga tercermin dalam realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di setiap SKPD. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terlepas dari hambatanhambatan, namun itu bukan menjadi halangan bagi pelaksanaan realisasinya. Berbagai solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, pada akhirnya bermuara pada harapan terwujudnya masyarakat Klungkung yang sejahtera, berkeadilan dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung disampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah dan dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga nantinya diharapkan mendapatkan masukan yang konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.


99

BAB I PENDAHULUAN. ndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan

Recommend Documents