BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , dimana kepada daerah diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan,
kemudian
pada
pasal
126
disebutkan bahwa salah satu perangkat daerah adalah Kecamatan, yang dalam
pelaksanaan
tugasnya
memperoleh
pelimpahan
sebagian
wewenang oleh Bupati/Walikota. Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah, diharapkan dapat membuat suatu perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan, unit kerja Kecamatan merupakan unit kerja yang telah menjadi perangkat daerah, dengan demikian otomatis dengan telah menjadi perangkat tentunya adanya pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari adalah dokumen kerja Kantor Camat IV Nagari untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung 1
jawabkan kinerjanya sesuai dengan perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD ini adalah : 1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD 2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD 3. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis , komprehensif dan tetap focus pada pemecahan-pemecahan masalah yang mendasar yang dihadapi Kecamatan IV Nagari. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada Visi dan Misi dan arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih. Usaha
mewujudkan
Visi,Misi
dan
arah
kebijakan
yang
tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum,
yang
pembangunan
kemudian yang
diterjemahkan
diuraikan
ke
kedalam
dalam
program-program
kegiatan-kegiatan
yang
mendukung masing-masing program tersebut. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2011-2015, yang menggambarkan program dan 2
kegiatan dalam pelaksanaan dan pencapaian visi, misi Bupati yang terpilih. Oleh karena itu untuk lebih jelas dan terarahnya program dan kegiatan selama tahun 2011-2015, maka setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun renstra yang mengaju kepada Visi dan Misi Bupati terpilih yang 1.1. Landasan hukum Adapun landasan hukum dalam pembuatan renstra SKPD ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 2. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 8. Peraturan
pemerintah
RI
Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah. 3
56
Tahun
2005
tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 10.
Peratuaran pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan
, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Swl/Sijunjung Nomor 6 tahun
2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13.
Peraturan Daerah kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Kecamatan. 14.
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 1.3. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan IV Nagari. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya suatu dokumen yang strategic dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembangunan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. 4
Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi Kantor Camat IV Nagari serta seluruh penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 1.4. Sistematika penulisan Dokumen Renstra
Kecamatan
IV
Nagari tahun 2011-2015
Kecamatan IV Nagari ini disusun sebagai berikut : BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 2.1
Identifikasi
permasalahan
pelayanan SKPD
5
berdasarkan
tugas
dan
fungsi
2.2
Telaahan Visi, Misi dan sasaran Pembangunan RPJMD
2.3
Penetapan Isu-Isu Strategis
BAB IV Visi,Misi, Tujuan, Dan Sasaran , Strategi Dan Kebijakan 4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan
BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif. BAB VI PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1
Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan , perlunya adanya pembagian Tugas dan Fungsi dan struktur oerganisasi SKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dijelaskan Kedudukan, Tugas dan Fungsi masing-masing perangkat Kecamatan sebagai berikut :
7
2.1 Tabel Struktur Organisasi Kecamatan IV Nagari berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008
CAMAT Penata TK. I (III/d) SEKCAM Penata TK. I (III/d)
Kasubag Umum &Kepeg
Penata Muda TK. I
-
Staf 3 Orang
Kasi Pemerintahan & Kependudukan
Kasi Ekbang
Pembina (IV/a)
Penata TK I (III/d)
Staf 5 orang Orang
Staf 2 orang Orang
8
Kasubag Keuangan & Perencanaan
Staf 2 Orang
Kasi Pemberdayaan & Partisipatif Masyarakat
Kasi Kesra & Penanggulangan Kemiskinann
Penata TK. I (III/d)
Penata Muda TK. I (III/c
Staf 2 Orang
Staf 2 Orang
Dari uraian diatas dapat dilihat Tupoksi Camat, Sekcam, Kasi dan kasubag sebagai berikut : 2.1.1 Camat Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat Kecamatan Membina penyelenggaraan pemerintahan Nagari Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari;
9
2.1.2 Sekretariat Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi : Penyelenggaraan
urusan
umum
yang
meliputi
tata
usaha,
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Penyelenggaraan
urusan
keungan
yang
meliputi
perencanaan
anggaran pembukuan dan fungsinya Pengkoordinasian perencanaan dan program evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Melaksanakan pembinaan di bidang Tata Usaha, Kearsipan, dan pemerintahan Nagari Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh camat 2.1.3 Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan,
ketatalaksanaan,
kepegawaian
dan
humas, protocol serta urusan rumah tangga kecamatan. 2.
Uraian Tugas Kepala Subag Umum dan Kepegawaian ; a. Mengendalikan Surat masuk dan surat keluar
10
organisasi,
b. Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan c. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan d. Mempersiapkan pemakaian,
bahan
pelaksanaan
penggunaan,
dan
pengadaan,
penghapusan
penyaluran, barang
dan
perlengkapan e. Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
administrasi
penggunaan,
penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan f. Menyiapkan
administrasi
pengaturan
urusan
rumah
tangga,
pemakaian
barang
keamanan kantor dan lingkungan serta kantor g. Mengatur
pelaksanaan
penggunaan
dan
inventaris dan perlengkapan kantor h. Membuat
rancangan
dan
program
sub
bagian
umum
dan
kepegawaian i. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan k. Menyiapkan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai l. Mempertanggung
jawabkan
kegiatan
subag
dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku
11
yang
telah
m. Mengumpulkan , mengelola, menyiapkan data kepegawaian n. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai o. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai p. Mempersiapkan
bahan
mutasi
dan
pemberhentian,
teguran,
pelanggaran disiplin, pension dan surat cuti pegawai q. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai r. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai s. Mengkoordinir pegawai t. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan pegawai (DUK) dan u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan 2.1.4 Uraian tugas Sub bagian Keuangan dan Perencanaan 1.
Subag Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan
administrasi
keuangan
dan
perencanaan menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
12
2.
dalam melaksanakan tugasnya kepala sub bagian keuangan dan perencanaan mempunyai fungsi : a) mengumpuklan data dan bahan yang berkaitan dengan keuangan dan perencanaan b) mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan dan tugas dinas c) menyiapkan bahan perencanaan keuangan dan program d) menyiapkan
pedoman
dan
petunjuk
tentang
pelaksanaan
keuangan dan perencanaan e) membuat rencana keuangan dan program kerja umum f)
melaksanakan
koordinasi
dengan
bidang
lain
dilingkungan
kecamatan g) melaksanakan dan menyimpan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku h) melaksanakan penatausahaan tugas sub bagian keuangan dan perencanaan i)
menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan
j)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
13
2.1.5 Uraian Kepala seksi pemerintahan dan kependudukan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, pelayanan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kependudukan 1.
dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi pemerintahan dan kependudukan di kecamatan a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Kependudukan di kecamatan b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan c. mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum di Kecamatan d. mengkoordinasikan
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum di Kecamatan e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari di bidang pemerintahan dan kependudukan f.
pelaksanaan
pelayanan
kepada
masyarakat
di
bidang
pemerintahan dan kependudukan di kecamatan g. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan wali nagari dan BPN dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat
14
21.6.Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Patisipasi Masyarakat 1.
kepala seksi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas membantu camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
pelayanan,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pemerdayaan dan partisipasi masyarakat 2.
dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas : a) mengkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat b) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat d) melaksanakan
evaluasi
terhadap
berbagai
kegiatan
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat e) melaksanakan
tugas-tugas
lain
dibidang
pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan f) melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh camat
15
Uraian Tugas Kepala seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, pelayanan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan 1.
dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi ; a. memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan b. memfasilitasi pengembangan perekonomian nagari c. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan d. pembinaan
dan
pengembangan
perindustrian,
perdagangan,
perkoperasian,
usaha
kecil,
serta
pemantauan
pertambangan, menengah
kegiatan
kepariwisataan,
(UKM)
dan
golongan
ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan serta kehutanan e. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian f. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan
16
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat 2.1.8
Uraian
Tugas
Seksi
Kesejahteraan
social
dan
Penanggulangan kemiskinan 1.
kepala seksi kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan,
pelaksanaan,
pelayanan,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan 2.
dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi ; a. fasilitasi kegiatan organisasi social / keluarga LSM b. pembinaan Lembaga Adat Suku c. fasilitasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan d. pembinaan
dan
pengawasan
kegiatan
program
kesehatan
masyarakat e. mendata keluarga miskin di tingkat kecamatan f. pengkoordinasian
dalam
pengelolaan
kegiatan
pemberian
bantuan bagi keluarga miskin g. melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan
17
h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang keagamaan, pembinaan organinsasi pemuda, perempuan dan Lansia. 2.2. Sumber Daya SKPD Kondisi tenaga aparatur Kecamatan IV Nagari kedaan s/d Mei tahun 2011 adalah sebagai berikut : 2.2 Tabel Keadaan Pegawai Kantor Camat IV Nagari Tahun 2011 No
Uraian
Jumlah
Ket
1
2
3
4
I.
Menurut Golongan
1.
Golongan IV
1 Orang
2.
Golongan III
12 Orang
3.
Golongan II
6 Orang
4.
Golongan I
1 Orang
II.
Menurut Pendidikan
1.
S2
1 Orang
2.
S1
4 Orang
3.
SMA/Sederajat
4.
SMP
14 Orang
4 Orang Sek.Nagari
4 Orang Sek.Nagari
1 Orang
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Adapun pelayan yang diberikan oleh Kecamatan IV Nagari adalah sebagai berikut : 4.4
Pelayanan Rekomendasi KTP
18
4.5
Pelayanan Rekomendasi KK
4.6
Pelayanan Rekomendasi akte kelahiran
4.7
Pelayanan Rekomendasi Situ
4.8
Pemberian Izin IMB
4.9
Pemberian SKCK
4.10 Pemberian Legalisir 4.11 Pemberian Rekomendasi-Rekomendasi 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Adapun tantangan dalam pelayanan di Kecamatan IV Nagari adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur 2. Keterbatasan Anggaran 3. Lambatnya Laporan-Laporan tentang data yang disampaikan Nagari. 4. Kurang memadainya Sarana Dan Prasarana Kantor Sedangkan peluang dalam pengembangan Pelayanan di Kecamatan IV Nagari sebagai berikut : 1. Pendeknya Jarak Pelayanan dari Nagari ke kecamatan 2. Lancarnya sarana dan prsasarana infrastruktur 3. Lancarnya transportasi perhubungan
19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1 Masihnya rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Berdasarkan Paraturan Bupati Nomor 24 tahun 2004 tentang pelimpahan
sebagian
rendahnya
pelayanan
kewenangan yang
ke
diberikan
Kecamatan, kepada
terlihat
masyarakat,
masih dimana
pelayanan yang diberikan terkesan waktunya cukup panjang, sehingga masyarakat terlalu lama menunggu. 3.1.2.Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Dilihat dari jumlah pegawai yang ada di kecamatan IV Nagari keadaan sampai dengan januari 2011 adalah sebagai berikut : S2
= 1orang
S1
= 4 Orang
SMA/Sederajat
= 15 Orang
Dilihat dari komposisi yang ada terlihat masih kurangnya sumber daya
manusia
aparatur
Kecamatan,
sehingga
pekerjaan belum memberikan hasil yang maksimal.
20
dalam
pelaksanaan
3.1.3 Keterbatasan Anggaran Keuangan Dilihat dari anggaran yang ada pada tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 477,900,000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah),dimana dari anggaran yang ada dipergunakan untuk : a. Program Penunjang Administrasi Perkantoran b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor c. Program Pembuatan Lakip dan Renstra d. Program Penigkatan SDM e. Program dan Kegiatan Musrenbang f. Program dan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Mengacu kepada anggaran yang ada pada tahun 2011, terlihat belum mencukupi untuk pembiayaan dan operasional kegiatan yang begitu padat di Kecamatan. 3.1.4. Kurang memadainya Sarana dan Prasarana kantor Dalam rangka peningkatan pelayanan public kepada masyarakat tentunya adanya kesedian sarana dan prasarana kantor yang memadai, sementara itu di Kecamatan IV nagari kantor camat yang ada saat ini sudah sangat memprihatikan, dimana kantor ini sudah berdiri sejak tahun 1970 sehingga kondisinya sangat memprihatinkan.
21
3.2. Telaah Vis, Misi, dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2011-2015 pada Program Prioritas point 8.9. yaitu Program Prioritas Reformasi dan tata kelola dimana pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, disiplin kepada hukum yang beribawa dan transparan. Dari program peningkatan manajemen dan kualitas sumber daya aparatur yang professional dan memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi,
pada
kegiatan
pengembangan
sumber
daya
aparatur
daerah/nagari dan penilaian evaluasi kinerja aparatur daerah/ nagari yang berbasis tugas pokok, & fungsi .Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dalam meningkatnya kemampuan dan sumber daya apartur rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya koordinasi antar instansi dan SKPD yang ada di Kabupaten. Pada program peningkatan fungsi kelembagaan dalam rangka meningkatkan
kinerja,
pengawasan
dan
akuntabilitas
aparatur
daerah/nagari, pada kegiatan penyusunan laporan kinerja pemerintah yang akuntabel & transparan, dimana diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan IV Nagari tersedianya dana yang memadai. Selanjutnya pada program peningkatan pelayanan public yang cepat, murah dan tepat, dalam kegiatan peningkatan sarana dan
22
prasarana kantor diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari
uraian
diatas
dapat
diambil
isu-isu
strategis
untuk
pembangunan di Kecamatan IV Nagari sebagai berikut : 1. Masihnya rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Keterbatasan Anggaran Keuangan 4. Kurang memadainya Sarana dan Prasarana kantor
23
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN ,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi Rencana Pembangunan Kecamatan IV Nagari Tahun 2011-2015
mengacu kepada : 1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 4.2 Visi Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015, dan sesuai dengan tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 63 Tahun 2008 maka Vis Kecamatan IV Nagari adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PELAYANAN, DAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DENGAN CEPAT DAN TEPAT” Dengan penjelasan sebagai berikut : Pelayanan : Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan Cepat dan tepat. Peneyelenggaraan Koordinasi : Terselenggaranya Koordinasi sesuai dengan
tupoksi
dengan
instansi
baik
yang
ada
diKecamatan, Nagari dan SKPD Kabupaten dengan cepat dan tepat. 24
4.3 Misi Dalam mewujudkan visi Kecamatan IV Nagari ditempuh melalui 3 (tiga) Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Pelayanan Prima 2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan 3. Meningkatkan penyelenggaraan Koordinasi baik instansi dan UPTD Yang ada di Kecamatan maupun SKPD yang ada di Kabupaten. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai 4.4.Tujuan Pembangunan Adapun Tujuan Pembangunan yang ingin dicapai oleh SKPD Kecamatan IV Nagari adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya Pelayanan Prima yang maksimal 2. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Kecamatan 3. Terwujudnya Koordinasi yang baik antar Nagari, Instansi/UPTD yang ada di Kecamatan dan SKPD yang ada di Kabupaten. 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai
25
4.5. Sasaran Pembangunan 1. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi pertama adalah : a) meningktanya pelayanan KTP, b) Meningkatnya pelayanan Kartu Keluarga,c)Meningkatnya Pelayanan pindah,f)
akte
Pelayanan
kelahiran,e)
Meningkatnya
Meningkatnya
pelayanan
SKCK,
Meningkatnya
d)Meningkatnya pelayanan
pelayanan
surat
tidak
legelasir,h)
Meningkatnya
Surat
mampu,g) palayanan
perizinan. 2. Meningkatnya sumber daya aparatur Kecamatan berdasarkan misi yang kedua adalah : a) Meningkatnya disiplin dan kompetensi aparatur
Kecamatan,
b)
Meningkatnya
kinerja
aparatur
Kecamatan,c) Menurunnya aktifitas KKN. 3. Meningkatkan penyelenggaraan Koordinasi baik instansi dan UPTD Yang ada di Kecamatan maupun SKPD yang ada di Kabupaten berdasarkan misi yang ketiga adalah : a) terselenggaranya Rapat koordinasi
kecamatan
kecamatan,b)
dengan
terselenggaranya
muspika
dan
koordinasi
Instasni/UPTD dengan
SKPD
Kabupaten. 4. Tersedianya
sarana
dan
prasarana
kantor
yang
memadai
berdasarkan misi keempat adalah : a) tersedianya kantor yang asri dan nyaman, b) tersedianya mobiler yang cukup
26
4.6 Strategi Pembangunan Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kecamatan IV Nagari serta dengan
memperhatikan
isu-isu
strategis
maka
diperlukan
strategi
pembangunan yang mampu mendorong terciptanya koordinasi dan sekaligus
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat.Disamping
itu
strategi pembangunan yang disusun dalam renstra ini juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penyusunan strategi dan pembangunan kecamatan IV Nagari periode 2011-2015 didasarkan dengan memperhatikan kondisi umum dan potensi sumber daerah serta analisis factor-faktor strategis. Kondisi ini perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama agar perumusan strategi pembangunan kecamatan tersebut benar-benar sesuai dan berdasarkan pada kondisi, potensi dan permasalahan umum kecamatan serta factor-faktor strategi pembangunan, dengan demikian diharapkan strategi pembangunan Kecamatan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan IV Nagari baik masalah bidang pelayanan, sumber daya manusia dan koordinasi dengan Instansi/UPTD Kecamatan dan SKPD kabupaten. Prosaes dan tekhnis perumusan strategi pembangunan Kecamatan dilakukan dengan menggunakan Matrix SWOT yang terdapat pada table berikut ini :
27
4.1 Tabel Perumusan Strategi Pembangunan Kecamatan dengan SWOT Faktor Eksternal
F A
Peluang
Ancaman
1. Telah ditetapkannya Perda Kab.Sijunjung No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan
1.masihnya rendahnya SDM Aparatur Kecamatan disiplin
rendahnya 2. Telah ditetapkannya 3.Masihnya pendidikan aparatur Peraturan Bupati No 63 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kecamatan
K T Kekuatan
S-O Strategi
O
1.Adanya 1.Melakukan Koordinasi yang dengan SKPD di kabupaten R koordinasi baik antar instansi 2.Melakukan Rapat 2.Tersedianya Koordinasi fasilitas untuk I 3.memberikan batas waktu pelayanan maksimal terhadap N 3.Adanya pelayanan anggaran untuk 4.Meningkatkan kapasitas S peningkatan SDM aparatur dan kualitas pelayanan public T E
2.Kurangnya pegawai
Kelemahan
W-O Strategi
1.Kurangnya 1.Memanfaatkan Pegawai Jumlah pegawai yang ada yang ada di 2. Memberikana pelayanan N Kecamatan yang terbaik kepada masyarakat A 2.Rata-rata pegawai yang ada Kecamatan L di sudah memasuki usia pensiun R
28
S-T Strategi 1.Peningkatan Koordinasi dengan SKPD Kabupaten 2.Peningkatan SDM Aparatur dengan mengikuti binteks dan kursus-kursus 3.Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat
W-O Strategi 1.Permintaan Penambahan Pegawai Ke BKD 2.mempercepat pelayanan masyarakat.
waktu kepada
4.7 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan IV Nagari tahun 2011-2015 merupakan tahapan perencanaan kegiatan jangka menengah, maka arah kebijakan lebih dititik beratkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan koordinasi baik dengan Nagari,
instansi yang ada di
Kecamatan maupun dengan SKPD yang ada di Kabupaten.
29
BAB V Rencana Program ,Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
1
2
3 Meningkatn ya pelayanan kepada masyarak
I.
Program Pelayanan Administrasi
1
Kegiatan : Penunjang Ops.Adm.Perkantoran
2
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
II
1
III. 1.
IV.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1.
Kegiatan Penyusunan Lakip
2.
Penyusunan Renstra
V.
Meningktny a pelayanan kepada masyarkat Tersedianya sarana dan prasarana kantor Meningkat nya kemampua n aparatur Mengikuti pelatihan sebanyak 75 kali
Kegiatan Peningkatan SDM
Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan
Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
4
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan cepat Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan cepat
Kegiatan :Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
INDIKATOR KINERJA
Meningkatn ya kualitas pembuatan lap. Keuangan Tersusunya lakip sesuai dengan Pedum 5 Laporan Tersusunnya Renstra yang berkualitas 1 Laporan Meningkatn ya pemeliharaa n jalan kabupaten
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
LOKASI
TAHUN 2015t
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 00%
363.494.000
1 00%
433.836.900
1 00%
462.337.800
1 00%
504.336.900
1 00%
552.236.900
1 00%
236.411.000
1 00%
306.753.900
1 00%
335.253,900
1 00%
377.253.900
1 00%
425.153.900
1 00%
127.083.000
1 00%
127.083.000
1 00%
1 00%
127.083.000
1 00%
127.083.000
1 00%
56.000.000
1 00%
75.000.000
1 00%
80.000.000
1 00%
86.000.000
1 00%
90.000.000
1 00%
56.000.000
1 00%
75.000.000
1 00%
56.000.000
1 00%
56.000.000
1 00%
56.000.000
75 Kali
5.000.000
15 Kali
7.500.000
15 Kali
10.000.000
15 Kali
12.500.000
15 Kali
15.000.000
75 Kali
5.000.000
15 Kali
7.5000.000
15 Kali
10.000.000
15 Kali
12.500.000
15 Kali
15.000.000
1 Laporan
4.000.000
1 Laporan
3.000.000
1 Laporan
4.000.000
1 Laporan
5.000.000
1 Laporan
6.000.000
1 Laporan
2.000.000
1 Laporan
3.000.000
1 Laporan
40.00.000
1 Laporan
5.00.000
1 Laporan
6..00.000
1 Laporan
2.000.000
1 Laporan
0
1 Laporan
0
1 Laporan
0
1 Laporan
0
100 KM
40.003.500
60.003.500
25 KM
30
25 KM
127.083.000
81.003.500
25 KM
104.003.500
25 KM
128.003.500
IV Nagari
IV Nagari
IV Nagari
IV Nagari
IV Nagari
1
VI.
Kegiatan :Ops. Pemeliharaan Jalan Kabupaten
Program Peningkatan Penyelenggaran Pemerintahan
1.
Kegiatan Musrenbang Kecamatan
2.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
3.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Seksi Pembedayaan & Partisipasi Masyarakat
4.
Kegiatan monitoring dan evaluasi Seksi Ekonomi & Pembangunan
5.
Kegiatan monitoring & evaluasi Seksi Kesra & Kesos JUMLAH
Terlaksanya pemeliharaan Jalan Kabupaten sepanjang 125 KM Meningkatn ya pelayanan dan Koordinasi dengan masyarakat dan SKPD Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 100 % Koordinasi fasilitasi & Pembinaan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan 300 Kali Koordinasi Fasilitasi & Pembbinaan Seksi Pemberdayaan & Partisipasi Masyarakat 250 Kali Kordinasi Fasilitasi & Pembinaan Seksi Ekonomi & Pembangunan 200 Kali Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Seksi Kesra & kesoso 200 Kali
25
40.003.500
100 %
9,042,500
100%
9.042.500
25 KM
60.003.500
25 KM
98.042.500
81.003.500
25 KM
112,042,500
124,042,500
33.000.000
60
36.000.000
60
39.000.000
60
42.000.000
60 Kali
23.000.000
60 Kali
26.000.000
60 Kali
29.000.000
60 Kali
32.000.000
50 Kali
18.000.000
50 Kali
21.000.000
50 Kali
24.000.000
50 Kali
27.000.000
18.000.000
40 Kali
21.000.000
40 Kali
24.000.000
40 Kali
31
749,283,800
8.042.500
136,042,500
60 Kali
677,482,900
100 %
128.003.500
6.042.500
40 Kali
8.042.500
25 KM
100 %
477,900,000
100 %
104.003.500
835,882,900
100 %
8.042.500
27.000.000 927,282,900
IV Nagari
BAB VI PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari Tahun 2011-2015 ini mengacu kepada Visi dan misi Bupati Sijunjung yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Provinsi dan Pusat. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Kecamatan IV Nagari menghadapi tantangan pembangunan Kecamatan IV Nagari yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dalam 5 (Lima) tahun ke depan. Semoga upaya Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dalam 5 (lima) tahun dapat lebih terarah dan terukur. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta kerja keras demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten tercinta. Palangki, 18 Mei 2011 CAMAT IV NAGARI
(RONI.S.S,STP) NIP.197701011995101001
32
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan IV Nagari tahun 2011-2015 telah selesai disusun. Rencana ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Kecamatan IV Nagari selama 5 (Lima)
tahunan.
Semoga
upaya
Kecamatan
IV
Nagari
dalam
pembangunan lebih terarah dan terukur. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta kerja keras demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten tercinta. Palangki, 18 Mei 2011 CAMAT IV NAGARI
(RONI.S.S,STP) NIP.197701011995101001
33
