BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Pemberlakuan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah darah, dan undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya peraturan perundang undangan tersebut memberikan implikasi timbulnnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai aktifitas pemerintahan secara lebih mandiri, dimana termasuk optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaanya terhadap pendapatan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah
untuk
mengurus
urusan
rumah
tangganya
sendiri.
Adanya
desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan
1
2
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Pendapatan daerah merupakan jenis pendapatan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi; pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undangundang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undangundang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah, seperti ; hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiscal membawa konsekuensi pada kemandirian
daerah
dalam
mengoptimalkan
penerimaan
daerahnya.
Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
3
Sumber
penerimaan
daerah
yang
dapat
menjamin
keberlangsungan
pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga
dapat
mengakibatkan
biaya
penyediaan
pelayanan
kepada
masyarakat sangat bervariasi. Kota Bogor merupakan kota wisata berhawa dingin yang letaknya dekat dengan Ibu Kota Negara (Jakarta). Kota Bogor memiliki beberapa tempat tujuan wisata, yakni Kebun Raya yang didalamnya terdapat istana Bogor di Pusat Kota, The Jungle yang didalamnya memiliki wahana air yang cukup menarik wisatawan, tidak hanya wisata alam dan air juga Kota Bogor pun
4
memiliki wisata kuliner yang terdapat di jalan Suryakencana dimana menawarkan makanan, minuman dan jajanan khas Kota Bogor. Berdasarkan kondisi Kota Bogor yang diuraikan dapat dilihat minat para wisatawan untuk mengunjungi Kota Bogor cukup tinggi sehingga memacu para pengusaha untuk berlomba-lomba membuat tempat usaha di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor juga memfasilitasinya dengan membuat ruang publik yang lebih nyaman agar para wisatawan dan pengusaha yang berkunjung ke Kota Bogor senang, dengan menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang parkir yang baik. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan asing di Kota Bogor , maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota bogor. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya reklame yang muncul dipinggiran jalan Kota Bogor, reklame merupakan pendapatan pajak yang cukup tinggi di Kota Bogor meski dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame terjadi banyak penyelewengan dan ketidak sesuaian antara pajak yang dibayar dengan bentuk besaran reklame dengan nilai sewa reklame. Pada Pajak penerangan jalan banyak ditemukan adanya korupsi di pemda Kota bogor, contohnya ketidakcocokan laporan
jumlah wajib pajak penerangan jalan dari PLN
dengan data statistik Kota Bogor dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sampai saat ini 30% masih padam padahal pajak penerangan jalan Kota Bogor cukup besar. Potensi Pajak Parkir Kota Bogor merupakan tertinggi akan tetapi belum terakomodir secara baik sehingga pajak parkir yang dibayarkan wajib pajak tak jelas kemana larinya dan adanya pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Pemda.
5
Pada Pajak Hotel terjadi adanya penyusutan potensi pajak terlihat dari tingkat hunian yang dilaporkan pada Dispenda hanya 30% - 40% akan tetapi yang dilaporkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) hanya 70% 80%, yang berasal dari salah satu hotel berbintang di Kota Bogor. Pajak Restoran Kota Bogor memiliki potensi yang tinggi karena Dispenda telah berhasil membuat Kota Bogor sebagai Kota Kuliner sehingga memungkinkan penerimaan Pajak Restoran akan meningkat. Pada Pajak Hiburan ditemukan adanya penyusutan omzet dan tarif pajak hanya sebesar 20% padahal yang seharusnya tarif pajak hiburan sebesar 30% ditemukan pada tempat karaoke yang berlokasi di Plaza Ekalokasari. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisa mengenai perkembangan penerimaan dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Bogor beserta kontribusinya terhadap PAD Kota Bogor dengan judul penelitian” Analisa Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Pemerintahan Kota Bogor pada tahun 2008 – 2012”. B. Rumusan Masalah Pada penelitian ini akan di bahas mengenai: 1. Bagaimana perkembangan realisasi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan PAD pada pemerintahan daerah Kota Bogor pada tahun 2008 – 2012.
6
2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD pada pemerintahan Daerah Kota Bogor pada tahun 2008 – 2012. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: a. Mengetahui perkembangan realisasi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan PAD ada pemerintahan daerah Kota Bogor pada tahun 2008 – 2012. b. Mengetahui kontribusi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir , pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD pada pemerintahan daerah Kota Bogor pada tahun 2008 – 2012. 2. Manfaat penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: a. Bagi Peneliti Menambah wawasan di bidang perpajakan dan perpajakan daerah khususnya sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana. b. Bagi pemerintah Memberikan bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak reklame, pajak penerangan jalan,pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Bogor.
7
c. Bagi Pembaca Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
