1.1. Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

1.1. Latar Belakang Dengan

berlakunya

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang, Sub Bidangdan Sub Bagian pada lembaga teknis daerah Kabupaten, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bintan perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. 1.2. Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah : 1.

Landasan Idiil : Pancasila

2.

Landasan Konstitusional : UUD 1945

3.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009 16. Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan 18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, SubBidang dan SubBagian pada lembaga teknis daerah Kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan adalah : 1.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya

untuk

menentukan

prioritas-prioritas

di

bidang

perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2015 dapat tercapai. 2.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4.

Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1.

Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2.

Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

3.

Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

4.

Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

5.

Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

6.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

7.

Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I :

BAB II :

BAB III :

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2

Sumber Daya

2.3

Kinerja Pelayanan

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan

ISU- ISU STRATEGIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BINTAN 3.1

Identifikasi Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bintan

BAB IV :

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.3

Telaahan Renstra Bappenas

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan

3.5

Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI :

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati Bintan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang

perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. Pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan; c.

Pelaksanaan urusan tata usaha Badan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, SubBidang dan SubBagian pada lembaga teknis daerah Kabupaten maka dapat dijelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana penjelasan berikut ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :  Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan  Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.  Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi;

b. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; c.

penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;

d. peyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e.

peyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

 Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a.

menyelenggarakan perencanaan sub bidang penyusunan program;

b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup c.

sub bidang penyusunan program;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; e.

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidangpenyusunan program;

f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup keuangan. Dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan;

b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;

d. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dengan uraian tugas dimaksud sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan perencanaan sub bidang umum dan kepegawaian;

b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkupsub bidang umum dan kepegawaian; c.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;

d. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang umum dan kepegawaian; e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

 Unsur Pelaksana yaitu : A. Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang terdiri dari, Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pemerintahan, dan Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur. Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan

pemerintahan

dan

aparatur

dalam

rangka

menunjang

perencanaan dan pembangunan daerah; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur;

b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup bidang pemerintahan dan aparatur; c.

Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain;

d. Peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur; e. 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan dan aparatur dalam lingkup pemerintahan. Dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan perencanaan sub bidang pemerintahan;

b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pemerintahan; c.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;

d. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidangpemerintahan; e. 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

bidang

pemerintahan

dan

aparatur

dalam

lingkup

kemasyarakatan dan aparatur. Dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan perencanaan sub bidang kemasyarakatan dan aparatur;

b. Mengumpulkan

dan

mengolah

data

sebagai

bahan

perumusan

kebijakanlingkup sub bidang kemasyarakatan dan aparatur; c.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas;

d. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidangkemasyarakatan dan aparatur; e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

A. Bidang Sosial dan Perekonomian yang terdiri dari, Sub Bidang Sosial, dan Sub Bidang Perekonomian. 

Bidang Sosial dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup bidang sosial dan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang sosial dan perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan Perencanaan Sub Bidang Sosial Dan Perekonomian;

b. Pengumpulan Dan Pengolahan Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkup Sub Bidang Sosial Dan Perekonomian ; c.

Penyelenggaraan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain Baik Di Dalam Maupun Di Luar Organisasi Dalam Rangka Kelancaraan Pelaksanaan Tugas;

d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidang Sosial Dan Perekonomian; e. 

Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sosial dan perekonomian dalam lingkup bidang sosial. Dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan Perencanaan Sub Bidang Sosial;

b. Mengumpulkan Dan Mengolah Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkupsub Bidang Sosial; c.

Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain Baik Di Dalam

Maupun Diluar Organisasi Dalam Rangka Kelancaraan Pelaksanaan Tugas; d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidangsosial; e. 

Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan koordinasi sebagian tugas Kepala Bidang Sosial dan Perekonomian lingkup bidang perekonomian. Dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi;

b. Mengumpulkan Dan Mengolah Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkupsub Bidang Ekonomi; c.

Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain;

d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidangekonomi; e.

Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.

A. Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari, Sub Bidang Infrastruktur, dan Sub Bidang Sumber Daya Alam. Bidang Infrastuktur dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang infrastruktur dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala bidang infrastuktur dan sumber daya alam mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

b. Pengumpulan Dan Pengolahan Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam; c.

Penyelenggaraan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain Dalam Rangka Kelancaraan Pelaksanaan Tugas;

d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam; e.

Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.



Sub Bidang Infrastuktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang infrastuktur dan sumber daya alam dalam lingkup bidang infrastuktur

dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur;

b. Mengumpulkan Dan Mengolah Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkup Sub Bidang Infrastruktur; c.

Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain;

d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur; e. 

Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang infrastruktur dan sumber daya alam dalam lingkup sumber daya alam, dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam;

b. Mengumpulkan Dan Mengolah Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam; c.

Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain;

d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam; e.

Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.

A. Bidang Pendataan dan Pengembangan yang terdiri dari, Sub Bidang Data dan Informatika, dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

Bidang Pendataan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang pendataan dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pendataan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan Perencanaan Sub Bidang Pendataan Dan Pengembangan;

b. Pengumpulan Dan Pengolahan Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Lingkup Sub Bidang Pendataan Dan Pengembangan; c.

Penyelenggaraan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain;

d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidang Pendataan Dan Pengembangan; e.

Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Badan.



Sub Bidang Data dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam lingkup bidang data dan informatika. Dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan perencanaan sub bidang data dan informasi;

b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang data dan informasi; c.

Menyelenggarakan Koordinasi Dengan Unit Kerja Lain Baik Di Dalam Maupun Diluar Organisasi Dalam Rangka Kelancaraan Pelaksanaan Tugas;

d. Meyelenggarakan Monitoring, Evaluasi Dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidang Data Dan Informasi; e. 

Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam lingkup penelitian dan pengembangan dengan uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan

perencanaan

Sub

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan; b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; c.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja Lain;

d. Menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Perencanaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN BINTAN

KEPALA

BAPPEDA

SEKRETARIAT Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur

Sub Bidang Pemerintahan

BIDANG SOSIAL PEREKONOMIAN

Sub Bidang Sosial

Sub Bidang Perekonomian

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Sumber Daya Alam

BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN Sub Bidang Data dan Informatika

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

2.2. Sumber Daya Sumber daya yng dimiliki Bappeda meliputi Pegawai dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan tugas di Bappeda sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah

1.

Strata 2 (S-2)

4

2.

Strata 1 (S-1)

25

3.

Sarjana Muda / D3

3

4. 5.

SLTA/SMK/KPAA SLTP

13 1

6.

SD

Jumlah

46

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No.

Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah

1.

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV

10

2.

SPAMA/ DIKLATPIM III

7

3.

SPAMEN

1 Jumlah

18

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah

1.

I

1

2.

II

13

3.

III

29

4.

IV

3 Jumlah

46

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf No.

Jabatan

Jumlah (Org)

1.

Eselon II

1

2.

Eselon III

5

3.

Eselon IV

11

4.

Fungsional

5.

Staf

29

Jumlah

46

2.3. Perlengkapan Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Perlengkapan Bappeda Kabupaten Bintan No.

Nama Barang

Jumlah ( Unit)

1.

Mobil Kijang

3

2.

Sepeda Motor

8

3.

Almari Kayu

12

4.

Almari Besi

21

5

Rak Kayu

13

6

Rak Besi

5

7

Meja Kayu

109

8

Meja Besi

27

9

Kursi Rapat

117

10

Meja Tamu

6

11

Meja Gambar

3

12

Filing Cabinet

6

13

Mesin Ketik

4

14

Komputer

58

15

Laptop

33

16

Kamera

35

17

OHP

9

18

Kipas Angin

14

19

AC

12

20

Mesin Roneo

2

21

Sound System

9

22

Brankas

1

23

Vacum Cleaner

2

24

GPS

9

25

Scanner

16

26

UPS/Stabilizer

52

27

Ventilasi fan/blower

9

28

Televisi

5

29

Mesin penghancur kertas

11

30

Hard disk eksternal

5

31

Flash disk

8

32

Wireless

5

33

Handycam

3

34

Printer

49

2.4. Kinerja Pelayanan Bappeda Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bintan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa

indikator

yang

menyebabkan

adanya

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya

kualitas

sistem

perencanaan

mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;

dengan

terselenggaranya

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD); 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bintan yang cenderung dinamis dan aktif dalam beberapa tahun terakhir ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan dalam mengembangan pelayanan pemerintah khususnya di Bappeda. Beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Tersedianya dokumen perencanaan yang sudah memiliki ketetapan hukum (Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan). 2) Kerjasama Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah. 3) Meningkatnya partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah.

4) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun propinsi. 5) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah. Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah. 6) Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. 7) Kuantitas SDM aparatur yang akan selalu bertambah. 8) Potensi sumber daya alam yang memadai

menjadi faktor pendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selain itu terdapat beberapa kondisi yang diperkirakan dapat menjadi tantangan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut : 1) Koordinasi antar bidang perencanaan yang kurang solid dapat menimbulkan miskomunikasi sehingga memicu adanya permasalahan dalam pengambilan keputusan. 2) Masih

belum

optimalnya

pemahaman

masing-masing

bidang

dalam

menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat. 3) Rendahnya kualitas sumber daya manusia perencana memungkinkan terjadinya distorsi dalam proses perencanaan yang terintegral dan berkesinambungan. 4) Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian menyebabkan validitas perencanaan dirasakan masih belum optimal. 5) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan perencanaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. 6) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap proses perencanaan sehingga proses perencanaan pembangunan daerah belum dapat berjalan secara optimal.

3.1

Identifikasi Permasalahan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bintan Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2.

Masih adanya persepsi yang kurang tepat mengenai posisi Bappeda selaku lembaga perencana pembangunan yang dianggap sebagai institusi pencoret usulan kegiatan dari SKPD;

3.

Belum optimalnya pelaksanaan sistem perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD sebagaimana diatur dalam peraturan perencanaan pembangunan terbaru;

4.

Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat yang paling bawah yaitu desa dan kecamatan menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku mengambil jalan pintas (shortcutting);

6.

Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

7.

Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya

pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian

dan

pengembangan,

serta

pengendalian

perencanaan

pembangunan.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Visi Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 adalah “Menuju Bintan Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Bintan Yang Maju : Bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Sejahtera Menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Bintan yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) dan spiritualnya. Berbudaya Perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang harus dijaga kelestariannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku. Misi pemerintah daerah dalam periode 2010 – 2015 diarahkan untuk mewujudkan Bintan yang lebih maju, sejahtera dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Bintan 2015 akan dijabarkan dalam misi pembangunan Bintan tahun 2010 – 2015 sebagai berikut : 1.

Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.

3.

Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.

4.

Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.

5.

Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.

6.

Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender.

7.

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development).

3.3

Telaahan Renstra Bappenas Visi

Kementerian

Bappenas

adalah

”Mewujudkan

Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisi en, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2.

Melakukan

pemantauan

dan

pembangunan nasional, Kajian terhadap

evaluasi dan

kinerja

pelaksanaan

evaluasi kebijakan yang

permasalahan pembangunan, sebagai

masukan

rencana

berkualitas bagi proses

perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3.

Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut: a. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas. b. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka

mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut : Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1.

Penguatan

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

nasional

melalui

penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2.

Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.

3.

Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan

pembangunan

dan

perumusan

kebijakan

penyelesaian

permasalahan pembangunan. 4.

Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

5.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka Peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal.

Eksternal : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

2.

Meningkatkan

kualitas

pemantauan

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan nasional. 3.

Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

4.

Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.

5.

Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal : 1.

Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.

2.

Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.

Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.

4.

Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.

5.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Selama ini harus diakui bahwa kebijakan pada masing-masing kementrian seringkali terjadi

paradoks sehingga daerah mengalami kesulitan dalam

menjabarkan apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat.

Dengan demikian hal yang paling mendasar dari adanya Renstra Kementrian/Lembaga adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dari mulai kebijakan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah sehingga kesinambungan pembangunan akan selalu terjaga serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya akan berjalan secara optimal.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Kebijakan serta strategi yang ditetapkan dalam penataan ruang Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Daerah no. 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan meliputi : 1.

Perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Strategi mewujudkannya dengan : a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bintan; b. mengembangkan prasarana dan sarana pada pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan investasi; c. meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan (perkotaan dan pedesaan) yang merata dan berhirarki; d. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bintan dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; e. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan secara optimal; f. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan; g. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kabupaten Bintan; h. pengembangan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

i. integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di wilayah Kabupaten Bintan; j. pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas; k. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum meliputi bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi.

2.

Pengembangan

fungsi-fungsi

perekonomian

Kabupaten

Bintan

untuk

mengakomodir kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Strategi mewujudkannya dengan : a. mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan; b. mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatankegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan; c. mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentrasentra produksi; d. mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; e. mengembangkan kawasan permukiman didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusatpusat kegiatan ekonomi; f. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; g. membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.

3.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya. Strategi mewujudkannya dengan : a. pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; b. pengembangan

potensi

sektor

pertambangan

mineral

dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan; c. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan; d. mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasismasyarakatdan keunikan budaya dan alam.

4.

Optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah. Strategi mewujudkannya melalui : a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya; b. mewujudkan kawasan lindung dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan kondisi ekosistemnya; c. mengembalikan

dan

meningkatkan

fungsi

kawasan

lindung

yangtelahmenurun akibatpengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove; e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut; f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; g. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; h. mengelola

sumberdaya

alam

tak

terbarukan

untuk

menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 5.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Strategi mewujudkannya dengan : a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

3.5

Isu-isu Strategis Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bintan, maka dapat diketahui isuisu strategis sebagai berikut : 1. Pemahaman aparatur Perencana tentang pemahaman tugas pokok dan fungsi; 2. Kualitas SDM aparatur perencana; 3. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas; 4. Koordinasi

antara

SKPD

dengan

pembangunan pemerintah daerah.

Bappeda

Sebagai

unsur

perencana

4.1

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Berdasarkan pada visi Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 yaitu “Menuju Bintan Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya” serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda maka untuk 5 tahun yang akan datang visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang Amanah dan Kredibel” Visi Bappeda sebagaimana tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2015 untuk dapat membantu aparatur Bappeda dalam mendefinisikan “ke arah mana Bappeda Kabupaten Bintan akan dibawa” dan “bagaimana pelayanan harus diselenggarakan”.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencapai visi sebagaimana dimaksud, berikut ini dijelaskan pengertian beberapa istilah di atas : Amanah, yaitu : Azas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan perencanaan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan merupakan kepercayaan dari masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Kredibel, yaitu

: menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi

antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme perencana pembangunan.

2.

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

3.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan.

Penjelasan masing-masing misi : Misi Kesatu : Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Misi Kedua : Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang

perencanaan.

Institusi

perencanaan

pembangunan

harus

mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh

serta

melakukan

kajian/analisis

dalam

rangka

pengendalian

perencanaan yang telah dirumuskan.

Misi Ketiga : Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

4.2.1

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Pertama : Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah : -

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah. -

Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

-

Meningkatnya

kemampuan

perencanaan

daerah

bawahan. Kedua

Meningkatnya kapasitas perencanaan spasial.

: Meningkatnya peran Bappeda terkait koordinasi program dan kebijakan pembangunan daerah : -

Meningkatnya peran Bappeda terkait koordinasi program dan kebijakan pembangunan daerah.

Ketiga

: Tersedianya data/ informasi pembangunan daerah yang berkualitas dan andal :

-

Terintegrasinya data perencanaan Bappeda dengan Satker (SKPD) Bintan.

-

Meningkatnya kepuasan pengguna informasi atas data dan informasi pembangunan daerah yang disajikan.

4.2.2

Sasaran Guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi ini adalah :

1.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. -

2.

Persentase Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan perencanaan.

dokumen

Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. -

3.

Meningkatnya kemampuan perencanaan daerah bawahan. -

4.

Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai standar Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan pelaksanaan dilapangan.

Meningkatnya kapasitas perencanaan spasial. -

5.

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.

Persentase kesesuaian program/kegiatan antara RPJM Kabupaten dan RTRW Kabupaten Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW).

Meningkatnya peran Bappeda terkait koordinasi program dan kebijakan pembangunan daerah.

-

6.

Persentase tingkat capaian target sasaran strategis pembangunan daerah.

Terintegrasinya data perencanaan Bappeda dengan Satker (SKPD) Bintan -

7.

Persentase Satker/SKPD yang terintegrasi dengan Bappeda.

data

perencanaannya

telah

Meningkatnya kepuasan pengguna informasi atas data dan informasi pembangunan daerah yang disajikan. -

-

Indeks kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerahbintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan Indeks kepuasan pengguna informasi atas data/informasi yang disajikan dalam Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1. Persentase Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD 2. Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD 3. Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan.

2. Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

1. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan 2. Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.

3. Meningkatnya kemampuan perencanaan daerah bawahan

1. Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai standar 2. Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan pelaksanaan dilapangan.

4. Meningkatnya kapasitas perencanaan spasial

1. Persentase kesesuaian program/kegiatan antara RPJM Kabupaten dan RTRW Kabupaten 2. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW).

2. Meningkatnya peran Bappeda terkait koordinasi program dan kebijakan pembangunan daerah

1. Meningkatnya peran Bappeda terkait koordinasi program dan kebijakan pembangunan daerah

1. Persentase tingkat capaian target sasaran strategis pembangunan daerah.

3. Tersedianya data/ informasi pembangunan daerah yang berkualitas dan andal

1. Terintegrasinya data perencanaan Bappeda dengan Satker (SKPD) Bintan

1. Persentase Satker/SKPD yang data perencanaannya telah terintegrasi dengan Bappeda.

2. Meningkatnya kepuasan pengguna informasi atas data dan informasi pembangunan daerah yang disajikan

1. Indeks kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerahbintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan 2. Indeks kepuasan pengguna informasi atas data/informasi yang disajikan dalam Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten.

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bintan. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program dapat dilihat pada tabel 5.1. Dalam rangka upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, Bappeda membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi: 1.

Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on -going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

2.

Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Tabel 5.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Realisasi Kinerja Bappeda Kabupaten Bintan

Target

Realisasi Kinerja No.

1

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

3

1.

2.

3.

2

Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

1.

2.

Persentase Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.

2013

2011

2012

2013

4

5

6

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81.58%

94%

100%

60%

3

Meningkatnya kemampuan perencanaan daerah bawahan

1.

2.

4

Meningkatnya kapasitas perencanaan spasial

1.

2.

5

6

Meningkatnya peran Bappeda terkait koordinasi program dan kebijakan pembangunan daerah.

1.

Terintegrasinya data perencanaan Bappeda dengan Satker (SKPD) Bintan.

1.

Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai standar

52.78%

72.23%

88.89%

60%

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan pelaksanaan dilapangan.

100%

100%

100%

100%

Persentase kesesuaian program/kegiatan antara RPJM Kabupaten dan RTRW Kabupaten

100%

100%

100%

100%

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW).

100%

100%

100%

100%

68.19%

72.54%

86.98%

60%

100%

100%

100%

100%

Persentase tingkat capaian target sasaran strategis pembangunan daerah. Persentase Satker/SKPD yang data perencanaannya telah terintegrasi dengan Bappeda.

7

Meningkatnya kepuasan pengguna informasi atas data dan informasi pembangunan daerah yang disajikan.

1.

2.

Indeks kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerahbintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan Indeks kepuasan pengguna informasi atas data/informasi yang disajikan dalam Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten.

100%

100%

100%

60%

97.37%

100%

100%

60%

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010–2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan

Drs. ADI PRIHANTARA, MM Pembina Utama Muda NIP. 19651009 199310 1 002