BAB I PENDAHULUAN
I.
LATAR BELAKANG Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah,
sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan
kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.. Dalam
mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas,
merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka perlu disusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam bentuk perencanaan strategis satuan kerja perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kewenangan mengelola keuangan dan asset daerah yang semula berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah ……. menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Atas dasar tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2010 sampai dengan 2014 menyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2010 – 2014 dengan mengacu kepada prinsip mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Pengertian Rencana Strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi permasalahan yang sangat nyata, dan merupakan suatu upaya untuk menata dan mengendalikan secara
1
fundamental yang mengarahkan dan membentuk sebuah organisasi kepada apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dengan fokus ke masa depan. Proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 050/1170 –Bapp tanggal 28 Mei 2009, kemudian kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor membentuk tim penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Renstra oleh tim dengan memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 2. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. 3. Renstra Kota Bogor 4. Melakukan konsultasi kepada Bappeda Kota Bogor. Selanjutnya kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menyampaikan rancangan awal Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor kepada Kepala Bappeda Kota Bogor sebagai bahan informasi pelaksanaan forum gabungan SKPD yang akhirnya melalui forum tersebut rancangan awal dibahas guna penyempurnaan dalam penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Untuk selanjutnya mendapat penetapan.
2.
MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2010 sampai dengan 2014 mempunyai maksud mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas yang berkelanjutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, adapun tujuannya adalah tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dalam lima tahun ke depan.
2
3.
LANDASAN HUKUM Dasar hukum pembuatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2010 – 2014 mengacu kepada : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor; - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E );
4
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4 Seri C ); 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah Tahun 2009 – 2025 ( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3Seri E ); 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E );
5
4.
HUBUNGAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor disusun berdasarkan Renstra Kota Bogor dan RPJM Kota Bogor Tahun 2010 – 2014 artinya bahwa penyusunan Renstra ini sejalan denga dokumen perencanaan di atas dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronitas perencanaan. Secara umum hubungan antara rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah digambarkan dalam bagan berikut :
Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
RPJP
RPJM` Nasional
Diacu
Diperhatikan
Nasional
RPJM Kota
Diperhatikan
RKPD
Pedoman
RAPBD
APBD
Bogor
RENSTRA SKPD
Diacu bahan
Bogor
Pedoman
Pedoman bahan
RPJP Kota
Pedoman
RENJA SKPD
6
Pedoman
RKASKPD
RINCIAN APBD
5.
SISTEMATIKA PENULISAN Sitematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2010 – 2014, terdiri dari : Bab I
:
Pendahuluan Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen PerencanaanLainnya Sistematika Penulisan
Bab II
:
Gambaran BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 2.2. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 2.3. Kondisi Organisasi
Bab III
:
Isu-Isu Strategis 3.1. Isu Strategis 3.2. Evaluasi dan Analisis 3.3. Prediksi Pelaksanaan Tupoksi 5 Tahun ke Depan
Bab IV
:
Visi, Misi, Tujuan, Stategis dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan 4.3. Sasaran 4.4. Strategis
7
Bab V
:
Rencana Kinerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendataan Indikatif 5.1. Program dan Kegiatan Kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor 5.2. Rencana Pembiayaan 5.3. Indikator Kinerja Program
Bab VI
:
Penutup
8
