BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Daerah mampu melaksanakan otonomi berarti mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian. Keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten/kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Prameka (2012), isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan
1
otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Alternatif sumber penerimaan PAD yang mungkin dipungut oleh daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Kusuma (2013), empat komponen pajak daerah tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk peningkatan PAD. Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang paling mencerminkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu, potensi pajak daerah harus terus digali untuk peningkatan PAD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2
Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan yang memiliki wilayah yang luas memiliki banyak tempat yang dijadikan sebagai tujuan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah yang cukup besar. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan sebagai pengelola pajak Daerah di Kabupaten Tabanan memiliki lima bidang yang terlibat langsung dan bekerja sama dalam pengelolaan pajak daerah yaitu Bidang Pendaftaran, Bidang Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Keuangan dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan. Hasil kerja yang diharapkan dari kelima bidang tersebut adalah keefektifan pemungutan Pajak Daerah. Secara umum, pemungutan pajak di Kabupaten Tabanan termasuk dalam katagori sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektifitas dari setiap jenis masing-masing pajak daerah dengan membandingkan realisasi Pajak daerah dengan target yang ditetapkan pada anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan, maka hasil analisis efektifitas dapat dilihat pada Tabel 1.1.
3
Tabel 1.1 Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 Jenis Pajak Daerah
TAHUN 2010(%)
2011(%)
2012(%)
2013(%)
2014(%)
Pajak Hotel
103,86
111,92
123,77
122,52
108,93
Pajak Restoran
112,48
111,01
114,22
126,29
136,27
Pajak Hiburan
99,29
123,66
55,78
120,23
211,95
Pajak Reklame
102,14
105,86
105,69
101,00
100,21
Pajak penerangan jalan PLN
107,55
102,82
111,34
105,68
128,80
Pajak Parkir
100,38
130,74
106,86
194,66
281,76
-
45,82
101,14
173,74
155,80
-
-
-
133,04
129,87
-
144,44
141,66
286,03
195,42
Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan 2015
Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar presentase realisasi pajak daerah diatas 100 persen. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak daerah dapat melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun secara umum penerimaan pajak daerah dapat melebihi target anggaran, pajak daerah dari tahun ke tahun harus terus ditingkatkan. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah dan Kendala-Kendala Dalam Pemungutan di Kabupaten Tabanan”.
4
1.2. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1.2.1 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi Pajak Daerah pada PAD dan menggali kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah serta upaya yang telah dilakukan.
1.2.2 Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap penerimaan pajak. 2) Kegunaan Praktis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, solusi dan tanggapan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan terkait topik.
5
1.3.Sistematika Penulisan Penulisan tugas akhir ini terdiri dari berbagai bab Bab I Pendahuluan Unsur-unsur yang di muat dalam bab ini yaitu: Latar belakang masalah,rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka Bab ini berisi mengenai teori yang di gunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dan pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan pada scope pembahasan yang sama. Bab III Metode Penelitian Bab ini menyajikan lokasi dan obyek penelitian, metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. Bab IV Pembahasan hasil Penelitian Merupakan deskripsi dari hasil penelitan yang sudah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut. Bab V Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dikemukan.
6
