BAB I PENDAHULUAN. ditetapkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan tentang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelolah dalam suatu sistem pengelolahan keuangan daerah yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundangundangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada dasarnya buahpikir yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundangundangan di atas adalah keinginan untuk mengelolah Keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien, sehingga pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan secara tertib dan taat

pada

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan dan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan, sehingga efisien

dan efektifitas pengelolaan sumberdaya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dapat di wujudkan. Sehubungan dengan itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut, tentu tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrument yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan ril masyarakat sehingga terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrument utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian hak-hak masyarakat sebagai konsekwensi kewajibannya membayar pajak, retribusi dll, dapat dipenuhi dan dilayani secara baik melalui kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang peka kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam tulisan ini akan lebih dititik beratkan pada analisis belanja daerah dari total APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menilai keberpihakan anggaran melalui kepentingan rakyat Nusa Tenggara Timur.

Dalam konteks Negara Demokrasi, pada hakekatnya anggaran dapat diterjemahkan sebagai cermin dari amanat masyarakat kepada eksekutif guna meningkatkan kehidupan dan penghidupannya dalam rangka perbaikan saat ini dan masa mendatang. Kebijakan anggaran ini sangat berkaitan dengan pajak dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan penerimaan anggaran. Tentunya kebijakan tersebut mempunyai korelasi terhadap kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian kesejahteraan rakyat itu sendiri sangat bergantung pada distribusi alokasi anggaran yang ditetapkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tulisan ini diharapkan dari kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat melalui distribusi alokasi belanja daerah yang lebih memadai. Dengan alokasi belanja daerah yang memadai diharapkan masyarakat Nusa Tenggara Timur tingkat kesejahteraannya dapat ditingkatkan karena aspek pelayanan publik mendapat porsi yang lebih banyak. Dalam kenyataannya pelayanan publik di daerah ini, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelayanan kesehatan dan pendidikan dimana sarana dan prasarana transportasi baik itu transportasi darat dan laut maupun transportasi udara masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masyarakat sangat sulit memasarkan hasil pertanian dikarenakan mahalnya biaya transportasi akibat dari kondisi jalan yang sangat jelek dan cuaca yang tidak menentu. Masih sangat banyak persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat didaerah ini yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: ANALISIS BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2003 s/d TAHUN 2006

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana komposisi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 s/d tahun 2006 dari aspek penerimaan, belanja aparatur dan belanja publik? 2. Bagaimana komposisi belanja aparatur dan belanja publik disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tahun 2003 s/d tahun 2006 dari total belanja Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan 1. Untuk mendapatkan gambaran tentang berapa besar alokasi dana belanja aparatur dan belanja pelayanan publik dari post Belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2003 s/d tahun 2006. 2. Untuk mengetahui besarnya alokasi keuangan daerah melalui belanja aparatur dan belanja pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dari total belanja Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.4 Kegunaan 1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan yang tepat tentang alokasi anggaran bagi kepentingan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.