BAB I PENDAHULUAN. Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Latar Belakang Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 2007 - 2011

1


menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 ( empat ) tahapan yakni : 1) Penyusunan rencana; 2) Penetapan rencana; 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Pelalawan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pelalawan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Pelalawan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh

elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pelalawan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pelalawan untuk menjadi kabupaten yang unggul di bidang pertanian dan industri.


2


Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah. Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) c. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah( RKPD)

d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD)


3


e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk 25 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, stratetis pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga


4


diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut. Sedangkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen rencana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai penjabaran dari visi dan misi Sekretaris Daerah yang penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD Kepala Daerah dimana penjabaran ini diambil dari arah kebijakan utama ke-5 yang akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber dana lain dapat diperoleh misalnya dari APBD Provinsi, APBN maupun sektor swasta. Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis


5


tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kabupaten Pelalawan di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Pelalawan ke arah yang diinginkan. Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten


6


serta meningkatan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement) dan diterapkannya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat (investor) untuk memajukan Kabupaten Pelalawan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2007 – 2011 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan dan dijabarkan dalam sasaran–sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.


7


I.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan utama dari penyusunan rencana strategis ini adalah untuk membangun sebuah rencana strategis

yang disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. Rencana strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Renstra SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang hendak diwujudkan pada masa yang akan datang. 2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.


8


3. Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secaa rasional untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan alternatif, dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.

4. Strategi adalah langkah-langkah yang diwujudkan kebijakan dan berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

6. Nilai-nilai organisasi adalah norma, pranata, dan ketentuan ketentuan yang diyakini kebenarannya sehingga dijadikan pedoman untuk berperilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu juga agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.


9


Rencana Strategis Sekretariat Daerah juga merupakan proyeksi masa yang akan datang dibidang kesekretariatan dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka 4 (empat) tahun kedepan sudah tergambar dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra ini adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 tahun ditujukan untuk menjabarkan visi, misi dan program Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, kedalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan. Dokumen ini juga sebagai pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah. Selain sebagai acuan penyusunan Renja, rancangan awal Renstra menjadi masukan bagi pemutakhiran rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam musrenbang RPJMD.

I.3.

Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2007 -2011 adalah :


10


1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


11


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2008 Tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

I.4.

Hubungan RENSTRA – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)

tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Nasional. RPJP dibuat dengan maksud mengantisipasi apabila adaperubahan yang terjadi dengan sangat perlahan namun dalam jangka panjang efeknya sangat besar seperti demografi, sumber alam, ekonomi, dan lain-lain.


12


Gambar 1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya Pedoman

Pedoma n RPJP Nasional Diacu

Pedoman

Renja - KL

RKP

Diperhatikan

Keppres Rincian APBN

Pedoman

RAPBN

APBN

Diselaraskan melalui Musrenbang Pedoman

RAPBD

APBD

Pem erin tah Dae rah

RKP Pedoman RPJP RPJM Dijabarkan daera Daerah Daerah h

Renstra SKPD

RKAKL

Diacu

Dijabar RPJM kan Nasiona l

Pedoman

Pedoman

Pem erint ah Pusa t

Renstr a KL

Diacu Pedoma n

Renja SKPD

UU SPPN

Pedoma n

RKA SKPD

Kep KDH tentang Rincian APBD

UU KN

= Terdapat penyelarasan Renja KL dan kegiatan Dekon/TP dengan rancangan RKPD (PP 20/2004 Pasal 6) = Terdapat penyelarasan Renja KL menjadi RKA-KL yang dirinci menurut unit organisasi/kegiatan, termasuk alokasi sementara untuk Dekon/TP (PP 21/2004 Pasal 10)


13


Contohnya adalah RPJP dalam GBHN. RPJP Nasional memuat :

1.

Kebijakan Umum Strategi Pembangunan Nasional;

2.

Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh;

3.

Program – program:

•

Kementerian;

•

Lintas kementerian;

•

Kewilayahan; dan

•

Lintas kewilayahan.

yang memuat kegiatan pokok dalam:

•

Kerangka Regulasi;

•

Kerangka Anggaran; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang berpedoman pada RPJP Nasional.


14


Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra – KL) adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga berdasarkan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra – KL memuat :

1. Visi-Misi Kementrian/Lembaga; 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Kementrian/Lembaga; 3. Program-program; 4. Kegiatan Indikatif; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. RPJMD memuat :

1. Strategi Pembangunan Daerah; 2. Kebijakan Umum;


15


3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah; 4. Program –program: •

SKPD;

•

Lintas SKPD;

•

Kewilayahan;

•

Lintas kewilayahan.

yang memuat kegiatan pokok dalam:

•

Kerangka Regulasi;

•

Kerangka Anggaran; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra RKPD memuat :

1. Visi-Misi SKPD; 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan; 3. Program-program;


16


4. Kegiatan Indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah adalah dokumen perencanaan pebangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD mengacu pada RKP yang memuat :

1. Prioritas Pembangunan Daerah; 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah; 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah; 4. Program –program: •

SKPD;

•

Lintas SKPD;

•

Kewilayahan;

•

Lintas kewilayahan.

yang memuat kegiatan dalam:

•

Kerangka Regulasi;

•

Kerangka Anggaran;


17


Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan oleh satuan kerja pangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat :

1. Kebijakan SKPD; 2. Program dan Kegiatan Pembangunan: •

Dilaksanakan Pemerintah;

•

Mendorong Partisipasi Masyarakat;

I.5.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Berisi tinjauan secara umum, kedudukan, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, Hubungan Renstra dengan dokumen lainnya serta sistimatika penulisan. I.1.

Latar Belakang


18


I.2.

Maksud dan Tujuan

I.3.

Landasan Hukum

I.4.

Hubungan RENSTRA – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.5.

Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berisi tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi serta asumsi. II.1. Struktur Organisasi II.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan II.3. Tugas dan Fungsi BAB IIIGAMBARAN UMUM KONDISI SEKRETARIAT DAERAH Berisi kondisi Sekretariat Daerah Masa Kini dan yang diinginkan serta Proyeksi ke depan. III.1.

Kondisi Umum Daerah Masa Kini dalam konteks Sekretariat Daerah

III.2.

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi penjabaran visi Sekretariat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, strategi, kebijakan pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. IV.1.

Visi dan Misi

IV.2.

Tujuan


19


IV.3.

Strategi

IV.4.

Kebijakan

IV.5.

Sasaran dan Indikator

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya , baik yang berasal dari APBD, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan. V.1.

Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

V.2.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD

V.3.

Program dan Kegiatan Kewilayahan

BAB VI PENUTUP Berisi pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja – Sekretariat Daerah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja – Sekretariat Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.


20

BAB I PENDAHULUAN. Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Recommend Documents