I.
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH
Di era globalisasi dan transparansi merupakan suatu keharusan bagi entitas organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang
dilakukan, baik pada lingkup organisasi privat dan organisasi publik.
Pemerintah daerah merupakan entitas pelaporan keuangan publik yang harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan daerah kepada stekeholder sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berkaitan dengan hal diatas, untuk mendukung reformasi keuangan daerah yang mungkin akan berdampak perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah (budgeting form) meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertangungjawaban anggaran daerah, sejalan dengan hal tersebut telah keluar beberapa peraturan pemerintah yaitu undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, diikuti oleh UndangUndang 13 tahun 2006 tentang keuangan Daerah, yang telah mengalami revisi oleh Undang-Undang 59 Tahun 2007. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, bahwa pemerintah daerah telah diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas
1
2
otonomi dan tugas pembantuan, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan
daerah tersebut di perlukan sarana dan prasarana yang memadai, agar urusan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait hal tersebut maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrument yang tepat untuk pengelolaan
barang milik daerah secara profesional, transparansi, akuntabel
efesien, dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pengangaran, pengadaan, pendistribusian, (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaaan dan penghapusan, setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan barang milik daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Banyak pemerintah mengalami kendala dalam mengelola barang milik daerah karena dalam pencatatan aset/ barang milik daerah selalu berubah ubah, baik berubah karena pengadaan ( pembelian), berubah karena penghapuasan, bahkan karena adanya kehilangan atau di curi, dihilangkan, atau mungkin ada yang di gelapkan. Selain itu, ada yang mati untuk aset tetap berupa pohon dan hewan. Perubahan aset ini akan berakibat pada perubahan pencataan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan bahkan pemusnahan.
3
Oleh karena itu, barang milik daerah yang pada dasarnya merupakan
bagian dari aset negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan
prinsip efesien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas Dalam permendagri
No. 17 tahun 2007 di sebutkan bahwa pejabat pengelola aset/ barang milik daerah adalah sebagai berkut:
1.
Kepala daerah selaku penguasa pengelolaan pengelolaa aset/ barang milik daerah
2.
Sekertaris daerah selaku pengelola barang milik daerah
3.
Pembantu pengelola aset/ barang milik daerah
4.
Kepala SKPD selaku pengguna aset/ barang milik daerah Selain pengelola aset yang telah di sebutkan di atas ada pula para
bendahara barang. Dalam permendagri No. 17 Tahun 2007 yang di sebut penyimpan barang dan pengurus barang milik daerah, dapat di lihat pada siklus pengeloaan barang milik daerah, menurut permendagri No. 17 Tahun 2007 yang meliputi:
1.
Perencenaan Kebutuhan dan Penganggaran
2.
Pengadaan
3.
Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran
4.
Penggunaan
5.
Penatausahaan
6.
Pemanfaatan
7.
Pengamanan dan Pemeliharaan
4
8.
Penilaian
9.
Penghapusan
10.
Pemindahtanganan
11.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
12.
Pembiayaan
13.
Tuntutan Ganti Rugi ( TGR)
Oleh karena itu, untuk mngetahui jumlah aset yang di miliki oleh pemerintah, maka diperlukan siklus akuntansi yang baik demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah karena hal tersebut akan berdampak pada laporan keuangan SKPD
dan pemerintah daerah, dimana
segala transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Segala hal yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset/ barang telah diatur juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ( PSAP) No. 07 yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya, penilaian kembali, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan di laporan keuangan pemerintahan. Sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 1 tahun 2004 yang mengharuskan semua pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD), artinya setiap pemerintah daerah membuat laporan keuangan
berdasarkan komplikasi dan laporan
5
keuangan SKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stekeholder yang di
dalamnya
mencakup berbagai macam pekerjaan membutuhkan keuangan,
termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Pembuatan laporan
keuangan ini dilakukan setelah adanya laporan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan tersebut meliputi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca. Laporan tersebut di lakukan paling lambat tiga bulan setelah anggaran tehunan berakhir. Sebagaimana diketahui, pada Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tiga tahun berturut turut ( 2009 – 2010)
dinyatakan
Wajar
Dengan
Pengecualian
(dprd.jabarprov.
id/art.php?m=seputar&t=news&id=746). Pendapat wajar dengan pengecualian menunjukan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi, namun untuk pos tertentu disajikan tidak wajar. Salah satu temuan yang kemudian diindikasi tidak wajar dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adalah kurang baiknya pengeloaan aset/ barang daerah. Sehingga berpotensi menjadi kerugian. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulisi tertarik
untuk melakukan
penelitian disalah satu SKPD yang ada di Provinsi jawa barat, terkait pengaruh pengeloaan barang milik daerah terhadap kualiatas laporan keuangan SKPD.
6
Studi penelitian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan bagian dari
pengeloan barang/ aset daerah, laporan keungan pemerintah daerah berdasarkan komplikasi dari laporan SKPD, dengan demikian pencantuman aset daerah
dalam neraca pemerintah daerah bersumber dari aset SKPD yang tercantum
dalam neraca SKPD. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh pengelolaan barang/ aset daerah terhadap laporan keuangan. Seperti yang terlihat pada table di bawah ini : Tabel I.I Penelitian Yang Relevan Peneliti Mizan Ahmad Siregar
Dora Destista
Dewi Mifitri
Tahun 2008
2008
2009
Judul
Hasil Penelitian
Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Deli Serdang
Barang Milik Daerah memberikan dampak yang Signifikan terhadap Pengamanan AseT Daerah pada Kabupaten Deli Serdang
Hubungan Pengeloaan Aset Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kab. Sorong Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Langkat
Sebesar 41,3% Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh pengeloaan aset daerah, sisanya 58,7% ditentukan oleh faktor lain
Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan dampakk yang signifikan terhadapp Pengamanan Aset Daerah pada Kabupaten Langkat
7
Berdasarkan uraian diatas dan berpijak pada teori-teori yang ada, penting
rasanya mengetahui sejauh mana barang milik daerah mempunyai pengaruh
terhadap laporan keuangan. Karena dengan mengetahui pengaruhnya dapat
dijadikan sebagai acuan bagaimana pengeloaan barang milik daerah yang tepat
harus di lakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengambil judul :
“PENGARUH
TERHADAP
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH SKPD ” ( Studi Penelitian Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat)
B.
PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian penulis adalah: 1.
Bagaimana pengelolaan barang milik daerah di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
2.
Bagaimana kualitas laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
3.
Seberapa besar pengaruh pengeloaan barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
8
C.
BATASAN MASALAH PENELITIAN
Penelitian ini dibatasi hanya meneliti masalah-masalah berikut ini:
Pengelolaan barang milik daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya
1.
Mineral Provinsi Jawa Barat.
2.
3.
Bagaimana Kualitas laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
D.
TUJUAN PENELITIAN Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai : 1.
Pengelolaan barang milik daerah di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
2.
kualitas laporan keuangan SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
3.
Besarnya Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
9
E. MANFAAT PENELITIAN
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat
bagi ;
1.
Instansi Pemerintah Penelitian ini dapat memeberikan manfaat dan masukan yang positif, bagi pemerintah daerah dalam memperlakukan barang milik daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah ( APBD) provinsi jawa
barat. 2.
Perkembangan Ilmu Pengetahuan Diharapkan penelitian ini dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan khusunya pada kajian ilmu akuntansi manajemen pemerintahan sehingga dapat di akomodasi ke dalam proses pengajaran yang berdasarkan mata kuliah tersebut.
3.
Bagi penulis penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan sistem pengelolaan barang milik daerah.
4.
Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan arah untuk penulis selanjutnya dalam kajian dan bidang penelitian akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.
10
5.
Karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu informasi bagi masyarakat
sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana peran dari
pengelolaan barang milik daerah.
Bagi Masyarakat
